Uts Kp

1.

2.

3.

A. Uraikan dengan contoh kasusmenganai status/keberadaan ketahanan pangan di Indonesia saat ini Jawab: UU Pangan dibuat untuk melindungi masyarakat serta memberikan hak dan kewajiban pemerintah, konsumen maupun produsen. Contoh : pengendalian sulfit dalam Blecer (pemucat/pemutih) beras (makanan pokok) yang apabila terus dikonsumsi akan mengakibatkan rusaknya usus (berlubang/berpori) dalam jangka waktu panjang/dirasakan di 2-3 tahun yang akan datang. Contoh 2: apabila makanan pokok (beras) hilang maka bahan pokok lainnya akan mengalami kenaikan harga sehingga akan membuat kerusuhan, keresahan, kecemasan sosial. Maka pemerintah harus memberikan/menyediakan cadangan pangan untuk menstabilkan harga pangan lainnya. Dengan itu UU No 18 tahun 2012 ttg pangan belum dapat terealisasi dibuktikan dengan tidak terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, tidak tersedianya pangan yang cukup, baik julah mauapun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. b. uraikan dengan contoh bahwa ketahanan pangan dapat terjamin dari kecukupan pangan Contoh : apabila makanan pokok (beras) hilang maka bahan pokok lainnya akan mengalami kenaikan harga sehingga akan membuat kerusuhan, keresahan, kecemasan sosial. Maka pemerintah harus memberikan/menyediakan cadangan pangan untuk menstabilkan harga pangan lainnya. Tersedianya pangan yang cukup yaitu baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan A. Berikan pencerahan (dengan contoh kasus) bahwa ketersediaan pangan dipengaruhi jumlah penduduk. Jawab : jumlah penduduk menentukan ketersediaan pangan, karena semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula kebutuhan pangannya Akibat tingkat pertumbuhan penduduk yang besar terutama tingkat kelahiran yang tidak dapat ditekan maka akan terjadi komposisi penduduk usia muda menjadi lebih besar, diprediksi pada tahun 2030 usia produktif akan lebih dari 60% sehingga mengkhawatirkan terjadinya ledakan penduduk dimasa yang akan datang. Hal ini akan berakibat pada tingginya kebutuhan akan sandang, papan dan pangan, terutama dalam pangan Indonesia saat ini konsumsi beras per kapita oleh masyarakat Indonesia mencapai 139 kilogram per kapita per tahun dan terus meningkat setiap tahunnya (PANAP Rice Sheets.). Jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa berarti kebutuhan beras per tahun dalam hitungan kasar sebesar adalah 33.026.400.000 kilogram (33.026 juta ton) per tahun pada tahun 2010 atau pada tahun 2014 dalam survey pertanian terhitung 56 juta ton pertahun kebutuhan beras untuk masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa produksi padi 2014 mencapai 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), angka ini turun 450 ribu ton atau 0,63 persen dibanding 2013. Penurunan produksi padi paling besar terjadi di Pulau Jawa hingga 830 ribu ton, sedangkan di luar Jawa mengalami penurunan 390 ribu ton. Produksi padi menyusut susut karena terjadi penurunan luas panen 41,61 ribu hektare (ha) atau 0,30 persen dan penurunan produktivitas sebesar 0,17 kuintal atau ha (0,33 persen). Dapat diartikan sebenarnya produksi padi Indonesia mengalami surplus yang cukup, namun yang dikhawatirkan adalah penurunan luas lahan pertanian yang terus diganti peruntukannya sebagai perumahan maupun peruntukan lainnya. Hayu Parasati (Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010) mengungkapkan fakta bahwa sebanyak 110 ribu hektar lahan pertanian terancam dialihfungsikan menjadi lahan nonpertanian tiap tahun. Jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan lahan pertanian irigasi akan semakin menyusut dari 7,3 juta hektar saat ini menjadi 4,3 juta hektar. Di daerah perdesaan, alih fungsi lahan dari pertanian irigasi menjadi lahan non pertanian bisa mencapai 110 ribu hektar per tahun. Diperkirakan nanti hanya akan tersisa 4,3 juta hektar lahan pertanian yang dapat digunakan dengan baik pada tahun 2030, yang menyebabkan produksi pangan akan jauh merosot dan Indonesia terancam krisis pangan. Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi pula terhadap peningkatan dan pertumbuhan permukiman dan perkotaan, pertumbuhan industri dan pariwisata yang menyingkirkan lahan-lahan pertanian. b. berikan pula argumentasi bahwa faktor iklim akan mempengaruhi pula ketersediaan pangan hal utama dalam mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia adalah mengenai iklim dan cuaca. Sederhananya, apabila cuaca dan iklim dalam keadaan baik maka petani bisa menghasilkan produktivitas pertanian lebih dan persediaan pangan yang memadai. Namun, sebaliknya ketika cuaca dan iklim dalam keadaan buruk tentu hal ini akan merugikan petani dan mengganggu stabilitas ketahanan pangan. Contohnya, ketika memasuki musim kemarau berkepanjangan ini bisa dapat mengarah pada kekeringan dan potensi gagal panen lebih tinggi Perubahan iklim yang tercermin pada perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, dan naiknya permukaan air laut akan mempengaruhi sistem produksi pertanian tanaman pangan. Perubahan pola curah hujan misalnya, telah meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir dan juga kekeringan, sementara naiknya muka air laut mengakibatkan lahan pertanian di pesisir semakin menciut. Dampak perubahan iklim telah dirasakan dan perlu diantisipasi sejak dini oleh para pelaku dan pemangku kepentingan. Dampak utama perubahan iklim terhadap sektor pertanian antara lain adalah perubahan pola hujan dan terjadinya iklim ekstrim El Nino (kekeringan) dan La Nina (banjir), meningkatknya suhu udara dan naiknya permukaan laut. Tanaman pangan (semusim) relatif lebih rentan terhadap perubahan iklim pada kondisi kekurangan dan kelebihan air. Akibat dari iklim ekstrim pada pertanian tanaman pangan antara lain: kerusakan sumberdaya lahan, penurunan luas tanam, penurunan indeks pertanaman (IP), peningkatan intensitas serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), penurunan produktivitas, dan puso atau gagal panen. Tanpa adanya antisipasi dan intervensi maka target swasembada pangan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah di beberapa daerah akan sulit dicapai secara berkelanjutan. Namun jika antisipasi dan intervensi dilakukan secara tepat, maka perubahan iklim menjadi peluang bagi pengembangan sektor pertanian. A. berikan penjelasan bahwa terdapat hubungan antara akses pangan dengan tingkat pendapatan masyarakat Aspek akses pangan meliputi pendapatan baik dari perikanan dan non perikanan. Indikator yang dipakai adalah total pendapatan, pendapatan dari usaha perikanan, upah, harga pangan, pasar dan akses jalan ketahanan pangan bagi rumahtangga nelayan miskin akan menjadi sulit tercapai bila aksesnya terhadap pangan (access to food) dalam kondisi yang rendah, khususnya karena 85 J. Sosek KP Vol. 6 No. 1 Tahun 2011 alasan dari sisi akses ekonomi (kesejahteraan) seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan harga pangan. Bahkan sangat dimungkinkan, nelayan miskin juga mengalami ketidakpastian dalam kecukupan pangan (food sufficiency) dan jaminan pangan (food security) serta keberlanjutan pangan (food sustainability). Hal ini karena secara struktural, nelayan miskin juga mengalami kondisi dalam posisi ketiadaan akses pada pilihan-pilihan dan hak-hak yang seharusnya melekat di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan hidup (Setiawan, 2010) pendapatan yaitu faktor yang signifikan, hubungan pendapatan dengan akses ekonomi berkaitan dengan daya beli.pendapatan meningkat sehubungan dengan akses ekonomi yaitu peningkatan kualitas pada saat membeli, b. buktikan dengan contoh kasus bahwa sarana/prasarana distribusi akan berpengaruh terhadap akses pangan jawab : sarana/prasarana distribusi akan menentukan ketersediaan pangan di pedesaan. Jika distriusinya semakin ruwet dan rumit maka harga jual akan meningkat. Sarana/prasarana menjadi point terpenting untuk suatu tempat tersedia pangannya. "Untuk melancarkan distribusi pangan ke daerah-daerah terpencil, hendaknya pemerintah memperbaiki infrastruktur yang rusak," kata Abdul Hamid di Pontianak, Jumat (15/7/2011). Ia mengkhawatirkan, jika pendistribusian pangan ke daerah-daerah pedalaman selalu terhambat karena rusaknya sarana infrastruktur jalan, bisa terjadi kerawanan pangan di daerah pendalaman dan terpencil tersebut. "Rusaknya sarana infrastruktur jalan tidak hanya menghambat distribusi pangan ke daerah, tetapi juga mempersulit dalam memasarkan produk dari daerah ke perkotaan," katanya. Seperti di Kabupaten Kapuas Hulu, produksi pertanian di daerah-daerah pedalaman kabupaten itu menjadi sulit dipasarkan akibat rusaknya infrastruktur jalan. "Selain sulit memasarkan hasil pertanian petani di daerah pedalaman, juga sulit memperoleh kebutuhan pokok lainnya yang tidak ada di tempat mereka," katanya. Abdul Hamid meminta pemerintah untuk melihat langsung kondisi para petani di lapangan, terutama pada masa panen. Ketika masa panen datang, sering kali iklim tidak mendukung sehingga tanaman terserang hama. Akibatnya, penggilingan padi tidak bisa dilakukan. Belum lagi Bulog sebagai tempat penampungan beras lokal sering kali tidak bisa menampung padi

4.

produksi petani karena kualitas padi yang rendah sehingga berdampak merugikan para petani. Untuk itu, ia berharap pemerintah segera memperbaiki sistem manajemen, mulai dari pendistribusian pangan sampai pada pembinaan para petani, dalam mengelola hasil panen mereka. Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kalbar, Bontor Panggabean, mengatakan, pihaknya kini terus berupaya mengoptimalkan kelancaran distribusi pangan ke seluruh masyarakat. "Salah satunya terus meningkatkan standar pelayanan minimal dalam distribusi dan akses pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar," ujarnya A. uraikan/buktikan bahwa status gizi merupakan outcome dari program ketahanan pangan. Status gizi (nutritional status) merupakan outcome ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Banyaknya balita yang mengalami kurang gizi dan gizi buruk merupakan indikator rawan gizi, sedangkan gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Penyebab hal tersebut adalah konsumsi makanan yang tidak seimbang dan penyakit infeksi (akut) sebagai akibat tidak cukup persediaan pangan dan pola asuh anak tidak memadai, serta sanitasi/ air bersih, dan pelayanan kesehatan dasar tidak memadai (Anonim, 2013). Penelitian yang dilakukan di Desa Palasari menunjukkan adanya status gizi buruk dan kurang serta status gizi baik, sebagai akibat dari dari bagaimana suatu keluarga menerapkan suatu prinsip hidup sehat dengan status gizi baik. Ditemukan dalam keluarga yang rentan dan rawan pangan banyak terdapat balita yang status gizinya baik, sebaliknya dalam keluarga yang tahan pangan juga ditemukan balita yang status 372 Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23, No 3, Desember 2017: 359-375 gizinya kurang. Kesimpulannya, status gizi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (1) Pangan yang cukup, (2) Pendapatan keluarga, (3) Pendidikan orang tua, (4) Pola asuh anak/ balita, (5) Konsumsi makanan bergizi. b. uraikan bahwa millenium development goalas akan tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat Jawab : Pada akhirnya, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merasakan secara langsung dampak dan manfaat dari pembangunan nasional yang mengacu pada Millennium Development Goals (MDGs), sebab program yang dicanangkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan tidak berlangsung secara kontinyu ke arah pengembangan kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi Millennium Development Goals (MDGs) semangat jauh lebih peting ketimbang rincian yang tak menentu. Jika, pemerintah pusat dapat memfokuskan pengintegrasian terhadap aparat pemerintah daerah dan langsung melakukan aksi yang maksimal, tercapainya Millennium Development Goals (MDGs) bukan hanya sekadar mimpi belaka. Hal ini sungguh miris, mengingat seharusnya Millennium Development Goals (MDGs) digunakan sebagai wahana untuk membangun kapabilitas (capability building). Negara yang mengacu pada Millenium Development Goals (MDGs) seharusnya menyadari peranan Millennium Development Goals (MDGs) untuk membangun kapabilitas dalam upaya pengurangan ketergantungan. Meningkatkan kapasitas internal untuk dapat menopang pembangunan nasional merupakan prioritas utama tiap Negara, ini lah yang mulai terlupakan oleh beberapa Negara, termasuk Indonesia. Sudah selayaknya, pemerintah Indonesia menggunakan paradigma Millennium Development Goals (MDGs) yang mengacu pada nilai-nilai lokal Indonesia. Di Malaysia, tujuan Millennium Development Goals (MDGs) sudah terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia membuat Millennium Development Goals Plus (MDGs Plus) sebagai panduan pembangunan nasional ke depannya. Kita tidak dapat sepenuhnya membebankan berbagai kewajiban tercapainya Millennium Development Goals (MDGs) pada pundak pemerintah pusat. Karena, sesungguhnya pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) sangat menitikberatkan kerja sama dengan aparat pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten. Millennium Development Goals (MDGs) sepatutnya menjadi tujuan panduan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten dan provinsi. Namun apa yang terjadi di lapangan tidaklah seperti ini. Di sinilah pentingnya transparansi laporan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat yang paling lokal agar gambaran program pembangunan tiap-tiap daerah lokal menjadi jelas. Minimnya pendidikan dan sosialisasi pembangunan nasional di tingkat bawah juga menjadi salah satu dari banyak permasalahan yang menyulitkan langkah Millennium Development Goals (MDGs) di Indonesia. Jadi, tiga hal yang menjadi titik permasalahan sulitnya Millennium Development Goals (MDGs) yakni, kurangnya transparansi laporan pada tingkat yang paling lokal, minimnya pendidikan dan sosialisai ke seluruh lapisan, serta kurangnya pengaplikasian Millennium Development Goals (MDGs) yang berkaca pada realitas di lapangan. Yang pertama mengenai kurangnya transparansi laporan pada tingkat yang paling lokal, jika kita melihat angka infeksi HIV di Indonesia, kita akan mendapati, rata-ratanya kecil dan belum patut terlalu dikhawatirkan. Akan tetapi, kalau kita melihat realita yang ada di Papua, yang lebih spesifik di Merauke dan beberapa kabupaten lainnya di provinsi ini seperti Mimika, angkanya sungguh mengkhawatirkan. Kemudian ada data nasional dalam sektor penyakit Malaria, yang lagi-lagi dari angka rata-rata menyebutkan bahwa Indonesia sudah bebas dari penyakit Malaria. Namun nyatanya, masih banyak di beberapa daerah di Riau, puluhan orang meninggal karena penyakit Malaria. Permasalahan yang kedua adalah perihal minimnya pendidikan dan sosialisasi terkait. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang secara sah telah diakui oleh konstitusi. Pendidikan memiliki peranan penting yang dapat menjamah berbagai dimensi pembangunan, baik ekonomi maupun sosial-budaya. Lebih dalam lagi pendidikan juga menopang aktualisasi agenda-agenda terkait kesehatan, nutrisi, lingkungan hidup, dan partisipasi aktif masyarakat. Memperluas pendidikan dan sosialisasi tentang perempuan, dalam bahasan sosialisasi ini kita dapat menanamkan nilai-nilai Millennium Development Goals (MDGs) sesuai dengan bahasan yang dipaparkan, sosialisasi seperti ini tentu akan jauh lebih efektif dan efisien karena, masyarakat sebelumnya sudah dibekali pengetahuan tentang paparan terkait, dampak positif yang didapat seperti penurunan angka pernikahan dini, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, persoalan gizi, dan dapat meningkatkan partisipasi aktif generasi selanjutnya. Masyarakat berpendidikan memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi penting mengenai bagaimana cara merespon berbagai permasalahan sosial-kemasyarakatan di sekitarnya. Sudah jelas pula, masyarakat yang berpendidikan memiliki potensi pendapatan finansial yang jauh lebih tinggi ketimbang masyarakat yang jauh dari dunia pendidikan. Kaum terdidik akan memiliki sifat yang pro-aktif serta memiliki jangkauan pilihan hidup yang lebih luas. Hal ini tentu saja dapat memudahkan pengentasan siklus kemiskinan, yang notabene merupakan salah satu dari delapan tujuan Millennium Development Goals (MDGs). Yang patut disayangkan di Indonesia, Pemerintah mengeklaim berhasil dalam proses mencapai pendidikan dasar untuk semua karena angka partisipasinya semakin membaik. Namun, klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta. Beberapa Kabupaten/Kota masih membebankan biaya pendidikan Sekolah Dasar kepada orangtua siswa, paparan fakta ini bisa juga masuk ke dalam contoh permasalahan transparansi laporan pada tingkat yang paling lokal. Persoalan yang ketiga berkaitan dengan pengaplikasian tepat guna di tiap-tiap daerah di Indonesia. Angka Kematian Bayi (AKB) misalnya, merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai sejauh mana ketercapaian kesejahteraan rakyat sebagai hasil dari pembangunan nasional dalam bidang kesehatan.