13. Teknik2 Perhitungan Kerugian Negara

TEKNIK-TEKNIK PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 2016

KEUANGAN NEGARA

• UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

KEUANGAN NEGARA Keuangan negara yg dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yg dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

• berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan

• berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN-D, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. (Penjelasan Umum UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor)

KEUANGAN NEGARA

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat (1) Keuangan Negara adalah:

 semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta  segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 : Keuangan Negara, meliputi:

• •

• • • • • • •

hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Pengelolaan Keuangan Negara:

• keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara

• kewajiban pemerintah untuk untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, effisien, ekonomis, efektif dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam 13 pasal, dengan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi

1. Pasal 2 2. Pasal 3 3. Pasal 5 ayat (1) huruf a; 4. Pasal 5 ayat (1) huruf b; 5. …… 6. ……….. 30. Pasal 13

Sumber : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

7 Kelompok 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kerugian keuangan negara; Suap-menyuap: Penggelapan dlm jabatan: Pemerasan: Perbuatan curang: Benturan kepentingan dalam pengadaan: 7. Gratifikasi:

Pengertian Kerugian Keuangan Negara

UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001,  penjelasan pasal 32 ayat (1) Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA •

Total kerugian keuangan negara akibat TIPIKOR selama 2015 = Rp31,077 triliun.

MODUS:

• • • •

Penyalahgunaan anggaran

: 134 kasus, kkn = Rp803,3 miliar

Penggelapan

: 107 kasus, kkn = Rp412,4 miliar

Mark up

: 104 kasus, kkn = Rp455 miliar

Penyalahgunaan wewenang : 102 kasus, kkn = Rp991,8 miliar Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

BENTUK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah (dapat berupa uang, barang) yg seharusnya

tidak dikeluarkan  Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yg seharusnya menurut

kriteria yang berlaku  Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yg seharusnya diterima (termasuk diantaranya

penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)  Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yg seharusnya diterima

(termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai)  Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yg seharusnya tidak ada

 Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yg lebih besar dari yang seharusnya  Hilangnya suatu hak negara/daerah yg seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan

kesepakatan yang berlaku  Hak negara/daerah yg diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima

METODE DAN TEKNIK PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 

Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/ tindak pidana korupsi yang terjadi.



Auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.

Adalah kerugian atas keuangan negara secara luas meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

• berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

• berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Aspek Kerugian Keuangan Negara • Aspek lingkup dari keuangan yaitu kerugian atas keuangan perusahaan secara luas meliputi seluruh kekayaan perusahaan dalam bentuk apapun, yang dipisahkan (dimiliki secara langsung) atau yang tidak dipisahkan (dimiliki melalui entitas lain berupa kepemilikan saham entitas tersebut.

• Aspek Subyek berupa berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan mata uang yang menjadi tanggung jawab dari pejabat pengelola keuangan dari suatu entitas.

TUJUAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (kkn) Dengan dipastikannya bahwa kkn telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi. Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kkn antara lain adalah:

• •

•

Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 UU No. 31 Tahun 1999; Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya;

Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kkn digunakan sebagai bahan gugatan/ penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perdata/TP/TGR).

KERUGIAN (KEUANGAN) NEGARA Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

PERSPEKTIF •

• • • •

Jika kerugian keuangan negara (KKN) terjadi akibat kejadian force majeur maka dihapusbukukan dari pembukuan asset negara dgn mengacu kepada peraturan yang terkait dengan pengelolaan BMN.

Jika KKN terjadi akibat adanya kelalaian maka pihak/pejabat yg bertanggung jawab harus mengganti kerugian keuangan negara tersebut sebesar jumlah yg ditetapkan oleh institusi yg berwenang. Dalam hal terjadi keberatan dari pihak2 yg diindikasikan bertanggung jawab, besarnya ganti kerugian atau masalah lainnya dapat dilakukan proses hukum perdata agar diperoleh keputusan yg bersifat mengikat. Jika KKN terjadi akibat tindakan melawan hukum yg dilakukan oleh pihak2 yg bertanggung jawab, maka konsekwensi hukum yg pertama adalah hukum pidana yaitu Tipikor sebagaimana di atur dalam pasal 2 maupun pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Pihak yg bertanggung jawab akan terkena sanksi pidana berupa kurungan dan juga denda serta ditambah dgn kewajiban secara perdata untuk mengembalikan KKN yang diputuskan oleh Hakim untuk diserahkan ke kas negara/daerah.

PENGHITUNGAN KERUGIAN • Metode dan cara menghitung kerugian keuangan tidak dapat dipolakan secara seragam karena sangat beragamnya modus operandi suatu kecurangan.

• Langkah-langkah berikut ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menghitung kerugian keuangan atas penyimpangan yang terjadi, yaitu: 1. Mengidentifikasikan penyimpangan 2. Mengidentifikasi transaksi 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti. 4. Menghitung besarnya kerugian negara dengan menggunakan pendekatan program logic dengan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

ASPEK EKONOMI, EFISIENSI, EFEKTIVITAS

KONSEP 3E • •

•

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Pengertian Kerugian dalam perspektif pengelolaan keuangan negara ini dapat diidentifikasikan sebagai kerugian jika terjadi:

• • •

Ketidakekonomisan dalam pemerolehan masukan. Ketidakefisienan dalam penggunaan masukan. Ketidakefektifan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN 

   

Identifikasi jenis penyimpangan yang terjadi misalnya kontrak/ pembayaran fiktif, Mark up/kemahalan harga, Volume barang lebih kecil dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah. Pelajari dasar hukum kegiatan yang diperiksa (UU, PP, Keppres, Pertanahan, Ruislag, dsb) Teliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara Tentukan penyebab kerugiannya (unsur-unsur melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kelalaian, dsb) Identifikasi waktu terjadinya penyimpangan

IDENTIFIKASI TRANSAKSI

• Identifikasi jenis transaksi (pengadaan barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kredit, PNBP (NTCR, PSDH, DR, dll), Penerimaan Pajak, dll).

• Tentukan jenis kerugiannya (misalnya hilang/kurang diterimanya suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima, dsb)

ACCOUNTING MEASUREMENT • • • • • •

Nilai perolehan (historical cost) Nilai jual (Sales price)

Nilai ganti (Replacement cost) Nilai pasar wajar (Fair market value) Nilai buku (Nilai perolehan-penyusutan) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

Penggunaan macam-macam penilaian dalam praktek penghitungan kerugian negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kelaziman yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan dapat diterima secara hukum. Nilai yang lazim diterapkan adalah nilai perolehan (historical cost).

POLA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

• • • • • • •

Kerugian Total ( Total Loss ) Kerugian Total dengan Penyesuaian Kerugian Bersih ( Net Loss ) Harga Wajar Harga Pokok Opportunity Cost Bunga

Theodorus M.Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2009).

Kerugian Total ( Total Loss ) • •

•

Dalam metode ini, seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kkn. Contoh pejabat tinggi di suatu Kementerian menyetujui pembelian komponen (suku cadang) mesin dan alat berat dari negara lain. Mesin dan alat berat tersebut, baik dalam keadaan terpasang (built up) maupun dalam keadaan terurai, tidak lagi diproduksi di negara pengekspor. Tidak ada pabrik lain di dunia yang memproduksi mesin dan alat berat maupun suku cadangnya yang dapat digunakan sebagai pengganti komponen yang diimpor. Tindak pidana ini melibatkan beberapa pejabat tinggi Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah pengeluaran untuk pembelian ini mencapai triliunan rupiah. Seluruh pengeluaran ini merupakan kerugian keuangan negara. Tim Pembela mencoba menggunakan argumen bahwa komponen (baca : barang rongsokan) tersebut masih mempunyai nilai sebagai besi tua. Argumen ini ditolak, karena biaya untuk membesituakan suku cadang tersebut dan mengangkutnya ke pabrik baja terdekat sangat mahal. ( Biaya ini disebut salvaging cost ). Metode ini juga diterapkan dalam penerimaan negara yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bagian yang tidak disetorkan ini merupakan kerugian total.

Kerugian Total dengan Penyesuaian •

•

Metode penghitungan kerugian keuangan negara ini adalah (Total Loss + Penyesuaian).

Penyesuaian ini diperlukan kalau barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya memakan biaya. Zat kimia yang akan dimusnahkan harus ditangani dengan cara-cara tertentu dengan mengeluarkan biaya yang mahal. Kerugian keuangan negara bukan saja berupa pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut, tetapi juga biaya untuk memusnahkan atau menyingkirkannya.

Kerugian Bersih ( Net Loss ) •

•

•

Metode penghitungan kerugian keuangan negara ini, seperti dalam metode Kerugian Total, dengan penyesuaian ke bawah. Contohnya dalam Kerugian Total di atas dapat dikembangkan lebih lanjut dengan argumen yang dikemukakan tim pembela, yaitu “barang rongsokan itu masih ada nilainya”. Dengan demikian, kerugian keuangan negara hanyalah sejumlah kerugian bersih, yaitu kerugian total dikurangi dikurangi nilai bersih barang rongsokan tersebut. Nilai bersih ini merupakan selisih yang bisa diperoleh (harga besi tua) dikurangi salvaging cost. Dalam contoh komponen mesin dan alat berat, salvaging cost dapat ditaksir, misalnya oleh ahli dari PT Krakatau Steel. Pertanyaannya ; kapan metode Kerugian Total digunakan?, dan kapan metode Kerugian Bersih diterapkan ?. Ada dua pandangan yang dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan. Pertama, pandangan yang bersifat teknis akuntansi. Berapa besarnya salvaging cost ? Apakah salvaging cost dapat dihitung cukup seksama (akurat) sehingga tidak menimbulkan tambahan kerugian negara di kemudian hari?. Kedua, pandangan yang bersifat hukum. Seberapa besar kadar kejahatannya (tindak pidana) ? Pada salah satu dari 15 sampel KPK, majelis hakim terakhir menerapkan penghitungan Kerugian Bersih. Tidak seluruh premi yang dibayarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap sebagai kerugian negara. Unsur yang ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah seluruh premi yang dibayarkan KPU dikurangi klaim-klaim asuransi yang diterima KPU.

Harga Wajar •

•

Negara seringkali dirugikan karena transaksi dibuat tidak dengan harga wajar, baik dalam transaksi pembelian (pengadaan barang) maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang. Dalam metode ini kuncinya adalah penentuan harga wajar.

Harga wajar menjadi pembanding untuk “harga realisasi” . Kerugian keuangan negara di mana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Dalam pengadaan barang, kerugian ini merupakan selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga yang wajar.

b) Dalam pelepasan aset berupa penjulan tunai, kerugian ini merupakan selisih antara harga wajar dengan harga yang diterima. c) Dalam pelepasan aset berupa tukar guling (ruilslag), kerugian ini merupakan selisih antara harga wajar dengan harga pertukaran (exchange value). Metode ini juga digunakan untuk semua pertukaran barang dengan barang lain atau pertukaran barang dengan jasa.

Harga Pokok •

•

Selain penghitungan berdasarkan pendekatan apples-to-apples comparasion, ada dua jenis harga pembanding yang ingin dibahas, yaitu penghitungan harga pokok (HP). Penggunaan HP sebagai harga pembanding sering dikritik. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kekurangan metode-metode ini dan apakah mereka sama sekali tidak dapat digunakan.

HP dikritik karena tidak sama dengan harga jual. Kritikan ini benar. Oleh karena itu, HP harus disesuaikan (ke atas atau ke bawah) untuk mencerminkan harga jual. Harga pasar ke atas atau ke bawah tergantung kondisi pasar pada saat terjadinya transaksi yang diinvestigasi. Harga pasar pada saat itu bisa melebihi HP, yang berarti HP harus ditambah dengan margin keuntungan. Sebaliknya harga pasar pada saat di bawah HP, yang berarti HP harus dikurangi dengan margin kerugian.

Opportunity Cost • •

• •

Metode harga wajar yang dibahas di atas dapat diterapkan dalam pengadaan barang, pelepasan barang melalui penjualan, dan pelepasan barang melalui pertukaran. Dalam transaksi-transaksi tersebut, pertanyaannya adalah berapa harga wajar ?. Dalam metode penghitungan biaya kesempatan (opportunity cost), pertanyaannya adalah: Apa alternatif terbaik dalam suatu keputusan ? Misalnya lembaga Negara harus mengambil keputusan? Misalnya lembaga Negara harus mengambil keputusan tentang suatu asetnya, pertanyaan pertama yang harus

dijawab adalah : Dengan kondisi yang ada, apa alternatif terbaik ? Apakah menjual asset tersebut ? Menyewakan ? Menukarkannya ? Bertahan (dalam arti, tidak berbuat apa-apa untuk sementara waktu) dan memanfaatkannya dikemudian hari kalau keadaan sudah berubah (dengan kriteria obyektif yang ditetapkan) .? Metode opportunity cost ini menarik, karena sekaligus dapat dipakai untuk menilai apakah pengambil keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternatif, dan apakah alternative terbaik yang diambil ?

Kasus Hambalang • • • • • • • • • • •

• • • •

Rekanan : KSO PT Adhi Karya & PT Wijaya Karya (Adhi-Wika)  Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor

Nilai kontrak pembangunan : Rp 1,077 triliun Sub kontrak

: PT Dutasari Citralaras (Direktur Utama , Machfud Suroso), pekerjaan mekanikal elektrikal dengan harga mark up.

Nama proyek

: pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Dakwaan : Machfud melakukan tindakan melawan hukum (memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) bersama-sama dng memengaruhi KPA dan panitia pengadaan proyek. Kerugian keuangan negara

: Rp 464.514.294.145,91.

Machfud : uang Rp 3 miliar kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam agar PT Adhi Karya menang tender.

Teuku

: uang Rp 2 miliar kepada Wafid sebesar untuk memuluskan lelang tersebut.

Muhammad Nazaruddin (bos Grup Permai) : uang Rp 10 miliar untuk pengurusan proyek Hambalang, sebagian uang diberikan kepada mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng melalui adik Andi, Choel Mallarangeng, sebesar 550 ribu dollar Amerika dan diberikan juga kepada Komisi X DPR RI sebesar Rp 2 miliar. Machfud meminta bantuan Anas Urbaningrum agar Nazaruddin mundur dari proyek Hambalang. Machfud dan Teuku terus melakukan pendekatan yang gencar terhadap panitia pengadaan proyek sehingga Adhi-Wika memenangkan proses lelang tanpa adanya pelaksanaan proses lelang sebagaimana semestinya.

KSO Adhi-Wika telah menerima pembayaran dari Kemenpora sebesar Rp 453.274.231.090,45. Diterima terdakwa Rp 185.580.224.894: membayar PR DCL sebesar Rp 171.580.224.894 dan Machfud menerima pembayaran dari PT Adhi Karya Divisi Konstruksi I sebesar Rp 12,5 miliar. Machfud, hanya sebesar Rp 89,150 miliar yang digunakan sebagaimana mestinya, sisanya dibagi-bagi untuk sejumlah pihak untuk memuluskan keterlibatan PT DCL dalam proyek itu. Machfud disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KASUS PENGADAAN DAMKAR KEMENDAGRI (2003-2005) Jumlah Jenis barang Penunjukan langsung Rekanan Terdakwa Pemilihan langsung Lelang formalitas Tanpa metode pemilihan Kerugian negara Cara menghitung

: 36 kontrak : 200 unit jenis V80ASM dan 8 unit jenis Morita : 31 : PT Istana Sarana Raya (Hengky Samuel Daud). : mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno :1 : 3 (secara dokumentasi, berkas seolah ada persaingan tapi sebenarnya PT ISR pasti menang : 1 (dibayar pemerintah). : Rp 86,7 miliar (V80ASM) dan Rp 20,8 miliar (Morita) :

Komponen Harga

Tipe V80ASM

Tipe Morita

Harga bruto

Rp168,4 miliar

Rp84,9 miliar

PPN dan PPh

Rp 17,55 miliar

Rp8,8 miliar

Harga netto

Rp 151,4 miliar

Rp76,7 miliar

Harga wajar (BPKP)

Rp85,7 miliar

Rp55,7 miliar

Kerugian negara

Rp65,2 miliar

Rp20,8 miliar

Bunga Sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara (kkn)







Bunga merupakan unsur kkn yang penting, terutama (tetapi tidak terbatas) transaksi-transaksi keuangan seperti dalam penempatan aset. Para pelaku transaksi ini umumnya paham dengan konsep nilai waktu dari uang (time value of money). Dalam praktik, bunga tidak ditetapkan unsur kkn dalam Tipikor. Sebagai wacana, bunga perlu dimasukkan dalam penghitungan kkn. Pidana denda bukanlah bertujuan untuk pemulihan kerugian akibat tipikor.

Dalam hukum perdata, bunga merupakan unsur penting dalam pengertian kerugian (konsten, schaden en interessen). Pada sengketa perdata, kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku.

INSTANSIYANG BERWENANG KUHAP (UU 8/1981) Pasal 120, ayat (1) “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus” Pasal 179, ayat (1) “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan” Pasal 184, ayat (1)

Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa;

INSTANSIYANG BERWENANG UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, pasal 6, KPK mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi; c. dst…

Penjelasan pasal 6* : Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. *) Dikuatkan melalui keputusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 Tgl. 23 Oktober 2012

INSTANSIYANG BERWENANG Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”

• Untuk •

Asset Tracing dan Kerugian Keuangan Negara

pemulihan kerugian keuangan negara atau pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Proses untuk mengubah asset yang sudah ditemukan lewat penelusuran asset, menjadi asset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa.

Proses Pelacakan Aset Asset Tracing Mencari. Menemukan, menganalisis Penyelidikan

Penyidikan

Persidangan & Putusan

Penuntutan

Pemblokiran dan Penyitaan Asset Recovery

Eksekusi

Perampasan

Definisi Asset Tracing Penelusuran Aset (Asset Tracing) adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang

investigator/auditor

forensik

dengan

mengumpulkan

dan

mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan asset hasil perbuatan TPK dan atau tindak pidana pencucian

uang

yang

disembunyikan

oleh

pelaku

untuk

dapat

diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat

perbuatan pelaku TPK dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut. (Sumber: Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia)

Definisi Asset Tracing Serangkaian kegiatan untuk mencari dan menelusuri asal usul harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, terpidana, maupun pihak terkait lainnya yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang.

(Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi)

Konsep dasar Asset Tracing • Berkaitan dengan pengembalian asset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum.

• Dilakukan oleh penegak hukum

dan dapat dibantu oleh

auditor forensic

• Diperolehnya aset yang ditelusuri tidak serta merta berarti bahwa kerugian dapat dipulihkan.

TERIMA KASIH