Struktur Dan Pelaku Pasar Modal Indonesia

STRUKTUR DAN PELAKU PASAR MODAL INDONESIA

MAKALAH Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Keuangan oleh Dosen Dr. H. Nuryaman, S.E., M.SI., AK, C.A.

Kelompok 5 : Lisda Octaviani (1616102030) Dwi Heni Suhaeni (1616102012) Kaca Dian Meila (121220006)

MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG 2017

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya, kami dapat menyelesaikan Makalah mengenai Struktur dan Pelaku Pasar Modal Indonesia ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, meskipun demikian kami berupaya untuk menyajikan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata kami berharap makalah ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kami khususnya dan pembaca umumnya.

Bandung, Mei 2017 Kelompok

Lisda Octaviani Dwi Heni Suhaeni Kaca Dian Meila

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1 1.1

Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2

Tujuan...................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN..................................................................................... 3 2.1

Struktur Organisasi Pasar Modal Indonesia............................................... 3

2.2

Otoritas Pasar Modal …............................................................................. 4

2.3

Fasilitator Pasar Modal.............................................................................. 8

2.4

Pelaku Pasar Modal..............................……………………...................... 10

2.5

Lembaga Penunjang Pasar Modal...............................................................14

2.6

Badan Arbitrase Pasar Modal……….........................................................16

2.7

Profesi Penunjang Pasar Modal................................................................. 20

2.8

Asosiasi-asosiasi Pasar Modal................................................................... 29

2.9

Good Corporate Governance................................................................... 31

2.10

Kewajiban Pelaporan................................................................................ 31

2.11 Kewajiban Pengungkapan....................................................................... 36 2.12

Peranan Profesi Akuntan di Pasar Modal Indonesia.................................. 40

BAB III PENUTUP............................................................................................. 44 3.1 Kesimpulan.................................................................................................... 44 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 45

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pasar modal adalah tempat bagi perusahaan untuk mencari dana guna

membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Suatu pasar modal memiliki struktur modal berkaitan dengan jumlah hutang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Struktur modal yang efektif mampu menciptakan perusahaan dengan keuangan yang kuat dan stabil. Bersamaan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang pasar modal dan tersedianya dana dari para calon investor yang berminat menginvestasikan modalnya, struktur modal telah menjadi salah satu faktor pertimbangan yang cukup penting. Hal ini terkait dengan resiko dan pendapatan yang akan diterima. Dalam melihat struktur modal perusahaan, investor tidak dapat dipisahkan dari informasi perusahaan berupa laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Para investor akan melakukan berbagai analisis terkait dengan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dalam prosesnya tersebut terdapat banyak peraturan dan pelaku yang ikut berpastisipasi di dalamnya. Pemerintah pun membentuk Badan Pengawas Pasar Modal yang mengawasi tiga lembaga yaitu Bursa Efek, LKP dan LPP. Ketiga lembaga tersebut yang mengarahkan para pelaku kegiatan pasar modal dalam melakukan tugasnya.

1

1.2

Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut 1. Untuk mengetahui Struktur Organisasi Pasar Modal Indonesia 2. Untuk mengetahui mengenai Otoritas Pasar Modal 3. Untuk mengetahui Fasilitator Pasar Modal, Pelaku Pasar Modal dan Lembaga Penunjang Pasar Modal 4. Untuk mengetahui mengenai Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BABMI) 5. Untuk mengetahui mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal 6. Untuk mengetahui mengenai Asosiasi-asosiasi Pasar Modal 7. Untuk mengetahui mengenai Corporate Governance, Kewajiban Pelaporan, Kewajiban Disclosure 8. Untuk mengetahui mengenai Peranan Profesi Akuntansi di Pasar Modal Indonesia

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Struktur Organisasi Pasar Modal Indonesia Pengertian pasar modal menurut Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995:

”Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” Dasar Hukum Pasar Modal 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/ 1995, tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal Asing. 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KM K.010/ 1995, tentang Pembatasan Pemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing. 6. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/S1K/1999 tentang Pedoman dan Tata¬cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Struktur pasar modal Indonesia menurut undang-undang pasar modal no. 8 tahun 1995 dikelola oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama PT. Bursa Efek Indonesia dan saham-sahamnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan anggota bursa efek. Struktur Pasar Modal di Indonesia tertinggi berada pada menteri Keuangan menunjuk OJK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan

3

mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal.

2.2

Otoritas Pasar Modal Di Indonesia, Badan yang mengawasi otoritas Pasar Modal yaitu OJK (Otoritas

Jasa Keuangan). Dalam melaksanakan fungsinya, OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan

pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal,

memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah 4

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok: 

Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;



Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;



Menetapkan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal;



Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;



Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah; 5



Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;



Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;



Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;



Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperolah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;



Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner

Suatu kejahatan didalam pasar modal memiliki suatu keunikan sendiri dibandingkan kejahatan kejahatan yang ada didalam dunia kriminal biasa, hal ini dikarenakan modus serta tindakan kejahatannya mempunyai karakteristik yang sudah diatur didalam Undang Undang Pasar Modal. Didalam UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal jenis kejahatan terdiri dari : 1. Penipuan (Fraud), hal ini tertuang dalam Pasal 90 UUPM. 6

2. Manipulasi Pasar, tertuang didalam Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM. 3. Insider Trading ( Perdagangan Orang Dalam) hal ini tertuang didalam Pasal 95 s/d Pasal 99 4. Informasi Menyesatkan (Missleading Information), tertuang dalam Pasal 80; Pasal 81; serta Pasal 93 UUPM. Jika terjadi Tindakan Kejahatan tersebut diatas, maka Otoritas Jasa Keuangan berhak untuk melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap Pihak Pihak yang melakukan jenis tindak kejahatan tersebut. Adapun cara menangani kejahatan didalam Pasar Modal memiliki alur yang sangat kompleks yang terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dengan membentuk PNS Penyidik tertentu didalam OJK. 2. Pelaporan, dalam hal ini pemeriksa akan melakukan pemeriksaan dan melakukan pelaporan atas hasil pemeriksaan tersebut kepada Bagian Eksekutif Pasar Modal dan akan dilanjutkan kepada Dewan Komisioner OJK. 3. Penyidikan, apabila hasil pemeriksaan ditemukan suatu bukti adanya tindak pidana didalam Pasar Modal. 4. Pemberian sanksi oleh OJK kepada para pelanggar bisa berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan izin kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

7

5. Dan jika hal tersebut diatas dan memang terjadi tindak pidana maka akan dilanjutkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan adanya fungsi dan kontrol serta penindakan yang lebih tegas serta didukung oleh adanya peraturan perundang- undangan yang lebih khusus , maka kedepannya Otoritas Jasa Keuangan akan mampu sebagai Leader didalam Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan didalam Pasar Modal dan dapat memberikan Perlindungan Hukum terhadap Seluruh Investor di Negara Republik Indonesia. 2.3

Fasilitator Pasar Modal

Fasilitator dalam pasar modal terdiri dari : 1. BEI (Bursa Efek Indonesia) Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX)) merupakan

bursa

hasil

penggabungan

dari Bursa

Efek

Jakarta (BEJ)

dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

8

2. KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya dengan kepemilikan masing-masing 90% dan 10% dari total saham pendiri senilai Rp 15 miliar. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam

No.

Kep-26/PM/1998.

Pada

tahun

2000

dengan

diterapkannya Scripless Trading atau perdagangan tanpa warkat, KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan meluncurkan e-CLEARS® pada Juli 2000.

3. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) PT

Kustodian

Sentral

Efek

Indonesia atau

dikenal

dengan

singkatan KSEI didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) pada tanggal 11 November 1998. Dalam kelembagaan pasar modal di Indonesia, KSEI merupakan salah satu Organisasi Regulator Mandiri atau Self Regulatory Organization (SRO), bersama dengan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. Sebagai LPP di pasar modal Indonesia sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KSEI menyediakan

9

jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien. Saham KSEI dimiliki oleh SRO (BEJ, BES, KPEI) sebanyak 16,5%, Bank Kustodian (36%), Perusahaan Efek (33,5%), Biro Administrasi Efek (4%) dan treasury stock (10%), per 31 Mei 2007. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi Efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama Bursa Efek dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dan operasional Kustodian sentral di pasar modal Indonesia.

2.4

Pelaku Pasar Modal Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang

terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut 1. Emiten dan Perusahaan Publik Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan

10

kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Jenis Efek yang lain adalah Sukuk, yang merupakan Efek Syariah, yakni akad dan cara penerbitannya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada umumnya, Emiten melakukan penawaran Efek melalui Pasar Modal untuk saham, obligasi, dan sukuk. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa (disebut emiten). Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), antara lain : 1. Perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. 2. Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. 3. Mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurangkurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Emiten wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik. Atas Pernyataan Pendaftaran tersebut, 11

Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pernyataan efektif tersebut bukan sebagai izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup. 2. Perusahaan Efek Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI). 1.

Penjamin Emisi Efek (PEE) Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan

Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. (uu no. 8 tahun 1995) Penjamin Emisi juga membantu proses Penawaran Umum dari awal persiapan sampai akhir penawaran, termasuk jasa konsultan, penilaian efek, serta persiapan dokumen. Penjamin Emisi Efek juga biasa disebut Underwriter. Underwriter harus memiliki izin Penjaminan Emisi (Penerbitan/Penjualan Efek), sedangkan orang yang menjalankan kegiatan Penjamin Emisi Efek harus memiliki sertifikat izin profesi Wakil Penjamin Emisi Efek (License WPEE). Dalam praktiknya, Penjamin Emisi dapat mengajak Underwriter lainya dalam proses penawaran umum karena jumlah efek yang sangat besar dan dapat 12

meyakinkan pihak yang melakukan penawaran umum agar Efek yang di tawarkan dapat terjual. Atau efek yang tidak laku terjual dapat di tanggung atau di beli oleh para Underwriter yang bergabung dalam melakukan penawaran. Oleh karena itulah ada Lead Underwriter (Penjamin Utama) dan Penjamin peserta. 2.

Perantara Pedagang Efek (PPE) Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha

jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain (uu no. 8 tahun 1995). Perantara pedagang efek juga biasa disebut Pialang Saham atau Broker-Dealer. Efek yang di perjual belikan dapat berupa saham, obligasi, atau produk derivatif lainya. Pada umumnya Perusahaan Efek PPE ini menyediakan layanan untuk melakukan pembukaan Rekening Efek (Rekening yang di gunakan untuk transaksi efek dan derivatif). PPE ini juga bertindak sebagai eksekusi transaksi serta memberikan informasi mengenai Market kepada nasabah yang telah melakukan pembukaan rekening efek. 3.

Manajer Investasi (MI) Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola

Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (uu no. 8 tahun 1995). Umumnya Reksadana merupakan produk Investasi yang di kelola oleh Manajer Investasi. MI tersebut mengelola dana dan melakukan diversivikasi pada dana kelolaanya kepada beberapa Efek, seperti

13

Saham, Obligasi serta asset lainya untuk mencapai target Investasi yang menguntungkan bagi Investor.

2.5

Lembaga Penunjang Pasar Modal Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung

pengoperasian pasar modal dan bertugas melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang ini terdiri dari biro administrasi efek, bank kustodian, wali amanat dan pemeringkat efek. A.

Biro Administrasi Efek Biro Administrasi Efek (BAE) adalah lembaga penunjang pasar modal yang membantu mengadministrasikan efek, baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder. Bentuk pelayanan yang diberikan BAE antara lain dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek. Biro Administrasi Efek merupakan perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

B.

Bank Kustodian Bank kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili 14

pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai kustodian diatur peraturan pemerintah. C.

Wali Amanat Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Kegiatan perwaliamanatan dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat. Bank umum atau pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

D.

Pemeringkat Efek Perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan pemeringkat efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa perusahaan pemeringkat efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat. Perusahaan pemeringkat efek dapat melakukan pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut :

15

1. Efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset, atau efek lain yang dapat diperingkat. 2. Sebagai pihak entitas (company rating), termasuk reksa dana dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pemeringkat efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Selain itu, perusahaan pemeringkat efek juga wajib memiliki prosedur dan metodologi pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan. Selanjutnya, perusahaan pemeringkat efek yang melakukan atas permintaan pihak tertentu, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan pihak dimaksud.

2.6

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BABMI) Badan

Arbitrase

Pasar

Modal

Indonesia (BAPMI)

atau

dalam bahasa

Inggris disebut Indonesian Capital Market Arbitration Board, didirikan oleh Organisasi Regulator Mandiri (Self Regulatory Organization[1] - SROs) yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan P.T. Kustodian

Sentral

Efek

Indonesia (KSEI)

serta

asosiasi-asosiasi

di

lingkungan pasar modal Indonesia untuk menjadi tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.

16

Sejarah pendirian BAPMI BAPMI didirikan dengan akta pendirian berdasarkan akta No. 15 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2002 dengan disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam suatu upacara di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No: C2620 HT.01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002, dan pengesahan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002. Alternatif penyelesaian melalui BAPMI Di dalam BAPMI, para pihak yang bersengketa dapat memilih 3 alternatif cara penyelesaian sengketa, yakni melalui 

Pendapat Mengikat.



Mediasi.



Arbitrase.

Pendapat mengikat "Pendapat mengikat" BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas dasar permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang 17

jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. BAPMI akan memberikan pendapat mengikat secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua BAPMI selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja setelah dimulainya pemeriksaan, yang disampaikan melalui surat tercatat, bukannya dalam suatu forum pertemuan. Pendapat mengikat yang diberikan oleh BAPMI bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya, oleh karenya tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan. Pendapat mengikat itu harus segera dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan, dan setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat merupakan pelanggaran perjanjian. Mediasi Mediasi BAPMI adalah cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut mediator bersifat fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari Mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah. Proses

mediasi

akan

berlangsung

selama

14

hari

kerja

dalam

pertemuan (hearing) yang tertutup untuk umum yang dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh BAPMI atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak. 18

Arbitrase Arbitrase BAPMI adalah cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen - yang disebut arbiter guna memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang dijatuhkan oleh arbiter tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang tidak dapat diajukan banding. Pemeriksaan dalam proses arbitrase BAPMI akan berlangsung paling lama 180 hari kerja terhitung sejak arbiter tunggal / majelis arbitrase terbentuk. Arbiter dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dengan persetujuan pemohon dan termohon. Arbiter BAPMI Di dalam proses arbitrase BAPMI dikenal 2 jenis arbiter, yakni arbiter tetap (arbiter BAPMI) dan arbiter tidak tetap (ad hoc) yang diseleksi dan diangkat oleh pengurus BAPMI berdasarkan integritas dan kompetensi di bidang pasar modal menurut latar belakang keahliannya masing-masing yang sebagian berlatar belakang praktisi, ahli hukum, akuntan dan akademisi. Berbagai peraturan arbitrase BAPMI

BAPMI telah mengeluarkan berbagai peraturan yang digunakan sebagai dasar bagi prosedur arbitrase yaitu : 

Peraturan dan acara badan arbitrase Pasar modal Indonesia : peraturan ini disahkan melalui keputusan BAPMI nomor: Kep-04/BAPMI/11.2002, tanggal 19 19

November 2002, sebagai amendemen terhadap keputusan BAPMI nomor: Kep01/BAPMI/10.2002, tanggal 28 Oktober 2002. 

Peraturan tentang biaya dan imbalan penyelesaian sengketa atau beda pendapat BAPMI : peraturan ini disahkan melalui keputusan BAPMI Nomor: Kep01/BAPMI/07.2005, tanggal 21 Juli 2005, sebagai amendemen terhadap Keputusan BAPMI Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2002, tanggal 19 November 2002.



Peraturan BAPMI tentang arbiter BAPMI : peraturan ini disahkan melalui keputusan BAPMI nomor: Kep-03/BAPMI/11.2002, tanggal 19 November 2002.



Pedoman benturan kepentingan dan afiliasi bagi arbiter dan mediator BAPMI : peraturan ini disahkan melalui keputusan BAPMI nomor: Kep-05/BAPMI/12.2002, tanggal 20 Desember 2002.



Etika perilaku (Code of Conduct) arbiter/mediator BAPMI : yang disahkan oleh rapat umum anggota tahunan BAPMI, tanggal 30 Juni 2004.

2.7

Profesi Penunjang Pasar Modal 1. Akuntan Publik Adalah seseorang yang memiliki profesi dalam hal kewenangan melakukan

pemeriksaan atas keuangan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan (selanjutnya disebut dengan Emiten) guna dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang Emiten guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Emiten.

20

Seorang Akuntan Publik dapat membantu Emiten dalam melakukan transaksi Pasar Modal, misalnya melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran perdana, kemudian membantu Emiten dalam menyiapkan atau menyajikan laporan keuangannya, dimana laporan keuangan tersebut merupakan instrument yang paling penting untuk menentukan apakah Emiten layak melakukan investasi atau menjual saham suatu produk investasi. Akuntan Publik harus mendaftarkan dirinya di BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) sebagai profesi penunjang dalam kegiatan Pasar Modal. Diharapkan menjadi Gate Keeper dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan. Akuntan publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1.

Pemeriksa Laporan Keuangan. Pemeriksaannya harus sesuai dengan standar auditing dan mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

2.

Memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan dalam menginformasikannya ke publik.

3.

Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan ketentuan BAPEPAM.

4.

Memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukukan yang baik (apabila diperlukan)

2.

Notaris Publik Jika kita berbicara tentang peran Notaris dalam kegiatan Pasar Modal, tentunya

ruang gerak seorang Notaris sangatlah besar dan penting karena mengemban tugas yang menyangkut urusan publik dalam konteks keperdataan dan diberi kewenangan oleh 21

Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Sebelum seorang Notaris Publik melaksanakan tugasnya, ia harus mendaftarkan dirinya sebagai profesi penunjang dalam kegiatan Pasar Modal di BAPEPAM. Notaris publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1.

Menyiapkan Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

2.

Membuat konsep akta perubahan Anggaran Dasar.

3.

Menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka Emisi efek.

4.

Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.

5.

Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasalpasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.

Melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal- pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang Pasar Modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Notaris Publik memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu: 1. Peran Notaris Publik sangat diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti Emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrakkontrak penting, seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwali amanatan. Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting. 22

2. Dalam hal perjanjian pengelolaan Administrasi Saham ingin di rubah, maka harus dilakukan bersama dengan perubahan yang dilakukan terhadap Perjanjian Emisi efeknya karena keduanya sangat erat kaitannya dan dilakukan oleh seorang Notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut adalah mengenai jumlah saham yang akan di jual kepada calon investor.

3. Konsultan Hukum Publik Adalah pihak yang memberikan dan menandatangani mengenai emisi efek ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Emiten. Untuk menjadi seorang Konsultan Hukum Publik dalam kegiatan Pasar Modal maka pihak-pihak yang menyandang profesi tersebut haruslah mendaftarkan diri di BAPEPAM. Sebab, menjadi seorang yang bergelut di bidang Konsultan khususnya Konsultan Hukum Publik dalam kegiatan Pasar Modal harus memiliki integritas yang tinggi, bersikap hati-hati dan teliti (Duty Skill Of Care) dan memegang prinsip Know Your Customer, mengetahui latar belakang klien atau nasabahnya yang ingin berinvestasi. Konsultan Hukum Publik harus memverifikasikan keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses Go Public. Konsultan hukum publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1.

Melakukan penelitian terhadap aspek-aspek hukum Emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha Emiten.

2.

Memberikan pendapat dan penilaian yang independen, supaya pendapat dan penilaian yang diberikan oleh Konsultan Hukum Publik dilakukan secara

23

professional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar. 3.

Memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya.

4.

Meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan, seperti: izin-izin dari lembaga pemerintah, sertifikat tanah dan bangunan, Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya, Anggaran Dasar perusahaan berserta perubahanperubahan, catatan-catatan/risalah rapat (RUPS/Direksi, Perjanjian hutang untuk memastikan adanya tidak adanya perjanjian yang berakibat tidak baik terhadap hukum dimasa yang akan datang, kontrak-kontrak dengan pemasok, dan meneliti proses hukum yang sedang berjalan dan mungkin akan terjadi, yang dapat mengancam kelancaran bisnis perusahaan. Konsultan Hukum Publik memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu: 1.

Peranan konsultan hukum dapat mempengaruhi proses perusahaan Go Public dalam arti mampu mengatasi masalah yang di hadapi selama berlangsungnya proses tersebut.

2.

Membantu menyelesaikan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan Go Public, dengan jalan memberikan nasehat dan pendapat yang diperlukan oleh Emiten, juga pendapatnya tentang Emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Emisi. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan Legal Audit (pemeriksaan hukum) dan Legal Opinion (pendapat hukum). Legal audit dipakai oleh seorang Konsultan hukum pasar modal sebgai landasan untuk membuat legal 24

opinion. Serta legal opinion ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. 3.

Ikut mendampingi dan memberikan advise hukum pada kliennya, yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

4.

Penilai Adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani Laporan Penilai, yaitu

pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai. Penilai memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1.

Melakukan kegiatan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan Go Public.

2.

Melakukan penilaian kembali atau penilaian ulang atas aktiva perusahaan.

Penilai memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu: 1.

Penilai memberikan penilaian mengenai berapa nilai yang wajar barang yang dimiliki tersebut, yang tentu saja pada nilainya akan di hitung dengan uang.

2.

Melakukan penilaian terhadap harta Emiten, dan bersikap objektif dan terbuka. Karena, harta kekayaan harta Emiten tersebut akan dijadikan jaminan sebagai agunan terhadap pinjaman dari investor, oleh karena itu peran Penilai adalah menentukan berapa harga dari saham atau obligasi yang diterbitkan oleh Emiten.

2.8 Asosiasi-asosiasi Pasar Modal Berikut adalah asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia: 1. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) 2. Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) 25

3. Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia (AWP2EI) 4. Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek Indonesia (AWPE2I) 5. Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia (AWMII) 6. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) 7. Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) 8. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) 9. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 10. Ikatan Notaris Indonesia 11. Panitia Standar Profesi Pasar Modal Berikut beberapa profil asosiasi 1.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI adalah suatu organisasi nirlaba yang

beranggotakan perusahaan publik atau emiten yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Jakarta (BEJ),Bursa Efek Surabaya (BES), dan/atau bursa efek lainnya. Sejarah Asosiasi Emiten Indonesia Pada akhir era 80-an, ketika Pasar Modal Indonesia mulai berkembang, otoritas serta praktisi pasar modal terus mengupayakan peningkatan kegiatan pasar modal. Bapepam yang saat itu berfungsi sebagai otoritas sekaligus pelaksana bursa efek, merupakan motor penggerak utama kehidupan pasar modal di Indonesia. Lembaga yang mengemban misi besar dalam mengembangkan pasar modal Indonesia ini dituntut membawa akselarasi pertumbuhan pasar modal. Hal tersebut tentunya juga harus diimbangi oleh perusahaan public (emiten), sebagai salah satu komponen penting yang menggerakkan pasar modal. Sejalan dengan itu, maka Emiten harus terus dibina untuk menumbuhkan iklim pasar yang kondusif dan professional sehingga memberikan motivasi perusahaan swasta lain untuk masuk pasar

26

modal. Atas dasar pemikiran tersebut kemudian muncul keinginan sejumlah Emiten untuk mendirikan wadah organisasi bagi perusahaan Go Public. Gagasan pembentukan organisasi ini awalnya didorong oleh Ketua Bapepam yang saat itu dijabat oleh Bapak Marzuki Usman. Alasan pembentukan organisasi itu juga didorong oleh kenyataan bahwa Pasar Modal masih merupakan bidang baru, sehingga diperkirakan akan banyak masalah yang perlu dihadapi secara bersama-sama. Maka pada tanggal 13 Desember 1988, Bapak Marzuki Usman memanggil enam perusahaan mewakili semua Emiten yang tercatat saat itu berjumlah 24 perusahaan. Mereka adalah: Bapak Ahmad Slamet (PT Semen Cibinong Tbk), Bapak Harsono E Soleh (PT Delta Jakarta Tbk), Ny. J. Muaya Siambaton (PT BBD-IBJ Leasing), danBapak JW Sudomo (PT Squibb Indonesia Tbk) Dalam pertemuan di Gedung Bapepam, Jalan Merdeka Selatan Jakarta, mereka sepakat untuk membentuk organisasi bernama Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Dengan Ketua Umum S. Supoyo (BPD Jawa Timur), Sekretaris Umum Kusyadi Kuyono (PT Sepatu Bata Tbk), Bendahara Umum R. Andi Suprianto (PT Squibb Indonesia Tbk).

2.

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) lahir atas dasar suatu kesadaran

bersama dari para sejumlah Direksi Perusahaan Efek/Sekuritas yang merasa terpanggil dan menyadari bahwa untuk menunjang pembangunan nasional serta dalam upaya menjaga dan memelihara kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional dibutuhkan suatu pasar modal Indonesia yang maju dan berkualitas. APEI merupakan gabungan dari sejumlah asosiasi yang sebelumnya beranggotakan perorangan ataupun perusahaan yang berada di lingkungan pasar modal

27

Indonesia. Hal tersebut terealisasi setelah melalui serangkaian pertemuan dan rapatrapat, khususnya pertemuan pada tanggal 4 November 1995 bertempat di Shangri-La Hotel, Jakarta melahirkan sebuah kesepakatan bersama seluruh asosiasi untuk bergabung menjadi satu. Sebagai realisasi kesepakatan tersebut, pada tanggal 4 November 1995, bertempat di Ruang Rapat Badan Pengawas Pasar Modal dan dengan disaksikan oleh Ketua Bapepam, maka ditanda-tanganilah suatu Memorandum Kesepakatan bersama antara Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Asosiasi Penjamin Emisi Efek Indonesia dan Asosiasi Manajer Investasi Indonesia untuk melakukan penggabungan melalui wadah Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (ASPERINDO), yang selanjutnya akronimnya berubah menjadi APEI. Dewasa ini jumlah anggota APEI sekitar 138 Perusahaan Efek.

3.

Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia atau disingkat APRDI didirikan

tanggal 28 Juni 1999, APRDI adalah wadah organisasi yang beranggotan badan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana. Anggota APRDI terbagi kedalam anggota biasa dan anggota luar biasa, anggota biasa terdiri dari : a. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana b. Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana c. Reksa Dana berbentuk perseroan. Anggota luar biasa adalah lembaga yang secara tidak langsung mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan industri Reksa Dana.

28

Maksud dan Tujuan berdirinya APRDI ialah untuk menggalang persatuan diantara lembaga-lembaga yang terlibat pada kegiatan Reksa Dana, mengembangkan standarisasi serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik anggota dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas Reksa Dana, mengembangkan industri Reksa Dana di Indnesia sehingga menjadi pilihan investasi masyarakat, meningkatkan hubungan antara anggota dengan otoritas Pasar Modal dan Pasar Uang serta lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan industri Reksa Dana, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan Reksa Dana.

2.9 Corporate Governance GCG adalah konsep untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan rumah sakit tercapai dengan penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin. GCG secara definitive merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

untuk

menciptakan

nilai

tambah

(value

added)

untuk

semua

stakeholder. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan trasnparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

29

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan global. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan sendiri mempunyai tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan. b. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien. c. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan. d. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khusunya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional. e. Meningkatkan investasi nasional; dan f. Mensukseskan program privat-isasi perusahaan-perusahaan pemerintah. Adapun Prinsip-prinsip good corporate governance dalam hal ini meliputi: a. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. b. Kemandirian (Independecy), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. c.

Akuntabilitas

(Accountability),

yaitu

kejelasan

fungsi,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

30

d. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat e. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur hubunganhubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi peerusahaan danuntuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Good corporate governance diperlukan untuk mendorong tercipttanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan good corporate governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip efisiensi dan penciptaan keuntungan (rente) ekonomi dalam kerangka fungsionalisme ini memang pertama-tama diterapkan dalam prinsip tata kelola organisasi perusahaan. Namun, prinsip tata kelola berbasis cara pandang fungsional juga sering diterapkan pada organisasi lain, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan bahkan lembaga keagamaan.

31

Pendekatan fungsionalais yang berorientasi pada efisiensi ini sering disebut seba pendekatan disiplin karena guna menjaga agar efisiensi terus terjaga sehingga keuntungan ekonomi yang tinggi dapat dicapai maka diperlukan disiplin dan pengawasan

2.10

Kewajiban Pelaporan Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala diatur dalam keputusan ketua

Bapepam nomor Kep-36/PM/2003. Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam keputusan ketua Bapepam nomor Kep-36/PM/2003 adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli. Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari: 1. neraca; 2. laporan laba rugi; 3. laporan perubahan ekuitas; 4. laporan arus kas; 5. laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan 6. jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan 7. catatan atas laporan keuangan.

32

Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa Indonesia. Laporan keuangan harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan Bapepam. Untuk unsur-unsur laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang karena sifat industrinya belum diatur secara tegas dalam Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal di atas, agar disajikan sesuai dengan bentuk dan isi yang setidak-tidaknya meliputi unsur dan penjelasan yang tercakup pada laporan keuangan sebagaimana dilampirkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran. Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut: 1. perusahaaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik, selambatlambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang

33

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; 2. bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam; 3. pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan; dan 4. bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu sebagai berikut: 1.

selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;

2.

selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan

3.

selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan tengah tahunan disusun berdasarkan prinsip yang sama

dengan laporan keuangan tahunan dan mencakup antara lain penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan demi tercapainya dasar akrual.

34

Laporan keuangan tengah tahunan wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: 1. perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; 2. bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam; 3. pengumuman tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan kepada Bapepam; dan 4. bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang laporan keuangannya mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman wajib pula memuat hal-hal sebagai berikut: 1. paragraf penjelasan akuntan atas opininya, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut: a. Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan; b. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum; c. Penjelasan ketidakpastian menyangkut kelangsungan usaha perusahaan dan kemungkinan 35

d. adanya kerugian; dan atau e. Dampak utama penyimpangan terhadap laporan keuangan; dan 2. tanggapan manajemen terhadap opini Akuntan tersebut Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan diatur dalam keputusan Ketua Bapepeam Nomor Kep-40/PM/2003. Laporan Keuangan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Bapepam. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan Formulir Lampiran I yang tercantum dalam peraturan keputusan Ketua Bapepeam Nomor Kep-40/PM/2003. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud tersebut, wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, dan bermeterai cukup. Dalam hal Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh 1 (satu) orang, maka surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat ini termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan. Surat pernyataan tersebut wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam. Dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan berlaku sampai dengan tanggal pendapat akuntan. Dalam hal laporan keuangan interim yang disampaikan tidak diaudit, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan berlaku sampai dengan tanggal disampaikannya surat pernyataan dimaksud kepada Bapepam. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam

36

berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

2.11

Kewajiban Pengungkapan Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian (release)

informasi. Sedangkan menurut para akuntansi memberi pengertian secara terbatas yaitu penyampaian informasi keunagan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan. Laporan tahunan (Annual Report) media utama penyampaian informasi oleh manajemen

kepada

pihak-pihak

di

luar

perusahaan.

Laporan

tahunan

mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor, dan stakeholders lainnya. Laporan tahunan merupakan mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan pelengkap. Sehingga dalam laporan tahunan lah diketahui seberapa kuat informasi pengungkapan yang diajukan oleh perusahaan. 2.11.1 Jenis-Jenis Discloure / Pengungkapan Laporan Keuangan Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontijensi, metode persediaan, jumlah saham yang beredar dan ukuran alternatif, misalnya pos-pos yang dicatat berdasarkan historical cost. Adapun jenis pengungkapan yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada stakeholders berupa : 1.

Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)

37

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. 2.

Pengungkapan Sukarela Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban pengungkapan minimal jika mereka merasa pengungkapan semacam itu akan menurunkan biaya modalnya atau jika mereka tidak ingin ketinggalan praktik-praktik pengungkapan yang kompetitif. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit apabila mereka merasa pengungkapan keuangan akan menampakkan rahasia kepada pesaing atau menampakkan sisi buruk perusahaan di depan berbagai pihak. Dengan adanya pengungkapan sukarela ini maka upaya untuk berkomunikasi secara efektif dengan pembaca-pembaca asing, karena tidak adanya standar akuntansi di pelaporan yang diterima secara internasional. 2.11.2 Tujuan dan Manfaat dari disclosure / pengungkapan laporan keuangan 1.

Tujuan Perusahaan besar umumnya menjadi sorotan banyak pihak, baik dari masyarakat

secara umum maupun pemerintah, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar relatif lebih diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, sehingga mereka berupaya

38

menyajikan pengungkapan yang lebih baik untuk dapat meminimalisasi tekanantekanan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan besar tersebut dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Informasi itu sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Perusahaan besar berkemungkinan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan mengungkapkan informasi yang memadai dalam laporan tahunan, misalnya kemudahan untuk memasarkan saham dan kemudahan memperoleh dana dari pasar modal. Sedangkan perusahaan kecil umumnya sulit untuk mendapatkan dana dari pasar modal, mengingat pembatasan ukuran aset bila terjun ke bursa, sehingga perusahaan kecil tidak dapat menikmati keuntungan dari pengungkapan informasi yang memadai. Adapun yang menjadi tujuan dari pengungkapan dinyatakan sebagai berikut : 

Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.



Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat.



Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.



Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu tahun dan diantara beberapa tahun.



Untuk memberikan informasi mengenai arus kas atau keluar dari masa depan. 39

 2.

Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka. Manfaat Tujuan dari pengungkapan oleh perusahaan bermanfaat untuk beberapa

kepentingan yaitu oleh perusahaan pencari laba (profit making interpreise) berdasarkan pada tiga kategori kepentingan yaitu kepentingan perusahaan, kepentingan investor, dan kepentingan nasional. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

Manfaat bagi kepentingan perusahaan adalah dapat diperoleh biaya modal yang lebih rendah yang berkaitan dengan berkurangnya resiko informasi bagi investor dan kreditur. Dengan demikian investor dan kreditor bersedia membeli sekuritas dengan harga tinggi, akibat dari harga sekuritas yang tinggi tersebut biaya modal perusahaan menjadi rendah.



Bagi investor pengungkapan bermanfaat untuk mengurangi resiko informasi berupa pengurangan kesalahan pembuatan keputusan investasi. Sehingga investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan secara lengkap, akibatnya sekuritas perusahaan menjadi lebih menarik bagi banyak investor dan harganya akan naik.



Bagi kepentingan Nasional, yaitu berupa adanya biaya modal perusahaan yang rendah dan berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor. Dengan diperolehnya biaya modal yang lebih rendah oleh perusahaan, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, kesempatan kerja meluas, dan pada akhirnya standar kehidupan secara nasional akan meningkat pula. Dengan berkurangnya resiko informasi yang dihadapi investor, pasar modal menjadi likuid. Likuiditas pasar modal ini diperlukan oleh perekonomian nasional karena dapat membantu alokasi modal secara efektif 40

2.12

Peranan Akuntan Dalam Pasar Modal Seperti diketahui sebelumnya bahwa akuntan saat ini memiliki peran yang cukup

besar dalam perekonomian dan bisnis khususnya dalam hal komunikasi bisnismengenai informasi

informasi

keuangan.

Berkembangnya

pasar

modal

di

Indonesia juga melibatkan peran akuntan di dalamnya. Peran akuntan dalam pasar modal tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa profesi penunjang pasar modal terdiri dari : a. Akuntan; b. Konsultan Hukum Publik; c. Penilai; d. Notaris; dan e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, peran akuntan dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tentang Emisi Efek melalui Bursa yang telah menentukan bahwa: 1.

Untuk melakukan emisi efek, emiten harus memenuhi persyaratan, antara lain: mempunyai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik / akuntan negara untuk dua tahun buku terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan pendapat “wajar tanpa syarat” untuk tahun terakhir. 2. Laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir tersebut harus disusun sesuai dengan PABU di Indonesia disertai dengan laporan akuntan publik/ akuntan negara.

41

3.

Jangka waktu antara laporan keuangan dan tanggal pemberian izin emisi efek tidak boleh melebihi 180 hari. Di dalam pasar primer tersebut, akuntan juga terusberperandalamkegiatan pasar modal. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Dalam hal ini akuntan berperan baik dalam proses pembuatan laporan keuangan perusahaan serta perannya dalam memastikan laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji. Akuntan berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam melakukan kegiatan, akuntan harus memperhatikan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI, praktik akuntansi, dan

4.

Peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal. Akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK diharapkan menjadi gate keeper dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan. Profesi akuntan berkaitan dengan pekerjaan yang memerlukan pengetahuandan keahlian khusus. Keahlian dasar yang harus dimiliki akuntan adalah melakukan pemeriksaan keuangan. akuntan profesional dituntut memiliki integri tas dan moral untuk melindungi kepentingan masyarakat. Profesi akuntan juga harus memiliki etika profesi yang mengikat para anggotanya. Sesuai UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, peran profesi akuntan menjadi sangat penting. Bagi perusahaan yang telah go public, dimana sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas, maka informasi yang tepat, cepat, dan terpercaya sangatlah dibutuhkan

untuk

perkembangan

mengetahui

perusahaan

posisi

yang

42

keuangan,

pengelolanya

hasil usaha,

dipercayakan

dan kepada

manajemen. Tanggung jawab akuntan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap standar profesi, namun juga mencakup tanggung jawab hukum dan sosial. Akuntan harus mampu menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan oleh IAI. Pada dasarnya esensi dari pasar modal adalah full disclosure yang mencakup pengungkapan informasi yang penting dan relevan. Oleh karena itu, akuntan yang bergerak di pasar modal harus memahami bahwa kepentingan publik jauh lebih besar dan harus lebih diutamakan. Adapun kewajiban akuntan sebagai pemeriksa laporan keuangan dinyatakan secara eksplisit dalam UU Pasar Modal yang menyatakan bahwa akuntan yang terdaftar di Bapepam yang memeriksa laporan keuangan emiten, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), dan pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam (peraturan X.J.1) jika ditemukan adanya: Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam UU ini

dan

atau

peraturan

dapat membahayakan keadaan keuangan

pelaksanaannya. lembaga

yang

Hal-hal yang dimaksud

atau

kepentingan para nasabahnya.Akuntan yang melakukan kegiatan di pasar modal harus akuntan yang terdaftar sesuai dengan peraturan Bapepam (peraturan VIII.A.1). Peraturan tersebut menyebutkan akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Selain itu, untuk menjamin kualitas informasi dalam pasar modal Bapepam juga mengatur independensi akuntan di pasar modal. Indepedensi akuntan di pasar modal diatur

43

dalam peraturan VIII.A.2, yang mencakup larangan akuntan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut a. Memberikan jasa kepada pihak yang terafiliasi dengannya b. Membuat perjanjian untuk memperoleh kepentingan dalam efek atau bagian laba dari emiten c. Memeriksa dan menyiapkan opini bagi emiten sebelum menerima pembayaran atas jasa yang diberikan terdahulu d. Melakukan penilaian dan pemeriksaan

atas

sendiri yang telah dilakukan bagi emiten e. Melakukan perjanjian dengan emiten yang pembayaran jasanya tergantung pada pekerjaannya.

44

pekerjaannya

menyatakan bahwa

BAB III PENUTUP

3.1

Kesimpulan Pasar modal adalah tempat bagi perusahaan untuk mencari dana guna

membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Struktur Pasar Modal di Indonesia tertinggi berada pada menteri Keuangan menunjuk OJK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal. Para pelaku utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan saham (emiten) dan pembeli atau pemodal (investor) yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor. Upaya untuk memperlancar mekanisme perdagangan di pasar modal, maka diperlukan banyak pihak yang terlibat dalam transaksi seperti fasilitator pasar modal, lembaga penunjang pasar modal juga badan arbitrase jika terjadi sengketa, profesi penunjang pasar modal, asosiasi-asosiasi pasar modal. Semua ini demi menunjang keberlangsungnya fungsi pasar modal untuk meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan

45

DAFTAR PUSTAKA

Slamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Ketiga. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001 Richard G. Lipsey, dkk., Pengantar Ekonomi Jilid 2 Edisi delapan, Jakarta: Erlangga, 1987. wikipedia.com Sukirno, MIKRO EKONOMI : Teori Pengantar, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal http://www.ojk.go.id http://memebali.blogspot.co.id/2013/06/struktur-pasar-modal.html

46