Soal Uts

  • Uploaded by: ria septiani
  • 0
  • 0
  • March 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Soal Uts as PDF for free.

More details

  • Words: 404
  • Pages: 2
Loading documents preview...
SOAL UTS AUDIT SEKTOR PUBLIK Dosen: Hermawan B. Prasetyo.,SE.,MSA Asdos: Ria Septiani,

1. 2. 3. 4. 5.

Buatlah matrik balance score card, untuk mengukur kinerja dari STIEKIA Bojonegoro! Sebut dan jelaskan kode etik akuntan publik! Bagaimana pendapat anda tentang independensi seorang auditor sektor publik dengan banyaknya fenomena saat ini? Jelaskan proses dan prosedur audit sektor publik? Berdasarkan contoh kasus 1, jawablah pertanyaan berikut: a. Bagaimana tanggapan anda mengenai masalah pada kasus 1? b. Berlomba-lomba mencari penyimpangan, bukankah itu lebih baik dengan auditor berlomba-lomba, bukankah penyimpangan akan lebih cepat ditemukan. Bagaimana menurut anda? Jelaskan! c. Apakah menurut anda SPIP itu efektif dalam meminimalkan penyimpangan? Jelaskan!

Studi Kasus 1: Irjen Depkeu: Auditor Jangan Seperti Orang Berlomba Rabu, 19 Nopember 2008 Jakarta- para auditor pemeriksa keuangan negara hendaknya tidak seperti orang yang berlomba-lomba menemukan adanya banyak penyimpangan tanpa mendalami apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Kecenderungan auditor seperti itu dinilai tidak akan membawa perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Demikian disampaikan Inspektur Jenderal Departmen Keuangan Hekinus Manao kepada kompas, Senin (17/11) di Jakarta. Selama ini, yang saya lihat, baik Inspektorat Jenderal (Itjen), Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlihat hanya seperti orang yang berlomba-lomba mengungkapkan adanya temuan penyimpangan, tetapi belum mendalami mengapa penyimpangan itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, ujar Hekinus. Menurut Hekinus, dengan cara seperti itu, perbaikan pengelolaan keuangan negara tidak akan pernah bisa diperbaiki. Untuk itu dengan adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kita harapkan tidak terjadi cara audit seperti itu, Khususnya di Itjen dan BPKP, tutur Hekinus. Hekinus menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, selain kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisasi penyimpangan anggaran dan korupsi di departmen. Dikatakan oleh Hekinus, mulai tahun depan SPIP mulai diterapkan di seluruh departmen. Harapan kita, dengan adanya SPIP pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik lagi. Namun, memang karena ini baru awal, kita masih melihat seperti apa pelaksanaannya, Kata Hekinus. Sementara anggota BPK, Baharuddin Aritonang menyatakan sebagai auditor eksternal, tugas BPK memang mengungkapkan temuan penyimpangan dan memvonisnya, apakah suatu penyimpangan atau bukan. Tugas auditor internal pemerintah justru harus membantu departmen menyusun laporan keuangan yang baik dan benar sesuai prinsip standar akuntansi. Jika tidak, ya seperti sekarang ini, disclaimer atau tidak dapat dinyatakan apa-apa opini laporan keuangannya, Ujar Baharuddin. Baharuddin menambahkan, apabila BPK sudah mengungkapkan temuannya, sebaiknya departmen berlomba-lomba untuk memperbaiki pengelolaan keuangannya. Jangan sampai disclaimer terus menerus, tuturnya. (har) Sumber: Danny Darussalam Tax Center Online

Related Documents

Soal Uts
March 2021 0
Rekapan Soal Uts Imunologi
February 2021 0
Uts
January 2021 7
Uts Reviewer
February 2021 1

More Documents from "Jeremy Jan Valerio"