Jurisdiksi Negara

Jurisdiksi Negara Jurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang,benda atau peristiwa(hukum) di dalam batas-batas wilayahnya. Cassese mendefinisikan jurisdiksi sebagai ‘kewenangan pemerintah pusat dari suatu negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik terhadap individu-individu yang berada di dalam wilayahnya. 1 Jurisidksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, persamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan suatu negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari adagium “par in parem non habet imperium”. Artinya para pihak (negara) yang sama kedudukannya tidak mempunyai jurisdiksi terhadap pihak lainnya (equals do not have jurisdiction over each other). 2 Menurut Hans Kelsen ,prinsip hukum “par in parem non habet imperium” memiliki beberapa pengertian3: 1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan jurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain kecuali negara tersebut menyetujuinya 2. Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut 3. Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayahnya Jurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip jurisdiksi berikut : 1. Jurisdiksi Teritorial Berdasarkan prinsip ini setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang (baik warga negara maupun asing), badan hukum dan semua benda yang berada di wilayahnya 4. Di dalam buku Huala Adolf,dijelaskan menurut jurisdiksi teritorial, negara mempunyai jurisdiksi terhadap semua persoalan atau kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip paling penting dan mapan dalam hukum internasional. prinsip territorial ini terbagi dua ,yaitu suatu tindak pidana yang mulai di suatu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya seorang yang menembak di daerah perbatasan A dan melukai seseorang di wilayah B . dalam keadaan ini kedua negara memiliki jurisdiksi : 1. Negara dimana perbuatan itu dimulai (A) ,memiliki jurisdiksi menurut prinsip teritorial subjektif 1 Huala Adolf , Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional,Bandung : Keni Media , 2011, hlm 163 2 Ibid 3 Ibid, hlm 163-164 4 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional Bunga Rampai, Bandung: Alumni,2003,hlm 96

2. Negara dimana tindakan tesebut diselesaikan (B), memiliki jurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial objektif

Dari kedua prinsip ini ,prinsip yang banyak diterapkan adalah prinsip teritorial objektif. Contoh dari prinsip jurisdiksi territorial objektif yakni terlihat dari sengketa the lotus case (1927) yang bisa kita simpulkan bahwa prinsip jurisdiksi teritorial dapat pula berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan tidak di wilayah negara bersangkutan tapi juga di dalam atau luar laut teritorial yakni terhadap sengketa-sengketa tertentu yang terjadi di jalur tambahan atau di laut lepas manakala negara tersebut adalah negara bendera kapal.

Prinsip teritorial ini berlaku pada hal-hal berikut: a. Hak lintas damai di laut teritorial Prinsip jurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh suatu negara (pantai) telah diakui sejak lama. Pengakuan dan pengaturan jurisdiksi negara pantai tampak dalam hasil Konferensi Kodifikasi Hukum Laut Den Haag 1930. Dalam konferensi diakui adanya 2 macam jurisdiksi negara pantai atas kapal laut yang berlayar di laut teritorialnya ,yaitu jurisdiksi kriminal (pidana) dan jurisdiksi perdata . b. Kapal Berbendera Asing di Laut Teritorial Negara pantai memiliki jurisdiksi terhadap setiap kapal yang melakukan lintasan di laut teritorialnya. Namun jurisdiksi ini tidak berlaku bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang menikmati kekebalan. Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial ini hanya tunduk kepada jurisdiksi legislatif (legislative jurisdiction) negara pantai, artinya kapal-kapal itu tunduk kepada kewajiban untuk menghormati perundang-undang negara pantai dan hukum kebiasaan internasional. c. Pelabuhan Di pelabuhan, negara pantai memiliki jurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang mengganggu perdamaian dan ketertiban negara pantai. Negara pantai dapat pula menerapkan jurisdiksi teritorial apabila diminta atau dikehendaki oleh kapten atau konsul dari negara bendera kapal. d. Orang Asing Jurisidiksi teritorial suatu negara terhadap orang asing sama halnya jurisdiksi teritorial negara terhadap warga-warganya. Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada orang asing.

Dalam hal-hal tertentu ,jurisdiksi teritorial tidak berlaku terhadap : 1. Negara dan kepala negara asing 2. Perwakilan diplomatik dan konsuler 3. Kapal pemerintah negara asing 4. Angkatan bersenjata negara asing 5. Organisasi internasional

2. Jurisdiksi Nasionalitas Menurut Huala Adolf dalam bukunya prinsip ini disebut sebagai prinsip jurisdiksi personal . Berdasarkan prinsip ini ,suatu negara dapat mengadili warganegaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga . prinsip jurisdiksi nasionalitas terdiri dari dua bagian ,yaitu : a. Prinsip jurisdiksi nasional aktif Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara dapat memberlakukan yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidananya yang melakukan tindak pidana sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain. Disini kewarganegaraan pelaku menjadi titik taut diberlakukannya yurisdiksi negara asal 5. Contoh penerapan prinsip ini adalah undang-undang Amerika Serikat mengenai Keamanan Diplomatik dan Terorisme tahun 1986. Dasar hukum amerika menerapkan prinsip ini adalah dari section 2331 (a) dari Chapter 113 dibawah judul “Extraterritorial Jurisdiction Over Terrorist Act Abroad Against United States Nationals” (Jurisdiksi Extrateritorial terhadap aksi teroris di luar negeri terhadap warga negara Amerika Serikat). Section ini menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki jurisdiksi terhadap siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap warga negaranya diluar negeri 6.

b. Prinsip jurisdiksi nasional pasif Berdasarkan prinsip ini suatu negara memiliki jurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri. Dasar atau landasan dari bentuk jurisdiksi ini adalah keinginan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya 5 Ibid 6 Huala Adolf, op.cit., hlm 190

Contoh penerapan prinsip ini adalah sengketa the cutting (1887) . dalam kasus ini Mr. Cutting yang merupakan warga negara Amerika Serikat mempublikasikan sebuah tulisan dalam satu surat kabar yang isinya mengenai fitnah terhadap seorang warga Mexico lalu Mr. Cutting ini ditahan oleh pejabat Mexico ketika ia berada di negara itu berdasarkan prinsip jurisdiksi nasionalitas pasif7.

3. Jurisdiksi Perlindungan Berdasarkan prinsip ini ,suatu negara dapat melaksanakan jurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas dan kemerdekaan negara 8. Tujuan prinsip ini menurut Oxman adalah melindungi fungsi-fungsi kepemerintahan (‘governmental funcions’) suatu negara. Contoh dari prinsip ini adalah doktrin jalur tambahan (contiguous zone) dalam hukum laut internasional. Negara pantai menetapkan jalur ini dengan tujuan untuk melindungi kepentingan negaranya terhadap pelanggaran yang dilakukan orang asing di luar wilayah kedaulatannya. Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

4. Jurisdiksi Universal Menurut prinsip ini ,setiap negara mempunyai jurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Prinsip universal memberi hak pada semua negara untuk memberlakukan hukum pidananya, apabila tindak pidana yang dilakukan membahayakan nilainilai yang universal dan kepentingan umat manusia 9 . Jurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip jurisdiksi ini disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan (individu). Contoh dari prinsip ini adalah sengketa The Eichmann . dalam kasus ini Eichmann , perwira Gestapo Nazi Jerman, eksekutor bangsa Yahudi yang berasal dari berbagai negara Eropa selama perang dunia II . pada waktu itu Israel belum lahir sebagai negara. Cara Israel menangkap dan membawa Eichmann dari negara persembunyiannya ,Argentina mengundang protes keras dari berbagai negara . namun penerapan jurisdiksi universal terhadap Eichmann dengan Israel mengadili dan 7 Ibid 8 Ibid 9 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, op.cit.,hlm 97

menghukum Eichmann menurut hukum nasionalnya pada tahun 1951 tidak ada negara yang memprotes langkah negara tersebut.

5. Jurisdiksi berdasarkan Perjanjian Internasional Salah satu jurisdiksi berdasarkan perjanjian internasional adalah Konvensi Tokyo 1963 (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircaraft)10 Konvensi yang terdiri atas 26 pasal ini berlaku terhadap kejahatankejahatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan di atas pesawat apa pun yang didaftarkan di negara-negara Konvensi ketika pesawat tersebut sedang terbang (inflight) atau sedang berada di atas laut bebas atau di atas wilayah yang bukan milik suatu negara (pasal 1 ayat 2). Pasal ini tidak berlaku terhadap pesawat udara militer, bea cukai atau digunakan untuk keperluan-keperluan polisi (pasl 1 ayat 4). Yang dimaksud dengan terbang (in flight) adalah mulai pada saat kekuatan pesawat dikerahkan untuk tingggal landas sampai ketika pendaratan (landing) berakhir (pasal 1 ayat 3). Yurisdiksi atas kejahatan-kejatan tersebut dilakukan oleh negaranegara tempat tempat pesawat terbang itu didaftarkan (pasal 3). Negaranegara lain pada asasnya tidak dapat melaksanakanyurisdiksinya, kecuali dalam hal-hal berikut (pasal 4): 1. kejahatan itu berpengaruh terhadap negara bersangkutan, 2. kejahatan itu dilakukan oleh atau terhadap warganegara atau penduduk yang tinggal secara permanen di wilayah negara itu, 3. keamanan tersebut dilakukan terhadap warganegaranya, 4. pelaksanaan yurisdiksi tersebut perlu untuk penaatan kewajiban negara tersebut menurut perjanjian internasional. Konvensi Tokyo 1963 mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 1. Untuk menjamin bahwa pelaku kejahatan penerbangan tidak bebas dari hukuman hanya karena tidak ada negara yang berwenang menghukumnya, 2. Untuk tujuan perlindungan dan disipliner, guna memberi wewenang dan kuasa khusus kepada pilot pesawat terbang, para awak pesawat, dan bahkan para penumpang. 6. Jurisdiksi di Laut dan Ruang Udara / Angkasa

Jurisdiksi di Laut Menurut sistem hukum laut internasional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Jadi laut wilayah ialah bagian paling dekat dari pantai yang pada 10 supardanmansyur.blogspot.com/2012/12/bab-ix-pengakuan.html

umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan diatas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan. Mengenai jurisdiksi di laut ,ada 2 doktrin yang dikemukakan untuk menentukan jurisdiksi di laut ,yaitu 11 : 1. Doktrin hak milik Doktrin ini menyatakan bahwa laut wilayah merupakan bagian integral dari wilayah negara. Negara pantai mempunyai kekuasaan penuh atau dominium penuh terhadap laut wilayahnya yang dapat dijadikan milik disebabkan kemungkinan habisnya sumber-sumber laut tersebut. Akibat dari diterimanya doktrin ini adalah : a. Laut wilayah dapat ditutup dan dibuka semaunya oleh negara pantai b. Dapat melarang masuknya kapal-kapal asing c. Monopoli negara untuk pelayaran dan penangkapan ikan Sekarang doktrin ini sudah ditinggalkan karena menimbulkan banyak protes dan tidak sesuai dengan spirit masyarakat internasional . 2. Doktrin hak kedaulatan Menurut doktrin ini negara pantai tidak mempunyai dominium tapi hanya imperium terhadap laut wilayahnya . doktrin ini diterima oleh Institute de Droit International : 1. Dalam sidangnya di Paris 1894 , institut menerima resolusi yang antara lain berisi : -

Negara pantai mempunyai kedaulatan terhadap laut wilayah selebar 6 mil dari pantai. Ini berarti bahwa lebar 3 mil tidak cukup lagi.

-

Lebar laut wilayah tidak perlu sama untuk suatu keperluan dengan keperluan lainnya

2. Konferensi Institut de Droit International di Stockholm tahun 1928 juga menegaskan teori kedaulatan ini : negara-negara mempunyai kedaulatan atas bagian laut yang menggenangi pantainya dengan kelebaran 3 mil atau lebih.

Contoh yurisdiksi di laut berdasarkan doktrin hak kedaulatan ini adalah sengketa Anglo-Norwegian Fisheries Case ,yang keputusannya 11

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global ,Bandung : Alumni, 2010, hlm 366-367

menyinggung erat hubungan antara daratan dan laut karena daratanlah yang memberikan kepada negara pantai hak kedaulatan atas laut yang menggenangi pantai tadi.

Jurisdiksi di Ruang Udara /Angkasa Konvensi-konvensi Paris dan Chicago sama sekali tidak membuat ketentuan mengenai delimitasi horisontal dari ruang udara. Karena tidak adanya ketentuan ini, tapal batas udara hanya dapat ditetapkan dengan merujuk kepada tapal batas darat dan laut. Tapal batas udara harus sesuai dengan garis-garis batas darat dan laut. 12 Angkasa atau antariksa tunduk pada suatu rezim internasional yang ditandai oleh pelaksanaan dan prinsip yaitu tidak dapat dimiliki dan kebebasan penggunaan yang dibatasi oleh beberapa ketentuan 13. a. Tidak dapat dimiliki (Non- Appropiation) Prinsip ini secara jelas tercantum dalam Deklarasi mengenai Ruang Angkasa Luar Tahun 1963 yang kemudian ditegaskan oleh Pasal II Perjanjian Ruang Angkasa Luar tanggal 2 Januari 1967 yaitu : “Antariska termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya tidak dapat dijadikan milik nasional baik melalui pernyataan kedaulatan, penggunaan ataupun pendudukan melalui cara lain apapun. “ b. Kebebasan Penggunaan Prinsip tidak boleh memiliki menyebabkan antariksa digunakan secara bebas oleh semua negara tanpa perbedaan dan atas kesamaan yang adil seperti yang disebutkan didalam pasal 1 paragraf 2 Perjanjian Ruang Angkasa Luar 1967 bahwa akses ke antariksa adalah bebas dan kegiatan-kegiatan spasial yang dilakukan disana terutama riset ilmiah tidak memerlukan otorisasi negara-negara yang berada dibawahnya. Namun di antariksa ,kebebasan tidak berarti anarki dan perjanjian ruang angkasa luar menetapkan batasan-batasan terhadap kebebasan tersebut. Batasan-batasannya pertama ,kegiatan-kegiatan spasial yang dilakukan harus sesuai dengan hukum internasional termasuk piagam PBB. Sebagai akibatnya penggunaan antariksa harus bersifat damai yang merupakan batasan kedua dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional namun menurut pasal IV Perjanjian Ruang Angkasa Luar ,pelaksanaan penuh batasan kedua ini hanya berlaku pada bulan dan benda-benda langit lainnya, sedangkan mengenai antariksa stricto sensu kewajiban penggunaan secara damai kelihatannya bersifat parsial. Batasan ketiga tercantum dalam Perjanjian Ruang Angkasa Pasal 1 alinea 1 yang berbunyi : 12 Ibid, hlm 433 13. Ibid, hlm 444-445

“eksplorasi dari penggunaan antariksa termasuk bulan dan bendabenda alamiah semesta lainnya harus dilakukan untuk kebaikan dan kepentingan semua negara apapun tingkat perkembangan ekonomi dan ilmiahnya; kegiatan-kegiatan tersebut adalah atribut dari seluruh umat manusia”

Daftar Pustaka

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global ,Bandung : Alumni, 2010 Huala Adolf , Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional,Bandung : Keni Media ,2011

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional : Bunga Rampai, Bandung: Alumni,2003