Ringkasan Buku Hukum Acara Pidana

1

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

2

RINGKASAN BUKU (Hukum Acara Pidana.)

Judul Buku Penulis Penerbit

: HUKUM ACARA PIDANA. SURAT RESMI ADVOKAT DI PENGADILAN. Pra peradilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. : Dr. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M. : PAPAS SINAR SINANTI. Cetakan pertama, 2013.




Dua model dalam Sistem Peradian Pidana (Teori yang dikembangkan oleh Michael King & Herbert L Packer: 1. DUE PROCES OF LAW MODEL. Titik beratnya terletak pada proses berjalannya hukum acara, yaitu apakah syarat-syarat formil dari setiap tahapan hukum acara seperti surat-surat telah dipenuhi secara sebagaimana semestinya atau tidak. Dalam Due Process tahap menerapan dan pemeriksaan upaya paksa, penangkapan, penggeledahan dan penahanan mendapat perhatian yang besar. 2. CRIMINAL CONTROL MODEL. Penekannya terletak pada prinsip-psinsip penting dibalik setiap deilk / kejahatan dan pada pelaku deilk.




Sepuluh asas hukum dalam KUHAP, yakni: 1. Asas EQUALITY BEFORE THE LAW. Setara di depan hukum. 2. Asas LEGALITAS dalam penerapan upaya paksa yang mensyaratkan harus ada SURAT PERINTAH yang SAH dalam proses penerapan upaya paksa yang meiputi: PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, dan PENYITAAN. 3. Asas PRADUGA TIDAK BERSALAH. 4. Asas REMEDY and REHABILITATION. Bahwa seseorang yang diproses secara keliru dan dalam Sistem peradian pidana harus mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi yang setimpal atas kerugiannya. 5. Asas FAIR IMPERSONAL and OBJECTIVE. Proses peradilan perkara harus dilakukan dengan cepat dan efekif, sederhana dan berbiaya ringan. Peradilan yang jujur dan tidak memihak juga harus diterapkan secara konsekuen dan konsisten di semua tingkatan peradilan. 6. Asas LEGAL ASSITANCE. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum disemua tingkatan peradilan. 7. Asas MIRANDA RULE. Bahwa setiap orang berhak mengetahui apa delik yang disangkakan dan didakwakan padanya dan oleh karena itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. 8. Asas PRESENTASI. Bahwa Pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa. 9. Asas KETERBUKAAN. Bahwa Sidang pengadilan pemeriksaan perkaara adalah terbuka untuk umum.




APARATUR PENEGAK HUKUM dalam proses Peradilan Pidana: 1. PENYELIDIK. 2. PENYIDIK. POLISI, JAKSA, PPNS, KPK, TNI AL & PENYIDIK BNN.

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

3 JAKSA PENELITI PERKARA

3.

JAKSA.

4. 5. 6.

ADVOKAT. HAKIM. LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

JAKSA PENUNTUT UMUM




TAHAPAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA; PENYELIDIKAN

PRA PENUNTUTAN

PENUNTUTAN

PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

PENJATUHAN PUTUSAN

Pada tahap PRA AJUDIKASI ini yang berperan adalah PENYIDIK yang terdiri dari PENYIDIK POLISI dan PPNS, dan JAKSA PENELITI. PENYIDIK POLISI membuat BAP dan melimpahkannya ke KE KEJAKSAAN. BAP diperiksa oleh JAKSA PENELITI. Dalam waktu 7 hari BAP yang telah lengkap harus diserahkan kepada JAKSA PENUNTUT UMUM. Jika belum dikembalikan ke PENYIDIK, 14 hari setelah disampaikan BAP harus sudah dikembalikan kembali ke JAKSA

Tahap AJUDIKASI dimulai dengan dilakukannya PENUNTUTAN oleh JAKSA PENUNTUT UMUM. Kemudian digelar SIDANG PERTAMA dimana surat dakwaan dibacakan JPU. Terdakwa dapat mengajukan EKSEPSI atas dakwaan karena: 1. Kompetensi Pengadilan. 2. Aspek formil surat dakwaan seperti identitas terdakwa serta alasan dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap menjelaskan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Setelah itu REPLIK dari JPU, ditanggapi dengan DUPLIK dari terdakwa, kemudian SIDANG PEMBUKTIAN, setelah itu JPU mengajukan TUNTUTAN (Rekuisitor) yang oleh TERDAKWA dapat ditanggapi dengan PLEDOI. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai MAJELIS HAKIM kemudian membuat PUTUSAN (Vonis).

UPAYA HUKUM

PELAKSANAAN PUTUSAN

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013




4 UPAYA PAKSA, merupakan suatu perbuatan Penyidik, atau Penuntut Umum, atauHakim yang sifatnya memaksa untuk dilakukan guna mengumpulkan keterangan dan alat bukti dalam perkara Pidana, yang meliputi.

PENANGKAPAN PENANGKAPAN Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan. SYARAT PENANGKAPAN adalah ADANYA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK MENDUGA BAHWA SESEORANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA yang berupa LAPORAN POLISI dan 1 ALAT BUKTI YANG SAH (Pasal 1 butir 14 KUHAP jo PERATURAN KAPOLRI No. 14 Tahun 2012.)

Penangkapan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu satu hari / 24jam (Pasal 19 ayat 1 KUHAP). PEJABAT YANG BERWENANG melakukan penangkapan adalah: 1. PENYELIDIK atas perintah Penyidik (Pasal 16 ayat 1 KUHAP). 2. PENYIDIK (Pasal 16 ayat 2 KUHAP). 3. PENYIDIK PEMBANTU (Pasal 16 ayat 2 KUHAP).

Menurut Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHAP MASA PENAHANAN untuk KEPENTINGAN PENYIDIKAN meliputi: 1. 20 Hari oleh PENYIDIK. 2. PERPANJANGAN 20 Hari oleh JAKSA PENUNTUT UMUM. PENGECUALIAN ketentuan diatas menurut Pasal 29 ayat 2 & 3 KUHAP meliputi: 1. 30 Hari oleh KETUA PN. 2. PERPANJANGAN untuk 30 Hari lagi oleh KETUA PN. TOTAL masa PENAHANAN adalah 120 Hari.

MASA PENAHANAN untuk KEPENTINGAN PENUNTUTAN menurut Pasal 25 KUHAP meliputi: 1. 20 Hari oleh PENUNTUT UMUM. 2. PERPANJANGAN 20 hari oleh KETUA PN. PENGECUALIAN menuerut Pasal 29 ayat 2 & 3 KUHAP meliputi: 1. 30 Hari oleh KETUA PN. 2. PERPANJANGAN 30 Hari oleh KETUA PN. TOTAL masa PENAHANAN adalah 110 Hari.

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

5

PENAHANAN PENAHANAN berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh PENYIDIK, atau PENUNTUT, atau HAKIM dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penahan meliputi PENAHANAN dan PENAHANAN LANJUTAN. Adapun syaratsyarat untuk dapat dilakukannya penahanan adalah: 1. SYARAT MATERIL / NESESITAS: Penahanan dilakukan apabila berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal timbul kekuatiran atau keadaan yang menimbulkan mengkuatirkan atau keadaan yang menimbulkan kekuatiran yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilamngkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP) 2. SYARAT FORMIL: Penahanan dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan padanya, serta menyebutkan tempatnya dimana dia akan ditahan (Pasal 21 ayat 2 KUHAP)

Menurut Pasal 26 KUHAP MASA PENAHANAN untuk KEPENTINGAN PEMERIKSAAN di SIDANG PENGADILAN meliputi: 1. 30 Hari oleh HAKIM PN yang mengadili perkara. 2. PERPANJANGAN 60 Hari oleh KETUA PN. PENGECUALIAN. ketentuan diatas menurut Pasal 29 ayat 2 & 3 KUHAP meliputi: 1. 30 Hari oleh KETUA PN. 2. PERPANJANGAN untuk 30 Hari oleh KETUA PT. TOTAL masa PENAHANAN adalah 150 Hari.

Menurut Pasal 27 KUHAP MASA PENAHANAN untuk KEPENTINGAN BANDING meliputi: 1. 30 Hari oleh HAKIM PT yang mengadili perkara. 2. PERPANJANGAN 60 Hari oleh KETUA PT. PENGECUALIAN. ketentuan diatas menurut Pasal 29 ayat 2 & 3 KUHAP meliputi: 1. 30 Hari oleh KETUA MA. 2. PERPANJANGAN untuk 30 Hari oleh KETUA MA. TOTAL masa PENAHANAN adalah 150 Hari.

Menurut Pasal 28 KUHAP MASA PENAHANAN untuk KEPENTINGAN KASASI meliputi: 1. 50 Hari oleh HAKIM MA yang mengadili perkara. 2. PERPANJANGAN 60 Hari oleh KETUA MA. PENGECUALIAN ketentuan diatas menurut Pasal 29 ayat 2 & 3 KUHAP meliputi: 1. 30 Hari oleh KETUA MA. 2. PERPANJANGAN untuk 30 Hari oleh KETUA MA. TOTAL masa PENAHANAN adalah 170 Hari.

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

6

Menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP PENGGELEDAHAN RUMAH ialah Tindakan Penyidik memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan Pemeriksaan, dan/ Penyitaan, dan/ Penangkapan. Menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP PENGGELEDAHAN BADAN ialah Tindakan untuk mengadakan pemeriksaan badan, dan/ pakaian Tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

PENGGELEDAHAN Macam PENGGELEDAHAN menurut KUHAP: 1. PENGGELEDAHAN RUMAH. 2. PENGGELEDAHAN BADAN / PAKAIAN.

Pasal 33 KUHAP, PENGGELEDAHAN dilakukan oleh PENYIDIK menurut cara yang ditentukan UU, yakni: 1. Mendapatkan Ijin dari ketua PN setempat. 2. Disaksikan oleh 2 saksi dalam hal pemilik atau penghuni menyetujui. 3. Disaksikan oleh 2 orang saksi dan kepala desa atau kepala lingkungan setempat dalam hal penghuni atau pemilik menolak. 4. Dalam tempo 2 hari harus sudah dibuat BA penggeledahan dan salinannya disampaikan kepada ybs. PENGECUALIANNYA menurut Pasal 34 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal yang SANGAT PERLU DAN MENDESAK, maka penggeledahan dapat dilakukan: 1. Pada halaman rumah tersangka tinggal, berdiam dan atau berada diatasnya. 2. Pada setiap tempat lain dimana tersangka bertempat tingggal, berdiam atau ada. 3. Ditempat delik dilakukan atau bekasnya. 4. Ditempat pennginapan atau tempat umum lainnya. Pasal 35 KUHAP menyebutkan bahwa selain itu, KECUALI TERTANGKAP, TANGAN TIDAK PERKENANKAN MEMASUKI: 1. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR/DPRD. 2. Tempat dimana sedang berangsung ibadah / upacara keagamaan. 3. Ruang diimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

7

Adapun benda-benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 ayat 1 KUHAP adalah: 1. Benda atau taghihan tersangka / terdakwa yang seluruhnya / sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau hasil dari tindak pidana. 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, atau untuk mempersiapkannya. 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana. 4. Benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

PENYITAAN & Tindakan lain. Terkadang suatu penyitaan diikutii dengan Penyitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP menyebutkan PENYITAAN adalah Serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih, dan/ menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam PENYIDIKAN, PENUNTUTAN dan PERADILAN.

Adapun benda-benda lain yang dapat disita, adalah: 1. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara Perdata atau Pailit (Pasal 39 ayat 2 KUHAP). 2. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban merahasaiakannya menurut UU atas ijin Ketua PN setempat kecuali ditentukan lain (Pasal 43 KUHAP jo Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.)

Dalam Praktek peradilan apabila tidak dilakukan penangkapan atau penahanan maka sebagai penggantinya adalah wajib lapor (Pasal 7 ayat 1 butir j KUHAP).

PRAPERADILAN Berdasarkan Pasal 77 jo 85 jo 95 KUHAP Praperadilan adalah persidangan untuk memeriksa: 1. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau Penghentian penuntutan. 2. Ganti kerugian, dan/ Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan. 3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti. 4. Tuntutan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang telah diterapkan padanya

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

8


PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN

PENUNTUTAN Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Kejaksaa mengenai Surat pelimpahan perkara disertai dengan surat dakwaan dan berkas BAP perkara. Fungsi daripada surat dakwaan: 1. Bagi HAKIM, dasar dalam memeriksa perkara. 2. Bagi JAKSA PENUNTUT UMUM, dasar pembuktian delik dan penuntutan. 3. Bagi ADVOKAT, dasar melakukan pembelaan. BENTUK-BENTUK surat Dakwaan: 1. Surat DAKWAAN TUNGGAL. 2. Surat DAKWAAN ALTERNATIF. 3. Surat DAKWAAN SUBSIDAIR. 4. Surat DAKWAAN KUMULATIF. 5. Surat DAKWAAN KOMBINASI. UNSUR-UNSUR dalam Surat Dakwaan. 1. Unsur FORMIL, merupakan uraian lengkap identitas terdakwa. Jika tidak dipenuhi maka dakwaan dapat dibatalkan. 2. Unsur MATERIL, merupakan uraian lengkap mengenai delik yang didakwakan yang meliputi peristiwanya, tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana. jika tidak dipenuhi menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Secara materil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil jika telah memberi gambaran secara jelas dan utuh tentang: 1. Tindak pidana yang dilakukan. 2. Pelaku tindak pidana tersebut. 3. Dimana tindak pidana itu dilakukan. 4. Bagaimana tindak pidana diakukan. 5. Akibat apa yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut (Delik Materil). 6. Unsur-unsur yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. 7. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

EKSEPSI Surat KEBERATAN disebut juga EKSEPSI. Eksepsi diajukan oleh Terdakwa. Beberapa BENTUK EKSEPSI: 1. EKSEPSI KEWENANGAN. Meliputi KEWENANGAN RELATIF dan KEWENANGAN ABSOLUT (Pasal 143 ayat 2 butir b, 148 ayat 1, 150, 151 ayat 1 KUHAP). 2. EKSEPSI SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena syarat FORMIL sebagaimana Pasal 143 ayat 2 butir a KUHAP. 3. EKSEPSI SURAT DAKWAAN KABUR (Obscurum Libellum). Surat Dakwaan kabur jika: a. Perbuatan yang dirumuskan bukan merupaan tindak pidana (Pasal 143 ayat 2 KUHAP). b. Faktanya bukan merupakan perbuatan terdakwa (Eror in persona). c. Ne bis in idem (Pasal 76 KUHAP). d. Daluarsa (Pasal 74 KUHAP).

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

9

PLEDOI PLEDOI adalah hak yang berisi tanggapan atau sanggahan atas Rekuisitor (Tuntutan) Jaksa Penuntut Umum. Substansi sebuah pledoi harus memuat atau menggambarkan hal-hal sebagai berikut: 1. FAKTA PERSIDANGAN, yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, dan/ barang bukti yang diajukan selama persidangan pembuktian. Fakta-fakta dimaksud dibedakan dalam 2 jenis, yaitu: a. Fakta yang hanya bersifat DESKRIPTIF, artinya apa yang diterangkan begitu saja oleh saksi dicatat apa adanya. b. Fakta yang bersifat PRESKRIPTIF, artinya keterangan dari alat bukti, dan/ barang bukti yang telah diuji keabsahannya dan kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian sehingga sifatnya mengikat, dalam praktek disebut juga sebagai FAKTA HUKUM. 2. Apakah sungguh-sungguh benar bahwa FAKTA-FAKTA HUKUM itu kesemuanya TELAH MEMENUHI UNSUR DELIK sebagaimana didakwakan diawal persidangan. 3. Apakah ada / tidak ada faktor-faktor sebagai DASAR YANG MENGHILANGKAN SIFAT PIDANA. Faktor-faktor yang dapat menghilangkan sifat pidana pada sebuah perbuatan didasarkan pada 2 dasar: a. Dasar PEMAAF. b. Dasar PEMBENAR. 4. Apakah ada / tidak ada faktor-faktor yang MERINGANKAN (Klemensi). STRUKTUR PLEDOI terdiri dari: 1. PENDAHULUAN. 2. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN. 3. ANALISA YURIDIS. 4. PENUTUP.

REPLIK & DUPLIK

PUTUSAN HUKUM Hakim yang mengadili perkara memutuskan berdasarkan KEYAKINANNYA dan ALAT-ALAT BUKTI. Antara alatalat bukti dan keyakinan harus memiliki hubungan sebab akibat. Putusan / Vonis hakim dapt berupa: 1. Putusan BEBAS. 2. Putusan LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. 3. Putusan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapt diterima. 4. Putusan Penerapan pidana yang lain atau yang lebih ringan. 5. ___Dsb.

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013




10 UPAYA HUKUM. Upaya hukum ditempuh apabila tidak setuju dengan putusan pengadilan sebelumnyna apakah tentang pertimbangannya atau mengenaiamarnya maka dapat diperiksa kembali perkaranya. Suatu upaya hukum lebih merupakan argumentasi melalui dokumentasi beras yang disebut dengan memori daripada perdebatan secara verbal. Adapun Peradilaan yang berkompetensi memeriksa perkara yang bersumber dari upaya hukum adalah; 1. PENGADILAN TINGGI (PT). Pegadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulangan di tingkat banding terhadap semua aspek perkara yang telah diputus di PN. PN disebut juga Pengadilan JUDEX FACTIE. 2. MAHKAMAH AGUNG (MA). Pada prinsipnya MA disebut jjuga JUDEX JURIST oleh karena lingkup kewenangan MA lebih pada pemeriksaan soal hukum. Namun terbuka kemungkinan juga dimana MA dapat menjadi JUDEX FACTIE yaitu ketika dalam putusannya MA menyatakan MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE dan MENGADILI SENDIRI PERKARANYA. Pasal 253 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa jika dianggap perlu MA dapat mendenngar sendiri keterangan terdakwa, saksi dan penuntut umum. MA dalam menjalankan kewenangannya sebagai judex factie terbatas hanya dalam hal: a. Tentang penerapan hukumnya. b. Cara mengadili yang meliputi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peratutan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. (vide: UU No. 5 Tahun 2004). c. Judex Factie tidak berwenang telah melampaui batas wewenang. BENTUK-BENTUK UPAYA HUKUM: BANDING. Upaya hukum banding mulai diperhitungkan pada hari berikutnya hingga waktu 7 hari berikutnya sejak putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan (Pasal 233 ayat 2 KUHAP). Memori / kontra memori Banding tidak merupakan keharusan. Upaya hukum BANDING tidak dapat dilakukan TERHADAP: 1. PUTUSAN BEBAS. 2. PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum. 3. Dalam hal PUTUSAN CEPAT.

1. UPAYA HUKUM BIASA

Terhadap ketiga jenis putusan yang tidak dapat dibanding tersebut berdasarkan Pasal 67 KUHAP seketika harus dianggap telah berkekauatan hukum tetap. Oleh karena itu, upaya hukum yang tersedia menurut Pasal 259 KUHAP adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Agung yaitu Kasasi demi kepentingan hukum. Dalam Pasal 259 ayat 2 KUHAP dengan tegas disebutkan bahwa kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

KASASI. Waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari (Pasal 245 ayat 1 KUHAP). Memori / kontra memori kasasi merupakan suatu kewajiban, dan diserahkan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permoohonan kasasi (Pasal 248 ayat 1 KUHAP). Apabila tidak punya advokat dan tidak mengerti hukum, maka dapat dibantu oleh panitera. Terhdap putusan bebas, tidak dapat dimintakan kasasi.

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

11 Upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI dilakaukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. PK adalah hak hukum bagi terpidana dan ahli warisnya. PK tidak dibatasi oleh jangka waktu (Pasal 264 ayat 3 KUHAP).

2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

PK diajukan secara TERTULIS dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Ada KEADAAN BARU atau FAKTA BARU (Novum) yang mana jika keadaan tersebut diketahui waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan lain. 2. Apabila dalam putusannya terdapat penyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi fakta, hal atau keadaaan sebagai dasar putusan dan alasan putusan yang dinyatakan ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. 3. Apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim, atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat 2 KUHAP).

KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

ERICH TINGGI, S.H JUNE 2013

Filename: ringkasan buku HUKUM ACARA PIDANA Directory: D:\ringkasan BUKU Template: C:\Users\erich tinggi\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm Title: ringkasan buku HUKUM ACARA PIDANA. Surat resmi Advokat di Pengadilan. PRAPERADILAN, EKSEPSI, PLEDOI, DUPLIK, MEMORI BANDING, KASASI & PENINJAUAN KEMBALI. Subject: Author: ERICH TINGGI, S.H. Keywords: Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M, Erich Tinggi, S.H. Comments: Creation Date: 30/05/2013 17:08:00 Change Number: 51 Last Saved On: 05/06/2013 15:57:00 Last Saved By: Erich Tinggi, S.H. Total Editing Time: 1.958 Minutes Last Printed On: 05/06/2013 15:57:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 11 Number of Words: 2.747 (approx.) Number of Characters: 15.662 (approx.)