Tugas Makalah Kecelakaan Kerja

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju (dari beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Dalam penjelasan

undang-undang

nomor

23

tahun

1992

tentang

Kesehatan

telah

mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuan hidupnya. Dalam bekerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu

komponen yang dapat meminimalisir Kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. 1.2

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja Dari pemahaman diatas sasaran keselamatan kerja adalah: 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 2. Mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. 3. Mencegah/ mengurangi kematian. 4. Mencegah/mengurangi cacat tetap. 5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi dan lain sebagainya. 6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. 7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumbersumber produksi lainnya. 8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. 9. Memperlancar,

meningkatkan

dan

mengamankan

produksi

pembangunan Dari sasaran tersebut maka keselamatan kerja ditujukan bagi: 1. Manusia (pekerja dan masyarakat) 2. Benda (alat, mesin, bangunan dll) Lingkungan (air, udara, cahaya, tanah, hewan dan tumbuh tumbuhan)

industri

serta

1.3

Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 pasal 3 syarat-syarat keselamatan kerja ayat 1 bahwa dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk: 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan 2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran 3. Mencegah dan mengurang bahaya peledakan 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan 6. Memberi alat perlindungan diri kepada para pekerja 7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan gelora. 8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan. 9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 10. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; 11. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; 12. Memelihara kebersihan, keselamatan dan ketertiban. 13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja dan alat kerja.

14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang-orang, binatang, tanaman atau barang. 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. 17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 1.4

Pengenalan Bahaya Pada Area Kerja Bila

ditinjau

dari

awal

perkembangan

usaha

keselamatan

kerja

diperusahaan/industri, manusia menganggap bahwa kecelakaan terjadi karena musibah, namun sebenarnya setiap kecelakaan disebabkan oleh salah satu faktor sebagai berikut, baik secara sendirisendiri atau bersama-sama, yaitu: a.

Tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri (unsafe act) 1. terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan. 2. Tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan. 3. Sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan. 4. Berkelakar/bergurau dalam bekerja dan sebagainya.

b.

Keadaan tidak aman dari lingkungan kerja (unsafe condition) 1. Mesin-mesin yang rusak tidak diberi pengamanan, kontruksi kurang aman, bising dan alat-alat kerja yang kurang baik dan rusak. 2. Lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia (becek atau licin, ventilasi atau pertukaran udara , bising atau suara-suara keras, suhu tempat kerja, tata ruang kerja/ kebersihan dan lain-lain)

BAB II LANDASAN TEORI

2.1

Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan salah satu untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan termasuk di tempat kerja yang sedang dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya (UU No 1 Tahun 1970).Perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia dapat dikatakan telah mengalami kemajuan dan mendapat porsi yang seimbang dengan perkembangan sektor industri yang lain. Keseimbangan tersebut diindikasikan oleh peran serta sektor konstruksi dalam aktivitas pembangunan di Indonesia. Semakin berkembangnya industri konstruksi juga menunjukkan tantangan yang semakin ketat dan kompleks di bidang konstruksi. Industri konstruksi memberikan kontribusi yang esensial terhadap proses pembangunan di Indonesia. Hasil pembangunan dapat dilihat dari semakin banyaknya gedung bertingkat, sarana infrastruktur jalan dan jembatan, sarana irigasi dan bendungan, perhotelan, perumahandan sarana prasarana lain (Pio, 2012).

2.2

Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Suatu kecelakan kerja dapat terjadi disebabkan faktor-faktor berikut ini : 1.

Kesalahan lingkungan tempat kerja, seperti adanya susunan tata ruang yang

membahayakan 2.

Perlengkapan dan material yang membahayakan, seperti material kasar dan tajam,

konstruksi kurang sempurna 3.

Penggunaan peralatan yang tidak berpengalaman secara sempurna

4.

Penggunaan bahan yang berbahaya seperti bahaya racun atau bahan yang merusak

organ tubuh 5.

Manusianya sendiri, seperti sifat, mental, pengetahuan dan keterampilan serta sikap

yang tidak menunjang Kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja ini digambarkan ukurannya seperti dibawah ini: •

Lingkungan

•

Kesalahan manusia

•

Tindakan/kondisi tidak aman

•

Kecelakaan dan gangguan kesehatan

•

Luka,sakit, kerusakan alat dan bahan Di negara Indonesia,penyelenggaraan konstruksi telah banyak menimbulkan

masalah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan termasuk ke dalam salah satu jenis pekerjaan yang berisiko terhadap kecelakaan kerja. Tenaga kerja di bidang konstruksi yang mencakup sekitar 7-8 persen atau sekitar 4,5 juta orang dari jumlah tenaga kerja di seluruh sektor yang terdapat di Indonesia. Sekitar 1,5 persen dari tenaga kerja di bidang konstruksi yang kebanyakan belum pernah mendapatkan pendidikan formal dan sebagian merupakan pekerja harian lepas atau borongan yang tidak memiliki kontrak kerja secara formal terhadap perusahaan yang akan mempersulit penanganan masalah K3 (Warta Ekonomi, 2006). Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan

karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metoda pelaksanaan konstruksi yang berisiko tinggi. Untuk memperkecil risiko kecelakaan kerja, sejak awal tahun 1980an pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan tentang keselamatan kerja khusus untuk sektor konstruksi, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/Men/1980 (Reini, 2005) Setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin bahwa peralatan perancah, alat-alat kerja, bahan-bahan, dan benda-benda lainnya tidak dilemparkan, diluncurkan atau dijatuhkan ke bawah dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980) DiIndonesia tingkat kecelakaan kerja merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Sedikitnya terjadi 65.000 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2007. Namun hal itu dipercaya hanya sekitar 50% dari jumlah yang sebenarnya, karena data tersebut dapat diambil dari jumlah claim kepada Jamsostek. Dan hanya sekitar 50% perusahaan saja yang mengasuransikan pekerjanya kepada Jamsostek. Dari sekian banyakjumlah tersebut, penyumbang terbanyak berasal dari kecelakaan kerja konstruksi yang mencapai 30% dari total keseluruhan jumlah kecelakaan kerja(Anshori, 2008). Berdasarkan data yang tercatat di PT Jamsostek, menunjukkan bahwa untuk tahun 2002 terdapat 103.804 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, angka ini mencakup 1.903 meninggal dunia dan 10.345 cacat tetap. Khusus untuk sektor jasa konstruksi, terdapat 1.253 kasus kecelakaan kerja (Reini, 2005) Salah satu komponen penting dalam pengerjaan struktur suatu proyek konstruksi adalah perancah/scaffoldingyang dipakai dari awal hingga akhir proyek sebagai material support yang harus digunakan pada semua kegiatan konstruksi untuk melindungi para pekerja di sektor konstruksi. Telah diperkirakan 2,3 juta dari pekerja konstruksi atau 65 persen dari seluruh pekerja konstruksi bekerja pada scaffolding/perancah. Tanpa disadari seringkali

scaffoldingkurang menjadi perhatian bagi para kontraktor. Bahkan, kecelakaan fatal dan serius dapat diakibatkan oleh pemasangan scaffolding yang keliru. sekitar 72 persen pekerja yang terluka dalam sebuah kecelakaan yang bekerja dengan menggunakan scaffolding yang disebabkan oleh papan tempat mereka bekerja atau tertimpa oleh barang/bahan yang jatuh dari atas perancah (Biro StatistikTenaga Kerjadalam skripsi mahasiswa FKM UI, 2009).

2.3

Kasus Kecelakaan Kerja Kasus kecelakaan kerja juga terjadi di proyek Puspem Badung yang menyebabkan empat buruh terjatuh dari lantai III. Buruh yang terjatuh mengalami luka lecet dan satu orang buruh mengalami patah tulang belakang. Penyebab jatuhnya pekerja akibat pasangan batu padas di atas gedung tiba-tiba terjatuh. Batu padas tersebut kemudian mengenai scaffoldingyang digunakan buruh untuk melaksanakan pekerjaan(Denpost, 2011). Penggunaan scaffolding juga digunakan pada proyek pembangunan Hotel Gatot Subroto setinggi 12 lantai yang terletak di Jalan Gatot Subroto Medan. Proyek pembangunan hotel ini menggunakan jasa konstruksidari PT MJS yang bergerak di bidang civil engineering, architectural, mechanical dan electrical. Proses pembangunan hotel yang sudah berjalan 2 tahun hingga saat ini menggunakan scaffoldingbingkai yang dipasang pada bagian depan dan belakang bangunan. Scaffolding adalah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.Scaffolding yang sesuai dan aman harus disediakan untuk semua pekerjaan danharus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja,peralatan dan bahan yang dipergunakan. Lantai scaffoldingharus diberi pagar pengaman,apabila tingginya lebih dari 2 meter.Para pekerja memanfaatkan scaffolding yang dipasang untuk menaiki bangunanserta melakukan pekerjaan seperti memasang bata, memplester dan mengaci.

Satu scaffolding memiliki tinggi 170 cm dan untuk satu lantainya menggunakan dua scaffolding, berarti untuk pembangunan hotel yang setinggi 12 lantai digunakan sekitar 24 scaffolding dengan tinggi 40,8 m. Tentu saja tingkat risiko dari scaffolding ini besar apabila tidak dipasang dengan benar terlebih pekerja dapat bekerja dan berada di atas bangunan selama berjam-jam untuk melakukan pekerjaan mereka ditambah lagi scaffolding yang digunakan untuk proyek pembangunan hotel tersebut banyak yang berkarat dan sudah bengkok. Bukan hanya itu saja tetapi pekerja juga berpijak di atas scaffolding dengan menggunakan kayu triplek, memanjat dan menuruni scaffolding melalui besi-besi yang terdapat di kanan dan kiri main frame tanpa menggunakan alat pelindung diri apa pun, padahal hal tersebut justru dapat membahayakan keselamatan pekerja. Aspek keselamatan dalam hal ini sangat perlu diupayakan agar pekerja dapat bekerja dengan rasa aman, nyaman dan selamat. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penilaian risiko kecelakaan kerja pada pengguna scaffoldingdi proyek pembangunan Hotel Gatot Subroto Medan. Baru-baru ini kita membaca di media bahwa telah terjadi kecelakan kerja yang berhubungan dengan proses peledakan di PT Adaro, sebuah tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Memang kasusnya tidak terlalu menyita perhatian masyarakat di Indoensia, tapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian merupakan suatu kecelakaan yang sangat serius di industri pertambangan. Kasusnya adalah seorang juru ledak meninggal dunia akibat terkena batuan oleh suatu peledakan dari hasil peledakan yang dikelolanya. Tragis memang, sebuah gambaran begitu tidak sempurnanya apa yang telah direncanakan dan apa yang mereka ingin hasilkan dari rencana yang telah dibuatnya. Selain dari itu, Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Selatan saat ini meminta PT Adaro untuk menghentikan aktivitas yang berhubungan dengan peledakan sampai dalam batas waktu yang belum ditentukan. Ini berarti aktivitas pertambangan batubara di Adaro secara tidak langsung mengalami gangguan yang tentunya akan berpengaruh pada produksi batubara yang hendak dicapai. Kasus seorang juru ledak yang tewas memang tidak banyak terjadi di Indonesia, namun kejadian atau kecelakaan kerja yang berpotensi untuk menjadi kejadian yang lebih serius banyak terjadi di tambang-tambang di Indonesia. Sebuah makalah yang dibuat oleh

peneliti dari US Mine Safety and Health Administration pada tahun 2001 menunjukkan bahwa terdapat empat kategori utama kecelakaan kerja yang berhubungan dengan peledakan, yaitu (1) keselematan dan keamanan lokasi peledakan; (2) batu terbang atau flyrock,

(3) peledakan premature (premature blasting) dan (4) misfre (peledakan

mangkir)[1]. Kasus yang terjadi di Adaro merupakan salah satu jenis kecelakaan kerja yang ditenggarai disebabkan oleh arah peledakan (keselamatan peledakan) dan terkena batuan hasil peledakan yang dapat dikategorikan sebagai flyrock (pada jarak yang dekat). Ini merupakan situasi yang masuk akal karena seorang juru ledak memang berada di daerah yang paling dekat dengan pusat kegiatan peledakan. Hal ini merupakan salah satu contoh perlunya pengetahuan yang lebih mendalam dalam hal blasting management system (system pengaturan atau pengontrolan peledakan) terhadap semua yang terlibat di dalam kegiatan peledakan. Dalam suatu peledakan terdapat banyak hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil peledakan sesuai dengan yang diinginkan oleh tambang yang bersangkutan. Batuan yang diledakkan dalam hal ini bisa berwujud batu bara itu sendiri dan batuan penutup (overburden and interburden). Dalam tambang emas kita mempunyai istilah waste (sampah) dan ore (bijih emas) yang harus diledakkan untuk memudahkan pengangkutan dan pencucian atau proses permurnian bahan galian yang ditambang. Kegiatan peledakan di tambang merupakan salah satu kegiatan yang dianggap mempunya resiko cukup tinggi. Tapi bukan berarti kegiatan tersebut tidak dapat dikontrol. Proses pemgontrolan kegiatan ini dapat dimulai dari proses pencampuran ramuan bahan peledak, proses pengisin bahan peledak ke lubang ledak, proses perangakain dan proses penembakan. Dalam kasus ini yang memegang peranan penting adalah kontrol terhadap proses penembakan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagi berikut -

Desain peledakan.

Bagian ini memegang peranan penting dalam mengurangi kecelakaan kerja yang berhubungan dengan aktivitas peledakan. Rancangan peledakan yang memadai akan mengidentifikasi jarak aman; jumlah isian bahan peledak per lubang atau dalam setiap peledakan; waktu tunda (delay period) yang diperlukan untuk setiap lubang ledak atau waktu tunda untuk setiap baris peledakan; serta arah peledakan yang dikehendaki. Jika

arah peledakan sudah dirancang sedemikian rupa, juru ledak dan blasting engineer harus berkordinasi untuk menentukan titik dimana akan dilakukan penembakan (firing) dan radius jarak aman yang diperlukan. Ini perlu dilakukan supaya juru ledak memahami potensi bahaya yang berhubungan dengan broken rock hasil peledakan and batu terbang (flyrock) yang mungkin terjadi. - Training kepada juru ledak. Hal ini sangat penting dilakukan, karena sumber daya ini memegang peranan penting untuk menerjemahkan keinginan insinyur tambang yang membuat rancangan peledakan. Hal ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri[2], yang mengharuskan setiap juru ledak harus mendapatkan training yang memadai dan hanya petugas yang ditunjuk oleh Kepala Teknik Tambang yang bersangkutan yang dapat melakukan peledakan. Juru ledak dari tambang tertentu tidak diperbolehkan untuk melakukan peledakan di tambang yang lain karena karakterisktik suatu tambang yang berbeda-beda. -

Prosedur kerja yang memadai.

Prosedur kerja atau biasa disebut SOP (Safe Operating Procedure) ini memegang peranan penting untuk memastikan semua kegiatan yang berhubungan dengan peledakan dilakukan dengan aman dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku, baik peraturan pemerintah maupun peraturan di tambang yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dibuat berdasarkan pengujian resiko (risk assessment) yang dilakukan oleh tambang tersebut sebelum suatu proses kerja dilakukan. Prosedur ini mencakup keamanan bahan peledak, proses pengisian bahan peledak curah, proses perangakaian bahan peledak , proses penembakan (firing) termasuk jarak aman dan clearing daerah disekitar lokasi peledakan. -

Jarak Aman Peledakan

Menyimak dari kecelakaaan yang terjadi di Adaro, tanpa bermaksud mendahului tim investigasi yang bekerja di sana, terdapat dua hal yang menjadi penyebab langsung (immediate causes) yang menyebabkan kejadian tersebut, yaitu, jarak aman dan arah peledakan. Jarak aman pada suatu peledakan (safe blasting parameter) saat ini memang

tidak mempunyai standard yang dibakukan, termasuk tambang-tambang di Australia. Di dalam Keputusan Menteri-pun, tidak dijelaskan secara detail berapa jarak yang aman bagi manusia dari lokasi peledakan. Hal ini disebabkan oleh setiap tambang mempunyai metode peledakan yang berbeda-beda tergantung kondisi daerah yang akan diledakkan dan tentu saja hasil peledakan yang dikehendaki. Akan tetapi bukan berarti setiap juru ledak boleh menentukan sendiri jarak aman tersebut. Keputusan mengenai keselamatan khususnya jarak aman tersebut berada pada seorang Kepala Teknik Tambang yang ditunjuk oleh perusahaan setelah mendapat pengesahan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Di tambang-tambang terbuka di Indonesia, jarak aman terhadap manusia boleh dikatakan hampir mempunyai kesamaan yaitu dalam kisaran 500 meter. Dari mana jarak ini diperoleh? Jelas seharusnya dari hasil risk assessment (pengujian terhadap resiko) yang telah dilakukan di tambang-tambang tersebut. Risk assessment ini tidak saja berbicara secara teknik peledakan dan pelaksaannya, namun perlu juga dimasukkan contoh-contoh hasil perbandingan dari tambang-tambang yang ada baik di dalam ataupun luar negeri. Jarak aman dari hasil risk assessment inilah yang seharusnya menjadi acuan bagi pembuatan prosedur kerja dalam lingkup pekerjaan peledakan di lapangan. Walaupun ada beberapa tambang yang membuat standard yang lebih kecil dari 500 meter; tapi hal itu diperbolehkan sepanjang risk assessment sudah dilakukan dan sudah disetujui oleh Kepala Teknik Tambang yang bersangkutan. Biarpun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap jarak aman dari peledakan, akan tetapi seorang juru ledak yang kompeten semestinya akan mentaati aturan dan prosedur kerja. Pelanggaran prosedur kerja akan berakibat fatal, baik bagi diri dia sendiri, teman kerja maupun ada perusahaan tempat dia bekerja.

BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Dari pemampaan makalah ini saya dapat menyimpulkan bahwa proteksi atau perlindungan perusahan terhadap karyawan sangat penting dilakukan proteksi atau perlindungan ini akan semakin mengingkatkan kesejahteraan, kesehatan dan terutama keselamatan kerja karyawan. Keselamatan kerja menunjuk kepada kondisi – kondisi fisiologis-fisikal dan pisiologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan – tindakan keselamatan yang efektif, maka tidak akan ada lagi kecelakaan dalam pekerja hal ini akan lebih mempercepat kesejahtraan karyawan yang nantinya juga berimbas pada hasil – hasil produksi perusahaan ini. Peranan departemen sumber daya manusia dalam keselamatan kerja merupakan peranan yang sangat vital dalam perusahaan, departemen inilah yang merencanakan program keselamatan kerja karyawan sampi dangan pelaksanaannya.