Soal Ppn Uas D1-pajak 2014

  • Uploaded by: Adelia Ratna
  • 0
  • 0
  • August 2022
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Soal Ppn Uas D1-pajak 2014 as PDF for free.

More details

  • Words: 4,685
  • Pages: 8
Loading documents preview...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V, BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN 15222 TELEPON (021) 7361654-58; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS www.stan.ac.id

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014 PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN SPESIALISASI PAJAK Mata Kuliah Hari/Tanggal Waktu Sifat

: : : :

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Selasa, 19 Agustus 2014 08.00 s.d. 10.30 WIB Tutup Buku

I. PILIHAN GANDA SEDERHANA (Bobot 40%) PILIH SATU PERNYATAAN yang paling benar diantara empat pernyataan pada permasalahan dibawah ini, dan tulis pada kertas jawaban yang tersedia. 1. PT Midona, PKP industri mie yang berkedudukan di Bekasi menyumbang mie instan sebanyak 5.000 dos kepada korban kekeringan ............................ a dikenai PPN karena penyerahan sumbangan ini sekaligus sebagai sarana promosi b. tidak dikenai PPN karena penyerahan ini bersifat sosial c. dikenai PPN karena yang disumbangkan berupa BKP d. dikenai PPN karena BKP yang disumbangkan adalah hasil produksinya 2. PT Mayarupa yang berkedudukan di Bekasi mengelola sebuah salon kecantikan “Madona” sebuah merek milik PT Tunjung, PKP yang berkedudukan di Jakarta. Atas royalti yang dibayar secara berkala oleh PT Mayarupa kepada PT Tunjung.................. a. tidak terutang PPN karena tidak berkaitan dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean b. tidak terutang PPN karena pembayaran royalty bukan objek PPN melainkan objek PPh Pasal 23 UU PPh 1984 c. terutang PPN karena ada kaitan dengan penyerahan BKP di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP d. terutang PPN karena ada kaitan dengan penyerahan jasa salon kecantikan. 3. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP sehubungan dengan penyerahan BKP atau JKP, maka PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.................. a. wajib membuat Faktur Pajak setelah membuat invoice b. membuat Faktur Pajak untuk mendampingi invoice c. tidak membuat Faktur Pajak apabila tidak ada invoice d. wajib membuat Faktur Pajak meskipun tidak ada invoice 4. Kesalahan dalam pengisian Faktur Pajak, dibetulkan dengan cara .................... a. mencoret bagian yang salah kemudian dituliskan kalimat yang seharusnya dan dibubuhi paraf b. menyobek Faktur Pajak yang salah, kemudian mengetik ulang Faktur Pajak baru c. membuat Faktur Pajak pengganti d. menghapus bagian yang salah kemudian pada tempat tersebut diketik ulang kalimat atau angka yang seharusnya 5. PPN yang tercantum dalam tiket persawat terbang tuan Faisal selaku direktur pemasaran dari PT Kencana (PKP), ketika melakukan perjalanan bisnis dari Jakarta ke Jayapura .............. a. tidak dapat dikreditkan karena ticket adalah Faktur Pajak PKJP PE b. tidak dapat dikreditkan karena nama yang tercantum pada ticket berbeda dengan nama PKP c. dapat dikreditkan karena tiket angkutan udara dalam negeri diperlakukan sebagai Faktur Pajak d. tidak dapat dikreditkan karena meskipun sebagai Faktur Pajak, tidak tercantum NPWP PT Ken-cana. 6. Faktur Pajak atas penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT MELATI yang dilakukan oleh PT TELKOM adalah ............. a. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 b. Kuitansi tanda pembayaran uang langganan telepon c. Surat tagihan pembayaran yang dibuat oleh PT Telkom d. Nota penyerahan jasa telekomunikasi 7. Pabrik Jamu cap "Siamang" memasarkan jamu hasil produksinya melalui pedagang eceran yang banyak tersebar di desa-desa. Pedagang eceran ini tidak memiliki NPWP karena penghasilannya masih dibawah PTKP, maka pabrik jamu cap “Serasa” selaku PKP ................... a. boleh membuat Faktur Pajak PKP PE b. wajib membuat Faktur Pajak PKP PE c. wajib membuat Faktur Pajak meskipun tanpa mengisi identitas pembeli d. boleh tidak membuat Faktur Pajak karena pembelinya tidak memiliki NPWP 8. Mobil keliling jamu “Benmari” menyerahkan sejumlah jamu kepada konsumen. Atas kegiatan mobil keliling ini pabrik jamu “Benmari” ................. a. boleh tidak membuat Faktur Pajak b. wajib membuat Faktur Pajak yang diisi lengkap c. wajib membuat Faktur Pajak, boleh dalam bentuk Faktur Pajak PKP PE

1

d. wajib membuat Faktur Pajak tanpa mengisi identitas pembeli. 9. Yuliani pengelola sebuah klinik kecantikan (beauty clinique) cukup terkemuka yang melakukan bedah plastik dipimpin oleh dokter spesialis, jumlah penerimaan usaha sampai dengan 22 Juli 2014 mencapai Rp 4.850.000.000,00........... a. dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP b. boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP karena Yuliani menyerahkan JKP c. tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP Yuliani menyerahkan jasa pelayanan kesehatan medik d. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP karena jasa sebuah klinik kecantikan tidak termasuk dalam kelompok jasa pelayanan kesehatan medik. 10. Atas ekspor sagu dari Merauke............... a. tidak dikenai PPN b. dikenai PPN dengan tarif 0% sesuai dengan destination principle c. dikecualikan dari pengenaan PPN, maka berlaku tarif 0% sesuai dengan destination principle d. dikenai PPN dengan tarif 0% menyimpang dari destination principle 11. Simantik memulai usaha kerajinan rotan. Produknya adalah kursi, keranjang, meja, separasi ruangan dan peralatan rumah tangga lainnya yang terbuat dari rotan, sejak 15 April 2014 pengukuhan PKP-nya dicabut oleh KPP karena ternyata masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, jumlah peredaran usaha belum melebihi Rp 4.800.000.000,00. Sehubungan dengan itu, Simantik .......................... a. tidak boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak b. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak c. boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak d. tidak dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 12. Pemindahtanganan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dapat dikenai PPN apabila ............... a. dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP dan PPN atas perolehan aktiva tersebut telah dikreditkan b. penyerahan dilakukan oleh PKP dan aktiva yang diserahkan adalah BKP c. PPN yang dibayar atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan d. aktiva tersebut digunakan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan tidak berbentuk sedan atau station wagon 13. Berdasarkan Pasal 16C UU PPN 1984 kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dikenai PPN, maka sebaliknya apabila ada PKP melakukan kegiatan membangun sendiri yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.............. a. tidak dikenai PPN b. dapat dikenai PPN c. wajib dikenai PPN d. boleh dikenai PPN 14. Sejak berlaku Pasal 16C dalam UU PPN 1984, setiap orang yang membangun rumah tanpa meng-gunakan jasa PKP pemborong ..................... a. pasti dikenai PPN b. wajib dikenai PPN c. tidak selalu dikenai PPN d. harus dikenai PPN 15. Sehubungan dengan kegiatannya membangun sendiri sebuah rumah dengan luas 220 m2, dalam bulan Juli 2014, Amir mengeluarkan biaya untuk: 1) membeli material bangunan sebesar Rp 16.500.000,00 termasuk PPN ; 2) membayar ongkos tukang sebesar Rp 3.500.000,00, wajib membayar PPN yang terutang melalui bank persepsi sebesar ................... a. Rp 1.650.000,00 b. Rp 2.000.000,00 c. Rp 330.000,00 d. Rp 400.000,00 16. PPnBM dikenakan atas ........... a. penyerahan 100 lembar permadani persia oleh Importir kepada Departemen Pariwisata b. penyerahan 100 lembar permadani persia oleh Importir kepada pedagang besar c. impor 100 lembar permadani yang dilakukan oleh Aminah. d. penyerahan 100 lembar permadai persia oleh Pedagang Besar. 17. PT DELISIA mengelola beberapa unit restoran di Jakarta, melakukan kerja sama dengan sebuah res-toran di Las Vegas – Amerika dalam bentuk konsultasi pengelolaan restoran tingkat internasional. Karena PT DELISIA memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ................ a. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. boleh melaporklan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP c. tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP d. dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP 18. PT Info Andalan selaku pedagang besar elektronika yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menye-rahkan sejumlah proyektor kepada Pustekom Kemdikbud, maka: a. tidak perlu membuat Faktur Pajak lengkap karena melakukan penyerahan BKP kepada instansi Pemerintah

2

b. cukup membuat Faktur Pajak tanpa mengisi identitas pembeli karena instansi pemerintah tidak punya NPWP c. wajib membuat Faktur Pajak lengkap karena PT Info Andalan adalah PKP d. tidak perlu membuat Faktur Pajak karena penyerahan kepada pemerintah tidak terutang PPN. 19. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan sejumlah tekstil oleh PT Pelangi adalah ........................... a. Harga Penyerahan b. Harga Jual c. Harga Pokok d. Harga Perolehan 20. PT Garmindo adalah PKP industri garmen, menyerahkan sejumlah tekstil kepada PT Busanamitra juga PKP industri garmen, dengan permintaan supaya dibuatkan sejumlah pakaian dengan model yang sudah ditentukan. Penyerahan tekstil tersebut ....................... a. terutang PPN karena termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU PPN 1984 b. terutang PPN karena terjadi pengalihan penguasaan tekstil dari PT Garmindo kepada PT Busana c. tidak terutang PPN karena tidak terjadi penyerahan BKP menurut UU PPN 1984 d. terutang PPN karena garmen adalah BKP 21. Ketika Bendahara Kantor Dinas Pariwisata melakukan pembayaran kepada PT Aksara atas peng-adaan brosur promosi wisata bahari dengan Harga Jual Rp 900.000,00.............. a. PPN yang terutang wajib dipungut oleh Bendahara Kantor Dinas Pariwisata b. tidak ada pemungutan karena jumlah pembayarannya kurang dari Rp 1.000.000,00 sehingga tidak terutang PPN c. tetap terutang PPN dan wajib dipungut oleh Pemungut PPN d. tetap terutang PPN dan wajib dipungut oleh PT Aksara 22. Ketika PT Prima Busana menerima Penggantian (fee) sebesar Rp 50 juta dari Taiwan PLc. di Taipeh, atas jasa maklon garmen yang dikirim ke Taipeh ......... a. tidak terutang PPN b. terutang PPN atas pemanfaatan JKP c. terutang PPN atas ekspor Jasa Maklon d. tidak terutang PPN atas ekspor tekstil 23. Bank “Artha Prima” menyewakan sebagian dari gedung kantornya ................. a. tidak terutang PPN, karena jasa perbankan tidak dikenai PPN b. dikenai PPN, meskipun jasa perbankan pada hakekatnya tidak dikenai PPN c. dibebaskan dari pengenaan PPN, meskipun jasa persewaan ruangan adalah JKP d. dikenai PPN karena jasa persewaan ruangan tidak termasuk jasa perbankan, dan merupakan JKP. 24. Jaenap selaku pengusaha di bidang industri garmen, menggunakan listrik PLN dengan daya 8.000 watt. Ketika pada bulan Maret 2014 membayar uang langganan listrik sebesar Rp 660.000,00, ..... a. membayar PPN Rp 66.000,00 b. dibebaskan dari pengenaan PPN c. membayar PPN Rp 60.000,00 d. tidak dikenai PPN. 25. Melinda mengelola sebuah salon kecantikan “TIK-CANTIK” telah dikukuhkan sebagai PKP. Untuk bulan Mei 2014, mengeluarkan biaya sebesar Rp 80.000.000,00 biaya pembangunan gedung kantor cabang seluas 300 m2 kepada pemborong yang berstatus non PKP. Biaya tersebut belum termasuk PPN sebesar Rp 6.000.000,00 atas pembelian material. Pelaksanaannya dilakukan oleh tukang kayu dan tukang batu harian yang berstatus non PKP dikenai PPN .......... a. sebesar 10% x Rp 80.000.000,00 b. sebesar 10% x (Rp 80.000.000,00 + Rp 6.000.000,00) c. sebesar 10% x 20% x Rp 80.000.000,00 d. sebesar 10% x 20% x (Rp 80.000.000 + Rp 6.000.000) 26. PKP dealer kendaraan bermotor menyerahkan beberapa unit komputer yang semula digunakan untuk mengelola kegiatan usahanya.................... a. tidak dikenai PPN karena dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaannya b. dikenai PPN apabila ketika memperoleh komputer tersebut membayar PPN c. dikenai PPN apabila PPN atas perolehannya telah dikreditkan d. dikenai PPN meskipun dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaannya 27. PT Antiga selaku PKP dengan jenis usaha industri sepatu menyerahkan secara konsinyasi 1000 pasang sepatu kepada pedagang besar pada tanggal 7 Maret 2014. pembayarannya baru diterima pada tanggal 27 Mei 2014, maka Faktur Pajak dibuat pada tanggal ............... a. 31 Maret 2014 b. 7 April 2014 c. 30 April 2014 d. 7 Maret 2014 28. Pada saat PT IMPORTA melakukan impor BKP, dokumen impor yang memenuhi syarat berfungsi sebagai Faktur Pajak, yaitu ................ a. INVOICE & SSPCP

3

b. B/L dan SSPCP c. PIB dan SSPCP d. PEB dan SSPCP. 29. Ketika PT Astra selaku PKP industri kendaraan bermotor menyerahkan sedan hasil produksinya kepada penyalur utama kendaraan bermotor, sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung pajak yang terutang adalah Harga Jual yang di dalamnya ............ a. tidak termasuk PPN dan PPnBM b. tidak termasuk PPN c. tidak termasuk PPnBM d. tidak termasuk PPN tetapi termasuk PPnBM 30. PT USAHA MAJU didirikan dengan akte notaris tanggal 14 Juni 1997 adalah eksportir kopra, sampai dengan 31 Desember 2014 memperoleh peredaran usaha sebesar Rp 4.800.000.000,00............ a. tidak boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP c. dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP d. tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 31. Hotel “Intan” menyewakan ruangan untuk resepsi perkawinan ............... a. dikenai PPN karena termasuk kelompok persewaan barang tak gerak b. tidak dikenai PPN karena sudah dikenai pajak daerah c. dibebaskan dari pengenaan PPN d. tidak dikenai PPN karena hotel “Intan” bukan PKP 32. Real estate “Bintara Regency” menyerahkan air bersih melalui pipa kepada warga penghuni real estate ........... a. tidak dikenai PPN b. dibebaskan dari PPN c. dikenai pajak daerah d. dikenaI retribusi daerah 33. PPnBM merupakan ............. a. pajak yang khusus dikenakan atas barang mewah b. pungutan tambahan di samping PPN c. menggantikan PPN yang dikenakan atas barang mewah d. jenis pajak yang terpisah dari PPN 34. PPnBM yang dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM. Atas pembelian sejumlah mobil dari pabrikan yaitu PT Indomotif, PT Eksporta membayar PPN dan PPnBM. Ketika mobil tersebut diekspor, PPN tersebut dapat diminta pengembalian .............. a. tetapi PPnBM tidak dapat diminta pengembalian karena tidak dapat dikreditkan b. tetapi PPnBM dibebankan sebagai biaya karena tidak dapat dikreditkan c. demikian pula PPnBM dapat diminta pengembalian meskipun tidak dapat dikreditkan d. sedangkan PPnBM menjadi beban eksportir, karena tidak dapat dikreditkan 35. PT Botanica didirikan dengan akte notaris tanggal 23 Mei 2005 dengan jenis usaha ekspor buah manggis, karena dari 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 memperoleh peredaran usaha sebesar Rp5.000.000.000,00, maka .................... a. boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP c. dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP d. tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 36. PT Jaladara adalah PKP pemborong bangunan, membangun sendiri gedung seluas 350 m2 untuk rumah dinas direksi dengan biaya Rp 250.000.000,00 termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan Rp 17.500.000,00. PT Jaladara dikenai PPN sebesar ............ a. 10% x Rp 250.000.000,00 b. 10% x 20% x Rp 250.000.000,00 c. 10% x (Rp 250.000.000,00 - Rp 17.500.000,00) d. 10% x 20% x (Rp 250.000.000,00 – Rp 17.500.000,00) 37. Selaku pemborong yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, PT Margamukti pada bulan Juni 2013 telah selesai membangun sendiri sebuah gedung untuk rumah dinas direksi. Luas bangunan 350 m2 dengan biaya sebesar Rp230.000.000,00 termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan Rp16.300.000,00. PPN atas pembelian bahan bangunan ini merupakan Pajak Masukan yang .......... a. tidak dapat dikreditkan karena dimaksudkan untuk tujuan non produktif b. dapat dikreditkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan kena pajak c. tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan kena pajak d. dapat dikreditkan dalam hal dapat dibuktikan PPN itu memang benar-benar telah dibayar 38. Astra Internasional adalah perusahaan industri kendaraan bermotor beroda empat dan importir kendaraan bermotor selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Dalam Masa Pajak Juni 2014 menyerahkan 20 kendaraan bermotor berupa minibus yang terdiri atas 10 unit hasil produksinya dengan Harga Jual Rp 150 juta/unit, dan 10 unit lagi adalah minibus yang diimpor dalam bentuk CBU (siap pakai) dengan Harga Jual Rp 175 juta/unit kepada PT Barca, produsen komputer. Kendaraan bermotor tersebut tersebut BKP yang Tergolong Mewah dalam kelompok tarif PPnBM 10%. Atas penyerahan 20 unit minibus tersebut terutang ............. a. PPN = Rp 325.000.000,00

4

b. PPN = Rp 325.000.000,00 dan PPnBM = Rp 150.000.000,00 c. PPN = Rp 325.000.000,00 dan PPnBM = Rp 325.000.000,00 d. PPnBM = Rp 325.000.000,00 39. Pedagang eceran yang melakukan penyerahan BKP dalam satu tahun buku 2014 mencapai jumlah peredaran usaha Rp 4.800.000.000,00 adalah …............. a. PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Pengusaha Kecil sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai DPP c. PKP sehingga dapat dikukuhkan menjadi PKP d. Pengusaha Kecil, tetapi dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP 40. Atas penyerahan mebel dengan Harga Jual Rp 220.000.000,00 yang dilakukan oleh PT Mebel Utama selaku PKP kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 22 Agustus 2013, yang pe-nagihan dilakukan pada tanggal 30 September 2013, dan pembayarannya baru diterima pada tanggal 21 Oktober 2013, PT Mebel Utama ................. a. wajib membuat Faktur Pajak dengan PPN Rp 20.000.000,00 pada tanggal 11 Agustus 2013 b. wajib membuat Faktur Pajak dengan PPN Rp 22.000.000,00 pada tanggal 30 September 2013 c. wajib membuat Faktur Pajak dengan PPN Rp 22.000.000,00 pada tanggal 21 Oktober 2013 d. wajib membuat Faktur Pajak dengan PPN Rp 20.000.000,00 pada tanggal 30 September 2013 II.

BENAR / SALAH ( Bobot = 20%) Pilihlah apakah pernyataan di bawah ini Benar atau Salah, kemudian tuliskan jawaban Saudara pada kertas yang tersedia. 1. B - S Pemanfaatan merek dagang “Mac Donald” sebuah merek dagang dari Amerika oleh res-toran di beberapa kota besar di Indonesia, dikenai PPN meskipun restoran bukan PKP. 2.

B - S

Penjualan mesin pabrik oleh panrikan mie instant "NENK GLASS", dikenai PPN.

3.

B - S

PM yang tercantum dalam Faktur Pajak tanggal 15 September 2013 dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama paling lambat dengan Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN bulan Januari 2014.

4.

B - S

Pajak Masukan dalam Faktur Pajak tanggal 27 Desember 2013 yang diterima pada tanggal 5 Februari 2014 tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN Januari 2014 karena tahun pajaknya berbeda.

5.

B - S

Selaku PKP Pedagang Eceran, toko “Matahari Terbit” boleh membuat Faktur Pajak tanpa mengisi identitas pembeli, tanda tangan dan nama terang.

6.

B -S

PKP non Pedagang Eceran boleh membuat Faktur Pajak PKP PE atas penyerahan BKP melalui gerai.

7.

B - S

Setiap nota atau kuitansi yang berkaitan dengan penyerahan BKP oleh PKP PE dapat berfungsi sebagai Faktur Pajak PKP PE.

8.

B - S

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dikenai PPN, sebaliknya kegiatan membangun sendiri yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, tidak dikenai PPN.

9.

B - S

Ketika pada tanggal 2l Desember 2013 PT GONJANG-GANJING memasukkan tagihan kepada Ditjen Meteorologi dan Geofisika atas penyerahan sejumlah alat pengukur gempa (seismograph), wajib membuat Faktur Pajak dengan tanggal yang sama meskipun penyerahannya sudah dilakukan pada tanggal 13 November 2013.

10. B - S

NURJANAH mengelola sebuah kegiatan home industry menghasilkan makanan kecil seperti kacang goreng, kacang telur, pop-corn, jagung goreng (si imut-imut marning), kacang kapri dan sejenisnya. Meskipun jumlah peredaran usaha dari tanggal 1 Januari sampai dengan 22 September 2014 hanya mencapai Rp 300 juta, sehingga masih jauh dari batas maksimum peredaran usaha Pengusaha Kecil sebesar Rp 4.800.000.000,00, boleh memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

11. B - S

Tuan Hartawan menurunkan dan mengganti atap rumahnya dengan luas 300 m2, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemborong non PKP dikenai PPN berdasarkan Pasal 16C UU PPN 1984.

12. B - S

PT PESONA ARTHA mengelola sebuah bank yang mempunyai bangunan bertingkat. Sebagian dari bangunan tersebut disewakan kepada pihak lain selama beberapa tahun. Meskipun jasa perbankan dikecualikan dari pengenaan pajak, atas penyewaan gedung tersebut dikenai PPN. Pada tanggal 25 Pebruari 2014, PT RAPI selaku PKP industri pakaian jadi (garment) menjual mobil jeep yang selama ini digunakan untuk distribusi dan pemasaran dengan Harga Jual Rp 40 juta, dikenai PPN berdasar Passal 16D UU PPN 1984.

13. B - S

5

14. B - S

PT Seribu Langkah selaku PKP industri sepatu, menyumbang satu unit minibus milik perusahaan yang sebelumnya digunakan untuk antar jemput anak sekolah para karyawan, kepada panti asuhan dikenai PPN Pasal 16D UU PPN 1984 karena termasuk pemberian cumacuma BKP.

15. B - S

Karena PKP yang melakukan penyerahan BKP boleh tidak mengisi identitas pembeli pada Faktur Pajak, maka Pajak Masukan dalam Fatur Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli.

16. B - S

Importir yang mengimpor stick golf, mengenakan PPN tetapi tidak mengenakan PPnBM ketika menyerahkan kepada distributor, meskipun stick golf termasuk BKP yang Ter-golong Mewah.

17. B - S

Meskipun Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap melakukan penyerahan BKP, ketika PT Agung selaku PKP pedagang besar melakukan 8 (delapan) kali penyerahan BKP kepada PT Selera Pesona pengelola sebuah pasar swalayan, dapat membuat satu Faktur Pajak yang meliputi selu-ruh penyerahan tersebut yang disebut Faktur Pajak Gabungan.

18. B - S

Meskipun penyerahan air bersih melalui pipa oleh perusahaan air minum tidak dikenai PPN, tetapi penyerahan air bersih oleh perusahaan air minum (PAM) dilakukan meng-gunakan mobil tanki tidak dikenai PPN.

19. B - S

Karena dalam Faktur Pajak PKP PE tidak perlu dicantumkan NPWP Pembeli, maka Faktur Pajak yang tidak diisi pada keterangan NPWP Pembeli sama dengan Faktur Pajak PKP PE.

20. B - S

PT Mobil Andalan selaku PKP dealer kendaraan bermotor menjual sedan bekas mobil dinas direksi dikenai PPN karena dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

21. B - S

Karena jasa pelayanan bank termasuk salah satu diantara 12 kelompok jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka ketika PT Bank Kencana memberikan jasa manajemen kepada nasabahnya tidak terutang PPN.

22. B - S

Dalam rangka menunjukkan jati dirinya sebagai pajak atas konsumsi maka sudah sela-yaknya apabila PPN dikenakan atas penyerahan BKP sampai dengan mata rantai jalur distribusi yang paling dekat dengan konsumen yaitu penyerahan BKP yang dilakukan di Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP Pedagang Eceran.

23. B - S

Atas penyerahan BKP atau JKP kepada setiap Pemungut PPN, PKP wajib membuat Fak-tur Pajak pada saat menyampaikan surat penagihan.

24. B - S

PT Shellindo adalah kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan pertambangan migas. Ketika membayar atas pembelian barang cetakan berdasarkan perjanjian jual beli dengan PKP percetakan CV Aksara dengan harga penyerahan Rp 9.900.000,00 termasuk PPN, selaku Pemungut PPN PT Shellindo wajib memungut PPN yang terutang.

25. B - S

Ketika PT Intan, PKP industri otomotif mengimpor sedan dalam bentuk CKD wajib membayar PPN dan PPnBM, karena sedan termasuk mobil mewah.

26. B - S

Ketika PT Gempita, PKP industri sepatu membeli kulit sebagai bahan baku sebelum melakukan produksi perdana, PPN yang dibayar atas pembelian kulit sebagai bahan baku tersebut tidak dapat dikreditkan. .

27. B - S

Bang Muin seorang petani dengan lahan pertanian cukup luas, memperoleh ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,00 dari pemerintah sehubungan dengan pembebasan sebagian dari lahan pertaniannya. Ketika Bendahara Pemerintah akan membayar ganti rugi tersebut, wajib memungut PPN yang terutang.

28. B - S

Karena sejak 1 Januari 1995 obyek PPN diperluas meliputi penyerahan barang berwujud dan barang tidak berwujud yang merupakan BKP, maka penyerahan listrik sebagai barang tidak berwujud dikenai PPN.

29. B - S

Seluruh hunian (rumah) mewah yang berupa apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya yang diserahkan oleh perusahaan real estate terutang PPnBM disamping PPN sepanjang luasnya lebih dari 150 m2.

30. B - S

Tuan ATMAJA membeli rumah dengan luas bangunan 300 m2 dengan bahan bangunan yang serba prima dan produk impor dari suatu perusahaan real estat dengan Harga Jual Rp 2 milyar tidak dikenai PPnBM. Sedangkan Tuan ASIKIN membeli rumah dari real estat yang sama dengan luas bangunan 350 m2, bahan bangunannya semua produk lokal sehingga harga

6

rumah ini Rp 1 milyar, dikenai PPnBM. 31. B - S

PT TRUBUS menyerahkan sejumlah bibit tanaman kepada PT JASA MARGA. Harga Kontrak dalam surat perjanjiannya adalah Rp 100 juta ditambah PPN yang terutang Rp10 juta sehingga PT Jasa Marga membayar Rp 110 juta termasuk PPN.

32. B - S

Salah satu pertimbangan pengenaan PPnBM di samping PPN terhadap anggota masya-rakat yang mengonsumsi BKP Yang Tergolong Mewah adalah untuk mengurangi regre-sifitas PPN sebagai pajak objektif.

33. B - S

PT Indo Otomotif adalah PKP industri kendaraan bermotor, menyerahkan sejumlah se-dan hasil produksinya ke kantor cabangnya selaku distributor utama yang dikukuhkan se-bagai PKP. Sedan tersebut tergolong BKP Tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor kelompok PPnBM dengan tarif 40%, sehingga atas penyerahan tersebut PT Indo Otomotif wajib mengenakan PPN dan PPnBM sesuai dengan tarif yang berlaku.

34. B - S

Pada tanggal 25 Pebruari 1989, PT RAPI selaku PKP industri garmen menjual minibus yang selama ini digunakan untuk antar jemput karyawan dengan Harga Jual Rp 50 juta. Atas penjualan minibus ini PT RAPI mengenakan PPN sebesar Rp 5 juta.

35. B - S

Kelemahan Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Pajak Masukan yang tercantum di dalam-nya tidak dapat dikreditkan.

36. B - S

Secara prinsip, UU PPN 1984 boleh tidak mengatur definisi BKP karena pada dasarnya semua barang adalah BKP kecuali UU menentukan sebaliknya.

37. B - S

Ketika Sarimin membayar angsuran pertama dari harga sepeda motor yang dibeli, sepeda motor diserahkan oleh dealer lengkap dengan BPKP yang sudah atas nama Sarimin, maka pada saat ini sudah terjadi penyerahan BKP sehingga PPN terutang atas seluruh Harga Jual.

38. B - S

Ketika PKP pedagang besar sepatu menyerahkan sepatu kepada pedagang eceran yang tidak memiliki NPWP dapat membuat Faktur Pajak tanpa mengisi identitas pembeli.

39. B - S

PPN yang terutang atas penggunaan merek dagang “la Venesia” dari Italia yang disetor menggunakan SSP oleh PT Indomebel selaku PKP Pabrikan mebel di Jakarta dapat dikreditkan karena SSP ini diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

40. B - S

PT Kereta Api Indonesia mengangkut 50 (lima puluh) unit sedan milik PT Indo Mobil, dari Jakarta ke Surabaya dikenai PPN atas jasa memindahkan barang atau jasa persewaan barang bergerak.

III. URAIAN DAN HITUNGAN (Bobot = 40%) Pilih 3 (tiga) dari 4 (empat) nomor soal dibawah ini. Kemudian kerjakan pada kertas yang sudah tersedia. .

1. PT Prasida adalah PKP dengan jenis usaha pemborong. Dalam bulan April 2014 melakukan transaksi antara lain sebagai berikut: a. Telah selesai membangun sendiri gedung: 1) untuk kantor cabang seluas 650 m2 yang telah selesai dalam bulan April 2006 dengan biaya Rp 400 juta termasuk PPN atas pembelian material Rp25 juta; 2) untuk rumah dinas kepada bagian personalia luasnya 190 m2 dengan biaya yang Rp 350 juta belum termasuk PPN atas pembelian material Rp 22.700.000,00; b. menerima pembayaran Rp70 juta atas penyerahan dua unit Susuki APV yang semula digunakan untuk antar jemput karyawan dan kegiatan operasional. Penyerahannya dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014; c. menyerahkan satu unit jip milik perusahaan yang semula digunakan untuk fasilitas keluarga Direktur PT Prasida. Hitung berapa PPN yang terutang pada saat perbuatan hukum tersebut diatas dilakukan ? 2. Yulia mengelola sebuah perusahaan katering dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Pada tanggal 27 Maret 2014, beberapa unit kompor gas yang merupakan aktiva perusahaan dijual dengan Harga Jual Rp 20 juta. Kompor ini dibeli pada tahun 1994 dengan harga Rp 50 juta. Di samping itu pada tanggal 12 Maret 2014, Yulia memulai kegiatan membangun sendiri satu gedung seluas 190 m2 yang akan digunakan untuk ruang manajemen. Sehubungan dengan ini dalam bulan Maret 2014 telah dikeluarkan biaya: a. pembelian material bangunan Rp 16.500.000,00 termasuk b. ongkos tukang Rp 2.000.000,00 Hitung berapa PPN yang terutang dan wajib dibayar ke Kas Negara atas kegiatan tersebut ? 3. Nona Evalina adalah pengusaha butik khusus tas wanita merek terkenal dari luar negeri. Suatu hari ia mengimpor sejumlah tas kulit dari Paris dengan jumlah pembayaran sebesar Rp600.000.000,- termasuk PPN dan PPn BM. Selain dikenai PPN sebesar 10%, berdasarkan Peraturan Menteri Ke-uangan tentang Daftar Jenis BKP Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Di-kenai PPnBM, tas yang diimpor

7

tersebut dikenai PPnBM dengan tarif 40%. Hitunglah: a. Berapa DPP atas impor BKP yang Tergolong Mewah berupa tas kulit tersebut? b. Berapa PPN terutang atas impor BKP yang Tergolong Mewah berupa tas kulit tersebut? c. Berapa PPn BM terutang atas impor BKP yang Tergolong Mewah berupa tas kulit tersebut? 4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, PPN yang terutang atas penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata berasal dari hasil perkalian tarif dengan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Dalam bulan Juli 2014, PT Suka Wisata menerima Faktur Pajak tertanggal 13 Juni 2014 dari dealer kendaraan bermotor atas pembelian minibus untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan harga penyerahan termasuk PPN sebesar Rp 165.000.000,00. Diketahui jumlah tagihan dalam invoice sebesar Rp200.000.000,00. Hitunglah; a. Berapa DPP sebagai dasar untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan JKP tersebut? b. Berapa PPN yang terutang atas penyerahan JKP tersebut? c. Berapa Pajak Masukan atas pembelian minibus yang dapat dikreditkan? 5. Apakah yang harus dilakukan oleh PKP, ketika: a. Dalam bulan Mei 2014 diketahui terjadi kesalahan penulisan Harga Jual BKP dalam Faktur Pajak Standar tertanggal 7 September 2013 yang seharusnya Rp 260 juta tertulis Rp 210 juta? b. Faktur Pajak Masukan tertanggal 12 Januari 2014 baru diterima dari PKP Penjual pada tanggal 23 Juni 2014? c. PKP Pedagang Eceran menyerahkan barang dagangan berupa BKP kepada pelanggannya, yang ketika membeli BKP tersebut Pedagang Eceran ini tidak membayar PPN? d. Menerima pembayaran dalam valuta asing dari pembeli, nilai kurs pada saat pembayaran berbeda dengan nilai kurs yang digunakan dalam Faktur Pajak yang sudah dibuat dan sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN? e. PT Sentradata selaku PKP Pedagang Besar komputer memberikan dua unit komputer barang dagangannya sebagai penghargaan kepada karyawan yang berprestasi? Sukses selalu Bumi Bintaro,20082014

8

Related Documents

Soal Uas Survival 2018
January 2021 3
Soal Uas K3lh
February 2021 3
Soal Uas Kls 9
February 2021 1

More Documents from "natasyape"