Workshop 9 10 Penyelesaian Sengketa Kontrak Kontruksi

PROCEEDINGS

LEVEL

9 10

Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kontrak Konstruksi dan Decision Making Process

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..................................................................................................................... i Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah A. Penyelesaian Sengketa Kontrak ..................................................................... 1 B. Inovasi (Pengadaan dan Kontrak) .................................................................. 5 C. Permasalahan dalam Penerapan Kontrak Konstruksi Internasional di Indonesia ................................................................................................. 35 D. Membangun Sinergi dan Mengawal Pembangunan .................................... 45 E. Mediasi untuk Menyelesaikan Sengketa Kontrak di BANI ......................... 51 Kontrak Konstruksi dan Decision Making Process A. Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan ........................ 64 B. Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 ................................................ 84

LEVEL

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK Oleh; Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. - Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara – Jakarta - Ketua Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaia Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) Disampaikan Dalam Acara Workshop Ahli Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, 26 Maret 2019

Perjanjian/ Kontrak: Kesepakatan yang diperjanjikan secara tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

1

Syarat sah Perjanjian/ Kontrak: 1.Kesepakatan para pihak 2.Kecakapan bertindak 3.Suatu hal tertentu 4.Suatu sebab yang halal (Pasal 1320 BW)

Asas-asas Hukum Kontrak 1. Asas Kebebasan Berkontrak 2. Asas Konsensualisme (Pasal 1320 BW) 3. Asas Pacta sunt servanda / Kepastian Hukum (Pasal 1338 BW) 4. Asas Itikad Baik (Pasal 1338 BW) 5. Asas Personalitas (Pasal 1315 BW) 6. Asas Kepatutan

2

Permasalahan antara lain:

Perjanjian/

Kontrak,

1. Penafsiran klausul, spt masalah denda keterlambatan yang dikenakan pekerjaan tambahan; 2. Perubahan pengadaan lingkup pekerjaan dalam kontrak; 3. Pemeliharaan pekerjaan; 4. Perubahan kesempatan perpanjangan waktu 5. Pemutusan kontrak.

Perjanjian / Kontrak

Wanprestasi; Tidak melaksanakan prestasi / kewajiban Melaksanakan prestasi / kewajiban, tetapi terlambat Melaksanakan prestasi / kewajiban, tetapi tidak sesuai kesepakatan

Sengketa/ Disputes

3

Non-Litigasi: 1. Negoisasi / Musyawarah 2. Mediasi / Konsiliasi 3. Penilaian Ahli 4. Arbitrase ( UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa )

Penyelesaian Sengketa

Litigasi: Pengadilan Umum ( PN → PT → MA )

Terima Kasih

4

INOVASI (PENGADAAN DAN KONTRAK) DEWI LARASATI- DIREKTORAT LOGISTIK ITB

Latar Belakang Kondisi Eksisting

Harapan melalui inovasi kontrak

• Penyediaan barang dan jasa dianggap lambat akibat proses administrasi pengadaan yang terlalu lama • Mutu hasil pengadaan tidak memenuhi kebutuhan • Penyedia memiliki kinerja rendah • Harga tidak bisa dipastikan, berbeda antar satker dalam satu PA • Biaya transaksi besar dan kurang efektif • Kontrak dapat menimbulkan persengketaan

• • • • •

Kebutuhan cepat terpenuhi Mutu terjamin Penyedia berkinerja baik dan responsif Harga pasti dan wajar Efektif dalam pengelolaan (efektif dalam pemanfaatan sumberdaya) • Menghindari sengketa

5

Issues PERPRES 54/2018 PERPRES TENTANG STRATEGI 55/2012 NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Isu vs kebutuhan AKSI STRANAS PK KPK AKSI 7: Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

HASIL YANG DIHARAPKAN

KRITERIA KEBERHASILAN

• Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah • Terimplementasinya e-katalog sektoral dan daerah • Terlaksananya mekanisme dan sistem elektronik pengadaan berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak • Meningkatnya efisiensi pengadaan melalui konsolisasi pengadaan di tingkat pusat dan tingkat daerah

Unit pengadaan menjadi modern, independen, dan didukung sumber daya manusia yang cukup.

6

MENINGKATKAN TINGKAT KEMATANGAN Level 5 INNOVATIVE

UKPBJ sudah mengembangkan pendekatan strategis pada pelaksanaan pengadaan, dan sebagai mitra bagi unit pembelanjaan melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan

Level 4 STRATEGIC

Level 3 PROACTIVE

Level 2 COMPLIANCE

Level 1 REACTIVE

UKPBJ melalukan berbagai pendekatan inovatif pada proses pengadaan secara berkelanjutan sehingga dinilai sebagai ahli tekait praktik unggulan pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia.

UKPBJ sudah mulai proaktif dalam memastikan proses pengadaan yang lebih baik dan tidak lagi sebatas pada yang diamanatkan dalam regulasi

UKPBJ sudah mewujudkan kesesuaian dengan yang diisyaratkan dalam PerPres dan juga menjaga kepatuhan pada regulasi terkait pengadaan sektor publik

UKPBJ masih dalam proses pengembangan tahap awal, dimana SDM dan proses cenderung pasif serta menunggu adanya permintaan pengadaan

STRATEGI PENGADAAN DAN KONTRAK BERDASARKAN PERAN DAN NILAI Long Term Contract

Peran Strategis karena kinerja pengadaan berdampak langsung pada kinerja organisasi Peran Pendukung karena kinerja pengadaan tidak berdampak langsung pada kinerja organisasi

E-commerce

Critical

Bottleneck

Contoh: Pengadaan Contoh: Makanan Bendungan, Jalur pasien di RS, Kereta Api, Obat dan Pengadaan Aplikasi Alkes Sistem, Radar Gempa, Peran & Nilai dsb

Routine Contoh: Pengadaan ATK atau Seragam Kerja

KPBU, D&B, EPC

Leverage Contoh: Pengadaan Gedung Kantor, Belanja Kendaraan Operasional

Nilai Pengadaan Kecil (kurang dari 40%)

• Konsolidasi • Katalog • Kontak Payung

Nilai Pengadaan Besar (40% - 70%)

7

Pengembangan dalam Sistem • Tradisional

• Metode Pengadaan: Tendering, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung • Jenis kontrak: Lumpsum dan Harga Satuan

• Inovasi baru

• Metode Pengadaan: E-Commerce, E-Purchasing, Gerai Mitra • Jenis kontrak: Kontrak Harga Satuan Jangka Panjang, Kontrak Harga Satuan Jangka Panjang dengan Benefit, Kontrak Supply By Owner (SBO)

Inovasi Kontrak • • • • • • • • • • • •

Kontrak Payung (Jangka Panjang)- dengan tender (terbatas atau terbuka) Kontrak Pengadaan Bersama (paket sejenis beberapa PPK) Kontrak harga satuan jangka panjang (Autorized Vendor) Kontrak Supply by owner (Konstruksi Gedung) Kontrak Bersyarat Berulang (repeat order) Kontrak Performance Base (Cleaning Service, Penelitian) Kontrak Design Build Kontrak Konsolidasi (beberapa paket sejenis pada beberapa satker) Kontrak harga satuan dengan pengadaan Itemize (Pembelian buku) Kontrak Layanan (internet) Kontrak E-commerce DLL

8

INOVASI KONTRAK PAYUNG MELALUI KONSOLIDASI PENGADAAN Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi PBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis Konsolidasi dilakukan pada tahap: Perencanaan Pengadaan

Persiapan Pengadaan melalui penyedia

Persiapan Pemilihan penyedia

Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

KONSOLIDASI PENGADAAN Manfaat Konsolidasi?

penurunan biaya pengadaan

efisiensi proses pengadaan

mengurangi biaya transaksi

10

9

SATUAN KERJA

SKEMA SATUAN KERJA PENDUKUNG

FAKULTAS/ SEKOLAH

SATUAN KERJA LAINNYA

SIRUP ANGGARAN TERKONSOLIDASI PENGADAAN TERKONSOLIDASI

KONTRAK KONSOLIDASI

Efisiensi pemanfaatan hasil belanja Efisiensi pengelolaan melalui SDM professional dan fulltime

Menurunnya biaya transaksi

Efisiensi akibat skala keekonomian belanja Integrasi perencanaan belanja dan pengelolaan resiko

KEBIJAKAN KONSOLIDASI PENGADAAN

10

DAMPAK KONTRAK PAYUNG

KENAIKAN SERAPAN ANGGARAN SEMESTER 1 2016 114%

112% 110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 1 Serapan Semester -1 2015

GERAI MITRA

AUTHORIZED VENDOR

KONTRAK JANGKA PANJANG DENGAN BENEFIT

KONTRAK PAYUNG

11

E-MARKET PLACE

Serapan Semester -1 2016

KONTRAK DENGAN KONSEP GERAI MITRA (Kontrak harga satuan jangka panjang) TIPE 1 Authorized Vendor

Daftar Penyedia terverifikasi untuk produk sederhana dan jelas

TIPE 2 Kerjasama Penyedia dengan Benefit

TIPE 3 Indefinity Delivery Contract

Menawarkan produk dengan tambahan manfaat

KHS Jangka Panjang dengan benefit (Kontrak Payung)

KETENTUAN GERAI MITRA TIPE 1

TIPE 4 e-Market place

Pasar elektronik melalui e-katalog ITB

TIPE 1 Authorized Vendor

Barang Habis Pakai (Non Asset)

Spesifikasi Jelas, mencantumkan Merk

Pekerjaan Sederhana

Dengan belanja langsung

12

TIPE 2 Kerjasama Penyedia dengan Benefit

KETENTUAN GERAI MITRA TIPE 2

Harga negosiasi berdasarkan price list penyedia

Berkontrak dengan UKPBJ ITB

Dengan Surat pesanan PPK

Harga Coorporate ITB

KETENTUAN GERAI MITRA TIPE 3

TIPE 3 Indefinity Delivery Contract

Berkontrak dengan UKPBJ ITB

Spesifikasi barang terdaftar dalam SIMAJIK (katalog ITB)

Daftar Barang/Jasa terdaftar dalam blanket (Oracle)

Berdasarkan Pesanan PPK

Tidak diperlukan HPS

13

TIPE 4

KETENTUAN GERAI MITRA TIPE 4 Web penyedia diakses melalui aplikasi SIMAJIK

e-Market place

Pemesanan barang pada saat perencanaan rencana anggaran biaya

Pembayaran dapat dilakukan virtual account

Sebagaimana praktis bisnis

Pembayaran dapat dilakukan perbulan

KONTRAK HARGA SATUAN JANGKA PANJANG DENGAN BENEFIT • Jenis kontrak ini dilakukan dengan mengikat harga satuan yang sudah disepakati antara penyedia dengan owner dengan tambahan benefit, yaitu kemudahan mendapatkan kamar, diskon dan prioritas. • Kontrak ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang denga evaluasi • Sistem pengadaan dengan negosiasi

14

KERJASAMA PENYEDIA DENGAN BENEFIT PENGADAAN SNACK BOX

No

Penyedia

Produk Brand

Jajanan Pasar

Produk Mini

1

Primarasa

4%

4%

4%

2

Labelle

4%

4%

4%

3

Mommis

4%

4%

4%

4

Holland Bakery

10%

10%

5%

5

Soes Merdeka

10%

5%

10%

KERJASAMA PENYEDIA DENGAN BENEFIT AKOMODASI (HOTEL) Hotel

Harga Normal

Coorporate ITB

On Day Meeting

Meeting Full Day

Meeting Half Day

The Jayakarta Suites Bandung (Bintang 4)

1.800.000

625.000

400.000

270.000

250.000

The Luxton Bandung (Bintang 4)

2.000.000

850.000

396.000

264.000

237.600

450.000

270.000

230.000

450.000

225.000

200.000

House Sangkuriang (Bintang 3)

800.000

Weekday 550.000 Weekend 650.000

Patra Comfort Bandung (Bintang 3)

1.150.000

550.000

Sawunggaling Hotel (Bintang 2)

598.964

280.000

Mercure Nexa Bandung Supratman (Bintang 4)

687.000

650.000

15

KONTRAK HARGA SATUAN JANGKA PANJANG (Indefinity Delivery Contract) • Jenis kontrak ini dilakukan dengan mengikat harga satuan yang sudah disepakati antara penyedia dengan owner • Kontrak ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali periode dengan catatan penyedia mendapatkan penilaian kinerja minimal BAIK • Pengadaan dilakukan dengan tender atau negosiasi

CONTOH DAFTAR PENGADAAN BARANG

16

CONTOH DAFTAR PENGADAAN JASA

PLATFORM E-COMMERCE UKPBJ melakukan Kontrak kerjasama dengan ECommerce

Unit Kerja memesan barang dari

Unit Kerja Melakukan Pesanan

e-Marketplace melalui SIMAJIK

17

Pembayaran melalui virtual account atau bulanan bila dikonsolidasi

Pilih daftar Login SIMAJIK

Melakukan Belanja Barang

e-marketplace jalur unit kerja

Melakukan transaksi pembayaran secara on-line atau manual

CONTOH DAFTAR PENYEDIA MELALUI E-COMMERCE No

Jenis Pekerjaan

E-Commerce

1

Aksesoris Komputer, Mesin Pengolahan Data Elektronik, Bhinneka.com Furniture, Mesin Rumah Tangga, Peralatan Telekomunikasi, Audio Visual, Mesin Perkantoran

2

Aksesoris Komputer, Mesin Pengolahan Data Elektronik, M-Biz.co.id Furniture, Mesin Rumah Tangga, Peralatan Telekomunikasi, Audio Visual, Mesin Perkantoran, Bahan Kimia

3

Alat Laboratorium/praktikum, Peralatan Instrumentasi, Komponen/Sparepart elektronik dan robotic

Digiwarestore.com

4

Alat tulis kantor, tinta, statinary, dll

Datasricp

18

KONTRAK HARGA SATUAN ITEMIZED

• Kontrak dengan penyedia lebih dari 1 penyedia • Metode pengadaan melalui pelelangan • Jangka waktu kontrak ditentukan sesuai kebutuhan • Contoh kontrak ini adalah untuk Pengadaan Buku

KONTRAK SUPPLY BY OWNER (SBO) • Jenis kontrak ini dilakukan dengan mengikat harga satuan yang sudah disepakati antara penyedia dengan owner. • Kontrak ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang • Kontrak ini baru akan diterapkan pada pengadaan jasa konstruksi di ITB Cirebon • Konsep dasar kontrak ini adalah adanya kerjasama 3 pihak yaitu Owner, Supplier Barang dan Kontraktor. • Ada beberapa bahan/material utama yang disediakan khusus oleh Supplier Barang Utama • Keuntungan dari konsep kontrak ini adalah kecepatan dan kepastian dalam penyediaan bahan serta pengawasan dalam kualitas bahan. • Contoh kontrak SBO: Pemasangan Plat Lantai pada pembangunan Gedung Multifungsi ITB Cirebon

19

DUKUNGAN SISTEM INFORMASI DAN SOP • SIMAJIK (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LOGISTIK) • PLATFORM E-COMMERCE ITB • PLATFORM BIM ITB • WISTLEBLOWING SISTEM ITB • E-GERAI MITRA ITB

DUKUNGAN PERUBAHAN TATA KELOLA

• •

BUSSINESS PROCESS ORGANIZATION STRUCTURE

20

INTEGRATED PROCUREMENT STRATEGY & MANAGEMENT

DUKUNGAN SISTEM ELEKTRONIK FLOW OF PROCUREMENT PROCESS INTERNAL INSPECTORATE

e- BUDGETING e-PLANNING

PLANNING DIRECTORATE AND LOGISTIC DIRECTORATE • WORK AND BUDGET PLAN • IMPLEMENTATION PLAN • MASTER OF GOOD AND SERVICE LIST

e-PROCUREMENT

e- MONEV e- PERFORMANCE

e-DELIVERY & e-INVENTORY e-PAYMENT

LOGISTIC DIRECTORATE • E- PROCUREMENT PLANNING • WORKING PAPER SYSTEM • E-PROCUREMENT • E- CONTRACT HANDLING • E- MONITORING • SUPPLIER MANAGEMENT SYSTEM • ORACLE PURCHASING

LOGISTIC DIRECTORATE AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE • REÇEIPT SYSTEM • ORACLE INVENTORY • ASSET MANAGEMENT SYSTEM

THANK YOU

21

LOGISTIC DIRECTORATE AND FINANCE DIRECTORATE • SPP SYSTEM SISTEM SPM KKPN • APLIKASI SPAN • ORACLE PAYABEL

•

SKEMA PENGELOLAAN KONTRAK HARGA SATUAN JANGKA PANJANG PENGADAAN OUTSOURCING TENAGA KEBERSIHAN D I R E K T O R A T L O G I S T I K- UKPBJ INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Tujuan melakukan outsourcing • • • • •

K/L/D/I fokus pada bisnis inti Penghematan dan pengendalian biaya operasional Memanfaatkan kompetensi vendor Mengurangi resiko Meningkatkan efisiensi

Outsourcing dalam bahasa Indonesia berarti alih daya, outsourcing atau alih daya dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (Sapurahno). Pasal 65 UU 13, 2003

22

Alasan-alasan penggunaan Outsourcing (3%) Innovation

Conserve Capital (3%), Improve quality (3%), Grow Revenue (4%)

Access to skill (9%), Variable Cost Structure (12%0, Improve Focus(17%)

Penghematan Biaya (49%)

Outsourcing Advantages 1. Flexible workforce to meet needs 2. Makes startup easier 3. Requires less training 4. Greater efficiency 5. Increased labor pool 6. Better equipment 7. Special needs accommodated easier 8. Labor problems belong to contractor 9. Revise contract as change requires with time 10. Emergencies are handled better (flood example) 11. Good budgetary planning 12. Reduced management burden

23

✓Can a vendor save Rp? 1. Specialization allows higher productivity 2. Amortization of equipment investment over time 3. Multi-year fixed price

Penyebab gagalnya outsourcing • Kurangnya komitmen para stakeholder • Gagal memilih vendor yang tepat • Lemahnya perencanaan dalam pengadaan outsourcing • Tanpa visi dan pondasi yang kuat • • • • • •

Harapan terhadap vendor tidak jelas Tidak siap menghadapi perubahan Tidak ada patokan kinerja (indeks kinerja kunci) Peran dan tanggung jawab pemilik pekerjaan dengan vendor tidak jelas Tidak ada dukungan internal Lemahnya manajemen pelaksanaan pekerjaan

Outsourcing Disadvantages 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Usually more expensive Communication challenges No employee loyalty from contract personnel May involve use of cheaper supplies & materials Security concerns Attitudes of contract personnel Hidden costs

24

Langkah-langkah Pelaksanaan Outsourcing Perencanaan

Pemilihan strategi

Analisis Biaya

Transisi Sumberdaya

Pengelolaan hubungan

Pemilihan rekanan

Negosiasi persyaratan

Merencanakan Outsourcing • Melakukan assessment kebutuhan, assessment nilai bisnis, assessment operasional, assessment resiko • Menetapkan persyaratan dan tingkat kinerja yang harus dicapai • Membentuk Tim pengelola outsourcing • Menetapkan sasaran • Menetapkan jadwal kerja • Penyusunan kriteria vendor (memenuhi persyaratan, memastikan hak-hak tenaga kerja terpenuhi, manajemen yang professional, tenaga kerja terlatih)

25

Categories of Maintenance A. B. C. D. E. F.

Inspect & repair only as necessary Cyclical Repair (roofs) Preventative Maintenance Predicted Maintenance Breakdown Maintenance Repair Projects

Budgeting should include: 1.

2.

Preventative maintenance a. b. c. d. e. f. g. h.

Grounds Exterior and Roof Signage Interiors Electrical Plant & HVAC Systems Security & Life Safety Systems Furnishings, Fixtures, & Equipment (FF&E)

26

Custodial a.

Janitorial

b.

Trash / Waste Disposal & Management

c.

Window Cleaning

d.

Carpet Cleaning

e.

Pest Control

f.

Blinds & Drapes

g.

Pews

Facility Operating Gross Sq M Index (GSF) (disesuaikan dengan kebutuhan) ✓

Per area (special area)

✓

GSF Index = Annual Facility Maint Oper Rp Gross Area (Sq. M.)

✓Custodian Staffing Formula (cust per Sq. M.=CPM) Manpower (CPM) = Total Square Footage 10-500 sq. M. per man (indoor), 100-5000 sq.M. per man (outdoor)

Advantage of Using GSF Index 1. 2. 3. 4. 5.

Easy indicator of cost per square meter (CSM) Can be easily charted / tracked Can be computed for prior years Compares easily to other indexes Consistent basis for budgeting year to year

27

Costs of Ownership 1. 2. 3. 4. 5.

Operations Supplies Maintenance & Repair Replacement Alterations & Improvements

Factors in Decision 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Frequency of need Adequate available workforce Training and supervision Flexibility Cost Questions to ask: a. b. c. d. e. f.

Will Contractor respond to a Request for Proposal ? Can Contractor provide manpower needed? Does the Contractor understand of ITB special needs? What equipment & supplies will be used in the facility? Background checks on workers? Adequate supervision?

28

PERLUNYA PENGELOLAAN KEBERSIHAN Pemeliharaan kebersihan dan kerapihan ruang kuliah Perawatan kebersihan luar sekitar gedung perkuliahan

Perawatan kebersihan toilet kampus Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Asrama Pemangkasan dan perapihan rumput dan taman INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SKEMA KONSOLIDASI FAKULTAS/SEKOLAH

UNIT KERJA PENDUKUNG

UNIT USAHA KOMERSIL

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA PENGGAGAS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

29

PERLUNYA PENGELOLAAN KEBERSIHAN (LANJUTAN)

ASRAMA MAHASISWA GEDUNG KULIAH AREA TOILET

TAMAN DAN AREA TERBUKA ASRAMA MAHASISWA

198 LABORATORIUM TERSEBAR PADA 12 FAKULTAS DAN SEKOLAH

Luas Kampus ITB (Ganesha)

286.830

Luas Fasilitas Olah Raga

43.816

Luas Kampus ITB (Jatinangor

465.000

198 LABORATORIUM TERSEBAR PADA 12 FAKULTAS DAN SEKOLAH

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Slide

51

CONTOH HASIL PERHITUNGAN HPS

30

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KATEGORI TENAGA KEBERSIHAN

Slide

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KOMPONEN BIAYA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

31

53

SKEMA PEMBAYARAN

Teknis dan Fungsi

32

Kinerja

Kinerja

33

SKEMA PEMBAYARAN FAKULTAS/SEKOLAH

UNIT KERJA PENDUKUNG

UNIT USAHA KOMERSIL

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

ANGGARAN KEBERSIHAN YANG TERKONSOLIDASI DI DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA DIREKTORAT LOGISTIK MEMPROSES BERKAS PEENAGIHAN

BERKAS PEMBAYARAN DILIMPAHKAN KE DIREKTORAT KEUANGAN

T E R I M A K A S I H

PENGADAAN PROFESIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

34

7/11/2019

PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN KONTRAK KONSTRUKSI INTERNATIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS : FIDIC GENERAL CONDITION OF CONTRACT 1999 EDITION)

DISAMPAIKAN OLEH : ANDY SATYA NUGRAHA, ST, MT (PRAKTISI MANAJEMEN KONTRAK DAN INDONESIA CONTRACT MANAGEMENT COMMUNITY)

LEMABAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH (LKPP) - JAKARTA, 25 MARET 2019

KONTRAK KONSTRUKSI INTERNATIONAL

35

1

7/11/2019

APA KONTRAK FIDIC? • Organisasi Konsultan Enjiniring Internasional yang didirikan pada tahun 1913 oleh tiga negara Belgia, Perancis dan Swiss • Ketiga negara pendiri familiar dengan Bahasa Perancis (Franchopone0 • FIDIC : Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils)

KENAPA KONTRAK FIDIC ? • Telah “terbukti” digunakan lebih dari 50 tahun • Digunakan dalam berbagai macam proyek dan yurisdiksi

36

2

7/11/2019

FIDIC 1999 EDITION (1ST EDITION)

PENGGUNAAN KONTRAK FIDIC

37

3

7/11/2019

PERBANDINGAN PASAL DALAM FIDIC 1999 EDITION

SERTIFIKASI FIDIC

38

4

7/11/2019

NEW FIDIC 2017 2ND EDITION

MASALAH 1 : HUKUM YANG BERLAKU • FIDIC dibuat berdasarkan basis Common Law Contract • Perlu penyesuaian Hukum yang berlaku dalam Pasal

39

5

7/11/2019

MASALAH II – PEMAHAMAN TERMINOLOGI / BAHASA

• “Base Date” – “Tanggal Dasar” batas waktu 28 hari sebelum pemasukan Tender • “Enjinir” - Konsultan • “Unforeseeable” – Tidak Dapat Diperkirakan Sebelumnya • “Dispute Board” – Dewan Sengketa • “Provisional Sum” – Dana Cadangan • “Permanent Work” • “Temporary Work”

MASALAH III – SPECIAL CONDITION/SYARAT KHUSUS • FIDIC Condition Of Contract berlaku sebagai SYARAT UMUM yang tidak boleh dirubah • SYARAT KHUSUS diperlukan untuk penyesuaian dengan Pekerjaan • Peran Pengacara yang berpengalaman dalam menyusun SYARAT KHUSUS

40

6

7/11/2019

MASALAH IV – KORESPONDENSI / ADMINISTRASI KONTRAK

• Korespondensi dalam Bahasa Inggris • Notifikasi dalam 28 hari - Penandatangan Kontrak - Penyampaian Jaminan Pelaksanaan - penyampaian Jadwal Kerja

MASALAH V – KLAIM • Hak Dan Kewajiban Klaim dari masing2 Pihak • Penyampaian “Notification” dan “Detail Claim” yang mempunyai batasan waktu - Notifikasi : 28 hari - Detail Klaim : 42 hari

41

7

7/11/2019

EMPLOYER’S CLAIM – KLAIM PENGGUNA JASA

EMPLOYER’S CLAIM – KLAIM PENGGUNA JASA

42

8

7/11/2019

CONTRACTOR’S CLAIM – KLAIM PENYEDIA JASA

CONTRACTOR’S CLAIM – KLAIM PENYEDIA JASA

43

9

CONTRACTOR’S CLAIM – KLAIM PENYEDIA JASA

44

WORKSHOP AHLI KONTRAK PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK-LKPP

Jakarta, 26 Maret 2019

MENGAWAL PEMBANGUNAN

45

TUJUAN PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR MEMPERKUAT KONEKTIVITAS MENYAMBUNGKAN POTENSI EKONOMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN MENUMBUHKAN KEGIATAN EKONOMI BARU PRESIDEN JOKO WIDODO PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN 16 AGUSTUS 2018

MENINGKATKAN DISTRIBUSI BARANG DAN JASA

ANGGARAN INFRA STRUKTUR 2018

2019

Rp. 410,4 T

Rp 420,5 T

DIPERUNTUKKAN MEMBANGUN 67 KM RUAS JALAN NASIONAL BARU, 905 KM JALAN TOL, 48 UNIT BENDUNGAN, DAN 162 RIBU HEKTAR JARINGAN IRIGASI

PENEGAKAN HUKUM BUKANLAH INDUSTRI TINGKAT KEJAHATAN MENURUN

PENEGAKAN HUKUM BERHASIL

KESADARAN HUKUM MENINGKAT

PENJELASAN UU NO. 16 / 2004 KEJAKSAAN HARUS MAMPU TERLIB AT D LM P E M B A N G U N A N SERTA MENCIPTAKAN KONDISI YG MENDUKUNG DAN MENGAMANKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

PRESIDEN JOKO WIDODO, UPACARA HBA KE-55, 22 JULI 2015 “PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUM HARUS DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENJAGA KELANCARAN PROGRAM PEMBANGUNAN”

46

PENEGAKAN HUKUM

TP4

JAKSA MENYAPA

DENDA PERDATA

JAGA DESA

JAKSA MASUK SEKOLAH

SANKSI ADM

KANTIN KEJUJURAN

SANKSI PIDANA

PENGAWASAN MELEKAT PEMERIKSA INTERNAL – APIP KODE ETIK PROFESI PEMERIKSA EKSTERNAL – BPK DAN BPKP APARAT PENEGAK HUKUM

PENGAWASAN

MASYARAKAT MEDIA SOSIAL PERS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

47

MODUS PENYIMPANGAN DLM PENGADAAN BARANG DAN JASA PERENCANAAN

PENGADAAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

MARK-UP BIAYA PADA RENCANA PENGADAAN

PENGUMUMAN LELANG DIBATASI HANYA KELOMPOK TERTENTU SAJA

KONTRAK TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN PENDUKUNG /FIKTIF

KOLUSI ANTARA PELAKSANA PROYEK DENGAN PENGAWAS PROYEK

PENGADAAN DIARAHKAN UNTUK KEPENTINGAN PRODUK ATAU PENYEDIA BARANG DAN JASA TERTENTU

PENGUMUMAN TIDAK LENGKAP DAN MEMBINGUNGKAN (AMBIGIOUS)

PEKERJAAN / BARANG TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI

LAPORAN PENGAWAS PROYEK TIDAK SESUAI DENGAN HASIL PEKERJAAN

PERENCANAAN TIDAK REALISTIS, TERUTAMA DARI SUDUT WAKTU PELAKSANAAN

PENUNDAAN SURAT PENETAPAN

PEKERJAAN BELUM SELESAI, SUDAH DILAKUKAN SERAH TERIMA

MELULUSKAN BUKTI-BUKTI AKUNTANSI YANG TIDAK BENAR

TP4 SEBAGAI PARADIGMA BARU PENEGAKAN HUKUM KEPJA NO. 152/ A/JA/10/2015

GAK-KUM KEJAR KUANTITAS

PEMERINTAH RAGU AMBIL KEBIJAKAN

SERAPAN ANGGARAN TERHAMBAT

PENEGAK HUKUM DISALAHKAN

48

MEKANISME PENGAWALAN & PENGAMANAN PERJA NO. 014 / A / JA / 11 / 2016

LUHKUM/PENKUM

TP4P KEJAKSAAN AGUNG

PEMBAHASAN HUKUM PENDAPAT HUKUM

TP4D PROVINSI KEJAKSAAN TINGGI

KOORDINASI DGN K/L TERKAIT

TP4D KABUPATEN/KOTA KEJAKSAAN NEGERI

PENEGAKAN HUKUM REPRESIF, SETELAH BERKOODINASI DGN APIP

KINERJA TP4 2016, 2017, 2018 Rp. 977 T

10.270

Rp. 605,3 T

2. PENGHARGAAN DARI WAKIL PRESIDEN RI ATAS PERAN TP4 DLM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES 2018

5.032 1.903

1. APRESIASI PERAN TP4 DLM MENDUKUNG PEMB 16 PROYEK PELABUHAN STRATEGISDI JAJARAN PT. PELINDO IV

Rp.109.6 T

49

INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME TP4 SURAT JAMINTEL TGL 14 DESEMBER 2018 PERIHAL PENGAMANAN THD KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM PEMBANGUNAN NASIONAL

SURAT JAMINTEL TGL 15 JANUARI 2018 PERIHAL OPTIMALISASI PELAKSANAAN TP4 : T I D A K M E L A K U K A N P U L D ATA TERHADAP:

1. INVENTARISASI PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DLM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG DIKAWAL TP4 PADA TAHUN BERJALAN, DISERTAI SARAN TINDAK SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN DI LAPANGAN

1. K E G I A T A N P R O Y E K Y G TELAH/SEDANG DILAKUKAN PENDAMPINGAN OLEH TP4 SEBELUM BERKOORDINASI DGN APIP, TERMASUK DALAM TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN INSPEKTORAT MAUPUN BPK RI; 2. K E G I A T A N P R O Y E K PEMBANGUNAN YG MASIH DLM TA H A P P E L E L A N G A N , PENENTUAN PEMENANG P E K E R J A A N ATA U M A S A PEMELIHARAAN.

2. M E L A K U K A N P E N G A W A S A N M E L E K AT G U N A M E N C E G A H POTENSI PENYIMPANGAN DAN/ATAU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN TP4

PERJANJIAN KERJA SAMA TP4 KEMENTERIAN/INSTANSI

BUMN

§ KEMENTERIAN ATR/BPN

• PT. ANGKASA PURA I

§ KEMENTERIAN KEUANGAN

• PT. PELINDO IV

§ KEMENTERIAN PUPR

• PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN

§ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

• PT. PELINDO III

§ KEMENTERIAN BUMN § KEMENTERIAN DESA PDTT § BNPB

WUJUDKAN PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU, TEPAT MUTU DAN TEPAT SASARAN Jakarta, 20 Maret 2019

50

WORKSHOP AHLI KONTRAK TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK Maret 2019

MEDIASI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA KONTRAK DI BANI Oleh SUNTANA S. DJATNIKA

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI ARBITRATION CENTER Hak Cipta presentasi ini ada pada BANI Arbitration Center

4 BAGIAN MATERI PEMBAHASAN MEDIASI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA KONTRAK DI BANI

1 • HUKUM KONTRAK 2 • SENGKETA KONTRAK 3

• PENYELESAIAN SENGKETA DI BANI

4 • MEDIASI DI BANI ...

51

2

01 Your Date

HUKUM KONTRAK LATAR BELAKANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA Your Footer

3

HUKUM PERJANJIAN - Syarat sahnya perjanjian - KUH Perdata 1320 : • • • •

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan – UU Perseroan Terbatas; Suatu hal tertentu – UUJK No. 2 tahun 2017; Suatu sebab yang halal – UUJK No. 2 tahun 2017.

- Berlakunya perjanjian – KUH Perdata 1338 :

• Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. • Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. • Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- Isi perjanjian

• Sekurang-kurangnya berisi 16 ketentuan – UUJK No. 2 tahun 2017

- Asas perjanjian

• Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Universal

52

PENYELESAIAN SENGKETA - Cara Penyelesaian Sengketa • UUJK Ps 88 :

Ditetapkan dalam kontrak, jika tidak ada harus membuat kesepakatan penyelesaian melaui mediasi; konsiliasi; dan Arbitrase atau membentuk Dewan Sengketa. • FIDIC : Arbitrase

- Klausula Arbitrase

• UU Arbitrase dan APS : Ps 2 – Ada Perjanjian Arbitrase,

Ps 3 – Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang terikat dalam Perjanjian Arbitrase

- Pilihan Arbiter

• Ad Hoc atau Institusi, Nasional atau Internasional, Jumlah Arbiter

- Pilihan Hukum dan Tempat

• Hukum RI, Hukum Negara lain, Hukum Acara Arbitrase.

PERJANJIAN ARBITRASE UU NO 30/1999

BAB III SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGKAR Bagian Pertama Syarat Arbitrase Pasal 7 Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 11 (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undangundang ini.

53

02 Your Date

SENGKETA KONTRAK CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Your Footer

7

PENYELESAIAN SENGKETA SENGKETA KESEPAKATAN

CHANGE ORDER Tidak berkekuatan hukum

KETIDAKSEPAKATAN

ADENDUM KONTRAK Berkekuatan hukum

SENGKETA ADM/TEKNIS

SENGKETA HUKUM

NON-ADJUDIKASI

ADJUDIKASI - Pengadilan - Arbitrase

-

Musyawarah Mediasi Konsiliasi Dewan Sengketa

PUTUSAN KESEPAKATAN Tidak berkekuatan hukum

54

Berkekuatan hukum

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK Penyelesaian Sengketa Sengketa teknis/adm > Non-Adjudikasi

Tidak sepakat

Sengketa hukum Adjudikasi Litigasi

Non-Litigasi

Pengadilan

Arbitrase

• • • •

Dewan Sengketa Pilihan baru

Mediasi

Mediasi Putusan Pengadilan

⮚ Berkekuatan hukum tetap setelah melalui proses banding, kasasi dan PK

Putusan DS

Putusan Arbitrase ⮚

Tidak berkekuatan hukum

Berkekuatan hukum tetap

Ketidak sepakatan

⮚

Kesepakatan

⮚ Tidak berkekuatan hukum

Interpertasi kontrak

Compulsary

Ubah dari voluntary menjadi compulsary

Adendum Kontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) Eksekusi Putusan

Musyawarah Mediasi Konsiliasi Dewan Sengketa

Berkekuatan hukum

Pendapat Hukum Lembaga Arbitrase (Pasal 52 - 53 UU 30 th 1999) ⮚

Berkekuatan hukum

Adendum Kontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) ⮚

Berkekuatan hukum

Keterangan :

=

9

Penyelesaian Hukum Terjadinya Sengketa

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA ADJUDIKASI, NON-ADJUDIKASI

• Terdapat dua pilihan penyelesaian sengketa adjudikasi yaitu litigasi dan non-litigasi

• ARBITRASE • ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

• PENGADILAN • Apabila pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Hukum acara perdata ini menganut beberapa asas sebagai dari ketentuannya. Asas yang penting dalam hukum acara perdata adalah asas hakim bersifat menunggu, asas hakim bersifat pasif, asas persidangan terbuka untuk umum.

• Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. • Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli The Power of PowerPoint | thepopp.com

55

10

PERDAMAIAN 1. Melalui Negosiasi 2. Melalui Mediasi / Konsiliasi

⮚ Pengadilan (Perma No. 1 tahun 2008) ⮚ Arbitrase (Hybrid Arbitration)

11

MEDIASI dan KONSILIASI • DESKRIPSI dan DEFINISI

• KONSILIASI

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui seorang atau beberapa penengah atau yang biasa disebut sebagai mediator, yang ditunjuk oleh para pihak. Mediator tidak memutuskan sengketa tapi membimbing para pihak dalam berunding mencari suatu penyelesaian.

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan keinginan para pihak dengan menyerahkannya kepada suatu komisi/pihak ketiga yang ditunjuk atas kesepakatan dari pihak yang ditunjuk atas kesepakatan para pihak yang bertindak sebagai konsiliator.

• MEDIASI • Tidak ada aturan baku mengenai hal ini, tidak ada pula peraturan perundangundangan yang mengatur tata cara, batas waktu, biaya dan sebagainya. Cara ini sesungguhnya sangat baik, cepat, mudah tanpa diketahui pihak lain asalkan dilandasi dengan itikad baik.

• Konsiliator dapat memaksakan pengusulan/resolusi yang diambil. Pada saat berakhirnya tugas konsiliator, dia akan membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak atau dapat pula konsiliator membuat suatu laporan yang memuat hal-hal mengenai kegagalan atau suatu pernyataan bahwa proses konsiliasi terhenti. The Power of PowerPoint | thepopp.com

56

12

03

PENYELESAIAN SENGKETA DI BANI CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Your Date

Your Footer

13

PEMILIHAN PENYELESAI SENGKETA - Cara Penyelesaian Sengketa

• Ditetapkan dalam kontrak ketentuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), jika tidak ada harus membuat kesepakatan pada waktu terjadi persengketaan.

- Klausula Arbitrase

• UU Arbitrase dan APS : Ps 2 – Ada Perjanjian Arbitrase,

Ps 3 – Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang terikat dalam Perjanjian Arbitrase

- Pilihan Arbiter

• Ad Hoc atau Institusi, Nasional atau Internasional, Jumlah Arbiter

- Pilihan Hukum dan Tempat

• Hukum RI, Hukum Negara lain, Hukum Acara Arbitrase. Your Date

Your Footer

57

14

KLAUSULA ARBITRASE • Adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. (Pasal 1:3 UU No. 30/1999).

• Harus dirumuskan secara jelas ; Apakah arbitrase ad-hoc atau arbitrase institusional Prosedur/cara penunjukan dan jumlah arbiter Tempat arbitrase diselenggarakan - Prosedur/cara dan jangka waktu penyampaian permohonan/ notifikasi untuk berarbitrase - Rujukan pada peraturan prosedur arbitrase (jika perlu ) Dan hal-hal lain yang disepakati Your Date

Your Footer

15

PROSES PERSIDANGAN DI BANI • Persidangan di BANI dapat berupa proses perisidangan Arbitrase biasa, dapat pula atas permintaan para pihak dilakukan Mediasi dalam kerangka arbitrase. PRA PERSIDANGAN

Pemeriksaan persyarat an

PASCA PERSIDANGAN - Putusan

PERSIDANGAN

- Eksekusi Putusan

Mediasi Your Date

Your Footer

58

16

04

MEDIASI DI BANI CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Your Date

Your Footer

17

HYBRID ARBITRATION Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk APS/ADR lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses berlangsung Sidang I menawarkan mediasi

Proses Arbitrase Y a

18

permohonan arbitrase tidak dicabut

tidak dicapai kesepakatan ADR mediasi, konsiliasi, negosiasi

Putusan arbitrase memuat kesepakatan mediasi (bila ada)

kesepakatan proses mediasi dapat dilakukan selama proses arbitrase berlangsung, dan dapat dilakukan berulang-ulang

Pencabutan Permohonan Arbitrase

59

Perbandingan Mediasi dalam PERMA No. 1/2008 dengan Hybrid Arbitration di BANI Mediasi Pengadilan

Mediasi Arbitrase

(PERMA No. 1/2008)

(Hybrid Arbitration)

Kondisi

wajib

sukarela

Mediator

hakim kasus terkait tidak boleh menjadi mediator

pilihan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak

Pelaksanaan

1. Dapat dilakukan pada tahap banding/kasasi 2. tidak dapat dikombinasikan dengan bentuk ADR lain

1. dapat digunakan bersama-sama dengan bentuk ADR lain 2. Putusan arbitrase “final & binding”

Akibat kesepakatan

perkara wajib dicabut

pencabutan perkara bersifat sukarela

Kekuatan eksekusi

dapat dieksekusi apabila kesepakatan dikukuhkan Majelis Hakim (menjadi Akta Perdamaian)

dapat dieksekusi (bila diperlukan) apabila kesepakatan dituangkan ke dalam Putusan Arbitrase

19

PROSES MEDIASI DALAM KERANGKA ARBITRASE DI BANI

Your Date

Your Footer

60

20

KERANGKA PENYELESAIAN SENGKETA Penyelesaian Sengketa Tidak sepakat

Sengketa hukum Adjudikasi

Litigasi Mediator non BANI Mediator BANI Mediator Arbiter BANI lainnya

Mediator Majelis Arbiter BANI

Your Date

01

Non-Litigasi

BANI Mediasi

Sengketa teknis/adm > Non-Adjudikasi • • • •

Musyawarah Mediasi Konsiliasi Dewan Sengketa

Putusan Arbitrase ⮚ Berkekuatan hukum tetap

Eksekusi Putusan Your Footer

21

MEDIATOR

• Penetapan Mediator menjadi hak sepenuhnya dari para pihak. • Mediator dapat dipilih berupa Mediator dari luar BANI atau Mediator dari BANI. • Jika pilihan Mediator dari luar BANI penyelenggaraan Mediasinya dapat di luar BANI atau menggunakan fasilitas BANI. • Jika pilihan Mediator dari BANI, dapat dipilih dari Arbiter BANI yang lain atau memilih Majelis Arbitrase yang menjadi Mediator. • Para pihak harus membuat pernyataan dalam bentuk surat resmi tentang akan dilakukannya Mediasi dan menetapkan pilihan Mediatornya. Your Date

Your Footer

61

22

02

KETENTUAN M E D I A S I

• Peserta Mediasi harus prinsipal yang dapat membuat keputusan. • Sifat pertemuan Mediasi dalam kerangka arbitrase adalah tertutup. • Pertemuan dapat berlangsung dengan pertemuan dua pihak bersama Mediator, atau dilakukan pertemuan salah satu pihak dengan Mediator secara bergantian. • Mediator tidak memberikan opini dalam penyelesaian sengketa. • Selama pertemuan Mediasi sidang Arbitrase dihentikan dahulu dan tidak dihitung dalam total masa persidangan. Your Date

03

Your Footer

23

HASIL M E D I A S I

• Mediasi jika berhasil dinyatakan dalam suatu bentuk kesepakatan, yang akan digunakan oleh Majelis Arbitrase sebagai bagian dari putusan. • Putusan arbitrase yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat. • Mediasi jika tidak berhasil maka akan dikembalikan kepada Majelis Aarbitrase untuk melanjutkan persidangan arbitrase. Your Date

Your Footer

62

24

TERIMA KASIH SUNTANA S. DJATNIKA

Dr.(T), Dr.(H), Ir., SE, MM, MBA, MT, MH, FCBArb.

YOUR LOGO Your Date

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) Wahana Graha Lt. 1,2 & 4 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760 Phone : +62 (0)21 7940542, Fax : +62 (0)21 7940543 Email: [email protected] Your Footer

25

CURICULUM VITAE Nama : SUNTANA SUKMA DJATNIKA Tempat & Tanggal. Lahir : Sukabumi, 20 Agustus 1946 PENDIDIKAN 1. Sarjana Arsitektur ( Ir ) - ITB 2. Sarjana Ekonomi ( SE ) - UI 3. Master of Business Administration ( MBA ) - IPPM 4. Magister Manajemen ( MM ) - STM - PPM 5. Magister Teknik Sipil ( MT ) - Fakultas Teknik UI 6. Magister Hukum ( MH ) - Fakultas Hukum UNTAR 7. Doktor Bidang Ilmu Teknik (Dr) - Fakultas Teknik UI 8. Doktor Bidang Ilmu Hukum (Dr) - Fakultas Hukum UNTAR

- 1971 - 1993 - 1988 - 1995 - 2001 - 2014 - 2006 - 2017

PENGALAMAN KERJA Konsultan Arsitek, Engineering, Construction Management di beberapa perusahaan. Anggota Team Penasihat Arsitektur Kota (TPAK) - Badan Penasihat Teknis Perkotaan dan Bangunan Pemda DKI - Jakarta. Arbiter, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) – FCBArb sejak 2003. PENGALAMAN MENGAJAR 1971 - 1973 Staf Pengajar Merencana Arsitektur di Jurusan Arsitektur ITB 1989 - 1994 Staf Pengajar bidang Manajemen Keuangan untuk Perusahaan Jasa di IPPM 1990 - sek. Pengajar Program Penataran Ikatan Arsitek Indonesia 2003 - 2006 Pembimbing S2 Manajemen Konstruksi – Fakultas Teknik - Sipil UI. 2007 - 2019. Staf Pengajar Pasca Sarjana Manajemen Konstruksi Teknik Sipil – Universitas 17 Agustus Surabaya PENGALAMAN ORGANISASI 1993 - 1999 Ketua Umum - Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) 1996 - 1998 Ketua 7th ASIAN Congress of Architects & Architect Regional Council Asia (ARCASIA) 1997 - 2000 Ketua Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Profesi Jasa Teknik & Lingkungan dari 12 Asosiasi Profesi 1996 - 1999 Dewan Insinyur - Persatuan Insinyur Indonesia 1998 - 2002 Council Member ASEAN Association of Planning and Housing (AAPH). 1999 - 2007 Ketua Dewan - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional - Bidang Profesi, Bidang Perusahaan. 2000 - 2007 Wakil Ketua Sekretariat Bersama Jasa Asuransi dan Jasa Konstruksi 2003 - 2007 Head of Expert Group dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architecture – Coordinating Committee on Services (CCS) ASEAN.

63

LEVEL

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH & PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dr. R. Bramantyo, SE, Ak, MM, QIA,CPA Widyaiswara Utama 1966

Auditor BPKP 1988 s.d. 2000 Struktural BPKP 2000 s.d. 2007 Widyaiswara BPKP 2007 s.d. 2011

Pengajar STAN 2011 s.d. 2015

Widyaiswara BPK RI 2011 s.d. Saat ini [email protected] 085280111949

64

TUJUAN PEMAPARAN Setelah Mengikuti Diklat Peserta memahami :

1. Alat Menganalisis sebab permasalahan utama 2. Alat Pengambilan Keputusan terbaik dari beberapa alternatif keputusan atas suatu permasalahan 3. Mengantisipasi risiko yang terjadi atas Keputusan yang diambil

07/05/2019

Pusdiklat BPK RI Tahun 2011

3

MASALAH v.s. RISIKO MASALAH

RISIKO

Kejadian

Kejadian

telah / sedang terjadi

Belum / mungkin akan terjadi

Menghambat tujuan

Akan Menghambat tujuan

4

65

PROSES BERPIKIR

i



INFORMASI

P ANALISIS

O  KEPUTUSAN

PROSES BERPIKIR

5

empat situasi yang dihadapi atas persoalan  Apa saja persoalan-persoalan yang ada?  Mengapa persoalan itu terjadi?  Tindakan apa yang harus dilakukan?  Bagaimana mengamankan pelaksanaan suatu rencana? 6

66

4 Basic Pattern of Thinking ? Basic Pattern

Of Thinking

Apa yang sedang terjadi ? (what’s going on?)

•Apa yg sedang terjadi? •Dimana terjadinya? •Apa akibat dari kejadian? •Siapa yang bertanggung jawab?

Mengapa hal ini terjadi? (why did this happen?)

•Apa penyebab utamanya?

Tindakan mana yang harus kita lakukan? (which course of action should we take?)

•Tindakan –tindakan korektif terbaik apakah yang harus diambil?

Apa konsekuensi berikutnya? (what lies ahead?)

•Konsekuensi apa yang mungkin dihadapi atas keputusan yang diambil? •Bagaimana menangani konsekuensi yang ada tersebut? 7

PSDM Flow Chart Situation Analysis Find a new facts

Deviation? Y N

Unknown root causes? Y

Want to know?

Decision needed?

N

Y

N

Y Find root causes: Problem analysis

N Alternatives? Y Make a decision: Decision analysis [email protected]

67

Plan available?

N

Y Can a go wrong?

Y Safeguard plan: Analysis of potential problem

8

Situation Analysis (what’s going on?)

why did this happen?)

How to correct the fault?

How to prevent future fault?

Problem Analysis

Decision Analysis

Potential Problem Analysis

Past

Present

Future

ANALISIS SITUASI

AS

ANALISIS SITUASI

AP

Analisis Persoalan

AK

Analisis Keputusan

APP

Analisis Persoalan Potensial

10

68

AKTIVITAS PENILAIAN SITUASI

List Threats & Opportunities

Separate & Clarify Concern

Determine Help Needed

Consider Seriousness, Urgency, Growth

Determine Analysis Needed

11

Form Rincian Masalah

AS

Concern

Problem

Majemuk/Tunggal Di Pengaruhi

Mem Pengaruhi

69

Prioritasi Timin g U

Impac t S

Alokasi Analisis Trend G

AP

AK

AP P

PROBLEMS

AS

AP

APP AK

PROSES ANALISA PERSOALAN perumusan persoalan

verifikasi ausmsi

Rinci Persoalan

tentukan sebab yang paling mungkin

pengemban gan kemungkina n penyebab Uji kemungkina n penyebab 14

70

KARAKTERISTIK PERSOALAN perumusan persoalan

1. merupakan suatu penyimpangan dari standar; PERSOALAN

2. umumnya sudah terjadi; dan Standar

3. persoalan (akibat) memiliki penyebab. Penyimpangan Perubahan

Sebab

Akibat

Persoalan/deviasi

Masa lalu

sekarang

Seharusnya/standard

Sebab:

perbedaan

Perubahan relevan yang terkait dg perbedaan

Perbedaan: Kekhasan fakta vs bukan fakta

Kenyataannya

16 71

Rinci Persoalan

Fakta

Perubahan

Sebab

What

Where

When

How much

perbedaan Bukan Fakta

What

Where

When

How much

17

RINCIAN PERSOALAN 1. Apa (What), adalah persoalan yang diidentifikasi untuk dipecahkan 2. Dimana (Where), adalah lokasi terjadinya penyimpangan 3. Bilamana (When), adalah saat terjadinya penyimpangan

4. Luas (Extent/the magnitude of the deviation), adalah menyatakan besarnya penyimpangan.

72

Rincian AP

PENGEMBANGAN KEMUNGKINAN PENYEBAB • Pengembangan kemungkinan penyebab digalih dari pengetahuan, pengalaman, perbedaan dan perubahan antara Is dan Is Not. • Tujuan dicarinya perbedaan melalui pembandingan fakta dan bukan fakta adalah untuk melihat secara lebih jeli kekhasan penyimpangan.

73

UJI KEMUNGKINAN PENYEBAB • Uji penyebab yang mungkin dengan pernyataan: “if__________ then_________” (“Jika_______Maka_______”), pengujian ini akan merupakan usaha melakukan usaha uji coba dengan menyelesaikan persoalan dengan penyebab yang mungkin.

TENTUKAN SEBAB YG PALING MUNGKIN • Berdasarkan hasil tahap pengujian maka dapat ditentukan sebab yang paling mungkin, dimana penyelesaian persoalan selesai dengan mengatasi sebab yang utama.

74

VERIFIKASI • Tahapan ini merupakan upaya menguji apakah sebab yang paling mungkin itu benar. Verifikasi ini dapat berupa pengujian berdasarkan hasil (test by results), simulasi, dan uji laboratorium. Verifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan kasusnya masing-masing.

AP

Form Deskripsi Persoalan:__________________________ RINCIAN PERSOALAN

IS

IS Perbedaan NOT

Kemungkinan Penyebab

Verifikasi Kemungkinan Penyebab

What (Identifikasi) Where (Lokasi) When (Saat/Timing) Extend (Perkembangan) Change (Perubahan)

24

75

PROBLEMS

AS

AP

APP AK

PERTIMBANGAN ATAS KEPUTUSAN • Terdapat lebih dari satu alternative keputusan • Banyak faktor yang menjadi pertimbangan untuk sebuah keputusan • Memutuskan tindakan apa yang terbaik untuk memenuhi faktor-faktor tersebut

• pertimbangan risiko/konsekuensi melekat apa yang menyertai pilihan keputusan

76

I – P – O Informasi

keputusan

Proses analisis

Cara pikir berbeda

INFORMASI SAMA

OUTPUT

PROSES SAMA

PENGALAMAN PENDIDIKAN ASAL

BERBEDA

LEVEL POSISI

KEMAMPUAN KECERDASAN (IQ, EQ,SQ)

Keputusan

Hasil

•pilihan terbaik •Dari Berbagai alternatif •pengambil keputusan •pada saat itu

rasional

Untuk keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan

waktu

Nanti

Ketidak pastian

Intuitive/ instink/naluri

Peramalan ke masa depan

Untuk keputusan individu (diri sendiri) 28

77

PROSES ANALISA KEPUTUSAN Deskripsi tujuan dan Penetapan kriteria

pembuatan keputusan akhir

identifikasi & evaluasi alternatif

penilaian risiko setiap pilihan 29

DESKRIPSI TUJUAN • Apa yang perlu kita putuskan? (what do we need to decide?) • Hal apa yang coba kita lakukan? (what are we trying to do?) • Buat menjadi kalimat pilihan (decide, pick, select,result/ memutuskan, memilih, pilih, hasil)

78

Keputusan •pilihan terbaik •Dari Berbagai alternatif •pengambil keputusan •pada saat itu

IDENTIFIKASI & EVALUASI ALTERNATIF

rasional INFORMASI • • • • •

1. List Kriteria Relevan dg TUJUAN Batasan Sumber Daya Manfaat/Hasil Jk Pendek-Jk Panjang Hal-hal yg membatasi pilihan Hal-hal minimum yg hrs dipenuhi

PROSES 3.Pembobotan kriteria 2. Kelompokkan WANT kriteria • Nilai 10 untuk • Harus/Must prioritas (relevankriteria Want terukur) tertinggi • Keinginan/Want (tidak terukuroptional)

4.Kembangkan & Saring alternatif • Gugurkan yg tdk memenuhi kriteria MUST • Tetapkan komponen alternatif berdasar kriteria Want, lalu berikan nilai • Kalikan nilai komponen alternatif dg nilai kriteria Want • Pilih alternatif dg total nilai tertinggi

PENGELOMPOKKAN KRITERIA KRITERIA

MUST

79

WANT

PEMBOBOTAN KRITERIA WANTS KRITERIA WANT

BOBOT

PENGEMBANGAN & PENYARINGAN ALTERNATIF KRITERIA

WANT

AC A

Bebas pemeliharaan Nilai jual kembali 50% Ionizer dan bebas bakteri Sensor suara Warna putih Total

80

AC B

AC C

PROBLEMS

AS APP

AP

AK

Persoalan Masa lalu

Persoalan Potensial (PP) sekarang

sekarang

Masa yad

AP

APP

Belum terjadi

APP

•Persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa yad

Jangan-jangan terjadi

• Prosedur atau tata cara untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin terjadi masa yad

PP 36

81

where

Urutan/langkah/ jadwal kegiatan

what Langkah/ Bidang

Project/ Plan

Bidang/kelompok kegiatan/departemen

How much Daerah Kritis

when

PP

Sebab Yang Mungkin

Tindakan Pencegahan

Sistem Informasi

Tindakan Penanggulangan

37

Daerah kritis

Rentan thd munculnya persoalan potensial yang dapat mengganggu pelaksanaan keputusan/rencana

Ciri: •Kalo gagalfatal •Deadlineketat •PIC tidak jelas •Melibatkan banyak pihak/sumberdaya •Tergantung pada kegiatan lain

Persoalan Potensial •Digali pada daerah kritis •Pertimbangkan kegawatan dan kemendesakannya

38

82

Sebab yang mungkin

Tindakan pencegahan • Upaya menghilangkan/ atau memperkecil kemungkinan munculnya sebab • Utamakan sebab dengan tingkat kemungkinan tinggi • Pertimbangkan aspek biaya dan mafaat sebelum persoalan terjadi

Rumuskan secara specifik Identifikasi tingkat kemungkinan terjadinya

Tindakan Penanggulanan Kontingen plan

Sistem informasi Triger

Upaya memperkecil meluasnya dampak persoalan potensial

•Early Warning Sistem •Disusun untuk menjamin tindakan penanggulan berfungsit tepat waktu

39

ANALISIS PERSOALAN POTENSIAL Deskripsi pilihan:______________________ PERSOALAN POTENSIAL

PR SERIO OB USNE ABI SS LITY

SEBAB YANG MUNGKIN

TINDAKAN PENCEGAHAN 1

TINDAKAN PENANGGULAN GAN 2

SET TRIGGERS FOR 1 & 2

40

83

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI REKTORAT JENDERAL BI NA KONSTRUKSI DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

- KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PUPR - BERDASARKAN NOMOR 7 TAHUN 2019 1

OUTLINE 01

02

PENGANTAR

HIRARKI DOKUMEN KONTRAK

03

TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK 2

84

01

PENGANTAR

3

DEFINISI MENURUT PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2019

keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

4

85

JENIS KONTRAK Permen PUPR 07/2019 • Harga Satuan

•Waktu Penugasan

• Lumsum

•Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

• Lumsum

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi

Kontrak harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal: a. Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based); b. kuantitas/volume masih bersifat perkiraan; dan c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. d. cara pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak 5

JENIS KONTRAK Permen PUPR 07/2019 • Harga Satuan

•Waktu Penugasan

• Lumsum

•Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

• Lumsum

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi

Kontrak lumsum untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal: a. Kontrak didasarkan atas produk/keluaran (output based); b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat d. cara pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya dan volume.

6

86

JENIS KONTRAK Permen PUPR 07/2019 • Harga Satuan

•Waktu Penugasan

• Lumsum

•Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

• Lumsum

Pekerjaan Konstruksi

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak

Jasa Konsultansi

7

JENIS KONTRAK Permen PUPR 07/2019 • Harga Satuan

•Waktu Penugasan

• Lumsum

•Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

• Lumsum

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi

Kontrak waktu penugasan untuk jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal: a. Kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan nonpersonel (input based); b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan; c. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. d. Cara pembayaran hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: • pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak; dan • pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam Kontrak 8

87

JENIS KONTRAK Permen PUPR 07/2019 • Harga Satuan

•Waktu Penugasan

• Lumsum

•Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

• Lumsum

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi

Kontrak lumsum untuk jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal: a. Kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (output based); b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan c. KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli d. Cara pembayaran hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya nonpersonel.

9

HIRARKI DOKUMEN KONTRAK

02

10

88

HIERARKI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI KONTRAK HARGA SATUAN

KONTRAK LUMSUM

adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

adendum Surat Perjanjian (apabila ada); Surat Perjanjian;

Surat Perjanjian; Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;

Surat Penawaran;

SSKK;

SSKK;

SSUK;

SSUK;

Spesifikasi teknis; dan

gambar-gambar;

gambar-gambar.

Spesifikasi teknis; dan Daftar keluaran dan harga. 11

HIERARKI KONTRAK JASA KONSULTANSI KONTRAK WAKTU PENUGASAN

KONTRAK LUMSUM

adendum Surat Perjanjian (bila ada);

adendum Surat Perjanjian (bila ada);

Surat Perjanjian; surat penawaran berikut Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel SSKK berikut lampirannya yang terdiri dari: a) Lampiran A: Daftar Personel, Daftar Subkontrak, Jadwal Penugasan Personel

Surat Perjanjian; Surat Penawaran SSKK berikut lampirannya yang terdiri dari: a) Lampiran A: Daftar Personel, Daftar Subkontrak, Jadwal Penugasan Personel

SSUK; KAK Data Teknis selain KAK (contoh: Dokumen Pengkajian, Dokumen FS/Pra FS, dll); dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, BA Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, BA Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

SSUK; KAK Daftar Keluaran dan Harga Data Teknis selain KAK (contoh: Dokumen Pengkajian, Dokumen FS/Pra FS, dll); dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, BA Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, BA Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 12

89

TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

03

13

TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK

PENANDATANGANAN KONTRAK SURAT PERINTAH MULAI KERJA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK SPPBJ

1

2

TANGGAL MULAI KERJA

PENYERAHAN LOKASI KERJA

3

4

14 hari kerja

5

PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN BERSAMA (MUTUAL CHECK 0)

PEMBAYARAN UANG MUKA PCM

6

7

MOBILISASI

8

7 hari kerja 30 hari kerja

Masa persiapan Penandatanganan kontrak

Masa persiapan Pelaksanaan kontrak

PRESTASI PEKERJAAN

9

SERAH TERIMA PERTAMA/PHO

12

10

11

o Perubahan Kontrak o Sub Kontrak o Penyesuaian Harga o Keadaan Kahar

o Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kristis o Peristiwa Kompensasi

Masa Pelaksanaan

SERAH TERIMA AKHIR/FHO

13

PENGAKHIRAN KONTRAK

14

o Perhitungan Prestasi100% o Pembayaran Denda o Jaminan

Masa Pemeliharaan

Pengakhiran Kontrak

TRANSISI PEMILIHAN PENYEDIAPELAKSANAAN KONTRAK 14

90

PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

PERSIAPAN KONTRAK

PELAKSANAAN KONTRAK

SERAH TERIMA PEKERJAAN

15

1 Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia 2

PERSIAPAN KONTRAK

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

3 Penandatanganan kontrak

16

91

1

Definisi Surat penunjukan Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya Rapat Persiapan penunjukan Penyedia.

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

Waktu pelaksanaan •

Para pihak yangterlibat 1

2

PPK

POKJA

3

4

PENYEDIA

KPA

• Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan, PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan. • Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, PPK melaporkan ke Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/Seleksi ulang

•

Rapat diadakan Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan diterima oleh PPK SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)

Uraian Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. keberlakuan data isian kualifikasi; b. bukti sertifikat kompetensi: 1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau 2. personel inti pada jasa Konsultansi Konstruksi; c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

17

2

Definisi

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa..

Waktu pelaksanaan Setelah SPPBJ diterbitkan

Uraian Para pihak yangterlibat 1

2

PPK

PENYEDIA

3 PENGAWAS/MK

Materi pembahasan dalam rapat meliputi: a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan; b. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi; c. Rencana penandatanganan Kontrak; d. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada); e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); f. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); g. Asuransi; h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau i. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

18

92

3 Penandatanganan Kontrak

Uraian (1) Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib memastikan Isian Kualifikasi masih berlaku/valid. Apabila terdapat Isian Kualifikasi yang tidak valid maka kontrak tidak dapatditandatangani. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ

Para pihak yangterlibat 1

2

PPK

PENYEDIA

dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai total HPS;; b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.; c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai

Waktu pelaksanaan Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan, SPPBJ diterbitkan, menyerahkan jaminan pelaksanaan,

dengan serah terima berdasarkan kontrak. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membutuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

19

3

Uraian (2)

Penandatanganan kontrak

Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. Addendum Surat Perjanjian; b. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;

Para pihak yangterlibat 1

PPK

2

PENYEDIA

Waktu pelaksanaan Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan, SPPBJ diterbitkan, menyerahkan jaminan pelaksanaan

c. Syarat-syarat khusus kontrak; d. Syarat-syarat umum kontrak;

e. f. g. h.

Spesifikasi Khusus; Spesifikasi Umum; Gambar-gambar;dan Dokumen lainnya seperti: Jaminan-Jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan,yaitu:

a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli terdiri dari: 1. Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2. Kontrak Asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan. Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.

20

93

4

Penyerahan lokasi kerja 5

PELAKSANAAN KONTRAK

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 6

Rapat Persiapan PelaksanaanKontrak (Pre- ConstructionMeeting)

7

Pembayaran uang muka

21

8

13

9

18 Keadaan kahar

Mobilisasi

14 Pengukuran dan pemeriksaan bersama

19

Perubahan kontrak

11

20

16

Keterlambatan pelaksanapekerjaan dan kontrakkritis

17 Penyesuaian harga

Pemutusan Kontrak

Laporan hasil pekerjaan

Sub kontrak

12

Penghentian Kontrak

Pembayaran prestasi pekerjaan

15

10

Peristiwa Kompensasi

Pembayaran denda dan ganti rugi

21 Penyelesaian Perselisihan

22 Perhitungan akhir pekerjaan

22

94

4

Waktu pelaksanaan

PENYERAHAN LOKASI KERJA

Para pihak yangterlibat 1

2

PPK

PENYEDIA

Setelah PPK dan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan lapanganbersama.

Uraian PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak. Penyerahan dilakukan setelah PPK dan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasikerja. Perubahan isi kontrak akibat pemeriksaan lapangan bersamaharus dituangkan dalam adendumkontrak. Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia Jasa yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaandan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. Dibuat Inventarisasi hasil pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset milik negara, dan berita acara serah terima lokasi kerja.

23

5 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Para pihak yangterlibat 1

PPK

2

PENYEDIA

Waktu pelaksanaan PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali

Uraian SPMK digunakan untuk pekerjaan konstruksi dan jasakonsultansi. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaankontrak oleh penyedia. Pada kontrak sederhana/SPK tanggal dapat sama dengan tanggalkontrak. SPMK diterbitkan setelah serah terima lokasikerja. Pada kondisi penanganan darurat (akibat bencana alam) SPMK dapat terbit sebelum penandatangan kontrak setelah usulan penggunaan/penyediaan dana diajukan kepadaPA.

24

95

6

Definisi Rapat persiapan pelaksanaan kontrak / Pre Construction Meeting adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti PPK, Penyedia, Unsur Perencana, dan Unsur Pengawas untuk menyatukan pengertian terhadap seluruh Dokumen Kontrak dan membuat kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang terjadi dalam pelaksanaanpekerjaan.

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak ( PRE CONSTRUCTION MEETING )

Para pihak yangterlibat 1

PPK 3

Waktu pelaksanaan

2

Selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan.

PENYEDIA 4

PENYEDIA JASA

KONSULTAN SUPERVISI

Uraian(1) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat,meliputi: a. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi; b. pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi; g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu. Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

7 Pembayaran uang muka

25

Waktu pelaksanaan Setelah kontrak ditandatangani dan penyedia menyerahkanjaminan uangmuka, rencana penggunaan uang muka dan rencana pengembalian

Uraian Para pihak yangterlibat

•

Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.

• • •

Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak

•

Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.

•

Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya

•

PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan uang muka oleh penyedia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima

1

PPK 2 PENYEDIA JASA

26

96

8

Definisi Kegiatan yang mendatangkan sumber daya dalam pekerjaan (peralatan dan personil), untuk mempersiapkan fasilitas seperti direksi kit, gudang, laboratorium, dansebagainya.

Mobilisasi

Waktu pelaksanaan

Para pihak yangterlibat 1

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkanSPMK atau sesuai kebutuhan dan rencanakerja.

Uraian

Penyedia mengajukan surat pemberitahuan mobilisasi kepada PPK yang terdiri dari rincian rencana mobilisasi peralatan, personil, dan persiapan pembuatan fasilitasproyek;

PPK

PPK memeriksa kesesuaian rencana mobilisasi Penyedia dengan pelaksanaan mobilisasidilapangan;

2

PENYEDIA

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak, maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakatibersama;

3

PENYEDIA JASA

Mobilisasi peralatandan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

4

KONSULTAN SUPERVISI

27

9

Definisi Pemeriksaan pada tahap awal kontrak setelah penerbitan SPMK, dimana pihakPPK, Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa Konsultansi dibantu PPPK melaksanakan pemeriksaan lapangan

Pengukuran dan Pemeriksaan bersama (MC 0) Para pihak yangterlibat 1

PPK 2

PENYEDIA 3

PENYEDIA JASA

Uraian Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (Mutual check 0%). Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, yang anggotanya dapat diusulkan dari PPK. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak (sertifikasi teknis, gambar, jenis pekerjaan, mata pembayaran, kuantitas) maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan kontrak yang ditindak lanjuti dengan adendum kontrak.

4

PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap kegiatan pekerjaan mata pembayaran terus dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayar setiap bulan/angsuran.

28

97

10

Definisi Berubahnya ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang meliputiperubahan waktu, mata pembayaran, persyaratan teknis, kuantitas, fisik, danbiaya.

Perubahan kontrak

Waktu pelaksanaan Selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah perintah perubahan dari PPK.

Para pihak yangterlibat 1

Uraian (1) Kontrak hanya dapat diubah melalui AdendumKontrak

KPA

Perubahan Kontrak diakibatkan oleh: a. Perubahan pekerjaan; b. Perubahan harga kontrak; c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; d. Perubahan kontrak karena masalah administrasi

2

PPK 3

PENYEDIA JASA

Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh kedua belahpihak Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK menugaskan Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak Perubahan dibolehkan untuk semua jenis kontrak

29

10

Definisi Berubahnya ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang meliputiperubahan waktu, mata pembayaran, persyaratan teknis, kuantitas, fisik, danbiaya.

Perubahan kontrak

Waktu pelaksanaan Selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah perintah perubahan dari PPK.

Para pihak yangterlibat 1

KPA 2

PPK 3

PENYEDIA JASA

Uraian (2) Perubahan pekerjaan dilakukan apabila: 1. terdapat perbedaan kondisi lokasi pekerjaan dengan gambar dan/atau spesifikasi dalam kontrak 2. Tidak terjadi perubahan kondisi lapangan, namun ada perintah dari PPK Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh: a. Perubahan pekerjaan; b. Penyesuaian harga; dan/atau c. Peristiwa Kompensas Perpanjangan waktu pelaksanaan untuk hal-hal: a. Perubahan pekerjaan; b. Peristiwakompensasi; dan/atau c. Keadaan kahar

30

98

11

Definisi Perjanjian kerja antara Penyedia Utama dengan PenyediaJasa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil atau Penyedia Spesialis untuk melaksanakan bagian pekerjaan bukan pekerjaanutama

Sub kontrak

Waktu pelaksanaan Selama masa pelaksanaankontrak

Para pihak yangterlibat 1

Uraian (1) Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat merger maupun akibat lainnya.

KPA 2

Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil

PPK

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut

3

PENYEDIA JASA

Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak

31

12

Definisi perubahan harga satuan yang diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak) berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah dan harus tercantum dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan

Penyesuaian harga

Waktu pelaksanaan Dimulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan sampai selesai. Pengajuan pembayaran dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sesuaiketentuan dalam kontrak dan berakhir sebelumFHO.

Para pihak yangterlibat

Uraian

1

Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

PPK

berlaku mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan

2

Penyedia

berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum Kontrak ditandatangani menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang apabila komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri

32

99

13

Definisi Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak tidak dapat dipenuhi

Keadaan kahar

Waktu pelaksanaan 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaankahar

Para pihak yangterlibat 1

KPA

Uraian Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinyaKeadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, Disertai dengan bukti keadaan kahar : • pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau • foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

2

PPK 3

PENYEDIA JASA

Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat: •

sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau.

•

permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak

33

14

Definisi

Pembayaran prestasi pekerjaan

Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan

Waktu pelaksanaan Sepanjang masa kontrak sesuai jenis kontrak yangdigunakan

Para pihak yangterlibat

Uraian

1

KPA 2

PPK 3

PENYEDIA JASA

Pembayaran harus memperhitungkan : 1) angsuran uang muka; 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya; 3) denda (apabila ada); 4) pajak; dan/atau 5) uang retensi. Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi buktipembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasipekerjaan. Jika ada material on site, besaran yang akan dibayarkandari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%). Besaran nilai pembayaran dicantumkan di dalamSSKK;

34

100

15

Definisi Pemeriksaan pekerjaandilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatanyang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

Laporan hasil pekerjaan

Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan

Waktu pelaksanaan Para pihak yangterlibat 1

PPK 2

PENYEDIA JASA

Uraian

Selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volumepekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasilpekerjaan

Laporan hasil pekerjaan dapat berupa: a. Laporan Harian; b. Laporan Mingguan; c. Laporan Bulanan Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK

35

16

Definisi

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis Para pihak yangterlibat

Uraian

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis

Waktu pelaksanaan Saat ada indikasi keterlambatanpelaksanaan pekerjaan dalam periodewaktu tertentu yang berpotensi menjadi kontrakkritis

1

DIREKSI LAPANGAN 2

PPK 3

PENYEDIA JASA

Kontrak dinyatakan kritis apabila: • Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10% • Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%; • Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melewati Tahun Anggaran penerbitan Surat Peringatan Kontrak Kritis apabila penyedia gagal pada setiap uji coba

4

DIREKSITEKNIS

Uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal

36

101

17

Definisi

Pembayaran denda dan ganti rugi

Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan dokumen kontrak.

Waktu pelaksanaan Para pihak yangterlibat

Uraian

1

Selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volumepekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasilpekerjaan

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia

PPK

Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi

2

PENYEDIA JASA

Besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan Besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak

37

18

Definisi Peristiwa dimana penyedia berhak mendapatkan Kompensasi yang diakibatkan kelalaian pengguna jasa

Peristiwa kompensasi

Waktu pelaksanaan Dalam masa kontrak

Para pihak yangterlibat

Uraian

1

PPK 2

PENYEDIA JASA

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu,apabila: a. PPK mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; f. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; dan/atau g. Diatur Ketentuan lain dalam SSKK Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Kontrak. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi

38

102

19

Waktu pelaksanaan Penghentian Kontrak Apabila pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaankahar

Penghentian kontrak

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK

Uraian (1)

20

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia

Pemutusan kontrak Para pihak yangterlibat 1

PPK

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK: Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHAP, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Penyedia terbukti KKN dalam proses pengadaan; b. Penyedia dalam keadaan pailit; c. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum tanda tangan Kontrak; d. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah SP sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut; e. Penyedia lalai/cidera janji; f. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walupun diberikan kesempatan dengan 50 hari kalender; g. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari tanpa persetujuan Direksi Teknis; h. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Penyedia Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHAP, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Direksi Teknis memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK

2

PENYEDIA JASA

39

21

Penyelesaian Perselisihan Para pihak yangterlibat 1

Waktu pelaksanaan Pada saat terjadi perselisihan antara PPK danPenyedia, sebelum berakhirnya kontrak

Uraian

PPK

2

PENYEDIA JASA

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah para pihak tidak mencapai suatu kemufakatan, maka. penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, Dewan Sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atauarbitrase Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalamSSKK.

40

103

22 Perhitungan akhir pekerjaan Para pihak yangterlibat 1

2

PPK PENYEDIA JASA

Waktu pelaksanaan Sebelum berakhirnya masa pelaksanaan kontrak.

Uraian Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajibanuntuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan

41

23 Serah Terima Pertama/Provisional Hand Over (PHO)

24

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Masa Pemeliharaan

25 Serah Terima Akhir/Final Hand Over (FHO)

42

104

23 Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) Para pihak yangterlibat

Waktu pelaksanaan Setelah pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan kontrak berdasarkan Berita Acara SerahTerima

Uraian

1

PPK

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan

2

Penyedia 3

Pengawas Pekerjaan

PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 100% (seratus perseratus) dari harga kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga kontrak.

43

24 Waktu pelaksanaan

Masa Pemeliharaan Para pihak yangterlibat 1

PPK 2

PENYEDIA

Sejak penyerahan pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan penyerahanakhir pekerjaan(FHO)

Uraian Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaanKewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah penyerahan bagian pekerjaan tersebut dilaksanakan pertama kali. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan (FHO). Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

44

105

25 Serah Terima Akhir / Final Hand Over (FHO) Para pihak yangterlibat 1

PPK 2

PENYEDIA

Waktu pelaksanaan

Setelah masa pemeliharaanberakhir

Uraian Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan ( FHO). Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

3

Setelah penandatangananan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA

PPHP

PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan. PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif..

45

TERIMA KASIH

46

106