Blud (badan Layanan Umum Daerah): Upt Puskesmas Ahmad Yani

BLUD (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH) UPT PUSKESMAS AHMAD YANI

Permendagri No.79 Tahun 2018 • BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan penglolaan daerah pada umumnya

• Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum • Praktek Bisnis Sehat Penyelanggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan bermutu,berkesinambungan dan berdaya asing

Pejabat Pengelola BLUD • Pegawai Negeri Sipil dan atau • Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja • Terdiri dari a) Pemimpin b) Pejabat Keuangan c) Pejabat Teknis

Persyaratan BLUD • Agar unit pelaksana dinas/ badan daerah dapat mempunyai fleksilibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya maka perlu memenuhi persyaratan yang meliputi : • Substantif • Teknis • Administratif

• Persyaratan administratif yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 antara lain: 1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja Surat pernyataan kesanggunapan untuk meningkatkan kinerja ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD. Format surat dapat dilihat pada lampiran Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 hal 5455.

2. Pola tata kelola Pola Tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokkan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia 3. Renstra Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD

3. Penyusunan Renstra memuat: • Rencana pengembangan layanan • Strategis dan arah kebijakan • Rencana program dan kegiatan • Rencana keuangan

4. Standar pelayanan minimal Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

5. Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan prognosis/ proyeksi keruangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional yang disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Laporan audit terakhir merupakan laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD.

No Dokumen Persyaratan Administrasi

Bobot

1

Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja

5%

2

Pola Tata Kelola

20 %

3

RENSTRA

30 %

4

Standar Pelayanan Minimal

20%

5

Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan

20 %

6

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit

5%

Total

100 %

No

Hasil Penilaian

Kriteria

Kesimpulan

1

80-100

Memuaskan

BLUD penuh

2

60-79

Belum terpenuhi secara memuaskan

BLUD bertahap

3

Kurang dari 60

Tidak memuaskan

Ditolak