Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia

PERJANJIAN PT ASAL SEBUT .Tbk DENGAN PT MEKAR WANGI DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH HUKUM PERIKATAN OLEH:

ADITIYA PARLINDUNGAN SITORUS NIM 8111416331

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMARANG 2017

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III Bab Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: van verbintenissen die uit contract of overeencomst geboren worden”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofman, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo, Mariam Darus Badrulzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, penulis sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajian penulis berlandaskan pada perspektif Burgerlijk Wetboek (BW), dimana antara perjanjian atau persetujuan (overeenkomst) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (contract). Perjanjian jual beli sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena salah satu cara untuk mendapatkan suatu benda yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan cara menjual atau membeli benda tersebut dari orang lain. Dasar sederhana itulah yang menjadikan perjanjian jual beli sangat sering dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan pengertian jual beli, sebagai berikut: “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat.kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi

hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu pergolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata merupakan hukum yan bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum. Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya memerlukan perangkat hukum nasional yang sesuai dengan hukum perikatan atau kontrak yang berkembang dinamis dalam masyarakat melengkapi perangkat perundang-undangan. Di Indonesia berbagai peratutran undangundang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah menggantikan sebagian kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang. Naumun untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia maka ke dua kitab undang-undang itu masih digunakan sampai ada peraturan perundang-undangan yang baru untuk menggantinya. KASUS

PERJANJIAN

PT

ASAL

SEBUT.Tbk

Dengan

PT

Mekar

Wangi

Pada hari ini, Rabu 12 Januari 2007, Kami yang bertandatangan dibawah ini: 1. PT Asal Sebut, Tbk, berkedudukan dan beralamat di jalan Sukarame No. 4 Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. John Grisham dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Asal Sebut, Tbk, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Asal Sebut, Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. PT Mekar Wangi, berkedudukan dan beralamat di jalan Bumi Manti No.64, Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Steven Chow dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur PT Mekar Wangi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mekar Wangi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana penyelesain Perjanjian PT ASAL SEBUT.Tbk dengan PT MEKAR WANGI ? 2. Apakah Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat menyelesaikan perselisihan ?

BAB 2 PEMBAHASAN

1. Penyelesain Perjanjian PT ASAL SEBUT.Tbk dengan PT MEKAR WANGI Bahwa pada saat ini Pihak Pertama sebagai (misalnya pemberi proyek) dan Pihak Kedua sebagai (misal pelaksana proyek) telah berselisih paham tentang pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol bebas hambatan Kampung Baru-Kampus Unila, sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Hamzah,SH., MH, Notaris di Bandar Lampung, dimana didalam perjanjian kerjasama tersebut tidak diatur secara jelas dan lengkap cara dan tempat penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari perjanjian tersebut. Bahwa sehubungan dengan perselisihan paham tentang pelaksanaan proyek jalan tol bebas hambatan Kampung Baru-Kampus Unila sebagaimana tersebut di atas, bersama ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan paham tersebut melalui (misal Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sesuai dengan peraturan dan prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia yang putusannya bersifat final dan mengikat. Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat bahwa penyelesaian sengketa dihadapi para pihak akan diselesaikan oleh Majelis Arbiter, dimana Pihak Pertama telah menunjuk Sdr. DR. Wahyu Sasongko, sebagai arbiter dan Pihak Kedua telah menunjuk Sdr. Ir. Fadli, sebagai arbiter, selanjutnya untuk Ketua Majelis Arbiter Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menyerahkannya kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menentukannya.

2. Apakah Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat menyelesaikan perselisihan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan paham tersebut melalui (misal Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sesuai dengan peraturan dan prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia yang putusannya bersifat Final dan Mengikat.

PENGERTIAN Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Unsur-Unsur Perjanjian Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain : 1. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap 3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan 6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

ASAS-ASAS PERJANJIAN A. Asas sistem terbuka Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur didalam buku III KUHP merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat didalam buku III KUHP hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi. B. Asas Konsensualitas Asas ini memberikan isyarat bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. C. Asas Personalitas Asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain. D. Asas Itikad baik Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu : 1. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 2. Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.

E. Asas Pacta Sunt Servada Asas ini tercantum didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHP yang isinya “Semua Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memnuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 KUHP sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam buku III KUHP tetap mengikat sebagai UndangUndang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

F. Asas Exeptio non Adiempletie contractus Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian. SYARAT SYARAT PERJANJIAN Menurut pasal 1320 kitab UU Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu : 1. Sepakat untuk mengikat diri, sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk setiap kata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan. 2. Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hokum.

3. Suatu hal tertentu, ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hokum atau mengenai bendanya. 4. Sebab yang halal, mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hokum sehingga perjanjian itu kuat. Menurut pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jika dilarang oleh undang undang, bertentangan dengan tata sulila atau ketertiban. Menurut pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Perjanjian Nominaat Merupakan jenis perjanjian yang diatur atau disebutkan secara tegas di dalam KUH Perdata. Jenis-jenis perjanjian nominaat antara lain: 1.

Perjanjian jual beli (1457-1540)

2.

Perjanjian tukar meukar (1451-1546)

3.

Perjanjian sewa menyewa (1548-1600)

4.

Untuk melakukan pekerjaan (1601-1617)

5.

Kontrak perseroan (1618-1652)

6.

Kontrak perkumpulan (1653-1665)

7.

Hibah (1666-1693)

8.

Penitipan barang (1694-1743)

9.

Pinjam pakai (1740-1753)

10.

Pinjam meminjam (1754-1769)

11.

Bunga tetap/abadi (1770-1773)

12.

Kontrak untung-untungan (1774-1791)

13.

Pemberian kuasa (1792-1819)

14.

Penanggungan (1820-1850)

15.

Kontrak perdamaian (1851-1864)

Perjanjian Innominat Perjanjian-perjanjian yang berada di luar KUH Perdata tersebut disebut dengan perjanjian tak bernama (innominaat). Di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 disebutkan beberapa usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, diantaranya: 1. Sewa Guna Usaha (Leasing); Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 2. Anjak Piutang (Factoring); Anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 3. Usaha Kartu Kredit; dan Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. 4. Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

BAB 3 PENUTUP

A. Kesimpulan Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, hukum tata pemerintahan (administrasi Negara) mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Sebagai alat/ sarana untuk memberikan dasar yuridis dan panduan dalam upaya menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 2. Sebagai alat/ sarana untuk memberikan dasar yuridis dan panduan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

B. Saran Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, selain pemberian penghargaan (reward) kepada peran serta masyarakat, pemberian penghargaan aparat pemerintah perlu untuk diberikan payung hukum. Dengan sistem pemberian penghargaan kepada peran serta masyarakat dan aparat pemerintah maka diharapkan akan terjadi peningkatan motivasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

DAFTAR PUSTAKA

Ridwan. (2016). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta:Rajawali Pers. Anggriani Jum. (2012).Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta :Graha Ilmu. Yarni,“ PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol 1 No 1, Agustus 2014, hlm 122. Nawawi Juanda, “MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012, hlm 19.

.