Loading documents preview...
POSISI SEKTOR TRANSPORTASI INDONESIA DALAM KONSTELASI GLOBAL
2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Proses Penyusunan Pertimbangan Menteri Perhubungan atas Ususlan Tarif Jasa Kepelabuhanan dan tarif Jasa Kebandarudaraan Oleh Badan Usaha Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Tarif Jasa Kepelabuhanan 3
KONDISI EKSISTING PRASARANA PELABUHAN DALAM STRUKTUR TRANSPORTASI LAUT NASIONAL
Pelabuhan Komersial Trayek Pelayaran Komersil Trayek Pelayaran Perin3s PELABUHAN KOMERSIAL
PELABUHAN NON KOMERSIAL
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)
• 112 PELABUHAN • 1129 PELABUHAN • 1045 TERMINAL KHUSUS
TOTAL 2289
PELABUHAN
Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang 95.181 km, dengan demikian rata-rata terdapat 1 pelabuhan setiap ±40 km garis pantai. 4
5
Jenis Tarif Pelayanan Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan: a.
Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan
b.
Jenis tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan
• Jenis tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan merupakan pungutan atas se3ap pelayanan yang diberikan oleh perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha kepada pengguna jasa kepelabuhanan. 6
Jenis Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Jasa Kapal
Jasa Barang
Labuh
Barang umum di terminal serbaguna (mul3purpose)
Pemanduan
Pe3kemas di terminal pe3kemas
Penundaan
Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas
Tambat
Curah kering di terminal curah kering
Penggunaan alur pelayaran
Jasa kendaraan di terminal kendaraan (car terminal)
Kepil (mooring services)
Bongkar muat barang di terminal terapung
Jasa Penumpang Pas penumpang Barang bawaan penumpang
Pe3kemas di terminal daratan (dry port) Bongkar muat kendaraan dan barang secara RO-‐Ro di terminal Ro-‐Ro
7
SISTRANAS Bidang Angkutan Laut STRATEGI : • •
•
Meningkatkan peran armada angkutan laut nasional terutama untuk angkutan domes3k antar pulau. Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan laut perin3s untuk wilayah terpencil dan kawasan perbatasan. Mempercepat Pengimplementasian Sistem Inaportnet Dalam Rangka Mendukung Penerapan Na3onal Single Window di Indonesia
IMPLEMENTASI q Penerapan Azas Cabotage pada penyelenggaraan angkutan laut nasional sehingga angkutan laut dalam negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-‐kapal berbendera Indonesia q Pemenuhan Domes&c Connec&vity dengan pengembangan armada niaga nasional dan armada kapal perinJs serta pengaturan jaringan trayek angkutan laut dengan memberikan insentif kepada kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur,
q Penerapan INAPORTNET pada 16 Pelabuhan Utama guna mendukung NaJonal Single Windows (NSW)
8
ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI AZAS CABOTAGE q
Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh : Ø perusahaan angkutan laut nasional; Ø menggunakan kapal berbendera Indonesia; Ø diawaki Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
q
Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/ atau barang antar pulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia
q
Kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angla DN tetap dapat melakukan kegiatannya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
q
Se3ap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan / atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) 9
PERATURAN PEMERINTAH NO.20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI Pasal 23 (1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing. (3) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (4) Perusahaan angkutan laut asing wajib menunjuk perusahaan agen umum.
nasional sebagai
(5) Perusahaan angkutan laut asing dilarang melakukan kegiatan antar pulau atau antar pelabuhan diwilayah perairan Indonesia.
angkutan laut
PELABUHAN
TERBUKA: (Sesuai dengan SK bersama Menteri Perdagangan, Perhubungan dan Keuangan Nomor:885/Kpb/VII/1985,km 139/HK.205/Phb-85,677/KMK. 05/1985 dan aturan perubahannya 10
PANGSA ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TAHUN 2016 Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) PP nomor 20 Tahun 2010 : Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan / atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan / atau kapal asing CARGO SHARE (INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT) Persen
95,10 %
94,33 %
Persen
PASSENGER SHARE (INTERNATIONAL PASSENGER TRANSPORT)
63,81 % 54,03 % 45,97 % 36,19 %
4,90 %
EKSPOR / MUAT
5,67 %
IMPOR / BONGKAR
EMBARKASI
DEBARKASI
Sumber data : Report SIMLALA 2016 (PKKA, PPKN, DEVIASI LUAR NEGERI
11
INAPORTNET
PENERAPAN INAPORTNET DI PELABUHAN Belawan : GL 01 JULI 2016 Palembang GL 3 Okt 2017
Pontianak GL 3 Okt 2017
Balikpapan GL 26 Sept 2017
Bitung GL 8 Agst 2017
Teluk Bayur GL 3 Okt 2017
Panjang GL 26 Sept 2017
Sorong GL 10 Okt 2017 Banjarmasin GL 26 Sept 2017
Gresik GL 10 Okt 2017
Ambon GL 25 Agst 2017
Banten GL 10 Okt 2017
Tg. Priok GL 11 Nov 2016
Makassar :
SL 17 MARET 2016 GL 1 JUNI 2016
Tg. Emas Gl 22 Agst 2017
Tg. Perak : GL 2 Nov 2016
q SL : SOFT LAUNCHING KANTOR OP UTAMA & KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA
q GL : GO-LIVE KSOP KELAS I
KSOP KELAS II
13
13
DATABASE PELAUT
INAPORTNET
q SERTIFIKAT PELAUT q BUKU PELAUT
1. 2. 3.
SOA PORTNET
Kedatangan Kapal : 1. PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) 2. SPM (Surat Persetujuan Masuk) 3. RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar Muat) 4. PPK (Penetapan Penambatan Kapal) 5. SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak) Keberangkatan Kapal
LKK (Laporan Keberangkatan Kapal) LK3 (Laporan Kedatangan & Keberangkatan Kapal) SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
Layanan lainnya 1. Kapal Pindah 2. Ship to ship 3. Pembatalan layanan, dsb
SIMLALA q SIUPAL dan SIUPKK q SIOPSUS q RPK q PKKA q PPKN q OMISI -‐ DEVIASI q COR q DATA KAPAL ASING
SOA PORTNET SIMPONI DJA
INSW
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
INTEGRASI DENGAN INSW (Manifest Impor/Ekspor,BC1.1, NPE)
BADAN USAHA PELABUHAN RPKRO, RENCANA DAN REALISASI PANDU TUNDA
OTHER GOVERMENT AGENCY Dokumen KaranJna
MASTER PELABUHAN
q PELABUHAN KOMERSIL q PELABUHAN NON -‐ KOMERSIL q TUKS DAN TERSUS q PELABUHAN LUAR NEGERI
MASTER KAPAL q DATA KAPAL NIAGA BENDERA INDONESIA
PELAYANAN KAPAL MASUK
PELAYANAN KAPAL KELUAR
SIMLALA • Aplikasi online berbasis web yaitu Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan publik lalu lintas dan angkutan laut secara online, dan memudahkan pemantauan proses permohonan layanan tersebut untuk dapat mewujudkan layanan secara transparan dan standar.
DAFTAR PERIJINAN dan NON PERIZINAN SIMLALA SUBDIT 1 SUB DIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
SUBDIT 2 SUB DIREKTORAT ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
1. Pendaearan Rencana Pengoprasian Kapal (RPK) Liner 2. Pendaearan Rencana Pengoprasian Kapal (RPK) Tramper 3. Deviasi Rencana Pengoprasian Kapal (RPK) 4. Subs3tusi Rencana Pengoprasian Kapal (RPK) Liner 5. Omisi Rencana Pengoprasian Kapal (RPK) Liner 6. Penambahan Pelabuhan Rencana Pengoprasian Kapal (RPK) Tramper 7. Penambahan Muatan Rencana Pengoprasian Kapal (RPK) Tramper 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pendaftaran Status Liner pada Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Pendaftaran Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Liner Pendaftaran Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Tramper Pendaftaran Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Ship to Ship Pendaftaran Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Lintas Batas Deviasi Kapal ke Luar Negeri Cross Trading Persetujuan Pengoprasian Kapal Nasional (PPKN) Certificate of Owner Representative
SUBDIT 3 SUB DIREKTORAT ANGKUTAN LAUT KHUSUS DAN USAHA JASA TERKAIT
1. Penda\aran RPK Tramper Khusus 2. Penambahan Pelabuhan RPK Tramper Khusus 3. Penambahan Muatan RPK Tramper Khusus 4. Pembuatan SIUPKK 5. Perubahan Kantor Cabang SIUPKK 6. Penutupan Kantor Cabang SIUPKK 7. Pendaearan Kantor Cabang SIUPKK 8. Perubahan Data Perusahaan SIUPKK
1. Pembuatan Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) SUBDIT 4 2. Pendaearan Spek Kapal SUB DIREKTORAT 3. Pendaearan Kantor Cabang SIUPAL/SIOPSUS PENGEMBANGAN USAHA 4. Perubahan Kantor Cabang SIUPAL/SIOPSUS ANGKUTAN LAUT 5. Penutupan Kantor Cabang 6. Endorsement Perusahaan SIUPAL/SIOPSUS 7. Perubahan Data Perusahaan SIUPAL/SIOPSUS 1. Perubahan akun perusahaan SUB DIREKTORAT SISTEM 2. Perubahan jenis kapal dan penambahan pelabuhan di simlala
SUBDIT 5
INFORMASI DAN SARANA PRASARANA ANGKUTAN LAUT
3. Masalah lain terkait kinerja sistem
ALUR PERIJINAN
ALUR UNTUK NON PERIJINAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA