Sifat Hukum Ketenagakerjaan

  • Uploaded by: Tain Ghendud X Trimnes
  • 0
  • 0
  • August 2022
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Sifat Hukum Ketenagakerjaan as PDF for free.

More details

  • Words: 379
  • Pages: 2
Loading documents preview...
SIFAT HUKUM KETENAGAKERJAAN Sifat Hukum Ketenagakerjaan secara umum ada dua yaitu: a. Hukum yang bersifat mengatur dan b. Hukum yang bersifat memaksa a. Sifat Hukum Perburuhan sebagai Hukum Mengatur (Regeld) Ciri utama dari Hukum Perburuhan/ketenagakerjaan yang sifatnya mengatur ditandai dengan adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa, dengan kata lain boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian (perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama). Sifat Hukum mengatur disebut juga bersifat fakultatif (regelendrecht/aanvullendrecht) yang artinya hukum yang mengatur/melengkapi, sebagai Contoh aturan ketenagakerjaan/perburuhan yang bersifat mengatur/fakultatif adalah: • Pasal 51 ayat (1) Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai pembuatan penjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis. Dikategorikan sebagai Pasal yang sifatnya mengatur oleh karena tidak harus/wajib perjanjian kerja itu dalam bentuk tertulis dapat juga lisan, tidak ada sanksi bagi mereka yang membuat perjanjian secara lisan sehingga perjanjian kerja dalam bentuk tertulis bukanlah hal yang imperative/memaksa; • Pasal 60 ayat (1) Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini juga bersifat mengatur oleh karena pengusaha bebas untuk menjalankan masa percobaan atau tidak ketika melakukan hubungan kerja waktu tidak tertentu/permanen. • Pasal 10 ayat(1) Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Merupakan ketentuan hukum mengatur oleh karena ketentuan ini dapat dijalankan (merupakan hak) dan dapat pula tidak dilaksanakan oleh pengusaha. • Buku III Titel 7A Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Buku II Titel 4 Kitab Undang‐Undang Hukum Dagang (KUHD).

b. Sifat Memaksa Hukum Perburuhan dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah‐masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah. Campur tangan ini menjadikan hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Sifat publik dari Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan ditandai dengan ketentuan‐ketentuan memaksa (dwingen), yang jika tidak dipenuhi maka negara/pemerintah dapat melakukan aksi/tindakan tertentu berupa sanksi. artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Bentuk ketentuan memaksa yang memerlukan campur tangan pemerintah itu antara lain: a. Adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana bidang ketenagakerjaan. b. Adanya syarat‐syarat dan masalah perizinan, misalnya • Perizinan yang menyangkut Tenaga Kerja Asing; • Perizinan menyangkut Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ;

• Penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan izin dan syarat tertentu; • Masalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja; • Syarat mempekerjakan pekerja anak, dan sebagainya.

Related Documents


More Documents from "Anonymous LmJEP97v6B"

February 2021 0
January 2021 0
Corpul_uman
February 2021 0
March 2021 0