Perizinan Klinik Pratama

DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI 2017

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA

Disampaikan Dalam Pertemuan Pembinaan & Evaluasi Penyelenggaraan Klinik Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Bekasi

1

Pelayanan Kesehatan Prima Menuju Masyarakat Kota Bekasi yang sehat & Mandiri

Pelayanan Kesehatan

Di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer (Klinik Pratama, Laboratorium Pratama, Optik)

DASAR HUKUM  UU No.29 Thn 2004 tentang Praktik Kedokteran  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  Permenkes RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan

DINKES KOTA BEASI 2017

DASAR HUKUM  Permenkes no. 9 th 2014 tentang Klinik  Permenkes no 46 th 2015 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Praktik Mandiri Dokter,  Perda Kota No.8 th 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 8 Seri E)  Keputusan Walikota Bekasi Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi DINKES KOTA BEASI 2017

DEFINISI Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik

JENIS KLINIK

1. Klinik Pratama (Pelayanan Medik Dasar) 2. Klinik Utama (Pelayanan medik dasar & Spesialistik)

PENYELENGGARA dan KEPEMILIKAN  PENYELENGGARA :  Badan Usaha

 Perorangan  KEPEMILIKAN :  Pemerintah

 Pemerintah Daerah  Masyarakat DINKES KOTA BEASI 2017

Persyaratan Klinik 1.Lokasi

7. Laborat orium

6. Kefarma sian

2.Bang unan

KLINIK

5.Perala tan

4.Ketena gaan

DINKES KOTA BEASI 2017

3.Prasa rana

1. Lokasi • Sesuai dengan peraturan tata ruang daerah, • Berada di lingkungan aman, • Berada di lingkungan sehat,

2. Bangunan  Bangunan permanen, tidak bergabung

dengan tempat tinggal atau unit kerja lain,  Memenuhi persyaratan lingkungan sehat,

 Aman, nyaman, kemudahan pemberian layanan,  Perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anakanak dan usia lanjut.

3. Standar Ruangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ruang pendaftaran/ruang tunggu; ruang konsultasi; ruang administrasi; ruang tindakan / IGD Ruang menyusui; kamar mandi/wc; dan Ruang farmasi Ruang Labotarorium ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. 10.Ruang rawat (5-10 tt) 11.Dapur / pantry

4. Sarana Prasarana • instalasi sanitasi; • instalasi listrik; • pencegahan dan penanggulangan kebakaran; • ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan • sistem gas medis; • sistem tata udara; • sistem pencahayaan;

• prasarana lainnya sesuai kebutuhan;

5. Peralatan

• Alat Medis • Non Medis • Meubelair

• Alat-alat lainnya sesuai kebutuhan.

6. Ketenagaan • Dokter/dokter gigi (min 2 org Non rawat Inap, 4 org rawat inap) • Perawat

• Bidan • Apoteker (AA) • Analis Kesehatan • Gizi • Tenaga Kesehatan lain

• Tenaga Non Kesehatan

7. Kefarmasian  Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi  Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker.  Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker serta dapat melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik lain. DINKES KOTA BEASI 2016

8. Laboratorium  Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik  Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.

DINKES KOTA BEASI 2016

IZIN KLINIK

Izin Mendirikan ( Berlaku 6 bulan)

Izin Klinik

Izin Operasional ( Berlaku 5 tahun)

MEKANISME PERIZINAN KLINIK  Berkas administrasi perizinan Klinik di DPM-PTSP

baik izin mendirikan maupun izin operasional.  Tim Teknis Dinas Kesehatan melaukan visitasi izin Mendirikan dan operasional.

PERSYARAT IZIN 1. IZIN MENDIRIKAN 1. Surat Permohonan; 2. FC KTP direktur; 3. NPWP Kota Bekasi; 4. FC akte Badan Hukum yang telah di syahkan pihak berwenang; 5. Bukti Kepemilikan Sarana; 6. UPL/UKL untuk klinik rawat inap dan SPPL untuk klinik rawat jalan; 7. Profil klinik. * Masa berlaku 6 bulan bisa diperpanjang 1 kali.

PERSYARAT IZIN 2. 1. 2. 3. 4. 5.

IZIN OPERASIONAL Surat permohonan FC KTP Direktur/pemilik klinik MOU dg Puskesmas Fc SIPA bagi klinik menyelenggarakan rawat inap , Surat izin analis kesehatan klinik rawat inap wajib/ rawat jalan MOU. 6. Fc surat izin mendirikan klinik/surat izin operasional klinik asli bila perpanjang 7. MOU pengelolaan limbah medis 8. Standar prosedur Operasional (SOP) sesuai jenis layanan 9. Surat izin Mendirikan Bangunan / IPPL Site Plant / Rekom Teknis IMB (terkecuali di pusat perbelanjaan / ruko melampirkan sewa kontrak ) 10. Dokumen Profil Klinik (SIP, SIK NAKES)

PERGANTIAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Surat permohonan Surat izin operasional klinik asli yang lama Akte badan hukum dengan melampirkan SK. Pengesyahan Fc NPWP ( Pelaku Usaha yang melakukanusaha di daerah/cabangwajibmemiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat SK. Pemberhentian sebagai dokter penanggungjawab SK. Penganggkatan dokter penanggungjawab yang baru & SIP Surat pernyataan bersedia menjadi dokter penanggungjawab bermaterai 6.000 Berita Acara Serah Terima antara dokter penanggungjawab yang lama dengan dokter penanggungjawab yang baru

PERGANTIAN KEPEMILIKAN KLINIK 1. Surat permohonan 2. Surat izin operasional klinik asli yang lama 3. Akte badan hukum dengan melampirkan SK. Pengesyahan 4. Fc NPWP ( Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat 5. Akta Notaris tentang Berita Acara Serah Terima antara pemilik klinik yang lama dengan pemilik klinik yang baru

PROSEDUR PERIZINAN KLINIK PEMOHON

DPM-PTSP

DINKES

Tim Teknis visitasi /tinjau ke lokasi

Memenuhi syarat

Belum memenuhi syarat

Tidak memenuhi syarat

Rekom izin terbit

Rekom izin Penundaan

rekom Penolakan

24

Memasang papan nama klinik sesuai ketentuan/izin

Membuat daftar tenaga medis & tenaga kesehatan beserta STR/STRA, SIP/SIPA/SIK

Melakukan pencatatan dan pelaporan ke Puskesmas Setempat

DINKES KOTA BEASI 2015

Kewajiban penyelenggara klinik

PERMASALAHAN YANG SERING DITEMUKAN 1. Terjadi Perubahan tempat/pindah gedung 2. Berubah fungsi ruangan yang diajukan dalam proses perijinan 3. Sistem Pengelolaan Limbah medis padat/cair 4. SDM yang tersedia tidak sesuai lagi setelah keluar 5. Penambahan jenis pelayanan 6. Legalitas SDM (SIP/SIK/SIPA habis masa berlakunya)

5. Habis surat izin masih operasional (6 bulan sblm izin habis hrs sdh proses). 6. Tidak aktif dalam menirim laporan ke Puskesmas.

PEMBINAAN & PENGAWASAN Tim Pembina & Pengawas:  Tim Teknis Dinas Kesehatan & Puskesmas Tim Teknis BPPT Bagian Hukum; Penyidik tenaga kesehatan; Organisasi Profesi (IDI,PDGI, IAI, IBI, PPNI, Patelki, dll); ASKLIN. Satpol PP/Kepolisian; DINKES KOTA BEASI 2016

PENGAWASAN Pengawasan bertujuan untuk: Memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan medik telah terlaksana sesuai dengan kebijakan, rencana, dan peraturan perundangan yang berlaku Melindungi semua pihak supaya tetap menjaga kualitas layanannya, sehingga bila terdapat ketidaksesuaian segera dapat diketahui dan diintervensi

DINKES KOTA BEASI 2017

29

SANKSI Bentuk sanksi administratif Pemberian teguran lisan Pemberian peringatan tertulis Pencabutan izin Pidana Kurungan dan atau Denda.

DINKES KOTA BEASI 2017

30