Rancangan Aktualisasi Dwi

Gelombang VX Angkatan 44

RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DISUSUN

Oleh: Dwi Suci Puspitasari, S.Kep, Ners Penata Muda / III-a NIP. 198909092019032021

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA UTARA BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA UTARA 2019

LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS DI RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NAMA

: Dwi Suci Puspitasari, S.Kep, Ners

NIP

: 198909092019032021

PANGKAT/GOLONGAN

: Penata Muda /III-a

JABATAN

: Perawat Ahli Pertama

INSTANSI

: RSUD Sultan Sulaiman

GELOMBANG/ANGKATAN

: Gelombang VX/ Angkatan 44

KELOMPOK

:2

Telah diseminarkan pada hari Jumat tanggal 8 November dihadapan Penguji, Pembimbing (Coach) dan Mentor di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara. Medan, 8 November 2019 Coach,

Mentor ,

Penguji,

Drs. H. M. Mahfud Hamdi, M.AP NIP.

Ah NIP.

Naswir, S.Kep NIP. 198411272011012002

Mengetahui An. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara Plh. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

PARLUHUTAN SIRAIT, SH, MSP PEMBINA IV/a NIP. 19620928 199603 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil sampai selesai. Pembuatan laporan ini merupakan salah satu agenda dalam program pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Penulis menyadari proses penyusunan laporan rancangan aktualisasi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan rancangan aktualisasi ini : 1. Kepada Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia (BPSDM) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara sebagai penyelenggara latsar CPNS. 2. Bapak Drs. H. M. Mahfud Hamdi, M. AP sebagai coach dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi ini. 3. Bapak Ahmad Sopian Lubis, S.Sos sebagai penguji dalam dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi ini. 4. Bapak Naswir, S.Kep sebagai mentor dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi ini. 5. Seluruh Widyaiswara pelatihan dasar CPNS yang telah memberikan banyak kesempatan pada penulis untuk belajar. 6. Rekan-rekan peserta Latsar Golongan III, angkatan 44, 45, 46, 47 dan 48. 7. Kedua orang tua yang selalu mendoakan penulis selama melewati proses pendidikan Latsar. Demikian laporan ini dibuat, semoga bermanfaat. Kritik, saran serta masukan diharapkan demi kesempurnaan laporan ini Medan, 8 November 2019 Penulis, Dwi Suci Puspitasari

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................... iii BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1

Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2

Deskripsi Organisasi ................................................................................. 4

1.3

Permasalahan .......................................................................................... 15

1.4

Tujuan dan Manfaat ................................................................................ 18

BAB 2 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MASALAH ........................................... 17 2.1 Identifikasi Isu ............................................................................................. 17 2.2 Analisis Isu dan Dampaknya ....................................................................... 18 2.3 Penetapan Isu ............................................................................................... 20 2.4 Penetapan Gagasan Kegiatan ...................................................................... 21 2.5 Role Model .................................................................................................. 22 BAB 3 RANCANGAN AKTUALISASI DAN NILAI-NILAI DASAR PNS ...... 24 3.1 Nilai- nilai Dasar Profesi ASN .................................................................... 24 3.2

Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI ............................................... 30

3.3

Rancangan aktualisasi ............................................................................ 36

BAB 4 .............................................................................................................................. 47 PENUTUP ....................................................................................................................... 47 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 48

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Analisis Penilaian Isu dengan Metode A-P-K-L

Tabel 2.

Analisis Isu Dengan Metode U-S-G

Tabel 3.

Isu, Penyebab, dan Gagasan Kegiatan

Tabel 4.

Rancangan Aktualisasi

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini semakin banyak ditemukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik berasal dari sumber daya manusia, lingkungan, maupun sistem. Permasalahan dalam pemerintahan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada. Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi membuat masyarakat semakin berpikir kritis dan menuntut adanya perubahan dalam penyelenggaran pemerintahan. Masyarakat menaruh harapan besar di area reformasi ini. Mereka menginginkan terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (good and clean governance) serta pelayanan publik yang berkualitas dan professional. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja yang bertugas pada instansi pemerintah. Menurut UU No. 5 tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang mempunyai syarat tertentu untuk diangkat menjadi Pegawai ASN. Pengangkatan tersebut dilakukan untuk menduduki jabatan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil menunaikan kebijakan publik yang diatur oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan professional guna mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 juga sudah dinyatakan bahwa ASN yang lazimnya disebut sebagai birokrasi bukan hanya merujuk kepada kriteria pekerjaan tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayanan publik. ASN juga aktif sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan

dan

pembangunan

nasional

dengan

cara

mengimplementasikan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bersih dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari campur

1

tangan politik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah melalui UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan LAN No 25 Tahun 2017 mewajibkan Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. Diklat Prajabatan bermaksud untuk membentuk PNS yang profesional, yaitu PNS yang wataknya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sehingga mampu menunaikan tugas dan perannya secara profesional menjadi pelayan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, peserta Diklat memperoleh materi tentang nilai-nilai dasar profesi PNS, yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu dan Anti korupsi) serta materi peran dan kedudukan PNS yang terdiri dari Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Melalui proses Diklat, CPNS mendapatkan penjelasan, pendalaman, penghayatan, dan penguasaan nilai-nilai dasar tersebut. Penerapan nilai-nilai inilah yang membutuhkan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dengan pendataaan tugas pokok (sasaran kerja pegawai) di satuan/unit kerja, penetapan masalah dan pemecahan isu untuk kemudian merujuk penerapan nilai-nilai dasar dalam kegiatan tersebut. Proses ini lah yang disebut aktualisasi atau habituasi selama di unit kerja rumah sakit. Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik yang dilakukan dalam 24 jam. Rumah sakit harus mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan untuk meningkatkan keselamatan pasien, manajemen rumah sakit harus memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi dan melakukan intervensi tanda-tanda awal penurunan kondisi pasien. Dimana upayanya di fokuskan pada

2

penentuan awal tanda penurunan kondisi pasien secara objektif berdasarkan indikator klinis dan resikonya. Kejadian henti jantung merupakan kondisi akhir terburuk dari semua penyakit. Kejadian henti jantung di dalam rumah sakit perlu diberikan perhatian khusus karena berkaitan dengan penyebab mortalitas, juga berkaitan dengan sistem deteksi dini penurunan kondisi pasien dan respon rumah sakit dalam menghadapi kejadian henti jantung pada pasien yang sedang dirawat. Sebagian besar kasus henti jantung di rumah sakit sebenarnya dapat diperkirakan sebelumnya. Keadaan ini dapat diperkirakan melalui penuruanan kondisi pasien yang digambarkan dengan gangguan parameter tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan kesadaran. Penurunan kondisi pasien sering tidak diobservasi dengan baik sehingga berakhir pada henti jantung dan juga kematian. Kejadian gangguan tanda vital tersebut sering sekali tidak disadari oleh tim perawat. Tantangan dalam mencegah henti jantung terletak pada kemampuan penyedia layanan kesehatan mengidentifikasi tanda-tanda awal perburukan klinis dan intervensi yang akan dilakukan. Early warning system (EWS) merupakan salah satu alat atau sistem skoring menggunakan karakteristik pasien yang dapat medeteksi perburukan klinis pada pasien di ruang rawat inap. Early warning system (EWS) dapat digunakan untuk menentukan tingkat keparahan penyakit yang menggabungkan parameter klinis menjadi skor tunggal. Pasien dengan skor lebih besar dari ambang batas di identifikasi dan dirujuk ke tingkat perawatan yang lebih tinggi. Selain itu, sesuai dengan kebijakan standar nasional akreditasi rumah sakit early warning system (EWS) merupakan salah satu elemen dalam Pelayanan Asuhan Pasien (PAP) yang harus di terapkan dan di dokumentasikan pada rekam medis pasien di rumah sakit. Dimana early warning system (EWS) harus diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayan rumah sakit. Dari pengalaman penulis diatas ditemukannya kurang optimalnya pengisian formulir early warning system (EWS) oleh perawat ruang rawat inap di rumah sakit. Hal ini terlihat dari tidak terdapatnya formulir early warning

system

(EWS)

yang diisi

3

oleh

perawat

saat

melakukan

pendokumentasian di rekam medis pasien. Hal ini disebabkan perawat yang tidak bekerja di daerah pelayanan kritis/ intensif kurang mempunyai pengetahuan dan pelatihan yang cukup untuk melakukan asesmen serta mengetahui pasien yang akan masuk dalam kondisi kritis. Padahal, banyak pasien di luar daerah pelayanan kritis mengalami keadaan kritis selama dirawat inap. Perawat kurang memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan serta pengisian formulir early warning system (EWS) di ruang rawat inap. Oleh karena itu melalui rancangan aktualisasi yang dibuat berdasarkan masalah yang ada di rumah sakit ini diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, rumah sakit harus lebih mengutamakan keselamatan pasien serta bisa meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.

1.2 Deskripsi Organisasi 1.2.1 Profil Organisasi RSUD Sultan Sulaiman adalah rumah sakit milik PEMKAB Serdang Bedagai. Rumah Sakit ini terletak di Ibu kota Kabupaten, dalam wilayah kerja Kecamatan Sei Rampah. Jarak RSUD Sultan Sulaiman ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) berkisar ± 62 Km. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak dijalur Lintas Sumatera. RSUD Sultan Sulaiman ini terletak di areal tanah seluas 20.200 m2 dengan luas bangunan 6.386 m2, yang terdiri dari 23 sarana gedung. Secara administratif, RSUD Sultan Sulaiman Kecamatan Sei Rampah dikelilingin oleh 16 wilayah Kelurahan dengan batas-batas wilayah administratif kecamatan Sei Rampah: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Raja



Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Simpang Empat



Sebelah Timur Berbatasan dengan desa Sei Rejo



Sebelah Barat berbatasan dengan desa Firdaus Estate RSUD Sultan Sulaiman dengan kemampuan pelayanan kelas C

ini didirikan pada tahun 2006 yang merupakan peningkatan dari

4

puskesmas rawat inap Sei Rampah yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 06 Januari 2007 dan ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas C berdasarkan Kepmenkes RI No. 001/Menkes/SK/I/2008 tanggal 02 januari 2008 dan izin operasional berdasarkan Kemenkes RI No.HK.07.06/III/01/2008 tanggal 02 Januari 2008. Hal tesebut secara regulasi

memberikan dukungan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai. Sejak mulai beroprasinya RSUD Sultan Sulaiman berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan kesehatan kepada masyarakat melalalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan melakukan pembenahan secara manajemen serta penyediaan peralatan medis dan non-medis guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Sulaiman. RSUD Sultan Sulaiman merupakan Salah satu unit terdepan dalam pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang berfungsi memberikan pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pencegahan dan upaya rehabilitasi. Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan tersebut secara utuh maka sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas medis dan non medis, ketersediaan sumberdaya manusia dan system manajemen mutu yang terpadu dan terintegrasi dengan upaya pelayanan kesehatan. RSUD Sultan Sulaiman merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang mempunyai wilayah kerja 17 Kecamatan dan 243 desa, dengan jumlah penduduk sebesar 599.151 jiwa dengan luas wilayah 1.900,22 km2. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak dijalur lintas sumatera sehingga daerah Serdang Bedagai termasuk daerah rawan kecelakaan, dan hal ini menjadi peluang untuk perawatan dan tindakan medis bagi korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu Kabupaten Serdang Bedagai juga termasuk daerah rawan bencana dan hal ini memerlukan eksistensi

5

RSUD Sultan Sulaiman sebagai sarana penyedia pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam. Akses ke RSUD Sultan Sulaiman sangat lancar karena terdapat jalur angkutan Kota yang melewati Rumah Sakit sehingga angkutan umum yang tersedia cukup banyak, disamping itu di mulut jalan arah dari Barat menuju RS terdapat Pasar yang senantiasa lancar karena mrupakan jalan lintas Sumatera yang padat dengan keceepatan yang tinggi, hal tersebut sangat menguntungkan bagi RSUD Sultan Sulaiman.

1.2.2 Visi, Misi, Tupoksi Organisasi a. Visi “ Menjadi Rumah Sakit Umum Yang Unggul Ramah dan Profesional ” b. Misi Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Misi RSUD Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut : 1. Menjaga dan Meningkatkan citra diri sebagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan pelayanan Rumah Sakit Rujukan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik, menghormati tatanan yang berlaku pada masyarakat, serta berupaya memaksimalkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Memuaskan

pelanggan

dengan

memberikan

pelayanan

kesehatan dan perawatan paripurna (kuratif, promotif dan preventif) 3. Memberdayakan,

banggakan,

sejahterakan

karyawan.

Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan seluruh karyawan untuk mencapai prestasi kerja terbaik dengan menjalankan perintah nilai-nilai kode etik yang berlaku di rumah sakit.

6

c. Tupoksi Organisasi Tupoksi organisasi perawat ahli pertama : 1. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan individu Tahapan : a. Mengumpulkan data pasien secara subjektif dan objektif b. Menganalisa data keluahan dan data pemeriksaan pasien c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien 2. Memberikan

konsultasi

data

pengkajian

keperawatan

dasar/lanjut Tahapan : a. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien b. Menjelaskan hal-hal yang terkait dengan hasil pengkajian yang didapat c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien 3. Merumuskan diagnosa keperawatan individu Tahapan : a. Menganalisa data keluahan dan data pemeriksaan pasien b. Merumuskan diagnosa keperawatan individu c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien 4. Membuat prioritas diagnosa keperawatan Tahapan : a. Menganalisa data keluahan dan data pemeriksaan pasien b. Merumuskan diagnosa keperawatan individu c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien 5. Merumuskan tujuan keperawatan pada individu Tahapan : a. Menganalisa data keluahan dan data pemeriksaan pasien

7

b. Merumuskan tujuan keperawatan yang akan diberikan pada individu c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien 6. Merumuskan tujuan kereperawatan pada keluarga Tahapan : a. Menganalisa data keluahan dan data pemeriksaan kelaurga b. Merumuskan tujuan keperawatan yang akan diberikan pada keluarga c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien 7. Merumuskan tindakan keperawatan pada individu Tahapan : a. Menganalisa data keluahan dan data pemeriksaan pasien b. Merumuskan tujuan keperawatan yang akan diberikan pada individu c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien 8. Merumuskan tindakan keperawatan pada keluarga Tahapan : a. Menganalisa data keluhan dan data pemeriksaan pasien b. Merumuskan tujuan keperawatan yang akan diberikan pada individu c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien 9. Melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu Tahapan : a. Menjalin rasa saling percaya kepada pasien b. Melatih pasien dalam melakukan gerak aktif c. Mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan pada lembar rekam medis pasien

8

10. Memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi individu Tahapan : a. Menjalin rasa saling percaya kepada pasien b. Mempelajari reaksi pasien terhadap stresor yang dihadapi c. Memberikan kesempatan kepada keluarga untuk belajar tentang penyakit, prosedur, penyembuhan, terapi, dan perawatan pasien d. Mefasilitasi pasiien untuk tetap menjaga sosialisasinya dengan sesama pasien yang ada 11. Melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien Tahapan : a. Menjalin rasa saling percaya kepada pasien b. Menyiapkan materi dan media penyuluhan c. Menjelaskan meteri penyuluhan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami d. Memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya e. Melakukan evaluasi terhadap penyuluhan 12. Mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular Tahapan : a. Mengajarkan keluarga untuk melakukan cuci tangan yang benar b. Menjelaskan kepada keluarga untuk menggunakan APD selama berada di lingkungan rumah sakit 13. Manajemen inkontinensia urine Tahapan : a. Menyarankan

pasien

untuk

mengurangi

kafein

,

menyusuaikan kadar cairan yang di konsumsi pasien b. Menyarankan pasien untuk menyusuaikan berat badan penderita menjadi ideal c. Mengajarkan klien untuk teknik menahan buang air kecil

9

14. Menajemen inkontinensia faecal Tahapan : a. Menyarankan pasien untuk merubah pola makan dengan banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat serta memperbanyak konsumsi cairan b. Menyarankan pasien untuk tidak mengejan saat buang air besar c. Menyarankan pasien agar menggunakan pakaian dalam berbahan katun sehingga tidak mudah terjadi iritasi 15. Melakukan upaya pasien tidur Tahapan : a. Menciptakan lingkungan yang nyaman b. Membantu kebiasaan klien sebelum tidur misalnya dengan mendengarkan music c. Menganjurkan klien untuk memakan makanan yang mengandung tinggi protein

dan menghindari banyak

minum sebelum tidur d. Menghindari rangsangan mental yang tidak menyenangkan sebelum tidur 16. Melakukan relaksasi psikologis Tahapan : a. Mengajarkan pasien untuk relaksasi pernapasan b. Menyarankan klien untuk tarik napas selama 3 hitungan , ,lalu tahan selama 5 hingga 10 detik kemudian hembuskan udara tadi melalui mulut secra perlahan 17. Melakukan tata kelola keperawatan perlindungan terhadap pasien dengan resiko trauma Tahapan : a. Memperkirakan cedera yang mungkin terjadi dari mekanisme traumanya b. Menentukan prioritas evakuasi berasarkan ancaman yang mungkin terjadi

10

c. Menjaga jalan naps terbuka disertai proteksi servical d. Atasi syok dengan pencegahan hipotermia dan pembidaian fraktur e. Menjaga stabilisasi spinal secara manual sampai pasien dapat diimobilisasi 18. Melakukan manajemen febrile neuropati Tahapan : a. Menyarankan pasien untuk melakukan olah raga ringan secara teratur b. Mengajari pasien metode untuk mengontrol nyeri saraf c. Menyarankan pasien untuk membatasi konsumsi kafein dan alkohol agar bisa tidur lebih nyenyak 19. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan Tahapan : a. Menjalin rasa saling percaya kepada pasien b. Komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima c. Harus memahami, menghayati nilai yang dianut oleh pasien d. Menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya e. Memahami arti empati sebagai tindakan yang terapeutik f. Kejujuran g. Menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut 20. Memfasiltasi pasien dalampemenuhan kebutuhan spiritual Tahapan : a. Memberi kesempatan untuk bisa beribadah sesuai keyakinan b. Menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan aman 21. Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal (dying care) Tahapan: a. Memahami apa yang dialami klien dengan kondisi terminal b. Mempertimbangkan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial unik

11

c. Lebih toleran dan rela meluangkan waktu lebih banyak d. Mendengarkan pasien mengekspresikan duka citanya 22. Memantau pemberian elektrolit konsentrasi tinggi Tahapan : a. Memantau elektrolit yang diberikan b. Mencatat semua hasil pemantauan di rekam medis 23. Melakukan resusitasi bayi baru lahir Tahapan : a. Jaga bayi tetap hangat b. Atur posisi bayi c. Isap lender d. Keringkan dan rangsang bayi e. Atur posisi kepala bayi f. Penilaian bayi 24. Memberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai meniggal Tahapan : a. Memahami apa yang dialami klien dengan kondisi terminal b. Mempertimbangkan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial unik c. Lebih toleran dan rela meluangkan waktu lebih banyak d. Mendengarkan pasien mengekspresikan duka citanya 25. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu Tahapan : a. Membaca kembali diagnosa keperawatan b. Mengidentifikasi tolak ukur keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan c. Mengumpulkan data atau mengkaji ulang pencapaian hasil d. Mengevaluasi pencapaian tujuan 26. Memodifikasi rencana asuhan keperawatan Tahapan : a. Tetapkan tujuan sesuai dengan diagnosis baru tersebut

12

b. Kaji kembali intervensi

keperawatan yang telah diberikan

dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut c. Identifikasi

faktor- faktor

yang dapat

mendukung dan

menghambat pencapaian tujuan d. Catat waktu (tanggal, jam) untuk revalusi kembali e. Laksanakan intervansi sesuai dengan rencana modifikasi f. Semua data tersebut dicatat dalam format dokumentasi yang telah ditetapkan

1.2.3 Struktur Organisasi

DIREKTUR Komite

Satuan Pengawas Interen

Komite

SMF BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PELAYANAN MEDIS

SUB BAGIAN UMUM

SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEKSI KEPERAWATAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SEKSI BINA ASUHAN MUTU DAN KETENAGAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI MONITORING DAN EVALUASI

Instalasi

KJF

Instalasi

KJF

13

Instalasi

KJF

1.2.4 Nilai Organisasi 1. Pro Rakyat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. 2. Inklusif Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput. 3. Responsif Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula. 4. Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. 5. Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

14

1.3 Permasalahan Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Serdang Bedagai terdapat beberapa masalah yang ditemukan, antara lain: 1. Belum optimalnya pemberian edukasi dan informasi pada pasien baru di RSUD Sultan Sulaiman. Edukasi orientasi pada pasien dan/atau keluarga pasien merupakan suatu hal yang penting dilakukan karena merupakan salah satu hak dari pasien dan keluarga. Adapun aktor yang berperan dalam pemberian edukasi pada pasien dan keluarga adalah petugas admnistrasi dan perawat. Khususnya saat edukasi orientasi pasien baru masuk di ruangan rawat inap. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama di ruangan, penerapan edukasi oleh perawat sudah cukup baik. Akan tetapi ada beberapa faktor yang mengakibatkan kurang optimalnya penyampaian informasi terkat orientasi di ruangan rawat. Faktor tersebut antara lain kondisi emosional penerima informasi (seperti keluarga atau kolega yang mengantar pasien) kurang stabil (cemas, sedih, bingung dengan kondisi pasien) dan minimnya media informasi yang dapat dibawa dan dibaca oleh keluarga. Pemberian informasi yang tidak optimal mengakibatkan perawat harus melakukan pengulangan pemberian edukasi dan informasi yang sama, sehingga menyebabkan ketidakefektifan waktu pelayanan. Hal ini juga mengakibatkan minimnya informasi yang didapat oleh keluarga pasien. Pemberian informasi dan edukasi adalah salah satu cerminan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh perawat di ruangan. Jika hal ini tidak dapat terlaksana dengan maksimal, maka mutu pelayanan juga akan rendah dan pasien serta keluarga kurang puas dengan pelayanan yang diberikan rumah sakit. 2. Kurang optimalnya Pelaksanaan hand hygiene dengan handrub untuk mengurangi infeksi di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. Penyakit infeksi masih merupakan penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian di dunia. Salah satu jenis infeksi adalah infeksi nosokomial (INOS). Saat ini, angka INOS telah dijadikan salah satu tolok 15

ukur mutu pelayanan rumah sakit. Infeksi nosokomial merupakan masalah besar yang dihadapi rumah sakit dan dapat disebarkan melalui kontak tangan. Hand Hygiene merupakan salah satu cara yang paling sederhana dan efektif untuk mencegah infeksi nosokomial. Hand hygienen adalah mencuci tangan dengan menggunakan antiseptik pencuci tangan. Perilaku hand hygiene perawat merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan perawat dan pasien dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan kegiatan hand hygiene dapat menurunkan angka INOS. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama di ruangan, masih banyak perawat yang kurang melakukan kepatuhan hand haygiene dengan handrub saat sebelum melakukan tindakan medis, saat sebelum kontak dengan pasien amaupun setelah kontak dengan pasien dan setelah melakukan tindakan medis pada pasien. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya kejadian nosokomial di rumah sakit yang dapat membahayakan pasien maupun perawat. 3. Kurang optimalnya pelaksanaan early warning system (EWS) di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. Perawat yang tidak bekerja di daerah pelayanan kritis/ intensif kurang mempunyai pengetahuan dan pelatihan yang cukup untuk melakukan asesmen serta mengetahui pasien yang akan masuk dalam kondisi kritis. Padahal, banyak pasien di luar daerah pelayanan kritis mengalami keadaan kritis selama dirawat inap. Sering kali pasien memperlihatkan tanda bahaya dini (contoh, tanda-tanda vital yang memburuk dan perubahan kecil status neurologisnya) sebelum mengalami penurunan kondisi klinis yang meluas sehingga mengalami kejadian yang tidak diharapkan. Ada kriteria fisiologis yang dapat membantu perawat untuk mengenali sedini-dininya pasien yang kondisinya memburuk. Sebagian besar pasien yang mengalami gagal jantung atau gagal paru sebelumnya memperlihatkan tanda-tanda fisiologis di luar kisaran normal yang merupakan indikasi keadaan pasien memburuk. Hal ini dapat diketahui dengan early warning system (EWS). Penerapan early warning system 16

(EWS) membuat perawat mampu mengidentifikasi keadaan pasien memburuk sedini-dininya dan bila perlu mencari bantuan perawat yang kompeten. Dengan demikian, hasil asuhan akan lebih baik. Jika EWS tidak diterapkan dengan baik, maka akan sering terjadi kegawat daruratan henti jantung (Code Blue) yang dapat mengancam nyawa pasien. Sehingga apabil kejadian mortalitas meningkat maka mutu pelayanan rumah sakit akan menurun. Pasien akan kurang puas dan kurang percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit

4. Belum optimalnya pemenuhan kebersihan diri pada pasien tirah baring di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. Kebersihan diri yang menyeluruh dimulai dari dari kebersihan rambut hingga kaki harus benar-benar dipantau pada pasien tirah baring. Pasien bisa saja mengalami infeksi karena kebersihan diri yang buruk. Ketidakmampuan pasien memenuhi kebersihan diri secara mandiri mengharuskan perawat untuk bisa membantu secara optimal. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama di ruangan, penerapan pemenuhan bantuan kebersihan diri untuk pasien di ruang rawat inap sudah cukup baik, tetapi pemenuhan kebutuhan kebersihan rambut masih kurang optimal karena kurang tersedianya alat. Sehingga tidak semua pasien tirah baring bisa dipenuhi kebersihan dirinya. Hal ini bisa mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpuasan oleh pasien dan keluarga akan pelayanan yang diberikan. 5. Kurang optimalnya pendokumentasian pemberian terapi dan tindakan keperawatan pada pasien rawat inap di RSUD Sultan Sulaiman. Pendokumentasian merupakan faktor penting dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Pendokumentasian yang lengkap mengenai pelayanan dan tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien akan memudahkan perawat dalam menyelesaikan masalah yang dialami pasien. Dengan dilakukannya pendokumentasian maka akan mencegah terjadinya kelalaian dalam pemantauan pasien. Selain itu, pendokumentasian dapat di jadikan sebagai aspek legal bila terjadi masalah yang berhubungan 17

dengan profesi keperawatan. Dokumentasi tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Maka untuk itu apabila perawat tidak melakukan pendokumentasian secara jelas dan benar jika suatu saat ada tuntutan dari pasien perawat tidak dapat mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Pendokumentasian dapat dijadikan sebagai dasar hukum tindakan keperawatan yang sudah dilakukan. Salah tugas dan tanggung jawab itu adalah melakukan pendokumentasian dengan baik dan benar. 1.4 Tujuan dan Manfaat 1.4.1

Tujuan a. Tujuan Umum Penulis

mampu

melaksanakan

aktualisasi

dengan

mengiternalisasikan perilaku bela Negara, nilai-nilai dasar ASN, pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI serta menganalisa dampak ke dalam program kerja dan kegiatan di unit kerja b. Tujuan Khusus 1. Penulis mampu mengaktualisasikan sikap perilaku bela negara di unit kerja 2. Penulis mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) 3. Penulis mampu mengaktualisasi kedudukan peran PNS dalam kerangka NKRI (Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government) 4. Penulis mampu menganalisa dampak apabila kompetensi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan serta peran PNS dalam kerangka NKRI tidak diaplikasikan 5. Penulis mampu mencegah kerugian dalam pelayanan asuhan keperawatan yaitu menurunkan terjadinya kejadian codeblue yang dapat mengancam dan membahayakan nyawa pasien

18

1.4.2

Manfaat a. Bagi peserta 1. Penulis mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti korupsi, Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole

of

Government

sebagai

seorang

ASN

serta

menganalisis dampak ke dalam program dan kegiatan di unit kerja rumah sakit. 2. Penulis mampu menganalisa isu-isu aktual dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. 3. Penulis mampu melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai isu atau permasalahan yang ada di Rumah Sakit sehingga membentuk PNS berprofesional dan berkarakter.

b. Bagi organisasi Organisasi memiliki ASN yang berkarakter dan mampu bekerja dengan profesional dengan menerapkan sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS serta memahami kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.

19

BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MASALAH 2.1 Identifikasi Isu Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik organisasi dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan definisi tersebut, isu merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi bahkan dapat berlanjut pada tahap krisis. Dalam menyelesaikan permasalahan ditempat kerja, tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi isu. Pengertian menurut Regester dan Larkin bahwa sebuah isu mempresentasikan suasana kesenjangan antara praktek koorporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Dengan kata lain, sebuah isu yang timbul ke permukaan adalah suatu kondisi atau peristiwa baik di dalam maupun diluar organisasi, yang jika dibiarkan akan menjadi efek yang signifikan pada fungsi dan kinerja organisasi tersebut di masa datang. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan,

atau

nilai

yang

tengah

berlangsung

dalam

kehidupan

bermasyarakat. Berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini, sumber isu yang diangkat berasal dari tugas kreatifitas oleh penulis melalui persetujuan coach dan mentor. Pada tahapan ini penulis membuat rancangan aktualisasi ini diawali dengan mengidentifikasi isu yang ditemukan pada masa orientasi di Ruang Rawat Inap RSUD Sultan Sulaiman, yang identifikasi masalahnya dilaksanakan berdasarkan isu dalam Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole Of Goverment (WoG). Adapun isu di Ruang Rawat Inap RSUD Sultan Sulaiman yang penulis temui selama 3 (tiga) bulan masa masa orientasi adalah : 1. Belum optimalnya pemberian edukasi dan informasi pada pasien baru dan keluarga di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. (Pelayanan Publik)

17

2. Kurang optimalnya pelaksanaan hand hygiene menggunakan handrub untuk mengurangi resiko infeksi di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. (Manajemen ASN) 3. Kurang optimalnya pelaksanaan early warning system (EWS) oleh perawat di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. (Manajemen ASN) 4. Belum optimalnya pemenuhan kebersihan diri pada pasien tirah baring di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. (Pelayanan Publik) 5. Kurang optimalnya pendokumentasian pemberian terapi dan tindakan keperawatan pada pasien di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. (Manajemen ASN)

2.2 Analisis Isu dan Penetapan Isu Terpilih Metode pertama yang dipakai adalah APKL. Aktual adalah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Problematik merupakan isu yang sangat kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hidup orang banyak. Layak ditujukan kepada isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Secara lengkap analisis penilaian kualitas isu dengan metode APKL tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 1. Analisis Penilaian Isu dengan A-P-K-L Kriteria APKL

No.

Identifikasi Isu

1.

Belum optimalnya pemberian edukasi dan informasi pada pasien baru dan keluarga di ruang rawat inap RSUD Sultan

A

P

K

L

√

√

√

√

√

√

√

√

Sulaiman 2.

Kurang optimalnya pelaksanaan hand hygiene

dengan

handrub

untuk

mengurangi resiko infeksi di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman

18

3.

Kurang optimalnya pelaksanaan early warning system (EWS) di ruang rawat

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

inap RSUD Sultan Sulaiman 4.

Belum optimalnya pemenuhan kebersihan diri pada pasien tirh baring di rawat inap RSUD Sultan Sulaiman

5.

Kurang

optimalnya

pemberian

pendokumentasian

terapi

dan

tindakan

keperawatan pada pasien rawat inap di RSUD Sultan Sulaiman

Setelah dilakukan analisis berdasarkan metode APKL, isu tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode USG untuk memilih prioritas isu yang akan dicarikan solusinya. Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut untuk harus segera dibahas, dianalisa dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah

seberapa

serius

isu

tersebut

harus

dibahas,

dianalisa

dan

ditindaklanjuti. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Secara lengkap analisis penilaian kualitas isu dengan metode USG dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2. Analisis Isu dengan metode U-S-G No. 1.

Isu Belum

optimalnya

U

S

G

Total

Prioritas

4

4

3

11

4

5

4

5

14

2

5

5

5

15

1

pemberian

edukasi dan informasi pada pasien baru dan keluarga di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman 2.

Kurang optimalnya pelaksanaan hand hygiene dengan handrub untuk mengurangi resiko infeksi di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman

3.

Kurang optimalnya pelaksanaan early warning system (EWS) di

19

ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman 4.

Kurang

optimalnya

pemenuhan

kebersihan diri pada psien tirah baring di ruang rawat inap RSUD

3

3

3

9

4

4

4

4

12

3

Sultan Sulaiman 5.

Kurang

optimalnya

pendokumentasian

pemberain

terapi dan tindakan keperawatan di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman Skala USG : 1-5 (Skala Likert) 5: Sangat besar 4: Besar 3: Sedang 2: Kecil 1: Sangat kecil

Jadi dari analisis USG diatas dapat dilihat bahwa isu yang menjadi prioritas adalah “Kurang optimalnya pelaksanaan early warnig system (EWS) di ruang rawat inap RSUD Sulatan Sulaiman”.

Jadi jika isu ini tidak

diselesaikan maka akan dapat timbul dampak.

2.3 Analisi Dampak Isu Terpilih Dari hasil analisis isu diatas dapat dilihat bahwa masalah prioritas di RSUD Sultan Sulaiman adalah “ Kurang Optimalnya pelaksanaan early warning system (EWS) di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman”. Bila masalah ini tidak segera dituntaskan maka di khawatirkan akan timbul masalah sering terjadi kegawat daruratan henti jantung (Code Blue) yang dapat mengancam nyawa pasien. Apabila kejadian mortalitas meningkat maka mutu pelayanan rumah sakit akan menurun. Pasien akan kurang puas dan kurang percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Sehingga dibutuhkan penerapan early warning system (EWS) yang akan

20

membuat perawat mampu mengidentifikasi keadaan pasien memburuk sedinidininya dan bila perlu mencari bantuan perawat yang kompeten atau dirujuk ke tingkat perawatan yang lebih tinggi (ICU).

2.4 Penetapan Gagasan Kegiatan Melihat dampak yang akan terjadi dari masalah tersebut diatas maka perlu dilakukan tindak lanjut agar masalah ini dapat diselesaikan. Maka ditemukan beberapa solusi/ gagasan yang diharapkan dapat membawa peubahan kea rah yang lebih baik. Gagasan pemecahan isu dapat dilihat pada tabel bawah ini:

Tabel 3. Isu, Penyebab, dan Gagasan Kegiatan Isu Kurang

Penyebab Terjadinya Isu 1. Kurangnya tingkat

Gagasan Kegiatan 1. Melakukan pembuatan

optimalnya

pengetahuan perawat

formulir early warning

pelaksanaan

tentang pengisian formulir

system (EWS) dengan early

early warning

early warning

warning skoring yang

system (EWS)

system(EWS)

mudah dipahami

di ruang rawat 2. Formulir pengisian early

2. Melakukan pembuatan

inap RSUD

warning system (EWS)

kuesioner untuk mengetahui

Sultan

yang kurang jelas dan sulit

pengetahuan perawat

Sulaiman

dipahami

tentang early warning

3. Tidak adanya panduan dalam pengisian formulir

systen (EWS) 3. Melakukan sosialisasi

early warning system

tetang cara pengisian

(EWS)

formulir early warning

4. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan perawat untuk melakukan asesmen

system (EWS) kepada staf perawat di ruang rawat inap 4. Membuat panduan cara

serta mengetahui pasien

pengisian formulir early

yang akan masuk dalam

warning system (EWS)

kondisi kritis

untuk ruang rawat inap

21

5. Monitoring pengisian

5. Mengusulkan pembuatan

formulir early warning

rancangan Standar Prosedur

system (EWS) masih

Operasional early warning

kurang efisien

system (EWS) 6. Pelaksanaan pengisian formulir early warning system (EWS) dengan early warning skoring sesuai Standar Prosedur Operasional oleh tim perawat

7. Observasi pelaksanaan pengisian formulir early warning system (EWS)

2.5 Role Model Nama

: Naswir S.Kep

Tempat/ Tanggal Lahir : Sibolga/ 27 Februari 1967 NIP

: 196702271993031003

Jabatan

: Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

Alasan saya menjadikan beliau sebagai role model adalah saya melihat beliau adalah sosok yang bertangung jawab sebagai seorang pemimpin. Beliau mampu menggerakkan perawat untuk melakukan tupoksi. Terlebih saat ini Rumah Sakit sedang dalam proses menuju akreditasi membutuhkan sosok pemimpin yang mampu untuk memberikan semangat dalam meningkatkan asuhan keperawatan dalam criteria penilaian akreditasi. Saya berharap beliau selalu diberikan kesehatan dan mampu untuk membawa perubahan kearah yag lebih baikdi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.

22

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI DAN NILAI-NILAI DASAR PNS 3.1 Nilai- nilai Dasar Profesi ASN Penyelenggaraan Pelatihan Dasar ini bertujuan sebagai penguatan nilainilai dasar profesi ASN yang merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh seluruh ASN, meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Berikut nilai-nilai dasar profesi ASN, yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.

3.1.1 Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilainilai publik berikut : a.

Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik

kepentingan,

antara

kepentingan

publik

dengan

kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; b.

Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;

c.

Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

d.

Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selain

itu,

akuntabilitas

juga

memiliki

aspek-aspek

yang

mencangkup beberapa hal antara lain : a.

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)

b.

Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented)

c.

Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability

24

requires reporting) d.

Akuntabilitas

memerlukan

konsekuensi

(Accountability

is

meaningless without consequences) e.

Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) Menurut Widita (2015) dalam menciptakan lingkungan kerja

yang akuntabel, ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu : a. Kepemimpinan : Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. b. Transparansi : Keterbukaan atas semua tindakan dankebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi. c. Integritas : adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. d. Tanggung Jawab : adalah kesadaran manusia akantingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. e. Keadilan : adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. f. Kepercayaan : Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. g. Keseimbangan lingkungankerja,

:

Untuk maka

mencapai diperlukan

akuntabilitas

dalam

keseimbangan

antara

akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. h. Kejelasan : Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. i. Konsistensi : adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.

25

3.1.2

Nasionalisme Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik (kepublikan) menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam nasionalisme adalah : 1.

Ketuhanan Yang Maha Esa Melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral Ketuhanan sebagai

landasan

pengelolaan

kehidupan

dalam

konteks

masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. 2.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilainilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara.

3.

Persatuan Indonesia Kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama sebagai limpahan karunia. Menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia

4.

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Peran wakil rakyat, pemerintah sebagai pelayan publik dan kaum terpelajar pada umumnya bisa saling menopang dan mengisi agar terciptanya warga negar dan pemerintahan yang baik secara bersamaan.

5.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara Negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang

26

terpancar dari setiap warga. Fungsi nasionalisme bagi ASN adalah : a.

ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Berkewajiban melaksanakan kebijakan publik, berorientasi pada kepentingan publik, dan berintegrasi tinggi sehingga memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktulisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan public

b. ASN Sebagai Pelayan Publik Profesional serta berintegritas tinggi dengan membuat standar pelayanan pelayanan minimum yang harus dipenuhin oleh penyelenggara

maupun

pelaksana

pelayanan

publik

serta

mengutamakan kepuasan pelanggan atau konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat. c.

ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Berpegang teguh pada prinsip adil dan netral akan menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tenteram dilingkungan kerjanya dan dimasyarakatnya.

3.1.3

Etika Publik Etika publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni: 1.

Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

2.

Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.

3.

Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

27

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam UndangUndang ASN, yakni sebagai berikut: a. memegang teguh nilai-nilai ideologi Negara, Pancasila b. Setia dan mempertahankan Undang- Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public h. Memiliki kemampuan dalam kebijakan dan program pemerintah i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi k. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

3.1.4

Komitmen Mutu Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan(customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur pencapaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis

28

lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing (competitors). Aspek Komitmen Mutu 1) Efektifitas Efektifitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya serta memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Merujuk dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektifitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. 2) Efisien Efisiensi sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan

untuk

menghasilkan

barang

atau

jasa.Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar alur. 3) Inovasi Inovasi

muncul

organisasi/perusahaan

karena untuk

adanya

dorongan

beradaptasi

dengan

kebutuhan tuntutan

perubahan yang terjadi di sekitarnya. Munculnya ide/gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilator belakangi oleh semangat belajar yang tidak pernah pudar, yang dijalani dalam proses

29

pembelajaran secara berkelanjutan. Demikian juga di lingkungan lembaga pemerintahan, aparatur dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya, untuk melahirkan terobosanterobosan baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan,

sepanjang

tidak

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan. 3.1.5

Anti Korupsi Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia dimuka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng yang kuat untuk antikorupsi. Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain kejujuran, kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, berani dan adil.

3.2 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI 3.2.1 Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

30

1.

Kedudukan ASN Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang professional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

berdasarkan

perjanjian

kerja

sesuai

dengan

kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan kehadiran PPPK tersebut dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang

31

dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. 2. Peran ASN Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: a. Pelaksana kebijakan publik; b. Pelayan publik; dan c. Perekat dan pemersatu bangsa Selanjutnya Pegawai ASN bertugas: a.

Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

b.

Memberikan

pelayanan

publik

yang

professional

dan

berkualitas, dan c.

Mempererat

persatuan

dan

kesatuan

Negara

Kesatuan

Republik Indonesia. Selanjutnya peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

melalui

pelaksanaan

kebijakan dan

pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN

32

harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam

menjalankan

fungsi

dan

tugasnya

tersebut.

Harus

mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu ASN dituntut untuk professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa (kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya).

3.2.2

Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah sebagai bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:

33

1. Partisipatif Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparan Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. 3. Responsif Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. 4. Tidak diskriminatif Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan anatara satu warga negara dengan warga negara yang lain aras dasar perbedaan identitas warga negara. 5. Mudah dan murah Prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena palayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. 6. Efektif dan efisien Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuantujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka waktu panjang) dab cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang

34

sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel Pelayanan publik

yang diselenggarakan oleh pemerintah harus

dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, mudah ditemukan dan lain-lain)serta dapat dijangkau dalam arti non fisik yang terkait dengan biaya dan persayaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. 8. Akuntabel Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. 9. Berkeadilan Penyelenggaraan pelayanna publik yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menhadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah kerika berhadapan dengan kelompok yang kuat.

3.2.3

Whole of Government (WoG) Sebuah

pendekatan

penyelenggaraan

pemerintah

yang

menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam WoG adalah :

35

1. Kerjasama 2. Koordinasi 3. Kolaborasi 4. Terintegrasi atau terpadu 5. Tujuan bersama 6. Lintas sector 7. Komunikasi 8. Terkait dengan pelayanan public 9. Pengembangan kebijakan.

3.3 Rancangan aktualisasi a. Unit kerja

: OPD RSUD Sultan Sulaiman

b. Identifikasi isu

:

1. Belum optimalnya pemberian edukasi dan informasi pada pasien baru dan keluarga di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. 2. Kurang optimalnya pelaksanaan hand hygiene menggunakan handrub untuk mengurangi resiko infeksi di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. 3. Kurang optimalnya pelaksanaan early warning system (EWS) oleh perawat di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. 4. Belum optimalnya pemenuhan kebersihan diri pada pasien tirah baring di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. 5. Kurang optimalnya pendokumentasian pemberian terapi dan tindakan keperawatan pada pasien di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. c. Isu yang diangkat : Kurang optimalnya pelaksanaan early warning system (EWS) oleh perawat di ruang rawat inap RSUD Sultan Sulaiman. d. Gagasan Pemecah isu : 1. Melakukan pembuatan formulir early warning system (EWS) dengan early warning skoring yang mudah dipahami. 2. Melakukan pembuatan kuesioner untuk mengetahui pengetahuan perawat tentang early warning systen (EWS)

36

3. Melakukan sosialisasi tetang cara pengisian formulir early warning system (EWS) kepada staf perawat di ruang rawat inap. 4. Membuat panduan cara pengisian formulir early warning system (EWS) untuk ruang rawat inap. 5. Mengusulkan pembuatan rancangan Standar Prosedur Operasional early warning system (EWS). 6. Pelaksanaan pengisian formulir early warning system (EWS) dengan early warning skoring sesuai Standar Prosedur Operasional oleh tim perawat.

7. Observasi pelaksanaan pengisian formulir early warning system (EWS)

37

38

Tabel 4. Rancangan Aktualisasi No

1 1.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

2 3 Melakukan 1. Meminta izin kepada pembuatan formulir kepala seksi keperawatan early warning system dan memberikan usulan (EWS) dengan early sekaligus meminta warning skoring yang arahan dan persetujuan mudah dipahami. untuk merevisi formulir early warning system (EWS)

Output/Hasil

4 Adanya formulir early warning system (EWS) yang telah di revisi dan setujui oleh pimpinan

2. Mendesain formulir early wrning system (EWS) yang akan dibuat 3. Melakukan konsultasi hasil rancangan formulir early warning system (EWS) kepada pimpinan.

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 5 Membuat janji dengan pimpinan untuk melakukan pertemuan. Saya akan memberikan usulan, meminta arahan dan persetujuan kepada atasan dengan menyampaikan inisiatif gagasan yang inovatif dengan jelas, sopan dan santun sehingga dapat menciptakan komunikasi yang baik (Etika Publik). Mencari bahan dan membuat desain formulir yang akan diberikan dengan tanggung jawab, inovatif, cermat, teliti dan ringkas (Akuntabilitas dan Komitemen mutu)

4. Mencetak formulir early warning system (EWS) yang sudah dibuat 5. Membagikan formulir early warning system (EWS) yang sudah

Melakukan konsultasi dengan pimpinan tepat waktu dan

38

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 6 Misi nomor 1, 2 1. Menjaga dan Meningkatkan citra diri sebagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan pelayanan Rumah Sakit Rujukan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik, menghormati tatanan yang berlaku pada masyarakat, serta berupaya memaksimalkan drajat kesehatan masyarakat.

Penguatan Nilai Organisasi 7 Kegiatan ini erat kaitannya dengan nilai organisasi pro rakyat, responsif dan efektif

39

disiplin (akuntabilitas), berkonsultasi dengan bahasa Indonesia yang sopan dan ramah (nasionalisme, etika publik).

disetujui ke ruangan rawat inap 6. Melakukan dokumentasi

2.

Melakukan 1. Meminta izin kepada pembuatan kuesioner kepala seksi keperawatan untuk mengetahui dan memberikan usulan pengetahuan perawat sekaligus meminta tentang early warning arahan dan persetujuan systen (EWS) untuk membuat kuesioner tentang early warning system (EWS)

Adanya Kuesioner tentang early warning system (EWS) yang diisi oleh 50 orang perawat

2. Mendesain rancangan kuesioner 3. Melakukan konsultasi hasil rancangan formulir early warning system (EWS) kepada pimpinan. 4. Membagikan kuesioner kepada perawat ruangan

39

2. Memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan kesehatan dan Mendokumentasikan perawatan seluruh kegiatan dengan paripurna jelas dan jujur (Anti (kuratif, Korupsi). promotif dan preventif) Membuat janji dengan Misi nomor 3 pimpinan. Saya akan Menjaga dan memberikan Meningkatkan citra usulan, meminta arahan diri sebagai dan persetujuan kepada lembaga atasan dengan pemerintah dalam menyampaikan inisiatif mewujudkan gagasan yang inovatif pelayanan Rumah dengan jelas, sopan dan Sakit Rujukan yang santun sehingga dapat bertanggung jawab, menciptakan menjunjung tinggi komunikasi yang baik kode etik, (Etika Publik). menghormati tatanan yang Membuat kuesioner dengan berlaku pada tanggung jawab dan inovatif masyarakat, serta (Akuntabilitas dan berupaya memaksimalkan Komitemen mutu) drajat kesehatan

Kegiatan ini erat kaitannya dengan nilai organisasi efektif

40

Melakukan konsultasi dengan pimpinan tepat waktu dan disiplin (akuntabilitas), berkonsultasi dengan bahasa Indonesia yang sopan dan ramah (nasionalisme, etika publik).

rawat inap

masyarakat.

Melakukan koordinasi dengan kepala ruangan rawat inap untuk melakukan pengian kuesioner dengan sopan (Etika Publik). Mencetak kuesioner dengan efektif dan efisien (Komitmen mutu) 3.

Melakukan sosialisasi pengisian formulir early warning system (EWS) kepada staf perawat di ruang rwat inap.

1. Meminta izin kepada kepala seksi keperawatan dan saran tambahan kepada kepala seksi 2. Menyiapkan bahan sosialisasi

Terlaksananya Sosialisasi pengisian formulir arly warning system (EWS) kepada perawat di ruang rawat inap

Membuat janji dengan pimpinan untuk melakukan pertemuan. Dalam membuat janji saya akan menggunakan kata kata yang sopan (Etika Publik) Menentukan jadwal kegiatan penyuluhan dengan

3. Menetukan jadwal kegiatan sosialisasi

40

Dengan adanya kegiatan ini akan berkontribusi pada misi nomor 3yaitu Memperdayakan, banggakan, sejahterakan karyawan. Melaksanakan pemberdayaan dan

Kegiatan ini erat kaitannya dengan nilai organisasi efektif

41

penuh tanggung jawab (Akuntabilitas)

peningkatan kesejahteraan seluruh karyawan Membuat bahan sosialisasi untuk mencapai dengan data yang sudah prestasi kerja dikumpulkan dengan diskusi terbaik dengan bersama mentor. Materi menjalankan dibuat dengan rapi, teliti perintah nilai-nilai dalam menyesuaikan data dan kode etik yang serta semangat dalam berlaku di Rumah bekerja dan bertanggung Sakit jawab dalam menyelesaikanya (Akuntabilitas, Nasionalisme dan Komitmen Mutu)

4. Menyampaikan rencana kegiatan kepada kepala ruangan dan perawat pelaksana di ruang rawat inap 5. Memberikan sosialisasi tentang pengisian formulir early warning system (EWS) kepada perawat di ruang rawt inap 6. Membuat daftar hadir peserta yang mengikuti sosialisasi

Menyampaikan sosialisasi dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti serta memberikan salam dan seyuman sebelum memulai sosialisasi. Saya akan hadir 15 menit sebelum sosialisasi dimulai agar kegiatan dapat berjalan secara efisien dan tepat waktu. (Komitmen mutu, etika publik dan nasionalisme)

7. Melakukan dokumentasi

41

42

Mendokumentasikan seluruh kegiatan dengan jelas dan jujur (Anti Korupsi) Menggunakan daftar hadir sebagai bukti untuk laporan pertanggung jawaban kegiatan (Akuntabilitas) 4.

Membuat panduan cara pengisian formulir early warning system (EWS) di ruang rawat inap

1. Mendesain rancangan panduan early wrning system (EWS)

Adanya panduan early warning system (EWS)

2. Melakukan konsultasi hasil rancangan formulir early warning system (EWS) kepada pimpinan. 3. Mencetak panduan early warning system (EWS) 4. Membagikan panduan early warning system (EWS) yang sudah disetujui ke ruangan rawat inap

42

Saya akan mencari bahan dan membuat desain panduan dengan tanggung jawab dan inovatif (Akuntabilitas dan Komitemen mutu)

Misi nomor 1,2 1. Menjaga dan Meningkatkan citra diri sebagai lembaga pemerintah dalam Melakukan konsultasi mewujudkan dengan pimpinan tepat pelayanan waktu dan disiplin Rumah Sakit (akuntabilitas), Rujukan yang berkonsultasi dengan bahasa bertanggung Indonesia yang sopan dan jawab, ramah (nasionalisme, etika menjunjung tinggi kode etik, publik) menghormati Saya akan mencetak tatanan yang kuesioner dengan efektif berlaku pada dan efisien (Komitmen masyarakat, serta berupaya mutu)

Kegiatan ini terkait dengan nilai organisasi efektif, responsif dan bersih

43

5.

Mengusulkan pembuatan SPO (Standar Prosedur Operasional) early warning system (EWS).

1. Merancang draft Standar Prosedur Operasional pengisian formulir serah terima dengan metode SBAR. 2. Melakukan konsultasi hasil rancangan Standar Prosedur Operasional pengisian formulir early warning system (EWS)

Standar Prosedur Operasional pengisian formulir early warning system (EWS) yang sudah disetujui oleh pimpinan.

Merancang draft dengan teliti dan cermat dengan menggunakan sumber terpercaya (akuntabilitas), menggunakan waktu yang ada dengan efektif dan efisien (komitmen mutu). Melakukan konsultasi dengan pimpinan tepat waktu dan disiplin (akuntabilitas), berkonsultasi dengan bahasa Indonesia yang sopan dan ramah (nasionalisme, etika publik).

3. Menyampaikan Standar Prosedur Operasional early pengisian formulir warning system (EWS) kepada perawat ruangan

Menyampaikan penjelasan tentang standar prosedur operasional dengan bahasa

43

memaksimalkan drajat kesehatan masyarakat. 2. Memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan paripurna (kuratif,promotif dan preventif) Kegiatan ini terkait Misi nomor 1 Menjaga dan dengan nilai Meningkatkan citra organisasi efektif diri sebagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan pelayanan Rumah Sakit Rujukan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik, menghormati tatanan yang berlaku pada masyarakat, serta berupaya

44

Indonesia yang sopan, berdiskusi secara terbuka (etika publik), menggunakan waktu dengan efektif dan efisien (komitmen mutu)

dan membagikannya ke ruang rawat inap

5.

Pelaksanaan pengisian formulir early warning system (EWS) sesuai Standar Prosedur Operasional oleh perawat di ruang rawat inap

1. Menentukan pasien 2. Melihat tanda-tanda vital pasien : Nadi, Pernafasan Tekanan darah, dan suhu tubuh pasien serta tingkat kesadaran

Formulir early warning system (EWS) yang di isi sesui dengan Standar Prosedur Operasional.

3. Melaksanakan pengisian formulir early warning system (EWS)

44

memaksimalkan drajat kesehatan masyarakat.

Pendataan dilakukan dengan Misi nomor 1,2 benar dan jujur (akuntabilitas) 1. Menjaga dan Melaksanakan kegiatan dengan tepat, cermat, efektif dan efisien (komitmen mutu, akuntabel).

Meningkatkan citra diri sebagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan pelayanan Rumah Sakit Rujukan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik, menghormati tatanan yang berlaku pada masyarakat, serta berupaya memaksimalkan drajat kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini erat kaitannya dengan nilai organisasi pro rakyat, responsif, dan efektif

45

2. Memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan paripurna (kuratif,promotif dan preventif) 6.

Melakukan observasi pengisian formulir early warning system (EWS) di ruang rawat inap.

1. Melakukan observasi pengisian formulir erly warning system (EWS). 2. Menyusun laporan hasil observasi.

Adanya pengisian 1. formulir early warning system (EWS) sebagai pendokumentasian di rekam medis pasien

3. Melaporkan hasil observasi kegiatan kepada atasan dan melakukan evaluasi pelaksanaan.

45

Melakukan observasi Misi nomor 1,2 dengan jujur, cermat, efektif 3. Menjaga dan dan efisien (akuntabilitas, Meningkatkan citra diri sebagai komitmen mutu) lembaga pemerintah Menyusun laporan dengan dalam didasari data yang aktual mewujudkan dan bisa pelayanan dipertanggungjawabkan Rumah Sakit (akuntabilitas). Rujukan yang bertanggung Melakukan konsultasi dengan pimpinan sesuai waktu yang jawab, disepakati (akuntabilitas), menjunjung berkonsultasi dengan bahasa tinggi kode etik, Indonesia yang sopan dan menghormati ramah serta menerima arahan tatanan yang dengan ikhlas (nasionalisme, berlaku pada etika publik). masyarakat, serta

Kegiatan ini erat kaitannya dengan nilai organisasi pro rakyat, responsif, dan efektif

46

berupaya memaksimalkan drajat kesehatan masyarakat. 4. Memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan paripurna (kuratif,promotif dan preventif)

46

BAB IV PENUTUP Rancangan aktualisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN ini merupakan laporan yang harus dituntaskan sebelum melakukan aktualisasi di unit kerja masing-masing. Dalam rancangan ini diterapkan nilai dasar bagi ASN dalam melakukan tugasnya sebagai pelayan publik yang profesional.Untuk membentuk perawat ahli pertama yang profesional yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat diperlukan pembentukan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan aktualisasi ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 s.d 19 Desember 2019 di RSUD Sultan Sulaiman dengan bimbingan dan arahan dari coach serta mentor. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan akan dipresentasikan pada tanggal 23 Desember 2019.

47

48

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.2018.Peraturan Kepala LAN-RI Nomor12 Tahun 2018, tentang Pelatihan Dasar CPNS. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. Aktualisasi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. Anti Korupsi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. Etika Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. Nasionalisme: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dewi, Laurentia.2017. Mebudayakan hand hygiene sebagai upaya mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit . http://www-kompasiana.com/(11 juni 2017)

48