Ppkn Terorisme Radikalisme

BAHAYA RADIKALISME DAN TERORISME

LATAR BELAKANG Lahirnya UU Terorisme • Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

 Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

• Reaksi Cepat Atas Peristiwa Bom Bali tgl 12 Oktober 2002 maka dibentuk:  Perpu No. 1/2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (kemudian Perpu ini dirubah menjadi UU No. 15 thn 2003), dan  Perpu No. 2/2002 ttg Pemberlakuan Perpu RI No. 1/2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (kemudian Perpu ini dirubah menjadi UU No 16 thn 2003)

Permohonan Uji Materil

Tgl 01 Juli 2003 diajukan Permohonan Uji Materil ke MK dgn Register perkara No. 013/PUU-I/2003 pd tgl 15 Okt 2003.

Terkait dgn asas rektroaktif dlm UU No. 16 Tahun 2003

Putusan MK Nomor : 013/PUU-I/2003, Tgl. 23 Juli 2004 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Menyatakan bahwa UU No. 16/2003 Ttg Penetapan Perpu No. 2/2002 Ttg Pemberlakuan Perpu No.1/2002 Ttg Pemberantasan TP Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU, “bertentangan dgn UU Dasar 1945” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

PENGERTIAN TERORISME Pasal 1 angka 1 : Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yg memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini.

LINGKUP TINDAK PIDANA TERORISME

• Terdapat dalam Bab III yaitu dari pasal 6 s/d pasal 19 (sebanyak 14 pasal), dan • Bab IV mengatur yg berkaitan dengan tindak pidana terorisme yaitu pasal 20 s/d pasal 24 (sebanyak 5 pasal)

Pasal 6 • Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun

Tindak pidana terorisme lainnya… • Pasal 7 : “bermaksud” untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut…… (penjara seumur hidup) • Pasal 8 : tindak pidana sebagaimana pasal 6 Dgn beberapa akibat yg berkaitan dengan lalu lintas udara misalnya : - Hancurnya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara dstrsnya…

Lanjutan…. • Pasal 9 : tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan kegiatan memasukkan ke Indonesia senjata dll sbgnya… • Pasal 10: Tindak pidana terorisme spt yg dimaksud Pasal 6 yg menggunakan senjata kimia, biologis dll sbgnya… • Pasal 11 : TP terorisme yg berkaitan dgn pengumpulan dana utk terorisme (min 3thn, maks 15)

Lanjutan tindak pidana lainnya… • Pasal 12 : tindak pidana terorisme yg berkaitan dgn pengumpulan harta kekayaan… • Pasal 13 : memberikan bantuan (uang, barang, menyembunyikan, dll) dalam tindak pidana terorisme • Pasal 14 : Menggerakkan org lain.. (mati atau seumur hidup) • Pasal 15 : Permufakatan, percobaan, pembantuan melakukan t.p terorisme • Dll

TINDAK PIDANA LAIN YG BERKAITAN DGN TP TERORISME

 Pasal 20 : melakukan kekerasan kpd penyelidik, penyidik dstrsnya… • Pasal 21 : memberikan kesaksian palsu.. • Pasal 22 : ..sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung… dstrsnya…

Kekhususan dalam Hukum Pidana Materil Antara lain: Mengenai siapa yang dpt dipertanggungjawabkan dlm tindak pidana terorisme… Mengenai permufakatan, percobaan dan pembantuan dlm tindak pidana terorisme…. Mengenai perumusan pemidanaan t.p terorisme…

Dasar Penyidikan KUHAP

UU No. 15/2003

• Dalam Pasal 7, dijelaskan mengenai wewenang dari penyidik yang antara lain melakukan serangkaian upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

• Dalam Pasal 25 ayat (1) : Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Penyidikan Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam undang-undang utk mencari serta mengumpulkan bukti yg dgn bukti itu membuat terang ttg TP yg terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP)

Penangkapan KUHAP

UU No. 15/2003

• Pasal 19 ayat (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dlm pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (1 x 24 jam)

• Pasal 28 penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan TP Terorisme berdasarkan bukti permulaan yg cukup sbgmn dimaksud dlm psl 26 ayat (2) utk paling lama 7x24 jam

Bukti Permulaan Yg Cukup • Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan thd seorang yg diduga keras melakukan TP, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. • UU No. 15 Thn 2003 : Untuk memperoleh bukti permulaan yg cukup, Penyidik dapat menggunakan setiap laporan Intelijen (Psl 26 ayat (1)

•

•

Menurut Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol. SKEEP / 04 / I / 1982. tanggal 18 Februari 1982, menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yg merupakan keterangan dan data yg terkandung di dalam dua di antara : - Laporan Polisi dan BAP di TKP; - Laporan Hasil Penyelidikan - Keterangan Saksi/ahli - Barang Bukti. Menurut Rapat Kerja MAKEHJAPOL tanggal 21 Maret 1984 Bukti permulaan yg cukup seyogyanya minimal: Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

Penahanan KUHAP

UU No. 15/2003

• Pasal 24 ayat 1, 2, 3, 4 • Perintah penahanan yang diberikan sesuai psl 20 hanya berlaku paling lama 20 hari • Dpt diperpanjang oleh PU paling lama 40 hari • Setelah waktu 60 hari penyidik harus sudah mengeluarkan Tsk dari tahanan demi hukum

• Pasal 25 ayat (2) • Utk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan thd Tsk paling lama 6 bulan. • Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud terdiri dari 4 bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan

Psl 31 UU No. 15/2003 Menyangkut upaya paksa pemeriksaan surat, penyitaan dan penyadapan Berdasarkan bukti permulaan yg cukup sbgmn dimaksud dlm psl 26 ayat (4), penyidik berhak: a. Membuka, memeriksa dan menyita srt dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yg mempunyai hub dgn perkara TP Terorisme yg sedang diperiksa. b. Menyadap komunikasi pembicaraan melalui telephone atau alat komunikasi lain yg diduga digunakan utk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan TP Terorisme.

Alat Bukti KUHAP • Pasal 184 a. Ket saksi b. Ket Ahli c. Surat d. Petunjuk e. Ket Terdakwa

UU No. 15/2003 Dalam Pasal 27 a. alat bukti sbgmn dimaksud dlm KUHAP; b. alat bukti lain berupa informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan scr elektronik dgn alat optik atau yg serupa dgn itu; c. data, rekaman, atau informasi yg dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yg dapat dikeluarkan dgn atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yg tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yg terekam scr elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara, atau gambar; 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yg memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yg mampu membaca atau memahaminya

 Pemeriksaan saksi secara teleconference Untuk mewujudkan perlindungan saksi, maka berdasarkan Pasal 34 (1) c UU No. 15/2003 jo. Pasal 9 (3) UU No. 13/2006, maka dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan secara teleconference

Pasal 29 UU No. 15/2003 • Penyidik, PU atau hakim berwenang memerintahkan kpd Bank dan lembaga jasa keuangan utk melakukan pemblokiran thd harta kekayaan setiap orang yg diketahui atau patut diduga merupakan hasil TP terorisme dan/atau TP yg berkaitan dgn terorisme. • Perintah penyidik, PU atau Hakim sbgmn dimaksud dlm ayat (1) hrs dilakukan scr tertulis dgn menyebutkan scr jelas mengenai : nama dan jabatan penyidik, PU atau hakim; identitas setiap orang yg telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kpd penyidik, Tsk atau terdakwa; alasan pemblokiran; TP yg disangkakan dan tempat harta kekayaan berada

Pasal 29 UU No. 15/2003 • Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, PU atau Hakim sbgmn dimaksud dlm ayat (2) wajib melaks pemblokiran sesaat setelah srt printah pemblokiran diterima. • Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan BA pelaksanaan pemblokiran kpd penyidik, PU atau Hakim paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak tgl pelaksanaan pemblokiran. • Harta kekayaan yg diblokir hrs tetap berada pd bank dan lembaga jasa keuangan yg bersangkutan. • Bank dan lembaga jasa keuangan yg melanggar ketentuan sbgmn dimaksud dlm ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi adm sesuai dgn ketentuan Perpu yg berlaku.

Psl 30 UU No. 15/2003 • Utk kepentingan Pemeriksaan, maka penyidik, PU dan Hakim berwenang utk meminta ket dari Bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yg diketahui atau patut diduga melakukan TP Terorisme. • Dlm meminta ket sbgmn dimaksud dlm ayat (1) thd penyidik, PU atau Hakim, tdk berlaku ketentuan UU yg mengatur ttg rahasia bank dan kerahasian transaksi keuangan lainnya. • Permintaan ket harus diajukan scr tertulis dgn menyebutkan scr jelas mengenai : nama dan jab penyidik, PU atau hakim; identitas setiap orang yg diketahui atau patut diduga melakukan TP Terorisme; TP yg disangkakan atau didakwakan dan tempat harta kekayaan berada.

Psl 30 UU No. 15/2003 • Surat permintaan utk memperoleh ket sbgmn dimaksud dlm ayat (1) dan (2) harus ditanda tangani oleh : a. Kepala kepolisian daerah atau pejabat setingkat pd tingkat pusat dlm hal permintaan diajukan oleh penyidik. b. Kepala kejaksaan tinggi dlm hal permintaan diajukan oleh PU c. Hakim ketua Majelis yang memeriksa perkara yg bersangkutan.