Soal Akuntansi Universitas.docx

Nama

:Citrawati Baby Litone

Kelas

:A

NIM

: 12030117420080

Dosen Pengampu

: Dr. Warsito Kawedar, Ak, CA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK RESUME MATERI AKUNTANSI UNTUK INSTITUSI PADA PERGURUAN TINGGI (UNIVERSITAS) YANG BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 1. Mengapa otonomi perguruan tinggi sering menimbulkan beberapa masalah yang bertentangan dengan misi PTN dalam pembangunan nasional serta berikan solusinya? Jawaban: Akhir – akhir ini banyak bermunculan demonstrasi mahasiswa yang memprotes kenaikan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Besar kemungkinan masalah kenaikan uang SPP itu untuk mengantisipasi otonomi perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlanjur hidup tergantung subsidi pemerintah, di kelolah sebagai perpanjangan dari birokrasi pemerintahan yang kaku dan tidak ramah terhadap perubahan. Menurut Anderson dan Johnson (1997), otonomi universitas merupakan suatu kebebasan bagi perguruan tinggi untuk mengelola universitas tanpa campur tangan pemerintah. Dalam evaluasi DIKTI 1999 / 2000, di sebutkan bahwa pada dasarnya

tujuan

umum

azaz

otonomi

di

perguruan

tinggi

adalah

penyelenggaraan manajemen yang di tujuhkan kreatifitas, kemurnian dan produktivitas dari civitas akademika dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Tujuan dari perguruan tinggi sudah mengalami pergeseran yang mengarah pada penguasaan skill dari lulusannya, dan tidak semata

– mata hanya

mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dari pasal 38 PP No.152 tahun 2000, dapat di simpulkan bahwa dengan adanya kewenangan yang lebih besar di upayakan pendanaan non pemerintah yang lebih besar dan universitas juga di tuntut untuk meningkankan akuntabilitasnya dalam hal penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi.

1

Beberapa masalah yang timbul sebagai dampak dari adanya otonomi perguruan tinggi yang memerlukan penanganan secara dini dengan memperhatikan misi PTN dalam pembangunan nasional yaitu : 1. Otonomi universitas dapat diterjemahkan menjadi otonomi fakultas, bahkan program studi/jurusan, jurusan atau fakultas yang hanya akan mencari penghasilan yang sebesar – besarnya yang tidak akan jujur dalam menyampaikan institutional fee meskipun dana tersebut merupakan subsidi bagi lembaga dan unit penunjang universitas. 2. Universitas cenderung akan membuka program studi yang laku di pasaran dan menutup program studi yang tidak menguntungkan. 3. Akan terdapat kecenderungan untuk menaikan SPP dan disertai dengan “dana pengembangan universitas.” Yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (berpenghasilan rendah), sehingga misi “ Pendidikan Tinggi untuk Mencerdaskan Bangsa “ akan terabaikan (disebut dengan jalur khusus). 4. Citra kampus sebagai pengantar Reformasi Nasional dapat menjadi pudar karena berubah dari kampus rakyat menjadi menjadi kampus elit dengan menara Gadingnya. Otonomi perguruan tinggi memerlukan pimpinan yang mampu memadukan antara tuntutan bisnis. Kemampuan akademik di perlukan agar perguruan tinggi dapat di kembangkan sebagai pusat ilmu, teknologi, dan kebudayaan. Sedangkan kemampuan manajemen bisnis diperlukan agar perguruan tinggi dapat lebih tanggap terhadap perubahan dan responsif terhadap tuntutan pasar,serta mampu menjamin kerja sama dengan dunia bisnis dan industri. Selanjutnya perguruan tinggi akan mampu menghasilkan sarjana yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau sarjana professional. Masyarakat tidak akan segan – segan memenuhi tuntutan uang SPP berapapun besarnya, asal sebanding dengan mutu kesarjanaan yang di perolehnya dan sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis dan industri. Bukan untuk menjadi sarjana perguruan yang membebani dirinya dan masyarakat, hingga menjadi ancaman dan gangguan stabilitas kehidupan sosial.

2

2. Mengapa kerjasama mutualisme harus dilakukan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di masa yang akan datang? Jawaban: Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerjasama mutualisme yang harus dilakukan perguruan tinggi dalam mengatasi keterbatasan penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas di masa yang akan datang dapat di lakukan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang potensial dalam model Zinser yang memperkenalkan kemitraan perguruan tinggi. Untuk memperoleh sumber – sumber pendanaan di luar uang SPP, perguruaan tinggi harus melakukan kerja sama dengan dunia bisnis dengan menjual jasa pelayanan keilmuan. Di samping itu, kerja sama bisnis dalam kegiatan pemasaran produk – produk ilmu dan teknologi yang berorientasi pada riset. Sedangkan kerja sama industri di sektor riil, dengan mendirikan industri skala besar. Untuk kerja sama bisnis dan industri skala besar, maka perguruan tinggi tidak perlu menyetor sahamnya karena dapat memberatkan perguruan tinggi itu sendiri. tetapi dapat dikompensasikan dengan berbagai riset, penyusunan studi kelayakan serta sumber daya manusia unggul yang di miliki oleh perguruan tinggi itu sendiri. di samping itu, dapat digunakan menjadi tempat praktikum mahasiswanya, agar mereka dapat mengetahui dunia kerja secara konkret. Perguruan tinggi dan dunia usaha merupakan aset nasional yang sangat menentukan bagi kemajuan bangsa. Apalagi jika di antara keduanya terdapat semacam simbiosis mutualisme (kerjasama yang saling menguntungkan), atau kemitraan.

Bagaimanapun,

sebuah

perguruan

tinggi

dengan

berbagai

perlengkapannya dapat menunjang perkembangan dunia. Sebaliknya, dunia usaha pun dapat menopang kemajuan sebuah perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama dengan perguruan tinggi dunia usaha bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Jasa konsultasi dalam bidang

3

manajemen, akuntansi, gugus kendali mutu, dan yang lainnya juga bisa dilayani oleh perguruan tinggi. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha juga bisa dikembangkan lebih lanjut dalam bidang pengabdian masyarakat. Umpamanya sebuah perusahaan besar dengan bantuan sebuah perguruan tinggi bisa membantu masyarakat di sekitarnya, yakni melalui program bapak angkat, di mana masyarakat yang berusaha baik dibidang industri kecil, kerajinan, atau yang lainnya, memperoleh bantuan teknologi dan pemasaran. Dalam pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dunia usaha bisa bermitra dengan perguruan tinggi.Pertumbuhan sebuah perusahaan dan perkembangan sebuah perguruan tinggi, juga harus bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya. Satu hal yang sangat penting, sebagai efek dari adanya kerjasama perguruan tinggi

dengan

dunia

usaha,

yakni

meningkatnya

profesionalisme.

Profesionalisme yang memiliki ciri-ciri keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility) dan kesejawatan (corporateness), merupakan bentuk nilai tambah atau pengembangan dari pekerjaan (vocation). Konsep-konsep manajemen usaha yang lahir di perguruan tinggi lantas diaplikasikan dalam dunia usaha. Sebaliknya, kasus yang muncul dalam dunia usaha bisa dikaji lebih lanjut melalui perguruan tinggi. Keterpaduan itu pada akhirnya akan meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi masing-masing pihak.

3. Mengapa dalam akutansi dana untuk Universitas perlu dipisahkan antara restricted funds dan unrestricted fund? Jawaban: Akuntansi dana untuk universitas serupa dengan akuntansi dana untuk unit – unit pemerintah, akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal dana yang diterima. Sumber dana pendidikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan (educational enterprise) di dapatkan dari berbagai sumber. Sebagai mana di sebutkan bahwa sumber – sumber yang di maksud terdiri dari pemerintah, masyarakat dan orang tua. Bagi perguruan tinggi, dapat diperoleh dari luar negeri, sedangkan mengenai dana pendidikan di Indonesia yang berasal dari pemerintah mengandalkan masukan pajak. Pajak yang di maksudkan di

4

peroleh dari rakyat, pajak pendapatan berbagai perusahaan dan industri, sedangkan dari luar negeri berupa bantuan atau pinjaman. Perguruan tinggi umum mendapatkan dana dari empat sumber utama, yaitu bantuan badan legislatif, uang sekolah dan pengajaran, hibah, atau bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, dan bantuan perorangan. Selain apropriasi dari badan legislatif, sumber dana yang sama juga diberikan ke perguruan tinggi swasta. Bagi sebagian perguruan tinggi negeri, sumber dana utama berasal dari Apropriasi dan Legislatif. Sekolah tinggi dan universitas menggolongkan penggunaan dana menurut fungsinya. Pengelompokan penggunaan dana menurut fungsinya berguna untuk tujuan perbandingan, tetapi sistem pengelompokan ini terlalu luas untuk kepentingan manajerial. Banyak data intern manajemen di hasilkan dari program yang bisa menghilangkan kendala fungsional. Dalam program, pengeluaran di golongkan berdasarkan kode obyek pengeluaran, seperti gaji dan upah, alat tulis kantor, sewa, dan asuransi. Oleh karena itu, akuntansi dana untu universitas harus memisahkan antara dana terikat dan dana tidak terikat, dimana pembatasan yang dimaksud berasal dari pihak eksternal universitas. -

Dana lancar tidak terikat Dana lancar tidak terikat mencatat dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari universitas dan yang penggunaannya tidak dibatasi untukt ujuan tertentu. Tujuannya serupa dengan Dana Umum pada entitas pemerintah. Dasar akuntansinya menggunakan dasar akrual. Namun, sebagai ganti laba bersih (net income), selisih antara pendapatan dan belanja dicatat sebagai perubahan bersih atas saldo dana (net change to fund balance). Rincian anggaran disiapkan menurut fungsi objek, departemen dan kelompok belanja.Untuk

pencatatannya

serupa

dengan

akuntansi

pemerintah.

Pencatatan ayat jurnal untuk anggaran ini serupa dengan yang diacatat dalam akuntansi pemerintah dengan format sebagai berikut :

5

Anggaran pendapatan

xxxxx

Estimasi belanja

xxxxx

Saldo dana

xxxxx

Ayat jurnal tersebut ditutup pada akhir periode. Dalam akuntansi dana universitas juga menggunakan sistem Encumbrance untuk mencatat pesanan pembelian yang jadi setiap kali ada pesanan pembelian, maka jurnalnya adalah : Cadangan Beban Belanja Beban belanja Belanja

xxxxx xxxxx xxxxx

Kas -

xxxxx

Dana lancar terikat Dana dalam dana lancar terikat dapat digunakan untuk tujuan operasional dari universitas sesuai batasan yang ditetapkan pihak eksternal yang mensponsori dana tersbut. Penerimaan dana dengan pembatasan (restriction) dicatat sebagai peningkatan dalam kas dan saldo dana, namun tidak diakui sebagai pendapatan sampai ketentuan yang membatasi pengunaan dana itu dipenuhi dan dana dibelanjakan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Jadi dalam dana lancar terikat, pendapatan tidak diakui sampai belanja yang sesuai dengan tujuan tertentu telah dilaksanakan. Format jurnal penerimaan dana dalam dana lancar terikat sebagai berikut: Kas

xxxxx Saldo Dana

xxxxx

Format ayat jurnal ketika dana dibelanjakan sebagai berikut: Belanja

xxxxx Saldo dana

Kas

xxxxx xxxxx

Pendapatan

xxxxx

Dalam dana lancar terikat pendapatan tidak diakui sampai belanja yang sesuai dengan tujuan tertentu telah dilakukan: -

6

Pendapatan dan penambahan saldo dana lainnya

-

Balanja dan pengurangan saldo lainnya

-

Transaksi lainnya

4. Mengapa dalam mengelola keuangan, BLU (Badan Layanan Umum) lebih menerapkan pola keuangan yang memberikan fleksibilitas, jelaskan maksud dari pernyataan tersebut dan apa saja asas – asas BLU? Jawaban: Definisi Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Dalam mengelola keuangannya, BLU menerapkan pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik – praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pola pengelolaan keuangan ini disebut dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU). Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK – BLU) diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi yang dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau noneselon. Penetapan sebagai BLU adalah terkait pengelolaan keuangannya, bukan dalam kelembagaannya. Sehingga pengertian BLU yang menjelaskan “instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk” tidak berarti suatu instansi pemerintah yang akan menerapkan PK BLU harus membentuk satuan kerja (satker) yang baru. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangka dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapakan praktik bisnis yang sehat.

7

Sedangkan asas – asas BLU adalah sebagai berikut: 1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga untuk tujuan pemberi layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan 2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga dan karena status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk 3) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan 4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga 5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan 6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga 7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat

5. Mengapa dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Layanan Umum diwajibkan untuk menyusun dua laporan keuangan sekaligus dengan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah serta sebutkan beberapa implikasi yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi Universitas dalam menerapkan sistem BLU ? Jawaban: BLU diharuskan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Namun sebagai entitas pemerintah yang termasuk dalam kekayaan negara yang tidak dipisahkan laporan keuangan BLU akan dikonsolidasikan dengan LK kementerian lembaga

8

yang membawahinya. Untuk keperluan konsolidasi ini entitas BLU harus menyusun LK dengan menggunakan SAP (Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah). Mengonsolidasikan laporan keuangan yang bersumber dari dana Rupiah Murni (DIPA) dan PNBP. Dana DIPA dilaporkan dengan cara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang mengacu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan dana masyarakat atau PNBP dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). PMK No 76/PMK.05/2008 secara detil mengatur tentang bagaimana pelaporan keuangan BLU sehingga dapat memenuhi ketentuan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP 23 2005 tentang Pengelolaan BLU. PMK tersebut mengatur tentang sistem akuntansi dan tata caara penyusunan laporan keuangan. Akuntansi dan pelaporan keuangan BLU yang berdasarkan SAK sesuai yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Sedangkan laporan keuangan BLU yang berdasarkan SAP terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut dijelaskan uraian terkait LK K/L berdasarkan SAP dan SAK sebagai berikut:

9

Implikasi penerapan BLU terhadap aplikasi akuntansi Terdapat beberapa implikasi yang akan dihadapi oleh perguruan tingi universitas dalam menerapkan sistem Blu tersebut, berikut beberapa implikasinya : 1. Keuangan dan Anggaran Dana masyarakat yang diterima perguruan tinggi tersebut akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), dengan demikian maka pengelolaannya harus mengikuti aturan Undang – Undang Keuangan Negara dan penyimpangan atas pengelolaan PNPB dapat dikategorikan merugikan keuangan negara. Selanjutnya, anggaran yang disusun oleh perguruan tinggi harus dikonsolidasikan dengan anggaran Kemdikdub (pemerintah). Pengonsolidasian dua metode ini merupakan kesulitan tersendiri karena masing – masing mempunyai kode akun yang berbeda dan tata cara pengakuannya juga berbeda. DIPA mengacu pada pencatatan berbasis kas sedangkan PNBP berbasis akrual. 2. Pengelolaan Aset Aset yang dioperasional di Universitas akan masuk sebagai kategori barang milik negara dan pengelolaannya harus mengikuti aturan yang diterbitkan negara yaitu PP No. 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negaran yang menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

dan

pemeliharaan,

penghapusan,

pemindahtanganan,

penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan serta pengendalian. Masing – masing

kegiatan

tersebut

memiliki

dampak

baik

secara

teknis

pengelolaannya maupun secara akuntansi pencatatannya. 3. Pengelolaan Piutang dan Utang Pada prinsipnya pengelolaan piutang BLU mengikuti aturan – aturan yang berlaku pada satuan kerja pemerintah lainnya. Dalam pengelolaan keuangannya, BLU dapat memberikan piutang terkait dengan tagihan sedangkan terkait dengan penghapusannya harus berdasarkan PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah. Sedangkan untuk pembayaran utang BLU pada prinsipnya juga menjadi tanggung jawab BLU itu sendiri. Pengelolaan utang harus sesuai dengan

10

peruntukannya yaitu utang jangka pendek untuk belanja operasional dan utang jangka panjang untuk menutupu belanja modal. Hal tagih atas utang BLU kedaluwarsa setelah lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali diterapkan lain oleh peraturan yang ada (undang – undang). 4. Pengelolaan Investasi Satuan kerja BLU tidak diperkenankan melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Meskipun demikian, dapat dijelaskan bahwa investasi jangka panjang yang dimaksud antara berupa penyertaan modal, pemilikan obligasi jangka panjang, misalnya pendirian perusahaan. Namun, apabila satuan kerja BLU mendirikan atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikannya berada pada Menteri Keuangan, tetapi keuntungan yang diperoleh menjadi pendapatan satuan kerja BLU.

6. Mengapa dalam akuntansi dana untuk Universitas perlu memperhatikan beberapa hal sehubungan dengan pendapatan dan belanja ? Jawaban : Universitas merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik dan institute. Dalam aplikasi akuntansi dana dalam praktiknya dapat dilihat dari praktik akuntansi universitas sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba. Akuntansi dana untuk universitas serupa dengan akuntansi unit – unit pemerintah. Keduanya mencatat pendapatan dan belanja untuk masing – masing dana, menggunakan anggaran untuk merencanakan dan memonitor operasi, juga menggunakan sistem beban pemesanan untuk mencatat pesanan pembelian yang dilakukan, memiliki transaksi dan transfer antar dana serta menyajikan neraca serta laporan operasi untuk periode berjalan. Sehubungan dengan pendapatan dan belanja dalam akuntansi dana untuk universtas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: a. Remisi uang kuliah dan piutang tak tertagih Uang Kuliah atau SPP (tuition and fees) adalah sumber pendapatan utama dari Dana Lancar Tidak terikat. Jumlah uang kuliah yang seharusnya terkumpul berdasarkan tarif standar diakui secara penuh sebagai pendapatan.

11

Beasiswa dan remisi (potongan) uang kuliah termasuk piutang tak tertagih dicatat sebagai belanja, hal ini hanya berlaku untuk beasiswa yang disponsori langsung oleh universitas. Kas

xxxx Pendapatan belanja

xxxxx

b. Pengembalian Uang Kuliah Pengembalian uang kuliah (untuk mahasiswa yang mengundurkan diri) dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Ketika pengembalian disetujui, universitas mendebit pendapatan dari uang kuliah dan mengkredit kas atau piutang. Pendapatan uang SPP

xxxxx

Kas

xxxxx

c. Sesi Perkuliahan yang berlangsung pada Dua periode Suatu sesi perkuliahan mungkin dimulai pada satu periode berjalan namun baru diselesaikan pada perode berikutnya. Akuntansi dana untuk universitas mengharuskan bahwa uang kuliah yang dipungut untuk sesi perkuliahan tersebut diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sesi perkuliahan tersebut paling sering dilaksanakan, bersama dengan seluruh belanja yang berhubungan dengan sesi perkuliahan tersebut. Jika uang kuliah dipungut pada periode berjalan sedangkan perkuliahan dilaksanakan pada periode berikutnya maka akan dijurnal sebagai berikut : Kas

xxxxx Pendapatan tangguhan

xxxxx

d. Transfer dan Penyisihan Dana Transfer Wajib (mandatory transfer) adalah transfer dari Dana Lancar ke dana lainnya untuk memenuhi ketentuan dari pihak eksternal dalam suatu perjanjian. Sedangakan Transfer Tidak Wajib (nonmandotory transfer) adalah transfer serupa namun ditentukan sendiri oleh pihak universitas untuk berbagai tujuan. Penyisihan atau dana yang penggunannya ditetapkan oleh dewan (boarddesignated funds) adalah penyisihan internal, serupa dengan penyisihan laba

12

ditahan. Manajemen dapat menetapkan atau mencabut penyisihan menurut kebijakannya sendiri. e. Investasi Dilaporkan pada nilai wajar dalam neraca suatu instuisi publik. Pendapatan investasi, termasuk perubahan dalam nilai wajar untuk periode berjalan, harus dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan operasi entitas yang sesuai. f. Sumbangan Universitas mencari pemasukan dari alumni, perusahaan dan lembaga eksternal. Selain itu, universitas juga mencari pendapatan tambahan dari lembaga-lembaga internalnya. Untuk sumbangan ini yang perlu diperhatikan yaitu adanya pemisahan antara sumbanagn yang mengikat dengan sumbangan yang tidak mengikat.Sumbangan yang mengikat yang diterima dan dicatat dalam Dana Lancar Teikat dan dibelanjakan sesuai dengan batasannya. Sumbangan yang tidak mengikat dalam Dana Lncar Tidak terikat dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan universitas yang telahditentukan. Pemasukan yang berupa property diakui sebagai pendapatan pada nilai wajarnya. Untuk pemasukan yang berupa jasa, seperti jasa dari mahasiswa lama untuk melaksanakan program orientasi bagi mahasiswa baru, biasanya tidak dicatat oleh universitas. g. Depresiasi Depresiasi harus dilaporkan sebagai belanja (expenditure) dalam dana yang menggunkan aktiva bersangkutan selama periode berjalan. h. Pendapatan Pendapatan universitas diperoleh dari mahasiswa yang membyaar uang kuliahnya. i. Belanja Belanja yang dilakukan universitas adalah menyangkut persediaan dan perlengkapan yang digunakan universitas dalah kegiatan operasinya. j. Transfer

13

Transfer dana yang terjadi di universitas memiliki tujuan yang beragam, seperti: pembayaran hutang, penambahan dana, perbaikan dan penggantian aktiva, pemenuhan ketentuan kontrak, pembagian keuntungan investasi, dll

7. Mengapa masalah pembiyaan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga – lembaga pendidikan? Jawaban: Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang wajar karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkan aturan tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasi biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan. Dengan diadakannya 20% alokasi pembiayaan dari APBN dan APBD seharusnya mampu digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik dari tingkat kementerian pendidikan, dan kebudayaan, kementeriaan agama sampai dengan tingkat satuan pendidikan adalah pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang

berkenaan dengan penataan sumber penggunaan dan

pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan sehingga

manajemen

keuangan

dapat

dipahami

sebagai

tindakan

pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian masalah keuangan sangat erat berhubungan dengan pembiayaan, itulah sebabnya setiap awal tahun bapak Presiden sebagai Kepala Negara telah mengajukan rencana pendapatan dan belanja Negara di depan anggota DPR sebagai wakil rakyat Indonesia untuk pembiayaan tahun anggaran yang akan datang. Dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu:

14

-

Budgeting

: penyusunan anggaran

-

Accounting

: pembukuan

-

Auditing

: pemeriksaan

1. Budgeting Istilah anggaran seringkali dianggap sebagai pengertian suatu perencanaan. Namun dalam bidang pendidikan sering dijumpai dua istilah yaitu RAPEN (rencana anggaran

dan pendapatan belanja Negara) dan RAPES (rencana

anggaran dan pendapatan belanja sekolah). Dalam dua istilah tersebut “anggaran” bukanlah suatu rencana. Istilah “rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran” sebagai suatu rencana. Setiap organisasi tentu memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya. Oleh karena anggaran ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, maka anggaran baru sah bila mendapatkan pengesahan dari atasan yang berwenang. 2. Accounting (pembukuan) Kegiatan kedua dari akuntabilitas pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu, pertama pengurusan yang menyangkut kewenngan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yakni, menerima menyimpan dan mengeluarkan uang. 3. Auditing (pemeriksaan) Yang

dimaksud

auditing

pertanggungjawaban

adalah

penerimaan,

semua

kegiatan

penyimpanan

dan

yang

menyangkut

pembayaran

atau

penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak – pihak yang berwenang.

Bagi

unit

mempertanggungjawabkan

–

urusan

departemen masing – masing.

15

unit

yang

ada

keuangan

ini

di

dalam

kepada

departemen, BPK

melalui

Karakteristik Pembiayaan Pendidikan Beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri – ciri pembiayaan pendidikan adalah : 1. Biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan pembiayaan dinyatakan dalam satuan unit COST (Unit Satuan Terkecil : Cost = Biaya) Tinjauan unit cost bisa bermacam – macam menurut luasnya faktor yang diperhitungkan. Unit cost lengkap yaitu perhitungan unit Cost berdasarkan fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk gedung halaman sekolah, lapangan, gaji guru, gaji personil, pembiayaan bahan dan alat (teori, praktek, laboratorium) dihitung keseluruhan program baik yang tergolong dalam kurikulum maupun ekstra kurikuler. -

Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan

-

Unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda

-

Unit cost sempit yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan

biaya

yang

langsung

berhubungan

dengan

memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegatan belajar mengajar 2. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai “Human Investmen” yang artinga biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia 3. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah 4. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum 5. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun

8. Mengapa masalah anggaran pendidikan pada era otonomi pengelolaan lembaga pendidikan perlu disusun dengan pendekatan kinerja?

16

Jawaban: Seiring dengan tuntutan good corporate governance dan reformasi pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya era new public management, dengan tiga prinsip utamanya yang berlaku secara universal yaitu profesional, transparansi, dan akuntabilitas. Telah mendorong adanya usaha untuk meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan keuangan, dengan mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Penganggaran berbasis kinerja atau performance budgeting merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada kinerja atau prestasi yang ingin dicapai. Anggaran berbasis kinerja dapat dikatakan merupakan hal baru karena pusat perhatian diarahkan pada upaya pencapaian hasil, sehingga menghubungkan alokasi sumber daya atau pengeluaran dana secara eksplisit dengan hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian pengalokasian sumber daya didasarkan pada aktivitas untuk pencapaian hasil yang dapat diukur secara spesifik, melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan isu kritis yang dihadapi lembaga, kapabilitas negara, dan masukan dari stakeholder. Adanya tuntutan reformasi merupakan tantangan dan prospek bagi lembaga pendidikan guru untuk merevitalisasi manajemen pendidikan guru. Walaupun dalam prakteknya, penyelenggaraan otonomi pengelolaan lembaga pendidikan bagi sebagian Perguruan Tinggi malah menjadi beban tersendiri, karena otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagai BHMN (Badan Hukum Milik Negara) tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan perguruan tinggi, dan seringkali dikaitkan dengan prinsip automoney, sehingga kemandirian perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kewenangannya diukur dari kemampuannya menggali sumber – sumber pendapatan sendiri. Implikasi dari penerapan prinsip automoney ini kemudian mendorong perguruan tinggi

untuk

meningkatkan

pendapatan

internal,

antara

lain

melalui

pengembangan model penerimaan mahasiswa baru yang tidak hanya sebatas SMPTN, tetapi juga melalui berbagai jalur khusus lainnya seperti ujian masuk (UM) PTN, yang pada intinya adalah peningkatan penerimaan SPP dan DPP. Meskipun kini paradigma penyelenggaran otonomi pengelolaan lembaga

17

pendidikan telah mengalami pergeseran, sejalan dengan adanya keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan UU tentang BHP dan cenderung bergerak ke arah Badan Layanan Umum (BLU). Namun pada kenyataannya kapasitas keuangan lembaga pendidikan masih dititik beratkan pada kemampuan menggalli pendapatan internal dari sektor SPP dan DPP, yang justru menimbulkan beban baru, antara lain menimbulkan biaya ekonomi dan memberatkan bagi mahasiswa dan masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong berkembangnya wacana mengenai perlunya dilakukan reformasi anggaran, karena sistem anggaran yang selama ini digunakan yaitu sistem lineitem budgeting dan zero based budgeting atau incremental, dalam penerapannya ternyata memiliki berbagai kelemahan yang memberi peluang terjadinya pemborosan dan penyimpangan anggaran. Kelemahan dari sistem anggaran tersebut antara lain: (1) orientasi pengelolaan anggaran lebih terpusat pada pengendalian pengeluaran berdasarkan penerimaan, dengan prinsip

balance budget,

sehingga

akuntabilitas terbatas pada

pengendalian anggaran, bukan pada pencapaian hasil atau outcome. (2) Adanya dikotomi antara anggaran rutin dan pembangunan yang tidak jelas; (3) Implementasi basis alokasi yang tidak jelas dan hanya terfokus pada ketaatan anggaran. Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, lembaga pendidikan dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan, sehingga jelas kegiatan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan apa hasil yang akan diperoleh . Klasifikasi anggaran dirinci mulai dari sasaran strategis sampai pada jenis belanja dari masing – masing kegiatan atau program kerja, sehingga memudahkan dilakukannya evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas

dan

preferensi

lembaga

pendidikan

bersangkutan,

dengan

memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

9. Mengapa pendanaan perguruan tinggi dalam rangka membiayai aktivitasnya harus diterapkan pada asas good university goovernance yang mengandung

18

prinsip kemandirian, transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu fenomena dalam suatu tata kelola layanan publik? Jawaban : Perguruan Tinggi Negara (PTN) merupakan salah satu lembaga sosial yang bertugas mengembangkan ilmpu pengetahuan dan teknologi. Dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat menuntut PTN untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi. Konsekuensinya, PTN harus mengikuti perubahan. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin global dan kompleks tersebut, PTN memerlukan pendanaan dalam rangka membiayai aktivitasnya dengan menekankan pada asas good university governence yang mengandung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagaimana dipahami bahwa good corporate governance merujuk pada tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Aristo (2005 : 2) mengemukakan wacana konsep serupa untuk perguruan tinggi, yaitu good governance. Konsep good corporate governance sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu good governance. Definisi yang dikutip dari OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) memberikan penjelasan yang lebih lanjut bahwa struktur corporate governance memberikan spesifikasi tentang distribusi hak dan tanggung jawab antara berbagai peserta dalam perusahaan, seperti direksi, manajer, pemegang saham, dan anggota stakeholder lainnya, dan menjelaskan aturan dan prosedur tentang pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dengan ini, maka corporate governance memberikan struktur melalui tujuan perusahaan dapat dicapai, dan dengan cara apa pencapaian tujuan tersebut dan dengan apa kinerja perusahaan dapat dimonitor. Corporate governance adalah sistem manajemen yang berprinsip pada kejelasan tanggung jawab dan tugas, keadilan, transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas. Semua entitas yang perlu pengelolaan dan dimana stakeholder-nya

menyangut

masyarakat

luas,

memerlukan good corporate governance. Oleh karena itu, sudah sejak lama

19

perguruan tinggi di negara – negara maju sadar akan hal itu dan melaksanakan corporate governance di universitas masing – masing. Kemandirian Sesuai dengan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2009 : 124) yaitu perguruan tinggi berkaitan dengan aspek kemandirian, rektor, dan senat memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Sedangkan penerapan kemandirian di bidang SDM dapat dilakukan dalam penunjukan pejabat di tingkat tertentu. Kandidat yang terpilih (short listed candidates) ditentukan melalui job tender, sidang jabatan dan assesment tools melalui assesment center, dengan memperhaikan hasil nilai kinerja individu, assesment online dan assesment center. Pelaksanaan kemandirian di perguruan tinggi meliputi : a. Masing – masing unit kerja di perguruan tinggi telah menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh dan tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b. Masing – masing unit kerja di perguruan tinggi telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. Transparansi Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kewajiban keterbukaan informasi serta menyediakan informasi bagi stakeholders sehingga posisi dan pengelolaan perguruan tinggi dapat mencerminkan kondisi rill dan harapan terhadap perguruan tinggi di masa yang akan datang. Pelaksanaan transparansi di perguruan tinggi meliputi : a. Perguruan tinggi telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya

20

b. Prinsip ketebukaan yang dianut oleh perguruan tinggi tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan universitas sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi c. Kebijakan perguruan tinggi telah tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan Misalnya, transparansi dalam proses pengambilan keputusan antara lain melalui pengembangan infrastruktur informasi berupa intranet, knowledge management, yang merupakan sarana karyawan dalam menyampaikan berbagai informasi berupa tulisan, ide-ide atau gagasan. Transparansi kepada mitra kerja dapat menerapkan aplikasi e-procurement dan e-tender (e-auction) dan implementasi modul pemasok manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa. Transparansi penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan kompetensi assesment tools, melalui assesment online penilaian dilakukan secara langsung yang melibatkan pegawai yang bersangkutan, atasan langsung, rekan sekerja, dan bawahan serta dokumen nilai kinerja individu. Akuntabilitas Salah satu kebijakan yang di tuangkan pada PP No.61 Tahun 1999 terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi adalah akuntabilitas yang tercantum pada pasal 20 yang intinya adalah dalam waktu lima bulan setelah tahun buku di tutup, pimpinan dan majelis wali amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada menteri, berupa laporan keuangan dan laporan akademik yang setelah mendapat pengesahan menteri, menjadi informasi public. Laporan tahunan keuangan maupun laporan akademik tahuan di tandatangani oleh semua angota pimpiann perguruan tinggi dan disampaikan ke majelis wali amanat.

10. Mengapa Sistem Penilaian Kinerja (SPK) menjadi hal yang sangat penting dilakukan dan dibutuhkan tidak hanya dunia bisnis tetapi juga di dunia pendidikan yaitu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta? Jawaban: Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap institusi untuk mewujudkan cita – cita pengelolaan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam rangka itu diperlakukan pengembangan dan penerapan

21

sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan kegiatan dan usaha – usaha pengembangan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggung jawab. Pentingnya penilaian kinerja di dunia pendidikan membuat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) memasukkan penilaian kinerja kedalam format manajemen baru untuk peningkatan mutu, penilaian kinerja (akreditasi) dan evaluasi kinerja sebuah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kementerian Pendidikan Nasional mengawasi dan membina mutu pendidikan tinggi membentuk sebuah badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang salah satu tugasnya melakukan penilaian kinerja (akreditasi) perguruan tinggi. Sistem Penilaian Kinerja (SPK) dari BAN lebih menekankan pada penilaian terhadap kriteria pelaksanaan perguruan tinggi dan dan persyaratan perizinan, sehingga lebih bersifat administrasi. Dengan kata lain menekankan pada dampak eksternal. Laporan akuntabilitas kinerja ini lebih menekankan pada dampak internal dan tidak hanya bersifat administrasi serta memiliki peran yang besar terhadap pencapaian visi dan misi tetapi juga memiliki korelasi dengan strategi maka laporan ini dibangun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang telah disepakati. Perguruan tinggi sebagai sebuah institusi perlu membentuk Sistem Penilaian Kinerja demi terciptanya visi dan misi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Sistem Penilaian Kinerja yang baik haruslah terintegrasi untuk semua unit dan aktivitas di Perguruan Tinggi. Indikator kinerja yang terbentuk tidak hanya berupa indikator kinerja finansial (keuangan) tetapi juga indikator kinerja nonfinansial. Pengukuran

indikator

kinerja

dirumuskan

berdasarkan

sasaran

yang

direalisasikan pada program/kegiatan. Sasaran dan program/kegiatan yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran dan program/kegiatan sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra dan rencana operasional.

22