Loading documents preview...
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA OPTIMALISASI PELAYANAN PROLANIS PADA PASIEN HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS AJIBARANG II KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS OLEH: NAMA PESERTA
: SISKA YULI ASTUTI S.KEP., NS.
NIP
: 199107282019022002
NO. URUT
: 26
JABATAN
: PERAWAT AHLI PERTAMA
SKPD/INSTANSI
: PUSKESMAS AJIBARANG II
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN VI/83 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 2019
HALAMAN PERSETUJUAN
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN PROLANIS PADA PASIEN HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS AJIBARANG II KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
Banyumas, 11 Juli 2019 Penulis
SISKA YULI ASTUTI, S.Kep., Ns. NIP. 19910728 201902 2002
Menyetujui, COACH
SODIKIN, S.S. M.Si. Widyaiswara Ahli Muda NIP. 19680324 199803 1002
MENTOR
EDI HARTONO, SKM,MM. Pembina NIP. 19670507 198903 1013
HALAMAN PENGESAHAN
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN PROLANIS PADA PASIEN HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS AJIBARANG II KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
Pada Hari,Tanggal
: Kamis,11 Juli 2019
Pukul
: 13.40- 14.20 WIB
Tempat
: Gedung Diklat Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas Penulis SISKA YULI ASTUTI, S.Kep., Ns. NIP. 19910728 201902 2002
Telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator. COACH
NARASUMBER
SODIKIN, S.S. M.Si. Widyaiswara Ahli Muda NIP. 19680324 199803 1002
DWIYONO, SE
MENTOR
EDI HARTONO, SKM,MM. Pembina NIP. 19670507 198903 1013
Mengetahui, A.N Kepala Bidang Pengembangan, Kompetensi Pengendalian Mutu Dan Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas
TIMBUL SUTEJO,SE Pembina NIP. 196110101989031011
PRAKATA
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan “Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Optimalisasi Pelayanan Prolanis Pada Pasien Hipertensi dan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas” dengan baik. Program yang terdapat dalam rancangan aktualisasi ini adalah kegiatan di lingkungan Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Penulis merasa perlu adanya upaya optimaslisasi kegiatan pelayanan PROLANIS dan pemantauan kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2 dalam menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA. Penulis menyadari bahwa dalam membuat rancangan aktualisasi ini penulis menemukan banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dan hambatan ini dapat teratasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. Dwiyono, SE, selaku narasumber yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga rancangan aktualisasi ini menjadi lebih baik. 3. Sodikin, S.S. M.Si selaku coach atas bimbingan, saran, dan masukannya dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. 4. Edi Hartono, SKM.,MM selaku mentor sekaligus Kepala Puskesmas Ajibarang II atas semua arahan, motivasi, dukungan, masukan dan bimbingannya. 5. Keluarga besar Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atas dukungan dan kerjasamanya
6. Para Widyaiswara yang telah berbagi pengetahuan, memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan rancangan kegiatan aktualisasi. 7. Keluarga besar peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V dan VI. 8. Seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan motivasinya. Semoga apa yang telah dihasilkan dari tulisan ini dapat bermanfaat bagi kebaikan sesama.
Purwokerto, 11 Juli 2019 Penulis
Siska Yuli Astuti, S.Kep.,Ns NIP. 19910728 201902 2002
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pelaksana kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. PNS merupakan bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Menurut UU no. 5 tahun 2014 bahwa ASN mempunyai 3 fungsi diantaranya pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang
memiliki
peranan
penting
dalam
menentukan
keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia saat ini. ASN memiliki 3 fungsi utama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain memiliki tiga fungsi utama yang harus ada pada diri tiap ASN, seorang ASN juga memiliki nilai-nilai dasar yang melekat pada diri tiap ASN. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maka nilai-nilai dasar itu dijabarkan melalui Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Nilai-nilai dasar ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk membentuk ASN yang professional maka diadakan pendidikan dan pelatihan dasar yang didasarkan pada lima nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan pada unit kerja masing-masing yang disesuaikan dengan visi dan misi unit kerja.
Masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks yang merupakan hasil dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Datangnya penyakit merupakan hal yang tidak bisa ditolak, meskipun kadang bisa dicegah atau dihindari. Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal karena ada faktor-faktor di luar kenyataan klinis yang mempengaruhi diantaranya faktor sosial ekonomi dan budaya. Pada kasus di beberapa negara berkembang seperti di Indonesia, masalah kesehatan yang marak terjadi pada kurun waktu beberapa tahun kebelakang dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada tahun tahun yang akan datang ialah masalah kesehatan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif atau sering juga disebut penyakit kronis.Menurut World Health Organization (WHO, 2008), masalah kesehatan utama yang menjadi penyebab kematian pada manusia adalah penyakit kronis. Penyakit kronis tersebut banyak macamnya, dua diantaranya ialah penyakit Hipertensi dan Diabetes Melitus . (Sumber: http : //www.voaindonesia.com/a/penyakit-kronikpenyebab-utamakematian-dunia-121735089/93151.html.) Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia (Effendi, 2009). Sehingga walaupun sempat berada pada era yang berbeda (Era Askes dan Era BPJS), Puskesmas tetap konsisten memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat, dan ditambah dengan keberadaan Puskesmas yang mudah untuk dijangkau. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan mengupayakan salah satu program untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS). Tujuan dari kegiatan program pengelolaan penyakit kronis adalah untuk mendorong peserta penyandang penyakit kronis khususnya Hipertensi mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke fasilitas tingkat pertama memiliki hasil baik, pada pemeriksaan spesifik terhadap Diabetes Mellitus, dan Hipertensi sesuai panduan klinis terkait sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit (BPJS Kesehatan, 2014). Perlu peran dari berbagai pihak, baik dari tenaga kesehatan yang hendaknya mengupayakan program pengelolaan pemyakit kronis tersebut berjalan sehingga dapat
mengatasi kasus Hipertensi pasien, dengan menggunakan metode promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di dalam mengupayakan kegiatan tersebut seringkali tidak optimal karena faktor dari keterjangkauan akses pelayanan, dukungan keluarga dan peran petugas kesehatan terhadap penurunan jumlah kunjungan peserta prolanis di puskesmas. Hal ini dapat meningkatakan kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan motivasi kepada semua masyarakat serta melibatkan mayarakat aktif disetiap program-program kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih baik khususnya pada program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis). Masalah- masalah lainnya yang ada di setiap program yang dilaksanakan diPuskesmas memang beragam antara lain: Masih adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum berobat sesuai standar di puskesmas merupakan salah satu masalah yang ada di Puskesmas Ajibarang II, karena masih ada pasien dengan ODGJ yang belum terdeteksi oleh petugas puskesmas, kemudian Cakupan (Open Defecation Free) ODF di wilayah Puskemas Ajibarang II masih belum tercapai karena masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga di wilayah Puskesmas Ajibarang II Masih kurangnya kunjungan rumah dan pemantauan dari tenaga kesehatan khususnya pada pasien PROLANIS hipertensi yang sudah tidak rutin berobat ke puskesmas di masing- masing desa binaan wilayah kerja puskesmas Ajibarang II, Kedisiplinan pegawai masih kurang, Proses Penyeterilan alat setelah Tindakan Keperawatan masih kurang. Sebagai
perawat
di
Puskesmas
Ajibarang
II,
diharapkan
mampu
mengaktualisasikan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti Korupsi) , nilai-nilai dasar ASN dapat terinternalisasi dalam tindakan dan pekerjaan sehari-sehari, dan mampu mempengaruhi seluruh ASN di lingkungan kerja Puskesmas Ajibarang II ke arah yang positif, dan mampu mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, akhirnya mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan visi misi Puskesmas Ajibarang II.
B. Identifikasi Isu dan Perumusan Masalah 1. Identifikasi Isu Rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan di Puskesmas Ajibarang II, sesuai dengan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi
(ANEKA) dan sesuai dengan peran dan kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip-prinsip kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diidentifikasi isu-isu yang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:
Tabel 1.1 Identifikasi Isu No Identifikasi Isu
Sumber Isu
Kondisi Saat Ini
Kondisi Yang Diharapkan
1
Masih adanya
Pelayanan
Di desa binaan
Semua
pasien
Orang Dengan
Publik
wilayah
Dengan
Gangguan
Gangguan Jiwa
Puskesmas
yang ada di desa diwilayah
(ODGJ) yang
Ajibarang II
kerja Puskesmas Ajibarang
belum berobat
masih terdapat
II diharapkan bisa berobat
sesuai standar
pasien yang tidak
sesuai standard
Orang Jiwa
berobat 2
Belum ada desa
Pelayanan
Di Wilayah kerja
Semua desa di wilayah kerja
yang berstatus
public
Puskesmas
Puskesmas
Open Defecation
Ajibarang II
menjadi desa ODF
Free (ODF) atau
masih belum
Bebas buang air
menjadi desa ODF
Ajibarang
besar sehingga cakupan Desa STBM masih nol 3
Masih kurang
Pelayanan
Pelayanan
Kegiatan prolanis dapat
optimalnya
Publik
Kegiatan
dilakukan dengan lebih
kegiatan pelayanan
PROLANIS
optimal
PROLANIS dan
masih kurang
pemantauan
optimal khususnya
kesehatan pasien
pada pasien yang
Hipertensi dan
sudah tidak rutin
Diabetes Mellitus
mengikuti
Tipe 2
II
kegiatan 4
Tingginya
Manajemen
Masih ada pasien
Diharapkan
pasien
dan
kebiasaan merokok
mutu
dan keluarga yang
keluarga yang berada di area
dan masih
merokok di area
puskesmas tidak merokok
kurangnya KTR di
puskesmas
fasilitas pelayanan kesehatan 5
Pembentukan
Pelayanan
Masih terdapat 2
Diharapkan dalam tahun
POSBINDU PTM
publik
desa di wilayah
2019 semua desa di wilayah
Desa/kelurahan
Puskesmas
Puskesmas Ajibarang II
masih kurang
Ajibarang II yang
semua desa sudah terbentuk
belum ada
POSBINDU
POSBINDU a.
Analisis Kriteria Isu Menggunakan Analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Layak) Penetapan isu dilakukan melalui analisis isu dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria isu. Analisis isu bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui gagasan kegiatan yang dilakukan. Analisis isu dilakukan dengan pendekatan APKL yaitu Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Layak. Analisis APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekhalayakan dan layak dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja. Setelah diperoleh analisis APKL, maka dipilih isu yang menjadi prioritas utama yang selanjutnya akan diidentifikasi. APKL memiliki 4 kriteria penilaian sebagai berikut: a.
Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat.
b.
Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya.
c.
Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan
d.
Kelayakan artinya isu yang masuk akal, logis, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berikut ini beberapa isu yang ada pada Puskesmas Ajibarang II, yang akan
ditentukan kelayakannya menggunakan metode APKL, untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.2 berikut ini: Tabel 1.2 Identifikasi Isu dengan Metode APKL
No. 1.
Kriteria
Isu Masih adanya Orang Dengan
Keterangan
A
P
K
L
+
+
+
+
Gangguan Jiwa (ODGJ)
Memenuhi Syarat
yang belum berobat sesuai standar 2.
Belum ada desa yang
+
+
+
+
berstatus Open Defecation
Memenuhi Syarat
Free (ODF) atau Bebas buang air besar sehingga cakupan Desa STBM masih nol 3.
Masih kurang optimalnya
+
+
+
+
kegiatan pelayanan
Memenuhi Syarat
PROLANIS dan pemantauan kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2 4.
Tingginya kebiasaan
+
+
-
+
Belum
merokok dan masih
Memenuhi
kurangnya KTR di fasilitas
Syarat
pelayanan kesehatan 5.
Pembentukan POSBINDU
+
+
-
+
Belum
PTM Desa/kelurahan masih
Memenuhi
kurang
Syarat
Keterangan :
b.
Tanda ( + )
:
memenuhi
Tanda ( - )
:
tidak memenuhi
Analisis Prioritas Isu Menggunakan USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) Berdasarkan metode APKL dari tabel di atas diperoleh 3 (tiga) isu utama yang terpilih, yaitu : 1. Masih adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum berobat sesuai standar 2. Belum ada desa yang berstatus Open Defecation Free (ODF) atau Bebas buang air besar sehingga cakupan Desa STBM masih nol 3. Masih kurang optimalnya kegiatan pelayanan PROLANIS dan pemantauan kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2 Isu tersebut kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan metode USG menggunakan skala likert dengan rentang penilaian 1-5 dengan ketentuan nilai 1 berarti sangat kecil, nilai 2 berarti kecil, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti sangat besar. kriteria analisis USG yaitu: a. Urgency yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. b. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. c. Growth didefinisikan sebagai seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Hasil analisis USG terkait isu-isu di Puskesmas Patikraja disajikan dalam tabel 1.3 berikut ini:
Tabel 1.3. Identifikasi Isu dengan Metode USG Kriteria No.
Isu
1.
U
Masih adanya Orang Dengan Gangguan 4
Ket
Peringkat
S
G
5
4
13
3
4
5
12
2
5
5
15
1
Jiwa (ODGJ) yang belum berobat sesuai standard 2.
Belum ada desa yang berstatus Open 3 Defecation Free (ODF) atau Bebas buang air besar sehingga cakupan Desa STBM masih nol
3
Masih
kurang
optimalnya
kegiatan 5
pelayanan PROLANIS dan pemantauan kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2 Keterangan skor: 1
: Sangat kecil
4
: Besar
2
: Kecil
5
: Sangat besar
3
: Sedang
Setelah melalui tahap analisis dengan metode USG, maka dapat diidentifikasi isu yang menjadi prioritas. Berdasarkan latar belakang dan hasil identifikasi isu yang telah diperoleh, maka rumusan masalah rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut; Masih kurang optimalnya kegiatan pelayanan PROLANIS dan pemantauan kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2. Dengan terpilihnya isu yang menjadi prioritas penyelesaian laporan aktualisasi ini, maka diberi judul: “Optimalisasi Pelayanan Prolanis pada Pasien Hipertensi dan Diabetes Melitus di unit Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”.
2. Tujuan Kegiatan Tujuan dari kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar profesi ASN bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019, diharapkan : a. Melaksanakan aktualisasi dan habituasi ASN sesuai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) b. Untuk membentuk sumber daya manusia ASN yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dasar profesi ASN c. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang bersifat akuntabel, berjiwa nasionalisme, memiliki etika publik yang baik, berorientasi pada komitemen mutu serta pribadi yang anti korupsi berlandaskan spiritual accountability. d. Untuk menyelesaikan persyaratan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan VI di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 3. Manfaat Kegiatan Manfaat kegiatan yang didapatkan dalam rancangan aktualisasi ini yaitu: 1. Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III a. Menambah wawasan bagi peserta mengenai aktualisasi nilai-nilai dasar PNS b. Dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN pada saat menjalankan tugas di Puskesmas Ajibarang II c. Meningkatkan profesionalitas kerja perawat melalui aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS
2. Bagi Puskesmas Ajibarang II : a. Membantu mewujudkan visi dan misi Puskesmas Ajibarang II b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Ajibarang II. c. Meningkatkan profesionalisme ASN di Puskesmas Ajibarang II 3. Bagi pasien : a. Memberikan kepuasan pada pasien b. Menambah pengetahuan tentang pentingnya kesehatan 4. Bagi masyarakat Desa binaan wilayah Puskesmas Ajibarang II, yaitu menambah pengetahuan tentang penyakitnya dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Sikap Perilaku Bela Negara 1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara Pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur, pada hakikatnya terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku PNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Kesadaran bela negara merupakan upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Selain itu menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri PNS. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
2. Analisa Perubahan Lingkungan Strategis
Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal baik yang statis (trigatra) maupun dinamis (pancagatra) yang memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan nasional. Analisa perubahan lingkungan strategis ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis sebagai wawasan strategis PNS. Sehingga PNS dapat memahami modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, dapat mengidentifikasi isu-isu kritikal, dan dapat melakukan analisis isu-isu kritikal dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Dengan begitu PNS dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam tindakan profesionalnya.
3. Kesiapsiagaan Bela Negara Pasal 27 dan Pasal 30 UUD Negara RI 1945 mengamanatkan kepada semua komponen bangsa berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelan negara. Dalam hal ini setiap PNS sebagai bagian dari warga masyarakat tertentu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan bela negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI 1945 tersebut. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi warga negara yang secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan dan jasmani yang prima serta secara kondisi psikis yang memiliki kecerdasan intelektual, dan spiritual yang baik, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji, merupakan sikap mental dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab tiu dalam pelaksanaan latihan dasar bagi ASN dibekali dengan latihan-latihan seperti : 1. Kegiatan olah raga dan kesehatan fisik; 2. Kesiapsiagaan dan kecerdasan mental; 3. Kegiatan baris-berbaris, apel, dan tata upacara; 4. Keprotokolan;
5. Fungsi-fungsi Intelijen dan Badan Pengumpul Keterangan; 6. Kegiatan ketangkasan dan permainan (LAN, 2015) B. Nilai Dasar ASN Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar sebagai seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi dan tugasnya sebagai ASN. Adapun nilai-nilai dasar
yang dimaksud adalah Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Berdasarkan dari kelima nilai dasar ANEKA yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik komitmen mutu dan Anti korupsi yang harus di tanamkan kepada setiap ASN maka perlu di ketahui indikator-indikator dari kelima kata tersebut, yaitu:
1. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kata yang sudah tidak asing lagi kita dengar, namun seringkali kita susah untuk membedakannya dengan responsibilitas. Namun dua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Lebih lanjut akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun indikator dari nilai akuntabilitas adalah: a. Kepemimpinan Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan hal tersebut. b. Transparansi Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok / institusi. c. Integritas Integritas mempunyai makna konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. d. Tanggungjawab Tanggungjawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
e. Keadilan Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun orang. f. Kepercayaan Rasa keadilan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. g. Keseimbangan Pencapaian akuntabilitas dalam lingkungan kerja, diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki. h. Kejelasan Fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. i. Konsistensi Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapainya tujuan akhir .(Kusumasari,Bevaola, dkk: 2015)
2. Nasionalisme Nasionalisme merupakan sikap politik masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama sehingga suatu bangsa merasakan kecintaan dan kesetiaan pada bangsa tersebut. Nasionalisme Indonesia yaitu nasionalisme yang berlandaskan pada Pancasila, yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Nilai-nilai nasionalisme Indonesia sesuai dengan nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila, antara lain sebagai berikut. a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain jujur dan mempunyai integritas, menghormati hak orang lain, menghormati aturan dan hukum masyarakat, beretika, tidak korupsi, sabar, berjiwa besar, berprasangka baik, menghormati kepercayaan dan agama orang lain, serta tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap orang lain.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Nilai yang terkandung dalam sila kedua meliputi sikap toleran, berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, tidak dzalim, berlaku sopan santun, serta saling tolong-menolong. c. Sila Persatuan Indonesia Nilain yang terkandung dalam sila ketiga meliputi sikap siap sedia membela negara, kehormatan bangsa, kesatuan dan persatuan Indonesia, menjaga kerukunan dan kedamaian, memajukan persatuan Indonesia atas dasar bhineka tunggal ika, serta memjukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. d. Sila Kerakyakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Nilai yang terkandung dalam sila keempat meliputi tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat merugikan orang/kelompok lain, mau mendengar pendapat orang lain, sportif, siap menang tapi juga siap kalah, serta selalu mematuhi aturan yang berlaku. e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, serta senang menabung dan berinvestasi. Seorang PNS harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Seorang PNS harus selalu berorientasi pada kepentingan publik dengan selalu memberikan pelayanan prima serta berintegritas tinggi dalam menjalankan setiap tugasnya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik serta sebagai pemberi pelayanan publik.
3. Etika Publik Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut:
a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila (keteguhan) b. Setia dalam mempertahankan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (setia) c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak (professional) d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian (keahlian) e. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif (adil, non diskriminatif) f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur; g. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerja publik; h. Memiliki kemampuan menjalankan kebijakan pemerintah; i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir (Kumorotomo, Wahyudi, dkk: 2015)
4. Komitmen Mutu Komitmen mutu adalah kebulatan tekad, tanggung jawab yang terdiri dari kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level oranisasi. Kinerja aparatur dalam memberikan layanan publik yang bermutu harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi (LAN RI, 2016). Nilainilai dasar (Pasal 4) dan kode etik (Pasal 5) layanan publik sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tenang ASN, secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap aparatur dalam memberikan layanannya dan kepada siapapun. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan msyarakat yang menerima layanan (customer satisfaction). Uraian di atas menunjukkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam komitmen mutu yaitu: a. Efektivitas Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (dalam LAN RI, 2016) mendefinisikan efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang
ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performan untuk mencapai target mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. b. Efisiensi Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana
pekerjaan
dilakukan,
sehingga
tidak
terjadi
pemborosan,
penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Karakteristik yang ideal dari tindakan efektif dan efisien yaitu: penghematan, ketercapaian target, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak. Sedangkan, konsekuensi jika suatu pelaksanaan pekerjaan tidak efektif dan efisien adalah ketidakcapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi, bahkan kerugian finansial. c. Inovasi Pengertian inovasi menurut Richard L. Daft (dalam LAN RI, 2016) menyatakan bahwa inovasi barang dan jasa adalah cara suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Inovasi muncul karena dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Dorongan untuk melakukan perubahan dapat berasal dari dalam, ataupun dari pihak luar. Inovasi dalam pelayanan publik merupakan sebuah keniscayaan. Khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintah dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, dan pengawasan profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan. d. Mutu
Menurut definisi yang dirumuskan Goetsch dan Davis (dalam LAN RI, 2016), mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan pengguna. Keberhasilan institusi pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat akan sangat bergantung pada mutu sumberdaya manusia serta bagaimana potensi mereka diberdayakan oleh pimpinannya (LAN RI, 2016). Pelayanan publik yang berorientasi mutu adalah pelayanan yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan producer view maupun costumer view. Zeithmalh, dkk (dalam LAN RI, 2016) menyatakan bahwa terdapat sepuluh ukuran dalam menilai mutu pelayanan yaitu: 1) tangible (nyata/berwujud); 2) reliability (kehandalan); 3) responsiveness (cepat tanggap); 4) competence (kompetensi); 5) access (kemudahan); 6) courtesy (keramahan); 7) communication
(komunikasi);
8)
credibility
(kepercayaan);
9)
security
(keamanan); dan 10) understanding the customer ( pemahaman pelanggan). 5. Anti Korupsi Nilai seorang PNS yang anti korupsi berarti bahwa tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma– norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana korupsi terdiri dari kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Indikator yang ada pada nilai dasar anti korupsi meliputi: a. Jujur Kejujuran merupakan landasan utama bagi penegakan integritas diri. Sikap jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dapat membentengi diri dari perbuatan curang. b. Peduli Sikap peduli terhadap orang lain menjadikan seseorang memiliki rasa kasih sayang antar sesama. Pribadi berjiwa sosial tinggi tidak akan tergoda untuk memperkaya diri dengan cara yang salah. c. Mandiri Kemandirian membentuk karakter seseorang agar tidak mudah bergantung kepada pihak lain, sehingga dapat terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan.
d. Disiplin Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. e. Tanggung Jawab Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista. f. Kerja Keras Pekerja keras akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang maksimal.
g. Sederhana Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. h. Berani Karakter yang kuat akan membentuk pribadi yang berani untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. i. Adil Adil yaitu kemampuan untuk memperlakukan orang lain sesuai hak dan kewajibannya, sehingga akan menyadari bahwa apa yang diterima sesuai dengan jerih payahnya. Indikator yang ada pada nilai dasar anti korupsi meliputi: a. Mandiri yang dapat membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang sehingga menjadi tidak bergantung terlalu bnyak pada orang lain. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat; b. Kerja keras merupakan hal yang penting dalam rangka tercapainya target dari suatu pekerjaan. Jika target dapat tercapai, peluang untuk korupsi secara materiil maupun non materiil (waktu) menjadi lebih kecil; c. Berani untuk mengatakan atau melaporkan pada atasan atau pihak yang berwenang jika mengetahui ada pegawai yang melakukan kesalahan;
d. Disiplin berkegiatan dalam aturan bekerja sesuai dengan undang-undung yang mengatur; e. Peduli yang berarti ikut merasakan dan menolong apa yang dirasakan orang lain; f. Jujur yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran (dharma); g. Tanggung jawab yaitu berani dalam menanggung resiko atas apa yang kita kerjakan dalam bentuk apapun; h. Sederhana yang dapat diartikan menerima dengan tulus dan iklas terhadap apa yang telah ada dan diberikan oleh Tuhan kepada kita; i. Adil yaitu memandang kebenaran sebagai tindakan dalam perkataan maupun perbuatan saat memutuskan peristiwa yang terjadi (Tim Penulis Pemberantasan Korupsi: 2015).
C. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangantantangan global, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. (Fatimah, Elly dan Erna Irawati: 2017) 1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Adapun asas-asas manajemen ASN, antara lain: a. Kepastian hukum; b. Profesionalitas; c. Proporsionalitas; d. Keterpaduan; e. Delegasi; f. Netralitas; g. Akuntabilitas;
h. Efektif dan efisien; i. Keterbukaan; j. Non diskriminatif; k. Persatuan; l. Kesetaraan; m. Keadilan; n. Kesejahteraan. (Fatimah, Elly dan Erna Irawati: 2017)
2. Pelayanan Publik Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: a. Partisipatif Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b. Transparan Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. c. Responsif Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan.
d. Tidak Diskriminatif Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. e.
Mudah dan Murah Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi.
f.
Efektif dan Efisien Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. g. Aksesibel Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
h. Akuntabel Semua
bentuk
penyelenggaraan
pelayanan
publik
harus
dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik. i. Berkeadilan Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat ( Purwanto, Erwan Agus, dkk: 2017)
3. Whole Of Government Whole of government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan
yang
menyatukan
upaya-upaya
kolaboratif
pemerintahan
dari
keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat sebagai berikut: a. Koordinasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi: penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak; dialog atau pertukaran informasi; joint planning, yaitu perencanaan bersama untuk kerjasama sementara. b. Integrasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi: joint working, atau kolaborasi sementara; joint ventrure, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama; satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. c. Kedekatan dan pelibatan, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi: aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar
yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama; union, berupa Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak; merger,
yaitu penggabungan ke dalam struktur baru (Suwarno, Yogi dan Tri Atmojo Sejati: 2017) A. Definisi Prolanis Definisi Prolanis menurut BPJS Kesehatan ialah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, Faskes (Fasilitas Kesehatan) dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien (Buku panduan praktis PROLANIS BPJS Kesehatan, 2014). Penyakit kronis yang dimaksud dalam program Prolanis BPJS ialah penyakit diabetes melitus tipe II dan penyakit hipertensi, dengan bentuk aktivitas pelaksanaan yang meliputi konsultasi medis/ edukasi, homevisit, aktivitas klub dan pemantauan status kesehatan dengan penanggungjawab program ada pada Kantor Cabang BPJS Kesehatan Bagian Manajemen Pelayanan Primer (BPJS Kesehatan, 2014).
Kegiatan kunjungan rumah khususnya pada pasien prolanis Hipertensi dan Diabetes Melitus di Puskesmas Ajibarang II masih belum berjalan optimal, disebabkan karena jadwal kunjungan dan tenaga kesehatan yang melakukan kunjungan belum diatur dengan jelas. Angka kunjungan pasien prolanis di Puskesmas Ajibarang II, khususnya pasien Hipertensi dan Diabetes Melitus juga masih kurang sehingga berimbas pada pendapatan besaran kapitasi berdasarkan pencapaian target. Salah satu Indikator yang mempengaruhi besaran pembayaran kapitasi adalah indikator Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP (RPPB) yaitu ≥ 50%, dan Rasio Kunjungan Rumah (RKR) 8.33 % sebulan atau 100% setahun. Home Visit adalah kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah Peserta PROLANIS untuk pemberian informasi/edukasi kesehatan diri dan lingkungan bagi peserta PROLANIS dan keluarga Sasaran: Peserta PROLANIS dengan kriteria :
a. Peserta baru terdaftar b. Peserta tidak hadir terapi di Dokter Praktek Perorangan/Klinik/Puskesmas 3 bulan berturut-turut d. Peserta dengan GDP/GDPP di bawah standar 3 bulan berturut-turut (PPDM) e. Peserta dengan Tekanan Darah tidak terkontrol 3 bulan berturut-turut (PPHT) f. Peserta pasca opname Langkah – langkah: a. Melakukan identifikasi sasaran peserta yang perlu dilakukan Home Visit b. Memfasilitasi Faskes Pengelola untuk menetapkan waktu kunjungan c. Bila diperlukan, dilakukan pendampingan pelaksanaan Home Visit d. Melakukan administrasi Home Visit kepada Faskes Pengelola dengan berkas sebagai berikut: 1) Formulir Home Visit yang mendapat tanda tangan Peserta/Keluarga peserta yang dikunjungi 2) Lembar tindak lanjut dari Home Visit/lembar anjuran Faskes Pengelola e. Melakukan monitoring aktifitas Home Visit (melakukan rekapitulasi jumlah peserta yang telah mendapat Home Visit) f. Melakukan analisa data berdasarkan jumlah peserta yang mendapat Home Visit dengan jumlah peningkatan angka kunjungan dan status kesehatan peserta g. Membuat laporan kepada Kantor Divisi Regional/Kantor Pusat.
B. Tujuan PROLANIS Mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes Tingkat Pertama memiliki hasil baik pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit DM (Diabetes Mellitus) Tipe 2 dan Hipertensi sesuai panduan klinis terkait sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit. Selain itu tujuan dibuatnya PROLANIS adalah untuk mendorong kemandirian peserta, meningkatkan kepuasan peserta, meningkatkan kualitas kesehatan peserta, dan mengendalikan biaya pelayanan kesehatan dalam jangka panjang.
C. Sasaran dan Bentuk Pelaksanaan PROLANIS Seluruh Peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit kronis terutama DM Tipe 2 dan Hipertensi. Aktifitas dalam PROLANIS meliputi aktifitas konsultasi medis atau edukasi, Home Visit, Reminder, aktifitas klub, pelayanan obat secara rutin, dan pemantauan status kesehatan.
BAB III PROFIL ORGANISASI
1. IDENTITAS A. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Nama Instantsi
: PUSKESMAS AJIBARANG II
Alamat
: Jln. Desa Kalibenda RT 002 RW 001
Kecamatan
: Ajibarang
Kabupaten
: Banyumas
Propinsi
: Jawa Tengah
No Telpon
: 0281 (572372)
7. PROFIL ORGANISASI Puskesmas Ajibarang II Kabupaten Banyumas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Puskesmas Ajibarang II pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, meliputi upaya kesehatan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif guna mewujudkan masyarakat Banyumas yang sehat. Dengan makin berkembangnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi, maka Puskesmas Ajibarang II berusaha mengantisipasi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan sesuai tuntutan masyarakat
yang
disesuaikan dengan standar-setandar pelayanan yang ada. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2019 – 2024 dimana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten memantapkan pusat-pusat pelayanan kesehatan maka dipandang perlu untuk bisa menerapkan pola pengelolaan umum Badan Pelayanan Umum Daerah yang diatur dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan . Inilah landasan hukum yang mendasari operasional Puskesmas Ajibarang II adalah : a. Keputusan Bupati Banyumas No. 900/758/2014 tentang Penerapan
di
Puskesmas/UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas d. Perbup Tarif di Puskesmas/UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas e. Keputusan Bupati Banyumas No. 900/999/2014 tentang Pemimpin
di
Puskesmas/UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
1. Karakteristik Bisnis Bisnis mempunyai karakteristik dalam indikator kinerja pelayanan, indikator kinerja keuangan dan indikator kinerja operasional dan indikator manfaat. Bisnis
bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif secara proaktif kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Layanan di Puskesmas Ajibarang II yang mengacu Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas adalah : a. Layanan Upaya Kegiatan Perorangan (UKP) Diantaranya Pelayanan Rawat Jalan (Ruang Pemeriksaan Umum, Gigi, KIA, KB, Imunisasi, Laboratorium dan Tindakan), Rawat Inap, Persalinan, Gawat Darurat dan Ambulance. b. Layanan Upaya Kegiatan Masyarakat (UKM) Diantaranya Kesehatan Ibu dan Anak (termasuk Imunisasi), Gizi, Layanan UKS, Kesehatan Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Promosi Kesehatan Layanan UKGM, Lansia, Jiwa, Kesehatan Indera, Pengobatan tradisional dan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
B. VISI DAN MISI PUSKESMAS AJIBARANG 1. Visi Puskesmas Ajibarang Visi
Puskesmas Ajibarang II adalah “ Pelayanan Kesehatan Dasar
Paripurna Menuju Masyarakat Sehat dan Mandiri”. Masyarakat yang sehat merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam bidang kesehatan, yaitu kondisi dimana individu, keluarga, masyarakat kecamatan Ajibarang tidak mengalami gangguan penyakit yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik secara jasmani, rohani dan sosial. Selain memiliki masyarakat yang sehat, diharapkan masyarakat Kecamatan Ajibarang juga mandiri yaitu mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat baik dalam pembiayaan kesehatan maupun pemanfaatan fasilitas kesehatan. 2. Misi Puskesmas Ajibarang II a. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Memberdayakan masyarakat untuk berupaya berperilaku hidup sehat dimaksudkan agar tercipta kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan baik individu dan masyarakat. b. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan Kinerja dan mutu pelayanan kesehatan diupayakan dapat melayani semua lapisan masyarakat sehingga perlu adanya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. c. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya dapat menjamin terlaksananya sistem pelayanan kesehatan yang bermutu.
d. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral Misi ini dimaksudkan agar setiap kebijakan, program, kegiatan dan penelitian kesehatan semaksimal mungkin melibatkan semua pihak. e. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan Misi ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel. 3. Motto “ Sehat Untuk Semua Sejahtera Bersama ” 4. Rencana Kerja Puskesmas Ajibarang Rencana Kerja Puskesmas Ajibarang II sesuai program Permenkes No. 75 tentang Puskesmas Tahun 2014 dan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas yaitu sebagai berikut : a. Meningkatkan umur harapan hidup b. Menurunkan angka kematian bayi c. Menurunkan angka kematian ibu d. Menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk e. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular f. Meningkatkan mutu sanitasi lingkungan g. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan h. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan secara berkualitas
i. Meningkatkan peran dan fungsi desa siaga j. Meningkatkan dan pemerataan mutu pelayanan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
C. BUDAYA PUSKESMAS AJIBARANG Nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari pengembangan budaya kerja
Puskesmas
Ajibarang II adalah: 1. Sopan; 2. Senyum; 3. Sapa; 4. Simpatik; 5. Sayang. Yang selanjutnya disingkat dan disebut dengan “LIMA “S” 1. Sopan : Adalah ciri utama yang melekat pada setiap petugas kami 2. Senyum : Selalu senyum dengan keramah-tamahannya dari petugas 3. Sapa : Selalu menyapa dengan manis setiap pasien yang dating 4. Simpatik : Tindakannya tidak kaku, luwes tidak dibuat-buat,tulus dari hati yang paling dalam 5. Sayang : Petugas tidak membedakan status sosial, jenis ras dan golongan pasien, semua pasien harus diberi pelayanan yang memuaskan
D. Tata Nilai Dasar Nilai-nilai dasar Puskesmas Ajibarang II adalah “ CETAR MEMBAHANA” yang meliputi : a. CEKATAN Cepat dan tepat dalam pelayanan. b. PINTAR SDM sesuai kwalifikasi pendidikan yang dibutuhkan. c. MEMADAI Fasilitas pelayanan sesuai standar
d. BERKUALITAS Pelayanandilaksanakan sesuai standar e. HARMONIS SDM memiliki dan melaksnakan komitmen bersama f. MEMPESONA Gedung Puskesmas indah dipandang mata
A. Letak Geografis Puskesmas Ajibarang II merupakan salah satu bagian dari 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyumas, dan merupakan unit 2 dari Kecamatan Ajibarang. Dengan luas wilayah mencapai 2.676 km, mempunyai 7 desa wilayah kerja yang meliputi Desa Pancasan, Lesmana , Pancurendang , Kalibenda , Banjarsari , Sawangan dan Jingkang ,sedangkan wilayah desa yang terluas desa Jingkang tersempit desa Kalibenda. Tabel 1 : Luas wilayah kerja Puskesmas Ajibarang II kecamatan Ajibarang LUAS JUMLAH NO DESA WILAYAH JUMLAH KK RT (HA) 1 PANCASAN 198 41 2,654 2
3
4
5
6
7
LESMANA
PANCURENDANG
KALIBENDA
BANJARSARI
SAWANGAN
JINGKANG
KECAMATAN
208
289
134
399
710
738
2676
JUMLAH RW
6
2,279
41
12
2,157
35
7
765
11
2
2,498
48
7
1,894
52
11
2,320
43
8
Batas wilayah kerja Puskesmas Ajibarang II kecamatan gambar 1.
Ajibarang, disajikan pada
Batas Wilayah Puskesmas II Ajibarang
Lesmana
Pancurendang Kalibenda Banjarsari
Pancasan
Sawangan
Jingkang
Ajibarang ii.shp Banjarsari Jingkang Kalibenda Lesmana Pancasan Pancurendang Saw angan N W
1
0
1
E
2 Miles
S
Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pegawai penunjang pelayanan kepada masyarakat sudah memadai dan memperoleh pendidikan dan pelatihan yang cukup. Namun pegawai yang menangani urusan status rekam medik yang berlatar belakang pendidikan D3 rekam medik belum ada masih diampu oleh tenaga SMA . Oleh karena itu,
perlu pengadaan tenaga dibidang rekam medik. Sebagai gambaran inilah tenaga kerja dan SDM di wilayah kerja Puskesmas Ajibarang II seperti pada tabel 4. Selain tenaga atau SDM juga didukung oleh organisasi yang ada di Puskesmas Ajibarang, Puskesmas Ajibarang II terdiri dari 7 desa dengan rincian Puskesmas Pembantu ada 1 buah, PKD/ POSKESDES ada 7 buah, Posyandu Balita 45 buah, UKBM ada 7 buah Posbindu. Puskesmas Ajibarang II merupakan puskesmas non rawat inap dan ada layanan persalinan 24 jam. Kekuatan :
Tersedianya jumlah SDM yang professional sesuai dengan kompetensi
Sebagian besar SDM masih berusia produktif
Memiliki SPI sebagai alat kontrol
Tabel Data Ketenagaan di Puskesmas Ajibarang s.d. Januari Tahun 2019 No Jenis Ketenagaan Jenis Pegawai Jumlah PNS
PTT
Kontrak
1.
Dokter Umum
1
0
1
2
2.
Dokter Gigi
1
0
0
1
3.
Apoteker
0
0
1
1
4.
Bidan
15
0
4
19
5.
Perawat
6
0
2
8
6.
Perawat Gigi
1
0
0
1
7.
Asisten Apoteker
0
0
1
1
8.
Tenaga Gizi
1
0
1
2
9.
Pelaksana Hygiene Sanitasi
1
0
1
2
10. TenagaKesehatan Masyarakat
0
0
3
3
11. Analis Kesehatan
0
0
1
1
12
Administrasi
2
0
2
4
13
Tenaga IT/ TIK
0
0
0
0
14
Tenaga Akuntansi
0
0
1
1
15
Pengemudi
0
0
2
2
16
Petugas kebersihan
0
0
2
2
17
Petugas Keamanan/Satpam
0
0
2
2
Jumlah
28
0
24
52
A. Tugas Jabatan Peserta Diklat
Struktur organisasi Puskesmas II Ajibarang terdiri dari : a. Kepala Puskesmas b. Kepala sub bagian Tata Usaha c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat d. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium e. Penanggung jawab jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayana kesehatan.
1. Tugas Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. aparatur sipil negara memiliki tugas-tugas diantaranya: a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Perawat sebagai salah satu ASN tentu memiliki tugas pokok profesi yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya Rincian kegiatan Perawat kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Perawat Ahli Pertama: 1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat; 2. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu; 3. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga; 4. Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut; 5. Merumuskan diagnosa keperawatan pada individu 6. Membuat prioritas diagnosa keperawatan; 7. Merumuskan tujuan keperawatan pada individu dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan;
8. Merumuskan tujuan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan; 9. Menetapkan tindakan keperawatan pada individu dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan; 10. Menetapkan tindakan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan; 11. Melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif; 12. Memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif; 13. Melaksanakan case finding/deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif; 14. Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu; 15. Melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien; 16. Mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarganya; 17. Mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular; 18. Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok; 19. Melakukan
peningkatan/
penguatan
kemampuan
sukarelawan
dalam
meningkatkan masalah kesehatan masyarakat dalam rangka melakukan upaya promotif; 20. Melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat; 21. Melakukan manajemen inkontinen urine dalam rangka pemenuhan kebutuhan eliminasi; 22. Melakukan manajemen inkontinen faecal dalam rangka pemenuhan kebutuhan eliminasi; 23. Melakukan upaya membuat pasien tidur; 24. Melakukan relaksasi psikologis; 25. Melakukan tatakelola keperawatan perlindungan terhadap pasien dengan risiko trauma/injury; 26. Melakukan manajemen febrile neutropeni; 27. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan; 28. Memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan spiritual dalam rangka tindakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah;
29. Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal 30. memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman; 31. Mengambil sampel darah melalui arteri, pulmonari arteri, cvp dalam rangka tindakan keperawatan spesifik terkait kasus dan kondisi pasien; 32. Merawat pasien dengan WSD; 33. Memantau pemberian elektrolit kosentrasi tinggi; 34. Melakukan resusitasi bayi baru lahir; 35. Melakukan tatakelola keperawatan pada pasien dengan kemoterapi (pre, intra, post) 36. Melakukan perawatan luka kanker; 37. Melakukan penatalaksanaan ekstravasasi; 38. Melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu; 39. Melakukan perawatan lanjutan pasca hospitalisasi/bencana dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada keluarga; 40. Memberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai meninggal; 41. Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan kematian; 42. 42) melakukan penatalaksanaan manajemen gejala; 43. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu; 44. Memodifikasi rencana asuhan keperawatan; 45. Melakukan dokumentasi perencanaan keperawatan; 46. Melakukan dokumentasi pelaksanaan tindakan keperawatan; 47. Melakukan dokumentasi evaluasi keperawatan; 48. Menyusun rencana kegiatan individu perawat; 49. Melakukan preseptorship dan mentorship; 50. Melaksanakan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim/perawat primer; 51. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan; 52. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan; 53. Melaksanakan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu; dan 54. Melakukan supervisi lapangan.
B. Role Model Secara sederhana arti dari kata “role model” adalah teladan. Menurut Wikipedia, role model adalah sesorang yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa di ikuti oleh orang lain. Pada kesempatan ini, penulis akan mengambil role model yang berada di sekitar penulis yaitu Kepala Puskesmas Ajibarang II, Bapak H. Edi Hartono, SKM.,MM, Alasannya adalah sebagai berikut : 1. Sebagai manajer di puskesmas, beliau telah berhasil mengkoordinasikan tugas dan fungsi khususnya perawat secara adil dan sebagai mana mestinya. 2. Sebagai fasilitator beliau selalu menjembatani khususnya perawat untuk melaksanakan kegiatan dengan penuh inovatif dan tanggung jawab. 3. Sebagai seorang Kepala Puskesmas, beliau sangat layak dijadikan contoh dan panutan karena dalam setiap pengambilan keputusan selalu bijaksana. Oleh karena itu, penulis mengambil role model yaitu Bapak H. Edi Hartono, SKM.,MM. karena dapat memberikan inspirasi pada diri sendiri orang lain supaya meniru perilaku teladannya, khusunya bagi diri penulis sendiri.
BAB IV RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI DAN HABITUASI
A. Daftar Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan Keterkaitan dengan Nilai Dasar PNS Kegiatan yang ada pada rancangan ini adalah kegiatan yang bersumber dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai Perawat Ahli Pertama atau penugasan khusus dari atasan. Kegiatan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdiri atas nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi (ANEKA) diperoleh tujuh kegiatan untuk sarana aktualisasi ANEKA pada Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan selama masa aktualisasi nilai dasar di tempat tugas. Dalam
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
peserta
Diklat
Latsar
dituntut
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai tindak lanjut dari proses internalisasi nilai-nilai dasar selama masa pembelajaran. Kegiatan akan diterapkan di Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas selama 30 hari efektif pelayanan, yang dilaksanakan pada tanggal 12 juli 2019 sampai tanggal 10 agustus 2019. B. Penetapan Isu Yang Terpilih
Unit Kerja
Identifikasi Isu
Puskesmas Ajibarang II 1. Masih adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum
berobat sesuai standar 2. Belum ada desa yang berstatus Open Defecation Free (ODF) atau
Bebas buang air besar sehingga cakupan Desa STBM masih nol 3. Masih kurang optimalnya kegiatan pelayanan PROLANIS
dan pemantauan kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2 4. Tingginya kebiasaan merokok dan masih kurangnya KTR di fasilitas pelayanan kesehatan 5. Pembentukan POSBINDU PTM Desa/kelurahan masih kurang
Isu yang
: Masih kurang optimalnya kegiatan pelayanan PROLANIS dan
diangkat
pemantauan kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
Gagasan
: Optimalisasi Pelayanan Prolanis Pada Pasien Hipertensi Dan Diabetes
pemecahan isu
Melitus tipe 2 di Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
Kegiatan yang akan dilakukan antara lain:
1. Mengefektifkan kegiatan skrining faktor resiko Hipertensi dan Diabetes Mellitus 2. Menyusun SOP tentang kunjungan rumah pasien PROLANIS 3. Membuat leaflet dan Banner mengenai PROLANIS untuk diberikan kepada pasien 4. Melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan pada pasien di kegiatan PROLANIS 5. Mengaktifkan kembali kegiatan senam PROLANIS yang diikuti oleh lansia 6. Membuat group Informasi berbentuk group Whatsapp (WA) untuk meningkatkan kepatuhan peserta PROLANIS
Tabel 4.1 Rancangan Aktualisasi
No
Kegiatan
1
2
1.
Mengefektifkan kegiatan skrining faktor resiko Hipertensi dan Diabetes Mellitus
Keterkaitan Substansi Tahapan kegiatan Mata Pelatihan 3 4 5 1. Melakukan 1. Didapatkannya Akuntabilitas konsultasi persetujuan Konsultasi dengan Kepala dari pimpinan dilakukan Puskesmas untuk dengan sopan, pelaksanaan santun dan kegiatan penuh rasa (lembar hormat, serta persetujuan) mengikuti masukan dari atasan Output/ Hasil Kegiatan
2. Melakukan pengkajian atau anamnesa pasien yang berobat dirawat jalan
2. Mendapatkan data dan identitas pasien yang terindikasi mempunyai faktor resiko Hipertensi dan Diabetes
(Etika Publik :Hormat, santun, taat perintah, Komitmen Mutu: Kegiatan dilaksanakan agar mencapai hasil sesuai dengan target:
Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Unit Kerja 6 Dengan melakukan kegiatan ini akan Mempermudah proses pendataan , dimana hasil pendataan tersebut dapat diajdikan acuan untuk peningkatan mutu pelayanan keperawatan yang juga berakibat pada peningkatan mutu pelayanan hal ini sesuai dengan misi Puskesmas Ajibarang II yang ke 2 yaitu : - Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan
Analisis Dampak Jika Kegiatan tidak Dilaksanakan 7 8 Nilai 1. Akan organisasi menghambat yang ke satu kegiatan yaitu berikutnya :Cekatan karena langkah awal harus mendapat persetujuan dari atasan terlebih dahulu. Penguatan Nilai Organisasi
2. Tidak mendapatka n data rekam medis pasien 3. Tidak ada
Mellitus 3. Mencatat pasien yang mempunyai faktor resiko Hipertensi dan Diabetes Mellitus
2.
Menyusun SOP 1. Melakukan tentang konsultasi kunjungan dengan atasan rumah pasien PROLANIS 2. Koordinasi dengan tim Sumber untuk kegiatan: merancang INOVASI SOP 3. Membuat susunan SOP tentang kunjungan rumah
Efektif dan efisien
dokumen tertulis
3. Mendapatkan data pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus untuk selanjutnya di arahkan untuk mengikuti kegiatan Prolanis. 1. Mendapat persetujuan pelaksanaan kegiatan 2. Adanya kesepakatan bersama
3. Terbentuknya SOP kunjungan rumah
Konsultasi dilakukan dengan sopan, santun dan penuh rasa hormat, serta mengikuti masukan dari atasan (Etika Publik :Hormat, santun, taat perintah,
Akuntabilitas adanya SOP yang dapat
Dengan membuat SOP tentang kunjungan rumah pasien prolanis maka hal ini sesuai dengan visi dan misi organisasi : - Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat -
Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan;
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan nilai :(Memadai ) yaitu ketersediann ya Standar Operasional Prosedur
1. Kegiatan tidak berjalan sesuai alur atau prosedur yang sesuai 2. Tidak adanya kesepakatan 3. Tidak ada alur yang jelas dalam kegiatan 4. Petugas tidak mengetahui alur SOP yang
4. Melakukan sosialisasi SOP kepada petugas Medis dan Paramedis di Puskesmas Ajibarang II
4. Petugas medis/ paramedis mampu melakukan SOP yang sudah disepakati bersama
dipertanggung jawabkan Nasionalisme terjadinya musyawarah antar tenaga kesehatan untuk kesepakatan pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah yang terjadwal. Etika Publik melaksanakan tugas dengan professional Komitmen Mutu bekerja dengan efektif dan efisien terbentuknya kesepakatan untuk melakukan upaya promotif dan preventif bagi pasien.
semestinya.
3.
Membuat leaflet dan Banner mengenai PROLANIS untuk diberikan kepada pasien
Sumber kegiatan: INOVASI
1. Mengajukan 1. Disetujuinya proposal tentang proposal pembuatan pembuatan Leaflet dan Banner dan Banner kepada leaflet kepala TU
2. Membuat desain 2. Terbentuknya leaflet dan leaflet dan Banner banner mengenai PROLANIS 3. Evaluasi kegiatan
3. Terpasangnya Banner dan leaflet tentang PROLANIS diPuskesmas
Anti Korupsi bekerja dengan jujur dengan konsep yang jelas Akuntabilitas adanya kejelasan informasi Nasionalisme, seluruh lapisan masyarakat yang datang ke puskesmas adil mendapatkan informasi tentang PROLANIS Etika Publik melaksanakan tugas dengan professional Komitmen Mutu terciptanya inovasi sarana informasi mengenai PROLANIS
Dengan membuat Leaflet dan Banner/MMT mengenai PROLANIS, maka hal ini sesuai dengan visi organisasi : -Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
Dengan membuat Leaflet dan Banner/MM T mengenai PROLANIS hal ini menguatkan nilai organisasi : Memadai
1. Atasan tidak mengetahui tentang rencana 2. Tidak terbentuknya rencana 3. Tidak ada yang melihat hasil askhir dari suatu kegiatan
Anti Korupsi desain yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat 4.
Melakukan 1. Menyiapkan 1. Tersusunnya penyuluhan Undangan, undangan, pendidikan Kerangka Acuan Kerangka kesehatan pada Kegiatan Acuan pasien di (KAK), materi Kegiatan kegiatan sosialisasi dan (KAK), dan PROLANIS daftar hadir Materi peserta Sosialisasi untuk lansia Sumber kegiatan: INOVASI & SKP 2. Melakukan 2. Dipahaminya kegiatan penyuluhan sosialisasi oleh peserta penyuluhan 3. Melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi
3. Peserta memahami dan menerapkan tentang apa yang sudah disampaikan
Akuntabilitas adanya materi yang dapat dipertanggung jawabkan Nasionalisme bersatunya pemahaman pelaksanaan PROLANIS Etika Publik melaksanakan tugas dengan professional Komitmen Mutu bekerja dengan efektif dan efisien terbentuknya kerjasama untuk penanganan
Dengan melakukan Sosialisasi dan penyuluhan di kegiatan ROLANIS, di wilayah Kelurahan Bendungan, maka hal ini sesuai dengan misi organisasi : - Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Dengan 1. Tidak Melakukan tersusunya Sosialisasi suatu bagi peserta tindakan yang PROLANIS akan di Puskesmas dilakukan Ajibarang II hal ini 2. Peserta tidak menguatkan mengetahui nilai tentang isi organisasi : materi Cekatan,dan berkualitas 3. Materi yang disampaikan tidak dapat dipahami peserta.
PTM Anti Korupsi bekerja dengan jujur dengan materi yang jelas 5
Mengaktifkan kembali kegiatan senam PROLANIS yang diikuti oleh lansia
1. Konsultasi dengan kepala puskesmas
Sumber kegiatan: INOVASI
2. Koordinasi dengan petugas PROLANIS dan instruktur senam
2. Mendapat kesepakatan bersama
3. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan senam PROLANIS
3. Ada jadwal dilaksanakann ya kegiatan senam
4. Melaksanakan senam bersama
4. Kegiatan senam bersama pasien prolanis
1. Mendapatkan persetujuan tentang rencana tindakan yang akan dilaksanakan
Akuntabilitas adanya materi yang dapat dipertanggung jawabkan
Dengan mengaktifkan kembali kegiatan senam dilakukan bersama dengan misi organisasi : -
Nasionalisme bersatunya pemahaman pembuatan jadwal kunjungan Etika Publik melaksanakan tugas dengan professional Komitmen Mutu bekerja dengan efektif dan efisien terbentuknya kerjasama
Mendorong kemandirian masyarakat hidup sehat
untuk
-
Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan
-
Meningkatkan profesionalismesumbe daya manusia
Dengan 1. Tidak melakukan tersusunya koordinasi suatu dan tindakan pembuatan yang akan jadwal dilakukaTida kunjungan k adanya pasien kesepakatan PROLANIS dengan yang perawat dilakukan bersama akan 2. Tidak adanya menguatkan kesepakatan nilai bersama organisasi : 3. Tidak adanya - Memadai kejelasan - Berkuaitas waktu dan tempat untuk kegiatan
untuk penanganan 6
Membuat group Informasi berbentuk group Whatsapp (WA) untuk meningkatkan kepatuhan peserta PROLANIS
1. Mendata nomor ponsel dan membuat grup WA peserta yang mengikuti kegiatan PROLANIS
2. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan di didalam grup tersebut
1. Nomor ponsel peserta dapat terdata
2. Peserta PROLANIS dapat memperoleh informasi sewaktuwaktu
3. Melakukan evaluasi tentang 3. Mengetahui pembuatan grup manfaat di WA untuk bentuknya meningkatkan grup WA kepatuhan peserta PROLANIS
Akuntabilitas adanya materi yang dapat dipertanggung jawabkan Nasionalisme bersatunya pemahaman pembuatan jadwal kunjungan Etika Publik melaksanakan tugas dengan professional Komitmen Mutu bekerja dengan efektif dan efisien terbentuknya kerjasama untuk penanganan
Dengan 1. Petugas melakukan kesulitan koordinasi untuk dan membuat grup pembuatan informasi jadwal kunjungan pasien Mendorong PROLANIS kemandirian yang masyarakat untuk dilakukan hidup sehat bersama akan 2. Peserta menguatkan PROLANIS Meningkatkan kinerja nilai tidak dan mutu pelayanan organisasi : mengetahui kesehatan apabila ada - Memadai info terbaru - Berkualitas - Harmonis
Dengan melakukan pembuatan grup informasi berbentuk Grup informasi WA Merupakan misi organisasi : -
-
3. Petugas tidak mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh peserta PROLANIS
C. JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI
N O 1
2
3
Program/Kegiatan
: Optimalisasi kegiatan pelayanan PROLANIS dan pemantauan kesehatan pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Ajibarang II Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
Waktu Pelaksanaan
: 30 Hari
KEGIATAN
Mengefektifka n skrining faktor resiko Hipertensi dan Diabetes Mellitus Menyusun SOP tentang kunjungan rumah pasien PROLANIS Membuat leaflet dan Banner mengenai PROLANIS untuk diberikan kepada pasien
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
V
V
V
V
V
V
JULI 2 2 1 2
V
V
V
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
V
V
V
V
V
2 8
2 9
3 0
3 1
1
2
3
V
V
V
V V V
AGUSTUS 4 5 6 7
8
9
V V V V V
1 0
V
4
5
6
7
Melakukan Kunjungan rumah Melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan pada pasien di kegiatan PROLANIS Mengaktifkan kembali kegiatan senam PROLANIS yang diikuti oleh lansia Membuat group Informasi berbentuk Whatsapp (WA) meningkatkan kepatuhan peserta PROLANIS
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V
V
BAB V PENUTUP 1. Rancangan aktualisasi di Puskesmas Ajibarang II terdiri dari 6 kegiatan 2. Kegiatan yang direncanakan dengan mengaktualisasikan nilai–nilai dasar PNS sebagai seorang perawat di puskesmas Patikraja meliputi: a. Mengefektifkan kegiatan skrining faktor resiko Hipertensi dan Diabetes Mellitus b. Menyusun SOP tentang kunjungan rumah pasien PROLANIS c. Membuat leaflet dan Banner mengenai PROLANIS untuk diberikan kepada pasien d. Melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan pada pasien di kegiatan PROLANIS e. Mengaktifkan kembali kegiatan senam PROLANIS yang diikuti oleh lansia f. Membuat group Informasi berbentuk group Whatsapp (WA) untuk meningkatkan kepatuhan peserta PROLANIS 3. Rancangan aktualisasi akan dilaksanakan pada saat off campus selama 30 hari yaitu tanggal 12 Juli– 10 Agustus 2019 bertempat di Puskesmas Ajibarang II 4. Indikator nilai dasar yang digunakan dalam kegiatan yang dirancang meliputi : a. Nilai Akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, transparansi, pertanggungjawaban, integritas, kejelasan dan konsistensi. b. Nilai Nasionalisme, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. c. Nilai Etika Publik, yaitu standard etika luhur, sopan santun, dan empati. d. Nilai Komitmen Mutu, yaitu orientasi mutu, efektif, efisiensi, serta menghargai komunikasi dan konsultasi.
DAFTAR PUSTAKA Lembaga Administrasi Negara. 2017. Habituasi Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen Aparatur Sipil Negara Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015.Akuntabilitas. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015. Nasionalisme. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015. Etika Publik. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015.Komitmen Mutu.Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015.Anti Korupsi. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.