Ringkasan Uu Perlindungan Konsumen

TUGAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Konsumen Dosen Pengampu: Laily Rahmah S.Psi, M.Si, Psi

Disusun Oleh : Nabila Graha Salsabila 30701301337 / C

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2015

1. Pengertian Konsumen Pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Lebih lanjut, di ilmu ekonomi ada dua jenis konumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir. 2. Asas dan Tujuan Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Lebih lanjut, di ilmu ekonomi ada dua jenis konumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir. Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UU PK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UU PK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah: -

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi

-

diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari

-

akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut

-

hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian

-

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

-

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU PK adalah: -

Asas manfaat Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya. -

Asas keadilan Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UU PK yang mengatur mengenai hak

dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. -

Asas keseimbangan Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta

pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi. -

Asas keamanan dan keselamatan konsumen Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan

keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. -

Asas kepastian hukum Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen diberikan suatu bimbingan mengenai suatu produk sehingga membuat konsumen tidak cemas dalam memilah suatu produk, serta konsumen diberlakukan adil dan mendapat jaminan. Secara psikologis, konsumen yang baik adalah dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan prosedur yang sesuai serta bersikap sesuai

dengan aturan dan norma dalam

berperilaku atas penggunaan suatu produk. a. Hak Konsumen. Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika diketahui adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan dapat menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi

konsumen (bab VII), bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya (bab IX, X, dan XI). b. Kewajiban Konsumen. Kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah: 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 3. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati; 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah: a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Membantu pelaku usaha secara mental dalam menciptakan suatu barang/jasa yang baik serta menghindari dari perilaku negatif dari para konsumen yang bukan kesalahan dari produsen. Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah: 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Ketika pelaku usaha memberikan perlakuan yang baik terhadap konsumen baik dalam melayani ataupun memberikan informasi kepada konsumen, maka secara psikologis akan lebih mampu menarik minat para konsumen, karena konsumen lebih merasa tidak dirugikan dikarenakan adanya jaminan dan kompenasasi atau suatu produk. 5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PK, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal ini mendorong para pelaku usaha untuk memperoduksi suatu barang/jasa yang baik lengkap secara kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga tidak merugikan jika digunakan oleh para konsumen. Pasal 9 membahas mengenai perlindungan dari suatu barang/jasa yang ditawarkan, dipromosikan, serta diiklankan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi suatu barang/jasa. Sehingga membuat para pelaku usaha harus lebih kreatif dan menghilangkan hal-hal negatif dalam menawarkan produk barang/jasa yang dihasilkan. Jika para konsumen mendapatkan suatu produk yang mejanjikan atas promosi yang ada, konsumen akan merasa puas. Namun ketika mengetahui promosi itu tidak benar maka akan membuat para konsumen kecewa dan tidak ingin mencari produk yang dihasilkan suatu produsen yang sama lagi. Pasal 10 menuntut pelaku usaha untuk mempromosikan suatu barang/jasanya secara benar dan sesuai. Setiap orang atau semua konsumen tertarik pada tawaran obral dan lelang, dikarenakan barang/jasa yang dijualkan berharga cukup murah dengan harapan barang/jasa yang diperdagangkan pun masih dalam kondisi yang baik. Sehingga ketika mereka mendapatkan hal negatif dari suatu barang/jasa, tidak menutup kemungkinan membuat para konsumen tidak berminat pada hal yang diperjualkan karena merugiakan para konsumen. Promosi dalam jumlah dan dalam waktu tertentu membuat para konsumen berdatangan untuk mengetahui suatu barang/jasa yang ditawarkan, namun jika waktu yang ditentukan ternyata tidak sesuai membuat para konsumen tidak ingin lagi mengikuti promosi atau penawaran tersebut. 6. Klausula Baku Dalam Perjanjian Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.

7. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Pasal 31 – 43) a. Fungsi BPKN adalah “memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia”. b. Berkedudukan di Ibu Kota RI dan bertanggungjawab kepada Presiden, bila diperlukan dibentuk perwakilan di propinsi. c. BPKN terdiri dari ketua/wakil ketua merangkap anggota dan minimum 15 atau maximum 25 anggota, berasal dari unsur-unsur pemerintah, pelaku usaha, LPKSM, Akademisi dan tenaga ahli. d. Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR-RI. e. BPKN diangkat dan dilantik pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2004 Terciptanya hubungan yang sehat antara konsumen dan pembeli adalah salah satu aspek penting dalam dunia pemasaran. Para pelaku usaha akan dengan mudah memberi informasi atau mengenalkan suatu produk jika hubungannya dengan konsumen terjalin secara sehat. Dan konsumen akan mudah menerima informasi dari produsen yang mampu menjalin hubungan yang baik pada konsumennya. Pengembangan lembaga perlindungan konsumen sejalan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya insani dan penelitian dibidang perlindungan konsumen. Meningkatnya kualitas SDM dan semakin banyaknya penelitian yang berkualitas mengenai perlindungan konsumen akan semakin memperluas dan memproses wawasan masyarakat bukan hanya mengenai perlindungan konsumen tetapi juga akan hak dan kewajiban setiap elemennya. 8. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM, Pasal 44) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat dan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugasnya yaitu menyebarkan informasi, memberikan nasihat kepada konsumen, bekerja sama dengan instansi terkait, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Pengawasan adalah hal yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjamin bahwa produk/jasa yang siap konsumsi benar-benar layak dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi pengkonumsinya.

9. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 49-58) BPSK dibentuk sebagai tempat penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (pasal 49). Anggota-anggotanya terdiri dari 3 unsur pemerintah, 3 unsur pelaku usaha, 3 unsur konsumen. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK dan sekretariat BPSK ditetapkan oleh menteri. 10. Sanksi Yaitu sanksi ekonomi yang diberlakukan karena alasan-alasan non-politik, biasanya sebagai bagian dari suatu pertikaian perdagangan, atau semata-mata karena alasan ekonomi. Lazimnya melibatkan pengenaan tarif khusus atau langkah-langkah serupa, dan bukan larangan total. BPSK berwenang jatuhkan sanksi administratif. Pada pelanggar pasal 19(2) dan (3), 20, 25 dan 26 berupa ganti rugi maksimum sebesar 200 juta rupiah (pasal 60). Tuntutan pidana dapat ditujukan pada pelaku usaha dan/atau pengurusnya (pasal 61). Pelaku usaha pelanggar terdapat pada pasal 8, 9, 10, 13 (2), 15, 17(1) a, b, c, (2) dan 18, dipidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebesar 2 milyar rupiah (pasal 62 (1)). Pelanggar pasal 11, 12, 13(1), 14, 16, 17(1)d, f, dipidana maksimal 2 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah (pasal 62(2)). Penyebab luka berat, cacat tetap atau mati, diberlakukan hukum pidana berlaku yang terdapat pada pasal 62 (3). Hukuman tambahan dapat berupa: a. Perampasan barang tertentu, b. Umumkan putusan hakim, c. Bayar ganti rugi, d. Perintah hentikan penyebab kerugian konsumen, e. Penarikan barang, f. Pencabutan izin usaha (pasal 63) 11. Ketentuan Peralihan Semua ketentuan perundang-undandan yang telah berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dan/atau tidak bertentangan dengan UUPK.

12. Ketentuan Penutup UU perlindungan konsumen berlaku 1(satu) tahun sejak diundangkan. Jangka waktu setahun adalah untuk proses sosialisasi UU, kesiapan semua pihak terkait, pembentukan lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UUPK.