Surabaya, Januari 2015

NASKAH KARYA PERORANGAN (NKP) OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN OLEH SAT RESKRIM POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF

INDRA TRINUGRAHA HERLAMBANG IPTU NRP 89100607 SURABAYA,

JANUARI 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan dapat terwujud dengan adanya peran serta dari unsur pemerintahan (eksekutif), legislatif, dan yudikatif serta elemen masyarakat lainnya. Suatu negara yang ingin menjadi maju dan modern harus memiliki kehidupan masyarakat yang tertib. Kehidupan yang tertib ini merupakan cerminan dari terselenggaranya keadilan melalui penegakan hukum. Sebagai alat negara, Polri memiliki tanggung jawab sebagai pengawal dan penegak hukum. Peran dan fungsi Polri sebagai aparatur negara yaitu memberikan pelayanan keamanan dengan tujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga masyarakat dapat melakukan produktivitasnya dengan aman, dimana menjadi hak bagi seluruh warga negara. Dapat dikatakan juga prinsip yang hakiki dari peran dan fungsi Polri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyadari bahwa sumber daya manusia (masyarakat) adalah sebagai asset utama bangsa.1 Tugas Kepolisian di seluruh dunia secara umum merupakan upaya yang berhubungan dengan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di bidang hukum dan ketertiban, begitu pula di Indonesia. Tugas Pokok Polri menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan amanat dari Undang-undang tersebut tidak bisa dengan setengah hati tetapi harus

1

(Chryshnanda, 2008). 2

dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Namun situasi yang kondusif tidak dapat hanya diciptakan secara satu arah, yaitu hanya oleh pelaksanaan tugas-tugas Polri saja, tetapi juga dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Kerja sama tersebut tidak dapat tercipta tanpa adanya kepercayaan masyarakat kepada Polri. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tersebut, Polri harus mampu membuktikan bahwa sebagai aparatur negara, Polri mampu melaksanakan tugas pokoknya seperti yang diamanatkan undang-undang. Karena terlaksananya tugas pokok Polri ini menjadi salah satu jaminan masyarakat dapat hidup dalam situasi yang aman, nyaman, dan kondusif. Salah satu hal yang mengganggu situasi ideal ini adalah kejahatan, dan kejahatan jalanan adalah tipe kejahatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kejahatan jalanan (street crime) merupakan jenis kejahatan conventional yang belakangan ini jenis kejahatan ini sudah sangat berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga hampir di semua kota di Indonesia kejahatan jalanan sudah sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan jalanan ini hadir di tengah-tengah masyarakat yang setiap saat dan kapan saja dapat terjadi sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Implementasi mewujudkan rasa aman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan mewajibkan Polri selaku aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat untuk melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan dilandasi profesionalisme menuju Polri yang mandiri dan dipercaya masyarakat harus mengambil langkah-langkah strategik guna menanggulangi kejahatan jalanan. Walaupun pemberantasan kejahatan jalanan ini sudah masuk dalam sepuluh program prioritas Polri, namun kejahatan jalanan ini masih tetap ada. Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang merupakan pengemban fungsi represif terhadap tindak pidana yang salah satunya adalah kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak sudah mengambil langkah-langkah dalam menjawab persoalan ini. Berdasarkan data dari Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak terkait dengan pengungkapan kasus khususnya menyangkut kejahatan jalanan (pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan 3

pencurian biasa lainnya) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dapat dilihat pada table sebagai berikut : Tabel 1 Rekapitulasi Kriminalitas Kejahatan Jalanan pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak 2013 – 2014 2013 NO

JENIS KASUS

2014

LAP

SELESAI

LAP

SELESAI

1

Curas

16

10

19

5

2

Curat

31

46

38

16

3

Curanmor

110

31

100

28

4

Curi Biasa

24

14

23

15

JUMLAH KASUS 181 101 180 Sumber : Urmin Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak

64

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pengungkapan terhadap kejahatan jalanan tidak pernah mencapai 60%, bahkan pada tahun 2014 tidak mencapai 50% atau setengah dari kejadian kejahatan jalanan tersebut. Hal ini harus mendapat perhatian serius khususnya oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku pengemban fungsi represif terhadap tindak pidana sehingga masyarakat

dapat

tetap

memiliki

kepercayaan

terhadap

Polri.

Untuk

meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat terkait banyaknya kejahatan jalanan yang terjadi dan belum mampu terungkap, maka perlu adanya optimalisasi Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak terkait dengan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan dengan tujuan dapat memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dari keresahan terhadap kejahatan jalanan tersebut. Hal ini sejalan dengan strategi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman yang disampaikan pada saat pidato pertama di Mabes Polri pada bulan Oktober 2013 yang salah satu isinya terkait dengan pemberantasan kejahatan jalanan dan premanisme untuk mencapai kepercayaan masyarakat2.

2. 2

Permasalahan

www.jurnalsrigunting.com, disadur pada 21 Januari 2015

4

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan naskah ini adalah “Bagaimana optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam rangka terwujudnya kamibmas yang kondusif ?” 3.

Persoalan Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan di atas, maka pokok-pokok persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : a.

Bagaimana sumber daya manusia anggota Polri yang terlibat dalam Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak ?

b.

Bagaimana dukungan anggaran terkait Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak ?

c.

Bagaimana dukungan sarana-prasarana terkait Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak ?

d.

Bagaimana metode yang digunakan pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak ?

4.

Ruang Lingkup Dalam penulisan ini untuk memudahkan melakukan pembahasan maka penulis membatasi pembahasan pada optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan dalam hal ini adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencabulan.

5.

Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti pendaftaran PTIK TA. 2015 sesuai STR Kapolda Jatim Nomor : ST/ 80/ I /2015 tanggal 15 Januari 2015, serta memberikan gambaran tentang optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif. 5

b. Tujuan Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak berkaitan dengan optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif. 6.

Metode Pendekatan a. Metode Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada atau sedang terjadi di lapangan dan bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada.3 b. Pendekatan Pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan manajemen sumber daya organisasi dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis selama bertugas di Kepolisian serta fakta empirik yang terjadi dilapangan.

7.

Sistematika Penulisan NKP ini terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Merupakan

bab

yang

berisi

latar

belakang,

permasalahan dan persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode pendekatan, sistematika serta pengertian-pengertian. BAB II 3

: LANDASAN TEORI

Mardalis.1995.Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara

6

Bab ini mengurai tentang landasan teori atau konsep yang digunakan, adalah : (1) Teori Manajemen dari George R. Terry; (2) Teori Manajemen Strategi; (3) Teori Penegakan Hukum; dan (4) Analisa SWOT. BAB III

: KONDISI SAAT INI Bab ini akan menguraikan kondisi kegiatan Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak  saat ini, yang meliputi: sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana, serta metode penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan yang digunakan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

BAB IV

: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

 Penegakan

Hukum

terhadap

kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat ini. BAB V

: KONDISI YANG DIHARAPKAN Bab ini akan membahas mengenai kondisi Penegakan Hukum terhadap kejahatan jalanan yang ideal terkait dengan kondisi sumber daya dan tata kelola dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

BAB VI

: OPTIMALISASI Bab ini merupakan isi dari optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang kondusif.

BAB VII

: PENUTUP 7

Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan rekomendasi. 8.

Pengertian-Pengertian a.

Optimalisasi Optimalisasi adalah suatu proses yang merubah strategi dan kebijakan menjadi aksi melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur yang ada4. Sedangkan dalam penulisan ini, yang dimaksud optimalisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat melalui media sosial pada sentra pelayanan pengaduan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Kejahatan Jalanan Dalam dunia kriminal, dikenal istilah White Collar Crimes (Kejahatan ”kerah putih”) dan Street Crimes (Kejahatan jalanan). Kejahatan kerah putih berbenturan dengan kejahatan jalanan. Contoh dari jenis kejahatan kerah putih, antara lain korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, penipuan, dll. Jika kejahatan kerah putih dilakukan oleh para profesional di bidangnya dan ”terhormat”, maka kejahatan jalanan banyak dilakukan oleh pelaku yang berstatus sosial rendah. Hal ini berarti, para pelakunya kebanyakan berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, dan pekerja rendah atau pengangguran. Selain itu, korban kejahatan kerah putih biasanya tidak tampak dan dampak yang ditimbulkannya membutuhkan waktu lama. Hal ini berbeda dengan kejahatan jalanan di mana korbannya bersifat individu atau kelompok, dan korban kejahatannya jelas dan langsung terasa dampak kerugiannya, karena kebanyakan jenis kejahatan ini menggunakan kekerasan fisik untuk melukai korbannya. Hal inilah yang menjadikan kejahatan

jalanan

menjadi

jenis

kejahatan

yang

meresahkan

dan

menimbulkan reaksi sosial yang keras dari masyarakat. Kejahatan jalanan awalnya istilah yang dipakai untuk menjelaskan kejahatan kekerasan di area publik. Dalam perkembangannya, sekarang 4

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. 2003. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

8

berbagai kejahatan ”gaya lama” yang terjadi secara umum sering disebut sebagai kejahatan jalanan, seperti pencurian, penjambretan, prostitusi, dan transaksi narkoba. Banyak yang beranggapan bahwa kejahatan jalanan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan kejahatan kerah putih, namun sebenarnya bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan, korban dari kejahatan kerah putih lebih banyak dan kerugian material yang diakibatkan juga lebih besar, meski tidak terdeteksi karena korban dari jenis kejahatan ini tidak merasakan dampaknya secara langsung. . c.

Kepercayaan Masyarakat Kepercayaan masyarakat adalah sebuah situasi dan kondisi dimana masyarakat percaya terhadap segala kebijakan, tindakan, perbuatan dan kinerja organisasi Polri dalam melaksanakan tugas pokok Polri baik dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Masyarakat yakin bahwa segala yang diperbuat oleh Polri pasti akan bersifat positif sehingga masyarakat tidak ragu, tidak bimbang, dan tidak khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Polri di tengah masyarakat5.

d. Kamtibmas Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat6.

5 6

www.wikipedia.co.id, disadur pada tanggal 25 Pebruari 2014 www.jurnalsrigunting.com, disadur pada 25 Pebruari 2014

9

BAB II LANDASAN TEORI Teori merupakan seperangkat konsep-konsep, definisi dan preposisi yang menyajikan gejala secara sistematis, merinci hubungan antara variabel-variabel, dengan tujuan meramalkan dan menerangkan gejala-gejala yang ada tersebut. Oleh sebab itu, maka untuk memudahkan pemahaman secara mendalam tentang sebuah hasil penelitian dibutuhkan adanya teori-teori yang dapat menjelaskan gejala dan fakta yang ada. Dalam Naskah Karya Perorangan ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai berikut : 1.

Teori Manajemen dari George R. Terry Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principles of Management7 yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry: a. Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan

berarti

mempersiapkan

segala

kebutuhan,

memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan; b. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan; c. Penggerakan (actuating) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan; 7

George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, 2006, Bandung, Bumi Aksara.

10

d. Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

2.

Teori Manajemen Strategi Manajemen strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai8. Sedangkan Quinn mengartikan Manajemen strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh9. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Dari kedua pendapat diatas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memilki keunggulan kompetitif.

3.

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif

8 9

Stephanie K. Marrus, Building the Strategic Plan, 2002:31 www.eprints.uny.ac.id, disadur pada tanggal 25 Pebruari 2014

11

yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Penegakan hukum  (law enforcement), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam difinisi.  Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses  penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum  (law enforcement) menghendaki empat syarat, yaitu : a.

Adanya aturan

b.

Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu

c.

Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu

d.

Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : a.

Peraturan sendiri 12

b.

Warga negara sebagai sasaran pengaturan

c.

Aktivitas birokrasi pelaksana

d.

Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: a.

Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

b.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. a.

Undang-undang Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979). Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979): 13

1)

Undang-undang tidak berlaku surut.

2)

Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,

3)

Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

4)

Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

5)

Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undangundang yang berlaku terdahulu.

6)

Undang-undang tidak dapat diganggu guat.

7)

Undang-undang

merupakan

suatu

sarana

untuk

mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). b.

Penegak Hukum Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah : 1)

Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

2)

Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

3)

Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.

4)

Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.

5)

Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut: 1)

Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. 14

2)

Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.

3)

Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.

4)

Senantiasa mempunyai informasi yg selengkap mungkin mengenai pendiriannya.

5)

Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

6)

Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.

7)

Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

8)

Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan & teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

9)

Menyadari & menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.

10)

Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.

c.

Faktor Sarana atau Fasilitas Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d.

Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

15

e.

Faktor Kebudayaan Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono soekantu): 1)

Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

2)

Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

3)

Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 4.

Konsep Analisa SWOT Analisa SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman

dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. a.

Strength; faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara buyer dengan supplier;

b.

Weakness; faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran dan citra perusahaan;

c.

Opportunity; faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi dan perkembangan hubungan supplier dan buyer;

d.

Threat; faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya 16

bargaining power daripada supplier dan buyer utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru10. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor  secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman11. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu teknik yang digunakan dalam menentukan strategi adalah menggunakan teknik matrik TOSW/SWOT, yaitu matrik yang menginteraksikan faktor strategis internal dan eksternal. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki. Hasil dari interaksi faktor strategis internal dengan eksternal menghasilkan alternatif-alternatif strategi. Skema matrik TOSW/SWOT dapat dilihat gambar sebagai berikut : Tabel 2 TABEL MATRIK TOSW/SWOT STRENGTH (S)

WEAKNESSES (W)

(Tentukan faktor

(Tentukan faktor kelemahan

kekuatan internal)

internal)

Strategi SO

Strategi WO

OPPORTUNITIES (O)

Daftar kekuatan

Daftar untuk memperkecil

(Tentukan faktor peluang

untuk meraih

kelemahan dengan

eksternal)

keuntungan dari

memanfaatkan keuntungan dari

peluang yang ada

peluang yang ada

Strategi ST

Strategi WT

Daftar kekuatan

Daftar untuk memperkecil

untuk menghindari

kelemahan dan menghindari

ancaman

ancaman

EFI EFE

THREATS (T) (Tentukan faktor ancaman eksternal)

10

Bambang Haffianto, FE UI, 2009. Freddy Rangkuti, Analisa SWOT, 2008

11

17

BAB III KONDISI SAAT INI Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah kesatuan wilayah di dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Terletak di kota Surabaya bagian utara, wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak memiliki intensitas tingkat kriminalitas yang tinggi. Selain melingkupi 5 kecamatan, juga melingkupi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang merupakan Pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur, dimana aliran barang dan komoditas sangat deras mengalir di wilayah ini. Dengan kondisi tersebut, tingkat kehidupan masyarakatnya sangat beragam, dari mulai masyarakat dengan kelas ekonomi tinggi sampai tingkat ekonomi rendah. Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak terdiri dari 4 (empat) unit yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Adapun Struktur organisasi Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak sesuai Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek adalah sebagai berikut : Gambar 1 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak 18

KASAT RESKRIM

KAUR MINTU

KANIT PIDUM

KAUR BINOPS

KANIT TIPIDTER

KAUR IDENTIFIKASI

KANIT TIPIDKOR

KANIT PPA

Sumber : Lampiran Perkap KASUBNIT 1 RESMOB a.

KASUBNIT 2 RESMOB 1.

KASUBNIT 3 RESMOB

No. 23 Tahun 2010 Sumber Daya Manusia

Kuantitas Jumlah anggota Sat Reskrim Polres Pelabuahan tanjung Perak harus sesuai dengan rasio ideal, ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas yang dalam hal ini adalah tugas-tugas represif atau penegakan hukum bisa maksimal sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat. Adapun jumlah personel Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3 Data Personel Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tahun 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SATKER Kasat Reskrim Kaurbinopsnal Kaurmintu Bamin Banum Kurident Baurident Kanit Idik Banit JUMLAH

DSPP

RIIL

1 1 1 4 2 1 8 4 40 62

1 1 1 2 2 1 4 31 43

Sumber : Urmin Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak

19

KET

-2 -8 -9 -19

Berdasarkan tabel di atas, personel Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak berjumlah 43 personel. Namun khusus Banit yang menjadi ujung tombak operasional hanya terdiri dari 31 (tiga puluh satu) personel yang terbagi dalam 4 (empat) unit. Secara kuantitas, jumlah tersebut masih kurang memadai untuk menjalankan fungsi penegakan hukum dengan tingkat intensitas kejahatan jalanan yang sangat tinggi. b. Kualitas Belum optimalnya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak disebabkan oleh kompetensi anggota yang masih di bawah standar serta pemahaman anggota terhadap fungsi dan tugas pokok penegakan hukum. Adapun rincian kompetensi anggota berdasarkan latar belakang pendidikannya, baik umum maupun khususnya sebagai berikut : Tabel 4 Data Latar Belakang Pendidikan Umum/Kejuruan Personel Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tahun 2014 Jenis

Umum

Pelatihan

Kejuruan

Pendidika n

SMA

S1

S2

Dasar

Jumlah

14

29

-

6

BangSpes

Sat

Reserse Nihil

3

32

24

Sumber : Urmin Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa : 1)

Dari 43 anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang memiliki latar belakang pendidikan dasar S1 berjumlah 29 orang, dang SMA 14 orang.

2)

Dari 43 anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang sudah mengikuti kejuruan pendidikan dasar reserse hanya 6 orang, dan yang sudah mengikuti kejuruan pendidikan pengembangan spesialis reserse hanya 3 orang.

20

3)

Dari 43 anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang pernah mengikuti pelatihan reserse hanya 24 orang. Selain hal tersebut diatas kekurangan-kekurangan lain yang dapat

terlihat adalah : 1)

Kemampuan atau kompetensi anggota tentang penegakan hukum dan penyidikan belum memenuhi standar seperti pendidikan kejuruan atau keterampilan tidak sesuai dengan bidang yang dikerjakannya.

2)

Kurangnya pengawasan melekat kepada anggota di lapanan dan anggota penyidik untuk setiap detail pemberkasannya.

2.

Dukungan Anggaran Dukungan anggaran memegang peranan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan suatu organisasi, termasuk kegiatan dalam penegakan hukum oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Saat ini, dukungan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum seimbang dengan total jumlah kejadian terhitung Laporan Polisi yang masuk. Jumlah DIPA Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak sesuai RKT tahun 2014 hanya tersedia untuk 29 kasus yang dibagi sebagai berikut : a.

Kasus Sulit : 4 kasus x Rp. 14.925.000,-

b.

Kasus Sedang : 12 kasus x Rp. 9.300.000,-

c.

Kasus Ringan : 13 kasus x Rp. 4.740.000,-

Padahal total kasus kejahatan jalanan saja yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 180 kasus, yang terdiri dari 57 asus berat, 100 kasus sedang, dan 23 kasus ringan. Terlihat bahwa anggaran yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah kejadian yang terjadi. 3.

Dukungan Sarana dan Prasarana Saat ini kondisi sarana-prasarana yang dimiliki sentra Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih jauh dari ideal dan belum mampu menunjang seluruh kegiatannya, sehingga penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan hukum saat ini tidak optimal.

21

Adapun kondisi sarana-prasarana Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah sebagai berikut : a.

Belum adanya ruang khusus interogasi tersangka yang harusnya merupakan ruang tertutup, namun masih tergabung dalam ruang penyidikan Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, bahkan interogasi terkadang di lakukan di luar kantor, sehingga kurang leluasa dan kurang maksimal;

b.

Alat komunikasi HT masih terbatas, sehingga anggota tidak dapat cepat mengetahui segala kejadian yang diberitakan melalui HT oleh piket SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polres, menyebabkan kurang maksimalnya kecepatan anggota Resmob dalam merespon kejadian;

c.

Perangkat komputer yang digunakkan oleh penyidik adalah laptop milik pribadi, belum disediakan oleh dinas;

d.

Belum adanya database sidik jari atau foto wajah, sehingga masih sulitnya mengidentifikasi calon tersangka walau sudah diketahui wajahnya atau sudah didapatkan sidik jarinya;

e.

Belum adanya kendaraan dinas yang dapat digunakan untuk kegiatan penyelidikan maupun penyidikan, sehingga anggota masih menggunakan kendaraan pribadinya..

4.

Metode yang Digunakan Metode yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan jalanan dilakukan dengan cara sebagai berikut : a.

Sistem penyelidikan kebanyakan masih menggunakan cara-cara manual, belum benar-benar dapat menerapkan sinergi antara teknik manual dengan teknologi yang sudah ada, seperti IT;

b.

Belum ada transfer data Laporan Polisi kepada anggota Resmob di lapangan sehingga anggota Resmob belum memiliki bank data terkait misalnya jenis, warna, dan nomor polisi dari kendaraan bermotor yang hilang;

c.

Masih sedikitnya jaringan kelompok pelaku kejahatan jalanan yang dikuasai oleh anggota Resmob di lapangan;

22

d.

Proses penyidikan terhadap kejahatan jalanan yang belum masuk kategori cepat, masih membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan jalanan;

e.

Kesinambungan pengiriman SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) belum baik, penyidik masih cenderung berhenti mengirimkan SP2HP jika kasus tersebut bertemu jalan buntu.

23

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama dan mau mengikuti peraturan yang ada. Stephen. P. Robbin mendefinisikan organisasi sebagai suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif berkesinambungan untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan12. Dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi Penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, penulis menggunakan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threath) guna mengetahui faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung ataupun menghambat sehingga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memperbaiki kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi. 1.

Faktor Internal a. Kekuatan (Strength) Adanya 12 program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman yang disampaikan pada saat pidato pertama di Mabes Polri pada bulan Oktober 2013 yang salah satu isinya meningkatkan pengungkapan kasuskasus

menonjol

yang

meresahkan

masyarakat,

meliputi

kejahatan

konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan  dengan kekerasan), kejahatan lintas negara / transnational crime (cyber crime, narkoba, human trafficking, arm smuggling, terorisme),  kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (konflik sosial, demo anarkhis);

12

Stephen P Robbin, Better Understanding of The Self and Others in Organizational Context.

24

1)

Kekuatan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebagian besar memiliki kemampuan berbasis kompetensi yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan.

2)

Sudah baiknya Urmin Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam melakukan pengajuan pencairan dana DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan termasuk dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan.

3)

Anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak memiliki dedikasi yang tinggi dan mampu memanfaatkan segala sarana prasarana yang tersedia bahkan menggunakan sarana dan prasarana milik pribadi untuk mendukung kinerja penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum.

4)

Selalu diadakannya gelar perkara atas kasus yang ditangani Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang diikuti oleh seluruh anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang dapat menjadi

tempat

berbagi

pengalaman

untuk

meningkatkan

pengetahuan seluruh anggota dan dapat diterapkan cara-cara baru dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. b. Kelemahan (Weakness) 1)

Kurangnya personil Polri sebagai anggota Resmob yang bertugas langsung di lapangan, dari total 43 personil, hanya 10 personil yang benar-benar efektif sebagai angora operasional di lapangan;

2)

Masih belum seimbangnya dukungan anggaran dengan intensitas jumlah kejadian terkait kejahatan jalanan yang terjadi;

3)

Dengan masih ada anggota yang menggunakan sarana dan prasarana pribadinya, tidak dapat dipastikan sarana prasarana tersebut bisa secara terus enerus digunakan, ketika sangat dibutuhkan dan tidak ada sarana maupun prasarana yang dapat digunakan maka akan terjadi kesulitan;

4)

Belum luasnya akses dan jaringan dalam rangka pemutakhiran metode penyelidikan dan penyidikan pada Sat Reskrim Polres 25

Pelabuhan Tanjung Perak sehingga terkadang masih mengalami kendala dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. 2.

Faktor Eksternal a. Peluang (Opportunity) 1)

Banyaknya anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang memiliki dedikasi yang tinggi yang siap mendukung dan menambah kekuatan Sat Reskrim untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan;

2)

Transparansi dan cepatnya sistem penganggaran yang dapat membantu Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam menutupi

kebutuhannya

guna

mendukung

pelaksanaan

tugas

penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum. 3)

Banyaknya sarana prasarana dinas satuan lain di Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sewaktu waktu dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan bila diperlukan.

4)

Banyaknya pelatihan-pelatihan atau pendidikan kejuruan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat diikuti untuk meningkatkan kemampuan anggota.

b. Ancaman (Threath) 1)

Ada beberapa anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak berumur lebih dari 50 tahun yang secara efektif dapat dikatakan sudah memasuki usia tidak produktif.

2)

Masih belum disiplinnya anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam hal melengkapi kelengkapan administrasi untuk keperluan

penyerapan

anggaran

atau

DIPA

sehingga

dapat

menyebabkan lambatnya atau tidak maskimalnya penyerapan dan pencairan anggaran. 3)

Masih kurangnya kesadaran anggota dalam merawat dan memelihara sarana dan prasarana dinas yang sudah ada, sehingga dapat

26

menyebabkan cepat rusaknya peralatan ataupun ruang penyidikan yang sudah disediakan oleh dinas. 4)

Masih adanya anggota yang kurang kemauan dalam mempelajar teknik dan taktik penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemutakhiran metode penegakan hukum.

BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN

27

Dalam rangka optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan adanya kondisi yang mendukung baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana maupun metode yang digunakan sebagaimana diuraikan di bawah ini : 1.

Sumber Daya Manusia Untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, sumber daya (resource) yang memegang peranan penting adalah sumber daya manusia yang memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Sondang. P. Siagian yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya (resource) yang paling strategis namun tidak mengabaikan resources yang lain serta faktor manusia merupakan unsur terpenting dalam kehidupan suatu organisasi. a.

Kuantitas Setiap organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya tersebut merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan dan tindakan yang meliputi sumber daya alam, sumber daya financial, dan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam menjalankan organisasi, begitu juga dalam pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk optimalnya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak seharusnya jumlah personil dialokasikan jumlah personil sesuai DSPP yang telah ditentukan sebagaimana sesuai dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek. Sesuai dengan teori manajeman strategi menurut Marrus, maka untuk optimalnya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak diperlukan adanya rencana mengintegrasikan

tujuan-tujuan 28

utama,

kebijakan-kebijakan

dan

rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang dapat dilakukan dengan cara yang komprehensif melalui pengalokasian sumber daya manusia yang mengawaki kesatuan tersebut.

b.

Kualitas Keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengawakinya sehingga diharapkan personel Polri yang bertugas pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak harus memiliki kompetensi yang memadai baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku sebagai berikut : 1)

Seorang supervisor diharapkan memiliki keahlian sebagai middle manager dalam mengawasi operasional penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap kasus terkait kejahatan jalanan;

2)

Setiap penyidik mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, teliti dan mampu melengkapi setiap administarasi penyidikan yang diperlukan, dan dapat melaksanakan segala tindakan penyidikan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku;

3)

Setiap penyidik memahami teknis dan taktik penyelidikan dan penyidikan, mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada, dan mamiliki pengetahuan memadai terhadap setiap persoalan dan kasus yang sedang dihadapi.

2.

Dukungan Anggaran Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang optimal maka diperlukan dukungan anggaran yang berorientasi kepada anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran yang berbasis kinerja merupakan metode yang

dilaksanakan dimana penggunaan dana disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan, program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan

29

oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan13. Dalam upaya terwujudnya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang optimal, maka perlu dilakukan perencanaan (planning) untuk menyusun rencana anggaran (Ren Gar) Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Tahun 2015 dengan memperhatikan kebutuhan operasional dari Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan pertimbangan dari jumlah kejadian yang terjadi pada tahun sebelumnya tsehingga diharapkan untuk tahun berikutnya dapat berjalan dengan maksimal. 3.

Dukungan Sarana dan Prasarana Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam melaksanakan tugasnya yaitu penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan jalanan memerlukan dukungan sarana-prasarana yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal. Dukungan sarana–prasarana tersebut sangat penting. Oleh karena itu, diharapkan dukungan sarana-prasarana penunjang Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dapat dilengkapi secara memadai yang dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut : a.

Tersedianya buku-buku yang diperlukan sebagai referensi serta pedoman dalam melaksanakan tugas/tindakan penyelidikan dan penyidikan, antara lain : 1)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

2)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3)

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4)

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

b.

Tersedianya sarana-prasarana yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, yakni:

13

www.bpkp.go.id/unit/skad/abkrevisi.pdf

30

1)

Ada ruang penyidikan yang memadai dilengkapi dengan seluruh ATK yang dibutuhkan oleh anggota penyidik;

2)

Ada ruang penyelidikan/introgasi khusus yang sesuai dengan kriteria, tertutup dan dilengkapi dengan alat-alat yang dibutuhkan seperti perekam suara dan kamera perekam;

3)

Tersedianya alat komuikasi berupa HT minimal untuk setiap Unit Sidik dan Subnit Resmob;

4)

Tersedianya komputer yang dapat digunakan oleh anggota penyidik untuk melakukan pemriksaan ataupun untuk membuat seluruh administrasi penyidikan yang dibutuhkan;

5)

Trsedianya kompuer khusus yang dapat digunakan sebagai database untuk seluruh tindak pidana berkaitan kejahatan jalanan, beserta data foto-foto para tersangka ataupun para calon tersangka yang dicurigai, dilengkapi dengan database sidik jarinya;

6)

Tersedianya kendaraan dinas yang dapat digunakkan oleh anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk operasional kegiatan penyelidikan dan penydikan kejahatan jalanan.

4.

Metode Proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada dasarnya harus sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana diatur juga dalam KUHAP dan Perkap no. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Untuk tercapainya optimalisasi

penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang tujuannya sejalan dengan kebijakan strategis Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang salah satunya adalah meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara (transnational crime), kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, maka perlu dilakukan terobosan terkait proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 31

Dalam penguatan proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien sebagai berikut : a.

Pemutakhiran sistem penyelidikan yang mensinergikan antara teknik manual dengan penerapan teknologi IT;

b.

Dibuatkannya prosedur transfer data dan informasi maupun Laporan Polisi yang masuk ataupun yang masih menunggak sebagai tambahan informasi bagi anggota Resmob di lapangan;

c.

Memberikan informasi dan membuka wawasan serta pengetahuan juga relasi anggota Resmob di lapangan untuk memperkuat jaringan kelompok-kelompok pelaku kejahatan jalanan ataupun informan;

d.

Menerapkan proses penyidikan yang cepat dan tepat terhadap kasuskasus kejahatan jalanan dan penyidik memiliki target waktu yang harus dicapai;

e.

Adanya kesinambungan pengiriman SP2HP untuk semua Tindak Pidana yang sedang dalam proses penyidikan sebagai bentuk pekayanan prima untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sesuai dengan Teori Manajemen dari George. R. Terry, optimalisasi

Penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dapat terwujud dengan melakukan langkah-langkah manajerial seperti uraian di bawah ini: a.

Planning, dapat dilakukan dengan cara membuat rencana kegiatan harian, mingguan maupun bulanan terkait dengan penaganan perkara khususnya kejahatan jalanan;

b.

Organizing, dapat dilakukan oleh para Kanit untuk melakukan pembagian tugas antara tugas penyelidikan dan tugas penyidikan;

c.

Actuating, dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak sesuai dengan job description masingmasing serta mengacu pada rencana kegiatan (Rengiat);

d.

Controlling, dapat dilakukan oleh supervisor dalam hal ini Kasat Reskrim dan dibantu oleh Kaurbinops Sat Reskrim Polres Tanjung Perak. 32

BAB VI OPTIMALISASI Optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah manajemen strategik dengan membuat perencanaan yang meliputi: visi dan misi, tujuan, kebijakan, strategi dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan. Langkah-langkah manajemen strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Visi dan Misi a.

Visi Terwujudnya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang optimal guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif.

b.

Misi 1)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna meningkatkan kepercayaan masyarakat;

2)

Meningkatkan dukungan anggaran dan sarana-prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum;

33

3)

Memutakhirkan metode yang digunakan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan.

2.

Tujuan a.

Tercapainya sumber daya manusia yang memadai pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya, sehingga diperoleh hasil yang optimal;

b.

Tercukupinya dukungan anggaran sesuai kebutuhan ideal serta terpenuhinya kebutuhan sarana-prasarana yang menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

c.

Terwujudnya metode penyelidikan dan penyidikan yang mutakhir dengan mengintegrasika teknik dan taktik penyelidikan manual di lapangan dengan penerapan teknologi informasi;

d.

Meningkatnya hasil pengungkapan dan penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

3.

Sasaran a.

Sumber daya manusia pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dapat terpenuhi secara kuantitas dan kualitas;

b.

Revisi anggaran yang seimbang dengan intensitas kejadian tindak pidana dapat terpenuhi dalam rangka mendukung efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas;

c.

sarana-prasarana dapat terpenuhi secara memadai guna mendukung optimalnya

proses

penyelidikan

dan

penyidikan

dalam

rangka

penegakan hukum; d.

Metode penyelidikan dan penyidikan yang mutakhir dapat diterapkan dengan baik untuk meningkatkan total crime clearence oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

4.

Kebijakan

34

a.

Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan professional dalam mengawaki Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

b.

Melakukan revisi pada RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran – Kementerian/ Lembaga) yang diseimbangkan dengan jumlah kejadian yang terjadi berdasar angka crime total tahun sebelumnya;

c.

Menyiapkan sarana-prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mendukung optimalnya penegakan hukum oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

d.

Memberikan pelatihan-pelatihan atau coaching clinic kepada anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk pemutakhiran metode penyelidikan dan penyidikan;

e.

Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan.

5.

Strategi Untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak diperlukan strategi untuk mencapainya.

Dalam

menggambarkan

strategi

yang dilakukan,

penulis

menggunakan matrik SWOT yang menggambarkan empat sel kemungkinan formulasi strategis yang dapat dilaksanakan, dimana setiap sel mendeskripsikan indikator-indikator yang menjadi kunci faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap upaya-upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

35

Tabel 4 Matrik Analisa SWOT KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

1. Kekuatan anggota Sat Reskrim Res Pel Tg Perak sebagian besar berbasis kompetensi baik yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum; 2. Sudah baiknya Urmin Sat Reskrim Res Pel Tg Perak dalam pengajuan pencairan dana DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum; 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana pribadi dalam pelaksanaan tugas oleh anggota; 4. Selalu diadakannya gelar perkara atas kasus yang ditangani Sat Reskrim Res Pel Tg Perak yang diikuti oleh seluruh anggota yang dapat menjadi tempat untuk meningkatkan pengetahuan seluruh anggota dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; Strategi SO 1. anggota Sat Reskrim dengan anggota satuan lain untuk mmenuhi kebutuhan skala besar anggota; 2. pelaksanaan pengajuan DIPA anggaran; 3. prasarana yang dibutuhkan dengan meminjam sarana dan prasarana satuan lain dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum;

1. Kurangnya anggota Resmob yang bertugas langsung di lapangan,; 2. Belum seimbangnya dukungan anggaran dengan intensitas jumlah kejadian terkait kejahatan jalanan; 3. Tidak dapat dipastikan sarana prasarana pribadi anggota bisa secara terus menerus digunakan; 4. Belum luasnya akses dan jaringan dalam rangka pemutakhiran metode penyelidikan dan penyidikan pada Sat Reskrim Res Pel Tg Perak sehingga terkadang masih mengalami kendala dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

INTERNAL EKSTERNAL PELUANG (O) 1. Anggota Res Pel Tg Perak memiliki dedikasi tinggi siap mendukung dan menambah kekuatan Sat Reskrim untuk melaksanakan tugas penegakan hukum; 2. Transparansi dan cepatnya sistem penganggaran yang dapat bantu Sat Reskrim Res Pel Tg Perak dalam mendukung tugas penegakan hukum; 3. Banyak sarana prasarana dinas satuan lain di Res Pel Tg Perak yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas; 4. Banyak pelatihan atau pendidikan kejuruan di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat diikuti untuk meningkatkan kemampuan anggota; ANCAMAN (T) 1. Beberapa anggota Sat Reskrim Res Pel Tg Perak berumur lebih dari 50 tahun yang sudah memasuki usia tidak produktif; 2. Masih belum disiplinnya anggota Sat Reskrim Res Pel Tg Perak dalam hal melengkapi kelengkapan administrasi untuk keperluan penyerapan anggaran atau DIPA; 3. Kurangnya kesadaran anggota dalam merawat dan memelihara sarana dan

36

Strategi WO 1. Mengikutkan anggota lain di Res Pel Tg Perak dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum ketika kekuatan personil kurang; 2. Membuat pengajuan revisi anggaran kepada Res Pel Tg Perak berkaitan ketidakseimbangan dengan crime total yang terjadi; 3. Meminjam sarana prasarana satuan lain ketika kurang dan membutuhkan untuk pelaksanaan tugas

prasarana dinas yang sudah 4. 4. Menjalin kerja sama dan ada; mengikuti pelatihan, dan pada menyimpan kontak para 4. Masih ada anggota yang saat pelaksanaan gelar perkara pelatih atau peserta lain saat kurang kemauan dalam memaparkan hasil pelatihannya pelatihan untuk memperluas mempelajar teknik dan taktik untuk berbagi ilmu pengetahuan jaringan. penyelidikan dan penyidikan dengan anggota lain. dalam rangka pemutakhiran metode penegakan hukum. Strategi ST Strategi WT 1. Memaksimalkan anggota yang 1. Anggota yang masih muda, sudah tidak efektif di lapangan diperintahkan untuk membantu untuk penmeriksaan penyidikan; Resmob turun ke lapangan; 2. Membuat SOP, target, dan batas 2. Selalu menyerap habis DIPA waktu pengumpulan sebelum tutup tahun untuk administrasi pengajuan DIPA menjadi pertimbangan oleh anggota yang dibantu oleh kurangnya DIPA; urmin; 3. Melakukan giliran paparan gelar perkara terhadap seluruh anggota. Berdasarkan tabel matrik SWOT di atas, optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dapat diwujudkan dengan tahapan-tahapan strategi sebagai berikut : a.

Melakukan reshuffle anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk menjadi subnit Resmob yang melaksanakan operasional di lapangan dan anggota yang sudah tidak produktif di lapangan untuk dimaksimalkan melaksanakan pemeriksaan dan tugas lain dalam rangka penyidikan dan memberikan latihan dan penerangan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota satuan lain di Polres Pelabuhan Tanjung Perak sehingga ketika suatu saat dibutuhkan untuk kegiatan gabungan guna menambah kekuatan, maka seluruh anggota sudah siap melaksanakan;

b.

Membuat ketentuan tentang tata cara dan semua kelengkapan yang dibutuhkan anggota untuk mengajukan DIPA, dan memberikan target kepada urmin dalam hal penyerapan anggaran termasuk target menghabiskan DIPA dalam satu tahun, kemudian mengajukan revisi terkait kekurangan DIPA karena tidak seimbangnya anggaran dengan jumlah kejadian Tindak Pidana berdasarkan crime total;

c.

Melakukan kontrol terhadap perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas yang telah tersedia, dan ketika pada saat kegiatan sarana

37

dan prasarana tersebut kurang, libatkan sarana dan prasarana dinas dari satuan lain di Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk memaksimalkan kegiatan dalam rangka penegakan hukum; d.

Mengirimkan anggota dalam setiap pelatihan atau pendidikan kejuruan untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta jaringan anggota baik dengan pengajar maupun sesama peserta pelatihan, dan mewajibkan seluruh anggota mengikuti gelar perkara yang diadakan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak setiap minggunga untuk menambah pengetahuan serta wawasan. Dalam setiap gelar perkara tersebut, diharapkan semua anggota mendapatkan giliran untuk melakukanpaparan gelar perkara, dan anggota yang sudah terlibat pelatihan

atau

pendidikan

kejuruan

dapat

memaparkan

hasil

pelatihannya untuk berbagi pengetahuan dan wawasan dengan anggota lain. 6.

Action Plan a.

Menyiapkan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan reshuffle dalam rangka mengawaki subnit Resmob sebagai anggota yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional di lapangan;

b.

Membuat Standard Operational Procedure (SOP) dan target waktu dalam pelaksanaan pengajuan anggaran dalam rangka penyerapan DIPA;

c.

Membuat SOP terkait masalah pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dinas, melakukan pemeriksaan secara ruin terhadap sarana dan prasarana tersebut;

d.

Melakukan pendataan jadwal pelatihan dan pendidikan kejuruan, serta menyiapkan anggota untuk mengikutinya. Membuat kebijakan terkait kegiatan gelar perkara, termasuk jadwal pemapar dan kasus unit mana yang akan dibahas.

38

BAB VII PENUTUP 1.

Kesimpulan a.

Sumber daya personel yang mengawaki Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan belum optimal, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya melalui: pendidikan

kejuruan

dan

pelatihan

Bidang

Reserse

Kriminal,

memberikan sosialisasi dan pengarahan, menambah jumlah personel yang memiliki kompetensi, menerapkan mekanisme reward and punishment; b.

Dukungan anggaran pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak terkait penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan belum seimbang antara anggaran yang tersedia dengan jumlah kejadian tindak pidana atau kejahatan jalanan yang terjadi, sehingga pelaksanaan belum optimal;

c.

Sarana-prasarana pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak belum memadai, masih banyak anggota yang menggunakan sarana dan prasarana pribadinya dalam melaksanakan tugas, untuk itu perlu dilakukan upaya – upaya melalui pemanfaatan sarana dan prasarana satuan lain, serta penyediaan sarana dan prasaraana sesuai yang telah ditentukan;

d.

Metode yang digunakan pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak belum mutakhir, masih kurannya integrasi antara teknik dan taktik penyelidikan dan penyidikan manual dengan Teknologi Informasi,

39

sehingga diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk menamah pengetahuan dan wawasan anggota. 2.

Rekomendasi a.

Mengajukan secara berkala kepada Bag Sumda Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Biro SDM bagi anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk mengikuti pelatihan, kursus, dan pendidikan kejuruan;

b.

Mengajukan usulan penambahan jumlah personel kepada Biro SDM Polda Jatim;

c.

Menyusun perencanaan

pengajuan

anggaran yang berasal dari

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif jasa atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri; d.

Melakukan revisi anggaran terkait DIPA Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak berdasar kepada ketidakseimbangan antara anggaran yang disediakan dengan jumlah kejadian yang terjadi.

e.

Melakukan koordinasi dengan SeksI Sarpras terkait pengadaan sarana dan prasarana serta penyediaan jaringan internet guna mendukung komputerisasi pada Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

f.

Mengajukan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan Reserse Kriminal dan pendidikan kejuruan, serta mengundang pakar-pakar untuk mengadakan coaching clinic untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota.

40

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Chrysnanda, Polisi Penjaga Kehidupan, YPKIK, 2008 Freddy Rangkuti, Analisa SWOT, Tehnik membedah Kasus Bisnis, 2008, Jakarta, Gramedia. George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, 2006, Bandung, Bumi Aksara. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. 2003. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Mardalis.1995.Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara Siagian, Sondang P., Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi, 1995, Jakarta, Gunung Agung Stephen P Robbin, Better Understanding of The Self and Others in Organizational Context.

Internet : www.jurnalsrigunting.com, disadur pada 29 Agustus 2014 www.wikipedia.co.id, disadur pada tanggal 29 Agustus 2014 www.bpkp.go.id/unit/skad/abkrevisi.pdf disadur pada tanggal 3 September 2014 www.eprints.uny.ac.id, disadur pada tanggal 3 September 2014

41