Perizinan Dan Pendirian Apotek Makalah

BAB I PENDAHULUAN I.

Latar Belakang Pelayanan

kefarmasian

berdasarkan

Kepmenkes

RI

Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien (Kepmenkes RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004). Menurut PP RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP RI No 51 Tahun 2009). Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. (Permenkes RI No.73 Tahun 2016 ). Apotek merupakan salah satu media pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendirisendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 1 ayat (a), Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya 1

kepada masyarakat. Salah satu realisasi pembangunan dibidang farmasi oleh pemerintah dan swasta adalah dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan salah satunya apotek (Permenkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002). Jadi, apotek adalah suatu bisnis eceran/retail yang komoditinya terdiri atas: perbekalan farmasi (obat dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan (alat kesehatan). Sebagai perantara apotek dapat mendistribusikan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan dari supplier kepada konsumen, memiliki beberapa fungsi kegiatan yaitu : pembelian, gudang, pelayanan dan penjualan, keuangan dan pembukuan, sehingga dapat dikelola dengan baik. Apotek bukanlah suatu badan usaha yang semata – mata hanya mengejar keuntungan saja tetapi apotek mempunyai fungsi sosial yang menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya. Apotek dibentuk dan didirikan untuk memperluas akses obat murah dan terjamin kepada masyarakat. Apotek bertujuan untuk menertibkan peredaran obatobat palsu dan illegal, serta memberikan kesempatan pada para apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Dalam upaya usaha untuk memajukan kesejahteraan umum yang berarti mewujudkan suatu tingkat kehidupan secara optimal, yang memenuhi kebutuhan manusia termasuk kesehatan, maka pendirian apotek ini dapat menyebarkan obat secara merata sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan obat yang bermutu dengan harga terjangkau. Apotek dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah diberi ijin mengelola apotek. Dalam mengelola apotek, Apoteker dibantu oleh beberapa Asisten Apoteker (AA) (Anonim, 2004 dalam Satubi dkk, 2007). Demikian Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalam menjalankan profesi apotekernya di apotek tidak hanya pandai sebagai penanggung jawab, melainkan juga dapat mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis tanpa memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan / stake holder semata melainkan juga memiliki fungsi sosial di masyarakat.

II. Tujuan 2

Bedasarkan latar belakang di atas maka tujuan makalah ini adalah : a. Mengetahui alur, skema pendirian dan perizinan apotek bedasarkan Kepmenkes b. Mengetahui syarat, cara pendirian dan perizinan apotek yang baik.

BAB II 3

TINJAUAN PUSTAKA II. Apotek A. Pengertian Apotek Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Kepmenkes RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (PP RI No 51 Tahun 2009). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. (Permenkes RI No.73 Tahun 2016). Apotek merupakan salah satu media pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Pada apotek online point yang perlu diperhatikan adalah terkait hal-hal sebagai berikut: Pengiriman Resep Penggunaan yang dimaksudkan. Standar ini harus dipenuhi dalam setiap situasi di mana resep tangan atau surat-dikirim ke pasien atau agen pasien. Pengiriman resep harus berlangsung sesuai dengan berikut: 1. Semua pertimbangan penyimpanan harus diperhitungkan termasuk kerusakan dan pendinginan. 2. Kerahasiaan pasien harus dilindungi setiap saat dengan memastikan paket luar hanya berisi nama pasien dan alamat. 3. Pasien meminta pengiriman resep untuk orang lain selain diri mereka sendiri harus memberikan apotek dengan delegasi tertulis dari otoritas untuk orang tersebut untuk bertindak sebagai agen pasien. Delegasi

4

tersebut tertulis kewenangan untuk agen harus menyertakan nama agen yang ditunjuk dan nama dan tanda tangan dari pasien, dan harus disimpan pada file di apotek dan dicatat dalam profil pasien. 4. Setiap pasien kepada siapa resep disampaikan masih harus diberi konseling yang tepat dan memadai. 5. Sebuah didokumentasikan “kertas” jejak (baik fisik atau elektronik) dari semua resep yang disampaikan, termasuk pasien atau tanda tangan agen yang ditunjuk harus dipertahankan di apotek.

B. Tugas dan Fungsi Apotek Berdasarkan PP No 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek yaitu : 1. Tempat pengabdian tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian 2. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian oleh tenaga kefarmasian 3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. 4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

C. Persyaratan Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 pasal 6: 1. Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain

5

2. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi 3. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi D. Pendirian Apotek Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 4: 1. Izin Apotek diberikan oleh Menteri; 2. Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin Apotek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotik sekali setahun kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat memperoleh surat izin pendirian apotek Surat Permohonan Izin usaha pendirian Apotek Surat Perjanjian Akta Notaris Apoteker dengan PSA (Pemilik Sarana Apoteker) Surat Pernyataan Apoteker tidak Terlibat UU Kefarmasian bermaterai 6000 Surat Penugasan Surat Sumpah Ijazah Apoteker Surat Penyataan Apoteker Tidak Bekerja di Apotek Lain Bermaterai 6000 Fotocopy KTP Pemohon Ijazah Asisten Apoteker Surat Penugasan Asisten Apoteker Surat Pernyataan Asisten Apoteker bekerja Full Time di Apotek tersebut bermaterai 6000

6

Surat Pernyataan Asisten Apoteker Tidak Bekerja di Apotek lain bermaterai 6000 KTP Asisten Apoteker SITU( Surat Izin Tempat Usaha ) Daftar Ketenagaan Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar E. Perizinan Apotek 1. Tata Cara Pengurusan Izin Apotek Tata

cara

mengurus

izin

Apotek

berdasarkan

Kepmenkes

No.1332/Menkes/SK/X/2002 yaitu: a) Yang berwenang member izin SIA : Kadinkes Kabupaten/Kota Surat Izin Apotek atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotekdi suatu tempat tertentu. b) Yang berhak memperoleh izin: Apoteker Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.

2. Mekanisme Pengajuan Pendirian Apotek a) Mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan b) Pemeriksaan berkas (lengkap) c) Survey ke lapangan (apabila perlu) d) Penetapan SKRD e) Proses Izin f) Pembayaran di Kasir g) Penyerahan Izin Pendirian Apotek.

7

3.Ketentuan Pemberian Izin Apotek Ketentuan pemberian izin apotek adalah sebagai berikut (Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002):

a) Permohonan Izin Apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan; c) Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POMselambatlambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dariKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat d) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidakdilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siapmelakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat e) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), atau pernyataan dimaksud ayat (4)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat IzinApotek f) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau KepalaBalai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerjamengeluarkan Surat Penundaan

8

g) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnyadalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.

4. Prosedur dan Administrasi Pemberian Izin Apotek Prosedur dan administrasi pemberian izin apotek (Hartono, Rudi. 2008: 1617): Apoteker mengajukan surat permohonan SIA kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten/Kota setempat, dengan lampiran: a) Fotokopi SP (Surat Penugasan) / Surat Izin Kerja Apoteker b) Fotokopi denah bangunan dan keterangan kondisi bangunan c) Surat keterangan status bangunan (hak milik atau sewa) d) Daftar tenaga kesehatan (Asisten Apoteker) e) Daftar alat perlengkapan Apotek (Alat pengolahan/peracikan, alat perlengkapan farmasi/lemari, dan buku-buku standard) f) Surat pernyataan tidak bekerja di perusahaan farmasi lain atau tidak menjadi APA di Apotek lain g) Surat izin atasan (untuk pegawai negeri dan ABRI)

9

h) Akte perjanjian kerja sama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) i) Surat keterangan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang obat j) Apotek kemudian akan diberikan Surat Izin Apotek (SIA) yang merupakan izin untuk penyelenggaraan apotik di suatu tempat tertentu Izin Apotek berlaku untuk seterusnya selama apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh izin apotek tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 pasal 2). 5. Pencabutan Surat Izin Apotek Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus, Surat Izin Apotek atas nama Apoteker bersangkutan

dicabut

(Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 19 ayat 5). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 25 ayat 1, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotek apabila: a) Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau; b) Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 12(1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan Sediaan Farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin; (2) Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri) dan Pasal 15 ayat (2) (apoteker tidak diizinkan untuk menganti obat generic yang ditulis didalam resep dengan obat paten) dan atau; c) Apoteker Pengelola Apotek terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat(5) dan atau;

10

d) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (Pelanggaran terhadap Undangundang obat keras Nomor. St. 1937 No. 541, Undangundang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku) dan atau; e) Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut dan atau; f) Pemilik sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundangundangandi bidang obat, dan atau; g) Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat. 6. Berikut Syarat-syarat Pengajuan Izin Apotek dengan Berbagai Kondisi: A. Perpanjangan Izin Apotek a) Surat Permohonan Perpanjangan Izin Apotek yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan b) SIA lama (asli) c) Foto copy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk. e) Rekomendasi organisasi profesi (PermenkesNo.922/MENKES/PER/X/1993) B. Pergantian Apoteker a) Surat permohonan izin Apotek karena pergantian APA yang dituju kepada kepala Dinas Kesehatan b) Foto copy SIPA Apoteker Baru/ Pengganti c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Apoteker pengganti. d) Berita Acara serah terima obat dari apoteker lama kepada apoteker baru e) Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek pengganti bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek di apotek lain f) Asli dan foto copy surat izin atasan bagi pemohon PNS , ABRI. 11

g) Akte Perjanjian Kerja Sama APA dengan PSA. h) Rekomendasi dari organisasi profesi. i) SIA lama asli (PermenkesNo.922/MENKES/PER/X/1993). C.Pergantian Pemilik a) Surat Permohonan Izin Apotek karena Pergantian PSA kepada Kepala Dinas Kesehatan b) Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk Akte Hak Milik/ Sewa/Kontrak. c) Akte perjanjian kerja sama APA dan PSA d) Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan bidang obat (bermaterai) e) Menyerahkan SIA lama asli. D. Apotek Pindah Lokasi a) Data Apoteker Pendamping (untuk apotek yang belum punya Aping) b) Data Ketenagaan terakhir c) Foto Copy Izin Gangguan (HO) d) Foto Copy KTP Pemohon / Pemilik e) Foto Copy KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan) f) Foto Copy Surat Izin Apotek lama g) Foto Copy Surat Penugasan / Surat Izin Kerja Apoteker h) Hasil pemeriksaan kualitas air dari Laboratorium Dinas Kesehatan i) Salinan/Foto Copy Denah Bangunan dan Peta lokasi j) Surat Permohonan k) Surat Permohonan Surat Izin Apotek karena pindah lokasi l) Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri m) Surat pernyataan APA/Aping tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain (bermaterai Rp 6.000,-) n) Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak

12

xx: Semua berkas syarat di atas dibuat rangkap 2 (dua) :xx Prosedur untuk mendapatkan perizinan: Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir yang telah disediakan. E. Apotek Ganti Nama a). Data Ketenagaan terakhir b). Foto Copy Izin Gangguan (HO)

c). Foto Copy KTP Pemohon / Pemilik d). Foto Copy KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan) e). Foto Copy Surat Izin Apotek lama f). Foto Copy Surat Penugasan / Surat Izin Kerja Apoteker Pendamping g). Foto Copy Surat Penugasan / Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek h). Hasil pemeriksaan kualitas air dari Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Sleman i). Surat Permohonan j). Surat Permohonan Surat Izin Apotek karena pergantian Nama k). Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri

l). Surat pernyataan APA/Aping tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain (bermaterai Rp 6.000,-) xx: Semua berkas syarat di atas dibuat rangkap 2 (dua) :xx Prosedur untuk mendapatkan perizinan: Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir yang telah disediakan.

II. Apoteker Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PP 51 Tahun 2009). Apoteker Penanggung Jawab dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. 13

Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerja sama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan. Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi (PP 51 Tahun 2009). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes RI No.73 Tahun 2016 A. Persyaratan Apoteker Pengelola Apotek Untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 5): 1. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan 2. Telah mengucapkan sumpah/janji sebagai apoteker 3. Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri 4. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai apoteker 5. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain.

BAB III KESIMPULAN 1. Kesimpulan Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Tata

cara

mengurus

izin

Apotek

No.1332/Menkes/SK/X/2002 yaitu:

14

berdasarkan

Kepmenkes

a.

Yang berwenang member izin SIA : Kadinkes Kabupaten/Kota Surat Izin Apotek atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotekdi suatu tempat tertentu.

b. Yang berhak memperoleh izin : Apoteker Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Pendirian

Apotek

Sesuai

Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 4: 1. Izin Apotek diberikan oleh Menteri; 2. Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin Apotek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotik sekali setahun kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Hartono, Rudi. 2008. Laporan Praktek Kerja Profesi Farmasi Komunitas/Apotek. Medan : Fak Farmasi USU

15

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik. Satubi, Nova Hasani Furdiyanti dan Maya Rahmawati, 2007. Evaluasi kinerja suatu apotek X di Yogyakarta dengan pendekatan Balanced Scorecard, Majalah Farmasi Indonesia, 18(2), 71 – 80, 2007. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

16