Perbedaan Basis Akrual Dan Basis Kas

Perbedaan Basis Akrual dan Basis Kas Penerapan sistem baru itu sudah digaungkan jauh-jauh hari. Bahwa, penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelola keuangan negara dilaksanakan di tahun 2015 untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015. Dengan penerapan akuntansi akrual ini, maka akan ada perubahan fundamental dalam penyusunan laporan keuangan entitas pengelola keuangan negara. Sebab antara basis akrual dan basis kas punya perbedaan yang sangat mencolok. Basis akrual atau accrual basis pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Hal yang penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, Karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi di catat pada saat terjadi, Walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, Kewajiban dan ekuitas dana. Basis akrual juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar. Pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Pada pengakuan pendapatan, Saat pengakuan pendapatan adalah pada saat entitas mempunyai hak melakukan penagihan dari hasil kegiatanya. Dalam konsep basis akrual menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya, dalam basis akrual kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Pada pengakuan biaya, Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas. Basis akrual juga mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Pada akuntansi berbasis akrual, mau tidak mau harus diterapkan sistem alokasi. Dimana, jika beban biaya adalah untuk mendapatkan penghasilan pada periode tahun buku

yang dilaporkan maka kendatipun belum dibayar harus diperhitungkan. Sebab,memang sudah merupakan hak atau kewajiban entitas. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas. Tapi,juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu, Laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berbeda dengan basis kas atau cash basis. Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas di terima atau dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam basis kas murni,pembelian aktiva tetap misalnya, bangunan harus dianggap sebagai beban pada saat dikeluarkan. Sehingga, tidak ada alokasi depresiasi selama sisa umur penggunaanya. Terkait dengan laba,seandainya laba hanya diukur transaksi kas, maka dapat dikatakan bahwa perhitungan laba rugi ‘’tidak wajar’’ karena, ada biaya yang merupakan kewajiban atau hasil yang merupakan hak yang belum dicatat. Dalam metode basis kas, pendapatan diakui ketika kas diterima.sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan. Artinya, entitas pengelola keuangan negara mencatat beban di dalam transaksi jurnal entry ketika kas di keluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicata ketika kas masuk atau diterima. Basis kas juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar:pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Pada pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada basis kas adalah pada saat entetitas menerima pembayaran secara kas (cash). Dalam konsep basis kas menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Makanya dalam basis kas kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adaya estimasi piutang tak tertagih. Pada pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas sehingga pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga.

Direktur Jendral Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat kick off implementasi akuntansi berbasis akrual 2015 di kantor kementerian keuangan , Jakarta, Rabu (4/3) menjelaskan mengenai perbedaaan antara basis akrual dan basis kas. Marwanto menjelaskan bahwa dengan sistem akrual maka penerimaan negara akan di catat pada saat negara memiliki hak penerimaan. Sebaiknya, belanja dicatat pada saat pemerintah sudah berkewajiban untuk membayar. ‘’Cash basis dan akrual basis memiliki perbedaan. Pada cash basis, pencatatan penerimaan uang pada saat kita menerima, sedangkan pencatatan belanja dicatat pada saat uang keluar, Beda dengan akrual basis, jadi pada saat penerimaan negara dicatat pada saat negara memiliki hak sebaliknya belanja dicatat pada saat memang pemerintah sudah berkewajiban untuk membayar’’tuturnya. Ia mencontohnya, seperti penerimaan pajak . Apabila menggunakan sistem akrual basis, ketika uang masuk dicata itu sudah menjadi bagian dari penerimaan. Namun, tantanganya yaitu ketika dicatat penerimaan belum tentu ada cashnya. Tapi nanti saat akrual basis pada saat dicatat di situlah jadi bagian dari penerimaan. Jadi ini akan menyelesaikan konteks piutang pajak dan segala macam. Yang jadi masalah adalah nanti pemikiran diimplementasi perubahan mindset kita karena pada saat dicatat penerimaan belum tentu ada cashnya, tetapi kita sudah ada hak untuk mendapatkan cash tersebut”tuturnya lagi. Sementara untuk belanja, Marwanto mencontohkan, apabila ada suatu kontrak yang harus dibayar hari ini, maka dengan sistem akrual basis kewajiban pembayaran sudah muncul dan itu harus dicatat.’’ Oleh sebab itu, dampaknya akan memberikan transparansi terhadap publik dan stakeholder pemerintah sehingga hak dan kewajiban dicatat secara transparan dan tepat,’’ucapnya. Sisi positif Pencatatan Akuntansi secara Basis Akrual 1. Metode basis akrual digunakan untuk pengukuran aset,kewajiban dan ekuitas dana. 2. Beban diakui saat terjadi transaksi,sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya. 3. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima. 4. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan ketentuan standar Akuntansi keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akrual.

5. Piutang yang tidak tertagih tidak akan di hapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih. 6. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. 7. Adanya peningkatan pendapatan karena kas yang belum diterima dapat di akui sebagai pendapatan. 8. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan entitas kedepanya. 9. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian. Kelemahan Pencatatan Akuntansi secara Basis Akrual 1. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebgai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan; 2. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan; 3. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan; 4. Entitas tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima. Tujuan Penggunaan Basis Akrual 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan); 2. Mengendalikan penyajian fiskal, manajemen aset; 3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah; 4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan; 5. Mereformasi sistem anggaran belanja; 6. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah; Manfaat Basis Akrual 1. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; 2. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah; 3. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya; 4. Standar yang dapat di terima umum; 5. Sesuai Statistik keuangan pemerintah (GFS) yang dipraktekan secara internasional. Sisi Positif Pencatatan Akuntansi secara Basis Kas

1. Metode basis kas digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan; 2. Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi,sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan; 3. Pendapatan di akui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya; 4. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan; 5. Laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut; 6. Tidak perlunya suatu entitas/perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih. Kelemahan Pencatatan Akuntansi secara Basis Kas 1. Metode basis kas tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia 2. Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas; 3. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih; 4. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relatif kecil seperti toko,warung,mall (retail) dan praktek kaum spesialis seperti dokter,pedagang informal, dan lain-lain; 5. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban; 6. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayaranya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar; 7. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepanya karena selalu berpatokan kepada kas. (Sumber: Warta BPK Edisi 04-Vol.V-April2015)

PERBEDAAN AKUNTANSI BERBASIS KAS DENGAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL http://irfansiyakusa.blogspot.co.id/2013/02/perbedaan-akuntansi-berbasis-kas-dengan.html

Dasar Akuntansi

Secara sederhana, pengakuan adalah penentuan kapan suatu transksi dicatatat untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar pencatatan. Sistem/basis/basis pencatatan adalah himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan laporan keuangan (Partono: 2001, 16). Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan. Berbagai sistem/basis/dasar akuntansi tersebut antara lain basis kas (cash basis), basis akrual (acrual basis), basisi kas modifikasi, basis akrual modifikasi.

AKUNTANSI BERBASIS KAS Dalam buku Akuntansi Sector Public karangan Indra Bastian, akuntansi barbasis kas dapat diartikan sebagai sistem akuntansi yang hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Transaksi dicatat/diakui apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Dalam kasus ini, laporan keuangan tidak dapat dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Dalam akuntansi berbasis kas, pendapatan diakui ketika kas/uang telah diterima dan pengeluaran diakui ketika telah dilakukan pembayaran kas. Dalam Modul Akuntansi Sektor Publik oleh Nurul Hidayah, SE.AK.MSI. Akuntansi arus kas dipraktekkan di berbagai organisasi sektor publik dan organisasi non profit, misalnya rekening penerimaan dan pembayaran yang sederhana. Jenis informasi yang tidak diberikan dalam laporan arus kas adalah modal dan pendapatan. Dalam paper akuntansi pemerintahan karya Erichenko, akuntansi basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment) atau Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement). Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Secara rinci pengakuan item-item dalam laporan realisasi anggaran, sesuai dengan Exposure Draft PSAP Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unityang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan. 4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas antara lain : A. laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana , B. alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, C. mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, D. pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Kekurangan akuntansi berbasis kas yaitu : A. hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, B. mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, C. laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat pencatatan secara double entry, D. tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of service) sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja. Menurut kelompok kami akuntansi berbasis kas merupakan akuntansi yang proses pencatatannya dilakukan tidak pada saat transaksi dilakukan tetapi saat bukti transaksi diterima. Misalnya suatu biaya perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009 dan diterima oleh bendaharawan pada tanggal 7 Agustus 2009, maka oleh bendaharawan transaksi itu baru dicatat pada tanggal 7 Agustus 2009 yaitu pada saat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi Akrual Menurut SSAP 2, definisi konsep akuntansi akrual adalah : “ penerimaan dan biaya bertambah atau dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba rugi selama periode bersangkutan “ International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Menurut IPSAS, laporan keuangan versi akrual secara umum sekurang-kurangnya terdiri dari: 1.

Neraca (Statement of Financial Position);

2.

Laporan Kinerja Keuangan (Statement of Financial Performance);

3.

Lap. Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas (Statement of Changes In Net Assets/Equity);

4.

Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement); dan

5.

Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan (Accounting Policies and Notes to The Financial Statements). Berdasarkan paper akuntansi pemerintahan karya Erichenko Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik. Pengaplikasian accrual basis dalam Akuntansi Sektor Publik adalah untuk menentukan cost ofservices & chargingfor services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Aplikasi accrual basis sektor swasta digunakan untuk proper matching cost againts revenue. Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta lebih profit oriented, sedangkan sektor publik pada public service oriented. International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan

informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board (IFAC, 2003: halaman 7) memberikan kesimpulan tentang beberapa keuntungan dari penerapan basis akrual dalam akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di sektor publik, yaitu: ·

Basis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya

·

Basis akrual memungkinkan pembaca laporan keuangan mengevaluasi kemampuan pemerintah untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen-komitmennya

·

Akuntansi berbasis akrual menunjukkan posisi keuangan/kekayaan pemerintah dan perubahan atas posisi keuangan tersebut

·

Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan mengelola sumber daya yang dimiliki

·

Berguna dalam melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah melalui service cost, efisiensi, dan pencapaian kinerja Beberapa masalah aplikasi basis akrual dalam buku Akuntansi Sector Public karangan Indra Bastian adalah:

·

Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dilakukan oleh individu yang mencatat

·

Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi

·

Dalam perbadingan dengan basis kas,penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit.

·

Peluang manipulasi akuntansi keuangan yang sulit dikendalikan. Sesuai dengan Exposure Draft Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Secara rinci pengakuan atas item-item yang ada dalam neraca dengan penerapan basis akrual adalah :

1.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2.

Investasi, suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 3. Aktiva tetap, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), suatu benda berwujud harus diakui sebagai KD jika: a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: a.Konstruksi

secara

substansi

telah

selesai

dikerjakan;

dan

b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. 5. Kewajiban, suatu kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Menurut kelompok kami Akuntansi berbasis Akrual adalah akuntansi yang proses pencatatannya dilakukan pada saat transaksi terjadi atau sedang berlangsung bukan pada saat bukti transaksi diterima. Misalnya suatu biaya perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009 dan diterima oleh bendaharawan pada tanggal 7 Agustus 2009, maka oleh bendaharawan transaksi itu dicatat pada tanggal 5 Agustus 2009 yaitu pada saat transaksi diterima.

Diposting oleh irfan si azka di 11.11 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBa

Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dibuat: Jumat, 16 Mei 2014 09:56, Ditulis oleh Tenry Nur Amriani Oleh : Tenry Nur Amriani, Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Makassar http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/19410-menyongsong-penerapanakuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual PENDAHULUAN Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga

belum

sepenuhnya

mendukung

terwujudnya good

governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan (Simanjuntak, 2012). Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Ini berarti pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Satuan Kerja pada pemerintah pusat sebagai entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

PEMBAHASAN 1. Perubahan Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Saat ini pemerintah pusat masih menggunakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Basis akuntansi ini merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan Undang-Undang (UU) dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia) di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan pembukuan tradisional (single entry) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi modern (double entry) sehingga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila bila langsung menerapkan akuntansi modern berbasis akrual. Basis CTA relatif tidak dikenal di negara-negara lain, yang merupakan pendekatan transisi dari kas menuju akrual yang berhasil. Basis CTA ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan Basis Akuntansi Modified Accrual, sistem akuntansi dan aplikasi komputer yang digunakan dan dikembangkan sendiri. Dengan penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis CTA, pemerintah pusat saat ini sudah dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan UU, Kementerian/Lembaga juga telah dapat mengimplementasikan relatif cukup baik dan telah cukup baik menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem. Namun ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan akuntansi CTA. Hal pertama adalah laporan keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas (financial assets). Laporan keuangan juga tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya, hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003. Selain itu laporan keuangan berbasis CTA juga kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas. Dengan demikian informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan). Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem (by system). Integrasi dengan SPAN juga sangat sulit dilakukan. SPAN menggunakan Commercial Off The Shelf(COTS) yaitu Oracle Finance yang menyediakan sistem berdasarkan pilihan hanya basis kas atau basis akrual, tidak untuk Modified Accrual sehingga bila menggunakan Kas Menuju Akrual tetap menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri seperti yang ada saat ini.

Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) merupakan Sistem Informasi yang menggabungkan beberapa fungsi, seperti Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Akuntansi dan Pelaporan dalam satu sistem aplikasi. Sistem Informasi Keuangan Negara mengintegrasikan kegiatan mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan managerial. SPAN didesain dengan relasi yang baik antara pemilihan software, hardware, SDM, prosedur, kontrol, dan data dan operasi terotomasi secara penuh serta bermuara pada database yang terpusat. SPAN bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara, menyempurnakan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi, memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu tentang posisi keuangan pemerintah pusat, dan memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu: 1. Pengakuan pendapatan : Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. 2. Pengakuan biaya/beban : Pengakuan biaya/beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya/beban meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dibandingkan akuntansi berbasis kas dan CTA, akuntansi berbasis akrual memiliki kelebihan antara lain:



Dengan memenuhi azas ”semakin baik informasi, maka semakin baik keputusan” menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat



Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah



Dapat menyajikan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik



Pengukuran penilaian biaya/beban suatu program/kegiatan yang lebih baik



Sesuai Reformasi Manajemen Keuangan pemerintah yang diamanatkan oleh UU



Sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics-2001 (GFS 2001) yang berbasis akrual



Mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun



Menyelaraskan/meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan



Mewaspadai risiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda



Memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa



Permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi menjadi masuk akal di mata negara/lembaga donor



Memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar gambaran kas



Mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel

Sedangkan kelemahan yang perlu diperhatikan adalah akuntansi berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis CTA, sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan dengan kompetensi akuntansi yang memadai.

2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Perubahan basis akuntansi dari CTA menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap mengunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual. Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tahun 2010 : 

Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual,



Menyiapkan dan menetapkan SAP berbasis akrual,



Menyiapkan Rencana Implementasi SAP berbasis akrual.

Tahun 2011 

Menyiapkan peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual,



Menyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual

Tahun 2012 

Mengembangkan Sistem Akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual,



Melaksanakan capacity building berupa training dan sosialisasi SAP berbasis akrual kepada seluruh stakeholders yang terlibat,



Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi yang akan digunakan.

Tahun 2013 

Melakukan uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan capacity building,



Penyusunan peraturan yang berkaitan

Tahun 2014 

Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam Laporan Keuangan, tetapi Laporan Keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang berbasis CTA.



Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan basis akrual,



Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan

Tahun 2015 

Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Laporan Keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual.

Perbedaan utama antara Basis Kas Menuju Akrual dengan Basis Akrual adalah pada basis pengakuan pendapatan dan biaya. Sebagaimana dijelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan biaya pada basis kas dilakukan berdasarkan masuk dan keluarnya kas,

sementara basis akrual

berdasarkan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa

memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari: 

Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL



Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan

Perubahan

Ekuitas

dan

Neraca

mempunyai

keterkaitan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 

Catatan Atas Laporan Keuangan

Jenis-Jenis Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan : Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Neraca Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

3. Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintahan Indonesia Sampai saat ini penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut belum terealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan tentang standar akuntansi akrual telah diterbitkan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah dan harus dilakukan secara cermat dengan persiapan yang matang dan terstruktur. Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, apalagi lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010).

Beberapa tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia yang dapat diidentifikasi yaitu: 1.

Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System (Simanjuntak, 2010)

dan (Bastian,2006) Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual membutuhkan suatu sistem akuntansi untuk mengakomodasinya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan : 

SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Sistem SPAN telah diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2013.



SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi). Sistem ini telah dilakukan tahapan Integration Test dan piloting system direncanakan Tahun 2014.

2.

Komitmen dari Pimpinan

Ritonga (2010) dalam Halim (2012 menyatakan harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama, bahkan lebih lama dari masa periode jabatan presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPR/DPRD. Menurut Simanjuntak (2010) dan Bastian (2006), dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan.

Kejelasan

perundang-undangan

mendorong

penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah. 3.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Ritonga (2010) dalam Halim (2012) mengatakan dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Selain itu, menurut Simanjuntak (2010) dan Bastian (2006), pada saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Training kepada stakeholders diperlukan untuk menguatkan komitmen, penguatan kompetensi SDM dan meminimalisasi risiko ketidakandalan data keuangan. Berdasarkan peta pemangku kepentingan, maka training kesiapan implementasi basis akrual dibagi ke dalam 3 (tiga) level, yaitu Level Penentu Komitmen dan Politis, Level Manajerial dan Level Teknis. Secara umum, melalui

Program

Integrasi

Sosialisi/Training

ini

diharapkan

semua

pemangku

kepentingan memahami dan mendukung implementasi basis akrual dan bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik pada LKKL dan LKPP Tahun 2015. 4.

Resistensi Terhadap Perubahan

Dalam setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi. Kompleksitas akuntansi akrual dapat menimbulkan resistensi di K/L, khususnya bagi para pelaku akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Adanya resistensi dari lembaga legislatif untuk mengadopsi penganggaran akrual. resistensi ini seringkali akibat dari terlalu kompleksnya penganggaran akrual. Blondal (2003) sebagaimana dikutip oleh Boothe (2007) dalam Halim (2012),mengatakan bahwa kesulitan penerapan anggaran berbasis akrual di pemerintahan adalah terkait Anggaran akrual diyakini beresiko dalam disiplin anggaran. Keputusan politis untuk membelanjakan uang sebaiknya ditandingkan dengan ketika belanja tersebut dilaporkan dalam anggaran. Hanya saja, basis kas yang dapat menyediakannya. Jika sebagian besar proyek belanja modal, misalnya, dicatat dan dilaporkan pada beban penyusutan, akan berakibat meningkatkan

pengeluaran untuk proyek tersebut (Blondal (2003) sebagaimana dikutip oleh Boothe (2007) dalam Halim (2012), 5.

Lingkungan/Masyarakat

Apresiasi dan dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan menyadari penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif diharapkan masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya. 6.

Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan pelatihan akrual, Pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar dengan mempertimbangkan jumlah satuan kerja (± 24.000) yang tersebar di seluruh Indonesia, kelompok stakeholders (pemangku kepentingan) serta jenis komunikasi dan pelatihan yang dibutuhkan untuk berbagai level. Untuk itu, selain dana yang berasal dari APBN, Pemerintah juga mendapat komitmen untuk bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia. 7.

Penerapan akuntansi akrual dapat berakibat terhadap penurunan ekuitas sebagai akibat

penyusutan dan amortisasi, dimana hal ini akan tercermin dalam nilai buku yang disajikan laporan keuangan pemerintah. 8.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berakibat pada penurunan kualitas laporan

keuangan (opini audit LKKL dan LKPP menurun), hal ini dimungkinkan terjadi bila pemerintah kurang mengantisipasi dampak penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang jauh lebih kompleks. Dari beberapa permasalahan tersebut, salah satu poin penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah juga harus diterapkan anggaran berbasis akrual. Anggaran berbasis akrual ini sulit diterapkan di organisasi pemerintahan karena sangat kompleks. Dalam akuntansi anggaran mensyaratkan adanya pencatatan dan penyajian akun operasi sejajar dengan anggarannya. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan membangun Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yaitu suatu sistem yang berbasis teknologi informasi ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tersebut. Seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas dan pelaporan diintegrasikan ke dalam SPAN. Perubahan yang signifikan

tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Departemen Keuangan (internal), maupun dari kementerian/lembaga (eksternal).

4. Peluang yang Dimiliki Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah memiliki peluang antara lain sebagai berikut: 1. Amanat UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 serta rekomendasi BPK dalam penerapan akuntansi berbasis akrual 2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaran negara 3. Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual 4. Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) 5. Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi berbasis CTA 6. Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh kementerian negara/lembaga 7. Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif 8. Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia.

5. Langkah-Langkah Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dengan berbagai permasalahan dan tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan indonesia seperti yang telah disebutkan diatas, maka pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin agar penerapannya dapat berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan (good governance) yang lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan gambaran operasional pemerintah yang lebih transparan serta pendapatan dan belanja pemerintah dapat dialokasikan secara tepat setiap saat. Sehingga dalam hal ini diperlukan strategi pemerintah untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan-peraturan teknis yang akan dijadikan acuan pelaksanaan. Peraturan-peraturan itu antara lain:

1. PMK No. 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 2. PMK No. 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar 3. PMK No. 215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat 4. PMK No. 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Selain itu dapat dilakukan langkah-langkah untuk mendukung persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual antara lain: 1. Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang memadai untuk dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual. 2. Menentukan

daerah

percontohan

di

setiap

regional

sebagai

upaya

menciptakan benchmarking. Dengan cara ini, pemerintah dapat memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat digunakan oleh seluruh daerah. 3. Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Hal tersebut dapat digunakan untuk menyerap input berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual. 4. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan skill pelaksana, membangun kesadaran (awareness), dan mengajak keterlibatan semua pihak. 5. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA 

Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta.



Hoesada, Jan. 2010. Accrual Budgeting and Accrual Accounting pada Pemerintahan NKRI. Jurnal Akuntansi/Tahun XIV, No. 01, Januari 2010: 113-124.



International Public Sector Accounting Standards Board. 2011. Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities, Study 14. Third Edition, IFAC. New York, USA.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bahan Bahasan untuk Limited Hearing. Jakarta.



Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.



Ritonga, Rahmansyah. Kas Basis Vs Akrual Basis. Widyaiswara BDK. Medan.



Nainggolan, Pahala. 2006. Cara Mudah Memahami Akuntansi. Seri Manajemen Keuangan No.8, Jakarta, Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM.



Simanjuntak, Binsar H., 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia, Disampaikan Pada Kongres XI IAI.



____________________., 2005. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.1 No.1, Mei.



Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.