Praktikum Ke Sembilan Sosbis

PRAKTIKUM KE SEMBILAN SOSIOLOGI AGRIBISNIS Tema

:

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bacaan

:

KASUS SONY HARUS DIJADIKAN INTROSPEKSI Kelompok 4

Anggota : 1. Meti Wahyuti (J3J115054) 2. Tri Rachmania (J3J115108) 3. Novita Handayani (J3J115110) 4. Mutia Novri Dwi Dhea (J3J115146) 5. Septa Nainggolan (J3J215264) 6. Ghoza Yaafi Numaa (J3J215282) Pembimbing : Murdianto, Ir, MSi

PROGRAM KEAHLIAN MANAJEMEN AGRIBISNIS DIREKTORAT PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2016

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan baik, yang merupakan salah satu tugas Sosiologi Agribisnis. Dalam makalah ini berisikan tentang mata kuliah Sosiologi Agribisnis yang lebih di khususkan pada materi Hubungan Industrial. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Proses pembuatan karya ilmiah ini kami tidak hanya bertukar pikiran dari kelompok kami, tetapi kami juga mendapatkan sumber dari buku. Kami juga berterimakasih kepada Bapak Murdianto sebagai dosen Sosiologi Agribisnis kami. Semoga dengan makalah yang telah kami buat ini dapat menambah wawasan pembaca. Bogor, 16 Mei 2016

RINGKASAN “KASUS SONY HARUS JADI INTROSPEKSI” Kasus rencana hengkangnya produsen audio Sony keluar Indonesia dan akan memutuskan hubungan kerja (PHK) karyawan pabriknya jelas tak bisa dihadapi dengan soal

rapat atau pembentukan tim. Apalagi kalau ada badan yang terkait soal investasi langsung menyatakan tak bertanggung jawab. Seorang mantan Top Eksekutif Toyota Motor Corporation, yang pernah bertugas di Indonesia, Koji Hasegawa, menyatakan Indonesia selalu terlambat bertindak. “ Kalau sudah muncul masalah, baru ribut mencari kambing hitam”. Kasus Sony sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan pengamat Indonesia akan terjadi, karena Indonesia sudah dianggap tidak kondusif, khususnya sektor industri elektronik. Buruknya iklim investasi yang dirasakan investor Jepang, maupun asosiasi pengusaha Jepang kepada pejabat terkait di Indonesia. Namun tanggapan atas keluhan itu kerapkali tidak ditanggapi serius. Seringkali berbagai keluhan itu dianggap sebagai geretak yang tak dapat direalisasikan, karena buruh di Indonesia relatif murah. Kondisi buruk-pun kian belarut dirasakan oleh para investor sehingga putusan-pun diambil Sony menghentikan produksinya di Indonesia. Putusan itu berarti menghentikan 1.000 orang karyawan Sony atau 4.000 jiwa jika diasumsikan setiap buruh memilik tiga orang anggota keluarga. Penutupan itu-pun kini di blow-up besar-besaran sebagai berita utama di surat kabar di Jepang. Dampak yang ditimbulkan terhadap citra Indonesia semakin buruk dan jauh kebih buruk dari pada sebelum raksasa elektronik Jepang itu menyatakan keluar dari Indonesia. Hal itu jugaa diperketat dengan beberapa survei yang dilakukan JETRO, yang intinya mengeluh soal kepastian hukum dan maraknya aksi serikat pekerja yang melakukan unjuk rasa. Kurangnya tenaga kerja Indonesia yang berkualitas baik tentang perpajakan. Khususnya menyangkut otonomi daerah di Indonesia yang berbeda-beda perlakuannya. Menurut kalangan pengusaha Jepang keluhan itu tak hanya disampaikan melalui berbagai lembaga kajian ekonomi Jepang kepada pemerintah di Indonesia, akan tetapi juga langsung oleh mereka melalui Jakarta Jepang Club. Lebih gawat lagi, di tengah iklim investasi yang tidak kondusif, jumlah mereka yang korupsi semakin banyak, dan berbagai jenis pungutan yang tidak jelas semakin marak. Hal itu menyebabkan biaya produksi pengusaha semakin tinggi dan kegiatan operasional di Indonesia semakin tidak menguntungkan. Kini semua keburukan itu masih ditandai lagi dengan sika lepas tangan para pejabat teknis bidang investasi, yang menyatakan lembaganya tidak bertanggung jawab atas hengkangnya Sony. Hal itulah yang diselesaikan oleh pengusaha Jepang. Pasalnya sebuah badan promosi investasi tidak hanya sekedar bertugas seperti layaknya seorang pedagang jamu, yang berusaha menjual produksinya sebanyak mungkin tanpa mau bertanggung jawab atas resiko

yang bakal dihadapi para investor. Tanpa kejasama semua pihak tentu saja promosi produk dan jasa tersebut tidak akan berhasil. Seharusnya pola itulah menjadi acuan oleh para juru promosi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Buruknya pola pelayanan dan opengamatan bagi investor asing tak lain karena lemahnya kerjasama lintas sektoral. Pemda tidak peduli apakah kebijakan itu mencekik investor atau tidak. Semangat itulah yang membuat berbagai kebijakan di daerah berbedabeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, pajaknya beda, tarif pungutan restribusinya berbeda. Padahal Jepang terkenal sebagai negara yang berfikiran jangka panjang dan bukan model hit and run gaya barat. Selain itu Jepang juga terkenal dengan negara pelayanan. Produsen Jepang selalu melihat konsumen sebagai raja. Karena mencari uang di Jepang memang sangat sulit dan berat. Apabila hal itu dapat dibenahi, tidak mustahil investasi Jepang akan mengalir ke Indonesia. Jadi rasa manis mungkin mungkin berbeda-beda, tetapi dalam soal bisnis, rasa manis bentuk pelayanan itu sangan konkrit, yaitu mereka bisa menghasilkan keuntungan yang besar, layaknya seorang pengusaha dari negara manapun. Kini daya tarik itu yang disediakan oleh China untuk menarik investor asing masuk ke sana. Tidak perlu dicari kambing hitam yang salah. Terpenting bagi Indonesia adalah memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pengusaha Jepang yang telah ada di Indonesia, agar jangan kabur. Kepuasan mereka akan menjalar cepat ke pengusaha Jepang lainnya di Jepang. Ujung dari semua beban itu adalah kembali ke pundak buruh, yang kini menjadi pengangguran.

PERTANYAAN DAN JAWABAN 1. Uraikan dari fenomena bacaan bahwa perusahaan multinasional yang masuk ke

Indonesia

dengan

rangsangan

kebijakan

corporative

advantage

(keuntungan relatif) berupa upah buruh murah dan sebagainya adalah industri yang bersigat foot loose Jawab : Indonesia sudah dianggap tidak kondusif, khususnya sektor industri elektronik. raksasa teknologi jepang menganggap investasi di indonesia tidak pantas karena sumberdaya manusia nya sangat terbatas yang mampu menguasai teknologi tinggi.

Namun tanggapan atas keluhan itu tidak dianggap serius.Seringkali keluhan itu dianggap sebagai gertak yang tak akan direalisasikan,karena buruh di indonesia relatif murah. 2. Uraikan

pula indikasi-indikasi yang menunjukan

bahwa perusahaan

multinasional menuntut “kebebasan” dalam arti penghapusan sejumlah restriksi jika tetap ingin investor bertahan di Indonesia. Jawab : Para investor menuntut Agar keluhannya ditanggapi dengan serius .Hal ini diperkuat dengan beberapa survai yang dilakukan , baik itu hukum yang ditetapkan dan maraknya aksi Serikat Pekerja yang melakukan unjuk rasa, kurangnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang baik ,serta soal perpajakan. Para investor menginginkan pembenahan atas beberapa kekurangan di indonesia tersebut. Agar Para investor betah di Indonesia. 3. Dalam kerangka otonomi daerah, apa hambatan yang seharusnya dihapuskan jika daerah akan memproleh keuntungan jangka panjang dari investasi. Jawab : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Faktor

yang

dapat

mempengaruhi

investasi

yang

dijadikan

bahan

pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Hambatan yang harus di hapuskan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang Yaitu dengan menuntaskan masalah korupsi dan membenahi tiadanya pungutan liar yang berdampak buruk pada biaya produksi . 4. Birokrat-birokrat BKPM nampaknya hanya berfikir jangka pendek dan masih memendam persoalan laten korupsi dan inefisiensi birokrasi, sehingga terdapat

sindiran bahwa “orang Indonesia pandai berdiskusi, rapat, dll...” tetapi tidak memecahkan inti permasalahan yang dihadapi. Jelaskan! Jawab : penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap /gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal yang biasa. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis, meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat. banyak orang Indonesia yang ketika timbul masalah Tidak segera cepat di atasi dan tidak dianggap serius.

KESIMPULAN Dengan cara meningkat kan kualitas kerja orang indonesia dan membenahi kekurangan di indonesia (sumber daya manusia ) maka para investor akan betah di indonesia . Secara umum tujuan orang atau organisasi melakukan investasi adalah sebagai berikut; 1.

Memperoleh pengasilan atau return di masa yang akan datang baik

dari sector riil maupun sector financial. Untuk jangka pendek biasanya didapat ari sector financial, Sedangkan untuk jangka panjang dari sector riil 2.

Mengurangi atau menekan inflasi. Selain untuk memperoleh

penghasilan, kegiatan investasi ini dapat menekan inflasi, karena dengan adanya kegiatan investasi uang yang beredar akan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif sehingga menekan kegiatan konsumtif. 3.

Melindungi nilai terhadap kekayaan, sebab kekayaan yang tidak

diproduktifkan suatu saat akan berkurang nilainya meski tidak digunakan. 4.

Mendorong adanya penghematan pajak. Ini karena pajak

pertanmbahan nilai yang bisa kita bayar jika mengkonsumsi sesuatu akan berkurang. Tentu ini akan membuat kita hemat membayar pajak.