Kebijakan Permen Gerakan Pblhs.ppt

PERMEN LHK TENTANG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LH DI SEKOLAH DAN PERMEN LHK TENTANG PENGHARGAAN ADIWIYATA

Windarti Puslatmas dan PGL KLHK Surabaya, 23 Januari

JUDUL PERMEN PERMEN LH 05/2013

 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

1. PERMEN LHK No. P. 52/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/ 2018 GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH 2. PERMEN LHK No. P. 53/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/ 2018  PENGHARGAAN ADIWIYATA

DASAR HUKUM PERMEN LH 05/2013  UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH.  Permen LH No. 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman

PERMEN LHK No. P. 52/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2018 DAN PERMEN LHK No. P. 53/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2018  Nota Kesepahaman antara Menteri LHK, Menristek Dikti, Mendikbud, Menag dan Mendagri Tentang Pengembangan Pendidikan Lingk.  UU No. 20 Thn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  UU No. 32 Thn 2009 Tentang PPLH.

TUJUAN PERMEN LH 05/2013 Mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.

PERMEN LHK No. P. 52/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/ 2018

Mewujudkan Perilaku Warga Sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan Hidup; Peningkatan

PELAKSANA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LH DI SEKOLAH

a. b. c. d.

PERMEN LH 05/2013 SD, atau MI SMP, atau MTs SMA, atau MA SMK atau MAK

negeri atau swasta dan telah terakreditasi

PERMEN LHK No. P. 52/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/ 2018

a. SD/dan Sederajat b. SMP/dan Sederajat c. SMA/dan Sederajat d. SMK atau

TATA CARA PENGUSULAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN/KOTA (CSAK) CSA KAB/KOTA, DIUSULKAN OLEH SEKOLAH YG KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKANNYA DI KAB/KOTA (SD/SMP SEDERAJAT) KEPADA DLH KAB/ KOTA Paling sedikit 12 bln setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS

TATA CARA PENGUSULAN CALON ADIWIYATA PROVINSI (CSAP) CSA PROVINSI, DIUSULKAN OLEH SEKOLAH YG KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKANNYA DI PROVINSI (SMA/SMK SEDERAJAT) KEPADA DLHK PROVINSI

Paling sedikit 24 bln setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS

DLH KAB/KOTA MENGUSULKAN KPD DLHK PROVINSI UNTUK SEKOLAH YG KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKANNYA DI KAB/KOTA (SD & SMP SEDERAJAT) KEPADA DLHK PROVINSI Paling sedikit 12 bln setelah menerima penghargaan Adiwiyata

TATA CARA PENGUSULAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL (CSAN) KEPALA DINAS LHK PROVINSI MENGUSULKAN KEPADA KEPALA BADAN UNTUK SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, SMA, SMK/SEDERAJAT Paling sedikit 12 bln setelah menerima penghargaan Adiwiyata Provinsi

TATA CARA PENGUSULAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI (CSAM) KEPALA DINAS LHK PROVINSI MENGUSULKAN KEPADA KEPALA BADAN UNTUK SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, SMA, SMK/SEDERAJAT Paling sedikit 12 bln setelah menerima penghargaan Adiwiyata Nasional dan paling sedikit sudah membina paling sedikit 2 sekolah

KRITERIA SEKOLAH ADIWIYATA

PERMEN LH 05/2013

a. Aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan; b. Aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan; c. Aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan d. Aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.

PERMEN LHK No. P. 52/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/ 2018 a. Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; b. Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan c. Pemantauan dan evaluasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM ADIWIYATA (PERMEN NO. 05 THN 2013) NO I

PENCAPAIAN

NILAI MAKSIMUN

KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4

10

RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan

2

10

7

10

KOMPONEN Kebijakan

STANDAR

Sekolah A.

Berwawasan Lingkungan B.

lingkungan hidup II 

Pelaksanaan Sekolah

Kurikulum A. Berbasis

Lingkung

Tenaga

pendidik

memiliki

kompetensi

dalam

mengembangkan

kegiatan pembelajaran lingkungan hidup B.

Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

III

Kegiatan

Lingkungan A.

Berbasis partisipatif

Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah

B.

20

20 3

10

6

10 20

Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah,

NILAI TOTAL

5

10

2

10

4

10

33

80

swasta, media, sekolah lain) IV. 

Pengelolaan

Sarpras A.

Pendukung

Ramah B.

Lingkungan Jml

Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah

4

8

20 80

KRITERIA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS)

1. PERENCANAAN GERAKAN SPBLH (20%) A. Rencana Gerakan PBLHS disusun berdasarkan laporan EDS & hasil Identifikasi Potensi & Masalah LH B. Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS melibatkan Kepala Sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik & masyarakat; C. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam Dokumen 1 KTSP. D. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam RPP. 2. PELAKSANAAN GERAKAN SPBLH (60%) A. Pembelajaran pada mata pelajaran, ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan aksi penerapan PRLH di sekolah : 1. Kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase 2. Pengelolaan sampah 3. Penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman 4. Konservasi air 5. Konservasi energi 6. Inovasi terkait penerapan PRLH lainnya berdasarkan HIPMLHPRLH untuk masyarakat sekitar Sekolah/Madrasah dan/atau di B. Penerapan daerah. C. Membentuk jejaring kerja dan komunikasi D. Kampanye dan publikasi Gerakan PBLHS E. Membentuk dan memberdayakan Kader Adiwiyata. 3. PEMANTAUAN GERAKAN PBLHS (20%) a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan SPBLH b. Pemantauan & evaluasi melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik & masyarakat

KRITERIA PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA PERMEN LH 05/2013 Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota: nilai minimal 56 (nilai maksimal 80).

PERMEN LHK No. P. 53/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2 018

Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota:

nilai minimal 70 (dari nilai maksimal 100);

LANJUTAN…..

PERMEN LH 05/2013 Sekolah Adiwiyata Provinsi: nilai minimal 64 (nilai maksimal 80).

PERMEN LHK No. P. 53/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2 018

Sekolah Adiwiyata Provinsi:

nilai minimal 80 (dari nilai maksimal 100);

LANJUTAN…..

PERMEN LH 05/2013 Sekolah Adiwiyata Nasional:

PERMEN LHK No. P. 53/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2 018

nilai minimal 72 (nilai maksimal 80).

nilai minimal 90 (dari nilai maksimal 100);

Sekolah Adiwiyata Nasional:

LANJUTAN…..

PERMEN LH 05/2013 Sekolah Adiwiyata Mandiri: a.nilai minimal 72 (nilai maksimal 80). b.membina 10 sekolah.

PERMEN LHK No. P. 53/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2 018

Sekolah Adiwiyata Mandiri: a.nilai minimal 95 (dari nilai maksimal 100); b.membina min. 2 sekolah.

PEMBERIAN PENGHARGAAN PERMEN LH 05/2013 Pemberian penghargaan bagi: Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri.

PERMEN LHK No. P. 52/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2 018 Pemberian penghargaan bagi : a.Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri b.Gubernur c.Bupati/Walikota

MASA BERLAKU PENGHARGAAN PERMEN LH 05/2013 Penghargaan berlaku seumur hidup.

PERMEN LHK No. P. 53/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/ 2018

Penghargaan berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang.

TERIMAKASIH