Program Kerja Komite Etik Dan Hukum.docx

  • Uploaded by: Pratiwi Dewi
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Program Kerja Komite Etik Dan Hukum.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 2,703
  • Pages: 20
Loading documents preview...
PROGRAM KERJA KOMITE ETIK DAN HUKUM TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmatnya-Nya , sehingga kami dapat menyelesaikan program kerja Komite Etik dan Hukum tahun 2019. Untuk membentuk tata kelola pelayanan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, rumah sakit harus menjaga kepatuhan penerapan etika dan profesionalitas, maka komite Komite Etik dan Hukum mempunyai peranan sangat penting dalam membantu Direktur Utama untuk menjaga penerapan etika rumah sakit dan hukum perumasakitan. Program kerja ini disusun untuk menjadi dasar kegiatan menjaga penerapan etika dan hukum dalam lingkup pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna ,dan kami mengharapkan adanya masukan bagi penyempurnaan buku ini di kemudian hari.

Komite Etik dan Hukum RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

DAFTAR ISI

Halaman Halaman judul Kata pengantar.......................................................................................................

i

Daftar isi.................................................................................................................

ii

BABI

: Pendahuluan.........................................................................................

1

BAB II

: Latar Belakang....................................................................................

2

BAB III

:Tujuan Umum dan Tujuan Khusus................................................

4

BAB IV

: Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan Cara Melaksanakan

6

Kegiatan............................................................. BAB V

: Sasaran................................................................................................

14

BAB VI

: Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.............................................................

16

BAB VII

: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan..........................................................

20

BAB VIII : Pencatatan Dan Pelaporan..................................................................

21

BAB I PENDAHULUAN Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional, dan diterima pasien merupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Namun hal ini tidak mudah dilakukan dewasa ini. Meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan tenaga medis, perawat, dan sarana penunjang lengkap, masih sering terdengar ketidak puasan pasien akan pelayanan kesehatan yang mereka terima. Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain: 1.Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif, dan efisien, 2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, 3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya), dan 4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi. Situasi pelayanan kesehatan yang kompleks ini seringkali menyulitkan komunikasi antara pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Komunikasi yang baik amat membantu menyelesaikan berbagai masalah sedangkan komunikasi yang buruk akan menambah masalah dalam pelayanan kesehatan. Di samping komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan harus memenuhi kaidah-kaidah profesionalisme dan etis. Untuk menangkal hal-hal yang berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah-masalah medis dan non-medis di rumah sakit dan tercipta struktur yang mendukung pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit adalah dengan adanya Komite Etik dan Hukum yang bertugas untuk menjaga penerapan etika dan hukum di rumah sakit.

BAB II LATAR BELAKANG Untuk membentuk tata kelola pelayanan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang didasarkan pada nilai etika dan profesionalitas. Pelayanan kesehatan rumah sakit yang kompleks cenderung menimbulkan permasalahan baik antara pasien, rumah sakit dan/atau tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan. Permasalahan tersebut jika berlanjut dapat berujung pada tuntutan terhadap perseorangan atau rumah sakit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan satuan kerja yang mampu meningkatkan dan menjaga kepatuan penerapan etika dan hukum di rumah sakit. Komite etik dan hukum rumah sakit adalah unsur organisasi nonstruktural yang membantu direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakitan. Untuk menjalankan perannya, diperlukan program kerja yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di rumah sakit.

BAB III TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS A. Tujuanumum Menjadi

acuan

dalam

menjaga

etik

rumah

sakit

dan

hukum

perumahsakitan di rumah sakit dr. Soeradji Tirtonegore tahun 2019

B. Tujuan khusus 1.

Adanya perencanaan program yang terarah dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya menjaga etik rumah sakit dan hukum perumahsakitan.

2.

Adanya mekanisme kerja yang tertata dengan baik untuk menjaga etik profesi oleh seluruh profesi di rumah sakit.

3.

Adanya kejelasan langkah dalam melaksanakan kegiatan, sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan agar dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring serta melaporkan capaian pelaksanaan kegiatan.

BAB IV KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN Kegiatan pokok program kerja Komite Etik dan Hukum adalah membantu Direktur Utama untuk mewujudkan visi dan misi rumah sakit dengan mengacu pada rencana strategi bisnis rumah sakit tahun 2015 – 2019, yang kemudian dituangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di Tahun 2019. Adapun Visi dan Misi RSUP dr, Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah sebagai berikut: A. Visirumahsakit : Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional yang Ramah Lansia pada Tahun 2019. B. Misirumahsakit : 1. Menyelenggarakan

dan

mengembangkan

pelayanan

kesehatan

paripurna, berkualitas dan terjangkau sesuai dengan iptekdokkes. 2. Menyelenggarakan

pendidikan,

pelatihan,

dan

penelitian

yang

berkualitas. 3. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kepuasan stakeholder 4. Meningkatkan kesejahteraan dan jenjang karier karyawan. C. Tata Nilai : 1. Integritas 2. Profesionalisme 3. Akuntabilitas 4. Keterbukaan 5. Ikhlas D. Keyakinan Dasar 1. Karyawan yang berkualitas dan berkomitmen tinggi kepada rumah sakit adalah investasi yang paling berharga dan terhormat. 2. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah dasar kelangsungan hidup rumah sakit. 3. Mutu pelayanan rumah sakit sebagai pengikat kesetiaan pelanggan. 4. Kebersamaan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan. E. Rencana Strategis Bisnis RSUP dr Soeradji Tirtonegoro 2015-2019 : 1. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN a. Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik b. Terbentuknya budaya kinerja c. Terealisasinya system informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi d. Teralisasinya sarana dan prasaranan siap/layak pakai

2. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL a. Terwujudnya tata kelola RS yang transparan akuntabel dan auditable b. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit c. Terwujudnya system rujukan d. Terwujudnya kemitraan rumah sakit e. Terwujudnya layanan Geriatri Paripurna f.

Terbentuknya sistem integrasi program pelayanan, pendidikan, penelitian dalam Academic Health Science System (AHSS)

g. Terwujudnya RS Kelas A h. Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien.

3. PERSPEKTIF STAKEHOLDER a. Terwujudnya kepuasan stakeholder

4. PERSPEKTIF KEUANGAN a. Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya.

Matriks Program KerjaKomiteEtik dan Hukum RSUP dr. SoeradjiTirtonegorotahun 2019 SASARAN URAIAN

1.Terealisasinya SDM yang berkompeten 2. Terbentuknya budaya kinerja

KEGIATAN Th. 2019 PROGRAM

INDIKATOR

Presentasi kompetensi anggotaKomite Etik dan Hukum

Peningkatan pengetahuan semua anggota Komite di bidang etik dan hukum rumah sakit

Persentase Kepuasan Pasien

Peningkatan pengetahuan PPA tentang etik dan hukum melalui komite-komite terkait profesi

URAIAN

INDIKATOR

Mengirimkan anggota Komite Etik dan Hukummengikuti pelatihan dan seminar terkait etik dan hukum rumah sakit Bersama dengan komite terkait untuk melakukan sosioalisasi peningkatan pengetahuan PPA tentang etik dan hukum

Input Output

Pelatihan / seminar Sertifikat

Input

Edukasi

Output

Survei pengetahuan PPA

TARGET

Semua anggota 100 %

3.Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi 4. Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai

-

-

-

-

-

Semua PPA Pening katan penget ahuan PPA -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.Terwujudnya

-

-

-

-

-

-

tatakelola RS yang transparan akuntabel dan auditabel 6. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit

Prosentase IKU tiap direktorat yang tercapai

7.Terwujudnya sistem rujukan

Tingkat ketepatan rujukan

8. Terwujudnya kemitraan RS

-

9. Terwujudnya layanan Geriatri Terpadu

-

10.Terbentuknya sistem Integrasi program pelayanan, pendidikan, penelitian dalam Academic Health System (AHS) 11. Terwujudnya RS Kelas A

-

-

Penurunan angka kejadian HAIs dengan diterapkannya prinsip PPI dalam bekerja

-

-

-

Input

Surveilans

Output

HAIs

Setiap unit kerja Capai target 100%

Melakukan surveilans HAIs

Pencapaian nilai sempurna pada pokja PPI sebagai dukungan dalam tercapainya akreditasi KARS International, sebagai Rumah Sakit kelas A

Melengkapi semua regulasi dan dokumen akreditasi

Input

Penyusunan

Output

Regulasi dan dokumen

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien 13.Terwujudnya kepuasan stakeholder

-

14.Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya

-

Persentase Kepuasan Pasien

-

-

-

-

-

-

-

-

Peningkatan pengetahuan PPA tentang etik dan hukum melalui komite-komite terkait profesi

Bersama dengan komite terkait untuk melakukan sosioalisasi peningkatan pengetahuan PPA tentang etik dan hukum

Input

Edukasi

Semua PPA

Output

Survei pengetahuan PPA

-

-

-

-

Pening katan penget ahuan PPA -

-

-

-

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan dari program KomiteEtik dan HukumRSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tahun 2019 adalah sebagai berikut: KEGIATAN POKOK 1. Evaluasi kasus etik dan hukum 2. Pendidikan, pelatihan dan penelitian 3. Penyusunan regulasi yang memiliki dampak etik dan atau hukum (tentatif) 4. Penyelesaian kasus etik (tentatif) 5. Penyelesaian kasus hukum (tentatif)

RINCIAN KEGIATAN 1. Evaluasi kasus etik dan hukum a. Rapat koordinasi setiap 3 bulan b. Rapat koordinasi tentatif jika terdapat kasus etik dan hukum yang dilaporkan kepada komite etik dan hukum c. Review kasus d. penatalaksanaan 2. Pendidikan, pelatihan dan penelitian a. Pelatihan internal terkaitetik dan hukumbersama komite terkait bagi PPA b. Pelatihan eksternal bagi anggota Komite Etik dan Hukum c. Penelitian terkait etik dan hukum rumah sakit 3. Penyusunanregulasi yang memiliki dampak etik dan atau hukum (tentatif) a. Review regulasi yang telah ada b. Pembuatan regulasi baru bersama bagian / unit terkait 4. Penyelesaian kasus etik (tentatif) a. Analisis / PDSA b. Mengusulkan audit medik c. Pembinaan d. Pengawasan e. Pelaporan 5. Penyelesaian kasus hukum (tentatif) a. Analisis / PDSA b. Mengusulkan audit medik c. Mediasi d. Rehabilitasi e. Pelaporan

BAB IV CARA MELAKUKAN KEGIATAN 1. Evaluasi kasus etik dan hukum Evaluasi kasus etik dan hukum dilakukan setiap tiga bulan sekali atau jika terdapat kasus yang dilaporkan atau didispokan kepada komite etik dan hukum. Jika terdapat kasus maka akan dilakukan review kasus dan penatalaksanaan kasus. 2. Pendidikan, pelatihan dan penelitian Pendidikan dan pelatihan tentang etik dan hukum harus diberikan kepada seluruh staf PPA sehingga mereka dapat menjaga profesionalitas dalam bekerja. Bentuk Pendidikan dan pelatihan komite etik dan hukum adalah komunikasi, informasi dan edukasi ataupun dalam bentuk pelatihan internal maupun eksternal. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dilakukan bekerja sama dengan bagian diklat dan komite terkait, berupa: -

Pelatihan eksternal bagi anggota komite etik dan hukum

-

Pelatihan internal bagi PPA bersama masing-masing komite profesi yaitu

komite medik, komite keperawatan dan komite nakes lain Penelitian terkait etik dan hukum dilakukan untuk menemukan inovasi perbaikan terhadap masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan etik dan hukum sehari-hari. 3. Penyusunan regulasi yang memiliki dampak etik dan atau hukum (tentatif) Penyusunan regulasi dapat berupa –pembaharuan atau pembuatan regulasi baru. Jika regulasi sebelumnya sudah ada maka akan dilakukan review apakah regulasi tersebut masih relevan atau tidak. Pelaksanaan penyusunan regulasi akan melibatkan bagian/unit/profesi terkait. Draft regulasi baru akan diajukan kepada direktur utama dan mengikuti alur yang telah ada di rumah sakit. 4. Penyelesaian kasus etik (tentatif) Model peningkatan mutu yang digunakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Plan-Do-Study-Act (PDSA) dan Plan-Do-Check-Act (PDCA). Proses PDSA / PDCA adalah sebuah siklus yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan sistematis secara terus menerus. Hal ini membantu dalam memenuhi kebutuhan yang terus berubah dan harapan pasien dan pegawai RSST, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a.Plan/Rencana-perbaikan

-

Rencanakan bagaimana perbaikan yang dibuat dapat diidentifikasi dalam tahap “S” (Study).

-

Suatu rencana tindakan yang digunakan untuk menggambarkan upaya perbaikan yang diusulkan.

b.Do/Lakukan-perbaikan -

Langkah pertama adalah mengidentifikasi peluang awal untuk perbaikan. Pada

titik

ini

fokusnya

adalah

untuk

menganalisis

data

untuk

mengidentifikasi masalah dan menentukan hasil yang diharapkan. Dicari ide untuk memerbaiki proses yang ada. Langkah ini memerlukan waktu yang paling lama dan usaha yang besar. Di tahap ini dilakukan identifikasi 5 W 1 H:

What: apa/ proses apa yang perlu diperbaiki dan apa data indikator

perbaikan yang akan dikumpulkan? Why: Mengapa perlu diperbaiki? Who: siapa staf yang bertanggung jawab/Person in Charge (PIC) uji coba? siapa staf atau orang yang dilayani dan melayani serta siapa yang akan mengumpulkan data? Where: dimana perbaikan akan dilakukan, dimana data dikumpulkan? When: kapan perbaikan akan dilakukan, kapan data akan dikumpulkan, kapan evaluasi dilakukan, berapa lama uji coba berlangsung?,

dan How: bagaimana upaya perbaikan yang akan

dilakukan/sistem baru yang akan diujicobakan? -

Melaksanakan rencana

-

Menjelaskan apa yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana tersebut

-

Mengamati apa yang terjadi selama implementasi rencana tersebut

-

Mengumpulkan data

-

Langkah ini menerapkan uji coba solusi sebagai percobaan dasar untuk proses yang baru

c.Study/Check/Pembelajaran-hasil (apakah perubahan menuju perbaikan?) -

Analisis data untuk mengevaluasi perbaikan.

-

Bandingkan data dengan kemampuan proses dan data dasar

-

Pada tahap ini, data dikumpulkan lagi untuk membandingkan hasil dari proses baru

d.Act/Bertindak-untuk terus mendapatkan -

Apa langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya? Apakah sistem baru yang diujicobakan dapat dijadikan kebijakan permanen atau masih perlu diperbaiki dalam siklus PDSA berikutnya?

Siklus PDSA dapat diulang terus-menerus, mencoba untuk melakukan perbaikan dengan mengulang kembali setiap langkah yang ada. Pada kasus tertentu, komite etik dan hukum akan mengusulkan audit medik yang dilakukan oleh komite medik. Komite etik dan hukum akan mendapatkan tembusan hasil audit medik yang dapat digunakan untuk penatalaksanaan selanjutnya. Jika diperlukan, komite etik dan hukum dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terkait etik yang dilakukan oleh secara bersama-sama. Seluruh kegiatan dilaporkan kepada direktur utama. 5. Penyelesaian kasus hukum (tentatif) Model peningkatan mutu yang digunakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Plan-Do-Study-Act (PDSA) dan Plan-Do-Check-Act (PDCA). Proses PDSA / PDCA adalah sebuah siklus yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan sistematis secara terus menerus. Hal ini membantu dalam memenuhi kebutuhan yang terus berubah dan harapan pasien dan pegawai RSST, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a.Plan/Rencana-perbaikan -

Rencanakan bagaimana perbaikan yang dibuat dapat diidentifikasi dalam tahap “S” (Study).

-

Suatu rencana tindakan yang digunakan untuk menggambarkan upaya perbaikan yang diusulkan.

b.Do/Lakukan-perbaikan -

Langkah pertama adalah mengidentifikasi peluang awal untuk perbaikan. Pada

titik

ini

fokusnya

adalah

untuk

menganalisis

data

untuk

mengidentifikasi masalah dan menentukan hasil yang diharapkan. Dicari ide untuk memerbaiki proses yang ada. Langkah ini memerlukan waktu yang paling lama dan usaha yang besar. Di tahap ini dilakukan identifikasi 5 W 1 H:

What: apa/ proses apa yang perlu diperbaiki dan apa data indikator

perbaikan yang akan dikumpulkan? Why: Mengapa perlu diperbaiki? Who: siapa staf yang bertanggung jawab/Person in Charge (PIC) uji coba? siapa staf atau orang yang dilayani dan melayani serta siapa yang akan mengumpulkan data? Where: dimana perbaikan akan dilakukan, dimana data dikumpulkan? When: kapan perbaikan akan dilakukan, kapan data akan dikumpulkan, kapan evaluasi dilakukan, berapa lama uji coba

berlangsung?,

dan How: bagaimana upaya perbaikan yang akan

dilakukan/sistem baru yang akan diujicobakan? -

Melaksanakan rencana

-

Menjelaskan apa yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana tersebut

-

Mengamati apa yang terjadi selama implementasi rencana tersebut

-

Mengumpulkan data

-

Langkah ini menerapkan uji coba solusi sebagai percobaan dasar untuk proses yang baru

c.Study/Check/Pembelajaran-hasil (apakah perubahan menuju perbaikan?) -

Analisis data untuk mengevaluasi perbaikan.

-

Bandingkan data dengan kemampuan proses dan data dasar

-

Pada tahap ini, data dikumpulkan lagi untuk membandingkan hasil dari proses baru

d.Act/Bertindak-untuk terus mendapatkan -

Apa langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya? Apakah sistem baru yang diujicobakan dapat dijadikan kebijakan permanen atau masih perlu diperbaiki dalam siklus PDSA berikutnya?

Siklus PDSA dapat diulang terus-menerus, mencoba untuk melakukan perbaikan dengan mengulang kembali setiap langkah yang ada. Pada kasus tertentu, komite etik dan hukum akan mengusulkan audit medik yang dilakukan oleh komite medik. Komite etik dan hukum akan mendapatkan tembusan hasil audit medik yang dapat digunakan untuk penatalaksanaan selanjutnya. Jika diperlukan, komite etik dan hukum dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terkait hukum yang dilakukan oleh secara bersama-sama. Seluruh kegiatan dilaporkan kepada direktur utama.

BAB V SASARAN Sasaran yang akan dicapai melalui kegiatan ini adalah tidak terdapatnya kasus etik dan hukum di rumah sakit. Jika terdapat kasus, dapat segera diselesaikan

BAB VI JADWAL PELAKSANAAN Pelaksaan program komite etik dilakukan tentatif, kecuali review kasus etik dan hukum yang dilakukan setiap 3 bulan

BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan program Komite Etik dan Hukum akan dilaksanakan evaluasi setiap 3 bulan, untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai jadwal sehingga bila terjadi pergeseran jadwal dapat segera diperbaiki supaya tidak menganggu program secara keseluruhan. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dibuat laporan tertulis dan akan diserahkan kepada Direktur Utama.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN Pencatatan dan pelaporan dilakukan setiap terdapat kasus yang ditangani oleh

Komite

Etik

dan

Hukum

yang

dilaporkan kepada Direktur

Setiapawaltahunakandibuatlaporanhasilevaluasiselama

1

tahun

Utama. yang

akandilaporkankepadadirekturutamadanhasiltersebutakandigunakansebagaiacuand alampembuatan program kerjaberikutnya.

Klaten Desember 2018 Mengetahui Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes NIP. 196402141990022001

Ketua Komite Etik dan Hukum

dr. Arief Purnanta, M.Kes. Sp. THT-KL NIP. 19710503200811018

Related Documents


More Documents from "Patricia Talakua"