Rancangan Aktualisasi Perawat

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang terdiri dari pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja yang bekerja di instansi pemerintah. ASN memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan

keputusan-keputusan

dan

strategis

mulai

pelayanan dari

publik.

Sejumlah

perumusan

hingga

pelaksaanannya berpotensi memiliki dampak bagi masyarakat luas. ASN diharapkan

mampu

memperbaiki

manajemen

pemerintahan

yang

beorientasi pada pelayanan publik karena ASN tidak lagi berorientasi melayani

atasannya

melainkan

melayani

masyarakat.

Aturan

ini

menempatkan ASN sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas serta bebas dari KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menimbang bahwa diperlukan pembangunan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun

1945.

Pembangunan

tersebut

diharapkan

dapat

berkontribusi positif bagi pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1

2

ASN dalam menjalankan fungsinya secara professional sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi (ANEKA) menjadi hal yang sangat penting. Pemahaman serta internalisasi nilai-nilai ANEKA harus ditanamkan sejak ASN menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA, yang akan dilaksanakan di tempat kerja. Dalam proses membentuk ASN yang professional dan mewujudkan visi dan misi organisasi melalui kegiatan aktualisasi, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi, hambatan, masalah dan literasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai profesi ASN khususnya sebagai perawat di Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini, Kabupaten Banyumas. Balai kesehatan merupakan unit kesehatan yang menyelenggarakan dengan penuh segala upaya yang mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada pada masyarakat. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua di dalam dan di luar gedung untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Banyumas. BKMIA sebagai balai kesehatan masyarakat juga mempunyai peran dalam memberikan pelayanan medis dasar. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, BKMIA Kartini juga diwajibkan menyelenggarakan Keselamatan Pasien sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Pengaturan Keselamatan Pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu sasaran keselamatan pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun 2017 tersebut adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan.

3

Pedoman mengenai Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tujuan pengorganisasian program PPI adalah mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat serta ditularkan di antara pasien, staf, tenaga professional kesehatan, tenaga kontrak, tenaga sukarela, mahasiswa, dan pengunjung. Berdasarkan PMK No. 27 tahun 2017 tersebut BKMIA Kartini sebagai salah satu fasilitas kesehatan juga diharuskan melaksanakan PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan yang utama. Salah satu komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam kewaspadaan standar yaitu kebersihan tangan. Hand hygiene atau praktik cuci tangan saat ini dipertimbangkan sebagai salah satu elemen kunci terpenting dalam upaya pencegahan infeksi. Praktik hand hygiene telah memiliki bukti ilmiah yang cukup bahwa apabila dilakukan dengan benar dapat secara signifikan mengurangi risiko perpindahan infeksi di fasilitas kesehatan. Kebersihan tangan (hand hygiene) merupakan tolok ukur dalam upaya pencegahan penyebaran resistensi antimikroba dan mengurangi infeksi. Namun demikian kepatuhan tenaga kesehatan di BKMIA Kartini dalam penerapan praktik kebersihan tangan (hand hygiene) pada saat pelayanan kesehatan masih belum optimal karena banyak petugas kesehatan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien tidak selalu melakukan cuci tangan atau melakukan cuci tangan akan

4

tetapi tidak sesuai dengan standar. Kebersihan tangan petugas kesehatan sangat penting karena dapat menjadi media perpindahan bakteri patogen ke pasien, namun praktik cuci tangan ini terindikasi berisiko tinggi tidak dipatuhi oleh tenaga kesehatan, seperti pada saat sebelum kontak dengan pasien atau prosedur antiseptik. Kewaspadaan standar yang juga dirasa mendesak untuk diterapkan di BKMIA Kartini yaitu pemakaian alat pelindung diri (APD), penerapan etika batuk dan bersin, serta praktik menyuntik dan aman. Hal ini didasari oleh fenomena yang ditemui di BKMIA Kartini antara lain: 1) sering ditemui petugas kesehatan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai saat melakukan tindakan ke pasien; 2) pemberian obat injeksi kadangkala tidak langsung habis dan sisanya untuk pemberian berikutnya; 3) dalam pemberian injeksi menggunakan cairan pelarut yang digunakan untuk lebih dari satu pasien; 3) etika batuk petugas kesehatan belum sesuai dengan standar; 4) sering ditemui pengunjung dan pasien yang batuk dengan tidak mempraktikkan etika batuk.

B. Identifikasi Isu dan Perumusan Masalah Kedudukan serta peran PNS dalam NKRI yaitu Manajemen ASN, Whole of Government dan Pelayanan Publik merupakan prinsip kegiatan aktualisasi dan habituasi yang akan dilaksanakan di BKMIA Kartini dengan menerapkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa isu yang ditemukan oleh penulis terkait dengan manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Identifikasi Isu Isu atau masalah ditemukan dari adanya gap atau kesenjangan antara kondisi yang terjadi di BKMIA Kartini dengan kondisi yang

5

diharapkan. Beberapa isu yang ditemukan oleh penulis terkait dengan manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik adalah:

Tabel 1.1 Identifikasi Isu Identifikasi Isu

Sumber Isu

1.

Belum optimalnya pelaksanaan discharge planning (perencanaan pulang) pada pasien rawat inap di BKMIA Kartini

Manajemen ASN, Pelayanan Publik

2.

Rendahnya praktik cuci tangan petugas di BKMIA Kartini sesuai standar WHO Kurang optimalnya sistem pertukaran jaga perawat di BKMIA Kartini

Pelayanan Publik

4.

5.

No

3.

Kondisi Saat Ini

Kondisi yang Diharapkan

 Perawat belum optimal dalam melaksanakan discharge planning pada pasien rawat inap  Belum tersedianya media pendidikan kesehatan penunjang discharge planning  Belum tersedianya form discharge planning Masih banyak petugas yang belum menerapkan 5 moment cuci tangan dan belum mementingkan APD

Perawat melaksanakan discharge planning pada pasien rawat inap secara optimal

Pelayanan Publik

 Belum adanya SOP pertukaran jaga antar perawat  Buku bantu pertukaran jaga kurang komunikatif

Pelaksanaan asuhan keperawatan mandiri belum berjalan optimal

Pelayanan Publik

 Perawat lebih banyak menjalankan tugas yang bersifat kolaboratif  Perawat menjalankan asuhan keperawatan mandiri hanya sebatas rutinitas

Pelayanan gawat darurat

Manajemen ASN,

 Ruang pelayanan gawat darurat masih belum representative

 Ada SOP pertukaran jaga yang disepakati sesuai komitmen bersama  Buku bantu pertukaran jaga yang lebih komunikatif  Perawat lebih tanggap dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif  Ruang pelayanan gawat darurat

Petugas tertib 5 moment cuci tangan dan patuh APD

6

No

Identifikasi Isu

Sumber Isu

Kondisi Saat Ini

masih belum optimal

Pelayanan Publik

 Beberapa perawat dan dokter di BKMIA Kartini memiliki sertifikat BTCLS (basic trauma and cardiac life support) yang sudah kadaluwarsa dan harus di update.

6.

Belum optimalnya pendokumenta sian asuhan keperawatan pasien rawat inap di BKMIA Kartini

Pelayanan Publik

7.

Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di BKMIA Kartini

Manajemen ASN, Pelayanan Publik

Saat menerima pasien baru rawat inap, perawat lebih fokus mendokumentasikan kegiatan yang bersifat administratif, sementara asuhan keperawatan yang menjadi ruhnya perawat justru terabaikan. Padahal pendokumentasian asuhan keperawatan juga merupakan tugas pokok jabatan perawat dan merupakan salah satu butir sasaran kinerja perawat.  Banyak pegawai yang belum mengetahui dan melaksanakan pengendalian infeksi.  Banyak ditemui petugas kesehatan yang tidak melakukan cuci tangan sesuai standar setelah kontak dengan pasien.  Petugas kesehatan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien tidak selalu melakukan cuci tangan.  Sering ditemui petugas kesehatan tidak menggunakan alat pelindung diri

Kondisi yang Diharapkan di BMIA Kartini lebih representative dengan ditunjang fasilitas yang memadai  Semua dokter dan perawat di BKMIA Kartini minimal memiliki sertifikat BTCLS Perawat lebih menyadari dan melaksanakan tugasnya sebagai perawat untuk mendokumentasik an asuhan keperawatan

 Pegawai khususnya dokter, perawat, dan bidan mengetahui serta melaksanakan cegahan dan pengendalian infeksi di BKMI Kartini  Pegawai khususnya dokter, perawat, dan bidan menerapkan kebersihan tangan, menggunakan

7

No

Identifikasi Isu

Sumber Isu

Kondisi Saat Ini









(APD) yang memadai saat melakukan tindakan ke pasien. Pemberian obat injeksi kadangkala tidak langsung habis dan sisanya untuk pemberian berikutnya. Dalam pemberian injeksi menggunakan cairan pelarut yang digunakan untuk lebih dari satu pasien. Etika batuk petugas kesehatan belum sesuai dengan standar. Sering ditemui pengunjung dan pasien yang batuk dengan tidak mempraktikkan etika batuk.

Kondisi yang Diharapkan alat perlindungan diri (APD) saat melakukan tindakan kepada pasien, menerapkan etika batuk dan bersin dan praktik menyuntik yang aman

2. Penetapan Isu Penetapan

Isu

dilakukan

melalui

analisis

isu

dengan

menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Analisis isu ini bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui gagasan kegiatankegiatan yang akan dilakukan. Analisis isu dilakukan dengan menggunakan alat bantu APLK (Aktual, Problematik, Kelayakan, Kekhalayakan) dan USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). a. Analisis Kriteria Isu Menggunakan APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan) Analisis APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik,

kekhalayan,

dan

kelayakan

dari

isu-isu

yang

ditemukan di lingkungan BKMIA Kartini. Aktual artinya benar- benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan masyarakat. Problematik

8

artinya isu yang memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Analisis APKL dilakukan dengan memberikan nilai positif atau negatif pada masing-masing kriteria aktual, problematik, kelayakan, dan kekhalayan. Jika isu yang ditemukan memenuhi kriteria maka diberi nilai positif, sebaliknya jika tidak memenuhi kriteria diberi nilai negatif. Jika semua kriteria memiliki nilai positif, maka isu dinyatakan memenuhi persyaratan dan berkualitas. Jika tidak, maka isu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan kurang berkualitas. Hasil analisis APKL terkait isu-isu di BKMIA Kartini disajikan dalam tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Identifikasi Isu dengan APKL NO

Identifikasi Isu

1.

Belum optimalnya pelaksanaan discharge planning (perencanaan pulang) pada pasien rawat inap di BKMIA Kartini Rendahnya praktik cuci tangan petugas di BKMIA Kartini sesuai standar WHO Kurang optimalnya sisstem pertukaran jaga perawat di BKMIA Kartini Pelaksanaan asuhan keperawatan mandiri belum berjalan optimal Pelayanan gawat darurat masih belum optimal

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Belum optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan pasien rawat inap di BKMIA Kartini Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di BKMIA Kartini

A

KRITERIA P K L

Keterangan Tidak Memenuhi Syarat

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

Memenuhi Syarat

+

+

+

-

Tidak Memenuhi Syarat

+

+

+

+

Memenuhi Syarat

+

+

+

+

Memenuhi Syarat

Tidak Memenuhi Syarat Tidak memenuhi Syarat

Keterangan: + (memenuhi kriteria), – (tidak memenuhi kriteria)

9

b. Analisis

Prioritas

Isu

Menggunakan

USG

(Urgency,

Seriousness, dan Growth) Dari hasil analisis APKL didapatkan isu yang dinyatakan memenuhi kriteria, yang kemudian isu-isu tersebut dianalisis lebih lanjut

dengan

menggunakan

analisis

USG.

Analisis

USG

merupakan alat analisis yang dilakukan untuk menentukan prioritas isu melalui tingkat kegawatan, keseriusan, dan tingkat pertumbuhan suatu isu atau masalah. Urgency artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Analisis USG dilakukan dengan memberikan nilai dengan rentang antara 1 sampai 5 dengan ketentuan nilai 1 berarti sangat kecil, nilai 2 berarti kecil, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti sangat besar. Isu dengan total skor tertinggi merupakan isu prioritas yang akan ditetapkan untuk diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Hasil analisis USG terkait isu-isu di BKMIA Kartini disajikan dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabe1.3 Pemilihan isu melalui kriteria USG No

Isu

1.

Pelaksanaan asuhan keperawatan mandiri belum berjalan optimal Belum optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan pasien rawat inap di BKMIA Kartini Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di BKMIA Kartini

2.

3.

Parameter U S G

Jumlah

Peringkat

4

4

4

12

3

4

5

5

14

2

5

5

5

15

1

10

3. Penetapan Isu yang Terpilih Dari hasil analisis APLK dan USG, ditetapkan isu yang dipilih dan ditindaklanjuti dengan gagasan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tersebut. Langkah yang dilakukan dalam tahap ini merumuskan isu yang memuat focus dan locus, menentukan gagasan kegiatan yang akan dilakukan, mengidentifikasi sumber isu, aktor yang terlibat dan peran dari setiap aktor, dan mendeskripsikan keterkaitannya dengan mata pelatihan yang relevan (secara langsung maupun tidak langsung) dengan konteks isu. Dari hasil analisis APKL dan USG, ditetapkan isu yang dipilih dan ditindaklanjuti dengan gagasan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tersebut. Hasil perumusan isu yang terpilih adalah “Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di BKMIA Kartini”.

4. Rumusan Masalah Berdasarkan penjabaran identifikasi isu dan penetapan isu di atas, rumusan masalah dalam rancangan aktualisasi ini adalah bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yang tekandung dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA) dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di BKMIA Kartini?

C. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini adalah sebagai berikut: 1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yang terkandung dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA) dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di BKMIA Kartini

11

2. Menganalisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS yang tekandung dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA) tidak diimplementasikan dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di BKMIA Kartini

D. Manfaat Penulisan Manfaat rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III a. Mampu

menginternalisasi

dan

mengaktualisasikan

serta

menghabituasikan nilai-nilai ANEKA di lingkungan BKMIA Kartini b. Menjadi perawat yang mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa yang memiliki integritas dan profesional di lingkungan BKMIA Kartini. c. Memahami cara mengoptimalkan pencegahan dan pengendalian infeksi di BKMIA Kartini. 2. Bagi Instansi Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini a. Rancangan aktualisasi ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di BKMIA Kartini. b. Membantu terwujudnya visi dan misi, tujuan organisasi serta menguatkan nilai-nilai instansi BKMIA Kartini. 3. Bagi Stakeholder Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan harapannya dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sikap Perilaku Bela Negara Sikap perilaku dan kedisiplinan yang harus dilimiliki oleh ASN untuk menunjang fungsinya adalah nilai-nilai sikap perilaku, kesehatan jasmani

dan

kesehatan

mental,

kesamaptaan

jasmani

dan

kesamaptaan mental, dan tata upacara sipil dan keprotokolan. 1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara Pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur, pada hakikatnya terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku ASN harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui: a. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masingmasing, saling menghormati dengan sesame dan menjaga keamanan lingkungan.

12

13

c. Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab bersama. Sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN yang perlu di cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial, padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan ASN dalam setiap pelaksanaan tugas jabatannya untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi dan politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat di intervensi oleh negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ ASN telah melakukan langkah konkrit dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya

14

dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1) Cinta Tanah Air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3)

Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

4)

Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan seagames. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi

15

seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. 5)

Memiliki Kemampuan Bela Negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami

bencana

alam,

menjaga

kebersihan

minimal

kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda, cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

2. Analisis Isu Kontemporer Ditinjau dari pandangan Urie Brofenbrenner (Perron, N.C., 2017) ada empat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan ASN dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni: individu, keluarga (family), Masyarakat pada level lokal dan regional (Community/ Culture), Nasional (Society), dan Dunia (Global). Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan global (globalisasi) yang terjadi dewasa ini, memaksa semua bangsa (Negara) untuk berperan serta, jika tidak maka arus perubahan

16

tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Perubahan global ditandai dengan hancurnya batas (border) suatu bangsa, dengan membangun pemahaman dunia ini satu tidak dipisahkan oleh batas Negara. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, dimana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di penjuru dunia lainnya. Perubahan cara pandang tersebut, telah mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan masuknya kepentingan global (Negara-negara lain) ke dalam negeri dalam aspek hukum, politik, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya. Perubahan cara pandang individu tentang tatanan berbangsa dan bernegara (wawasan kebangsaan), telah mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami pola kehidupan dan budaya yang selama ini dipertahankan/diwariskan secara turun temurun. Perubahan lingkungan masyarakat juga mempengaruhi cara pandang keluarga sebagai (masyarakat).

Tingkat

miniature dari kehidupan sosial

persaingan

yang

keblabasan

akan

menghilangkan keharmonisan hidup di dalam anggota keluarga, sebaga akibat dari ketidakharmonisan hidup di lingkungan keluarga maka secara tidak langsung membentuk sikap ego dan apatis terhadap tuntutan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan stratejik pada tataran makro merupakan factor utama yang akan menambah wawasan ASN. Wawasan tersebut melingkupi pemahaman terhadap Globalisasi, Demokrasi, Desentralisasi, dan Daya Saing Nasional, Dalam konteks globalisasi ASN perlu memahami

berbagai

dampak

positif

maupun

negatifnya;

perkembangan demokrasi yang akan memberikan pengaruh dalam kehidupan

sosial,

ekonomi

dan

politik

Bangsa

Indonesia;

17

desentralisasi dan otonomi daerah perlu dipahami sebagai upaya memperkokoh kesatuan nasional, kedaulatan negara, keadilan dan kemakmuran yang lebih merata di seluruh pelosok Tanah Air, sehingga pada akhirnya akan membentuk wawasan strategis bagaimana

semua

penciptaan

dan

hal

tersebut

pembangunan

bermuara daya

pada

saing

tantangan

nasional

demi

kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam

lingkungan

pergaulan

dunia

yang

semakin

terbuka,

terhubung, serta tak berbatas. ASN dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara (pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomenafenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi, isu-isu tersebut diantaranya; bahaya paham radikalisme/ terorisme, bahaya narkoba, cyber crime, money laundry, korupsi, proxy war. Isu-isu di atas, selanjutnya disebut sebagai isu-isu strategis kontemporer.

3. Kesiapsiagaan Bela Negara Untuk melatih kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS ada beberapa hal yang dapat dilakukan, salah satunya adalah tanggap dan mau tahu terkait dengan kejadian-kejadian permasalahan yang dihadapi bangsa negara Indonesia, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan berita gossip yang belum jelas asal usulnya, tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan permasalahan bangsa lainnya, dan yang lebih penting lagi ada mempersiapkan jasmani dan mental untuk turut bela negara. Pasal 27 dan Pasal 30 UUD Negara RI 1945 mengamanatkan kepada semua komponen bangsa berhak dan wajib ikut serta dalam

18

upaya pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan negara. Dalam hal ini setiap CPNS sebagai bagian dari warga masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan bela Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI 1945 tersebut. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Cakupan bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesame warga negara sampai bersama-sama

menangkal

ancaman

nyata

musuh

bersenjata.

Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Unsur Bela Negara antara lain : a. Cinta Tanah Air. b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. e. Memiliki kemampuan awal bela negara. Apabila kegiatan kesiapsagaan bela negara dilakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaatnya antara lain : 1) Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2) Memberntuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesame rekan seperjuangan. 3) Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4) Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5) Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 6) Membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu.

19

7) Berbakti pada orang tua, bangsa, agama. 8) Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9) Menghilangkan sikap negative seperti malas, apatis, boros, egois, tidak displin. 10) Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. (LAN, 2017:6)

B. Nilai-Nilai Dasar ASN Nilai-nilai dasar adalah nilai yang sangat dibutuhkan dalam tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kelima nilai-nilai dasar ini diakronimkan menjadi “ANEKA” yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Akuntabilitas Akuntabilitas

adalah

kewajiban

untuk

memberikan

pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang

menjadi

amanahnya.

Dengan

demikian

kepercayaan

masyarakat kepada birokrasi akan semakin menguat karena aparaturnya mampu berperan sebagai kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. a. Aspek Akuntabilitas Terdapat beberapa aspek dalam akuntabilitas, antara lain:

20

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (accountability is a relationship), adalah hubungan antara dua belah pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (accountability is results oriented). Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (accountability requires reporting). Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4) Akuntabilitas

memerlukan

konsekuensi

(accountability

is

meaningless without consequences). Akuntabilitas adalah kewajiban, kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (accountability improves performance).

Tujuan

utama

dari

akuntabilitas

adalah

memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Jenis-jenis akuntabilitas Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), akuntabilitas yang pertanggungjawaban atas pengelolaan dananya kepada otoritas yang lebih tinggi. 2) Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability), akuntabilitas yang

pertanggungjawabannya

kepada

masyarakat

luas.

Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk

21

melapor “kesamping” kepada pejabat lainnya dan lembaga negara. c. Tingkatan Akuntabilitas Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal,

akuntabilitas

individu,

akuntabilitas

kelompok,

akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder.: 1) Akuntabilitas Personal Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. 2) Akuntabilitas Individu Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi wewenang. 3) Akuntabilitas Kelompok Kinerja sebuah institusi biasanya atas kerja sama kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerja sama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan

peranan

penting

dalam

tercapainya

kinerja

organisasi yang diharapkan. 4) Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. 5) Akuntabilitas Stakeholder Stakeholder

yang

pengguna

layanan,

masukan,

saran,

dimaksud pembayar dan

kritik

adalah

masyarakat

pajak terhadap

yang

umum,

memberikan

kinerjanya.

Jadi

akuntabilitas stakeholder adalah tanggungjawab organisasi

22

pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsive dan bermartabat. d. Indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Kepemimpinan Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. 2) Transparansi Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi. 3) Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 4) Tanggung Jawab Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 5) Keadilan Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 6) Kepercayaan Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. 7) Keseimbangan Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 8) Kejelasan

23

Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. 9) Konsistensi Adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.

2. Nasionalisme Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat nasional; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan,

dan

mengabadikan

identitas,

integritas,

kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan

tidak

sekedar

wawasan

saja

tetapi

kemampuan

mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Nilai-nilai

yang

yang

senantiasa

berorientasi

pada

kepentingan publik menjadi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sesuai bidangnya masing-masing. Pegawai ASN dapat mempelajari

24

bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila, dan kisah ketauladanan yang dapat diambil hikmahnya. Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, yaitu: a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 1) Bangsa

Indonesia

menyatakan

kepercayaannya

dan

ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6) Mengembangkan menjalankan

sikap

ibadah

saling sesuai

menghormati dengan

kebebasan

agama

dan

kepercayaannya masing-masing. 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradap 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi

setiap

manusia,

tanpa

membeda-bedakan

suku,

keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

25

4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8) Berani membela kebenaran dan keadilan. 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. d. Sila

Keempat:

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

26

3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. e. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak orang lain. 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

27

8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9) Suka bekerja keras. 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11) Suka

melakukan

kegiatan

dalam

rangka

mewujudkan

kemajuan yang merata dan berkeadilan social

3. Etika Publik Etika publik adalah refleksi tentang standard/norma yang menentukan baik/buruk, perilaku benar/salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas, guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup caracara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang dianut. Sebagai ASN diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standard etika publik yang tinggi. a. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yaitu: 1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

28

8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. b. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik yakni: 1) Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2) Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3) Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. c. Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik yaitu: 1) Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 2) Dimensi Modalitas 3) Dimensi Tindakan Integritas Publik d. Manfaat nilai etika bagi organisasi sebagai berikut: 1) Kebersamaan 2) Empati 3) Kepedulian 4) Kedewasaan 5) Orientasi organisasi 6) Respect 7) Kebajikan 8) Integritas

29

9) Inovatif 10) Keunggulan 11) Keluwesan 12) Kearifan Pelayanan publik yang professional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat menjadi cenderung tidak peka, tidak peduli dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat tingkat bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan ditetapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus dirubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan; kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan; ketiga, menyadari bahwa

pejabat

publik

adalah

amanah

yang

harus

dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.

4. Komitmen Mutu Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk/ jasa berupa ukuran baik/buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. a. Nilai-nilai Komitmen Mutu: 1) Efektif Efektif dapat diartikan dengan berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat

30

ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. 2) Efisien Efisien adalah berdaya guna dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan keborosan. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada dan tidaknya pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme keluar alur. 3) Inovasi Inovasi muncul karena ada dorongan dari dalam (internal) untuk melakukan perubahan, atau bisa juga karena ada desakan kebutuhan dari pihak eksternal misalnya permintaan pasar. Inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang kreatif, dan lahirnya kreativitas didorong oleh munculnya ide/gagasan baru untuk keluar dari rutinitas yang membosankan. Munculnya ide/gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilatarbelakangi oleh semangat belajar yang tidak pernah pudar, yang dijalani dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Gagasan kreatif yang muncul dari hasil pemikiran individu akan mendorong munculnya berbagai prakarsa, sehingga dapat memperkaya program kerja dan memunculkan diferensiasi produk/jasa, seiring dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan pelanggan. 4) Mutu Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dijadikan alat pembeda atau pembanding terhadap produk/jasa sejenis lainnya, yang

31

dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Mutu menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Orientasi mutu berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan sehingga pelanggan menjadi puas dalam pelayanan. b. Ada 5 (lima) dimensi karakteristik yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan, yaitu: 1) Tangibles

(bukti

langsung),

yaitu:

meliputi

fasilitas

fisik,

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; 2) Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan; 3) Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan dengan tanggap; 4) Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya; 5) Empati, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Alangkah baiknya apabila seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dapat menampilkan kinerja yang merujuk pada nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan kepada publik. Setiap individu aparatur turut memikirkan bagaimana langkah perbaikan yang dapat dilakukan dari posisinya masing-masing. Dipihak lain pimpinan melakukan pemberdayaan aparatnya secara optimal, dan memberi arah menuju terciptanya layanan prima yang dapat memuaskan stakeholder.

32

5. Anti Korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “corruptio” yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan asal katanya korupsi sering disebut dengan kejahatan luar biasa karena dampaknya dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Menurut UU No. 31/1999 jo No. UU 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: (1) kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) pemerasan, (4) perbuatan curang, (5) penggelapan

dalam jabatan,

(6) benturan

kepentingan

dalam

pengadaan, dan (7) gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delikdelik yang diadopsi dari KUHP (pasal 1 ayat 1 sub C UU No.3/71). a. Nilai-Nilai Anti Korupsi Adapun Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah meliputi: 1) Kejujuran Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan pegawai, tanpa sifat jujur pegawai tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. 2) Kepedulian Peduli

adalah

mengindahkan,

memperhatikan

dan

menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang pegawai dalam kehidupan di tempat kerja dan di masyarakat. 3) Kemandirian Kondisi mandiri dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. 4) Kedisiplinan Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan

33

5) Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu perbuatan yang salah baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan dan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. 6) Kerja Keras Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan, dimana kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan dan pantang mundur. 7) Sederhana Gaya hidup sederhana dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Prinsip hidup sederhara merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egosi dan juga menghindari dari keinginan yang berlebihan. 8) Keberanian Nilai keberanian dapat dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggungjawab dan lain sebagainya. 9) Keadilan Adil berarti adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat pula bersifat

34

jangka panjang. Fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadikan sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi.

C. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Berdasarkan Pasal 11 UU ASN, tugas pegawai ASN adalah melaksanakan kepegawaian

kebijakan sesuai

yang

dengan

dibuat ketentuan

oleh

pejabat

peraturan

pembina

perundang-

undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Peran dan kedudukan ASN dalam NKRI dapat dilihat dari kemampuan memahami manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan inovasi yang berkaitan dengan Whole of Government (WoG). 1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Manajemen

ASN

lebih

menekankan

kepada

35

pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang professional. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina

kepegawaian

untuk

menduduki

jabatan

pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesusi dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan (LAN, Manajemen Aparatur Sipil Negara, 2014).

2. Pelayanan Publik Pelayan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusatdan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Sedangkan definisi yang ada saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan

36

pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Sembilan

prinsip

pelayanan

publik

yang

baik

untuk

mewujudkan pelayanan prima adalah: partisipatif, transparan, responsif, non diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis jangka panjang yang penting bagi upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. ASN perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundamen pelayanan publik antara lain: a. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. b. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak warga negara. c. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal.

37

3. Whole of Government (WoG) Whole of Goverment (WoG) dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu (Shergold & lain-lain, 2004). Dari definisi itu diketahui bahwa WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bias dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain: a. Penguatan

koordinasi

antar

lembaga,

yaitu

penguatan

koordinasi yang dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masuh terjangkau dan manageable. b. Membentuk lembaga koordinasi khusus, yaitu pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementrian. c. Membentuk gugus tugas, yaitu bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan diluar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen. d. Koalisi sosial, yaitu merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WoG di tataran praktek antara lain: a. Kapasitas SDM dan institusi b. Nilai dan budaya organisasi c. Kepemimpinan Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WoG adalah:

38

a. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. b. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. c. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. d. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman

dan

peraturan

perundang-undangan

maupun

kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun

berdasarkan

polanya,

pelayanan

publik

dapat

dibedakan dalam lima macam pola pelayanan sebagai berikut: a. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi dan wewenangnya. b. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara

terpadu

pada

suatu

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. c. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan masyarakat yang

diberikan

secara

tunggal

oleh

satu

unit

kerja

pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. d. Pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah. e. Pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang

39

merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau on-line sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. f.

Hal-hal strategis untuk memajukan bangsa di masa yang akan datang.

D. Pencegahan dan Pengendalian infeksi 1. Pengertian Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Ruang lingkup Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaan PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. 3. Tujuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas

kesehatan,

pengunjung

yang

menerima

pelayanan

kesehatan serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. 4. Konsep dasar penyakit infeksi Penyakit infeksi yang didapat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu disebut sebagai Infeksi Nosokomial (Hospital Acquired Infection). Saat ini penyebutan diubah menjadi Infeksi Terkait Layanan Kesehatan atau “HAIs” (Healthcare-Associated Infections) dengan pengertian yang lebih luas, yaitu kejadian infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tidak terbatas infeksi kepada pasien namun dapat juga

40

kepada petugas kesehatan dan pengunjung yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, dengan/tanpa disertai gejala klinik. Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care Associated Infections) yang selanjutnya disingkat HAIs merupakan infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan

di

fasilitas

pelayanan

kesehatan.

Pelaksanaan

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatanserta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi 5. Kewaspadaan standar Kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan yang utama, dirancang untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik yang telah didiagnosis, diduga terinfeksi atau kolonisasi. Diterapkan untuk mencegah transmisi silang sebelum pasien di diagnosis, sebelum adanya hasil pemeriksaan laboratorium dan setelah pasien didiagnosis. Pada tahun 2007, CDC dan HICPAC merekomendasikan 11 (sebelas) komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam kewaspadaan standar, yaitu kebersihan tangan, Alat Pelindung Diri (APD), dekontaminasi peralatan perawatan pasien, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, penatalaksanaan linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, hygiene respirasi/etika batuk

41

dan bersin, praktik menyuntik yang aman dan praktik lumbal pungsi yang aman. Komponen kewaspadaan standar tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Kebersihan Tangan Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-based handrubs) bila tangan tidak tampak kotor. Cuci tangan dengan sabun biasa/antimikroba dan bilas dengan air mengalir, dilakukan pada saat: 1) Bila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien yaitu darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti verband, walaupun telah memakai sarung tangan. 2) Bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama. Indikasi kebersihan tangan: 1) Sebelum kontak pasien; 2) Sebelum tindakan aseptik; 3) Setelah kontak darah dan cairan tubuh; 4) Setelah kontak pasien; 5) Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien b. Alat Pelindung Diri (APD) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam APD sebagai berikut: 1) Alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang di pakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius. 2) APD terdiri dari sarung tangan, masker/Respirator Partikulat, pelindung mata (goggle), perisai/pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung/apron, sandal/sepatu tertutup (Sepatu Boot).

42

3) Tujuan Pemakaian APD adalah melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya. 4) Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. 5) Melepas APD segera dilakukan jika tindakan sudah selesai di lakukan. 6) Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan. c. Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien Dalam dekontaminasi peralatan perawatan pasien dilakukan penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh (pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi) sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai berikut: 1) Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan detergen atau enzyme lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi (DTT) atau sterilisasi. 2) Peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus didekontaminasi terlebih dulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya. 3) Pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga berlaku untuk alat yang dipakai berulang, jika akan dibuang.

43

4) Untuk alat bekas pakai yang akan di pakai ulang, setelah dibersihkan dengan menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit. 5) Peralatan nonkritikal yang terkontaminasi, dapat didisinfeksi menggunakan alkohol 70%. Peralatan semikritikal didisinfeksi atau disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi. 6) Untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-Ray, dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruangan isolasi. d. Pengendalian Lingkungan Pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain berupa upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan, dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas dan pengunjung. e. Pengelolaan Limbah 1) Tujuan Pengelolaan Limbah a) Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cidera. b) Membuang bahan-bahan berbahaya (sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi dan farmasi) dengan aman. 2) Proses Pengelolaan Limbah Proses pengelolaan limbah dimulai dari identifikasi, pemisahan, labeling,

pengangkutan,

pembuangan/pemusnahan.

penyimpanan

hingga

44

f.

Penatalaksanaan Linen Linen terbagi menjadi linen kotor dan linen terkontaminasi. Linen terkontaminasi adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya, termasuk juga benda tajam. Penatalaksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Kehatian-hatian ini mencakup penggunaan perlengkapan APD yang sesuai dan membersihkan tangan secara teratur sesuai pedoman kewaspadaan standar.

g. Perlindungan Kesehatan Petugas Lakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas baik tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan. Fasyankes harus mempunyai kebijakan untuk penatalaksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam bekas pakai pasien, yang berisikan antara lain siapa yang harus dihubungi saat terjadi kecelakaan dan pemeriksaan serta konsultasi yang dibutuhkan oleh petugas yang bersangkutan. Apabila terjadi kecelakaan kerja berupa perlukaan seperti tertusuk jarum suntik bekas pasien atau terpercik bahan infeksius maka perlu pengelolaan yang cermat dan tepat serta efektif untuk mencegah semaksimal mungkin terjadinya infeksi yang tidak diinginkan. h. Penempatan Pasien 1) Tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien non infeksius. 2) Penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien (kontak, droplet, airborne) sebaiknya ruangan tersendiri. 3) Bila tidak tersedia ruang tersendiri, dibolehkan dirawat bersama pasien lain yang jenis infeksinya sama dengan menerapkan sistem cohorting. Jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu

45

ruangan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Komite atau Tim PPI. 4) Semua

ruangan

terkait

cohorting

harus

diberi

tanda

kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya (kontak,droplet, airborne). 5) Pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri atau lingkungannya seyogyanya dipisahkan tersendiri. 6) Mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara (airborne) agar dibatasi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghindari terjadinya transmisi penyakit yang tidak perlu kepada yang lain. 7) Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan tetapi pasien TB-HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. i.

Kebersihan Pernapasan/Etika Batuk Dan Bersin Diterapkan untuk semua orang terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius dan masker bedah. Petugas, pasien dan pengunjung dengan gejala infeksi saluran napas, harus melaksanakan dan mematuhi langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan atau lengan atas. 2) Tisu dibuang ke tempat sampah infeksius dan kemudian mencuci tangan.

j.

Praktik Menyuntik Yang Aman Pakai spuit dan jarum suntik steril sekali pakai untuk setiap suntikan, berlaku juga pada penggunaan vial multidose untuk mencegah timbulnya kontaminasi mikroba saat obat dipakai pada pasien lain.

46

Jangan lupa membuang spuit dan jarum suntik bekas pakai ke tempatnya dengan benar. Rekomendasi Penyuntikan Yang Aman 1) Menerapkan aseptic technique untuk mecegah kontaminasi alatalat injeksi (kategori IA). 2) Tidak menggunakan semprit yang sama untuk penyuntikan lebih dari satu pasien walaupun jarum suntiknya diganti (kategori IA). 3) Semua alat suntik yang dipergunakan harus satu kali pakai untuk satu pasien dan satu prosedur (kategori IA). 4) Gunakan cairan pelarut/flushing hanya untuk satu kali (NaCl, WFI, dll) (kategori IA). 5) Gunakan single dose untuk obat injeksi (bila memungkinkan) (kategori IB). 6) Tidak memberikan obat-obat single dose kepada lebih dari satu pasien atau mencampur obat-obat sisa dari vial/ampul untuk pemberian berikutnya (kategori IA). 7) Bila harus menggunakan obat-obat multi dose, semua alat yang akan dipergunakan harus steril (kategori IA). 8) Simpan obat-obat multi dose sesuai dengan rekomendasi dari pabrik yang membuat (kategori IA). 9) Tidak menggunakan cairan pelarut untuk lebih dari 1 pasien (kategori IB) k. Praktik Lumbal Pungsi Yang Aman Semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril saat akan melakukan tindakan lumbal pungsi, anestesi spinal/epidural/pasang kateter vena sentral. Penggunaan masker bedah pada petugas dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora orofaring yang dapat menimbulkan meningitis bakterial.

47

BAB III TUGAS UNIT KERJA DAN TUGAS PESERTA

A. Profil BKMIA Kartini 1. Sejarah dan Landasan Hukum BLUD-BKMIA Kartini Dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Banyumas, dipandang perlu untuk membentuk Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini merupakan peralihan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Unit II. Berdasarkan

sejarah,

pada

awalnya

di

lokasi

Jalan

Ragasemangsang 12 berdiri Hotel Kota milik Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas. Pada tahun 1973 Hotel Kota tersebut dialihfungsikan menjadi Rumah Bersalin Kartini dengan pimpinan dr. Imam Makrifat. Pengelolaan rumah bersalin pada saat itu dilaksanakan oleh Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas yang sistem pelaporannya dikoordinasikan oleh Puskesmas Tipe A Purwokerto. Pada tahun 1990 pengelolaan Rumah Bersalin Kartini diserahkan kepada RSUD Banyumas yang kemudian ditingkatkan menjadi RSUD Banyumas Unit II. Pelayanan Kesehatan yang dlakukan antara lain Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis Anak, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Saraf, Spesialis Mata, Spesialis THT dan Spesialis Jiwa. Pada tanggal 1 Juni 2011 RSUD Banyumas Unit II diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 5 September 2011 tentang Organisasi, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini

47

48

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dibentuk Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini. Kepala BKMIA Kartini yang pertama adalah dr. Catur Yuni Muliatsih, MM yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banyumas nomor 821.2/006/2012 yang ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2012. Selanjutnya dr. Widjajani Sri Muljani menjadi Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang kedua dengan SK Bupati Banyumas Nomor 821.2/49/Tahun 2016 dan mulai menjabat sebagai pimpinan BLUD sejak 22 Januari 2016 hingga sekarang. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

kegiatan

teknis

operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua di dalam dan di luar gedung untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Banyumas. BKMIA sebagai balai kesehatan masyarakat juga mempunyai peran dalam memberikan pelayanan medis dasar. Berdasarkan

Keputusan

Bupati

Banyumas

Nomor

445/57/SK/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Tentang Izin Tetap Sarana Kesehatan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini Purwokerto; Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini

berkewajiban

menyelenggarakan

upaya

pelayanan

kesehatan perorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat strata kedua. Izin operasional ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun.

2. Karakteristik Bisnis BLUD-BKMIA KARTINI BLUD-BKMIA Kartini mempunyai karakteristik yang spesifik yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak yang mencakup kegiatan dalam dan luar gedung. Jenis Pelayanan yang dilakukan di BLUDBKMIA Kartini adalah: a. Persalinan 24 Jam

49

b. Rawat jalan umum c. Rawat jalan spesialistik d. Kegawatdaruratan e. Pelayanan kesehatan ibu f. Pelayanan kesehatan anak g. Pelayanan rawat inap ibu, anak dan umum h. Pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana i.

Tindakan Perawatan Khusus

j.

Pelayanan homecare

k. Tindakan medis non operatif l.

Tindakan medis operatif ringan

m. Pelayanan penunjang medik untuk diagnosa laboratorium n. Pelayanan kefarmasian o. Pelayanan gizi p. Pelayanan ambulance

Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat ibu dan anak serta bertujuan meningkatkan mutu pelayanan di BLUD-BKMIA Kartini maka disusun kebijakan program layanan unggulan. Dengan layanan unggulan ini diharapkan BLUD-BKMIA kartini akan mampu memberikan layanan yang “lebih” dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan sejenis. Adapun pelayanan unggulan BLUD-BKMIA Kartini meliputi : a. Pelayanan Persalinan PONED-Plus 24 Jam (Konsultan SpOG dan SpA) b. Pelayanan ANC Integrasi-Komprehensif c. Pelayanan screening IVA Sadanis d. Klinik VCT-PMTCT e. MOP f. Homecare baby and mom g. Kelas Ibu dan senam hamil

50

3. Visi, Misi, Filosofi dan Strategi BKMIA Kartini a. Visi: Menjadi Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak yang utama melalui upaya kesehatan terpadu dan bermutu. b. Misi: 1) Meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan anak dengan

menyelenggarakan

pelayanan

kebidanan,

kandungan, kesehatan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat. 2) Memberikan pelayanan, pendidikan, pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi. 3) Membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak. 4) Mengupayakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang paripurna dengan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana. 5) Menjalin kerjasama/koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dalam upaya menyiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani. c. Filosofi Keselamatan dan Kesehatan Ibu dan Anak Diwujudkan dengan Profesionalme dan Kebanggaan dalam Pelayanan d. Strategi : 1) Meningkatkan advokasi dan komunikasi lintas program/lintas sektoral. 2) Menggalang kemitraan. 3) Penguatan manajemen dan infrastruktur.

51

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. 5) Mobilisasi sumber daya.

4. Budaya Blud-BKMIA Kartini a. Eman b. Gaten c. Telaten

5. Struktur Organisasi di BKMIA Kartini Struktur organisasi dan tatakerja BLUD-BKMIA Kartini diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Kelola BLUD-BKMIA Kartini yaitu Peraturan Bupati nomor 90 tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak, dimana pengelola BLUD terdiri dari: 1. Pimpinan BLUD

: dr. Widjajani Sri Muljani

2. Pejabat Keuangan

: Siti Asminatun Jariah, SE

Pejabat keuangan dibantu oleh :  Bendahara Penerimaan : Jauharin Pintam T, Amd.Keb  Bendahara Pengeluaran : Tri Martini, Amd  Bendahara Barang

: Tujiono, Amd.AK

 Pelaksana Akutansi

: Bangkit Nur Cahyati,Amd

3. Pejabat Teknis

: dr. Kusumo Budiharti

Pejabat teknis di bantu organ pelaksana yang terdiri dari : a.

b.

Pelaksana Teknis Medis -

Rawat Jalan

: dr.Kusumo Budiharti

-

Rawat Inap

: dr.Alfiany Fadhila

Pelaksana Teknis Penunjang Medis -

Farmasi

: Nety Nurwati,S.Farm,MSc.Apt

-

Laboratorium

: Tujiono, Amd.AK

-

Gizi

: Siti Fasehah, S.Tr.Gz

52

c.

Pelaksana Teknis Non Medis -

Pendidikan dan Pelatihan : Tri Karsiti, S.ST

-

Kemitraan

: Sri Soegijanti, Amd.Keb Ragil Santoso,AMK

d.

Pelaksana Teknis Penunjang Umum -

e.

Operasional dan pemeliharaan

Tim Pemeriksa Barang

: Nani Rohaeni

: Nurohmah, Amd.Keb Purwandani.S, Amd.Keb

B. Tugas Jabatan Peserta Latsar Tugas jabatan penulis di BKMIA Kartini adalah sebagai perawat ahli pertama yang mempunyai tupoksi sesuai dengan standar profesi yang dijabat sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 25 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan,

pengelolaan

keperawatan

dan

pengabdian

masyarakat. 1. Melakukan pengkajian keperawatan 2. Merumuskan diagnosis keperawatan 3. Merumuskan intervensi keperawatan 4. Melaksanakan implementasi tindakan keperawatan 5. Melakukan evaluasi keperawatan 6. Melakukan dokumentasi keperawatan

pada

53

C. Role Model

Gambar 3.1 Role Model dr. Widjajani Sri Muljani, Kepala BKMIA Kartini Sosok yang penulis jadikan role model adalah Kepala BKMIA Kartini yaitu dr. Widjajani Sri Muljani. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat patut di contoh dari sikap dan perilakunya. Beliau memiliki jiwa kepemimpinan (Akuntabilitas) yang selalu disiplin (Anti Korupsi), tegas dan memiliki wibawa yang disegani banyak orang dan selalu mengedepankan Integritas,

Kejujuran,

Disiplin

serta

Tanggung

jawab

yang

tinggi

(Akuntabilitas). Beliau juga selalu memberi contoh kepada karyawannya untuk selalu melayani sesuai Standar Pelayanan (Etika Publik) dan memberikan pelayanan yang prima (Komitmen Mutu) terhadap masyarakat demi tercapainya kepuasan masyarakat dalam pelayanan di BKMIA Kartini. Penulis berharap dapat mencontoh teladan yang diberikan oleh Kepala BKMIA Kartini yaitu dr. Widjajani Sri Muljani tersebut dan menerapkan hal-hal yang beliau lakukan sesuai dengan kapasitas dan peranan di lingkungan kerja Penulis, yaitu BKMIA Kartini.

54

BAB IV RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. Daftar Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan Keterkaitan Dengan Nilai ANEKA Rencana kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan di BKMIA Kartini sesuai dengan pedoman Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara yaitu ANEKA dan berprinsip pada Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government (WoG). Rancangan kegiatan aktualisasi dan habituasi dibuat berdasarkan identifikasi isu APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak) dan dengan mengukur urgensinya (Urgency), tingkat keseriusan masalah (Serioussness) dan perkembangan isu tersebut jika tidak dipecahkan (Growth), atau yang dikenal dengan analisis USG. Sumber kegiatan berasal dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Tupoksi, surat tugas pimpinan dan inovasi. Dari isu yang telah terpilih melalui analisa APKL dan USG, maka isu tersebut akan di breakdown menjadi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Tupoksi, Perintah Pimpinan maupun Inovasi

yang

diciptakan

untuk

mendukung

pekerjaan

yang

dilaksanakan guna mendapat hasil yang maksimal. Rancangan

kegiatan

aktualisasi

merupakan

operasional pelaksanaan aktualisasi dan habituasi

rencana

yang akan

diterapkan oleh penulis selama 30 hari kerja mulai tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019 di BKMIA Kartini. Rancangan kegiatan aktualisasi disajikan secara rinci sebagai berikut:

54

55

Daftar Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Unit kerja

: BKMIA

Kartini

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Banyumas Identifikasi Isu

: Isu yang ditemukan di lingkungan BKMIA Kartini: 1. Belum optimalnya pelaksanaan discharge planning (perencanaan pulang) pada pasien rawat inap di BKMIA Kartini 2. Rendahnya praktik cuci tangan petugas di BKMIA Kartini sesuai standar WHO 3. Kurang

optimalnya

sisstem

pertukaran

jaga

perawat di BKMIA Kartini 4. Pelaksanaan asuhan keperawatan mandiri belum berjalan optimal 5. Pelayanan gawat darurat masih belum optimal 6. Belum

optimalnya

pendokumentasian

asuhan

keperawatan pasien rawat inap di BKMIA Kartini 7. Belum

optimalnya

upaya

pencegahan

dan

pengendalian infeksi (PPI) di BKMIA Kartini Isu yang diangkat : Belum

optimalnya

upaya

pencegahan

dan

pengendalian infeksi (PPI) di BKMIA Kartini Gagasan

Pemecahan

Isu:

Optimalisasi

upaya

pencegahan

dan

pengendalian infeksi (PPI) di BKMIA Kartini Rencana kegiatan : 1. Mengukur tingkat pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap seluruh pegawai di BKMIA Kartini. 2. Merestrukturisasi

tim

pencegahan

dan

pengendalian infeksi (PPI) 3. Menyempurnakan pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) di BKMIA Kartini

56

4. Menyusun pedoman kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman. 5. Mengadakan sosialisasi tim PPI dan program PPI 6. Mengadakan penyegaran materi mengenai PPI kepada petugas di BKMIA Kartini. 7. Membuat media informasi: kewaspadaan standar: 75 tangan (hand hygiene) mengacu 1) kebersihan pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman. 8. Melakukan pelaksanaan

evaluasi pencegahan

pengetahuan dan

dan

pengendalian

infeksi terhadap seluruh pegawai di BKMIA Kartini.

57

Tabel 4.1 Rancangan Kegiatan Aktualisasi No.

Kegiatan

1.

Mengukur tingkat pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap seluruh pegawai di BKMIA Kartini. Sumber kegiatan: inovasi

Tahapan Kegiatan

1. Melakukan studi literatur/ mencari referensi untuk memperoleh kejelasan materi tentang PPI dan materi dapat dipertanggung jawabkan 2. Berkonsultasi dengan Kepala BKMIA tentang isi pertanyaan dalam angket dan daftar pertanyaan lembar observasi dengan sopan dan santun 3. Menyusun angket mengenai tingkat pengetahuan dan lembar observasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi oleh pegawai di BKMIA Kartini Gagasan didorong oleh adanya keinginan untuk perubahan (inovasi)

Output/ Hasil Kegiatan Terukurnya tingkat pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi pada seluruh pegawai di BKMIA Kartini 1. Materi tentang PPI

2. Berita acara konsultasi

3. Daftar pertanyaan mengenai tingkat pengetahuan dan lembar observasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi oleh pegawai di BKMIA Kartini

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA)

Akuntabilitas: Kejelasan, tanggung jawab

Etika Publik: berkonsultasi sopan dan santun

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Berkontribusi dalam pencapaian Misi BKMIA Kartini yang ke 4 yaitu “Mengupayakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang paripurna dengan profesionalisme sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana”

Kegiatan ini memberikan penguatan nilai di BKMIA yaitu profesionaldan perlindungan diri

Tidak dapat diketahui tingkat pengetahuan dan pelaksanaan PPI sebelum dilaksanakan tindakan aktualisasi sehingga tidak dapat dibandingkat dengan hasil setelah aktualisasi

Nasionalisme: Berkonsultasi/ bermusyawarah Komitmen mutu: inovasi

57

58

No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan 4. Menyebarkan angket kepada seluruh pegawai di BKMIA Kartini sehingga informasi yang ingin digali dapat diketahui oleh semua pegawai secara transparan 5. Melakukan observasi kepada petugas kesehatan untuk mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan cuci tangan, penggunaan APD, etika batuk, dan praktik menyuntik yang aman 6. Membuat tabulasi data dan menyimpulkan hasil secara jujur apa adanya dan penuh tangungjawab

2.

Merestrukturis asi tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) Sumber kegiatan: Penugasan pimpinan

Output/ Hasil Kegiatan 4. Angket yang telah diisi oleh pegawai

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA) Akuntabilitas: Transparan

5. Lembar observasi yang diisi oleh petugas kesehatan

Akuntabilitas: Kejelasan

6. Kesimpulan hasil pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi oleh pegawai di BKMIA Kartini. Terbentuknya struktur baru tim PPI

Anti korupsi: Jujur

1. Berkonsultasi dengan 1. Berita acara Kepala BKMIA Kartini konsultasi mengenai calon anggota tim PPI 2. Mengusulkan nama- 2. Daftar nama nama calon angota tim petugas yang akan secara adil dengan dijadikan anggota mempertimbangkan tim PPI

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Berkontribusi dalam pencapaian Misi BKMIA Kartini yang ke 4 yaitu “Menjalin kerjasama/ koordinasi ibu dan anak dalam upaya menyiapkan penerus yang

Kegiatan ini memberikan penguatan kepada filosofi BKMIA yaitu keselamatan dan kesehatan ibu dan anak diwujudkan dengan profesionalisme dan kebanggan

Tidak ada petugas yang fokus pada upaya pencegahan dan pengendalian infeksi

Akuntabilitas: tanggung jawab

Etika Publik: berkonsultasi

Akuntabilitas: Usul/mengemukaka n pendapa/ Partisipatif

58

59

No.

3.

Kegiatan

Menyempurna kan pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) di BKMIA Kartini Sumber kegiatan: inovasi

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil Kegiatan

kompetensi dan tupoksinya 3. Mengusulkan untuk 3. Adanya SK tim PPI pembuatan SK tim PPI BKMIA Kartini. BKMIA Kartini. 4. Berkoordinasi 4. Berita acara dan (musyawarah) dengan notula koordinasi tim PPI tersebut untuk dengan tim PPI membahas program kerja Adanya pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) terkini untuk digunakan di BKMIA Kartini 1. Melakukan studi literatur/ 1. Adanya sumber mencari referensi materi literatur yang tentang PPI dengan jelas dijadikan rujukan dan dapat dipertanggung penyusunan buku jawabkan PPI 2. Menyusun pedoman 2. Adanya buku pengendalian dan pedoman PPI pencegahan infeksi (PPI) BKMIA Kartini yang akan digunakan di lingkungan BKMIA Kartini. Mencantumkan sumber referensi pada daftar pustaka sebagai bentuk penghargaan terhadap karya orang lain dan menghindari plagiasi. Pedoman disusun dengan inovasi dan berorientasi mutu 3. Berkonsultasi dengan 3. Lembar Kepala BKMIA Kartini pengesahan oleh

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA) Nasionalisme Adil (sila ke 5) Akuntabilitas: partisipatif

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

sehat jasmani dan rohani”

dalam pelayanan

Berkontribusi dalam pencapaian Misi BKMIA Kartini yang ke 2 “Memberikan pelayanan, pendidikan, pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi”

Kegiatan ini memberikan penguatan kepada filosofi BKMIA yaitu keselamatan dan kesehatan ibu dan anak diwujudkan dengan profesionalisme dan kebanggan dalam pelayanan

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Nasionalisme: Musyawarah

Akuntabilitas Jelas, tangungjawab

EtikaPublik: penghargaan terhadap karya orang lain dan menghindari plagiasi. Komitmen Mutu: inovasi, berorientasi mutu

Tidak adanya pedoman yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan PPI

Etika Publik:

59

60

No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan dengan sopan dan santun untuk persetujuan/pengesahan isi buku

4.

Output/ Hasil Kegiatan kepala Kartini

BKMIA

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Berkontribusi dalam pencapaian Misi BKMIA Kartini yang ke 2 “Memberikan pelayanan, pendidikan, pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi”

Kegiatan ini memberikan penguatan kepada filosofi BKMIA yaitu keselamatan dan kesehatan ibu dan anak diwujudkan dengan profesionalisme dan kebanggan dalam pelayanan

Tidak adanya pedoman untuk pelaksanaan kewaspadaan standar yang bisa dijadikan rujukan

Akuntabilitas: Jelas, tanggungjawab Komitmen mutu: Inovasi, berorientasi mutu

60

Menyusun Adanya pedoman pedoman kewaspadaan kewaspadaan standar: standar: 1) 1) kebersihan tangan (hand hygiene) kebersihan tangan (hand mengacu pada hygiene) standar WHO terkini, mengacu pada 2) penggunaan alat standar WHO pelindung diri (APD), terkini, 2) 3) etika batuk dan penggunaan bersin, alat pelindung 4) serta praktik diri (APD), 3) menyuntik yang etika batuk dan aman dengan bersin, 4) serta standar terkini untuk praktik digunakan di BKMIA menyuntik Kartini yang aman. 1. Merujuk pada pedoman 1. Adanya buku PPI BKMIA Kartini dengan pedoman PPI Sumber jelas dan dapat BKMIA Kartini kegiatan: dipertangungjawabkan inovasi 2. Menyusun pedoman 2. Adanya pedoman untuk kewaspadaan kewaspadaan standar: 1) kebersihan standar: 1) tangan (hand hygiene) kebersihan tangan (hand hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) mengacu pada penggunaan alat standar WHO pelindung diri (APD), 3) terkini, 2) etika batuk dan bersin, 4) penggunaan alat serta praktik menyuntik pelindung diri yang aman (APD), 3) etika

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA) Berkonsultasi, sopan dan santun

61

No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil Kegiatan

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Berkontribusi dalam pencapaian Misi BKMIA Kartini yang ke 1 yaitu “Meningkatkande rajat kesehatan perempuan dan anak dengan menyelenggarak an pelayanan kebidanan, kandungan, kesehatan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat”

Kegiatan ini memberikan penguatan kepada filosofi BKMIA yaitu keselamatan dan kesehatan ibu dan anak diwujudkan dengan profesionalisme dan kebanggan dalam pelayanan

Para pegawai tidak mengetahui siapa tim penangungjawab PPI dan program kerjanya

Pedoman disusun dengan inovasi dan berorientasi mutu

5.

Mengadakan sosialisasi tim PPI dan program PPI PPI ke seluruh petugas di BKMIA Kartini Sumber kegiatan: Penugasan pimpinan

batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman 3. Berkonsultasi dengan 3. Lembar Kepala BKMIA Kartini pengesahan oleh secara sopan dan kepala BKMIA santun untuk Kartini persetujuan/ pengesahan isi pedoman kewaspadaan standar Tersosialisasikannya tim PPI yang baru dan program PPI ke seluruh petugas di BKMIA Kartini

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA)

1. Berkoordinasi 1. Berita acara dan (musyawarah) dengan notula koordinasi Kepala BKMIA Kartini dan bagian tata usaha untuk menentukan waktu, tempat dan sumber dana untuk sosialisasi 2. Membuat undangan untuk 2. Adanya undangan pegawai BKMIA Kartini sosialisasi kepada secara transparan pegawai BKMIA Kartini 3. Menyiapkan tempat dan 3. Tersedianya materi sebagai bentuk tempat dan materi tanggungjawab kepada sosialisasi pihak-pihak yang diundang 4. Memperkenalkan anggota 4. Berita acara, daftar tim PPI BKMIA Kartini hadir, notula dan (berkomunikasi)dan foto kegiatan

Etika Publik: Berkonsultasi, sopan dan santun

Nasionalisme: Musyawarah (sila ke 4)

Akuntabilitas: transparan

Akuntabilitas: tanggungjawab

Etika publik: Berkomunikasi

61

62

No.

6.

Kegiatan

Mengadakan penyegaran materi mengenai PPI kepada petugas di BKMIA Kartini. Sumber kegiatan: Inovasi & SKP

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil Kegiatan

program kerjanya secara transparan 5. Membuat dokumentasi 5. Berita acara, daftar kegiatan sebagai bentuk hadir, notula dan pertanggungjawaban foto kegiatan Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan di BKMIA Kartini tentang PPI sesuai dengan standar terkini. 1. Berkoordinasi 1. Berita acara dan (musyawarah) dengan notula koordinasi Kepala BKMIA Kartini dan bagian tata usaha untuk menentukan waktu, tempat dan sumber dana serta narasumber/pemateri untuk kegiatan penyegaran materi mengenai PPI 2. Menghubungi 2. Kesepakatan narasumber/pemateri dengan untuk berkoordinasi narasumber (musyawarah) mengenai kesediaan dan waktu pelaksanaan 3. Membuat undangan resmi 3. Adanya undangan untuk narasumber dan untuk narasumber melakukan kerjasama secara sopan

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA) Akuntabilitas: transparan Akuntabilitas: tanggungjawab

Nasionalisme: Musyawarah (sila ke 4)

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Berkontribusi dalam pencapaian Misi BKMIA Kartini yang ke 2 “Memberikan pelayanan, pendidikan, pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi”

Kegiatan ini memberikan penguatan kepada filosofi BKMIA yaitu keselamatan dan kesehatan ibu dan anak diwujudkan dengan profesionalisme dan kebanggan dalam pelayanan

Defisiensi pengetahuan petugas tentang PPI

Nasionalisme: Musyawarah (sila ke 4)

Nasionalisme: kerjasama (sila 4) Etika publik: Sopan

62

63

No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan 4. Membuat undangan untuk pegawai BKMIA Kartini sebagai bentuk penghormatan dalammeminta kehadirannya 5. Pemaparan materi oleh narasumber untuk memberikan kejelasan kepada audience 6. Mengadakan demonstrasi tindakan kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman. Kegiatan ini merupakan inovasi dalam rangka peningkatan mutu 7. Membuat dokumentasi kegiatan untukpertanggungjawab an

7.

Membuat media informasi: kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand

4. Adanya undangan untuk pegawai BKMIA Kartini

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA) Nasionalisme: penghormatan (sila 2)

5. Materi dari narasumber

Akuntabilitas: Kejelasan

6. Video kegiatan

Komitmen mutu: inovasi peningkatan mutu

7. Berita acara, daftar hadir, notula dan foto kegiatan

Akuntabilitas: tanggungjawaban

Output/ Hasil Kegiatan

Adanya media informasi (pamflet dan leaflet) mengenai kewaspadaan standar; 1) kebersihan tangan (hand hygiene)

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Berkontribusi dalam pencapaian Misi BKMIA Kartini yang ke 2 “Memberikan pelayanan,

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan ini memberikan penguatan nilai di BKMIA yaitu Eman, Gaten dan Telaten

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Informasi yang telah didapatkan dapat dilupakan jika tidak terpapar secara terus menerus

63

64

No.

Kegiatan hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman. Sumber kegiatan: Inovasi & SKP

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil Kegiatan

mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman, yang dapat dilihat setiap saat oleh petugas kesehatan maupun oleh pasien 1. Melakukan studi literatur/ 1. Adanya sumber mencari referensi materi literatur yang tentang kewaspadaan dijadikan rujukan standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Membuat media informasi 2. Leaflet dan inovatif dalam bentuk pamflet: leaflet dan pamflet dalam a. Cuci tangan rangka peningkatan mutu mengacu pada pelayanan standar WHO terkini b. 6 (enam) momen cuci tangan c. Penggunaan alat pelindung diri (APD) d. Etika batuk dan bersin e. Praktik menyuntik yang aman.

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA)

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

pendidikan, pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi

Akuntabilitas: Jelas, tanggungjawab

Komitmen mutu: inovasi mutu

64

65

No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil Kegiatan

3. Berkonsultasi dengan 3. Lembar Kepala BKMIA Kartini persetujuan oleh untuk kepala BKMIA persetujuan/pengesahan Kartini media informasi; leaflet dan pamflet

8.

Melakukan evaluasi pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap seluruh pegawai di BKMIA Kartini. Sumber kegiatan: inovasi

4. Mempublikasikan media 4. Leaflet tersedia di kewaspadaan standar di ruang tunggu lingkungan BKMIA Kartini pasien dan pamflet untuk memberikan terpasang di titikinformasi publik yang titik strategis di berorientasi mutu lingkungan BKMIA dengan cara Kartini menempelkan pamflet di titik-titik strategis di BKMIA Kartini dan menempatkan leaflet di ruang tunggu pasien Adanya hasil pengukuran tingkat pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan infeksi setelah dilakukan serangkaian kegiatan optimalisasi upaya PPI 1. Menyiapkan angket 1. Daftar pertanyaan mengenai tingkat mengenai tingkat pengetahuan dan lembar pengetahuan dan observasi pelaksanaan lembar observasi pencegahan dan pelaksanaan pengendalian infeksi oleh pencegahan dan pegawai di BKMIA pengendalian Kartini. infeksi oleh

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA) Etika Publik: Berkonsultasi

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Nasionalisme: Musyawarah (sila ke 4) Komitmen Mutu orientasi mutu

Akuntabilitas: Transparansi, tanggungjawab

Berkontribusi dalam pencapaian Misi BKMIA Kartini yang ke 3 yaitu “Membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak”.

Kegiatan ini memberikan penguatan nilai di BKMIA yaitu Eman, Gaten dan Telaten.

Tidak dapat dibandingkan antara hasil pengkajian sebelum aktualisasi dan setelah dilakukan aktualisasi

65

66

No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil Kegiatan

Menyampaikan hasil pegawai di BKMIA evaluasi sebagai bentuk Kartini transparansi dan pertanggungjawaban 2. Menyebarkan angket 2. Angket yang telah kepada seluruh pegawai diisi oleh pegawai di BKMIA Kartini sehingga informasi yang ingin digali dapat diketahui oleh semua pegawai secara transparan 3. Melakukan observasi 3. Lembar observasi kepada petugas yang diisioleh kesehatan mengenai peserta pelaksanaan cuci tangan, penggunaan APD, etika batuk, dan praktik menyuntik yang aman. Pengamatan dilakukan secara jujur apa adanya dengan tidak memihak 4. Membuat tabulasi data 4. Kesimpulan hasil dan menyimpulkan hasil pelaksanaan dengan jujur sesuai upaya pencegahan kondisi yang sebenarnya, dan pengendalian tidak memanipulasi infeksi oleh data dan data disajikan pegawai di BKMIA secara transparan Kartini. sehingga kualitas data tetap terjaga

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (ANEKA)

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan

Akuntabilitas: Transparan

Antikorupsi: jujur tidak memihak

Akuntabilitas: Transparan Etika publik: Tidak memanipulasi data Anti korupsi: Jujur Komitmen mutu Orientasi mutu

66

67

B. Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi Rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan disajikan dalam bentuk timeline sebagai mekanise control sebagaimana dalam tabel 4.2. . Tabel 4.2. Timeline Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

No

Kegiatan

Juli III

1.

2.

3.

4.

Mengukur tingkat pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap seluruh pegawai di BKMIA Kartini. Merestrukturisasi tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)

Menyempurnakan pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) di BKMIA Kartini Menyusun pedoman kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman.

IV

JuliAgus tus V-I

Agus tus

Bukti Kegiatan

II 1. Berita acara konsultasi dengan Kepala BKMIA 2. Angket 3. Lembar observasi 4. Kesimpulan hasil tabulasi data 1. Berita acara konsultasi 2. SK tim PPI BKMIA Kartini. 3. Berita acara dan notula koordinasi dengan tim PPI 1. Adanya pedoman PPI BKMIA Kartini yang telah diperbarui 2. Lembar pengesahan oleh kepala BKMIA Kartini 1. Pedoman kewaspadaan standar di BKMIA Kartini 2. Lembar pengesahan oleh kepala BKMIA Kartini

68

No

Kegiatan

Juli III

5.

Mengadakan sosialisasi tim PPI dan program PPI

6.

Mengadakan penyegaran materi mengenai PPI kepada petugas di BKMIA Kartini.

7.

Membuat media informasi: kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman. Melakukan evaluasi pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap seluruh pegawai di BKMIA Kartini.

8.

IV

JuliAgus tus V-I

Keterangan: : Pelaksanaan Kegiatan

Agus tus

Bukti Kegiatan

II 1. Berita acara dan notula koordinasi 2. Undangan sosialisasi 3. Berita acara, daftar hadir, notula dan foto kegiatan 1. Berita acara dan notula koordinasi 2. Undangan sosialisasi 3. Buku pedoman PPI dan pedoman kewaspadaan standar) 4. Berita acara, daftar hadir, notula dan foto kegiatan 1. Leaflet dan pamflet: a. Cuci tangan mengacu pada standar WHO terkini b. 6 (enam) momen cuci tangan c. Penggunaan alat pelindung diri (APD) d. Etika batuk dan bersin e. Praktik menyuntik yang aman. 2. Lembar persetujuan oleh kepala BKMIA Kartini 1. Angket 2. Lembar observasi 3. Kesimpulan hasil tabulasi data

69

C. Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala Kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 16 Agustus 2019 pada institusi tempat kerja. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadinya kendala-kendala yang berisiko menghambat kegiatan yang telah direncanakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan antisipasi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, sehingga dampak yang menghambat kegiatan tersebut dapat diminimalisir. Antisipasi dalam menghadapi kendala-kendala selama aktualisasi dapat dijelaskan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Analisis antisipasi dan strategi menghadapi Kendala No. 1.

2.

3.

Kegiatan Mengukur pengetahuan pelaksanaan pencegahan pengendalian terhadap pegawai di Kartini.

Kendala

tingkat Responden dan tidak memahami dan pertanyaan infeksi dalam angket/ seluruh persepsi BKMIA penulis dengan responden tidak sama Merestrukturisasi tim Nama yang pencegahan dan ditunjuk tidak pengendalian infeksi bersedia (PPI) menjadi anggota tim Menyempurnakan Isi pedoman pedoman belum pengendalian dan representatif pencegahan infeksi (PPI) di BKMIA Kartini

Resiko

Solusi

Hasil pengukuran tidak valid

Penggunaan Bahasa yang mudah dipahami, tidak ambigu dan multitafsir.

Anggota tim kurang atau tidak terbentuk

Selalu menjalin koordinasi dengan pimpinan Memperbany ak literasi dan lakukan revisi

Informasi yang tersampaik an menjadi tidak optimal

70

No.

Kegiatan

4.

Menyusun pedoman kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman. Mengadakan sosialisasi tim PPI dan program PPI

5.

6.

Mengadakan penyegaran materi mengenai PPI kepada petugas di BKMIA Kartini.

7.

Membuat media informasi: kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman.

Kendala Isi pedoman belum representatif

Resiko

Solusi

Informasi yang tersampaik an menjadi tidak optimal

Memperbany ak literasi dan lakukan revisi

Tidak semua Informasi undangan hadir yang disosialisasi kan tidak tersampaik an keseluruh pegawai Tidak semua Materi yang undangan hadir disampaika n tidak diterima oleh semua pegawai Media kurang Petugas menarik enggan membaca informasi yang ada pada media informasi tersebut

Resume hasil kegiatan dibagikan di grup media sosial pegawai

Materi dibagikan di setiap ruang pegawai

Bekerjasama dengan desainer grafis untuk pembuatan medianya

71

No. 8.

Kegiatan

Kendala

Melakukan evaluasi Responden pengetahuan dan tidak pelaksanaan memahami pencegahan dan pertanyaan pengendalian infeksi dalam angket/ terhadap seluruh persepsi pegawai di BKMIA penulis dengan Kartini. responden tidak sama

Resiko

Solusi

Hasil pengukuran tidak valid

Penggunaan Bahasa yang mudah dipahami, tidak ambigu dan multitafsir.

72

BAB V PENUTUP

A. Pentingnya Rancagan Aktualisasi Dibuat Perawat sebagai bagian dari tim kesehatan di BKMIA Kartini yang merupakan garda terdepan yang harus mampu memberikan pelayanan prima terhadap pasien. Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas

pelayanan

kesehatan.

Pelaksanaan

Pencegahan

dan

Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. Komponen utama yang penting untuk dilaksanakan dalam kewaspadaan standar di BKMIA Kartini yaitu kebersihan tangan, pemakaian alat pelindung diri (APD), penerapan etika batuk dan bersin, serta praktik menyuntik dan aman. Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di BKMIA Kartini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Mengukur tingkat pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap seluruh pegawai di BKMIA Kartini. 2. Merestrukturisasi tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 3. Menyempurnakan pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) di BKMIA Kartini 4. Menyusun pedoman kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand

hygiene)

mengacu

pada

standar

WHO

terkini,

2)

penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman. 5. Mengadakan sosialisasi tim PPI dan program PPI

72

73

6. Mengadakan penyegaran materi mengenai PPI kepada petugas di BKMIA Kartini. 7. Membuat media informasi: kewaspadaan standar: 1) kebersihan tangan (hand hygiene) mengacu pada standar WHO terkini, 2) penggunaan alat pelindung diri (APD), 3) etika batuk dan bersin, 4) serta praktik menyuntik yang aman. 8. Melakukan evaluasi pengetahuan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap seluruh pegawai di BKMIA Kartini.

B. Dampak Apabila Rancangan Aktualisasi Tidak Dilaksanakan Dampak apabila program pengendalian infeksi di BKMIA Kartini tidak optimal, maka akan menyebabkan: 1. Tidak terpenuhinya visi BKMIA Kartini untuk menjadi balai kesehatan ibu dan anak yang perama dan terbaik melalui upaya kesehatan terpadu dan bermutu. 2. Resiko terjadinya infeki nososomial lebih tinggi. 3. Keselamatan pasien dan pegawai di BKMIA Kartini kurang terjamin dan terlindungi. 4. Menurunnya mutu pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pasien dan keluarga pasien. 5. Tidak terciptanya budaya mutu dalam aspek keamanan pelayanan

74

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. LAN & BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Government, Penerbit LAN Lembaga Administrasi Negara. 2015. Akuntabilitas. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Kesiapsiagaan Bela Negara. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan II. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Nasionalisme. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Etika Publik. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2017. Komitmen Mutu. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Anti Korupsi. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan II. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2017. Pelayanan Publik. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan II. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Whole of Goverment. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon

75

Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan II. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen ASN. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan II. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi Mohamad Mustari, 2011, PRESSindo.

Nilai Karakter.

Yogyakarta: LaksBang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2014. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan Menteri Kesehatan RI No 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Permenpan Nomor 25 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya

76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri Nama

: Kastuti Endang Trirahayu

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat, tanggal lahir

: Banyumas, 01 Juli 1986

Kewarganegaraan

: Indonesia

Status Perkawinan

: Menikah

Tinggi, berat badan

: 160 cm, 55 kg

Kesehatan

: Baik

Agama

: Islam

Alamat Lengkap

: Perum. Tiara Permai 1 Blok E No.2 Karangrau Sokaraja Banyumas 53181

Telepon / HP

: 0812134919999

E-mail

: [email protected]

77

B. Riwayat Pendidikan 1991 – 1997

SD Negeri 3 Karangsembung

1997 – 2000

SLTP Negeri 1 Sumpiuh

2000– 2003

SMU Negeri 2 Purwokerto

2003 – 2006

Politeknik Kesehatan Semarang, Prodi Keperawatan Semarang Universitas Diponegoro, Fakultas

2007-2009

Kedokteran, Program Studi Ilmu Keperawatan

2009-2010

Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran, Program Profesi Ners