Tugas Kelompok Mobile Aset

Perencanaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Operasi Aset yang diampu Oleh Rima Midiyanti, SST. M, Sc.

Disusun oleh: Anggi Afriyani Nuraisha

155244003

Dede Arisman

155244007

Fadhila Khairunnisa

155244008

Reinato Priantama

155244019

Rizka Siti Sholihah

155244022

Sandi Septiadi Nugraha

155244024

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV MANAJEMEN ASET JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Kendaraan dinas operasional menjadi salah satu faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya. Kendaraan dinas operasional yang dimiliki Pemerintah Provinsis Jawa Barat diperoleh dengan sistem pengadaan langsung berupa pembelian kendaraan dinas operasional yang dilakukan setiap tahun. Pengadaan tersebut menyebabkan jumlah kendaraan dinas operasional semakin bertambah sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaannya pun semakin besar. Berdasarkan permasalahan tersebut maka menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merubah system pengadaan menjadi sewa. 1.2 Identifikasi Proyek Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang proyek, maka identifikasi proyek ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perbandingan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui pembelian dengan sewa 2. Berapa efisiensi sewa kendaraan dinas operasional pada penggunaan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan dan Manfaat Proyek Berdasarkan identifikasi proyek yang telah diungkapkan , maka tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut: 1. Membandingkan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui pembelian dengan sewa 2. Menghitung efisiensi sewa kendaraan dinas operasional pada penggunaan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat

1.4 Kerangka Berpikir

Perencanaan Sewa Kendaraan dinas operasional

Perencanaan Indikator Perencanaan Sewa: a. Menetapkan tujuan b. Merumuskan keadaan saat ini c. Mengidentifikasi segala kemudahan d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

Efisiensi Indikator Efisiensi: a. Anggaran Belanja Langsung b. Realisasi anggaran Belanja Mahmudi (2007)

Handoko (1995)

Rancangan Prosedur sewa pengadaan KDO dan perhitungan tingkat efisiensi sewa KDO

BAB II GRAND THEORY

Menurut A Gima Sugiama (2013: 15) "Manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai , mengoperasikan, memelihara, mrmbaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.” Tujuan manajemen aset sebagai berikut: a. Meminimalkan biaya selama umur aset bersangkutan b. Dapat menghasilkan laba maksimum c. Dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimum Sedangkan prinsip manajemen aset meliputi 4 prinsip yaitu efisiensi, efektif, flaksibel dan optimal. secara umum alur manajemen aset itu meliputi pengadaan aset hingga penghapusan aset yang bersangkutan. Berikut merupakan alur aset lebih rinci dalam manajemen aset.

Sumber: Sugiama, 2013 Perencanaan kebutuhan aset adalah serangkaian kegiatan merencanakan suatu rencana strategi yang dibuat oleh suatu organisasi. (Sugiama, 2013).

Sumber: Sugiama, 2013 Perencanaan Perencanaan merupakan sebuah fungsi utama manajemen yang mana fungsi ini menjadi awal bagi fungsi lainnya dalam manajemen. Menurut Sugiama (2013) perencanaan kebutuhan aset adalah serangkaian kegiatan merencanakan suatu rencana strategi yang dibuat oleh suatu organisasi. Proses perencanaan kebutuhan harus didasarkan kepada Master Plan institusi atau Rencana Induk yang bersangkutan sehingga segalanya terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Menurut Sugiama (2013:161) pengadaan aset adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau mendpatkan aset/barang maupun jasa baik yang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh pihak internal, maupun oleh pihak luar sebagai mitera atau penyedia/pemasok aset bersangkutan. Perencanaan pengadaan meliputi upaya: 1. mengidentifikasi kebutuhan spesifikasi atau kualitas dan kuantitas aset 2. menghitung dan menyiapkan kebutuhan investasi 3. mengumpulkan informasi tentang pemasok 4. mengumpulkan informasi informasi harga 5. penyusunan anggaran biaya proses pengadaan aset bersangkutan

Sebagaimana pernyataan diatas, perencanaan adalah penentuan tujuan akhir dan sasaran (objektif) sebuah organisasi serta menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Menurut Louis A. Allen (dalam Wahyuningrum) perencanaan adalah proses dasar dimana menajeman memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Aktivitas dalam perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Prakiraan (forcesting) 2. Penetapan tujuan (establishing objective) 3. Pemrograman (programming) 4. Penjadwalan (scheduling) 5. Penganggaran (budgeting) 6. Pengembangan prosedur (developing procedure) 7. Penetapan dan interpretasi kebijakan (establishing and interpreting policies) Menurut Perpres No 54 Tahun 2010 pengadaan barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang. Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 prinsip-prinsip pengadaan barang sebagai berikut: 1. Efisien 2. Efektif 3. Transparan 4. Terbuka 5. Bersaing 6. Adil/tidak diskriminatif 7. Akuntabel Suatu perencanaan yang baik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung operasional internal dan eksternal. Pengadaan sarana

dan prasarana diadakan berdasarkan keinginan subjektif dari yang mengusulkan, bukan berdasarkan analisis kebutuhan organisasi. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan Barang/Jasa Pembelian Pengadaan Barang/Jasa Pembelian atau disebut pengadaan langsung. Pengadaan langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut ada tiga macam bukti transaksi dalam pengadaan langsung yakni bukti/nota pembelian, kwitansi pembelian dan SPK. Pengadaan Barang/Jasa Sewa Selain melalui pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: 1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; 2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;

3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan 1. PPK menyusun HPS berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan portal pengadaan nasional dan website Penyedia kendaraan pemerintah serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB daerah masing-masing. 2. ULP/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survei harga pasar kendaraan dengan memperhatikan: apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan dan nama dealer yang dihubungi. Apabila menggunakan metode kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama dan nomor telepon tenaga penjualan yang bisa dihubungi, besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. Hasil survey harga pasar didokumentasikan. 3. ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia untuk melakukan negosiasi dengan acuan harga mobil plat merah on the road dan plat hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan lebih dari satu unit. 4. Hasil negosiasi dituangkan dan diatur didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia. Kemudian PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah. 5. Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah, STNK diterbitkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilakukan dan BPKB diserahkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilaksanakan. 6. PPK memasukan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, yaitu kendaraan bermotor perorangan milik negara yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat struktural, meliputi: 1. Kendaraan dinas bermotor roda empat yang digunakan oleh: a)

Menteri;

b)

Wakil Menteri;

c)

Pejabat Eselon I;

d)

Pejabat Eselon II;

e)

Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor; dan

f)

Pejabat Eselon IV sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu)

kabupaten/kota. 2. Kendaraan dinas bermotor roda dua yang digunakan oleh pejabat Eselon IV sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota. Pengertian lainnya juga Kendaraan Dinas Operasional, yaitu kendaraan bermotor selain Kendaraan Dinas Operasional Jabatan. Spesifikasi Kendaraan dinas operasional Standar barang AADB Dinas Operasional Jabatan sebagai berikut:

Standar kebutuhan AADB Dinas Operasional Jabatan sebagai berikut:

Efisiensi Anggaran Kendaraan Dinas Operasional

Efisiensi anggaran kendaraan dinas operasional adalah suatu langkah menekan biaya anggaran belanja pemerintah daerah atau pusat untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas. Efisiensi anggaran kendaraan dinas bertujuan untuk menghemat biaya anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas tetapi masih mendapatakan manfaat yang sama dari kendaraan dinas. Salah satu cara untuk efisiensi anggaran kendaraan dinas operasional adalah dengan menyewa kendaraan dinas operasional dibandingkan dengan membeli.

BAB III HASIL PROYEK 3.1.

Gambaran Umum Pemerintah Provinsj Jawa Barat Jawa Barat termasuk kedalam Provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di

Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di indonesia. Bagian barat laut. 3.1.1. Visi dan Misi Pemerlntah Provinsi Jawa Barat Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan masyarakat, Jawa Barat telah jauh berkembang dari sebelumnya. Narnun yang perlu di optirnalkan lagi adalah kualitas kehdupan masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi geografis strategis, Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi Provinsi terdepan. 3.2.

Perbandingan Beli dan Sewa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Perencanaan kebutuhan aset yang terencana dengan baik akan rnemberi

penganih positif dalam pengelolaan aset bajk dilingkungan pemerintah maupun swasta, sebaliknya perencanaan yang tidak akurat akan berdampak pada pengelolaan aset pemerintah yang kurang baik. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara organisasiorganisasi pemerintah yang mengajukan rencana kebuhthan aset barang milik daerah dengan unit pengelola aset pemerintah. Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikelola oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah, sedangkan yang mengatasi perencanaan untuk kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran perlu melakukan assessment lebih dahulu terhadap setiap perencanaan kebutuhan sebelum dilakukan penyusunan anggaran. Melalui cara seperti ini maka setiap usulan rencana kebutuhan tiap-tiap organisasi dapat dilakukan lebih selektif. Sernua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya rencana kebutuhan sehingga memiliki

komitmen dan paradigma yang sama agar perencanaan kebutuhan dapat ideal, sehingga antara perencanaan dan kebutuhan dapat berjalan seiring. Berdasarkan hasil wawancara penelit kepada Bagian Perencanaan Kebumhan dan Penganggaran bahwa kebutuhan aset akan kendaraan dïnas operasional untuk tiap OPD selalu ada setiap tahun, Kebutuhan akan kendaraan dinas operasional tersebut tidak datang dan satu organisasi saja melainkan dan berbagai macam organisasiorganisasi pemerintahan yang ada di Pemenintah Provinsi Jawa Barat, Kebutuhan kendaraan dinas operasional dan masing-masing organisasi setiap tahun selalu banyak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pembelian kendaraan dinas operasional tahun 2014 berjumlah 1.150 unit dan 2015 berjumlah 484. Saat inj pengadaan Kendaraan dinas operasional di Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menerapkan sistem pembelian kendaraan baru dan belum menerapkan sewa. Pembelian kendaraan dinas operasional dalam jumlah yang banyak setiap tahun menarik minat peneliti untuk membuat proyek ini ke dalam rencanaan sewa kendaraan dinas operasional yang dilakukan dengan membandingkan harga pembelian dengan harga sewa jika Pemerinah Provinsi awa Barat menerapkan sewa pada kendaraan dinas operasional dan tahun 2014 npai dengan rencana pengadaan tahun 2016. Berdasarkan perbandingan harga pembelian dan harga sewankendaraan dinas operasional tahun 2014, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat 53 OPD/Biro yang mernbutuhkan kendaraan dinas operasional. Anggaran yang direalisasikan untuk pengadaan kendaraaan dinas operasional roda 2 dengan jumlah kendaraaan sebanyak 859 unit dan roda 4 dengan jumlah kendaraan sebanyak 226 unit jika melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional dengan menerapkan sistem pembelian adalah sebesar Rp194.657.528.913,-. Jika dalam kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional yang dibutuhkan pada tahun 2014 diterapkan dengan menggunakan sistem sewa, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat merealisasikan anggaran sebesar Rpl 16.324.608.000,- untuk sewa kendaraan dinas operasional dalam jangka waktu 5

tahun. Sehingga jika dalam pengadaan kendaraan dinas operasional menerapkan sistem sewa, maka akan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp78.332.920.513,- dengan tingkat efisiensi pada penggunaan anggaran sebesar 22,62% antara pengadaan dengan sistem beli dan sistem sewa. Berdasarkan perbandingan harga pembelian dan harga sewa kendaraan dinas operasional tahun 2015, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 48 OPD/Biro yang memerlukan kendaraan dinas operasional. Anggaran yang direalisasikan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 dengan jumlah kendaraan sebanyak 96 unit dan roda 4 dengan jumlah kendaraan sebanyak 321 unit jika melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional dengan menerapkan sistem pembelian adalah sebesar Rp 155.628.027.987,-. Jika dalam kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional yang dibutuhkan pada tahun 2015diterapkan dengan menggunakan sistem sewa, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp 137.806.650.000,- untuk sewa kendaraan dinas operasional dalam jangka waktu 5 tahun. Sehingga jika dalam pengadaan kendaraan dinas operasional menerapkan sistem sewa, maka akan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 17.821.377.987,- dengan tingkat efisiensi pada penggunaan anggaran sebesar 17% antara pengadaan dengan sistem beli dan sistem sewa. 3.3

Efisiensi Sewa Kendaraan Dinas Operasional Pada Penggunaan Anggaran Pada tahun 2016 anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat untuk pengadaan kendaraan dinas operasional sebesar Rp192.000.000.000,anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas operasional di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Efisiensi Penggunaan anggaran menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika menyewa kendaraan dinas operasional. Tingkat efisiensi pada penggunaan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas operasional dengan sistem sewa ini dapat dihitung dengan rumus:

1. EFISIENSI = HARGA BELI – HARGA SEWA Keterangan : perhitungan efisiensi sewa dalam rupiah; Sebagai contoh pada tabel 4.2 nomor 2 untuk mengetahui seberapa besar efisiensi anggaran yang didapatkan jika menerapkan sewa unfuk keperluan kendaraan dinas operasional Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 7 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4, diketahui dengan cara menghitung selisih dari total harga pembelian yang telah dijumlahkan, dengan total biaya pemeliharaan selama 5 tahun dan total biaya pajak selama 5 tahun yakni Rp751.300.263,- dengan total harga sewa kendaraan dinas Operasional selama 5 tahun yakni Rp679.963.200,- sehingga didapatkan efisiensi sebesar Rp71.337.063,2. EFISIENSI = 100% - ((Total Harga Sewa)/(Total Harga Beli) x 100%) Setelah didapatkan efisiensi yang merupakan hasil dari selisih total harga beli dengan total sewa selama 5 tahun, maka untuk mendapatkan tingkat efisiensi pada penggunaan anggaran dapat diketahui dengan mengurangkan 100% dengan hasil bagi antara total harga sewa dan total harga beli yang telah dikalikan dengan 100%. Sebagai untuk mengetahui seberapa besar efisiensi anggaran yang didapatkan jika menerapkan sistem sewa untuk keperluan kendaraan dinas operasional Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 7 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4, diketahui dengan cara menghitung hasil bagi total harga sewa kendaraan dinas operasional selama 5 tahun yakni Rp679.963.200,- dengan total harga pembelian yang telah dijumlahkan dengan total biaya pemeliharaan selama 5 tahun dan total biaya pajak selama 5 tahun yakni Rp751.300.263,- yang kemudian dikalikan 100% sehingga didapatkan hasil persentase sebesar 90,50%. Selanjutnya untuk mendapatkan tingkat efisiensi, maka perlu menghitung selisih dari 100% dengan hasil perhitungan persentase tersebut, sehingga akhirnya didapatkan tingkat efisiensi sebesar 9,50%. Berdasarkan rumus efisiensi yang telah dipaparkan dapat dihitung efisiensi sewa pengadaan kendaraan dinas operasional tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2015. Pada

tahun 2014 jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyewa kendaraan dinas operasional didapatkan elisiensi sebesar Rp 78.332.920.513,- yang diperoleh dari pengurangan total harga beli sebesar Rp 194.657.528.913,- dengan total harga sewa sebesar Rp 116.324.608.400,-. Pada tahun 2015 jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyewa

kendaraan

dinas

operasional

didapatkan

efisiensi

sebesar

Rp17.821.377.987,- yang diperoleh dari pengurangan total harga beli sebesar Rp 155.628.027.987,- dan total harga sewa sebesar Rp 137.806.650.000,-. Pada tahun 2016 jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyewa kendaraan dinas operasional didapatkan efisiensi sebesar Rp 22.699.588.750,- yang diperoleh dari pengurangan total

harga

beli

sebesar

Rp

99.120.588.750,-

dan

harga

sewa

sebesar

Rp76.421.000.000,-. Berdasarkan perhitungan di atas, maka efisiensi yang didapatkan jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan sewa untuk pengadaan kendaraan dinas operasional sebesar 22,62% pada tahun 2014, 17% pada tahun 2015, dan 22,58% pada tahun 2016. Sewa kendaraan dinas operasional ini dimaksudkan sebagai upaya untu melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan dinas operasional melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan dinas operasional, biaya pemeliharaan, biaya pajak, biaya untuk gaji staf bagian pemeliharaan serta biaya untuk penghapusan. Kendaraan dinas operasional yang disewa dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. 3.4

Implikasi Manajerial Pada pengadaan kendaraan dinas operasional tahun 2016 Pemerintah Provinsi

Jawa Barat sebaiknya menerapkan sistem sewa. Karena jika pengadaan kendaraan dinas operasional melalui sewa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengeluarkan biaya operasional, pemeliharaan, pajak, biaya untuk gaji staf pemeliharaan serta biaya

untuk penghapusan. Tetapi jika kendaraan dinas opersional tersebut dibeli maka Pemerintah Provinsi“ Jawa Barat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk kendaraan dinas operasional tersebut. Selain itu jika kendaraan dinas operasional tersebut disewa, segala resiko yang terjadi seperti kerusakan atau kecelakaan, biaya tersebut akan di tanggung oleh perusahaan penyedia jasa sewa.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil proyek yang telah dipaparkan pada Bab IV mengenai perencanaan sewa kendaraan dinas operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional tahun 2016 apabila melalui pembelian diperlukan dana sebesar Rp 99.120.588.750,-. Sedangkan apabila pengadaan kendaraan dinas operasional melalui sewa diperlukan dana sebesar Rp 76.421.000.000,-. 2. Tingkat efisiensi pengadaan kendaraan dinas operasional tahun 2016 melalui sewa adalah sebesar 22,58%. 4.2 Saran Setelah melakukan penelitian mengenai Perencanaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait : 1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan untuk menerapkan sewa pada pengadaan kendaraan dinas operasional tahun 2016 untuk menghemat anggaran pengadaan kendaraan dinas operasional, menghemat biaya pemeliharaan dan dapat mengurangi tanggung jawab penghapusan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya yang trtarik untuk meneliti ataupun membuat proyek dengan analisis yang serupa diharapkan membuat Standard Operating

Procedure (SOP) karena dalam sistem e-procurement belum menerapkan sistem sewa pengadaan kendaraan dinas operasional.