Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Letter Of Credit

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Letter Of Credit a. Hubungan Hukum antara Importir dengan Eksportir Sebagaimana halnya transaksi jual beli pada umumnya, dalam transaksi perdagangan Internasional, antara pembeli dan penjual terjadi hubungan hukum, yaitu pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual. Paralel dengan kewajiban tersebut kedua belah pihak juga memiliki hak, pembeli berhak menerima barang yang dibelinya dan penjual berhak memperoleh pembayaran. Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 5 suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dalam transaksi perdagangan Internasional yang menggunakan Letter of Credit, hubungan hukum yang terjadi antara pembeli (dalam Letter of Credit menjadi pemohon/applicant) dan penjual (dalam Letter of Credit menjadi penerima/beneficiary) timbul berdasarkan kontrak penjualan (sales contract). Dalam kontrak penjualan para pihak sepakat untuk menggunakan cara pembayaran dengan Letter of Credit yang akan menimbulkan kewajiban bagi pembeli untuk mengajukan penerbitan Letter of Credit kepada bank. Selanjutnya akan menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menggunakan Letter of Credit sebagai cara pembayaran transaksi dari pembeli melalui bank. Dengan demikian tidak terdapat pembayaran langsung oleh pembeli kepada penjual. Dalam kontrak tersebut pada umumnya juga dicantumkan bank yang menerbitkan/meneruskan Letter of Credit 6 kepada penjual. Dimana bank penerbit ataupun bank penerus tersebutlah yang akan melakukan pembayaran atas Letter of Credit kepada penjual atas kuasa dari pihak pembeli. b. Hubungan Hukum antara Importir dengan Bank Pembuka Hubungan hukum antara pemohon (pembeli) dengan bank penerbit didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan Letter of Credit. Permintaan penerbitan Letter of Credit diperlukan dalam rangka merealisasi cara pembayaran sebagaimana 7 diatur dalam kontrak penjualan. Hubungan hukum antara pembeli dengan Issuing Bank ini dapat dipandang sebagai pemberian kuasa (lastgeving) dengan pemberian upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata. Namun ada sebagian ahli hukum yang menganggap hubungan hukum itu lebih tepat dipandang timbul dari suatu perjanjian yang memiliki unsur-unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa (lastgeving) dan perjanjian untuk melakukan beberapa 8 pekerjaan. Kewajiban bank penerbit sesuai dengan kontrak adalah menerbitkan Letter of Credit sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan pembeli dan membayar apabila penjual mengajukan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi dalam Letter of Credit. Kewajiban pembeli adalah me-reimburse (membayar kembali) bank penerbit Letter of Credit yang telah meleksanakan instruksi 9 pembeli untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

c. Hubungan Hukum antara Bank Pembuka dengan Eksportir

Hubungan hukum antara bank penerbit dengan penjual lahir atas dasar Letter of Credit yang diterbitkan oleh bank penerbit yang disetujui oleh penerima. Persetujuan pengajuan terhadap Letter of Credit diwujudkan melalui pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Letter of Credit kepada bank penerbit. Bank penerbit menandatangani Letter of Credit untuk kepentingan penjual. Hubungan hukum antara bank penerbit dengan penerima (penjual) terjadi karena bank penerbit mengambil alih kredibilitas pembeli dalam melakukan pembayaran kepada penjual danmenjamin pembayaran dari pembeli. Kewajiban bank penerbit Letter of Credit menjamin pembayaran kepada penjual timbul sejak penjual menerima Letter of Credit. d. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit dengan Bank Penerus Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus seperti halnya antara seorang prinsipal dan agen. Dalam hal ini bank penerbit bertindak atas nama dan untuk bank penerbit. Jika bank penerbit telah membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai dengan mandatnya, atau telah menerima suatu bill of exchange (wesel) yang ditarik oleh penerima, maka ia berhak atas pembayaran dari bank 10 penerbit. Akibat Hukum LC Sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional Letter of Credit (L/C) memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. L/C dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal dan aman karena dengan L/C kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Pembayaran dengan L/C adalah pembayaran bersyarat dimana penjual baru dapat memperoleh pembayaran apabila menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C yang menunjukan bahwa penjual telah melaksanakan pengiriman atau penyerahan barang. Bank sebagai wakil atau kuasa pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi pembeli bilamana dokumen-dokumen yang diterima telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Salah satu keterjaminan L/C sebagai instrumen pembayaran adalah karena mengikatnya L/C secara hukum bagi para pihak. L/C merupakan instrumen pembayaran yang bersifat dan mengandung unsur surat berharga yang mengikat secara hukum. L/C adalah perjanjian atau kontrak yang mandiri (independen) dan terpisah dengan perjanjian atau kontrak lainnya. L/C sebagai perjanjian karena L/C berisi janji membayar dari bank penerbit kepada penerima Dengan diterbitkannya L/C bank penerbit terikat untuk membayar sejumlah uang senilai L/C kepada penjual selaku penerima. Bank penerbit juga terikat untuk membayar kembali kepada bank penerus yang diberi kuasa di dalam L/C untuk melakukan pembayaran kepada penerima. Bank penerus yang bertindak sebagai bank penegosiasi atau bank pengaksep maupun bank pengkonfirmasi terikat untuk membayar sejak L/C diberitahukan kepada penerima dan apabila bank-bank tersebut dengan pertimbangannya sendiri melakukan akseptasi atau konfirmasi atas L/C dan mengambil alih serta menegosiasi dokumen. Penjual selaku penerima terikat atas L/C sejak pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam L/C. Sedangkan keterikatan pembeli selaku pemohon dalam penerbitan L/C adalah menibayar kembali kepada bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C yang merupakan perjanjian yang mengikat antara

pemohon dan bank penerbit. L/C sebagai perjanjian atau kontrak intemasional karena para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hokum nasional negara yang berbeda. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP maupun hukum nasional. Beberapa permasalahan dalam rangka pelaksanaan pembayaran L/C antara lain adalah dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C. Para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C adalah pihak-pihak yang berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hukum nasional negara yang berbeda. Sementara itu UCP sebagai ketentuan internasional L/C mengatur prosedur pelaksanaan pembayaran L/C akan tetapi hanya bersifat pengaturan umum dan tidak semua masalah L/C diatur dalam UCP. UCP tidak mengatur mengenai pilihan hukum (governing law) dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C. Perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C ini seringkali menjadi kasus hukum intemasional. Dalam praktek pengadilan-pengadilan intemasional ada yang mendasarkan pada UCP maupun hokum kebiasaan intemasional tetapi ada juga yang mendasarkan diri pada hukum nasional suatu negara dalam menyelesaikan perselishan atau sengketa tersebut. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud). UCP tidak mengatur mengenai penipuan (fraud) dalam transaksi L/C yang selain merupakan pengecualian terhadap prinsip independensi LJC juga dapat merugikan bank-bank pelaksana L/C. Dengan demikian penyelesaian masalah ini harus merujuk pada hukum nasional suatu negara. UCP juga tidak mengatur mengenai pilihan hukum dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C. UCP tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan L/C sehingga ketentuan teknis pelaksanaan L/C ini diatur oleh hukum nasional suatu negara. Namun demikian UCP dan hukum nasional dapat digunakan secara bersamaan dalam pelaksanaan L/C. Di Indonesia ketentuan mengenai teknis pelaksanaan L/C diatur oleh ketentuan-ketentuan peraturan perbankan yang disesuaikan dengan praktek perbankan yang berlaku secara intemasional dan UCP. Mengingat UCP tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan L/C guna menghindari resiko yang mungkin timbul maka dalam melaksanakan transaksi LC bank hams memiliki pertimbangan-pertimbangan baik berdasarkan ketentuan peraturan perbankan nasional maupun praktek perbankan yang berlaku dalam transaksi L/C secara intemasional dan UCP. Hal ini dilakukan demi menjaga kredibilitas dan bonafiditas bank yang bersangkutan dan perbankan nasional pada umumnya.

KASUS Bagaimana hubungan hukum yang ada dalam penerbitan L/C ketika sudah dikirim oleh advising bank dan barang – barang sudah disiapkan penjual tiba – tiba pembeli membatalkan transaksi, tentukan akibat hukum yang timbul

Setiap permohonan penerbitan Letter of Credit oleh Pembeli pada bank harus disertai perjanjian jual beli atau sales contract antara Pembeli itu dengan Penjual -orang yang tercantum namanya sebagai penerima L/C-. Sales Contract ini merupakan dasar untuk membuka L/C, karena apa yang disyaratkan dalam sales contract inilah yang dituangkan menjadi syarat L/C pula. Mulai dari jenis barang yang dibeli, kapan barang tersebut harus dikirim atau dikapalkan, harga, kuantitas, kualitas barang yang dikirim dan syarat/cara pembayarannya. Kesepakatan antara Penjual dengan Pembeli bahwa cara pembayaran dengan L/C mengharuskan Pembeli yang merupakan pihak pemohon pembukaan L/C, memohon ke bank agar diterbitkan L/C dengan syarat-syarat yang sama dalam sales contractnya dan syarat-syarat umum lainnya. Berdasarkan hal tersebut terkait kasus di atas yang dimana pembeli membatalkan transaksi itu disebabkan karena beberapa hal, misalnya karena keadaan barang yang tidak sesuai dengan hal yang tertera dalam dokumen terlampir, ini bukan merupakan tanggung jawab dari bank. Importir dapat menggugat eksportir melalui pengadilan atau arbitrase, hal ini tergantung perjanjian mereka yang mengatur tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan. Bank hanya berurusan dengan dokumen oleh karena itu tidak bertanggung jawab terhadap kondisi barang yang sebenarnya. Namun jika bank telah menerbitkan L/C maka tidak dapat lagi membatalkan L/C tersebut dengan alasan apapun kecuali L/C tersebut yang sendiri tidak berlaku lagi karena kadaluwarsa, maksudnya karena telah melewati jangka waktu berlakunya L/C sebagaimana telah ditentukan dalam L/C tersebut sendiri. Hal ini untuk mencegah pembatalan L/C yang dapat merugikan salah satu pihak yang telah mengeluarkan biaya untuk penyediaan barang. Oleh karena itu issuing bank bertanggung jawab sepenuhnya atas L/C yang diterbitkan sepanjang semua syarat dalam L/C telah dipenuhi.