Tugas Legal Memorandum.docx

LEGAL MEMORANDUM ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO NO: 433/Pdt.G/2013/PA Lbt. (Dalam Perkara Permohonan Poligami)

A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM (HEADING) 1. Kepada

: Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo.

2. Pokok Masalah

: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 433/Pdt.G/2013/PA Lbt.

3. Dalam Perkara

: Poligami.

4. Para Pihak

: Mohamad Labatjo bin Abdullah Labatjo sebagai Pemohon dan Hermawaty Suleman binti Suleman sebagai Termohon.

5. Perihal

: Tinjauan mengenai penolakan permohonan poligami.

6. Obyek Permohonan

: Permohonan Beristri Lebih Dari Satu.

7. Tanggal

: 28 Mei 2018

B. PERMASALAHAN HUKUM (LEGAL ISSUES) Dari kasus Putusan Pengadilan Nomor: Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt. tentang

poligami: Apakah pertimbangan hukum hakim tentang penolakan poligami tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? C. JAWABAN SINGKAT Menurut kronologi peristiwa yang telah terjadi, Pemohon telah berpacaran dengan Calon Istri Kedua selama satu tahun lamanya. Permohonan poligami diajukan dengan alasan Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama. Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon karena sering merasa capek, sedangkan Pemohon membutuhkan kebutuhan biologis lahiriah dan bathiniah. Dalam kasus ini Termohon mengakui penolakannya untuk melayani kebutuhan biologis lahiriah dan bathiniah sehingga Pemohon melakukannya dengan Calon Istri Kedua yang yang saat ini belum memiliki status suami-istri tetapi sudah dalam keadaan hamil dan

Termohon tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak menyatakan kesediannya dalam mengizinkan Pemohon beristri lagi.

D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA 1. Telah berlangsung Pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 1997 antara Mohamad Labatjo bin Abdullah Labatjo sebagai Pemohon dengan Hermawaty Suleman binti Suleman sebagai Termohon . 2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto. Dengan hidup rukun dan mereka juga dikaruniai 2 orang anak yaitu : Jatmiko Labatjo, 15 tahun dan Ajeng Labatjo, 12 tahun. 3. Lalu Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Merlin Otaya bin Otaya, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Karyawan Toko Rona dan Beretempat tinggal di Dutulanaa, Limboto, Gorontalo ( Calon istri kedua Pemohon). 4. Pemohon dan Termohon sudah berpacaran selama 1 tahun dan Pemohon takut apabila melanggar norma agama apabila hanya berpacaran tidak menikah lagi. 5. Termohon juga tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami, karena sejak tahun 2009 mereka sudah pisah kamar karena Termohon tidak mau melayani hubungan suami istri lagi. 6. Pemohon mampu menghidupi istri dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai mekanik dan berpenghasilan rata-rata Rp 1.500.000/bulan. 7. Pemohon berkata apabila melakukan poligami sanggup berlaku adil kepada kedua istrinya. 8. Bahwa calon istri kedua Pemohon dan walinya rela dan tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon. 9. Antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan poligami baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perUUan yang berlaku. 10. Selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama yaitu rumah seluas 27 m2.

11. Bahwa agar tidak terjadi percampuran harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon maka harta bersama harus ditentukan oleh pengadilan. 12. Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui apabila Pemohon mempunyai istri lagi. 13. Bahwa Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon karena capek. 14. Termohon pernah bertemu dengan calon istri kedua Pemohon. 15. Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon istri Pemohon. 16. Bahwa Calon istri kedua Pemohon sudah kenal dengan Pemohon sejak 1 tahun lebih. 17. Orangtua Calon istri kedua Pemohon sudah menyetujui apabila ia menjadi istri kedua Pemohon. 18. Bahwa Calon istri kedua Pemohon pernah bertemu dengan Termohon. 19. Bahwa Calon istri kedua Pemohon saat ini sedang hamil. 20. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan diberi tanda P1 sampai dengan P6. 21. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu Rohana Usman binti Aliwu Usman dan Romi Bakri bin Akma Bakri. 22. Bahwa saksi (Rohana Usman binti Aliwu Usman) adalah tante dari Termohon. 23. Saksi ini tidak mengetahui alasan Pemohon ingin melakukan poligami. 24. Saksi tidak mengenal Calon istri kedua Pemohon. 25. Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai motor. 26. Bahwa saksi yang menandatangani surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. 27. Bahwa saksi mengharapkan Pemohon dapat berlaku adil kepada Termohon dan juga anak-anaknya kelak apabila jadi melakukan poligami. 28. Bahwa Saksi (Romi Bakri bin Akma Bakri) adalah teman Pemohon. 29. Saksi ini mengetahui bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon bercerita kepada saksi.

30. Saksi ini bercerita bahwa alasan Pemohon melakukan poligami adalah karena Termohon sudah tidak mau memiliki anak lagi dan melayani kebutuhan batin dari Pemohon. 31. Bahwa saksi ini pernah bertanya alasan Pemohon ingin melakukan poligami kepada Termohon dan Termohon membenarkan tidak mau memiliki anak lagi dan melayani kebutuhan batin dari Pemohon. 32. Bahwa saksi ini tidak pernah melihat ataupun mendengar keadaan Termohon sedang sakit. 33. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah permanen di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, dan memiliki beberapa kursi, televisi dan lemari es. 34. Bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi ini Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat buktimya. 35. Bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon telah membenarkan dan tidak dibebankan pembuktian. 36. Bahwa pada kesimpulannya Pemohon tetap ingin melaksanakan poligami dan Termohon juga tidak keberatan dan mengizinkan permohonan poligami Pemohon tersebut.

E. ANALISA Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) mengenai seorang suami berisitri lebih dari satu diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan bahwa: “(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. b. c.

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Berdasarkan kasus yang terjadi, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi dalam hal ini adalah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan dengan dimasukannya surat permohonan ke Pengadilan Agama pada tanggal 11 November 2013. Alasan-alasan dilakukannya poligami yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan sifatnya adalah alternatif di mana salah satunya adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Kewajiban isteri dalam hal ini menyangkut mengenai kewajiban lahir dan batin, di mana kewajiban batin diartikan sebagai kebutuhan biologis antara suami dan isteri. Namun yang menjadi pertimbangan adalah tidak adanya bukti yang menerangkan mengenai ketidakmampuan isteri dalam menjalankan kewajibannya, apakah karena memang terdapat sakit yang menjadi penyebabnya. Pemohon menyatakan dalam keterangannya bahwa alasannya mengajukan izin poligami karena ditakutkan akan terjadinya perzinahan di antara Pemohon dengan calon isteri kedua. Hal tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada bahwa calon isteri kedua telah mengandung bayi dari Pemohon tanpa melalui sebuah ikatan perkawinan yang sah sebelumnya dan tidak memenuhi alasan dari diajukannya permohonan poligami sesuai UU Perkawinan. Pengaturan mengenai syarat-syarat diajukannya poligami diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. b. c.

adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

Kondisi Calon Isteri Kedua yang sudah dalam keadaan hamil, bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada intinya bertujuan untuk menjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela (perzinahan).

Syarat-syarat yang diajukan dalam izin poligami sifatnya kumulatif, artinya setiap syarat harus dipenuhi oleh Pemohon. Ketentuan mengenai pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah: - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: i.

surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

ii.

surat keterangan pajak penghasilan; atau

iii.

surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteriisteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.” Mengenai syarat persetujuan isteri/isteri-isteri, maka isteri harus menyatakan persetujuannya di muka pengadilan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kasus ini Termohon telah menyatakan ketersediaannya apabila Pemohon akan melakukan poligami

dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 6 Novenber 2013. Syarat yang kedua mengenai kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, Pemohon yang sehari-hari bekerja sebagai montir di bengkelnya sendiri dengan rata-rata dalam satu bulan berpenghasilan Rp 1.500.000,menurut Pemohon sendiri, dibuktikan dengan fotokopi surat pernyataan tentang penghasilan/ pendapatan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 8 Januari 2014. Jika hal tersebut coba dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon telah memiliki isteri dan dua orang anak, maka tidak ada jaminan atau kepastian bahwa Pemohon dapat memenuhi keperluan hidup dua keluarga nantinya. Mengenai syarat terakhir, memahami kata adil memiliki makna yang sangat luas dan sangat mendalam namun bisa bersifat sangat subyektif. Seorang suami tidak hanya harus dapat memenuhi kebutuhan lahiriah isteri-isteri dan anak-anaknya secara namun secara batiniah seorang suami juga harus dapat membagi kasih sayang terhadap kedua isteri-isterinya dan anak-anaknya kelak, sehingga dengan melihat keadaan keuangan Pemohon dan penghasilan setiap bulannya maka dikhawatirkan Pemohon tidak akan dapat mencukupi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya kelak. Keputusan hakim mengabulkan atau menolak suatu perkara dalam persidangan harus berlandaskan hukum Tuhan, Undang- undang yang berlaku, dan kemaslahatan. Karena UU mengakomodir apa yang diperbolehkan dalam Islam sehingga terjadi ketertiban dan keteraturan. Ijtihad yang dilakukan hakim dengan menggunakan kaidah fiqhiyah dalam menolak perkara permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah adalah sesuai dengan asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang judicial (peradilan). Hakim memiliki kebebasan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004) dengan menafsirkan hukum secara tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kaidah fiqhiyah yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum yaitu pasal 4 (2) dan pasal 5 (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 57 mengatur

mengenai

syarat fakultatif yang sama seperti dalam Pasal 4 ayat (2)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bisa dilihat bahwa dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 referensinya didominasi oleh syari’at Islam (Hukum Islam). Sebagaimana dengan dasar pertimbangan hukum, hakim dalam menolak permohonan izin poligami atas wanita hamil di luar nikah dengan menggunakan kaidah fiqhiyah, karena penggunaan qaidah fiqhiyah memang harus dipandang dari segi positif juga negatifnya. Dari segi positif, jika poligami terhadap wanita hamil tetap dilaksanakan maka derajat wanita hamil akan terangkat dan bayi yang ada dalam kandungan akan memiliki status yang jelas ketika lahir, biaya hidup wanita tersebut juga anaknya akan terpenuhi dengan adanya seorang suami sebagai kepala keluarga, dan wanita tersebut akan terhindar dari pendapat masyarakat bahwa dia menanggung malu karena telah hamil akibat zina. Dari segi negatif , tindakan Pemohon (suami) tidak sesuai dengan syarat - syarat poligami sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul permasalahan baru yang lebih besar madaratnya dalam ha lnasab, perwalian,waris pada anak yang dikandung.

F. KESIMPULAN Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami Pemohon telah sejalan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ajaran hukum islam. Permohonan beristeri lebih dari satu (poligami) yang diajukan pemohon telah sesuai prosedur dengan mengajukan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan. Pertimbangan hakim mengenai alasan poligami adalah tepat, yaitu yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan bahwa sifatnya alternatif, salah satunya yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Namun yang menjadi pertimbangan adalah tidak adanya bukti yang menerangkan mengenai ketidakmampuan isteri dalam menjalankan kewajibannya. Berikutnya pihak Pemohon tidak dapat memenuhi syarat- syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Perkawinan dimana syarat yang diajukan dalam izin poligami diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan sifatnya kumulatif, artinya setiap syarat harus dipenuhi oleh Pemohon.

Mengenai syarat pertama yaitu persetujuan isteri yang harus dinyatakan di muka pengadilan baik secara lisan/tulisan, dalam hal ini Termohon telah menyatakan persetujuannya dengan surat pernyataan yang dibuat pada 6 November 2013. Namun berdasarkan kronologi peristiwa, Pemohon telah berpacaran dengan Calon Istri kedua dan sudah dalam keadaan hamil. Dalam hal ini hakim menimbang bahwa pihak Termohon tidak mempunyai pilihan lain selain untuk mengizinkan Pemohon beristeri lagi. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 41 huruf (a) yang intinya bertujuan untuk menjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela (perzinahan). Lalu untuk syarat kedua yaitu mengenai kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak penghasilan Rp 1.500.000,- per bulan, dibuktikan dengan fotokopi surat pernyataan penghasilan pendapatan yang dibuat Pemohon pada 8 Januari 2014. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang mempertimbangkan kenyataan telah memiliki isteri dan dua orang anak, maka tidak ada jaminan atau kepastian bahwa Pemohon dapat memenuhi keperluan hidup dua keluarga nantinya. Mengenai syarat terakhir mengenai kata adil yang memiliki kata luas dan bersifat subyektif, hakim juga sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (c). Dengan melihat keadaan keuangan Pemohon dan penghasilan setiap bulannya dikhawatirkan Pemohon tidak akan dapat mencukupi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya kelak. Dengan demikian penolakan permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. SARAN Bagi Pemohon, seyogyanya perlu mengingat bahwa pernikahan ada untuk tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Permohonan poligami juga sebaiknya mengikuti syarat yang sudah ditetapkan dalam syariat agama sekaligus Pasal 4 UU Perkawinan, bukan sekedar untuk menutupi permasalahan yang timbul karena perselingkuhan.