Peniadaan Pidana, Pengurangan Pidana Dan Penambahan Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

PENIADAAN PIDANA, PENGURANGAN PIDANA DAN PENAMBAHAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER Diajukan untuk Memenuhi Tugas Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Pidana Militer Semester Genap Tahun Akademik 2018-2019

Dosen Pengampu: DR. H. Tugiman, S.H., M.H. Disusun Oleh : Heru Aprilianto Mochammad Diky Mustopa Munif Bary Akbar Prianka Fadhil Armando Rian Hidayat Sapto Nugroho Thelsya Yudistari

161000091 161000101 161000109 161000117 161000127 161000129 161000137

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN 2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahhirabil’alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki tugas ini. Akhir kata kami berharap semoga tugas ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.

Bandung, 9 Maret 2019 Kelompok 4

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR...................................................................................... i DAFTAR ISI.....................................................................................................

ii

I IDENTIFIKASI MASALAH......................................................................

1

II PEMBAHASAN...........................................................................................

1

A. Peniadaan Pidana dalam KUHPM, Dasar Hukum, dan Penerapan nya................................................................................

1

B. Pengurangan Pidana dalam KUHPM, Dasar Hukum, dan Penerapan nya................................................................................

3

C. Penambahan Pidana dalam KUHPM, Dasar Hukum, dan Penerapan nya.................................................................................

4

III KESIMPULAN..........................................................................................

7

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................

iii

ii

I. Identifikasi Masalah 1. Bagaimana peniadaan pidana dalam KUHPM, dasar hukum, dan penerapan nya? 2. Bagaimana pengurangan pidana dalam KUHPM, dasar hukum, dan penerapan nya? 3. Bagaimana penambahan pidana dalam KUHPM, dasar hukum, dan penerapan nya?

II. Pembahasan A. Peniadaan Pidana Dalam KUHPM, Dasar Hukum, dan Penerapan Perincian peniadaan pidana menurut pasal 32 KUHPM ialah barangsiapa dalam keadaan perang melakukan suatu tindakan: 1. dalam batas kewenangannya dan yang diperbolehkan oleh peraturanperaturan dalam hukum perang; 2. yang pemidanaannya akan bertentangan dengan suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dengan negara lawan Indonesia berperang; 3. yang pemidanaannya akan bertentangan dengan suatu peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perjanjian tersebut no. 2). Ketentuan ini mengingatkan kita kepada hukum internasional. Jika pada pasal 9 KUHP, hukum internasional itu dikaitkan dengan pembatasan berlakunya ketentuan pidana dalam perundang-undangan R.I. maka pasal 32 ini dikaitkan dengan peniadaan pidana. Seperti halnya pada pasal 9 KUHP, dipergunakannya “rumusan karet” yaitu menggunakan kata-kata:“pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional”, maka di sinipun digunakan pula rumusan karet tersebut yang berbunyi: “tindakan yang diperbolehkan oleh peraturanperaturan dalam hukum perang”. Mengenai tindakan-tindakan apa yang diperbolehkan itu, setiap saat dapat saja berubah (meluas, menciut atau

1

ditiadakan) sesuai dengan yang diperjanjikan yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan ilmu perang. Maka untuk mengetahui apa-apa saja yang diperbolehkan, harus selalu diikuti perkembangan-perkembangan yang berarti bahwa setiap perkara yang menyangkut persoalan ini harus selalu digarap secara kasuistis. Artinya suatu kasus yang sudah pernah diselesaikan pada suatu ketika, jika terjadi lagi kasus yang bersamaan, belum tentu sama pula penyelesaiannya, karena perkembangan-perkembangan tersebut. Penggunaan rumusan karet dalam hal ini, sudah tentu lebih baik, karena KUHPM bukan suatu wadah yang tepat untuk merumuskan hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang dalam suatu perang. Selain dari pada itu perlu menjadi perhatian mengenai pelanggaran dari suatu pihak terhadap yang telah diperjanjikan yang kemudian oleh pihak

lainnya

juga

melakukan

hal

yang

sama.

“Batas-batas

kewenangan” seseorang harus selalu diselaraskan dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum perang. Jadi kewenangan tidak boleh bertentangan dengan kebolehan. Misalnya diperbolehkan menembak mati seseorang yang membakar tempat munisi kita di dalam suatu pertempuran. Dalam hal ini orang itu dianggap sebagai musuh dalampertempuran. Akan tetapi tidak diperbolehkan menembak orang tersebut tanpa suatu proses apabila ia kemudian tertangkap di luar pertempuran. Peniadaan pidana ditujukan kepada orang- orang tertentu yang diperbolehkan

melakukan

suatu

tindakan.

Jadi

tidak

kepada

“setiaporang” yang menembak musuh ditiadakan pidana, walaupun menembak musuh itu sesuatu yang diperbolehkan. Misalnyaseseorang yang menyamar

sebagai

tukang

rumput, melihat

musuh lalu

menembaknva, terhadap orang ini tidak berlaku ketentuanpeniadaan pidana ini.. Hukum perang yang diperjanjikan padaumumnya ada 3 bagian yaitu: 1. perjanjian secara tertulis;

2

2. kebiasaan-kebiasaan (gewoonterecht,conventionele recht); 3. resultat-resultat dari konperensi perdamaian internasional. Selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 32 ini, dalam buku ke-II KUHPM ditemukan ketentuan peniadaan tuntutan yang pada akhirnya merupakan peniadaan pidana yaitu: 1. Peserta dari suatu permufakatan jahat yang melaporkan kejadian tersebut bab I buku II KUHPM kepada penguasa yang sebelumnya tidak mengetahui kejahatan tersebut, dan karena laporan itu kejahatan dapat dicegah (pasal 72, 79, 94, 116, 125, 144 KUHPM) 2. Orang yang tidak melaporkan suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam KUHPM, karena akan membahayakan diri sendiri atau saudara-saudara tertentu (pasal 134 KUHPM).1 B. Pengurangan

Pidana

dalam KUHPM,

Dasar

Hukum,

dan

Penerapan. 1. Ketentuan dalam pasal 45 KUHP disimpangi oleh KUHPM mengenai alamat pengembalian seseorang yang belum dewasa, yaitu kepada Panglima atau Perwira komandan langsung dari militer yang bersalah tersebut jika ia berada di dalam dinas yang sebenarnya. (in werkelijke dienst). Jika militer yang belum dewasa itu ditetapkan untuk dididik oleh' Negara/Pemerintah, maka menurut hukum (van rechtswege) ikatan dinasnya terputus secara bersamaan. Hal ini diatur dalam Pasal 33 KUHPM dan Pasal 34 KUHPM 2. Dalam buku ke II KUHPM terdapat juga ketentuan-ketentuan tentang pengurangan pidana yang berlaku terhadap kejahatankejahatan tertentu yaitu antara lain: a. Kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan di luar dinas (pasal 110);

1

E.Y Kanter dan sianturi, Hukum Pidana militer di Indonesia, Alumni, Jakarta , 2012 , hlm 102

3

b. Peserta-peserta dari militair oproer yang kembali tertib sebelum terjadi kenyataan-kenyataan (pasal 115); c. Melaporkan pengrusakanpengrusakan yang turut dilakukannya sebelum penguasa mengetahuinya (pasal 147, 148).2 Dalam hal penerapannya dimana pasal ini berlaku kepada anggota militer yang diliat dari bunyi Pasal 33 dan 34 KUHPM terdapat militer dibawah umur pada waktu jaman revolusi fisik, hal ini mungkin saja dapat terjadi karena pada waktu itu siapa saja boleh ikut berjuang tidak melihat umurnya, dimana bagi mereka apabila terjadi pelanggaran pidana, karena masih dibawah umur, dikembalikan kepada orang tuannya untuk memperbaiki kelakuannya yang menyimpang atau dikembalikan kepada atasan langsung dari militer tersebut guna diadakan pembinaan serta pendidikan. Kalau sekiranya hal itu tidak memungkinkan, jalan terakhirnya pemutusan iktanan dinas dari dinas militer.3 Pada waktu sekarang dimana kehidupan militer sudah teratur, untuk menjadi anggota militer

harus melalui syarat tertentu, baik

mengenai pendidikan maupun persyaratan umur. Dengan kondisi sekarang tidak mungkin adanya penerimaan seorang anggota militer yang masih dibawah umur, karena salah satu syaratnya adalah berumur 18 tahun keatas. C. Penambahan

Pidana

dalam

KUHPM,

Dasar

Hukum,

dan

Penerapannya 1. Pasal 35 KUHPM Apabila suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dalam hukuman pidana umum, dilakukan dalam waktu perang oleh seorang yang tunduk kepada peradilan militer dan hakim 2

Ibid, hlm 104 Moch. Faisal salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Cetakan ke 1, CV. Mandar Biru , Bandung, 2006, hlm 120 3

4

menimbang bahwa keamanan Negara menuntut penerapan pidana mati maka terhadap petindak dapat dijatuhi pidana tersebut. Dari bunyi pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seorang militer melakukan suatu kejahatan yang menurut hukum pidana umum, kejahatan itu diancam dengan hukuman penjara seumur hidup, kalau kejahatan itu dilakukan pada waktu perang maka hukuman dapat dijatuhkan

dengan

hukuman

mati,

bahkan

pertempuran

dapat

diperlakukan sebagai musuh dengan ditembak ditempat. 1. Pasal 36 KUHPM Apabila seorang militer yang dengan melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan pada hukum pidana umum, merusak (schendt) suatu kewajiban dinas, tanpa mengurangi penerapan pasal 52 KUHP, terhadap petindak dapat diancam pidana penjara dengan maksimum yang sama lamanya dengan pidana kurungan yang ditentukan pada kejahatan itu. Bagi seorang yang melakukan suatu kejahatan yang merusak suatu kewajiban dinas, menurut pasal 52 KUHP, hukumnya dapat ditambah dengan sepertiganya dari hukuman pokok. Kalau hal itu dilakukan seorang militer, hukuman dapat lebih di perberat, selain yang ditentukan oleh pasal 52 KUHP, maka hukuman kurungan maksimal dapat dijatuhkan menjadi hukuman penjara. 2. Pasal 37 KUHPM Terhadap seorang militer yang selama penempatannya dalam disiplin yang keras (tweedeklasse van militaire discipline) melakykan suatu kejahatan, dengan maksud supaya dia dipecat dari dinas militer, maka jika pemecatan itu dijatuhkan, dengan mengingat ketentuan Pasal 12 KUHP, maksimum ancaman pidana penjara sementara pada

5

kejahatan itu ditambah dengan separo dari lamanya masa dinas terpidana yang belum dipenuhi. Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang militer yang melakukan kejahatan dengan maksud menarik diri dari dinas militer atau dipecat dari dinas militer, bagi yang bersangkutan selain dapat dijatuhi hukuman seabagaimana diatur dalam pasal 12 KUHP, dapat ditambah dengan separo dari lamanya masa dinas terpidana yang belum dipenuhiny. Kalau yang bersangkutan mengambil ikatan dinas 10 tahun dan baru dijalani 2 tahun, maka hukuman bagi yang bersangkutan dapat ditambah selama 4 tahun. 3. Pasal 38 KUHPM Terhadap seorang atasan sebagai dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 pada nomor 1 dan 2 sub a, yang dengan sengaja menyertai seorang bawahan dalan melakukan suatu kejahatan bersenjata, maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 12 KUHP, maksimum diancam pidana penjata sementara pada kejahatan itu ditambah dengan separonya. Pada Pasal 38 ini ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada atasan yang bekerjasama dengan bawahan (sengaja) diperberat dengan setengah dari ancaman maksimum kejahatan yang bersangkutan Adapun perbedaannya dengan pasal 37, penjatuhan hukuman pada Pasal 38 dijatuhkan separo dari hukuman maksimum dari ancaman kejahatan yang bersangkutan, sedang Pasal 37 diambil separo dari ikatan dinas yang belum dijalani.4

4

Ibid, hlm 121

6

III.

Kesimpulan A. Peniadaan Pidana dalam KUHPM, Dasar Hukum dan Penerapannya Perincian peniadaan pidana menurut pasal 32 KUHPM ialah barangsiapa dalam keadaan perang melakukan suatu tindakan: 1. dalam batas kewenangannya dan yang diperbolehkan oleh peraturan-peraturan dalam hukum perang; 2. yang

pemidanaannya

akan

bertentangan

dengan

suatu

perjanjian yang berlaku antara Indonesia dengan negara lawan Indonesia berperang; 3. yang pemidanaannya akan bertentangan dengan suatu peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perjanjian tersebut no. 2). B. Pengurangan Pidana dalam

KUHPM,

Dasar

Hukum

dan

Penerapannya

Ketentuan dalam pasal 45 KUHP disimpangi oleh KUHPM mengenai alamat pengembalian seseorang yang belum dewasa, yaitu kepada Panglima atau Perwira komandan langsung dari militer yang bersalah tersebut jika ia berada di dalam dinas yang sebenarnya. (in werkelijke dienst). Jika militer yang belum dewasa itu ditetapkan untuk dididik oleh' Negara/Pemerintah, maka menurut hukum (van rechtswege) ikatan dinasnya terputus secara bersamaan. Hal ini diatur dalam Pasal 33 KUHPM dan Pasal 34 KUHPM C. Penambahan

Pidana

dalam

KUHPM,

Dasar

Hukum

dan

Penerapannya Terkait penambahan diatur dalam Pasal 35 , Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 KUHPM, pasal 35 merupakan hukuman mati apabila dimungkinkan.

7

DAFTAR PUSTAKA A. Buku E.Y Kanter dan sianturi,2012, Hukum Pidana militer di Indonesia, Jakarta, Alumni. Moch. Faisal salam,2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung, CV. Mandar Biru.

B. Perundang-undangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer

iii