Ppt Pajak

ISU-ISU ETIKA DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN

Anggota : • • • • • • • • • • • •

Noviana Khoiru Nisa 16061023 Shofia Nur Kholifah 16061024 Tri Wahyu Utami 16061025 Rika Arindina 16061026 Fajar Ekawati 16061145 Luvi Dinata 16062159 Sheila Puspitasari 17061148 Retno Septia Kusuma 17061156 Aderio Anom Kusuma 17061184 Okta Putri Widiastuti 17061242 Sri Rahmadhani 17061249 Fitri Arifatu Faidhotu Zakiya 17061250

AKUNTANSI PERPAKAJAN Akuntansi perpajakan dapat didefinisikan sebagai “Bidang Akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan”.

Peranannya dalam perusahaan adalah signifikan :

Memberikan membuat perencanaan dan strategi perpajakan

Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang

Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan

Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik

Tanggung Jawab Utama praktisi (Akuntan) Pajak • • • •

Sistem pajak yang baik ==> kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien Membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Mengijinkan klien untuk membuat keputusan final==> tidak berhak mengganti skala nilai kliennya Bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.

AICPA Statement On Responsibilities in Tax Practice AICPS’s Statement On Responsibilities in Tax Practice meyetujui akuntan merangkap peran sebagai penasehat hukum untuk klien dan pembawa kebenaran untuk pemerintahan. Dari perspektif etika, peran rangkap ini sangatlah penting karena peran rangkap akuntansi perpajakan lebih mempunyai tanggung jawab dua kali lipat daripada peran auditor yang kita ketahui selama ini.

Etika Akuntan Pajak AICPA ===> mengeluarkan Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP).

Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP) • • •

• •

• • •

SRTP (Revisi 1988) No.1: Posisi Pengembalian Pajak SRTP (Revisi 1988) No.2: Jawaban Pertanyaan atas Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No.3: Aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No.4: Penggunaan Estimasi SRTP (Revisi 1988) No.5: Keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administrative atau keputusan pengadilan SRTP (Revisi 1988) No.6: Pengetahuan Kesalahan: Persiapan Kembalian SRTP (Revisi 1988) No.7: Pengetahuan Kesalahan: Cara kerja administrasi SRTP (Revisi 1988) No.8: Format dan isi nasihat pada klien

Statements on Standards for Tax Services 1. 2.

3. 4. 5.

6.

Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut point 1. Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa didisklosur. Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan menyarankan disklosur. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang “mengeksploitasi” proses seleksi audit IRS atau; Dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”.

Konsultan Pajak Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KEPRIBADIAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan peraturan perpajakan, integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak. 3) Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen. 4) Menjadi wajib pajak yang baik. 5) Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (IKPI) • adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak oleh setiap anggota IKPI. • Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI.

• Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.

KODE ETIK KP - KEPRIBADIAN Konsultan Pajak Indonesia wajib:

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri,

Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan profesi KP.

Meminjamkan ijin praktik untuk digunakan oleh pihak lain.

Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen.

Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

Memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan.

KODE ETIK KP – TEMAN PROFESI •

Konsultan Pajak Indonesia dilarang: – Menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut merupakan pelanggan Konsultan Pajak lain. – Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya. – Menerima pelanggan pindahan dari Konsultan Pajak lain tanpa memberitahukan kepada Konsultan Pajak lain tersebut, dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari Konsultan Pajak lain tersebut.

KODE ETIK KP – WAJIB PAJAK Konsultan Pajak Indonesia wajib: • Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat; bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa; mana yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektivitas dan kehatihatian. • Bersikap profesional: senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan; senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah; melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, • Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak: Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya.

Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien • Pajak Ganda pada Dividen Secara teori Indonesia menganut klasikal sistem. Artinya, ada pembedaan subyek pajak. Yaitu subyek pajak badan dan subjek pajak perseorangan.terjadi economic double taxation. Pengertiannya, sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut pajak korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda.

Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien • Sengketa Pajak Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50 persen dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar maka WP berhak menerima restitusi. Namun, uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh fiscus.

Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien • Sengketa Pajak (lanjutan) Jika uang restitusi jumlahnya milyaran jelas saja mengganggu cash flow para pengusaha. Inilah persoalan dalam dispute antara WP dengan aparat pajak. Untungnya, dalam UU KUP 28/2007 perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan klaim angka, maka yang lebih dahulu dipakai adalah klaim WP. Sebelum masuk ke pengadilan pajak, WP hanya cukup membayar sebesar 50 persen dari klaim hitungan WP sendiri.

Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien • Ketua Tax Centre UI, Tafsir Nurchamid dan pengusaha Anton J Supit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal disaat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Meskipun semestinya menurut Anton J Supit penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah.

Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien • Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Satu triliun dari seratus orang jauh lebih baik ketimbang satu triliun hanya dari sepuluh pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat yang bayar menjadi sedikit. Sehingga membuat banyak orang yang lain lebih sering menghindar dan kucing-kucingan dengan petugas pajak. Dalam pikiran mereka, sekali Anda punya NPWP sampai mati Anda akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu main belakang dengan fiscus.

Kasus September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undangundang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatkan.

Terimakasih