Tugas Review Artikel-ekonomi Transportasi

TUGAS MATA KULIAH EKONOMIKA TRANSPORTASI “REVIEW ARTIKEL EKONOMI TRANSPORTASI” Dosen: Dr. Eng. Pradono, SE, M.Ec. Dev

Disusun oleh :

Andi Hardianto/24212008

PROGRAM MAGISTER TRANSPORTASI SAPPK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2012

ARTIKEL Sumber

: Koran Suara Karya Online

Judul

: Kendala Infrastruktur Halangi Program MP3EI

Kesesuaian Topik Kuliah

: Hubungan Antara Infrastruktur/Transportasi Dengan Pembangunan Ekonomi

Rabu, 29 Agustus 2012 JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta melaksanakan rencana pembangunan infrastruktur secara maksimal. Selama ini, dukungan infrastruktur untuk kegiatan perekonomian nasional belum memadai dan menjadi salah satu faktor penyebab ekonomi biaya tinggi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B Sulisto mengatakan, implementasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tidak berjalan maksimal sesuai target karena kendala infrastruktur. MP3EI merupakan rencana pembangunan infrastruktur antar dan dalam pulau yang tersebar di seluruh Tanah Air. MP3EI terdiri atas enam koridor, yakni Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Sulawesi, Koridor Kalimantan, Koridor Bali-Nusa Tenggara, serta Koridor Papua-Kepulauan Maluku. "Rencananya, ada 750 proyek dengan dana 240 miliar dolar AS. Proyek MP3EI ini merupakan proyek yang sangat besar," katanya di sela acara Konferensi Gubernur Regional dan Menteri Asia Pasifik terkait Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Selasa (28/8). Menurut Suryo, MP3EI merupakan harapan sekaligus peluang serta tantangan bagi dunia usaha nasional. Dalam hal ini, MP3EI dapat menciptakan masa depan serta kehidupan ekonomi, politik, dan budaya bangsa yang berkesinambungan. Untuk itu, Kadin Indonesia beserta dunia usaha nasional siap dilibatkan dalam pelaksanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang penting pemerintah mau menggandeng investor untuk berpartisipasi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, implementasi MP3EI di berbagai daerah berjalan lamban. Di antaranya masih terkendala masalah tata ruang dan peraturan daerah. "Sejak dicanangkan pada 2011, kita rasakan MP3EI masih cukup lambat untuk diimplementasikan di daerah. Proyek dalam MP3EI merupakan program pemerintah yang dinantikan daerah dan positif. Tentunya, karena pembangunan infrastruktur dapat tersebar luas di seluruh Indonesia, bukan hanya terfokus di Jawa semata," ujarnya. Terkait hal ini, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengakui, pengadaan lahan juga menjadi kendala dalam implementasi MP3EI. Namun, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, diharapkan nanti para gubernur bisa menunjuk tim untuk membuat usulan terkait masalah tata ruang. Dengan tim ini, gubernur bisa mencari lahan yang sesuai dan dibutuhkan untuk membangun fasilitas umum serta infrastruktur.

Menurut dia, keberadaan gubernur dan bupati/wali kota menjadi penting karena langsung berinteraksi dengan para penanam modal. Interaksi itu juga memungkinkan para investor memiliki panduan terhadap sejumlah proyek yang akan dikerjakan atau dibiayai. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 mengatur tata cara dan proses usulan kebutuhan lahan serta pihak yang terkena dampak dari proyek infrastruktur yang dibangun. Selain itu juga mengatur bagaimana musyawarah bisa dilakukan dan bentuk ganti rugi yang bisa berupa uang, pemberian tanah kembali atau permukiman baru. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah menganggarkan investasi 20 miliar dolar AS (Rp 190 triliun) untuk pembangunan infrastruktur di sektor energi dan transportasi. Anggaran itu direncanakan untuk menambah jalan nasional sepanjang 4.280 kilometer, pembangunan jalan baru di Tanah Air sepanjang 559 kilometer, rel kereta api sepanjang 380 kilometer serta 15 pelabuhan laut. "Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkesinambungan ini untuk mencapai target pembangunan milenium (millennium development goals/MDG's). Pembangunan sarana infrastruktur jalan dan jembatan membawa dampak positif bagi ekonomi rakyat," katanya. Menurut dia, secara umum Indonesia sendiri memerlukan dana sekitar 250 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur. Antara lain, di sektor listrik dan energi, jalan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan laut serta informasi teknologi dan komunikasi. "Indonesia senantiasa terbuka untuk peran serta negara-negara lain dan pihak swasta untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Untuk mendukung upaya ini, kita mengembangkan berbagai modalitas untuk kemitraan yang komprehensif dan strategis. Kita juga kembangkan skema public-private partnerships (PPP/kerja sama antara pemerintah dan swasta) yang akan menarik minat sektor swasta untuk berinvestasi," tutur Yudhoyono. (Bayu/Antara/Andrian)

REVIEW ARTIKEL PERMASALAHAN 1. Pemerintah diminta melaksanakan rencana pembangunan infrastruktur secara maksimal. Selama ini, dukungan infrastruktur untuk kegiatan perekonomian nasional belum memadai dan menjadi salah satu faktor penyebab ekonomi biaya tinggi. 2. Implementasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tidak berjalan maksimal sesuai target karena kendala infrastruktur. PEMBAHASAN Dalam rangka menuju negara maju, Indonesia melakukan percepatan dan perluasan pembangunan dalam bidang ekonomi dalam arti yang luas. Terkait dengan pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah telah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pada awal tahun 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan Langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan breakthrough yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”, melalui perubahan paradigma bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam hal peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pemerintah akan berperan sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kendala Dalam Pelaksanaan MP3EI : 1. Adanya kesenjangan antara infrastruktur dasar yang tersedia dengan yang dibutuhkan. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, kelistrikan, akses air bersih, dan lain-lain; dan non-fisik (sosial) seperti pendidikan dan layanan kesehatan;

2.

Keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur transportasi;

3.

Kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga sering terjadi tumpang tindih program dan tidak fokus pada permasalahan yang mendasar;

4.

Keraguan investor untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur dengan mendapat jaminan keamanan dan keberlangsungan investasi baik untuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Bank Dunia (dalam Wahyuni, 2009:20-21) mendefinisikan infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public work (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat tercermin dalam produktivitas suatu negara, Produktiktitas dapat diartikan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan seorang pekerja per jam kerja, Sedangkan untuk definisi produktivitas negara dapat dikatakan adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk negara itu secara agregat. Menurut Teori pertumbuhan Neo Klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan, Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan neoklasik mempunyai suatu persamaan yang umum untuk menjelaskan teorinya yaitu suatu persamaan yang dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas, yang secara lazim disebut fungsi produksi Cobb douglas. Fungsi tersebut dapat dituliskan secara berikut : Yt = TtK α tL β t dimana: Yt = tingkat produksi tahun t Tt = tingkat teknologi tahun t Kt = jumlah modal kapital pada tahun t Lt = jumlah pekerja pada tahun t α = pertambahan produksi yang dihasilkan oleh pertambahan satu modal β = pertambahan produksi yang dihasilkan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja. Dari persamaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa merujuk teori pertumbuhan neoklasik, laju pertumbuhan ekonomi negara tergantung kepada tingkat perkembangan teknologi, peranan modal dalam menghasilkan pendapatan nasional (produksi marginal modal) dikalikan dengan tingkat perkembangan stok modal dan peranan tenaga kerja dalam menghasilkan pendapatan nasional (produktivitas pekerja) dikalikan dengan tingkat pertambahan pekerja. Keterkaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari fungsi dari infrastruktur sebgai enabler kegiatan ekonomi. Infrastruktur mempunyai manfaat menggerakan berbagai sektor perkenonomian karena dianggap sebagai social overhead capital. Diagram bagaimana infastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Infrastruktur Keuntungan Rumah Tangga Peningkatan Kesejahteraan

Keuntungan Perusahaan

Perluasan Pasar

Penurunan Biaya

Pertumbuhan

KESIMPULAN 1. Penyediaan infrastruktur yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

2. Dalam rangka mewujudkan Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, Indonesia memiliki program MP3EI sebagai cetak biru penyediaan infrastruktur.