Pedoman Praktis Mendirikan Usaha Dagang (UD), Firma, CV (Persekutuan Komanditer), dan PT (Perseroan Terbatas)
Sudaryat Permana, S.H., M.H.
BIKINPERUSM ITTJ GA]\{PAI{G Pedoman Praktis Pendirian Usaha Dagang (UD), Firma, CV (Persekutuan Komanditer), dan PT (Perseroan Terbatas)
Bikin Perusahaan ltu GamPang oleh: Sudaryat Permana, S.H., M"H.
Prakata
ail rights reserved Hak Ciryta Dilindungi Undang-Undang
@
I
Desain $ampul: Gunawan Tata tet& Budy H Dixigraf
Penyunting: Sarjan Dixigraf dan Giri
tluku Ponduan Mendirikan Perusahadn ini merupakan karya penulis
Diterbitkan oleh: illCilPlGSS (Anssota tKAPt) Jl. lrian Jaya D-24, Perum Nogotirto Elok
rlari sekian karya yang telah dibuat dan diterbitkan oleh beberapa ll,
yoovakarta 55292 Telp. (0274) 7103084 Fa"t<s. @Ztq 620879 Email'. rned pre s sg roup@y
a
hoo. com
penerbit. Buku ini merupakan buku praktis mengenai cara-cara rnendirikan perusahaan mulaidari perusahaan perseorangan, f irma, cv, dan perseroan terbatas. Selain itu, buku ini dilengkapidengan contoh-contoh dokumen
Sudarvat Permana, S.H., M.H. Biki; Perusahaan ltu Gampang; Penyunting: Sarjan Dixigraf dan Giri Ce1 1 -Yogyakarta: Media Pressindo,2009, x+ 126 hlm, 15 x23 cm ;SBN (10) 979-788-146-0 15BN (13) 978-979-788-146-7 l. Judul 1. Economics 330 1. Sarjan Dixigraf dan Giri Distributor tunggal: PT. BUKU KITA Jl. Kelaoa Hijau No. 22RT 006/03 Cioaniur. Jagakarsa-Jakarta 12620 reip. fozt) 7BB8-1850 Faks.'(021) 7BB8-1860
Email:
[email protected] Website: http
:I
I
www. d i stri b utorbu ku kita - co m
Cetakan Peftama' 2009
untuk mendirikan perusahaan, seperti akta pendirian perusahaan, domisili perusahaan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, sampai dengan contoh pendaftaran merek dan sertif ikat
merek perusahaan.
Meskipun dibuat praktis, buku ini dapat meniadi ruiukan akademik. Hal ini karena buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai pengajar hukum perusahaan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan digabungkan dengan pengalaman praktik sebagai konsultan hukum perusahaan yang telah ditekuni penulis selama
12
tahun.
Akhir kata, buku ini sangat pantas dibaca oleh berbagai kalangan yang ingin mengetahui bagaimana sisi hukum dariperusahaan dan juga proses pendiriannya. Semoga buku ini bermanfaat.
Bandung, 27 Juli 2oo9 Undang-Undang Rl Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Ketentuan Pidana Pasal 7 2: 1. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mematttt:rkart, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaritrt irlirtr tlarang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaittlitttit rlitnaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara palirtr; l;rrrr;r 5 (lima) tahun danlalau denda paling banyak Rp 500.000.0(X),(X) (ltrrtrt ritttts iuta ru-
Penulis
piah).
ilt
Daftar lsi Prakata
ilr
Pendahuluan Bab
I
Definisi Perusahaan
Bab
Il
Mengapa Harus Mendirikan Perusahaan?
Bab !llTipe Perusahaan dan Kecocokan Bisnis
17
Bab lV Teknis Mendirikan Perusahaan
51
Bab
V
Bab
Vl Membuat Perusahaan Anda Terdaftar
Pengesahan Pendirian Perusahaan
di Bursa Saham
Daftar Pustaka
59
109 126
Pendahuluan Perusahaan diibaratkan sebagai kendaraan bagi seorang pengusaha
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan memiliki kendaraan,
seseorang dapat bepergian ke mana saja. Begitu pun dengan pengusaha. Pengusaha yang memiliki perusahaan dapat mengkreasikan ide-ide usahanya sehingga membuat usahanya dapat
berkembang dan menguntungkan. Selain sebagai kendaraan, perusahaan juga merupakan wadah atau tempat bagi pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Tanpa ada tempat maka pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya secara efektif.
Jika dilihat dari bentuk kepemilikannya, bentuk perusahaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan perseorangan dan
perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimilikioleh satu orang, sedangkan perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh lebih dari satu orang.
Adapun yang tergolong perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan dagang, usaha dagang, perusahaan bangunan, dan perusahaan otobis. Selanjutnya, yang tergolong perusahaan persekutuan, yaitu firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Apabila dilihat dari bentuk kepemilikannya, bentuk badan usaha
terbagimenjadi badan usaha milikswasta, badan usaha milik negara (BUM N) dan badan usaha milik koperasi, badan usaha milik daerah
(BUMD), dan sekarang ditambah satu lagi, yaitu badan usaha milik desa
(auuoes).
vil
Badan usaha milik swasta terdiri atas Perusahaan Perseorangan,
Firma, CV, dan Perseroan Terbatas. Badan usaha milik negara terdiri
rrri
jrr11,r
,rk,rn rlirrt',ril<,ttt tncngr:n.ri l
llct tts.rh.tJn.
atas (erusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan
llab lV berisi tentang teknis mendirikan perusahaan. Pada bab ini
(Perser\). Khusus untuk Persero, perusahaan iniberbentuk Perseroan
rlitrraikan mengenai cara mendirikan Perusahaan Dagang (Usaha
Terbatas)tetapi sahamnya minimal
lr,rgang), Firma, CV, PT, Koperasi, dan Yayasan.
5r%
dimiliki negara.
Bentu k-bentuk perusahaan seperti Perusahaan Dagang,
F
Bab V berisi tentang pengesahan pendirian perusahaan. Bab ini
irma,
CV, PT, Perum, Persero, BUMD, BUMDes, Koperasi, dan Yayasan
r
didirikan dengan cara yang berbeda-beda. Bagaimana cara
lrcrwenang mengesahkan, seperti akta pendirian perusahaan,
mendirikan bentuk-bentuk perusahaan tersebut adalah poin utama
l
yang akan dibahas dalam buku ini, disamping hal-halterkait dengan
rl.rftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, wajib daftar
masalah pengaturan dan cara pengelolaan sampai perusahaan
1
tersebut dapat tercatat di bursa saham sebagai perusahaan publik. Buku panduan mendirikan perusahaan initerdiri atas enam bab.
r
rcnguraikan pengesahan-pengesahan perusahaan ke instansi yang
rerusahaan, dan merek perusahaan. Bab Vl berisitentang cara membuat perusahaan Anda
terdaftar
tli bursa saham. Pada bab ini diuraikan mengenai langkah-langkah
Bab I berisi tentang definisi perusahaan. Pada bab ini diuraikan
dan proses gopublic perusahaan, termasuk dokumen-dokumen yang
mengenai beberapa def inisi perusahaan, seperti Usaha Dagang (UD)
harus disiapkan.
atau Perusahaan Dagang(PD), Firma, Persekutuan Komanditer(cv), Perseroan Terbatas (Rl), Koperasi, Yayasan, Perum, Persero, BUMD,
dan BUMDes.
ll berisitentang mengapa harus mendirikan perusahaan. Pada bab ini dibahas mengenai alasan seseorang mendirikan perusahaan. Hal-hal yang dikemukakan berupa keuntunganBab
keuntungan dalam mendirikan perusahaan. Bab lll berisitentangtipe perusahaan dan kococokan bisnis. Pada
bab ini dibahas mengenaitipe-tipe atau jenis-jenis perusahaan dan kecocokannya dengan bisnis yang akan dijalankan oleh seorang pengusaha. Terdapat berbagai tipe perusahaan akan diuraikan, seperti Perusahaan Dagang, Firma, CV, PT, Koperasi, dan Yayasan. Pada bab
vllt
IX
{
(
::
r:r:.:t;:;.$iH:l
Bah Def in is
I
Perusahaan
lar
pyr
lstilah perusahaan di lndonesia secara yuridis pertama kali dikenal sebagai implikasi dari dikeluarkannya Staatblaad No. 276 Tahun t 938.
Staatsblaad ini mencabut Pasal z sampai 5 Kitab Undang-Undang HukumrDagang yang disingkat dengan KUHD. lmplikasi pencabutan
!\'sampai 5 KUHD tersebut salah satunya adalah terjadi peruba h\ istilah "pedagang" menjadi " perusahaan ". Pasal
Namun ternyata, pada KUHD tidak ditemukan satu pasal pun
y,tttg rl.r1t,tt rlipcrkir.rk.rrt rlarr tlicatat cl.rlanr pcrnbLrl
pcmbukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam lrt'rusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHD yang telah rliubah dengan Undang-Undang No.
B
Tahun 1997 tentang Dokumen
l'erusahaan (nbdutt
yang memberikan def inisimengenai "perusahaanfr. Hal inirupanya
Selain pendapat dariahli hukum, def inisi perusahaan pun dapat
disengaja oleh pembentuk undang-undang agar def inisi atau pengertian perusahaan berkembang sesuai dengan perkembangan
rliketahui dari peraturan perundang-undangan. Definisi menurut l)eraturan perundang-undangan sering dinamakan def inisi secara
perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, pengertian perusahaan
yuridis.
diserahkan pada pendapat-pendapat ahli hukum yang apabila diikuti
Menurut Pemerintah Hindia Belanda, yang pada waktu itu
oieh ahli hukum lain akan menjadi doktrin. Doktrin itu sendiri
rnembacakan "memorie van toelichtingrr, rancangan Undang-U nda ng
merupakan salah satu sumber hukum perusahaan.
"Wetboek van Koophandel" dimuka Parlemen, menerangkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara
Berikut ini diuraikan beberapa pendapat dari ahli hukum terkemuka tentang pengertian perusahaan.
tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan
1.
tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri) (HMN
Molengraaff
Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuannya memperoleh keuntungan. U
nsur-u nsur perusa haan menurut Molengraaff, yaitu perbuata n
yang dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, serta bertindak kel uar
2.
(nbdulkadir
M
uhammad,'r99't:7).
Purwosutjipto, t 99o:t5). Pada tahun 1983, pemerintah lndonesia memberlakukan UndangUndang No.3 Tahun r98z tentang Wajib Daftar Perusahaan. Melalui Undang-Undang No.3 Tahun rg8z diperoleh def inisiatau pengertian yuridis dari perusahaan yang tercantum dalam Pasal r huruf (b), yaitu:
"perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara lndonesia dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau labaf'. Pengertian perusahaan secara yuridis Iainnya dapat ditemukan
Polak
dalam Undang-Undang No. B Tahun 1997 tentang Dokumen
Polak memandang perusahaan dari sr-rdut komersial, artinya baru
Perusahaan. pad] Pasal r Angka (r) Undang-Undang No. BTahun r997,
dikatakan perusahaan apabila diperlukan perl-ritungan Iaba dan rugi
ditentukan bahwa 'rperusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
2
'Til melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan
l)cng.rc(rra, l-rotaris,,rktrnt.-u'r. Polak berpendapat bahwa dokter, l)cngacara, notaris, dan akuntan menjalankan perusahaan apabila rnereka dalam melaksanakan profesinya memperhitungkan laba rugi
hulym atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan
yang dapat diperkirakan dan mencatatnya dalam pembukuan.
aa/am wilayah negara Republik lndonesia".
Namun, lain persoalan f ika mereka bekerja pada perusahaan, seperti
memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan
\e
\Apabila dibandingkan, kedua definisi perusahaan secara yuridis, baik menurut Undang-Undang No.3 Tahun rgBz tentangWaiib Daftar Perusahaan maupun Undang-Undang No. B Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan, terdapat perbedaan sebagai berikut (nbdul kadir Muhammad, 1gg1:1o).
a.
Undang-Undang No. 3 Tahun tg8z menggunakan rumusan "menjalankan segala jenis usahar', sedangkan Undang-Undang No. B Tahun 1997 menggunakan rumusan "melakukan kegiatanrf
b.
tanpa pembatasan "dalam bidang perekonomian". Undang-Undang No. 3 Tahun tgBz menggunakan kata rrusahaf'
sebagai kegiatan dalam bidang perekonomian, pelaku atau pengusaha, yaitu orang perseorangan atau persekutuan atau
dokter bekerja dirumah sakit maka kedudukan doktertersebut adalah rn e nja
lanka n pekerjaan, bu ka n menjal
a n ka
n perusahaan.
Berikut ini diuraikan mengenai unsur-unsur perusahaan yang diambil dari pengertian perusahaan dari berbagai sumber, di antaranya dari Molenggraaff , Polak, Pembentuk Undang-Undang, Undang-Undang No.3 Tahun t9Bz, dan Undang-Undang No. B Tahun 1997.
1.
Badan usaha
Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian
mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang, f irma, cv, pt, dan koperasi. Hal ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris.
badan hukum. Sementara Undang-Undang No. B Tahun t997
2. Kegiatan dalam bidang perekonomian
menggunakan kata "kegiatan" tanpa pembatasan dalam bidang
Kegiatan ini meliputi perindustrian, perdagangan, dan jasa.
perekonomian. Namun, karena undang-undang ini berkenaan
Perindustrian meliputi kegiatan, antara Iain eksplorasi dan eksploitasi
dengan perusahaan, dapat diartikan bahwa kata rf kegiatan" juga
minyak dan gas alam, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang
dalam bidang perekonomian, pelakunya adalah orang-
kerajinan, kendaraan, obat-obatan, percetakan, dan penerbitan. Perdagangan meliputi kegiatan jual-beli, ekspor-impor, bursa efek,
perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
lstilah dan definisi perusahaan patut dibedakan dengan istilah
restoran, dan valuta asing. Jasa meliputi kegiatan transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, dan konsultasi.
pekerjaan. Dalam perusahaan, unsur Iaba merupakan unsur yang
3.
mutlak, sedangkan pada pengertian pekerjaan, unsur laba bukanlah
Kegiatan dalam bidang perekonomian dilakukan secara terusmenerus sebagai mata pencarian, tidak insidental, dan bukan
merupakan unsur mutlak. Perbedaan kedua istilah tersebut penting mengingat terdapat
perbedaan pendapat berkaitan dengan kedudukan dokter, 4
Terus-menerus
pekerjaan
t".Jnt.r.
atau serabutan.
Tq 4.
-Q. Bersifat tetap
Kegiatan itu tidak berubah atau bergantidalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam
Tkta
pendirian perusahaan, atau surat izin usaha, misalnya lima
tahun ptau sepuluh tahun.
5.
Ter\ng-terangan
Terang-terangan ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas
berhubungan dengan pihak Iain, diakui, dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarka n undang-unda ng. Bentuk terang-tera ngan ini dapat diketahui dariakta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan.
6.
Keuntungan dan atau laba
Setiap kegiatan menjalankan perusahaan, tentu menggunakan modal
dan berharap mendapat keuntungan sehingga modalnya akan berkem bang terus-mene rus.
7.
Pembukuan
Pembukuan atau dokumen perusahaan harus dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, melalui pembukuan akan diketahui, apakah perusahaan untung atau rugi. Selain itu, dengan pembukuan, jika kemudian hari terjadi permasalahan, pembukuan tersebut dapat
dijadikan alat bukti. Pembukuan juga berfungsi sebagai alat administrasi perusahaan dan menj.rcli clas.rr lterhitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
Seiring dengan perkembang.ll tt'l<nologi informasi, maka pembukuan atau dokumen perus,rlt,r,rrr rl.rp.rt dibuat dan disimpan secara elektronik dengan menggt
rr r, I l\,
il I
I
I
r('(lia elektronik.
Bah ll Mengapa Harus Mendirikan
Perusahaan?
Ilq Perusahaan merupakan wadah bagipelaku usaha dalam menjalankan
segala kegiatan usahanya. Tanpa perusahaan, maka peraku usaha tidak dapat mernilikitempat untuk menjalankan usahanya. sebagai
bahan renungan, berikut ini diuraikan sebuah contoh yang dapat menggamlrkan a lasa n seseorang mendirikan perusa haan sehingga dapat meq'jawab pertanyaan mengapa harus mendirikan perusahaan. Keing\nan seseorang yang bernama Budi Raharjo untuk I
mendirikan perusahaan dimulai ketika sedang mengambil pendidikan sz dan s3 di Kanada. saat itu, Budi Raharjo memilikibeberapa teman dari berbagai jurusan; electrical engineering, computer science, dan dari kedokteran.
salah seorang dari mereka pernah ditugasi dosennya untuk membuat program untuk melakukan diagnosis pasien. program terseb ut mengimp em e ntasika n sebu a h expert sy stem
da n mencoba menganalisis penyakit yang diderita oleh pasien berdasarkan datadata ya ng diberikan oleh pasien tersebut.
nrcrrrlr.rl<,rrr lr,rlli,rrr,rt,rrrprogr.rn clari NationalReseurch Council. Misi
dari IRAP ini.-rclalah membantu industri kecil dan menengah dalam
mengembangkan kemampuan di bidang teknologi dan inovasi. Mereka lupa mengingat, berapa biaya yang harus dibayar kepada
waktu itu, mungkin CAN $5oo (ataukah CAN $too?). Hal yang mereka ingat adalah biayanya terjangkau. Mereka juga berkonsultasi dengan IRAP tentang kemungkinan teknologi dan bisnis mereka itu. IRAP
IRAP kemudian melakukan riset dan memberikan hasilnya dalam
bentuk sebuah dokumen. Dalam dokumen tersebut dituniukkan potensidari bisnis, kelemahan dari bisnis mereka, kompetitor mereka, pakar-pakar di Kanada yang dapat dihubungi untuk melakukan konsultasiteknologi, dan hal-hal lain yang sangat membantu mereka dalam memfokuskan diri. Mereka juga diberi kesempatan untuk
I
Mereka lalu berpikir, program tersebut dapat diteruskan menjadi sebuah program komersial. selain itu, rekan-rekan BudiRaharjo diilmu kedokteran juga telah menggunakan alat-alat elektronik untuk melakukan
operasi. Dokter-dokter muda yang terbiasa menggunakan komputer
(e-mail dan sejenisnya) memiliki ide untuk mengomputerisasikan perangkat laparoscopy. Dengan modaldua ide ini, mereka sepakat untuk mem buat sebuah usa ha bersa ma dengan nama lqr a Biomedical.Moda I mereka tidak banyak karena sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa. Apalagi Budi Raharjo dan kawan-kawan merupakan mahasiswa asing yang notabene berkeuangan pas-pasan. Namun, hal tersebut tidak menyurutka n mereka untuk tetap semangat mendirikan perusahaan. Langkah pertama yang mereka rakukan adalah mendokumentasi-
kan semua yang mereka miliki dan melakukan pencarian informasi (riset) awal. setelah itu, mereka menghubungi sebuah institusiyang
bernama IRAP, Industrial Research Assistance programme yang C)
banyak melakukan konsultasi. Berdasarkan masukan ini, mereka meneruskan untuk melakukan usaha tersebut. Sebagai catatan, inisiatif seperti IRAP ini belum ada di lndonesia. Kalau pun ada, mereka belum pernah mengetahuinya. Namun, sayang, dalam perjalanannya, usaha yang dilakukan'oleh Budi Raharfo dan kawan-kawan initidak berhasil karena beberapa hal
berikut.
1.
Mereka kehabisan dana (untuk menggaiiseorang programmer yang bertugas melakukan dokumentasi requirement engineering
dan menyewa tempat di basement rumah). Dugaan mereka bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, ternyata tidak tepat.
2.
Komitmen dari calon pembeli alat(laparoscopy) masih belum ada karena saat itu alat tersebut terlalu advanced (sekarang sudah ada yang mencobanya di ltalia). Mereka memresentasikannya di
depan dokter-dokter disebuah rumah sakit umum. Mereka masih
belum
daplt menangkap konsepnya. Wewereaheadof itstime.
wq 3.
Biaya untuk melakukan pengujian dibidang medicolsangat mahal
kr-rnjung rl.rt,rrrli l<,trt,n,t l
(karena menyangkut manusia sehingga harus berhati-hati). Mereka harus mendatangkan pakar dari beberapa kota untuk
Bahkan, untuk rncnjaga agar kompetitif dan breakeven, mereka harus
meningkatkan jumlah saluran telepon.
mengevaluasi produk jika sudah jadi. Tentu hal initerlalu mahal.
Akibatnya, usaha mereka tersebut berhenti di tengah jalan. Namun, mereka akan mencobanya kembali. Tahun r99\ internet mulai boleh digunakan untuk keperluan komersial. Akses kE-internet mulaidibuka untuk masyarakat umum. Mulailah muncul industriakses internet yang dikenal dengan nama lnternet service Provider (lsp). Akhirnya, mereka pun mendirikan perusahaan I5P dengan nama Canada Overdrive Online (COOL) yang
dimulai dari basement rumah dengan modal sebuah komputer, sebuah modem, dan sebuah koneksi ISDN. Sebagaicatatan, waktu itu belum ada satu lsPyang sangat dominan sepertiAoL saat ini. AoL masih kecil, tetapitumbuh dengan cepat. Waktu itu, mereka berharap
Pada akhirnya, bisnis mereka ini harus mereka jual kepada orang
lain karena mereka tidak mampu mengurusisisi bisnisnya. Mereka
kebetulan adalah orang-orang teknis yang melihat kesempatan (opportunity), tetapi tidak memiliki latar belakang bisnis yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan bisnis. Pelajaran yang mereka peroleh dari bisnis ini adalah sebagai
berikut.
'r"
"friends and family". Terus terang, mereka tidak mengetahui teori_ teori bisnis (khususnya start-up) yang kemudian mulai muncul. Bisnis kemudian meningkat sehingga mereka harus pindah ke sebuah ruko dengan menyewa saluran telepon yang lebih banyak.
Namun, tampaknya bisnis lSp tidak semudah yang disangka. Persaingan sangat ketat dan diperlukan investasi terus-menerus karena kemajuan teknologi. Modem yang tadinya hanya 9.6oo bps,
Bisnis ISP merupakan bisnis yang tidakterlalu menguntungkan.
Itulah sebabnya, saya cukup heran ketika kembalike lndonesia dan banyak orang ingin mendirikan lSP. Saya memberikan saransaran berdasarkan pengalaman saya. Namun, iming-iming untuk
menjadi sukses lebih dominan.
dapat menjadiAoL-nya Kanada. rtulah sebabnya nama usahanya agak
menyerempet AOL. semenjak Netscape sukses besar dengan rpo (rnitiat public Offering) di bursa saham, banyak orang yang ingin mendirikan perusahaan high'tech dan kemudian melaju ke tpo. tnilah awal munculnya "dotcom". Usaha mereka pun mulai diminati oleh beberapa orang di komunitas. Mulailah mereka membuat dokumen bisnis, meresmikan bisnis (incorp orated), dan menjuar saham diantara
kctlltnli.
2.
Bisnis yang sangat ditentukan oleh teknologi seperti ini harus
selalu merencanakan perkembangan teknologi agar tidak melakukan investasi terus-menerus dan tidak kunjung break even.
3.
Sebaiknya bisnis dijalankan oleh orang yang mengerti bisnis,
bukan oleh techie (orang teknis). Jika sang techie ingin menjalankannya, harus mengerti bisnis atau mungkin pelaiaran bisnis dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan teknis. Model bisnis berikutnya yang mulaiberkembang waktu itu adalah
web hosting. OIeh karena itu, Budi Raharjo pun tidak ketinggalan. Beserta kawan-kawan (sesama mahasiswa lndonesia yang bersekolah
harus digantike 33,6 kbps. Baru selesai pergantian (investasi), harus
di luar negeri) yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ia mulai berkeinginan,-i-,tut terjun ke usaha web hosting, lengkap dengan
diganti lagidengan 56 kbps. tmplikasinya adalah keuntungan tidak
programming-nya dengan nama Iscom. Lagi-lagi dimulai dari mengumpulkan dana sesama mahasiswa lndonesia.
10
11
Ilq Sayangnya, bisnis inijuga gagal. Bagimereka sangat berat untuk
mempertanggungjawabkan hilangnya uang rekan_rekan yang
rnt'rt'l
dititipkan dalam bisnis ini. Kali ini kegaga lan bisnis tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut.
g: comm unity sys tern d av el opment don se curity ( Pa da a kh rn ya, rrrcrcka memfokuskan pada bidang security). Dari INDOCISC ini, mereka juga mengembangkan badan usaha
1.
l,rin yang bergerak dalam bidang pengembangan komunitas dan SDM,
Tidak adanya yang mau menekunisisi bisnis. Kala itu, Budi Raharjo sendirian menjalanka n hampir semuanya, mulai dari set upsistem
sampai dengan marketihE;_
2.
---
Waktu itu belum banyak orang lndonesia yang mengenal
internet, apalagi webhosting. Lagi-lagi, mereka terlalu advanced. 3. Model bisnis dari web hostingternyata juga masih belum jelas. Perjalanan berikutnya, yaitu pada akhirry97, BudiRaharjo kembali ke lndonesia ditengah krisis moneter melanda lndonesia. Kegagalan berbisnis di Kanada tersebut tidak membuat ia lera. la mencoba kembalimembuat beberapa usaha di Indonesia.
Sebelum pulang ke lndonesia, mereka sempat mendirikan sebuah perusahaan yang memfokuskan diri pada jasa konsultasi teknologi informasi dengan nama lnsan Komunikasi (ada kemiripan
I
ri
r l,r n
,.crta penempatan SDM lT di luar negeri. Sayangnya, badan usaha l,rin initidak berjalan dengan semestinya. Hal initerjadi karena hal-hal lrcrikut.
r.
Kurangnya orang yang fokus dalam menja lankan bisnis tersebut.
Kesulitan mendapatkan SDM yang dapat menjalankan bisnis merupakan salah satu kendala besar. SDM yang berkutat di bidang
teknis tidakterlalu masalah (meskipun masih kekurangan juga).
2.
Jatuhnya bisnis dotcom (bubble bust) di seluruh dunia sehingga
).
membuat banyak perusahaan lT tutup. Ketidakcocokan antarpendiri dan pemegang saham. Ketika masalah muncul, mulaitampak karakter dari pihak masing-masing.
Kecocokan pada tahap awal belum menjadijaminan akan cocok
nama dengan lscom)yang kemudian akhirnya bergantinama menjadi lnsan lnfonesia. Kali inimereka memulaidari keruarga sendiridengan
langkah yang perlahan-lahan. perusahaan ini sampaisekarang masih bertahan, meski masih kecil. Mudah-mudahan perusahaan ini bisa
i
terus. Hal ini sudah berulang kaliterjadi. INDOCISC sendiri akhirnya memfokuskan
diri dalam bidang
security dan tidak menangani yang lain (meskipun mereka bisa). Adanya fokus initernyata membawa berkah karena mereka menjadi dikenal dalam bidang security. Untuk pekerjaan yang non-security,
menjadicontoh sukses. Bisnis dotcom mulai meledak pada tahun r999 dan 20oo. Muncullah entity yang berna ma venture capital di dalam peta bisnis lnformation Technology (tr) di tndonesia. venture capital sendiri sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru didunia lr. Namun di lndonesia,venture capital masih merupakan sesuatu yang baru.
tersebut. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa ini adalah
Budi pun kemudian terbujuk untuk mencoba usaha dengan bantuan
sebagaiberikut.
venture capital dari Korea. Tadinya ia tidak berkeinginan untuk membuat usaha ini karena sudah mempunyai perusahaan lnsan Komunikasi(lihat bagian sebelumnya). Namun akhirnya, ia tertarik
1.
juga untuk mencoba bekerja sama denga n v enture capital.
2.
12
M u I ailah
INDOCISC bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang
lebih fokus dan kompeten di bidangnya. Misalnya, jika ada yang menawarkan pekerjaan untuk melakukan desain web, disarankan untuk menghubungi rekan yang memang fokus kepada usaha
Fokuskan pada satu bidang atau kompetensi tertentu. Jangan
mau semua (meskipun bisa). Dalam bahasa lnggris dikenal peribahasa "Jack of all trades, master of none". Giat dalam bidang Research & Development (R&D). Kami tahu bahwa kekuatan kamiadalah pada sisi R&D nya. 13
Ilq 3.
Dekat dengan perguruan tinggi merupakan salah satu
keuntungan untuk mendapatkan SDM (untuk melakukan R&D), teknologi, dan ide-ide. Perguruan tinggi merupakan tempat yang relatif aman dan murah untuk menguji dan mengeksplorasi ide. Mahasiswa merupakan murah yang dapat dilibatkan lenaga dalam pengembangan.\ementara itu, mahasiswa senang dilibatkan karena dia mendipatkan pengalaman industri yang nantinya bisa menjadi trackrecord ketika selesai. Selain mendirikan perusahaan, Budi Rahardjo masih aktif mengajar dan meneliti di perguruan tinggi. Dalam pergaulan di kampus dan industri, beberapa komentaryang dapat ditangkap, yaitu
(mroyek) dan doscrr yarrg ir-rgirr nrengcnrbarrgkan ir-rdustri dan rnerupakan salah satu pemain di industri tersebut. Keduanya masih dianggap sama. Padahal, yang terakhir ini bisa menciptakan
lapangan pekerjaan dan menjadi contoh nyata (riil) bagi mahasiswa. Kesuksesan seorang dosen masih diukur dengan u
4.
,).
entrepreneur. Mereka bukannya dibantu, malah disaingi oleh perguruan tinggi. Ada istilah entrepreneur university yang
menurut saya agak keliru. Ternyata, yang dimaksud dengan entrepreneur university adalah sang perguruan tinggi-nyalah yang menja di entrepreneur. Padahal, seharusnya mahasiswanya,
lulusannya, dan mungkin dosennya yang didorong dan didukung untuk menjadi entrepreneur, bukannya malah ditandingi. Situasi
2.
initidak kondusif. Beberapa perguruan tinggi mengungkapkan ingin mendorong mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur. Namun, pada kenyataannya belum ada laboratorium atau kurikulum yang mendukung ke arah sana. Jadi, pernyataan atau keinginan tersebut masih terbatas pada lrp service. Hal ini perlu diubah jika
memang perguruan tinggi serius ingin menciptakan
3.
14
yang ielas dan nyata bagi pelaku bisnis. Kebanyakan mahasiswa masih berjiwa "ingin kerja ke perusahaan
orang lain". Opsi mengembangan usaha sendiri baru muncul belakangan inidan masih belum populer.
Kadang-kadang perguruan tinggimenjadi pesaing bagi industri
kecil dan menengah. Hal ini dianggap kurang fair bagi
Belum adanya insentif dan program dari pemerintah. Programprogram yang ada baru sekadar "wah" (sehingga nama pejabat yang bersangkutan dikenal), tetapi tidak memiliki visi dan langkah
sebagaiberikut.
1.
kura n konvensional (seperti jumlah makalah).
Pelajaran yang Diperoleh
l'ada bagian inipenulis ingin merangkumkan pelajaran yang diperoleh
dalam mendirikan perusahaan. Beberapa sebab kegagalan dalam mendirikan perusahaan antara lain sebagai berikut.
t.
Teknologi dan produk yang dihasilkan terlalu advanced sehingga
belum diminati. Biasanya produk ini di-drive oleh para insinyur (techie, engineers).
2.
Belum ada inisiatif dari pemerintah lndonesia untuk membantu
industri kecil seperti ini. Bahkan, ada "gangguan" seperti perpajakan untuk perusahaan yang baru tumbuh. Seharusnya, ada
inisiatif untuk membantu industri kecil dengan menangguhkan perpajakan sampai perusahaan yang bersangkutan benar-benar stabil (misalnya, dengan membebaskan dari pajak sampairo tahun,
entrepreneurs.
sepertihalnya yang dilakukan di Malaysia atau Taiwan). ndanya insentif ini membuat pelaku bisnis semangat untuk melakukan
Perguruan tinggimasih belum serius dalam mengizinkan stafnya
investasi dan membuka lapangan kerja. Topik ini merupakan hal
(dosen) untuk terjun membuat usaha (menjadi entrepreneur). Perlu dibedakan antara dosen yang mengerjakan proyek
yang penting dan perlu dibahas secara terpisah.
'15
3.
Belum ada bantuan daripemerintah lndonesia, seperti adanya
program IRAP (lndus trial Research Assitance Program) di Kanada. Program bantuan yang ada masih bersifat proyek yang selesai setelah dana berhenti. lndustri kef I terRaksa belajar sendiri dari kega gala nnya. J ika diga
bu
ngkyy'd enga n kega
ga la n-kegaga Ia n
yang dialami oleh semua indGtri kecil, jumlahnya akan besar. Halini merupakan pelajaran yang sangat mahal. +.
Kurangnya SDM yang dapat menjalankan bisnis (bukan sisi teknis)
yang mengertiteknologi. (Ke mana saia SDM lulusan ekonomi dan manajemen?)
5.
Keharmonisan antara pendiri, pemegang saham, dan yang menjalankan bisnis belum tentu langgeng. Perlu dibuatkan aturan main (sistem) yang disepakati bersama pada awalnya sehingga tidak terjadi perpecahan ditengah jalan.
6.
Kehebatan teknis bukan menjadi iaminan kesuksesan sebuah bisnis.
Sementara itu, pelajaran lain yang diperoleh dari usaha mendirikan perusahaan adalah sebagai berikut.
1.
Pendirian usaha biasanya dimulai dari beberapa orang yang memiliki ide, kemudian ditambah dengan kawan-kawan. lstilah yang umum adalah dari "friends and family". Tampaknya ini adalah rule of thumb dalam mendirikan start-up (Banyak buku yang membahas hal ini dan teori yang ada di buku tersebut memang benar karena telah saya alami.)
2.
Fokus kepada satu bidang atau kompetensi merupakan salah satu
3.
kunci kesuksesan. Jangan rakus dan mau semua. Orangteknissebaiknya diberi bekal atau pengetahuan (wawasan)
tentang bisnis. Pendidikan di perguruan tinggi yang memiliki jurusan teknis perlu diubah untuk mengakomodasihal ini.
16
Bah lll Tip e Perus ahaan dan
KecEEDkan Brs nis
pf,' Perusahaan apabila dilihat darijumlah pemiliknya dapat diklasif ikasikan
l't'r trs,rlr,r,rrr (l,rli,u t11lrt'lrrrrr rliatrrrsccar.t khusus clalarn pcraturan
menjadi dua tipe, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan Rg/usahaan persekutuan didirikan
r
dan dimilikioleh beberapa orangpeigusaha yang bekerja sama dalam
schingga menjadi hukum dan diikutiserta dipatuhi.
satu persekutuan. Perusahaan perseorangan meliputi perusahaan dagang, usaha dagang, perusahaan bangunan, perusahaan otobis. Kemudian, perusahaan persekutuan meliputi persekutuan perdata, f irma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Apabila dilihat dari status pemiliknya, perusahaan diklasif ikasikan
grcn-rnclarrg rrrrrl.rrrgan.
Oleh karena itu, pengaturan perusahaan
l.rgang berdasarkan hukum kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan dalam
rrrendirikan perusahaan dagang yang diikuti oleh terus-menerus Pembubaran perusahaan dagang dilakukan dengan membuat akta pembubaran perusahaan tersebut. Pentingnya pembuatan akta
pembubaran tiada lain dalam rangka melindungipihak ketiga yang rnelakukan perbuatan hukum dengan perusahaan dagangyang akan bubar tersebut.
pada tipe perusahaan swasta dan tipe perusahaan negara atau badan
Setelah perusahaan dagang bubar, dilanjutkan dengan
usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. perusahaan swasta
penghitungan harta dan utang perusahaan. Apabila masih ada selisih
adalah perusahaan yang didirikan oleh pihak swasta, sedangkan perusahaan negara atau badan usaha milik Negara, yaitu perusahaan
utang, utang itu ditanggulangi oleh harta pribadipemilik perusahaan
yang didirikan oleh negara.
dagang.
Keistimewaan perusahaan dagang adalah apabila perusahaan
selanjutnya, tipe perusahaan pun dibagi berdasarkan status badan hukumnya, yaitu perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. contoh perusahaan badan hukum adalah
dagang bernama PD Arum. PD Arum mendapatkan keuntungan
perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. contoh perusahaan bukan
sebesar Rp4oo juta untuk tahun zoo7. Keuntungan tersebut
badan hukum adalah perusahaan perseorangan,
semuanya menjadimilik dariAhmad sebagai pemilik
A.
f irma, dan cv.
pemilik perusahaan. Misalnya saja, Ahmad memiliki perusahaan
PD
Arum.
Namun sebaliknya, apabila perusahaan dagang mengalami Perusahaan Dagang
Perusahaan dagang (pd) adalah perusahaan yang didirikan serta dimiliki oleh perseorangan. perusahaan dagang merupakan bentuk
dari perusahaan perseorangan yang sering dibandingkan dengan perusahaan persekutuan (perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang).
selain perusahaan dagang, dalam praktik masih tercl.rp;rt rrentuk Iain dari perusahaan perseora ngan, yaitu usaha dagang
a t,r r r t
(ud), perusahaan bangunan (pb), perusahaan otobis (l)o). 1B
mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dinikmati oleh
lisirgkat
kerugian, kerugian tersebut ditanggung atau menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan dagang itu sendiri sampai harta pribadi. Misalnya, PD Arum mengalami kerugian sebesar Rp5oo juta tahun zoo8 dan harta
PD
Arum sebesar Rp t oo juta. Tanggung jawa
b
Ahmad
Arum tidak sebesar Rptoo juta, tetapi Rp 5oo juta. OIeh karena itu, segala harta kekayaan pemilik PD Arum menjadi sebagai pemilik
PD
jaminan untuk pembayaran guna menutup kekurangan kerugian PD Arum, yaitu Rp 4io juta. Hal ini didasarkan pada Pasal tt3t KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala kebendaan, baikyang 19
I
Yru
Flrr
ada sekarang maupun yang akan ada pada kemudian hari, bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, menjadijaminan
rl,rl.rrrr [),rs.rl l(r2(r K(llll't'rrl.rt.r: apaltila kctentu.rtr
bagi pembayara n utang-utang\ya.
oleh sekutu yang bersangkutan, dia harus membayar bunga selama
Keistimewaa n
pa rel="nofollow">afengam bila n kep utusan, pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak yang Iain. Hal inimerupakan keuntungan karena untuk perusahaan la
in a da
la
h
Iain yang pemiliknya lebih darisatu orang, pengambiran keputusan harus menunggu pihak lain atau meminta persetujuan pihak lain. Jika
tidak mendapat persetujuan, keputusan atas nama perusahaan tidak dapat dilakukan.
Apabila melihat pada kecocokan bisnis, perusahaan perseorangan inicocok untukskala usaha kecil, usaha keluarga, atau usaha yang tidak memerrukan modar yang besar dengan tingkat
pengambilan keputusan yang cepat karena tidak perlu meminta persetujuan pihak lain untuk mengambil keputusan.
B. Persekutuan Perdata (Maotschap)
waktu utttuk
pcrnasukarr scperti halrrya ditetapkan dalam perianiian tidak ditepati
llelum disetor. Sementara untuk pemasukan berupa benda-benda atau barang, sekutu harus meniamin terhadap gugatan hak dari orang lain dan terhadap adanya cacat yang tersembunyi. Di samping itu,
sekutu dapat pula memasukkan penggunaan atau manfaat (hak memakai) daribenda-benda tersebut ke dalam persekutuan (Pasal r63r Ayat (t) KUHPerdata, apabila yang dimasukkan hanyalah kemanfaatan atau penggunaan (hak memakai) terhadap barang tersebut, maka terhadap risiko yang terjadi pada bendaibarang tersebut sekutu yang bersangkutan mempunyai kewaiiban menanggung sendiri). Unsur ketiga dari maatschop adalah membagi keuntungan. Jika persekutuan perdata mendapatkan keuntungan, jika tida k diperjanjikan
lain, keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan prinsip keseimbangan. Artinya, sekutu yang lebih besarmemberikan imbreng
tentu mendapatkan pembagian keuntungan yang lebih besar, iika
Persekutuan Perdata atau Maotschap adalah suatu perjanjian dengan
dibandingkan dengan sekutu yang memberikan imbrenglebih kecil.
mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan
1.
Hubungan lntern dan Hubungan Ekstern dalam Persekutuan Perdata
a.
Hubungan intern para sekutu diatur dalam Pasal t6z4
yang terjadi karenanya (pasal 16jB KUHperdata).
Berdasarkan pengertian persekutuan perdata tersebut, iika dianalisis terdapat 3 unsur persekutuan perdata, yaitu sebagai berikut.
1. 2. 3.
Perjanjian Pemasukan ke dalam perusahaan
Membagikeuntungan
Unsur pertama, yaitu perjanjian menunjukkarr bahwa persekutuan perdata didirikan oleh lebih darisatu orarrg. Unsur kedua, yaitu pemasukan sesuatu ke cr.rrarrr Pt,rst,kutuan atau dikenal dengan istilah imbreng. pemasukan bcrrrlr.r tr,rrr11 cliatur 20
KU H
Perdata sampai Pasal t 64t KUH Perdata.
t)
Tiap-tiap sekutu harus memenuhi kesanggupannya untuk memberikan pemasukan dengan ketentuan jika pemasukannya
berupa benda, sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dariorang lain dan terhadap cacat yangtersembunyi. Termasuk
segala risiko dari benda yang dimasukannya. Apabila pemasukannya berupa uang, sekutu wajib memberikan bunga.selama uang itu belum disetor ke persekutuan. Pemasukan berupa tenaga harus disesuaikan dengan kebutuhan persekutuan. 21
Fq
F!t7.': 2) j)
4)
5) 6)
Tidak boleh seorang sekutu lebih mengutamakan ke pe ntinga n
pribadinya
da ripqda kepentinga n bersa ma. Pengurusan persekutuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diatur sekarigus bersama-sama daram akta pendirian, sekutunya dinamakan sekutu statuter atau diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus, sekutu ini
2.
lcrdapat dua jcrris pcrsckutuan perdata, yaknipersekutuan perdata umum dan persekutuan perdata khusus.
cr. Persekutuan perdata umum Pemasukan yang terdiri atas seluruh harta kekayaan setiap sekutu
atau bagian tertentu dariharta kekayaan secara umum, artinya
dinamakan sekutu mandater. sekutu statuter tidak dapat diberhentikan, kecuali dengan alasan hukum yang kuat. Sementara sekutu mandater dapat diberhentikan sewaktu_ waktu karena dianggap sebagaipenerima kuasa biasa.
tanpa perincian. Persekutuan perdata inidilarang oleh Pasal t6zt
KUHPerdata. Alasannya, karena dengan adanya pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa perincian itu, orang
Pengurusan berbeda dengan penguasaan. Dalam
tidak dapat membagi keuntungan secara adil, seperti yang
pengurusan, tidak diperrukan persetujuan dari sekutu rain,
ditetapkan dalam Pasal r633 KUH Perdata. Pasal t 633 KUH Perdata
sedangkan dalam perbuatan penguasaan diperlukan persetujuan sekutu yang lain. para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi kawannya, jadi semacam pemberian kuasa secara diam_diam. Keuntungan tidak boreh diperjanjian untuk satu sekutu, tetapi kerugian dapat diperjanjikan ditanggung oleh
menentukan bahwa apabila bagian keuntungan darisetiap sekutu tidak ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata,
pembagian keuntungan harus didasarkan atas keseimbangan pemasukan dari setiap sekutu. Persekutuan perdata umum diperkenankan iuga jika diperjanjikan
bahwa setiap sekutu akan mencurahkan seluruh kekuatan
satu
kerjanya untuk mendapatkan laba yang dapat dibagi-bagi antara
sekutu.
para sekutu. Persekutuan perdata jenis ini oleh Pasal't6zz KUHPerdata dinamakan persekutuan perdata keuntungan.
7)
b.
Penambahan sekutu hanya diperborehkan, jika disetujui secara bulat oleh semua sekutu yang ada. Hubungan ekstern para sekutu dengan pihak ketiga diatur daram Pasal $42 KUH perdata sampai r645 KUHperdata.
seorang sekutu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan tesebut dapat mengikat sekutu yang lain, jika nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu_sekutu yang lain dan hasilnya terah nyata-nyata dinikmati oreh persekutuan. Apabila perbuatan itu dirakukan secara bersama-sama, serrr(-l sekutu bertanggung jawab sama rata meskipun pemasukarrry,r rrcrbedabeda.
Jenis-JenlsPersekutuanPerdata
b.
Persekutuan perdata khusus Para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda
sebagian dari pada tenaga kerjanya (Pasal r6z3 KUHPerdata).
3.
PembubaranPersekutuan
Pembubaran persekutuan perdata diatur dalam Pasal t646 KUHPerdata sampai t65z KUHPerdata. Persekutuan perdata bubar jika sebagai berikut.
a. b.
Jangka walltu pendirian persekutuan perdata berakhir.
Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan.
22
tertentu atau
F{ c. d'
Kehendak dari seorang atau beberapa sekutu. salah seorang sekutu meninggar drqia atau dinyatakan pairit. setelah pembubaran dirakukan, makiditeruskan dengan proses pemberesan harta dan utang persekutuan. Apabila melihat pada kecocokan bisnis, jenis persekutuan perdata
ini cocok untuk usaha yang dimirikioreh rebih daridua orang yang ingin sama-sama mendirikan dan membagi risiko daram pendirian perusahaan. Di karangan warga keturunan sepertiTionghoa, bentuk perusahaan persekutuan perdata inidikenaljuga dengan nama kongsi.
skala usahanya lebih besar dari skara usaha kecir, tetapi rebih kecir dari skala usaha besar.
C.
sebagairrr.rrr,rrli,rllrr
B
Tahun t997
tentang Dokumen Perusahaan. Sementara unsur nama bersama adalah nama yang disetujui oleh
para pendiri firma atau para sekutu firma. Nama bersama dapat diambil darinama dari salah seorang sekutu, nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, kumpulan nama darisemua atau sebagian
darinama para sekutu, atau nama lain yang bukan nama keluarga. Misalnya saja, Ny. Hadiputranto, Ny. Hadinoto, dan kawannya mendirikan sebuah kantor hukum dengan nama yang mereka sepakati adalah Hadiputranto, Hadinoto & Partners atau disingkat
H H P.
Nama
tersebut merupakan nama bersama yang dipakai untuk nama f irma,
Firma
yaitu f irma hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners.
Firma diatur dalam pasar 16 sampai35 KUHD. serain itu, karena f irma
itu merupakan persekutuan perdata khusus, yang menjadi ketentuan umum darifirma adarah ketentuan persekutuan perdata, sebagaimana diatur dalam pasar r6r g KU H perdata sampai r65z KUH perdata. Pasalr6 KUHD memberikan pengertian tentangf irma, yaitu tiap_
tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjarankan
perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama adalah nama yang
disepakati oleh para pendirif irma. Misarnya, f irma didirikan oreh yani Aria, Hadisucipto, dan sudaryat permana. Nama firmanya adarah Aria, Hadi& partners.
Sekutu dalam firma terdiri atas sekutu yang dikecualikan dan sekutu yang tidak dikecualikan. Perbedaan antara sekutu yang
dikecualikan dan sekutu yang tidak dikecualikan terletak pada kewenangan bertindak sekutu tersebut atas nama persekutuan. Jika ada sekutu yang kewenangan bertindaknya dibatasi, sekutu tersebut
dinamakan sekutu yang dikecualikan. Sementara jika kewenangan
dari sekutu tersebut tidak dibatasi, sekutu tersebut digolongkan sebagai sekutu yang tidak dikecualikan. Meskipun terdapat perbedaan kewenangan antara sekutu yang dikecualikan dengan sekutu yang tidak dikecualikan, pertanggungjawaban terhadap pihak
Persekutuan firma merupakan persekutuan perdata khusus. Kekhususan firma terretak pada empat unsur, yaitu persekutuan
ketiga sama sebagaimana diaturdalam PasaltB KUHD.
perdata (PasaIr6), menjalankan perusahaan (pasaIr6 KUt1D), ctengan nama bersama (pasal r6 KUHD), dan pertanggungjawal;.r,
bertindak untuk dan atas nama f irma. Tindakan sekutu f irma tersebut
sekutu
yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KtJltt)). Unsur menjalankan perusahaan merupakan .r\rrr rrrr r r,rk. oreh r
karena itu, persekutuan firma harus menjar.rrrk,rrr kr.t(,r)tuan 24
Semua sekutu dalam firma tergolong sekutu pengurus yang
jika menimbulkan kerugian, ditanggung secara renteng oleh para sekutu. Misalnya, Firma ABC melakukan perbuatan hukum dengan D. Perbuatan teiebut ternyata merugikan Firma ABC. Total kerugian f
irma sebesar 1oo juta. Tanggung iawab ekstern A, B, dan
C
masing25
v."E masing 1oo juta. Jika sudah diselesqikan oleh salah satu sekutu, misalnya oleh A, hubungan hukum dengan D berakhir, dan yang tersisa adalah hubungan intern antara A,B,dan C berkenaan dengan ta nggung jawab masing_masing. KUH D tidak mengatur mengenai hubu ngan internar di anta ra para
sekutu. oleh karena firma tersebut merupakan persekutuan perdata, hubungan antara para sekutu f irma diatur daram pasar $z4sampai r64r KUHPerdata. pembagian keuntungan diantara para sekutu juga
mengacu pada ketentuan persekutuan perdata, yakni jika tidak diperjanjikan lain, pembagian keuntungan dibagiantara para sekutu sesuai besarnya pemasukan di antara para sekutu. Hubungan intern pada sekutu digambarkan sebagaiberikut. 1. Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam anggaran dasar sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus f irma. 2.
4.
5.
Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan f irma.
Sctiap st'krrlu lrt,rt,rrrggrrrrg j.rwab secara pribadi atas semua perikatan f irnra, yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum.
4.
Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan f irma
tidak ada karena tidak ada akta pendirian, pihak ketiga dapat membuktikan adanya f irma dengan segala macam alat bukti. Pembubaran persekutuan f irma berlaku ketentuan pembubaran persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal t646 KUHPerdata s.d. Pasal 1652 KUHPerdata ditambah dengan Pasal3t s.d.35 KUHD, yaitu firma bubarapabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian)telah berakhir. Firma iuga dapat bubarsebelum jangka waktu berakhirnya firrna dalam anggaran dasar
berakhir akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
Pembubaran f irma harus dilakukan dengan akta autentik, kemudian akta pembubaran didaftarkan dipanitera pengadilan negeri untuk kemudian diumumkan pada tambahan berita negara. Kelalaian
Semua sekutu memberikan persetujuan, jika firma menambah sekutu baru.
pendaftaran dan pengumuman pembubaran f irma mengakibatkan pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, atau perubahan
Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan, jika diatur dalam anggaran dasar.
menjaditidak berlaku.
Seorang sekutu dapat menggugat firma apabila dia berposisi sebagai kreditor firma dan pemenuhannya disediakan dari kas f irma.
Hubungan ekstern antara sekutu firma dan pihak ketiga digambarkan sebagai berikut. 1' sekutu yang sudah keruar secara sah masih dapat dituntut oreh
2'
l.
pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum ditunaikan. setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan
pihak ketiga bagi kepentingan firma, kecualijika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya.
Sesudah firma dibubarkan, maka dilaniutkan dengan langkah
pemberesan, yaitu penghitungan harta dan utang firma. Untuk pemberesan tersebut, f irma yang sudah bubar masih tetap ada (Pasal
32-34 KUHD). Menurut Pasal 32, yang bertugas melakukan pemberesan adalah mereka yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, sekutu pengurus harus membereskan atas nama firma. Namun, iika sekutu-sekutu dengan suara terbanyak menunjuk sekutu yang bukan pengurus untuk melakukan pemberesan, sekutu itulah yang bertugas melakukan pemberesan. Jika suara terbanyak tidak tercapai, Pengadilan Negeri menetapkan pihak pemberesnya. Hubungan hukum antara para sekutu dan pemberes adalah hubungan hukum pemberian kuasa.
26
YIH Tugas pemberes adalah menye[esaikan semua utang firma dengan menggunakan uang kas f irma. Apabih masih ada sardo, sardo
\(.rnentar.r lirrrr,r rli,rittt tl,tl,tttt l).ts.ll
sarnpai 35 KUI-l D. Oleh karena
itu, persekutunrr kornanditer yang sering disingkat dengan
CV
itu dibagiantara para sekutu. Jika ada kekurangan, kekurangan itu
rrrerupakan variasif irma. Di samping pengaturan f irma, berlaku iuga
harus dipenuhi dari kekayaan pribadi para sekutu. Jika ada kekayaan
kctentuan persekutuan perdata atau maatschap, sebagaimana diatur
berupa barang, pembagian itu dilakukan sepertipembagian warisan (Pasal r65z KUHperdata).
Dengan kata Iain, apabira masih ada harta sisa f irma, harta tersebut dibagikan kepada para sekutu. Namun, apabira ada kerugian,
kerugian
Persekutuan komanditer bentuknya ada tiga, yakni sebagai berikut.
r.
tersebut ditanggung oreh para sekutu secara renteng penuh sampai harta pribadi.
Keluar, persekutuan ini sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam merupakan persekutuan komanditer. Persekutuan
konsultan manajemen, konsultan keuangan, konsultan pemasaran, konsultan enginering, dan Iain-rain yang rebih bersifat persekutuan
komanditer diam-diam ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal
orang dengan dasar kepercayaan yang tinggi antara para sekutu.
D.
Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terangterangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.
Perusahaan f irma ini cocok untuk perusahaan konsurtan hukum,
t9 sampaizr KUHD. Dengan begitu, KUHD tidakmelarang adanya persekutuan komanditer diam-diam.
Persekutuan Komanditer (CV)
2.
Persekutuan komanditer iarah persekutuan f irma yang mempunyai
satu atau beberapa orang sekutu komanditer. sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga ke dalam persekutuan, sedangkan sekutu yang bersangkutan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. Lain lagi dengan sekutu komplementer, yaitu sekutu yang tidak hanya menyetorkan uang, barang, atau tenaga juga mengurus atau mengelola persekutuan. sekutu komplementer ini disebut juga denga n sekutu pengurus.
ketuar merupakan persekutuan komanditer' Persekutuan komanditer terang-terangan tidak diatursecara khusus di dalam KUHD sebab persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah
firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer iadi ketentuan-ketentuan f irma sebagaimana diatur dalam Pasal t6 sampai 35 KUHD berlaku bagi cv, khususnya untuk sekutu komplementer. Sementara untuk sekutu komanditer diatur
Dua
pada persekutuan guna memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian juga dipikur bersama secara berimbang dengan pemasukan sekutu masing-masing.
Pengaturan persekutuan komancliter berada di pengaturan f irma, yaitu diatur dalarl p.rsal r9 sampai
a
nta ra
zr KUHD.
Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan koma nditer ya ng denga n tera ng-tera nga n menyata ka n dirinya sebagai sekutu komanditer kepada pihak ketiga. Ke dalam dan
macam sekutu daram cV inisecara bersama menyerahkan pemasukan
28
10
dalam anggaran dasar.
3.
Persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas sahamsaham. Perlekutuan komanditer ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi juga tidak dilarang dalam KUHD. Pembentukan modal 29
Fq dengan cara menerbitkan saham diperborehkan sebagaimana diatur dalam pasal :.137 KUHperdata. Sif.qt kekeluargaan pada persekutuan komanditer atas saham mulai mengendor, jika dibandingka n dengan pesekutua n komanditer terang_tera ngan yang pada hakikatnya adarah firma. Har initerbuktidarisaham yang dapat diarihkan kepada pihak rain yang bukan keruarga, bukan kerabat juga bukan teman. persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke perseroan terbatas. Persekutuan komanditerternyata terah mendesakfirma daram praktek perusahaan di rndonesia. Har ini mungkin terjadi karena keadaan yang menghendaki supaya pihak luar yang bukan anggota keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan
modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama. Tanggung jawab sekutu komanditer dengan tanggung jawab sekutu komplementer berbeda. Tanggung jawab sekutu komanditer bersifat terbatas, artinya dibatasi sesuai dengan uang, barang, atau tenaga yang dimasukkan daram persekutuan. Har ini berbeda dengan
sekutu komplementer yang bertanggung jawab penuh atau tidak terbatas yang tanggung jawabnya sama dengan sekutu daram f irma, yaitu bersifat renteng penuh sampaiharta pribadi. Misarnya, cv rndika didirikan oreh rndra, cahya, Adinda, dan rrma. Indra dan cahya sebagai sekutu komanditer, sedangkan Adinda dan lrma sebagaisekutu komprementer. Tiga tahun kemudian, cV Indika
mengarami kerugian dengan totar kewajibar.r terhadap pihak ketiga sebesar RpBoo iuta. sementara totar harta cV rndika hanya sebesar Rp zoo futa. Modar dari rndra sebesar Rpro juta, modar daricahya sebesar RpzO juta, modal dariAdincla scl;csar Rp3o juta, dan modal dari rrma sebesar Rp40 juta. Daritotar kcw,r jir;an terhadap pihak ketiga
Er'l ',r,llcs.lr llllttoo jrrt,r, kt'rrru
CV lndika ,,t,besar Rpzoo juta, rnaka sisa kewajiban terhadap pihak ketiga ,,t'[resar Rp6oo futa. Tanggung fawab dari tndra dan Cahya sebagai .,ckutu komanditermaksimal untuk lndra sebesar Rpro juta dan Cahya scbesar Rpzo juta, sedangkan sisanya sebesar Rp57o juta menjadi
l<ewajiban Adinda dan lrma secara renteng. Pembubaran persekutuan komanditer sama dengan bubarnya
persekutuan firma, pembubaran persekutuan firma sama dengan bubarnya persekutuan perdata. OIeh karena itu, pengaturan pembubaran persekutuan komanditer diatur dalam pasal r646 sampai t65z KUHPerdata ditambah dengan Pasal 3r sampai35 KUHD, yaitu karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran
dasar, sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu atau akibat dari perubahan anggaran dasar. Karena pembubaran persekutuan komanditer sama dengan pembubaran firma, pembubaran persekutuan komanditer harus dilakukan dengan cara pembuatan akta pembubaran di notaris, pendaftaran akta pembubaran di Panitera Pengadilan Negeritempat cv berkedudukan dan pengumuman pembubaran cv pada tambahan
berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, dan perubahan anggaran dasarterhadap piha k ketiga.
Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pemberesan, yaitu penghitungan harta dan utang persekutuan. Apabila masih ada harta, harta tersebut dibagikan kepada para sekutu, tentu bagian dari sekutu
komplementer Iebih besar dibandingkan dengan bagian untuk sekutu komanditer. Namun, apabila yangtersisa berupa kerugian, kerugian tersebut Iebih besar ditanggung oleh sekutu komplementer secara renteng dan sekugu komanditer sebesar modal yang disetorkan ke dalam CV.
30 31
I*lt Perusahaan ini cocok untuk segara jenis usaha yang skara usahanya Iebih besar da ri skara usaha kecil, tdtapi Iebih kecil dari skala usaha besar. perusahaan ini cocok didirikan oleh pengusaha pemula
l)erseroan Terb.rt.rs clalam Pasal t6 sampai35 KUHD.
yang ingin melakukan kegiatan usaha bersama dengan orang rain, tetapi memiliki modal yang tidak terlampau besar.
perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan
E.
lcrb.rt.-rs, y.rn1i ju1i,r rrrt,r rrp.rk.rn pcrubahan terhadap ketentuan Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiriuntuk kepentingan
menjadibadan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambilalih semua hak dan kewajiban
Perseroan Terbatas
yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri atau
Perseroan terbatas, yang seranjutnya disebut perseroan adarah badan
kuasanya. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu
hukum yang merupakan persekutuan modar, didirikan berdasarkan
paling lambat 6o harisetelah perseroan memperoleh status badan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modar dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan peraksanaannya (Pasalr Angka (r) UUpT).
hukum. Jika RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak menyetujui secara bulat, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum
tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul (Pasal t3).
Dari pengertian yuridis pt tersebut maka unsur_unsur pt, yaitu badan hukum, didirikan dengan perjanjian, dan modarnya terdiriatas
status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota
saham-saham. syarat materiir badan hukum, yaitu memirikikekayaan yang dipisahkan antara kekayaan pendiri dan kekayasaan
direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara
adanya organisasi yang teratur, memilikitujuan tertentu, dan dapat
tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan
perseroan,
melakukan perbuatan hukum sendiri. Di samping syarat materiir, terdapat juga syarat formar, yaitu didirikan dengan perjanf ian, adanya
pengesahan dari pejabat yang berwenang, didaftarkan, dan diumumkan.
Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh
menjadibadan hukum. Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiriatas nama
perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan
Undang-undang yang dimaksud adalah Undang_Undang No. 4o
hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiriyang bersangkutan
Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, sedangkan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah sebagai peraksanaan
dan tidak mengikat perseroan. Perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan apabila perbuatan
dariUndang-Undang No.4o Tahun 2oo7 serta peraturan pemerintah yang telah berlaku sebelum Undang-Undang No. Tahun 20r,7 yang
tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang
40
tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 4o Tahun zoo7.
dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan (Pasal 14 UUPT). Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
Undang-undang No. 40 fahun zooT sendiri merupakan
Namun, tidak tertutup kemungkinan peraturan perundang-undangan
perubahan atas Undang-Undang No. r Tahun 1g95 tentang perseroan
di bidang pasar modal mengatur modal perseroan tanpa nilai nominal
32
33
Fil (Pasal 3r). Besarnya modar dasarperseroan pLaring sedikit 5o juta rupiah. Paling sedikit z5 % darimoda I dasar ha rus ditemDatka n dan disetor penu h (Pasar 3z dan 33). penyetoran modar
saham dapat dirakukan daram bentuk uang dan atau daram bentuk rainnya. Daram har penyetoran modar saham dirakukan daram bentuk rain, peniraiannya ditentukan berdasarkan nirai wajar
ya ng tera h ditetapka n sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tida k teraf iriasi dengan perseroan. penyetoran sa ha m
dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan daram satu surat kabar atau lebih daram jangka waktu r4 hari seterah akta pendirian
ditandatangani atau seterah RUps memutuskan penyetoran saham tesebut' Apabira terjadi penambahan modar dasar, penambahan tersebut harus ada persetujuan dari RUps. Begitu pun daram har pengurangan modal. Pengelolaan perseroan dilakukan oleh organ perseroan, yaitu direksi' Direksi menjarankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesusai dengan maksud dan tujuan perseroan (pasar gz Ayat (r)). persyaratan untuk menjadi direksi, yaitu orang-perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecualidalam
waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direkiatau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersarah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pairit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Anggota direksidiangkat oreh RUpS serta bertanggung jawab kepada RUps. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya' Namun, jika fumrah anggota direksinya dua atau lebih, tanggung jawab mereka bersifat renteng. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dimintakan apabira kerugian tersebut bukan karena kesarahan atau keraraiannya, terah mela kuka n pengurusan de nga n itikad baik dan hati-hati sesu.r i denga n
maksud dan tujuan perseroan, tidak mempuny.ri ltcnturan kepentingan, baik Iangsung maupun tidak rangsung (-rtas tircrakan
l)cnl-{urLrs,l} y,utli rlt.rr11.rl.ilr,rll<,rrr l
Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi
yang bersangkutan atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal99 Ayat
(r)). Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Anggota direksi
dapat diberhentikan sementara oleh dewan komisaris dengan menyebut alasannya. Pengelolaan perseroan diawasi oleh dewan komisaris. Selain itu, dewan komisaris juga berhak untuk memberikan saran atau masukan kepada direksitesebut.
Untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib juga mempunyai dewan pengawas syariah atas rekomendasi da ri Majelis Ulama lndonesia. Anggota komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUpS.
Dua atau lebih perseroan dapat melakukan penggabungan,
peleburan, atau pengambialihan. Penggabungan adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau Iebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dariperseroan yang menggabungkan
diri beralih karena hukum kepada peseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk
meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diridln status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambilal ihan adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk 34
35
rrd mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian peseroan tersebut. Setiap direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambialihan harus menyiapkan rencana penggabungan atau peleburan atau pengambialihan.
Rencana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS perseroan masing-ma sing. Apa bila telah disetuju i, dila kuka n akta pengga bu nga n
atau akta peleburan atau akta pengambilalihan.
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh
aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan sebagian
aktiva dan pasiva perusahaan dinamakan pemisahan tidak murni, sedangkan pemisahan seluruh aktiva dan pasiva perseroan dinamakan
pemisahan murni.
Bagi perseroan terbatas yang bidang usahanya mengelola sumber daya alam atau bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, maka ada kewajiban berdasarkan Undang-Undang No.4o
y(llll{ scr'tsi, t),rl.rrI r,rrr11[.r rrrt,trt iltt.rk.rtl lttrlltrrtg,tll l)(]rscr().111 .,r,rrrrban14, tl.ttt st'stt.ti tlcrrgatl lillgkungan, nilai, norma' dan budaya r
n,
sosial rsyarakat setelrrpat tnaka perlu dilaksanakan tanggung iawab
,l.rrr lingkungan'
Tanggung iawab sosial dan lingkungan adalah komitmen dalam pembangunan ekonomi l)crseroan untuk berperan serta llcrkelanjutangunameningkatkankualitaskehidupandanlingkungan setempat' y.tng bermanfaat, baik bagiperseroan sendiri, komunitas (:) UUpT)' nraupun masyarakat pada umumnya (Pasalr Angka bidang dan Perseroan yang menialankan kegiatan usahanya di berkaitan dengan sumber daya alam waiib melaksanakan
atau (r) UUPT)' tanggung iawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 Ayat daya alam Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber dan adatah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola yang memanfaatkan sumber daya alam. Sementara perseroan sumber daya menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan tidak memanfaatkan alam adalah perseroan yang tidak mengelota dan pada fungsi sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak
Tahun zooT,yaitu tanggung jawab sosialdan lingkungan.
kemampuan surnber daYa alam'
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memilikisuatu tanggungiawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham
sosialyangseringdigunakanistilahcorpordtesocialresponsibility sebagai badan (CSR) dan tanggung iawab lingkungan' Perseroan sendiriharus iuga hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.
memerhatikanlingkungansekitarkarenalingkungansekitaratau
CSR
berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan
(sui stai nabl
e dev el o p
ment);
ad
a
a
rgu menta si ba hwa su atu
p
erusa
haan
Tangung iawab sosial dan lingkungan meliputitanggung iawab
perseroan' masyarakat merupakan salah satu stakeholder sosial dan lingkun$an yang dimaksud merupakan Tanggung iawab
dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan kcputusannya
sebagai kewaiiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya
blaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
kt,t rr.rt trr rgan atau
deviden, tetapi juga harus berdasarkan konsektrt'rrri sosial dan
Ayat (z) UUPf)' memerhatikan kepatutan dan kewaiaran (Pasal74
lingkungan untuk saat ini dan untuk jangka paniang.
Perseroanyangtidakmelaksanakankewaiibanmelaksanakan sanksi sesuai tanggung iawab sosial dan lingkungan akan dikenakan yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 31
36
,-q
L'Y
(Pasal 74 Ayat(3) UUef). Ketentuan lebih lanjut mengenaitanggung
jawab sosial dan lingkungan diatur dengan..peraturan pemerintah (Pasal 74 Ayat (4) UUPT). Selanjutnya, berkaitan dengan tanggung jawab pemegang saham sebuah perseroan terbatas. Pemegang saham perseroan tidak
bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimiliki (Pasal 3 Ayat (t). Misalnya, PT Adromeda yang
didirikan oleh Amir dan Andi mengalami kerugian dengan total kewajiban terhadap pihak ketiga sebesar Rpz miliar maka tanggung jawab maksimal dariAmir dan Andi sebagai pemegang saham, yaitu sebesar saham yang dimilikiAmir dan Andi. Apabila saham yang dimiliki
Amir sebesar Rpzoo juta dan saham yang dimiliki Andi sebesar Rp3oo juta, tanggung jawab Amir hanya sebesar Rpzoo juta dan tanggung
[lcrcl'rs'rrkatl l'etrtllttll,rt,lll l)t'1"('l ()'lll tl't1l'rt tcrj'rcti karctla
berdirinya yang ditetapkan l<eputusan R[Jl'5, k.trctla j'-rrrgka waktu penetapan pengadilan, clalam anggaran dasar berakhir, berdasarkan putusan pengadilan niaga dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
yang tetap' harta pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum biaya kepailitan' karena harta pnrr".oun tidak cukup untuk membayar pailit berada dalam keadaan pailit perseroan yang telah dinyatakan izin usaha perseroan sehingga insolvensi, dan karena dicabutnya r4z UUPT)' Setelah mewaiibkan perseroan melakukan likuidasi(Pasal likuidasi' yaitu penghitungan bubar, perseroan tersebut dilakukan
I
harta dan utang Perseroan' skala usaha besar untuk Perusahaan terbatas ini cocok untuk diprediksikan akan berkembang semua ienis usaha dan usaha yang saham' meniadi besar dengan melibatkan berbagaipemegang
jawab Andi sebesar Rp3oo juta. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal persyaratan
perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan (Pasal 3 Ayat (z)). Misalnya saja, PT Adromeda belum berstatus badan hukum, maka tanggung jawab Amir dan Anditidak sebesar saham yang mereka miliki, tetapi bertanggung jawab penuh setelah total kewajiban tersebut dikurangi dengan harta dari PTAdromeda. Sebut saja total harta PTAdromeda sebesar Rp6oo juta, maka sisa kewajiban terhadap pihak ketiga sebesar Rpt,4 miliar menjaditanggung jawab dariAmir dan Andi.
F.
KoPerasi 1992
tentang
No' z5 Tahun Koperasi diatur dalam Undang-Undang UUP' Koperasiadalah badan Perkoperasian yang selaniutnya disebut
atau badan hukum usaha yang beranggotakan orang-seorang berdasarkan prinsip koperasi dengan melandaskan kegiatannya ekonomi rakyat yang berdasar koperasi, sekaligus sebagai gerakan r UUP)' Tujuan utama didirikan atas asas kekeluargaan (Pasal r Angka anggotanya karena koperasi koperasi adalah untuk menyeiahterakan UUP)' didirikan untukdan oleh anggota koperasi(Pasal 3 MenurutPasal6UUP,adaduabentukkoperasi,yaknikoperasi primer' yaitu koperasi yang primer dan koperasi sekunder' Koperasi sedangkan koperasi didirikan oreh minimar zo orang anggota,
sekunderadalahkoperasiyan$didirikanolehminimal3koperasi primer.
koperasi' yaitu Dilihat dariusahanya, terdapat beberapa ienis koperasi produksi' dan koperasisimpan piniam, koperasi konsumsi' koperasi simpan piniam' yaitu koperasi serba usaha' Jenis usaha 39
3B
menerima simpanan darianggota juga memberikan pinjaman kepada a nggota' Je n is usa ha koperasi konsumsi, yaiir'menyedia ka n ba ra n gbarang kebutuhan konsumsi anggota koperasi.
Pet
tllt'lol,
r,
r
ll l\(ll )('r, rrr
r
lil, r kt
r
l<.t t )
scccl t'cl clcttttlkr.l
tis
Pengclolarr l
aktif semua anggota. Dalam setiap keputusan yang akan dibuat,
Koperasi ko nsumsi p rodu ksi, yaitu koperasi yang bida ng u sa ha nya memproduksisuatu produk, baik barang atau jasa yang dapat dijuar kepada konsumen. Apabila bidang usahanya meliputisimpan pinjam, konsumsi dan produksi dinamakan koperasi serba usaha.
musyawarah untuk mufakat selalu ditempuh dahulu sebelum dilakukan pemungutan suara. Dalam musyawarah, satu anggota
memiliki satu suara dan suara tidak identik dengan besarnya simpanan pokok, wajib, dan sukarela dari anggota.
Di samping
bentuk-bentuk koperasi tersebut, masih ada bentuk koperasi fungsionar yang biasanya didirikan oreh karyawan perusahaan, didirikan oreh pegawai suatu instansi atau rembaga pemerintah.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha setiap anggota Sisa hasil usaha yang merupakan keuntungan
koperasidibagikan
kepada para anggota dengan perimbangan sesuaidengan iasa para anggota. Jasa dihasilkan dari keaktifan dari para anggota
Daram rangka memberikan pendidikan koperasipada usia dini, sekolah-sekorah biasanya mendirikan koperasi sekorah.
Untuk tingkat mahasiswa, biasanya didirikan koperasi mahasiswa. Tujuan pendirian koperasi siswa dan koperasi adarah di samping memenuhi kebutuhan
koperasi. Hal ini karena dalam koperasi anggota koperasi tidak hanya sebagai pemilik koperasi, tetapi iuga sebagai konsumen koperasi.
siswa atau mahasiswa sendiri, Iebih jauh ragi untuk memberikan proses
4.
pembelajaran wirausaha bagi siswa dan mahasiswa. Har inikarena mereka biasa terribat daram kegiatan usaha koperasitersebut, baik sebagai pengurus koperasi, pengawas koperasi, maupun hanya menjadi anggota koperasi. Dalam melakukan usahanya, koperasi harus mengikuti tujuh prinsip pengeroraan koperasi(pasar 5 UUp), yaitu sebagai berikut. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka suka rera, maksudnya untuk menjadi anggota kopera si tida krah ada paksaan, mau menjadi anggota ataupun mau keruar dari keanggotaan koperasi terserah anggota sendiri. Terbuka maksudnya, untuk menjadi anggota koperasi tidak crirr.rtasi oreh
Pemberian balas jasa terbatas pada modal
Dalam pengelolaan koperasi, diusahakan agar biaya untuk menjalankan usaha koperasitidak Iebih besar dari sisa hasil usaha
atau keuntungan dari koperasi itu sendiri. Dengan kata lain, ef isiensi dalam pengelolaan koperasi mutlak diperlukan. Kemandirian koperasi
Pertumbuhan koperasi tidak didapatkan dari adanya proteksi, adanya bantuan daripihak lain, tetapi dari usaha itu sendiri. Tidak ada ketergantungan koperasi dengan usaha lain. Koperasi harus
dapat mandiri. 6.
Kerja sama antarkoperasi
Antara koperasi yang satu dan koperasi yang lain diperlukan
suku, agama, ras, dan golongan. Asalkan memenrrhi sy,rr,rt r_rntuk diangkat menjadi anggota maka dapat menjacli .r r 11i1 r.
adanya kerja sama. Dengan demikian, koperasimeniadikuat dan
dapat bersartng dengan pelaku ekonomi lainnya, yaitu badan
1ot,
usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. 40
Ir
I
rrq 7.
Pendidikan
koperasi
,
Pengurus da n pengawas koperasi diang*i.eari anggota koperasi. Oleh karena itu, semua anggota koperasiharus
t.
Menurut l'.rsal 22 UUP, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
siap untuk menjadi pengurus dan pengawas koperasi. Kesiapan tersebut diwujudkan dengan adanya pendidikan koperasi.
Ketujuh prinsip pengeroraan koperasi tersebut merupakan ciri khas koperasi. Apabira pada masyarakat ada yang menggunakan nama koperasi, tetapi daram pengeroraannya tidak mengaprikasikan ketujuh prinsip koperasi tersebut, bukan merupakan koperasi merainkan bentuk usaha yang berkedok koperasi. Modal koperasi menurut pasar 4r UUp terdiri atas modar sendiri dan modar pinjaman. Modar sendiri dapat berasar dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela dari para anggota, dana cadangan, dan hibah' simpanan pokokadarah simpanan yang dirakukan sekari daram masa keanggotaan koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oreh anggota koperasi. simpanan sukarera adarah simpanan yangiumlah maupun waktunya tidak dibatasioleh koperasi. Modal pinfaman adarah modar yangdiperoreh koperasi dari anggota, koperasi Iain, bank dan rembaga pembiayaan, penerbitan obrigasi dan surat utang Iainnya, dan sumber lain yang sah.
Di samping itu, koperasi dapat memupuk modar dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masya ra kat' pihak ya ng menyerta ka n moda r ikut menanggu ng risiko, tetapi dalam rapat anggota tidak memiriki hak suara. pemupukan
R.rpat Arr1,i1iot,r
Namun, apabila tidaktercapai keputusan, dilakukan pengambilan
keputusan berdasarkan suara terbanyak(Pasal z4 UUP). Rapat Anggota dilakukan minimalsekali dalam setahun. Disamping itu, ada rapat anggota Iuar biasa yang diselenggarakan Iebih dari satu
kali bergantung pada kebutuhan koperasi itu sendiri. Rapat Anggota juga memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengubah anggaran dasar dan kebijaksanaan-kebiiaksanaan yang Iain yang bersifat strategis bagi koperasi. 2.
Pengurus
Menurut Pasal z9 UUP, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan untukkali pertama nama-nama pengurus dicantumkan dalam
akta pendirian koperasi. Pengurus mewakili koperasi di dalam maupun di Iuar pengadilan.
3.
Pengawas
Menurut Pasal 38 UUP, pengawas dipilih daridan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh karena itu, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Disamping bertugas mengawasi pengurus dalam mengelola koperasi, pengawas iuga
diberi kewenangan untuk memberi saran kepada pengurus
modal penyertaan dirakukan dengan perjanfian yang cribuat di
koperasi, baik bersifat umum maupun khusus. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola koperasi dalam
Pengelolaan koperasi dirakukan oreh perarrgkat,rg.r,isasi
menjalankan usaha koperasi. Hubungan hukum antara pengurus koperasidan pengelola koperasi adalah perjaniian keria. Untuk segala akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan keria, tunduk pada
hadapan notaris.
koperasi sebagai organ koperasi. Terdapat tiga pcrarrllk,rt .r ganisasi koperasi, yakni sebagai berikut.
perjanjian kerja. 42 43
v.q
I
Pembubaran koperasi menurut pasar 46 UUp dapat dirakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau berdasarkan keputusan pemerintah' pembubaran koperasi dengan putusan pemerintah dilakukan apabila sebagai berikut:
1. 2.
Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang_undang; Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban
umum dan atau
Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Setelah koperasi bubar, maka diranjutkan dengan penyeresaian.
Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan koperasi dalam penyelesaian, yaitu perhitungan harta dan utang koperasi. Perusahaan berbentuk koperasi ini cocok didirikan oreh banyak orang untuk kepentingan bersama dengan hasir yang dapat dinikmati
bersama. Asasnya adalah kekeluargaan.
G.
Yayasan
Pengaturan yayasan seberum rahirnya Undang-Undang No. r6 Tahun 2oo1 menggunakan hukum kebiasaan, yaitu kebiasan_kebiasaan pendiri yayasan' Undang-Undang No. r6 Tahun 2001 tentang yayasan,
yaitu 6 Agustus zoor murai diberrakukan pada 6 Agustus zooz. Dua tahun kemudian, dirakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. r6 Tahun zoor dengan undang-Undang No. zg Tahun zoo4 yang murai berlaku satu tahun sejak diundangkan pada tanggar (r okt.rre r )oo4. Dengan demikian, Undang-Undang No. zB Tahun zo.4 rrrrr,ri lrcrraku sejak tanggal 6 Oktober 2oo5. Menurut pasal r angka (r) Undang_Undang No. l(r l,rlrrrn uoot, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri at,r., licl,,ry,r,u) yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencall.ri jr r. r, rr r t.r rt,rtu di 44
,)nggota. Dari
1>er
rgcrtian yuridis tersebut menuniukkan bahwa yayasan
rrerupakan lembaga nirlaba, artinya Iembaga yang tuiuan pokoknya
tidak semata-semata mencari kentungan. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal
3 ayat
(t) yayasan dapat melakukan kegiatan usaha
untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara
kesusilaan;
3.
lrrclarrg sosi.rl, kr,,r1g,trrr,r,rn, rl.rn kcnranusiaatt, yang tidak mernpunyai
mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan yayasan beserta batasannya
diatur dalam Pasal 7 dan 8, yaitu mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang prosepektif dengan ketentuan paling banyak z5% dari seluruh nilai kekayaan yayasan, anggota pembina, pengurus, dan pengawas dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas daribadan usaha. Pengaturan yayasan sebelum lahirnya Undang-Undang No. t6
Tahun 2oo1 menggunakan hukum kebiasaan, yaitu kebiasaankebiasaan pendiri yayasan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang
No. t6 Tahun 2o01 tentang Yayasan, yaitu satu tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 6 Agustus zoot dan berlaku tanggal 6 Agustus zooz. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun zoo4 dilakukan
perubahan terhadap Undang-Undang No. t6 Tahun zoot dengan Undang-Undang No. zB Tahun 2oo4 yang mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan, diundangkan pada tanggal 6 Oktober zoo4. Dengan demikian, Undang-Undang No. zB Tahun zoo4 mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2oo5. Saat ini, Undang-Undang No. z8 Tahun zoo4 belum diberlakukan
sehingga dasar pengaturan yayasan sekarang adalah Undang-Undang
No. 16 Tahun 2oo1 tentang Yayasan. Jika Undang-Undang No. zB Tahun zoo4 efektif diberlakukan, tidak berarti keseluruhan muatan
Undang-Undang No. t6 Tahun 2oo1 semuanya dinyatakan tidak
YIH berlaku. Hal ini didasarkan karena p"rrJrhun undang-undang tersebut tidak dirakukan secara keseruruhan; tetapi terhadap beberapa pasal-pasar saja. Dengan demikian, pasar-pasar yang tidak diubah dalam Undang-Undang No. r6 tahun 2oot tetap berlaku. Menurut pasal r angka (r) Undang_Undang No. 16 Tahun zoor, yayasan adarah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari pengertian yuridis tersebut, menunjukkan bahwa yayasan merupakan lembaga nirlaba. Artinya, lembaga yang tujuan pokoknya tidak semata-semata mencari keuntungan. Meskipun demikian, berdasarkan pasar ayat (r) yayasan 3 dapat merakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kegiatan usaha yang dapat dirakukan yayasan beserta batatasannya diatur daram pasar 7 dan B, yaitu: mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang prosepektif dengan ketentuan paring banyak z5% dari seruruh nirai kekayaan yayasan, anggota pembina, pengurus, dan pengawas dirarang merangkap sebagaianggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha. Yayasan tidak boreh membagikan hasir kegiatan Lrsah.r kepada
pembina, pengurus, dan pengawas (pasal 3 ayat (:)). Namun, berdasarkan pasal 6, yayasan wajib membayar segala lriay.l atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan
Sepintas lalu, kedua pasal tersebut saling lrt,r tr,rrt,rrr11,rrr. Jika ditelaah Iagi Iebih mendaram, ternyata kecrr.-r P,r.,,rr tr.r,,t,rrrt tidak
s,rlittg bertent,rr rll,r r
k,r r ('r
r.r y.rrt{ tida k diperbol ehka n dibagikan
kcpada organ yayasan adalah harta kekayaan yayasan, tetapi jika tligunakan untuk keperluaan biaya organ yayasan dimungkinkan. Ketegasan dari Pasal dijembantani oleh pasal 5 yang mengatur rnengenai Iarangan pengalihan kekayaan yayasan kepada pembina,
pengurus, dan pengawas, kecuali anggaran dasar yayasan rnenentukan bahwa pengurus bukan pendiri yayasan dan tidak
terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas, serta mela ksanaka n pengurusan yayasan secara Iangsung dan pe nuh. Sebel um berla kunya Undang-Undang yayasan, proses pendirian
cukup pembuatan akta pendirian yayasan di Notaris untuk kemudian akta pendiriannya didaftarkan di panitera pengadilan Negeritempat yayasan tersebut berkedudukan. Namun, sesudah diberlakukannya
Undang-Undang Yayasan, maka proses pendiriannya menjadi Iebih kompleks. Yayasan memperoleh status sebagaibadan hukum setelah akta
pendirian yayasan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia. Permohonan pengesahan harus disampaikan dalam jangka waktu ro hariterhitung sejak tanggal akta pendirian
yayasan ditandatangani. Menurut pasal 13 A Undang-Undang Yayasan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi
tanggung jawab pengurus secara renteng. Kekayaan yayasan diatur dalam pasal z6 dan 27. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wa kaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan angggaraft dasar yayasan dan atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
46 47
rq
I I
Nilai kekayaan yayasan tidak ditentukan Qesarnya daram undangundang yayasan. Har ini memberi kebebasan bagi pendiri yayasan
Perrgrrru\ y,ry,l\.ur tirlak berwenang mewakili yayasan jika
terjadi perkara didepan pengadilan antara yayasan dan anggota
untuk menentukan sendiri berapa nirai kekayaan yayasan. Harus dipastikan bahwa kekayaan yayasan tersebut terpisah dari kekayaan pendiri yayasan. Untuk har tersebut maka seterah pendiri yayasan
pengurus yayasan, atau dalam hal pengurus memilikikepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan yayasan (Pasal 36).
Jika pengurus dinilai oleh pembina telah lalai sehingga merugikan yayasan, pengurus dapat diberhentikan sebelum
memisahkan kekayaannya untuk yayasan, kekayaan tersebut menjadi milik yayasan, bukan pendiri yayasan. Bahkan, apabira yayasan
bubar
sekalipun, kekayaan yayasan akan dirimpahkan kepada yayasan yang memiliki misiyang sama dengan yayasan atau jika tidak, kekayaan
3.
Pengawas
yayasan tersebut menjadi kekayaan negara.
Pengawas merupakan organ yayasan yang bertugas melakukan
Pengelolaan yayasan dirakukan oreh organ yayasan itu sendiri. Terdapat tiga organ daram yayasan. Ketiga organ tersebut
pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam
sebagai berikut. Pembina
sekurang-kurangnya satu orang(Pasal 4o). Pengawas dapat diberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan
Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan
alasannya.
yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Kewenangan tersebut, yaitu perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan, pengesahan program kerja, dan rancangan anggaran tahunan yayasan, sefta
Tanggung jawab pengurus dan pengawas berdasarkan kesalahan, baik karena kelalaian atau kesengajaan sehingga
adarah
1.
penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan (pasal zB). Berdasarkan pasarzg, pembina tidak boreh merangkap sebagai
anggota pengurus dan atau anggota pengawas. pembina
2.
mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekari daram satu tahun. Pengurus
menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas
yayasan mengalami kerugian. Jika terbukti pengurus lalai sehingga yayasan mengalami kerugian, pengurus bertanggung jawab renteng (Pasal39). Namun, jika terjadikepailitan yayasan
yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengawas, pengawas bertanggung jawab renteng terhadap kerugian yayasan tersebut. Yayasan dapat bergabung dengan yayasan Iain. Penggabungan ini harus memerhatika n ketida kmampua n yayasan, yayasan nya ha ru s
Pengurus merupakan organ yayasan yang nrcl.rksanakan
sejenis, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan
kepengurusan yayasan. pengurus tidak boreh merarrgkaP sebagai pembina atau pengawas(pasar3r). pengurus dap,rt
dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
pembina berdasarkan rapat pembina untuk jarrgk.r w,rkttr tahun 5 dan dapat diangkat kembali. Susunan peng,r rrs, y,ril. \corang ketua, seora ng sekretaris, dan seora ng bcr rt l, I r, r, r.
pembina jika % hadir dan%-nya dariyang hadir telah setuju. Setelah
r
48
waktunya (Pasal 3z).
r
Usul penggabungan yayasan harus disampaikan pengurus kepada
disetujuioleh setiap pembina yayasan, dibuatlah akta penggabungan yayasan.
rq Pembubaran yayasan diatur dalam Pasal 62. Berikut ini sebabsebab bubarnya sebuah yayasan.
1.
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan berakhir.
2-
Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
3.
Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang
tetap berdasarkan:
a. b.
Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; Tidak mampu membayar utang yayasan setelah dinyatakan
pailit, atau;
c.
Hartakekayaanyayasantidakcukup untukmelunasiutang yayasan setelah pernyataan pailit dicabut.
Setelah yayasan bubar harus dilikuidasi. Jika masih ada sisa harta yayasan, berdasarkan Pasal 68, yayasan harus:
a.
Diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyaikesamaan
kegiatan dengan yayasan;
b.
Diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan;
c.
Jika tidak diserahkan
ke
yayasan lain atau kepada badan
hukum lain, sisa harta dikembalikan kepada negara dan penggunaannya disesuaikan dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.
Bentuk usaha inicocok untuk usaha yang tidak prof it, nirlaba, atau tidak mencari keuntungan dan semata-mata digr-rnakar-r sebagai wadah bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan sosial.
Bah lV
Teknis Mendirikan Perusahaan
50
Fq
il
A.
Perusahaan Dagang
seiiimit perusahaan persekutuan lainnya. seseorang yang ingin mendirikan perusahaan dagang dapat mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian perusahaan.
Kclrlrus.rtt tt'r',t'lrtrl t rrl,rk tlisttt'tai rlctlgan satlksi. Malah kalittt.tt berikutnya rrrcrry,rt,rl<.rrr l;al'rwa ketiadaan akta autentik itu tidak boleh dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Dalam praktik pendirian firma selalu dengan akta autentikSesudah akta pendirian dibuat di hadapan notaris, akta tersebut
contoh konkretnya adarah rda Leman ingin mendirikan butik. Nama butiknya adalah rda Leman Cottection. Untuk mewujudkan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri(Pasal z3 KUHD) dan terakhir akta pendirian tersebut diumumkan dalam berita negara
keinginannya, lda Leman mendatangi seorang notarisguna membuat akta pendirian perusahaannya. setelah akta pendirian perusahaan dibuat, maka mulailah rda Leman menjarankan usaha butiknya.
(Pasal zB KUHD).
Proses pendirian perusahaan dagang tidakrah
Kewajiban pendaftaran dan pengumuman memiliki sanksi, jika tidak dilakukan karena selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka persekutuan firma itu sebagaipersekutuan umum, yaitu persekutuan f irma yang menjalankan segala macam Llrusan,
B. Persekutuan Perdata (Mootschop) Pendirian persekutuan perdata dirakukan dengan membuat perjanjian, selain harus memenuhi syarat-syarat sahnya perfanjian sebagaimana diatur daram pasar r3zo KUHperdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang membuat perjanjian harus cakap, memiriki objek tertentu, dan adanya
cousa
yang halal. Syarat-syarat lain tersebut yaknitidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan tata susira dan ketertiban umum, dan
keuntungan yang dikejar harus merupakan kepentingan bersama (R.t. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, r99z:rg). Misalnya, Andidan rhsan ingin mendirikan persekutuan perdata.
setelah menentukan nama persekutuan perdata dan fenis usaha persekutuan perdata, maka mereka membuat perjanjian untuk
didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan f irma itu (Pasal z9 KUH D). Pada praktiknya, pendirian sebuah f irma dilakukan dengan mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian firma. Setelah akta pendirian firma diperoleh, kemudian akta pendirian ini didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeritempat Firma menialankan kegiatan usaha. Selaniutnya, pengumuman pendirian Firma di Tambahan Berita Negara Republik lndonesia. Contohnya, YaniAria, Hadi Suprapto, dan Sudaryat Permana ingin
mendirikan sebuah f irma hukum. Ketiganya sepakat untuk menggunakan nama bersama Aria, Hadi & Partners. Ketiganya
mendirikan persekutuan perdata. Agar rebih kuat, sebaiknya perjanjian pendirian persekutuan perdata dirakukan di hadapan nota ris.
mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian f irma. Kemudian, setelah akta pendirian f irma selesai dibuat, maka didaftarkanlah akta
C.
hukum tersebut berdomisili. Misalnya, f irma tersebut berdomisilidi Kota Bandung maka pendaftaran dilakukan di panitera Pengadilan
Firma
Pendirian f irma menurut pasal r6 KUHD pasal r6rg Kr.llil)crclata tidak
disyaratkan adanya akta. Namun, pasal zz KUHD rrr.rrlllr.rruskan pendirian firma dengan akta autentik, daram rrar irri ,rkt,r rrotaris. 52
pendirian f irma tersebut di panitera pengadilan negeritempat
f
irma
Negeri Kelas lA Bandung. Setelah pendaftaran dipanitera, dilaniutkan
dengan pengumuman pendirian firma di Berita Negara Republik lndonesia.
r-q
q
D.
Persekutuan Komanditer
(fl)
r
Persekutuan komanditer
(cv) merupakan variasif irma. oreh karena itu, pendirian cv pun sama dengan pendirian firma, yaitu harus
dilakukan melalui tiga tahap berikut. 1. Pembuatan akta pendirian dihadapan
2' j.
notaris. Pendaftaran akta pendirian cVpada panitera pengadiran negeri tempat CV berkedudukan atau berdomisili hukum. Pengumuman pendirian persekutuan pada berita negara.
Contohnya, Ahmad, Ria, dan Ranti berencana mendirikan perusahaan yang berbentuk CV. Tahapan_tahapan yang harus dilakukan oleh Ahmad, Ria, dan Ranti, yaitu membuat akta pendirian cv di hadapan notaris. pada akta pendirian termuat anggaran dasar. setelah akta tersebut seresaidibuat oreh notaris, maka akta pendirian
CV
didaftarkan di panitera pengadilan negeri tempat f irma
berkedudukan. Misarnya, cV berkedudukan di Kabupaten Bandung maka panitera yang berwenang adarah panitera pengadiran Negeri Bale Bandung. Setelah akta didaftarkan, dilanjutkan dengan pengumuman pendirian cv di berita negara Repubrik rndonesia. Pada pendirian CV, modalCVdapat dicantumkan dalam anggaran dasar atau tidak. Begitu pun masalah domisili CV, ada yang menentukan ba hwa domisir inya seca ra spesif ik. Misar nya, cV didirikan di Jalan Singaperbangsa No.r Bandung. Namun, ada juga yang menyebutkan agar domisirinya disebutkan secara umumnya saja, misalnya CV inididirikan di Bandung.
E.
Perseroan Terbatas (pT)
Proses pendirian perseroan terbatas berbeda dengan mendirikan
perusahaan perseorangan, firma, dan cv. pendirian frr rlilakukan melalui empat tahap berikut. 1. Pembuatan akta pendirian perseroan di hadap.llr not,)ris. 2' Pengesahan pendirian perseroan oreh Menteri,rrkrrrr
l.
Penrlatt,r r ,lt
4.
Pengunrurrran pcrrclirian perseroan di tambahan berita negara Republik lndonesia.
I | )('r r lir
r,
r
rr
lrct scroa
rr
di clatta r pcrseroan.
Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa lndonesia (Pasal 7 Ayat (r)). Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk perseroan yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Iembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Pasar Modal(Pasal 7 Ayat (7)). Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, tetapi hal itu tidak berlaku dalam rangka
peleburan (Pasal 7 Ayat (z) jo (:)). Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Pasal I Ayat(+)). Apabila perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Namun, jika jangka waktu tersebut telah terlampaui pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung
jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihakyang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut (Pasal 7 Ayat (S) io (A)). Pada praktiknya, sebelum membuat akta pendirian pt di hadapan Notaris, para pendiri PT terlebih dahulu mencari nama PT melalui sistem informasihukum Departemen Kehakiman dan HAM Republik lndonesia, untuk kemudian didaftarkan nama PTtesebut, apakah ada
nama PT yang sama atau tidak. Jika nama PT tersebut tidak sama dengan nama PT yang sudah ada, proses pembuatan akta pendirian di hadapan notaris dilakukan. Namun sebaliknya, jika nama PT tersebut
Fq
F!rr-:
telah sama dengan nama pT yang telah didirikan sepelumnya, para pendiridiminta untuk mencarikan nama pT yang balu.
t.
Berikut ini contoh konkret prosedur mendirikan pr. rndra, Andri, dan Noki ingin mendirikan sebuah pr. Mereka bertiga menentukan
4.
Koperasi.
para pendiri koperasi mengajukan permohonan kepada Menteri
ke notaris. Notarisakan menelusurike sistem informasihukum, apakah
tersebut telah ada atau tidak. Apabila tidak ada, dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian pr di hadapan Notaris. setelah itu, para pendiri mengajukan permohonan pengesahan dari Menteri
diumumkan dalam tambahan berita negara Repubrik rndonesia.
f,
5.
Pengumuman pendirian koperasi di berita Negara Republik lndonesia.
Berikut ini contoh konkret tahapan pendirian Koperasi. Sekelompok masyarakat di Desa Sindang Kasih yang berjumlah zo orang sepakat untuk mendirikan koperasi primer dengan nama Koperasi Mekar Jaya. Setelah mengadakan rapat pembentukan
oleh minimal zo orang anggota, sedangkan untuk koperasi sekunder didirikan oleh minimal 3 koperasi primer. Hasil kesepa katannya dituangkan dalam berita acara.
pendirian koperasi MekarJaya di berita negara Republik lndonesia.
1.
Pembuatan akta pendirian koperasi di notaris. Daram akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar yang sekurang_ kurangnya memuat hal berikut.
a. b. c. d. e. t. g. h. i. j. 56
badan hukum koperasi dapat diperoleh.
koperasi, maka disepakatilah dalam risalah rapat pembentukan koperasi dengan nama Koperasi Mekar Jaya. Dua puluh orang anggota atau mewakilkannya kepada 5 atau lebih orang untuk menghadap kepada notaris agar koperasi didirikan. Setelah itu, mereka harus mengesahkan pendirian koperasi melalui Menteri Koperasi. Setelah disahkan, dilanjutkan dengan pengumuman
Pendirian Koperasi
Prosedur pendirian koperasi, yaitu sebagai berikut. Rapat pembentukan koperasi. untuk koperasi primer didirikan
2.
Koperasi agar koperasi mendapat pengesahan sehingga status
PT
Kehakiman. setelah mendapat pengesahan maka mereka harus mendaftarkan pendirian pr didaftar perseroan yang ada di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. seterah didaftarkan, pr tersebut
Pengesahan akta pendirian koperasi Pengesahan dilakukan oleh Menteri Koperasi. Teknisnya adalah
nama pt yang akan didirikan. Nama tersebut kemudian diinformasikan
nama
Pcrtgajtr,rrr l)('nnolrorr,ttt pcttclirian kclplerasi kepada Mcntcri
daftar nama pendiri; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan serta bidang usaha;
ketentuanmengenaikeanggotaan; ketentuan mengenai rapat anggota; ketentuanmengenaipengelolaan; ketentuan mengenai permodalan; ketentuanmengenaijangkawaktu berclirirry.r; ketentuan mengenaipembagian sisa hasil rrs,rlr,r; ketentuanmengenaisanksi.
G.
Yayasan
Prosedur mendirikan yayasan adalah sebagai berikut.
1.
Para pendiriyayasan melakukan rapat pembentukan yayasan
tersebut ditentukan nama yayasan, bidang kegiatan yayasan, modal yayasan, tempat kedudukan yayasan, organ yayasan, seperti pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, Pada rapat
serta hal-hal lain yang diperlukan oleh yayasan. Pengurus yayasan
terdiri atas ketua yayasan, wakil ketua yayasan, sekretaris yayasan, dan bendahara yayasan.
FH 2-
Pembuatan akta pendirian yayasan di notaris (Patal 9) Pada akta pendirian termuat anggaran dasar yayasan, yang isinya
berdasarkan rapat pembentukan yayasan. Pembuatan akta pendirian yayasan dapat dilakukan di semua kantor notaris dan tidak dibatasi dengan wilayah kota atau kabupaten. Permohonan pengesahan dariMenteri Kehakiman (Pasal tz) Akta pendirian yayasan dimohonkan pengesahan kepada Menteri
Kehakiman. Tentu sala para pendiri yayasan membuat dan
'i:,r....:.6fS:
mengajukan permohonan pengesahan yang ditujukan kepada
Menteri Kehakiman. 4.
Pengumuman pendirian yayasan ditambahan berita negara (Pasal
24) Pengumuman penting sekali dalam pendirian yayasan. Dengan
pengumuman maka keberadaan yayasan diketahui oleh masyarakat.
Berikut contoh konkretnya. Andini, Citra, Putra, Putri, dan
Neha ingin mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, yaitu mendirikan yayasan panti jompo Tawakal. Pada rapat pembentukan disepakati bahwa Andini bertindak sebagaipembina yayasan. Adapun Citra, Putra, dan Puterisebagai bertindak pengurus yayasan yang terdiri atas Citra sebagai Ketua,
Putra sebagai Bendahara, dan Puteri sebagai Sekretaris, sedangkan Neha bertindaksebagai Pengawas. Kelima pendiri yayasan tersebut mendatangi notaris untuk
Bah V
membuat akta pendirian yayasan. Kurang lebih dua minggu akta
pendirian yayasan telah selesai dilakukan. KemLrclian, akta pendirian tersebut dimohonkan pengesahan kep.rrl.r Menteri
PengEsahan Pendirian
Kehakiman. Setelah mendapat pengesahan mak.r y,ry,rs.rrr resmi
Perusahaan
berstatus badan hukum. Selanjutnya, para pertrlir i rrrt.rrgrrrnumkan pendirian yayasan Panti Jompo Tawakal p.rrl,r t,rrrrbahan berita negara Republik lndonesia. 58
Berikut ini proses mengesahkan pendirian perusaHaan dalam arti i
mengurus perizinan perusahaan dari mulai pembuatan'akta pendirian
perusahaan, izin tetangga, keterangan domisili perusahaan, pengurusan Nomor pokok Wajib pajak, Surat lzin Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, surat Izin Usaha perdagangan, dan wajib
daftar perusahaan.
1.
Akta Pendirian perusahaan
Ap.'rbil.r
adalah perusahaan perseorangan, akta
y,rr 11i
r li<
lir ik.rr r
pend irian merup.r
ka
n bukti resmi ba hwa pen gusa ha perseora ngan
itu benar mendirikan perusahaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebagaigambaran, berikut disajikan contoh akta pendirian sebuah perusahaan komanditer dan akta pendirian perusahaan terbatas. a. Contoh akta pendirian perusahaan komanditer
Akta pendirian perusahaan merupakan akta notariilatau akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris. Didalam akta pendirian memuat Anggaran Dasar perusahaan, yaitu
PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER CV-
Nomor:
seperangkat aturan yang memuat dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perusahaan menurut hukum.
Pada hari ini, ...tanggal.-. tahun... pukul
Akta pendirian perusahaan bukanrah badan hukum. oreh karena itu, tidak perlu mendapat pengesahan daripejabat berwenang, seperti
Menghadap kepada saya, ... berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia tanggal ...tahun dua ribu (...) Nomor: ..., diangkat sebagai
Menteri Kehakiman atau menteri rain sesuai dengan ketentuan
...
di Bandung, berkedudukan ..., dengan dihadiri oleh saksisaksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akla ini.
undang-undang, cukup didaftarkan pada kepaniteraan pengadiran
1. Tuan "
negeri tempat perusahaan berkedudukan hukum, kemudian
..------------
-
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Lain lagidengan akta pendirian perusahaan badan hukum. Akta pendiriannya harus
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kehakiman atau menteri lain sebagaimana ditunjuk oleh undang-undang. Momen pengesahan merupakan titik awar status badan hukum perusahaan tersebut. seterah didaftarkan, perseroan kemudian diumumkan di berita negara Republik Indonesia atau tambahan berita negara Republik lndonesia.
Akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yarrg crisaksikan oleh pejabat umum, dalam har ininotaris bahwa perj.rnji.r, itu memang benar seperti dikehendaki oleh pa ra pihak (para perrd iri r,cr.n benaran ). itu dibuktikan dengan ikut sertanya notaris scl.ktr Pr,j,rrr.rt umum membubuhkan tanda tangan pada akta y.rrrg
--------
2. Tuan
3. Nyonya
--*....**--:-
Semuanya warga negara Indonesia ; Semuanya pada saat pendatanganan akta ini sedang berada
**-**--.-
di kota Bandung;
-
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap dengan
ini-----
mendirikan Perseroan Komanditer dengan beranggaran dasar (ketentuan-ketentuan) sebagai berikut
'----
,
:
---------...-------
Pasal 1 ----'-----''------'-
-,,-..- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Perseroan ini bernama : CV ...
untuk pe(ama kali bcrkedudukan di ... dengan cabang-cabang,
----
daniatau----
perwakilan perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh para
pesero pengu)us
------ Pasal 2 -----------------MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud darr luluan l)urseroan inr adalah: -------------------
61
F'
IIE I
Melakukan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang --hukum dan pajak, yaitu antara lain: -----------------
a.
Jasa di bidang konsultasi manajemen, administrasi, tenaga kerja,--marketing. pemberdayaan sumber daya manusia ;--------..-----
b. c.
Periklanan (advertising) ; -----*--Hiburan, promosi, agency, dan manajemen, pengelolaan kegiatan
d.
hiburan serta produksi kaset, compact dlsk, dan lain sebagainya; Jasa persewaan alalalattransportasi, persewaan barang-barang---
pembangunan' antara lain:--------Menjalankan usaha-usaha di bidang perencanaan'Bertindak sebagai pengembang yang melipuii
3.
a.
pelaksanaan, dan pengawasan, ------------I
----
b.Bertindakdalambidangpelaksanapenggalian,antaralain-._._.--..-batu-batuan dan pasir (Galian C) serta usaha-usaha---
Jasa konsultasi arsitek, antara lain kegiatan teknik arsitek, grafik
c.
*--
antara lain -----Pemborongan pada umumny a {general contractor)' kawasan perumahan dan pemukiman termasuk------pembangunan
gedung-gedung--*-----real estat,kawasan industri (industrial estat)' perkantoran'pertamanan'------apartemen, kondominium, pertokoan'
Jasa konsultasi teknik engineering, antara lain kegiatan rekayasa-----
d.
lainnya;-*-interior, perawatan serta sarana pendukung mengerjakanFasilitas-fasilitas pembangunan' termasuk pembebasan, pembukaan, pengurugan' pemerataaan
e.
areal/pemukinan serta usaha seienisnya; ------------jalan' jembatan' Pembangunan gedung dan konstruksi lapangan' udara' --------pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi)' landasan
dan teknik, dan lain sebagainya;---
S.
Jasa telekomunikasi untuk instalasi, perawatan, dan perbaikan, -*-.-termasuk warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet) dan penyewaan komputer;
h.
Jasa di bidang jasa teknologi informasi termasuk multimedia, design, dan pemograman piranti lunak,- distributor yang berhubungan dengan piranti lunak;
i.
f.
;
Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, antara lain: -* a. Perdagangan import dan eksporf, antar pulau/daerah serta lokal ----
S.
b.
Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, suplier, leveransir,
c.
waralaba. dan commisian house',------Distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan,-------------------
d.
perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar rrerleri: --Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat, --------------
1
gas' air minum' Pembangunan instalasi-instalasi listrik'
---------
4.
----
pertokoan; Perdagangan komputer, alat elektronika, serta usitltit ttr';tlrrt stlonis
sejenis lainnYa; pengambilan sampah'-Penanganan pengelolaan sampah meliputi --pembuangan sampah dan pengolahan sampah' umum' ----------------pertambangan Menjalankan usaha-usaha di bidang
termasukpertambanganemas,baiubara,pasir,batukapurdengan**** 5.
gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruan().u)
dan lain sebagainya; teknik sipil, elektro, mesin, mekanikal elekirikal lingkungan'--------'------tata Pembangunan dalam bidang pelaksana dan air limbah' antara lain bangunan pengelolan air bersih usaha-usaha pengeboran air tanah, reboisasiipenghujanan' serta
h.
yaitu penjualan dan pembelian bangunan bangunan runtatt,
lainnya yang berkaitan;----
lainnya;
*
untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi--*-*perusahaan lain; --------
e.
l
telekomunikasi,tower,AirConditioner(AC)sefudalambidang_*_-
Jasa cleaning service
apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor datt rtrilrr(lirrl
i
--
dermaga, dan usaha sejenisnya
Jasa di bidang makanan dan minuman (catering) se(a usaha sejenis lainnya
j.
I
seienis lainnYa;
dan interior, design, lanscape building, dan lain sebagainya;
f.
1
penggalian
rumah tangga, dan lain sebagainya;-
e.
kegiatan usaha yang -Perdagangan alat telekomunikasi dan segala
f.
hasil-hasilnya;-"---kegiatan penggalian, pengolahan dan memasarkan antara lain: perindustrian' Menialankan usaha-usaha di bidang sejenis lainnya; lndustri kayu, penggergajian serta usaha-usaha kendaraan bermotor roda lndustri kendaraan bermotor yang meliputi perlengkapan komponennya;--empat ataD lebih, karoseri dengan lainnya yang berkaitan;*-lndustri kaca serta usaha*usaha sejenis
a. b.
---
c.
63 62
Etr ------\---------_
------
d.
lndustri plastik dan fibre;
e.
lndustri keramik dan tanah liat serta barang barang yang terbuat dari bahan tanah
liat;-------
'12. Teknik penyehatan, penlernihan, teknik sipil basah maupun kering;_-------
13. Menjalankan usaha-usaha di bidang pendidikan, baik formal*-maupun nonformal, -----
f.
lndustri meubel (furniture);
s.
lndustri mesin-mesin
h.
lndustri tekstil dan pakaian jadi (garmen), usaha menjahit--------(konveksi), pemintalan, pencelupan, perajutan, pertenunan, dan---
-
;--
penyelesaian serta usaha sejenis lainnya;
::.:l:_"::111_
lndustri sparepartkendaraan bermotor dan peralatan lainnya untukkeperluan perbengkelan kendaraan bermotor serta kegiatan usaha terkait;Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan umum---------(transportasi)untuk penumpang dan barang dengan menggunakan bis, truck, sedan, taksi serta angkutan
Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya---------
yang meliputi kegiatan perawatan, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis
1.
------
__
: ..
*
Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ------temyata dari buku-buku perseroan, juga bagian masing-masinS-----*-
(inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan*-.***suatu tanda
yang ditandatangani oleh pesero pengurus.--------------3.
Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam-*-.---_--buku-buku itu, pesero pengurus juga akan mencurahkan tenaga,pikiran, dan keahlian masing-masing untuk kepentingan
Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam --------perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah---
Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, sayuran, perkebunan kopi, kelapa sawit, karet, coklat, -_--_____
1,:::1:::
--------*-
11
Menjalankan usaha-usaha di bidang peternakan meliprrti: snpi, ,-----------kambing/domba, ayam, itik dan bebek;
dan-**-.
kemajuan perseroan.
-*---*-
Menjalankan usaha-usaha di bidang periklanan meliputi:-------sungai, kolam, tambak, dan laut;
*-.-pembayaran (kuitansi) yang sah sebagai tanda bukti------
oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan
----:-
10.
---------:-----
penyetoran-penyetoran uang dan/atau nilai pemasukan------------------------
--------
kualitas-------_-
Para pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan pada
perhitungan (rekening) modal mereka masing-masing untuk
penjilidan, penerbitan, design dan cetak grafis, offset, kartonasp,------surat kabar, majalah, tabloid, dan serta berdagang alat-alat tulis-------
kapas, teh dan tembakau;
_ :_
dalam modal perseroan. 2.
---------
kantor dan mesin percetakan;
::_
-- MODAL
darat lainnya yang diperkenankan oleh yang benvenang; ---------------------Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan pada umumnya, --------
B.
3_________________
ii 1i1:::1j:::::::::Tll}111:
bahan jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan
berbagai merk AC serta usaha-usaha sejenis lainnya; Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, foto copy,
________'ASAL
-******_-:
_____--MULAI DAN LAMANYA BERDIRI
lndustri manufacturing dan fabrikasi yang meliputi pengolahan:-*-barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi,-------usaha terkait;-
dengan--****---
tidak mengurangi izin dari instansi-instansi yang benvenang
---------
mesin-mesin, suku cadang (sparepaft) dan penelitian
Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan
::*::::
:",;tr:Tll:l
_ _._"""_.-- _--*
.......- PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERO PENGURUS-.-.....
1.
Perseroan ini dipimpin, diusahakan, dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan ------------
-----
64
65
2.
I
(dua) orang pesero pengurus yaitu penghadap Tuan ... dan Tuan
2.
yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) perseroan, sedangkan
::::::::*:::.Tt:'J[il] "
untuk pesero diam 1 (satu) orang Komanditer adalah penghadap ______ Nyonya ... tersebut di atas.-----
2.
3.
jabatan*_***
pekerjaannya dan membuat laporan lentang keadaan keuangan dan
1.
**----
jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka ------
perorangan,_--
para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus -----------------menunjuk seorang kuasa untuk mewakili hak-hak dan kewajiban
Mengikat dan atau memberatkan kekayaan perseroan dan; ____*__ mengikat perseroan sebagai penjamin;
kewajiban mereka sebagai pesero dalam jangka waktu paling lama ---* tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.--
Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama
2.
Para Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang__dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut_____
Apabila dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak**---menunjuk seorang atau tidak ada pernyataan bahwa mereka---,-----------, setuju untuk turut melanjutkan usaha-usaha perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar-
------
dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang
T1:*
___PASAL
bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang
6_________--___-__
masih-----------
ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.*--
WEWENANG pESERO (-pESERO) DtAM -_---___--Pesero-pesero diam secara pribadi atau oleh yang berwenang untuk--___ memasuki pekarangan-pekarangan,gedung_gedung seperti------,-_---_---__ __----_
Pasal
I
Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau diperkenankan ------------menunda pembayaran utang-utangnya (surseance van betaling) atau
-------
kantor-kantor dan bangunan bangunan rain yang dipergurr,ki.rrr arau -.----yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula unluk mclakukan___-___-pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang, dan hal ir;rl Lrrn yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.
66
..:
tidak-*-----
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan dengan ketentuan bahwa
memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas_________________ benda-benda tetap (tak gerak) kepunyaan perseroan
(usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai-pegawai serta menetapkan __
1.
Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan
harus dibubarkan, tetapipesero (pesero) yang masih ada bersama--------sama dengan ahli waris dari yang meninggal dunia itu beihak untuk ----
sural-surat untuk dan atas nama perseroan dengan kelentuan *______-_ bahwa untuk:-
4.
----*-*
i1:Tut:::t:::::::11::H:Ti?:::1t11_ .__.
(penguasaan), menghubungkan perseroan dengan pihak luaran,* demikian pula pihak luaran dengan perseroan dan menandatangani_____
c. d.
dengan-----*
ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero pengurus maka ia *--*---* (mereka) wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan
(berwenang) untuk melakukan segala tindakan, baik yang___ mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan
b.
..... _..
diberitahukan dengan surat kepada semua kawan peseronya,
Oleh karena itu, pesero pengurus tersebut dalam jabatannya ia _____-___ (mereka), baik masing-masing ataupun bersama_sama berhak
a.
-----
........."
--------...-PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA DAN PAILIT--Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendakmya itu paling sedikit tiga bulan sebelumnya---------------------
Yang mewakili perseroan terhadap pihak luaran, ialah ..._____ Penghadap Tuan ...tersebut dengan jawaban sebagai __-__ DIREKTUR UTAMA dan Tuan ... tersebut dengan DIREKTUR perseroan.
Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan--* keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh
dinyatakan di bawah pengampunan (onder curatele gesteld), maka------------.pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari ----:
:::::::::i:: 1l ll:il
_ _.
;;;;
."...".....,-_-.._....,---
j
!
I
l
61
E"rt dar,Ir*-----
bagian pes€ro yaog l€luar alau dianggap ielah keluar akan dibayar dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya,------yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan-___--____-__
-
------
pasat
1.
Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari -dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan-------------
tiga bulan tanda bunga. Dengan pembayaran tersebut pesero(_pesero)yang masih ada________-__ berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha_usaha) perseroan --______
dibagikan kepada/antara pada pesero masing-masing menurut ----*-------
dengan sisa kekayaan*kekayaan dan beban_beban (active dan_______ pasiva)-nya dan dengan tetap memakai nama perseroan.___--__-__-_-____---_
setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan
Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku_buku perseroan --_--_-harus ditutup dan untuk pertama kalinya dalam waktu selambat ---____---_-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu enam (2006) ***_ harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.
2.
Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula _____-_-________ surat-surat laporan tahunan perseroan harus disimpan di kantor______ perseroan sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat_ dilihat dan diperiksa/diteliti oleh pesero (-pesero) diam dalam jangka --waktu 14 (empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan__
4.
perbandingan dalam modal perseroan. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu sebulan
----***----dalam ------
pasal 11 disahkan.---Pasal 13
-";;:;*,*;;;;
.,TH[""ff
;;;
;;;;----- .--.. -___
ditanggung bersama oleh pesero yang besarnya sesuai dengan
-*-----*----*
perbandingan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi, makapesero (-pesero) diam hanya turut bertanggung jawab sampai dengan modal
1.
bagiannya-----
--- DANA CADANGAN Apabila dianggap perlu oleh para pesero sebelum atau pada
--dapat---:--
laba rugi tersebut.
waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan
Apabila pesero (*pesero) diam tidak dapat menyetujui maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya (mereka)
dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditentukan-----------
kepada pesero pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba ___**_ rugi dan/atau laporan tahunan tersebut. *---
Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan-----------
Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu pesero (pesero)-._diam tidak mengajukan keberatannya (mereka), maka neraca_
maksud menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku
dan perhitungan laba rugi danlatau laporan tahunan tersebut dianggap__ sah dan sebagai tanda pengesahaanya semua pesero harus:_-___-_-____ menandatangani, yang berarti bahwa pesero (_pesero) diam ___________ memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab__,-____-_:___ (aquit et decharge) sepenuhnya kepada (pada) pesero pengurus,___-_____-atas semua tindakan dalam jabatannya itu dalam tahun buku-___ yang lalu.-:-
6B
----------
perhitungan raba rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keruarnya --atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu______
_____ pasal 11 ______________
1.
tz
---- KEUNTUNGAN -------------------
oleh dan atas persetujuan semua pesero. kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk-----------------menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau---*---*----mengurangi modal mereka masing-masing kecuali jika dana cadangan--itu tidak cukup dan atas persetujuan mana pesero (mereka)
perlu-*:---
menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing
untuk------
mengganti kerugian itu.
-----*-
3.
i Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian, juga_-_ dapat dipergunakan sebagai modar pembantu menurut kebutuhan-----modal kerja perseroan dengan ketentuan bahwa semua keuntungan_______ atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus _________-___-_-_dimasukkan dalam perhitungan laba rugi perseroan
____ pasal
1S ____________
semua__--____-_-__
-
;;;;; ;
_:
_. ._.:_..
DAFTAR STANDAR AKTA PERESORAN TERBATAS AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS,,,,... NOMOR......... Pada hari ini,
Para pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun mengalihkan dan/alau melepaskan hak_hak mereka atau membebani_____ bagian mereka dalam perseroan kecuali dengan persetujuan
1lt1l"_.1:11._______:___..
b. Colrtolt,rkt,r 1lt'rrrliridn perusahaan terbatas
_._.-..._
.
- HAL_HAL LAIN.------* Hal-hal lain yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran-_____dasar perseroan menurut akta ini akan diatur dan diterapkan oleh ________ pada pesero bersama_sama, -___-_-_-____ Tentang pendirian perseroan ini dan segala akibatnya para pesero ___-__ memilih tempat tinggal hukum yang sah, umum dan tetap pada___*____Kantor Panitera pengadilan Negeri Bale Bandung di Bale Endah Kabupaten Bandung.
Akta inidiselesaikan pada pukul ....
Hadir di hadapan saya................ Notaris di........
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir ini. 1. Nama lengkap Tempat tanggal lahir ............."". Warga Negara Pekerjaan....... Tempat tinggal di......... Nomor Kartu Tanda Penduduk. Nama lengkap Tempat tanggal |ahir ...,............ Warga Negara Pekerjaan....... Tempat tinggal di......... Nomor Kartu Tanda Penduduk ...................
3.
Nama Badan Hukum. Tempat kedudukan ... Alamat lengkap Nomor dan tanggal pengesahan badan hukum. (" Lihat ketentuan Pasal I ayat (2) huruf a Undang-Undang peseroan dan
penjelasannya)
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris Para penghadap bertindak untuk diri sendiri.... dan dalam kedudukannya sebagaimana lesebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini................
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar') sebagai berikut:.
Ditambahkan gelar akademis
70
NAMA TEMPAT KEDUOUKAN PASAL
1.
Perseroan terbatas ini bernama 'PT ................. (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan
2.
MODAL PASAL 4
1
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp...'...............
di
.........:
Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di
terbagi atas.........sahame masing-masing saham bernilai nominal
dalam maupun di luar wilayah Republik lndonesia sebagaimana ditetapkan
oleh
Direksi.4
Rp .................. 2.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2 Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas..........
Darijumlah dasartersebuttelah ditempatkan dan disetor...'... % atau sejumlah para .... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ......'.."""" oleh nominal nilai pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta saham yang disebutkan pada akhir akta.
3.
Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Saham.lo Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham
PASAL 3
1. 2.
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
Maksud dan tujuan Perseroan ia|ah................
untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (prosposional),
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ............ a.
baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.ll Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut,
b. c.
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga'
Pemakaian nama Perseroan sesuai dengan nama yang telah disetujui Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Pe,seroan Terbatas. Tempal kedudukan perseroan harus ditulis nama atau kabupaten, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tenlang Perseroan Terbatas. Jika diperlukan persetujuan dari organ perseroan lain, ditambah "dengan persetujuan dari.. " (harap dip'tih Dewan Komisaris atau RUPS). Apabila Perseroan didirikan unluk jangka waktu terbatas, harus disebutkan dengan jelas berapa tahun, misalnya Perseroan didirikan untuk iangka waktu 99 (sembilan puluh sernbrlan) tahun. Maksud dan tujuan tidak boleh bertentangan dengan nama Perseroan dengan men)perhatrkan ketenluan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia (KBLI) 2005 serla Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007. Kegiatan usaha yang dicantumkan tidak boleh bertenlangan dengan maksud dan tuluan nama perseroan dan harus memperhatikan ketentuan dalam Klasifikasi Buku Laparlqan ( lsirha lndonesia (KBLI) 2005 serta Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007.
10
puluh ,uta rupiah)' Besarnya modal dasar perseroan tidak boleh kurang dari Rp50 000 000'- (lima usaha dengaomemperhatikan ketentuanjumlah modal minimal untuk Perseroan dengan kegiatan tertentu. Jik" t".O.p"t saham dengan klasifkasikan atau nilai nominal yang berbeda agar disebutkan perbedaanya dengan menggunakan Penyebutan seri A, B, dan seterusnya' iidat perlu dicanlumkan apabila modal sudah dikeluarkan seluruhnya' dalam Ketentuan itri bcrlaku dalam hat perseroan hanya mempunyai satu klasifikasi saham atau hal perseroan mempunyai lebih dari satu saham, dan saham yanga akan dikeluarkan adalah dengan saham dengan klasiikasi yang belum pernah dikeluarkan" Jika saham akan dikeluarkan pernah dikeluarkan maka"vang mempunyai hak terlebih dahulu hanyalah klasifrk.rsi
lanqgutlah
pemegang saltam dcrrgan klasifikasi yang szma.
72
73
E Surat sahurrr scbagairrrana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
SAHAM
1.
semua saham yang
3. 4.
5.
Pemegang Saham berikutnya. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
lndonesia dan/atau badan iukum lndonesla.,. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham-
Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang clikeluarkan oleh
4.
Perseroan.la
Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,
Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi seherai surat saham. Surat kolektif saham dapat.dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimitiki oteh seseorang p",i"gr;j saham. Pada surat saham harus dicantumkan .Jtrr"ng;t"i ? nama dan alamat pemegang saham
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ('t ), ayat (2), ayal (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis bagi pengeluaran kolektif saham pengganti.
b. c. d.
B,
dik"rrrrklf:flluo"rr"ro"n
adarah Saham atas
nama.,2
nomor surat saham nilai nominal saham
1.
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
tanggal pengeluaran surat saham. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: nama dan alamat pemegang saham 3 D. nomor sural kolektif saham
c. d.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 7 Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. 16
nilai nominal saham
tanggal pengeluaran surat kolektif saham Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh.....
Aternatrl laln: Jika Peseroan nrempunyai lebih dari satu klasilikasi saham. kelentuan ayat (2) berbunyi sebagai
berikut:
PENGGANTII\N SURAT SAHAM
"Pernegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus tnenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain klasifikasi saham yang sanra, dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan mernberita*rukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran
Jika surat rusak atau tidrk drp"1t?;Lkii,
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surai "tru sat,a,ir pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dipakai tersebut diseiahfJn Xembaii
kd;d;
Direksi.
.lika perseroan mempunyai lebih dari satu klasifiakasi saham agar diatur mengenal nrasingmasing
tl
klasifikasi saham berseda hak yang merekat pada masinilnn.in* Llasifikasi tersebut. Ketentuan ayat ini tidak berlaku bagi perieroan daLn, ,."rgf,u]"nurorrun mo..l asing dan Perseroan Terbuka Kepenririkan saham daram ketentuan
C.
uy-r, i,ii iugu harus nrenrpcrhatikarl ketenhran dalam undang-undang perseroan dan peratumn perundang_undangan lainya. surat keterangan atau catatan tersebut anlara ruin u"rs"ntur. ,"|"fi., .o,u,r,, atau rutipan dari buku dafiar saham, akta notarsi mengenai pengeluaran atau pemindahan h:rk atas saharrr.
Direksi (yang diwakiri oleh
Direktur.Utama-atau oir"ttu, i"irya sesuai dcngan kcrcnruan anggaran dasar Perseroan) dan dapat ditambah persyaratan dengai p"rr",r,;uu,, tr;rri K.nrisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya denganieputurun,ufu,-Je*arr Korlisaris.
d.
74
tersebut". Jika anggaran dasar persyaratan adanya kelrarusan untuk memperoleh perselujuan otgan Perseroan (pilih salat satu otgan Perseroan: RUPS/Dewan KornisarislDireksi ketentuan ayat (2) berbunyi sebagai berikut: "Pernindahan hak atas sahanr hanya diperkenankan dengan persetujuan...(pilih salah satu organ Peseroan:RUPS/Dewan Kontisaris)". Pemegang sahanr yang hendak rnenindahkan hak atas saham harus mengaiukan pernrohonan secara tertulis (pilih salah satu organ Perseroan: RUPSr' Dewan Kornisaris) melalui Direksi. Jika anggaran dasar rnensyaratkan adanya kelrarusan untuk menawarkan terlebih dalrulu saham yang hendak dipindahkan haknya kepada pemegang saham lainnya serta keharusan untuk metrperoleh percetujuan organ Perseruan (Pi lih salah satu organ Perseroan: RLIPS/Dewan Komisaris/ Direksi), ketentuan ayat 2 herbunyi sebagai berikut: "Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan menrberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pcnawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetuiui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waklu 30 (tiga puluh) hari ternyata sahanr yang ditawarkan tidak disetujui penrindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh....(pilih salah satu organ Perscroan: Rt-lPS/Dewan Komisaris/Direksi). Jika anggaran dar:rr tidak mensyaratkan adanya pembalasan pemindahan hak atas saham, kelentuan x)rt 1J) tidal dipcrlukan.
FU I
3.
Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari iristansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan har tersebui
Mulai hari panggilan Rapat Umum pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak diperkenanrian.
Apabila karena warisan, perkawinan, arau sebab rain saham tidak ragi menjadi milik warga negara rndonesia atau badan hukum rndonesia, maka darlm janika waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memind'ahian
5.
hak atas sahamnya kepada warga negara rndonesia arau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
't.
ar biasa. 2 3
Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
RAPAT PEMEGANG SAHAM PASAL 8 Rap€t Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUpS adalah:
a. RUPS tahunan b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran
7.
Dasar ini disebut juga RUpS
lu_
Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena
Dalam RUPS tahunan. a. Direksi menyampaikan: raporan tahunan yang terah diteraah oreh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUpS;
oleh seseorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam
dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukin lain.
b.
Ditetapkan pengguna raba, jika perseroan mempunyai'sardo raba yang positif. Diputuskan mata acara RUpS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan tapoiin keuangan oreh RUpS
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin rapat.
KUORUM HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS PASAL 10 1.
22
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. RUPS dapat mengambil keputusan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.
tahunan berarti memberlkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataJ[enlurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yaig lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan aan lJporan Keuangan.
RUPs luas biasa dapat diserenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuari mata acara rapat dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -
2.
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS PASAL 9 RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.lT RUPS diselenggarakan dengan merakukan pemanggiran terrebih dahuru kepada para pemegang saham dengan surattercatat din/alau dengan iklan
dalam surat kabar. t1
76
Anggaran dasar dapat pula menentukan "RUPS" diadakan di tempat kcdudrrkarr l)t,rseroarr alau di ternpat kegiatan usahanya yang utama Perseroan" Dalam. hal tersebut harus rl isclrrtkan letak tempat kegiatan usaha utama itu.
RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Tebatas telah dipenuhi.
c. *
1.
ketiga, RUPS dipimpin oleh salah serorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris.
lstilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUps tahunan
-
5.
Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan16 dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. RUPS dipimpin oleh Direktur Utamale Selain itu, sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu). Jika Direktur Utama2o tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama.2'
ta
t9
T :l
::
Daiam Anggaran Dasar dapat ditenlukan jangka wakru panggilan yang lebih dari l4 (empat belas) hari. L-ihat I'ootnote 25. L.ihal Footnote25. Apabila ada jabatan lVakil Direktur tJtama atau wakil Presiden DirektLrr. Antara lain seperti yang termuat dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-undang tentang 'l'erbatas, dalam Anggaran Dasar ketentuan kuorum dapat diatur lebih besar dari yang Perseroan ditetapkm undang-undang. Antara lain sepe(i yang termuat dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dalarn Anggaran Dasar ketentuan persyaratan pengambilan keputusan dapat diatur lebih besx dari yang ditetapkan tJndang-Undang.
11
Fq
w,' DIREKSI 1.
2. 3.
4.
\
2.
RAPAT DIREKSI PASAL 13
apabila Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap wakiu dipandang perlu: oleh ieseorang atau lebih anggota Direksi;
dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
4. 5.
l,
Nama jabatan
)6 11
7B
yang bersama-sama mewakili
3t
atau dengan surat eanggitan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat setiap anggota Direksi dengan mendapat kepada langsung Vrndii.urp"ixan tidak iana'r1"ti*l pating tairbat-3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan' dengan memperhitungkan langgal panggilan dan tanggal rapat' waktu dan tempat Panggilan rafat itu naius meniimtumkan acara, tanggal' rapat. kegiatan nipat Oirefsiaiadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempatpanggilan diwakili' atau hadir Direksi anggota usaha Perseroan. Apabila semua diadakan di Lrrloin o"nur, tersebut tidak dlsyaratkan dan Rapat Direksi dapat juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikal' . dipimpin oleh Direltur Utama32 dalam hal Direktur Utama tidak
napat'oirexsl dapattraolratau.ber.halanganyangtidakperludibuktikankepadapihakketiga, dan nlpai O,refsi dipimpin olin sese6rang anggota Direksi yang dipilih oleh daii antara anggota Direksi yang hadir'33
Komisaris.2T
tlarap diisi berapa junlahnl'a. "l)irektur Utama" adalah suatu altcrnatif dapat digunakan nitma .iatlatitn lain misalnya, "Presiden Direktur" atau hanya menyebutkan "Direktur 1". Sebutkanjangka waktu misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lirna) tahun. Perselujuan rersebut dapat pula disyaratkan harus diberikan oleh RLIPS dan hctttrrk pcrbuatan bukan yang memerlukan persetujuan tersebut dapat diubah discsuaikan dcngrtn kebutuhan n:asing-masing perseroan. Jika tidak diperlukan persetujuan dari orgitrt l;tirr. lirlintat "akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk....dst." tidak perlu dirunrttskan.
Komisaris; atau pemegang saham atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih 11 (per sepuluh) atau lebih dari jumlah
;;;; ;;.
Direksi berhak memawikili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidaktermasuk mengambil uang perseroan di bank); b mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri haru dengan persetujuan Dewan
c.
ini.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL12 1.
Dewan atas permintaan tertulis dari-seseorang atau lebih anggota
seluruh saham dengan hak suara
meninggal dunia; d.
a. ;.
p"ngg,i;n iuput Direksi-dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak 9 Anggaran Dasar untu-k"dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal
2.
Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
7.
n"f Direktur
.l[i
direksi- 2a Jika diangkat lebih dari seseorang direktur maka seseorang di antaranya dapat diangkat sebagai .... 25 Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waklu ..............tahun26 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
Utama2s tidak hadir atau berhalangan kerena sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka apapun luga, un[gota direr$ lainnya berhak dan berwenang bertindak O"n atis niia Direksi serta mewakili Perseroan.3o ,nirr "uolrnd
0"i..
b.
PASAL 11 Perseorangan diurus darl dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari... anggota
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan danAnggaran Dasar. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
Direktru Utama2s
a.
l: !1
Iihar /<xtt note 25 lentang nama jabatan Dircksi' l..ihat.lbotnote 25 altcrnatiflain: rnisalnya' fetentrrn aata,, hurufb ini adalah suatu altenratil, tlapat pula diatur i'Dalnn lrrt Direktur Utama' llthar/uilnote 25) ridak hadir atau berhalangan karcna scbab (dua) orang anggota Direksi irt" rlrtg tidak perlu ait',tiittun kepada pihak keriga'-2 untuk dan atas narrr l)ireksi "p"p-r, birsot ru-.um, berhak rlan bt*ening henindak il;y.:";"; kebutuharr Perseroan' sena mewakiti Perseroan" atau altematil'lain sesuai dengan daripada l/10 (satu per sepuluh)' junrlah kecil yang lebih menentukm ingin P.rr.ronn Jiku ketentuan ,rt u.1,*rtut' t.tt"'Uut walib dicanturnkan dalam Anggaran Dasar' tetapi sesuai dengan perseroan tidak boleh menentukan dtrlam anggaran dasarjumlah nrininral lebih "rirrig-,.a*S, bcsar dari l/l 0 {satu per sepuluh). Lihat t'ootnote 25. diaturalternatil'lain: misalnya' Anggaran Dasar ietentuan jni a,la)ah suatu alternatit', dapat pula*,valil Difeklur urama". atau kemungkinari lain d; ;;;.;;k_ ,1Bar oircksi aipirnpin oleh "I)irektur terIua". rrrg-usianva oleh 5
i it
7. 8. 9.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapal.Y Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 112 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.3s
Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapal Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. Seorang anggota Dewam komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. kehilangan kewarganegaraanlndonesia; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5, c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan-undangan yang berlaku; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
'10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.36 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 15
diwakilinya.
b.
c. 12
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah
dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. Direksi dapat.juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangai persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
1.
2.
DEWAN KOM]SARIS
PASAL 14
1. 2. 3.
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentrkan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komsaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada komisaris utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. RAPAT DEVI'AN KOMISARIS
Dewan komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang atau lebih anggota Dewan komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai komisaris Utama. 37 Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan komisaris hanya warga negara lndonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Anggota Dewan komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang Saham untuk jangka waktu.,.. tahun38 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham unluk memberhentikan sewaktu-waktu.
PASAL,I6 Ketentuan sebagamana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 17 Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuatjuga anggaran tahunan Perseroan
kepada Dewan komisaris3e untuk mendapat perselujuan, sebelum tahun buku
li
80
Ketent[an ini adalah, suatu alternatil. dapat pula diatur alternati l'Iai n: rnisalnya, "apabi Ia dalam rapat hadir atan diwakili oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jurnlah anggota Direksi." Ketentuan ini adalah suatu altenati l, dapar pula diatur altcmatif Iain: rr isaln1,a, "apabila disetrliui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi. Ketentuan ini adalah suatu alternatil, dapat pula diatur alternatil lain: rnisalnvlr, "apabiia suara .vang setuju dan yang tidak setuju berirabang, usul keputtlsan dinyatakan schagai ditolak" Narna jatratan "Komisaris tltama" adalah suatu altematil'dapat digrrnakan nanra jabatan Iain rnisalnya, "Presiden Korlisaris" atau hanya menyebutkan "Komisrris I". Sebutkan janrka rvaktu tertentu, rrisaln,v-a 3 (tiga) tahun atau 5 ( linra) lirhun.
2.
dimulai. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling Iambat .... hariao sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
Bagi Perseroan Persero kepada RUPS sesuai dengan peraturan perundangan Agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pcrseroan
81
I
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai deqgan tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember. pada akhir bulan Desember. tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggaldariakta pendtrian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ....a1 Direksi menyusun laporan lahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUpS tahunan. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 18 Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUpS tersebut. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selaniutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimaksudkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
Tuan . . tersebut, sejumlah ....saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesarnya Rp ......... PT.........".................. tersebut sejumlah ..... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.-....... - sehingga seluruhnya berjumlah ...... saham - dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp,..... Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 0 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan komisaris, telah diangkat sebagai: Tuan.-.. lahir di .... pada tanggal .... swasta, warga negara lndonesia, be(empat tinggal di ....
Direktur utama
PENGGUNAAN CADANGAN PASAL 19
2. 3.
Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20olo (dua puluh persen) dari .iumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menulup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan agar memperoleh laba. KETENTUAN PENUTUP PASAL 20
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ...
Direktur
tuan... lahir di
pada tanggal .... swasta, warga negara lndonesia, bertempat tinggal di .,. Kartu Tanda Penduduk Nomor
::r"n"nn Komisaris Ulama
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: 1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroana2 sejumlah .... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal RP... yaitu oleh para pendiri;
:
tuan..,. lahir di .... pada tanggal .... swasta, warga negara lndonesia. bertempat tinggal di .... pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
Komisaris
tuan.... lahir di .... pada tanggal .... swasta, warga negara lndonesia. bertempat tinggal di ....
Ketentuan pada ayal ini adalah merupakan alternatil, dapat jugr ditcnlukarr rrltcrnatil lain, nrisalnya "tahun buku dirnulai tanggal I (sanr) April darr diturup prrlir lrrngtrrl i I lriga puluh satlr) l\'laret tahun herikutnya". Jika disetor dalan bentuk Iain, harus disebutkan dengan ielas perirrcirrrr nirrr l)cl(lir rttu lr:rk atas benda bcrtubuh atau tidak bertubuh. lrergcrak atau tirlrrk lrryer;rl rrrrrg rlirunrkan sehagai \cloran saharn scrra n!'nilairDnla.
B2
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
Pengangkatan anggott Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkuten.
83
Berikut
I
i
c
or rt ol r
,.,,,,.DEMIKIANLAH AKTA INI ..,.,..,.,.,.,,,..,.
llcrsetuiuan tetangga.
P!]RNI'ATAAN PERSETI.IJUAN TETANGGA
Dibuat dan diresmikan di.._._......_....__........._...... pada hari dan tanggal seperti
::**r,
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para tetangga dafi Bangunan/Rumah yang terlelak di
Keduanya pegawai kantor Notaris dan be(empat tinggal berturut-turut di..................,........ ... dan di^.......... sebagai saksi-saksi.
........ Kelurahan
alamat:Jalan Kecamalan
Bandung. Menyatakan bahwa lidak keberatan dan
menyetujui Bangunan/Rumah yang terletak di alamat tersebul di atas dipergunakan unluki
segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para pengahadap tersebut, salisi-saksi dan saya,
Kegiatan Usaha
Notaris..-.-,..-
Nama Perusahaan Nama Pemilik/Pimpinan
2.
Dengan syarat
Keterangan Domisili Perusahaan
Pengurusan domisili perusahaan dimulai dari pembuatan akta pendirian perusahaan. Akta pendirian ditunjukan kepada tetangga di lingkungan perusahaan yang kita dirikan. Dua tetangga kanan dan
dua tetangga kiri sudah cukup
1. 2-
Menjaga ketediban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan Tidak melanggar ketentuan dan peraturan Pemerintah Daerah setempat
No.
Nama
Alamal
Tanda Tangan
untuk pengurusan domisili
perusahaan.
2
Apabila tetangga mengizinkan, tetangga membubuhkan tanda
tangan diformulir persetujuan tetangga. Setelah mendapat tanda tangan dari tetangga, dilanjutkan dengan memberitahu maksud dan tujuan mendirikan perusahaan ke
RT
dan RW setempat.
RT
3
4
dan RW Bandung,..
harus membubuhkan tanda tangan dan cap sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan dari RT serta RW setempat. Selanjutnya, persetujuan tetangga tersebut dibawa ke kelurahan
Mengetahui Ketua RT
Ketua RW
atau desa di sekitar perusahaan yang kita dirikan. Atas dasar persetujuan tentangga maka kepala desa atau kepala kelurahan memberikan keterangan domisiliyang diketahuioleh camat di sekitar perusahaan yang kita dirikan.
84
85
ruf,
Elrr, Berikut contoh keterangan domisili perusahaan.
Pengurtrs.rrr Nl'W[) dilakukan di Kantor Pelayanan Paiak sesuai
dengan domisili perusahaan. Pengurusan NPWP sekarang dapat dilakukan secara online atau manual di Kantor Pelayanan Pajak. IIiNTTRINIAIIKI)TAAANI)LINTJ
Apabila direksibelum mempunyai NPWP sendiri, sebelum membuat
(L;(AMATA\ RltLl_ R4IAN
NPWPperusahaan atau badan, perlu dibuat dahulu NPWP direksi. SURAT
Berikut contoh
{EIERANGAil DOTICILI PERUSAHAA(
N,,
ilr.r
N
PWP.
..... bcElm, i{r mencrangkii b![nd:
No. KTl,
}}**-:,';::.,",,.--", :,r,;;,;,,,;,,",
,.,,"
,,@
-,,,,,,,,.;:;;,,:,;;::ilil',;il "-,SUIAT IGII RANCAN TETDAFTAR
k' I da$lF".
Rc.3.ft,l Jrlrtrr !il.trig
hm trrrr tu,1' Krtera.Br.
lr(nr Iri
o,u,n,
l25l
.,ur.,.r., *:rzr.r. ^{}:t{i,i./fili}r'r
ecuar6c6{an P.ml! ayat ( r ) UU No. O TghuF teOO-"tqntsndKele0turn-Ulallrf|.-- .;.* dan Tals Cara Pe,paiaksn seb'sga,mana tetan dtutah 'f;ic'(Af-tEi?ifaT1fit'fftfnit* 2000 dan Koputugan D;rekl!. JOndsral Pajsk Nomor KEP-161lPJ.r2OO'l
,:,,..,. Tahun i.r d,leluiruD
lcDad!
]aig brr.lngkuri, nnr!k trp.ilua. prnguNsrn
',.].:,,r,
ooeaniniolo6ng&.nbahws: NamB : i r ri,lrt
,
.
H*ilyai rr.r yr.ttlr]l(jrrr\rd& .. . .1.) _ a...: ...r* ,,,ir ,, ?. IgrgJPgk6kwr.llbP6jek(NPwP): .."r 3, Klssrlikasl LspsngenUshs(KLU) : .,,','; , t ' io,.i,,.rr,,i i,ro.,r, - .
:i:i:.::. 1' r
-!r
)dng r!rt.t-trr,.trn
nrJ.,i.fl ..d1!tr.
.,.!,::li.;,:t
4. atamat
.i.,:;i:,:. 5.MeruAkrcnim ,:,:ii:{,r:: 6. Slgtus Modsl
li;!;ri+l 7. Status Usana ijrHiir: 8. Kewaiiban Paiak
,ii.*
, ,.
' (llNP !ill,ll]4,? 'ililfl iI,, il&Yfil.li; l.I'lailir il{] .lr, r $$,1/{X,:l I11,11;XR Ir.'rAll -. l.l]l.lhl'i ]l{;n:i}i'rli ^' rJ*\Ht)t]i.l(:} ". 4i)al t/ ' iitjl\:i r/r
'
1' [ [ I I
r.il./Hirj
1'.pFtrrdttit&h,r,rl f1r'ii( AilB?ul{ib3',
] PPhPasallS ] I I
PPh Preal 19 PPh Paeal 21
PPhPaE6t22
[.]
[ ] [ , I
PPhPasal2S PPh Pasal 26 PPh Pa8al 29
't,a::!,, tolah tqrdafirr pada lala usha kaml,
3. NPWP
.ffiffi '-*-" r:,.::
DEnqan
'fbrblfnyd sorot lnl. h.lrr
drtam
perpaia,(an wajib mencantumkan NPWP sejak tanggrl:
larlik*. ..rtst r*1il*iad(..d$n,' '.)1. ,.,,i
rlfiH$l.,l.lll
wajib pajak) merupakan identitas dari wajib pajak. syarat mengurus Npwp adarah fotokopi KTp dan kartu kel ua rga, fotokopi a kta pendiria n perusa haa n, fotokopi ketera nga n NPWP (Nomor Pokok
domisili perusahaan, dan surat kuasa jika yang mengurus Npwp adalah
orang lain serta mengisiformulir permohonan Npwp. pengurusan NPWPtidak dipungut biaya. Jangka waktu pengurusan Npwp adalah satu hari kerja di Kantor pelayanan pajak. B6
r{Okalibrtr
-rt()ii
" 6l
Apr.ii
ll
li:)oiJ
,,,.,
' ...
Pengurus.rn Sl I U/HO dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu satu
pintu (dulu namanya kantor pelayanan satu atap). Jangka waktu T{PUT'F
m,;Jl;;17,3*t;t.SS
NAlIIA
l.ia*& riq11rx.*i li!.#$l$*.i,!
AI"AHAII':
XlPtr
$i$*'a
$bi1H
pengurusan SITU/HO, yaitu
lL ,I*yt*#
14
harikerja.
Berikut ini contoh SITU. ttrSffi .\f.l
l,
'c8p*Fttg
iiT.$** tS"{*5 r''*:& i}ff"{
llE)* I$;$fi
*t.4*";*&i
Hffi}*
IIERH*TI,4,N
I t
Ksu iri b$rp diriw bailtoil dln lp{bib hiL!!, rgu EEEI ,nahp6( tE Xrrrff Fchlum \inf tur&ft*. h?H? E*E di EdturEklli d*lm hl h*rtuhuEm @rr doluorrr
ffis,At{,nlpA}t rutB*m mum
Frprjafm.
o D.lffi tEl *iib hjrt phd$ dqmiliti, E4rfr rrrkpo*u
t
u$r
hl4rffi
le
Euplf, Kilffif ftlE Wtheiu . lrrrp: /rfwq.pqirhgo.id l(
P{jrt
*In$Jlmr *!EI* I,{ElilftU{ltftr
4.
dfti
ffi h}t.
hG
i.rE.
f,AI,$GSA
Surat lzin Tempat Usaha (SITU)/H0
surat lzin Tempat usaha atau disingkat slrU. syarat-syarat untuk pengurusan slrU adalah fotokopi KTp dan kartu keluarga atau paspor pengurus perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi PWP perusa haan,
fotokopi keterangan domisili perusahaa n, formu lir surat permohonan izin tempat usaha, sertif ikat tanah untuk kantor perusahaan atau akta jual beliatau perjanjian sewa-menyewa, izin N
tetangga di sekitar perusahaan, lzin Mendirikan Bangunan (tua) kantor perusahaan, serta tanda bukti pembayaran pa jak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
8B
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SURAT IJIN TEMPAT USAHA
(srru)
Pengurusan TDP dilakukan di KantOr Pelayanan Terpadu satu pintu
T. l
m
l,ultIiRtN t"Ail
K()1 A ItANt)llNat
KANTOR PENANAMAN I\,IODAI, DAERAH JL, WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG TELEPON LANGSUNG 1215574 - 4121042
'g emr53
]
pengurusannya, yaitu t4 hari kerja.
Berikut ini contoh TDP.
SI]RAT IZIN SI{I-IKOTA BANDI NC
Noll()R
(dulu namanya kantor pelayanan satu atap)' Jangka waktu
:...........-.....,,-.
No,
1,UN-IAX(;
IZIN TA}IP.\T TISAIIA SI{LIK0'TA T'ANDIJN(;
4:=*@ \u,,r N.nlohu,at un&tr dn, rnr l.rl i,,i b d,nd.N uflrl
PEI}IERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDA(;AN(;AN
.... . ...
ddn. I15
nar,3
..
il',.u1,ri- trIur{(h
Fruqh.,,n . ... drng$nrme .... ... -. r.,lc,.l i:r lt.r.dr rr ... ..
TANDA DAFTAR PBRUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS
btrik!t sr"ilalsI.xni dail da.rn)r-
L
Utrd;ng-urdang {tlindcr Ordonnanrie) S(h[. lq26 No. ::6 yang telah diuhah dau (lischNmakn rcrnlhirlanggil Srbl l9r0 No 450 Jo l).rituran Dacuh Ga,!rytran
(BELTIM BERBADAN HUKU}I)
Brildung trlu, I 9:8 undois'undo ig No. 1,1 1ahtrn l9e7 lcnrarg Pcogrlolaan I rtrglungatr llidop: L rdnng{,rdan3 N. 2: lahili 19!9 rrnhnt Pcntryinuh tureh; I,eulur!n PemerintirhNo l3 hhrn l987retrt..gl/in lfilhnlndrstri; Puaiuril Pcilllnhh \o- -rl lahrtr l9c,l titrDng tuji* ilrcng.nai D!trFl Lingtutrgin. lrrntuiln Pcn[r iilkh \o. 2il Tahun lj97 tilnns nrEibusi D)rrahi
BERDASARKAN UNDANC.T]NDANC NOMOR 3 TAHUN I982 TNNTANC WAJII} DAFTAR I'ERUSAHAAN
Nour)RTDP
PlrlruHi D*fthKot$n.nlyaDueruh l-ingk,Lll fttrilhn!N.,.?iTaIiln ISlrsn:Isllin
I
BERLAKT s/l)TAN(;(;AL
Crngua, d; Wilardr koranudja Dacra[ I inekal ll Asdun$. K.ftusor Shli;{darudl! Kepnh Dtrnh Itr8irt II lhftlLrng \o. iir 1*!,n ln09 ,.rry0rl ll l,li l99S thhn! Pcr.nir[ PrLtsmar Pcritr)mn Dn(rit1 No.]i h'nrang
(h)guLrr Srxr Kepuhrsan$:likorrmad)?Da.rnh Iingka:IlBandunS\o.501/1K-151. lla8.Ilrtr 'l)h,n r.,ip.enr ll luli l(II) (:nrary lltr pindili l/in (LnsFi$ d: \rLt!* '9r), f,olilnadya l)ar,rh Iilrrl3l ll lr.oduD! Ret:ibusr lzilr
Mcnrlrrharrkan : nerila
Acara
NAITA PORUSAHAAN S'TA'IUS
ALA]ITA'T
Tin Peneliri'llmpat li)iha
NOIII0R TCLIIPON
.
FAX
PTNAN(;(;U NC .IA\1'AB/PEITI I LI K
KI]CIATAN USAHA P()XOI(
BANDUNG, ......... KEPALA DINAS PERINDTISTRIAN DAN PERDA6ANCAN
dergan k*Ler(rntr dan ttarat
p(nqus.!a (iir.jihlan un,trk
lTii-izir l.rn
,!nDg
bcrki,irr. .l!ilgnn
'n.lcnskilpi i.ninsi )ang bcil,cnang ntnguvthr/fngur8 !(rrsahaan \ujib nriltrdri slamFsvarat umll:
jinis/b(nril niah.tr\r drri
KOTA BANDUNC
f,E4t4 NAN:
I
5.
I
\IJAN'ANAN
Tanda Daftar Perusahaan atau TDP
( NrP.............,.,...-.................-...-.
)
Syarat pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yaitu fotokopi KTP dan kartu keluarga atau paspor pengurus, fotokopiakta pendirian
perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi keterangan domisili perusahaan, surat izin tempat usaha, dan surat izin usaha
lenlbusin d;sasrprikan kcpada Ylh.:
:Yailgbersangl(lnn ' Asli " I-(Dbar i : Sck,:claris l)r$ah cq- Asli\len Ilkononri Penlbntrguilao datr - Lcnrlar I : Dirrar I'crintistrian dan Perdagangan Provinsi Ja$a Baral ' Lenrtur.l r Dircklur Bifla Llsaha dan l'endallilrafl Pensharrl ' l-cnrhar 4 : t)srn\ Pcrindilq Kola {}and(og - I.nrhil5 :(-amal.....
Kcsrn
perdagangan. 90
91
r-
vr4
Pengurusan SIUP dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu satu P}iltFRI\I\H KOI \ B\\DI]N(, DII(AS I'ENI\DUSTRIAN DAN PENI}AGANGAN x01 \ B.\NtI.N(;
]
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSBROAN TERBATAS 0[Rrlas{R({\(t[nf(r!\DAr(;
No.
\O[X}RI'DP
N Pt
Berikut ini contoh SIUP.
NaDto[]I{ilt\lq82ttfIAt(;$1JtDD{IT{Rft{aSAltAtN io[iok t tAH(]n t99i t f\ tat(i MRs! kr).r\ I l:Rt1ta\
[A\ I \ri\(;-l]tlri\(;
r(it
pintu (dulu namanya kantor pelayanan satu atap). Jangka waktu pengurusan SIUP, yaitu t4 harikerja.
BIRLAhUSOIhNI;(;AL
]
\t)rf I^tA!
\o\roR:
m
PEMERINTAH KOTA BA\DUNG
I
DINAS PIRINDUSTRIN DAN PERDAGANGAN
.g
TA\(;(Al.i Affi4
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGATI (SIUP) KECIL
NAMA P[RUSAIIAdN:
NOMOR STATTISI
lPTISAT
N0\10R 1[t.Ek)N
)T(,NCCAL
I
(
)cAaA\c
}ANAKIIRUSAilAAN
:
P[\A\GCUNCJASAB
KICIAIAI (lirl !
(
I
\fnra ltrurrhaan
2
Meft
l
Alamnl K{ntor
I {milik
sendid/iisensi)
P*rusnhaan
No. lelp. I t"or. .... . .... Nana Pcmilik / IcnangBun!
I
Aladril ,rcm:lil ; Peninlgu.8 PN\6f, SAIIAI iIIf, \Tf, RI
N0YOR:
Ja{ab
:
Jaq,ab
KEIIAKII{A\ TA\OGAL:
PERSf,TT'JUAN
}IENTIRI (EHAKIMAN ATAS-{KTAPERUSAHAANA\G(;ARAN
No. Telp. I
DASAR 6.
fiifuR:-
r
J
USAUA POKOK:
i
fE1[RI}IA
:
LA PORAN PTRI"IIIAHAN
l. \ilai
INCl;AITAN D,{5AR
r rrr.ri4r
DINAS Pf, RTNDUSMIAN
ilrodal dao
ke[rt'iin
Ia:
:
bcrsih
{'crusahun sclurultnya ridak trrnasu(
Irnrh dan B[ng(nan Icmpot Usaha
BA\I)U\(i,................ IdPALA
\o'nor lbko! Waiib I'riak
DA\ Pf,RDAGNGAI
8.
KOTAN^NDIIN(:
KoIiaho (]rnha
ii.l.iltbasili 10.
BiJxilS tJarhr
ll_ leo,s tiaungjis, Dagingan Uu0ra
(
\.li :!iL!hr{ngl(bn - l-.nrtu I : lekr.ruis l)ehh(. A.riyt.n Ckntrmi l-.nih' L tsalitr l,treaF! k$ l..nrhri : (.cr Mr.n i DtN l,.indrg(ola B.hdno! " L.nhr{
trr nbn{0nand:in
NrP.*..........-......,,.-.--*
)
L.$.
SIUP ini dilerbilkan dengrn kelenluen
PFRIAMA
:
r Silrat lTin ll$ha l,crdapsr$n (SllJP) i.i tu'laln rnnlk nrlakukan trgirrrn rsah, p.rdagangan di scluruh \tllayalr Rcpubli\ lodoncsi6 selaora Frnrnhian m.sih rncnialankan k.giaran Usaia Perdagingnr
6.
b Rigisrrisi/Ilcrreei(rasi h(rlnku I
Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)
Syarat-syarat pengurusan Surat Izin Usaha perdagangan atau SlUp,
KHII(;A
KIEMl{1
liaal utrtuk mclnkukrn lltgiron
yaitu fotokopi KTP dan kartu keluarga atau paspor pengurus, fotokopi
akta pendirian perusahaan, fotokopi NpWp perusahaan, fotokopi keterangan domisili perusahaan atau fotokopisurat izin tempat usaha, formulir surat keterangan status tanah dan bangunan, surat kuasa apabila yang mengurus SIUP adalah kuasanya. 92
{riga) uhtrn
Prnrilik PeDinegung Jawabwailb otnlanDaika, iiporan k.gialan trsaha pc:dagangnn;asatu (ali drlnn selahnn, sclailrbnl't.nrbiurya lnnggAl 3l Jmrild lahLr hcrikuh)t 'l ical be.!r[u rntut kdgrabn Pcrd.gangao Ihrirngkr Komoditi.
KIiDI,IA
oreha
s{lrin yrng lcrcmtur, daian Sl(ll' ;ni.
Dilicluirkandi: lada
knsFl
DTJAS PERI\DUSTNIAN DAN Pf RDACA\GAN KOTA BANDUNG lEDbosnn
diemprikrr [epi&
.q ltsislcn l:loft)lx {rtr kcs.a Ut{hn rcngrBis I).rrxI
Pcnrl,anauiltur
:. I kcdn'rlnr
Yrh.i
Kcpala.
rq 7. No.
Wajib Daftar Perusahaan
Pengurusan Wajib Daftar Perusahaan diperintahkan oleh Undang-
:
H _/
PEM ERINTAH KOTA BANDU]NG
Undang No.
DINAS PIRNDUSTRIAN DAN PIRDAGANGAN
-::rrl L{ryeslA
3 Tahun 1982
tentang wajib Daftar Perusahaan. Syarat-
syarat pengurusan waiib daftar perusahaan, yaitu fotokopi KTP dan
kartu keluarga pemohon, salinan akta pendirian perusahaan, surat
SURAT IZIN USAHA PEROAGANGAN (SIUP) MEI{ENGAH N
keputusan pengesahan perusahaan bagi perseroan terbatas, fotokopi SITU, fotokopi NPWP, dan SIUP asli.
Nanra Pcrusaha{n Merek (milik sendiri/lisrnsi)
Alarlal Kantor Prlrsrhnan
Tujuan pendaftaran perusahaan adalah sebagai berikut. a.
Nana !emi,il,r l,cilnnggrng lawah Alanrrt Penlilik / Penanggrxrg Ja$ib
kemungkinan kerugian akibat praktik usaha yangtidakiujur, seperti persaingan curang.
Nl lrlp ,I ar 6. Nomor Poliok !l'aiib I'aiak 7. Nilai Dodal dan kekayaan hcrsih
b.
I'crusahaan seluruhova tidak terntasuli 'Ianah dan Bangtrnan'fcmpat Usnha
suatu perusahaan. Dengan kewaiiban pendaftaran
9. Kclenrbagaan
perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui
I
0. Uidailg
I
l. Jenis llar3ngl.lasa l)aqailcan
I lsaha
(-rranu
daftar perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan yang sifatnya terbuka untuk semua pihak. c.
perusahaan pada kantorpendaftaran perusahaan.
l,crdacnngan
b. Itcgislr6sitl{crrcgi\rMsi hcrtaku.}
(riga) lahun
:
KtillCA
l'cntilik Pefiangguog Jawabwajib Drcnrampaikrnlaporankegiatail usaha pr'.Llagangannlasatu dalam setahun. selaorbar-lambartta l.nggal 3l Januari 6hun berikuhya. :'lidak hrlxku unrrk kegiatanI'crrireangrnBerjangka Komodili.
KEhMP.,\l-
:
li.lak utnrk
melaknkankegiatan us{haselaintxnglercantrtrndalan
kali
SItjpini.
Dikeluarkon di Pada
dienunika*
I. Selr4aris
l)acmh
llkonomi PernbanluDan dar Kcsm cq. Assisten
L J.
gadan I'enga\ras Deerah K$anla(an..,.....,..--.....,.....,_.,.
d.
Memudahkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan serta penciptaan iklim usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.
tanligal
DINAS PERINDI;STRIAN DAN Pf RDACANGAN KoTA BANDUIIC kcpnda
Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekeria, dan berkedudukan di lndonesia melaluidaftar
Pfll{IAMA : a. Surrl lrin tlsrhi l)crdascng:rn {Stt)P) ini hcrlaku untuk mehkukan kcgiat^n usaha l,erdagangan di scl(ruh \\'ilayah Ilcpublik Indonesiu scllnra fcrusahaan nasih nrcnialankan kegiatan trsaha
'Ienrhusan
Melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan kerugian akibat perbuatan yang tidak iujur atau insolvabel
,3. Kegialan tlsaha
Klrt)tlA
Melindungi perusahaan yang iuiur dan terbuka dari
Ylh.:
Keplla,
Dengan adanya daftar perusahaan maka buku daftar perusahaan
memiliki fungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas perusahaan. Selain itu, buku daftar perusahaan juga berf ungsi sebagai
alat bukti yang sempurna bagi pihak ketiga sepaniang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. 94
Try Oleh karena itu, pengusaha yang mendaftarkan pertrsalr..rannya
8.
Merek Perusahaan
dituntut mempunyaisifat jujur C.n terbuka sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Der,. rn data yang jujur dan terbuka,
Merek merupakan hak kekayaan intelektual perusahaan. Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek
diharapkan fungsi dari dokumen per usahaan, baik sebagai sumber
yang digunakan dalam perdagangan, sedangkan merek jasa adalah
informasi maupun sebagai alat bukti yang sempurna tercapai.
merek yang digunakan dalam jasa. Contoh merek dagang adalah
Kewajiban pendaftaran berlaku untuk semua perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah negara Republik lndonesia dan telah memiliki izin wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Perusahaan yang didaftarkan dapat berstatus kantor tunggal, kantor pusat, kantor caban$, kantor cabang pembantu, anak perusahaan, kantor agen,
dan kantor perwakilan perusahaan. Hal yang dikecualikan dari kewajiban daftar perusahaan adalah usaha kecil yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadipemiliknya sendiriatau dengan
NOKIA, sedangkan contoh merek jasa adalah CVTlKl. Undang-Undang Merek menganut sistem konstitutif yang artinya
perlindungan hukum terhadap merek diberikan karena adanya pendaftaran. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui apakah
merek tersebut dapat didaftarkan atau tidak. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu sebagai berikut.
1.
mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri, tidak diwajibkan
memilikiizin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, benar-benar hanya sekadar
dengan tujuan agar usaha pesaingnya bangkrut.
2.
merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
3.
perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang Iain dengan memberisurat kuasa yang sah. Jika pemiliknya lebih dari
satu orang, pendaftaran dapat dilakukan oleh salah satu pemilik perusahaan. Jika pemiliknya tidak bertempat tinggal di lndonesia,
4. 5.
perusahaannya, menurut Pasalj2 UUWDP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya
3i
bulan atau pidana denda setinggi-tingginya
tiga juta rupiah. Tindak pidana ini merupakan kejahatan.
Telah menjadi milik umum. Contohnya, merek "?".
Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau
"PENSlf' (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.15 tahun 2ool tentang Merek).
memegang pimpinan perusahaan tersebut.
karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan
Contohnya, merek "NARKOT|K". Tidakmemilikidaya pembeda. Contohnya, merekairmineral kemasan uAlRKU".
jasa yang dimohonkan pendaftarannya.Contohnya, merek
yang wajib mendaftarkan adalah pengurus atau kuasa yang ditugaskan
Apabila pemilik atau pengurus perusahaan dengan sengaja atau
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya, dan tidak
Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik, atau pengurus
Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Contohnya, pemohon merek akan mendaftarkan merek
Suatu merek yang didaftarkan akan ditolak oleh Direktorat Merek
apabila merek tersebut sebagai berikut.
1.
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu
untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Misalnya, pendaftaran merek.
96
9l
I
'\tq )
4.
5.
6.
dengan merek yang sudah terkenal ml,lik pihak lain untuk
lengkapi penclaftaran merek dengan surat keterangan bahwa merek
barang dan atau jasa sejenis.
yang didaftarkan betul-betul merek pemohon, gandakan etiket
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan
merek sebanyak zo eksemplar dengan ukuran minimal zxz cm dan
dengan indikasigeograf is yang sudah dikenal;
ukuran maksimal 9x9 cm, fotokopi
Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimilikiorang lain, kecuali atas
apabila pemohonnya memberikan kuasa kepada konsultan hak
persetujuan tertulis dari pihak yang berhak;
pemohonnya perusahaan, akta pendirian perusahaan, dan tanda
Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan
pembayaran biaya permohonan pendaftaran.
ttr rl. rlirl.rf
isi
KTP
rne rek,
pemohon, surat kuasa khusus
kekayaan intelektual, NPWP pemohon atau NPWP badan apabila
Setelah lengkap, ajukan pendaftaran merek ke Direktorat Merek. Petugas penerima pendaftaran merek akan mencantumkan tanggal,
tertulis dari piha k yang berwenang;
nomor pendaftaran pada formulir pendaftaran yang berjumlah
Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau
4 rangkap, dan satu rangkap dikembalikan kepada pemohon.
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecualiatas persetujuan tertulis dari pihak yang
secara administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen
berwenang.
pendaftaran merek. Apabila masih ada kekurangan, direktorat merek
Merek terdaftar tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak pendaftarannya.
akan memberitahukan kepada pemohon untuk segera melengkapi
administratif telah lengkap, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan substantif.
Di
sinidiperiksa secara mendalam berkaitan dengan merek
itu sendiri. Apakah merektersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang, apakah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak yang sudah
Merek perusahaan harus didaftarkan. Sebelum pendaftaran merek, pastika n merek yang a kan d idafta
Permohonan pendaftaran yang diaiukan kemudian akan diperiksa
kekurangan dokumen pendaftaran merek. Apabila pemeriksaan
sesuaidengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan
rka n meme nu hi
persyaratan
untuk didaftarkan. Dari beberapa variasi desain etiket merek yang dibuat oleh pemohon, ajukan terlebih dahulu penelusuran merek secara resmi supaya diketahui peluang merek yang akan didaftarkan, apakah diterima atau ditolak. Setelah mendapatkan hasil penelusuran
resmi dari Direktorat Merek, ajukan pendaftaran merek yang 9B
t rr
nama, bendera, lambang, emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan
Direktorat Merek apabila sebagai berikut.
z.
pernrohonan pendaftaran
clinrungkirrk,rn
Merek yang telah didaftarkan dapat dihapus pendaftarannya oleh
1.
trrkan,
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesclurulran
terdaftar, merek terkenal, indikasi geograf is, dan indikasi asal. Jika berdasarkan pemeriksaan substantif tidak ada masalah hukum,
dilakukanlah pengumuman pendaftaran merek
di
daftar
pengumuman merek dan hal itu dilakukan selama tiga bulan. Ja
ngka wa ktr-r.pen gum u ma n terse
b
ut meru
pa kan ja n gka wa
ktu
yang diberikan kepada pihak-pihak yang keberatan atas pendaftaran
99
rq merek tersebut. Apabila jangka waktu 3 bulan telah terlewati dan tidak ada yang keberatan, dilakukanlah pOnyertifikatan dan penandatanganan sertif ikat merek oleh Direktuf Merek. Biaya pendaftaran merek, yaitu Rp6oo.ooo,- per permohonan
per kelas pendaftaran untuk tiga jenis barang. Namun, apabila lebih,
setiap kelebihannya ditambah Rp5o.ooo,. Lamanya proses pendaftaran merek sampai sertifikat merek diterima pemohon biasanya berkisarsatu tahun sampaisatu setengah tahun.
Jangka waktu perlindungan merek yang sudah terdaftar
berlangsung selama to tahun, terhitung sejak permohonan pendaftaran merek diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah habis, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu merek terdaftar yang diajukan ke Direktorat Merek dengan prosedur dan syarat-syarat yang hampir sama dengan pengajuan permhononan yang sama, tetapi biaya permohonan perpanjangan lebih mahal. Sebuah merek sering dipersengketakan. Sengketa merek dapat
Pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindak pidana merek ke
kepolisian. Kepolisian sebagai penyidik umum akan mengajukan permohonan keterangan saksiahli dari Penyidik PPNS di Direktorat Merek. Apabila penyidik PPNS berpendapat bahwa tindak pidana merek tersebut tidak terpenuhi, pihak penyidik umum tidak dapat meneruskan perkara tersebut. Sebaliknya, jika penyidik PPNS memandang ada tindak pidana merek, penyidik umum akan meneruskan perkara tersebut. Penyidik umum biasanya meminta keterangan penyidik PPNS sampaidua kali. Apabila berkas perkara telah lengkap, berkas perkara akan segera
dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian diproses dan diaiukan penuntutan di persidangan yang digelar di pengadilan negeri yang
berwenang. Jika tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, perkara dapat diaiukan banding ke pengadilan tinggi. Kemudian, apabila masih tidak puas, perkara diaiukan kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan dapat mengafukan peninjauan kembalike Mahkamah Agung.
berupa sengketa perdata atau sengketa pidana merek. Penyelesaian
Pada perkara perdata merek, konsultan hukum perusahaan dapat
sengketa perdata merek diajukan ke Pengadilan Niaga. Terhadap
terlibat dalam pengaiuan gugatan merek, pengajuan iawaban
putusan pengadilan niaga, para pihak yang tidak puas dapat
gugatan, replik, duplik, kesimpulan, pembuktian, pengaiuan memori
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, apabila putusan
kasasi, pembuatan kontramemori kasasi, pengafukan permohonan
kasasi pun masih tidak puas, dapat menempuh upaya hukum luar
peninjauan kembali, dan pengaiuan tanggapan terhadap peninjauan
biasa, yaitu peninjauan kembalike Mahkamah Agung.
kembali.
Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata, untuk
Pada perkara pidana merek, konsultan hukum perusahaan dapat
penyelesaian sengketa pidana merek, disyaratkan adanya aduan dari
terlibat dalam pendampingan klien melaporkan tindakpidana merek, mendampingi klien pada tahap penyelidikan, mendampingi klien pada
pihak yang dirugikan karena deliknya adalah delik aduan. Tanpa aduan
maka proses penyelidikan tidak dapat diteruskan ke proses penuntutan.
tahap penyidikan, dan mendampingi klien di persidangan. Berikut contoh-contoh pendaftara n merek perusa haan
sa
mpai
dengan sertif ikat merek perusahaan, termasuk formulir-formulirnya.
100
I.lq Lombar
PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK fql. Masuk
'
' '
No. Agenda
I
'
PERMINTAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR
Untuk Pemintaan Merek
Igl. Penerimaan Permintaan
Nama, Kewarganegaraan dan a,amat Pemilik Merek
Nama, Kewarganegaraan dan alamal
Nama dan alamat kuasa Nama dan alamai kuasa
Alamat yang dip,lih di lndonesia (diisi untuk pemitik me.ek yang tidak bertempat t,nggat di lndonesia). Alamat yang dipillh di lndonesia (Drisi untuk pemilik merek yang lidak bedempal I'nggal di
Nama negara dan tangga, permintaan pendaftaran merek yang perlama kali (diisi untuk perminiaan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas).
Arli bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek:
Nama. tanggal, bulan, dan tahun
pendaftsran merek yanq dimintakan perpanjangan
Tgl
'darsr oleh kantor melek
'Diisi oleh Kantor Merek
Pemilik/Kuasa
Pemilik/kuasa
fanda tangan Nama lengkap: Tanda tangan Nama lengkap
102
:
Lembar
1
F{ KLASIFIKASI INTERNASIOT.IAL BARANG DAN JASA
PERMINTAAN PENOAFTARAN MEREK
'
'
Tgl. Masuk
Nama. Kewarganegaraan,
Untuk Peminlaan
Berdasarkan Nice Classification (Eiqhth Edition) Diterbitkan oleh World lntellectual Property Organization (WIPO) Tahun 2001
M@k
dan alamat
(ELAS
JENIS BARANG Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan folografi, maupun dalam Pedanian, hodikultura dan kehutanani damar bualan yang belum diproses plastik yang belum diproses; pupuk; komposisr pemadam ket€karan; sediaan-sediaan mengeraskan dan mematra; zat kimla !nt!k mengawelkan bahan makananr zat penyamak; bahan Frekat yang dagunakandalam indosri
Nama dan alamal Kuasa
2
Alamai yang dipitih di tndonosia {Diisi untuk pemilik merek yang lidai bed€mpal tinggal di
kardan dan kelapukan kayui bahan warnai bahan penyering; damar alam yang belum diolahi logam d6lam benluk daln alau rrlbuk untuk keperluan melukis. dekorasi, men@tak dan unluk Cat, p€mis, laki bahan pen@gah para adis-
3 Nama Negara dan tanggal permintaan pendaltarAn merek yang pedama kali (Diisr untuk p6rdrntaan pendatta.an yang dielutan danqan hak Orio.itas)
Sediaan-sediaan unluk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membelsihkan, mengkilatkan. membuang lemak dan renggosoki sabun, wangiwangian, minyak sari, kosrelika, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi.
4
Minyak dan lemak unluk industrii bahan polumur: ai unluk mengisap, memMsaha dan mtrglkat debu: bahan bakar (termasuk minyakgn unluk 6otor) dan bahan penerangan: hlin, sumbu
5
Sediaan farmasi, ilmu
hwan dan ilmu kedokteran: hasil makanan pantang untuk keperluanmedis, makanan bayr, plestel bahan pmbalut, bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatani bahan pembasma kuman. sediaan untuk membasmr binakng perusaki bahan pembasmi iamur: bahan pembasmi rumpul liar
6
Logam kasar seda campurannya; bahan bangunan d5n logam; bangunan yang dapat dtphdahkan te.bual darl logam: bahan dad logam unluk rel kerela api; kabel dsn kawal bukan untuk listrik dari logam kasar, barang_ ba6ng b6si; baaang-barang kecil dari besi: pipa logam, pet besi, barang-barang dari logam kasar lidak temasuk dalam kelas-kelas laini p€liken (mineral)
I
Mesin dan mesin perkakasi motor dan mesin (kecuali unluk kendaraat darat); kopling mesin dan komponen kansmisi (kecuali untuk kehdaraan da.at); alat perlanian selarn yang dioperasikan secara manual, alal pengeram.
8
perkakas dan alal langan (dioperasikan seca.a manual):
9
Pesawal dan pGrkakas ilmu pengatahuan, pelayaran, penelilian, lastrak. pok61. kinematografi, timbang. ukur sinyal, pengawasan (pemeriksaan), penolongan dan pendidikani pesawal pengg6rak olomatis yang bekerja dengan memasukan uang 6bu kepingan logam ke dalamnya, kas register: mesin hatung: alal pemroses dala dan kompuler; pesawat pemadaB api.
t0
Perkakas dan pesawal pembedahar, pengobalan- kedokteran. kedokteran gigi dan kedokt€ran hewan, lengan, mala. dan gigi palsu,barang-barang orlopedii bahan"bahan benang bedah.
11
Janis barang/lasa
' diisi olsh kanlor meret
lnllalasi penerangan, pemana€n. penghasil dan uap, pemaskan. p.ndingioan, pengeringan, penyegaran udara, pembagran atr dan instalasr lesehstan Kendaraanialat untukberoerak di derat, udara, atau air
13
Sen ale api, amunisi dan prolektil; bahan peledak. kembang
l4
Loqam mulia dan campumnnya dan benda-benda yang dibuat dafl bahan-bahan (u aku disepuh dengan bahan'bahan ilu. tidak lermasuk dalam kelas lain; porhiaseni balu berharga; iam dan pesawel pengukur
apa
t5
Alafalal musik
l6
Kerlas, karton dan barang-barang leouat dari bahan-bahan ini tdak termasuk dalam kelas lain: barahg celakan, alat menjilid buku; pok6l; alal tulis-menulis; bahan peaekat untuk keperiuan tulis'menulis at6u rumah tangga; alat htuk kesenian, kuas unluk m6l!kas; mesin tulis dan alaLalat kanlor (kecuali perabot), alalalat pendidikan dan pengaiaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plaslik untuk k€masan (lidak temasuk dalam kelas lain); kadu main; huruf-huruf celak; blok-blok cetak.
l7
,(erel, getah perca, gelah, asbes mika dan barang dari bahan-bahan itu dan trdak termasuk dalam kelas lain plastik dalam b€nluk menoniol untlk digunakan dalam manufakiur; bahan-bahan yang dipakai lntuk pengemasn, merapalkan dan untuk menyekali l6bung lentur bukan darr logam.
l8
Kulit dan kulit imilagi dan barang-barang dan bahan-bahan ini dan lidak termasuk dalam kelas ini; kulil binatang, kulit halus; koper dan tas, payung hujan payung matahari dan longkatt cambuk, pakaian kuda dan
Pemllil/Kua.t
104
cukur
12
Tol. .. ....... ....-.
fanda tangan Nama lgngkap
pisui pedangi prsau
pelana-
(250 ) MEREK INDONESIA DIREKTORAT MEREK
REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAKASASI MANUSIA SERTIFIKAT MEREK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkanUndang-undang Nomorl5 Tahun2001 tentang Merek,memberikanHakMerek kepada
( 210
) Nomor Permohonan Merek
( 220 )Tanggal Penga.iuan Permohonan Merek
:
( 591 ) Uraian
Nama dan alamat pemilik merek terdaftar
warna
( 566 ) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek Nama dan alamal kuasa/Konsultasi
Tanggal Pendaftaran
HKI
Merek
Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran merek (apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak priorilas). Kelas
Barang/Jasa
:
:
:
:
Perlindungan Hak Merek diberikan selama 10 lahun sejak tanggal penerimaan dan ,angka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Dengan Nomor
Sertiflkat Merek
ini dilampirkan
tanggal penerimaan permohonan: dengan etiket merek, jenis barang/jasa yang dilindungr
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sertifikat merek ini.
A.n. MENTERI rEHnX rrinN OnN ,O* O"O, ,O"ra o REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b.
Direktur Merek
NIP.
106
:
:
( 510 ) Uraian Baranq/Jasa
:
(111
)
(151)
Bah Vl
Membuat Perusahaan Anda
Ierdaftar di Bursa Saham
l.q
ft
Tidak semua perusahaan dapat terdaftar di bursa.
sa ha
m. perusahaan
yang dapat terdaftar di perusahaan haruslah melakukan proses go
public atau menjual saham kepada publik. Untulk dapat menjual sahamnya kepada publik, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat
saharn, bcr.rr ti ada 3oo lembar saham yang belum ditenrpatkan clan
sewaktu-waktu dapat dilakukan emisi saham. Berikut ini instrumen-instrumen pasar modal.
1.
agar dapat go public. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-
Undang No.
B
Saham merupakan bagian darimodal perseroan terbatas yang
Tahun r99B tentang Pasar Modal.
diambil bagian oleh para pemegang saham atau para persero.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal yang
Saham dimaknai juga dengan bukti kepemilikan perusa haan yang
selanjutnya disebut UUPM mengatur mengenai syarat-syarat
berbentuk perseroan terbatas. Pengertian-pengertian tersebut sesuai dengan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-
perusahaan untuk dapat go publik atau menjadi perusahaan publik. Syarat-syarat tersebut tersirat dalam Pasal r Angka zz UUPM, yaitu saham perseroan sekurang-kurangnya dimiliki 30o pemegang saham
Undang No.4o Tahun zoo7, yaitu badan hukum yang merupakan perse kutu an moda l, didiri ka n berdasarka n perja njian, me
dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.ooo.ooo.ooo,-.
la ku ka
n
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
Disamping itu, masih ada syarat-syarat lain, yaitu bagiperseroan yang
berbentuk bank, laporan keuangannya harus mencatatkan laba selama tiga tahun berturut-turut, sedangkan untuk perseroan nonbank, Iaporan keuangannya harus mencatatkan Iaba dua tahun berturut-turut. Kemudian, laporan keuangan yang disajikan harus diperiksa atau diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di pasar modal dengan pendapat wajartanpa syarat. Co publik atau penawaran umum sendiri adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek
Saham
dalam saham.
2.
Obligasi
Obligasi adalah bukti utang emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurangkurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi (Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia No. r54B/KMKlol'i,ltggo sebagai-
Saham yang dapat dilakukan emisi tentu saham yang sifatnya portepel, artinya saham yang belum ditempatkan atau saham yang
mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia No. tr99lKM K.oro/r99r). Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan nilai nominal (nilai parilpar value) dan waktu jatuh tempo tertentu diterbitkan oleh suatu lembaga. Penerbit obligasidapat berupa perusahaan swasta maupun BUMN dan juga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal adalah obligasi
belum dimilikioleh pemegang saham. Misalnya saja, modal dasarsuatu
kupon (couponbond) dengan tingkat bunga tetap (fixed) selama
perseroan terbatas berjumlah Rp5oo.ooo.ooo.ooo,- yang terdiri atas
masa berlaku obligasi. Bunga obligasi bersifat tetap secara berkala
kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diaturdalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Pelaksanaannya (pasal r Angka z5 UUPM). Emiten sendiri merupakan perusahaan yang menjual sahamnya kepada publikatau perusahaan yang melakukan emisi saham. Emisi, artinya mengeluarkan saham.
5oo.ooo lembar saham dengan nilai nominal Rpr.ooo.ooo,-. Dari modal dasar tersebut, baru ditempatkan sebesar 2oo.ooo lembar 110
setiap tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sekalisampaiwaktu
111
FA
.r.rr
s-
* jatuh tempo. Ketika obligasitersebut jatuh tempo maka penerbit
4.
harus membayar sesuai dengan nilai pari dari obligasi beserta
bunga/kupon
dariobligasitersebut.
Waran
Waran adalah efekyang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang
memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham
l
Obligasi biasanya diperjualbelikan dalam satuan
t miliar
dari perusahaan tersebut dengan harga tertentu setelah 6 bulan.
rupiah. Masa berlakunya obligasi sangat bergantung dengan badan yang menerbitkan yang paling umum adalah 5 tahun. Sebagai alternatif investasi, obligasi memiliki beberapa risiko,
5.
Opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau
menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan
yaitu (t) risiko tingkat suku bunga yang sangat dipengaruhitingkat
dalam waktu tertentu.
suku bunga di pasar. Jika tingkat suku bunga meningkat, harga
obligas akan menurun, begitu pun sebaliknya; (z) risiko gagal
0psi
6.
ConvertibleBond
bayar (defaultrisk), penerbit dapat saja kesulitan keuangan dan
Convertible bond (obligasi konversi) merupakan suatu jenis
tidak menepati janjinya untuk membayar kupon atau bunga
obligasiyang di samping memberikan bunga juga memberikan
obligasi setiap tahun atau pokok dari investasi;
risiko pembelian
hak opsi kepada pemegangnya untuk menukar pokok pinjaman
kembali (call risk),yaitu perusahaan penerbit memilikihak untuk
obligasidengan saham atau equity dari emiten atau perusahaan
membeli kembali (buy back) obligasi pada harga tertentu (coll
penerbitnya dengan harga tertentu (rasio konversitertentu) dan
price), sebelum obligasi jatuh tempo; (+) risiko nilaitukar mata
pada saat tertentu (A. Setiadi, t996:34).
$)
uang (exchange rate risk) apalagi akan dikeluarkan atau dicatatnya obligasi dalam mata uang nonrupiah di pasar modal yang nantinya akan memengaruhi pendatan dari bunga obligasi
akibat perubahan nilai tukar; (5) risiko likuiditas, yaitu risiko
7.
Efek Beragun Aset
Efek beragun aset merupakan tipe sekuritas (efek) yangdi- back up oleh jaminan dalam bentuk aset-aset f inansial. Apabila yang
kesulitan menjual obligasi pada harga tertentu apabila tiba-tiba
dijaminkan itu berupa tanah (hak tanggungan), jenis efek ini
membutuhkan dana jangka pendek; (6) risiko inflasi, ketika nilai
bernama Mortgdge Backed Securities (Munir Fuady, 1g9g3g).
arus kas yang diterima dari kupon regular setiap tahun dapat
Menurut Peraturan Bapepam No. lX.K.r tentang Pedoman Kontrak lnvestasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek Beragun Aset
digerogoti dengan tingginya angka inflasi.
adalah unit penyertaan kontrak investasi kolektif dengan mana 3.
Buktifligfts Bukti Rights adalah suatu produk efekyang diturunkan dari saham
112
portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang
yang dikeluarkan oleh emiten yang memberi hak kepada
timbul darisurat berharga komersial,sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu
pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan
kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah dan
dikeluarkan oleh emiten dengan proporsi dan harga tertentu.
apartemen, efek yang dijamin oleh pemerintah, sarana 113
t(q peningkatan kredit, dan keuangan setara dalr asct kcrtattgatt
lait.r
yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Efek beragurt
harga di BEJ pada hari tersebut.
aset bukanlah reksadana.
Perhitungan indeks merepresentasikan pergerakan harga saham di pasar/bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan
Pembentukan efek beragun aset dilakukan melalui proses se kuritisa si, yaitu suatu proses disintermediasi ketika kredit-kred it dari bank-bank komersial dan pemberi pinjaman lainnya diganti
Ielang. Nilai dasar akan disesuaikan secara cepat apabila terjadi
dengan sekuritas hutang yang marketableyang dapat diterbitkan
perubahan modal emiten atau terdapat faktor lain yang tidak terkait dengan harga saham. Penyesuaian akan dilakukan apabila
dengan biaya yang rendah. Dalam proses sekuritisasiterbentuk
ada tambahan emiten baru, HMETD (right issue), partiallcompany
suatu pool terhadap aset-aset financial sehingga sekuritas utang tersebut dapat dijual kepada pihak investor luar untuk membiayai Proses seku ritisasi aset dilakukan suatu transformasi dari a set-
listing, waran, dan obligasi konversi, demikian juga dengan delisting. Jika terjadi stocksplit, dividen saham atau saham bonus, nilai dasar tidak disesuaikan karena nilai pasartidak terpengaruh. Harga saham yang digunakan dalam menghitung IHSC adalah
aset keuangan yang tidak dapat segera diubah menjadidana yang
harga saham di pasar reguler yang didasarkan pada harga yang
n dengan cara menerbitka n
terjadi berdasarka n sistem lelang. Perhitungan IHSC dilakukan setiap hari, yaitu setelah penutupan perdagangan setiap harinya. Dalam waktu dekat, diharapkan
pool tersebut (Francis Jack CIark, 1991:46).
I
ikuid. Tra nsformasi terseb ut
d ila ku ka
efek yang dapat dijual kepada pihak investor dengan dijamin oleh aset finansial yang bersangkutan. lndeks Saham
lndeks Harga Saham Gabungan (disingkat IHSG, dalam bahasa lnggris disebut iuga Jakarta Composite lndex, JCl, atau JSX Composite) merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek lndonesia (BEl; dahulu Bursa Efek Jakarta (BEJ)). lndeks Harga Saham Cabungan Diperkenalkan kali pertama pada t April t983, sebagai indikator pergerakan harga
saham di BEJ. lndeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yangtercatat di BEl. Hari dasar
untuk perhitungan IHSC adalah tanggal 1o Agustus t982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar too dan saham tercatat pada saat itu berjumlah t3 saham. Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari
total
saham ya ng tercatat pada tanggal to Agustus t9Bz. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat (kecuali untuk
114
perusahaan yang berada dalam program restrukturisasi) dengan
perhitungan IHSC dapat dilakukan beberapa kali atau bahkan dalam beberapa menit. Hal ini dapat dilakukan setelah sistem perdagangan otomasi diimplementasikan dengan baik. Prosedur atau proses go public biasanya dilakukan dalam tiga tahap berikut. 1. Tahap persiapan gopublic Beberapa hal yang sering dilakukan dalam tahap ini, yaitu sebagai
berikut.
a.
Restrukturisasiperusahaan
Proses restrukturisasi suatu perusahaan dapat berupa restru kturisasi f ina nsia l, restru kturisa si bisn is, restru kt urisasi
korporat, restrukturisasi SDM, serta restrukturisasi utang. Restrukturisasi f inansial, yaitu usaha untuk melakukan perombqkan aspek permodalan dan saham dari suatu perusahaan seperti revaluasi aset, menjual anak perusahaan
yang merugi, dan pelunasan utang bank untuk menekan
-q
p{rrbiaya. Restrukturisasi bisnis dilakukan dengan mengutak'atik
b.
Proses penjaminan emisi dilakukan antara emiten dan underwriter. Terdapat tiga bentuk perjanjian penjaminan
bisnis perusahaan itu sendiri, misalnya kdmbali ke bisnis inti
(core business), penciutan usaha, atalu penjualannya diperbesar. Restrukturisasi korporat, yaitu perombakan perusahaan yang sering dikenal dengan istilah reorganisasi
perusahaan, seperti merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan perseroan. Restrukturisasi SDM, yaitu perubahan posisi dan jabatan SDM perusahaan dengan mengacu pada the rights man on the rights jobs. Restrukturisasi utangyang dilakukan melalui pendekatan dan negosiasi dengan pa ra kreditor, seperti penjadwala n kem ba li
utang, perubahan utang menjadi equity, dan Iain-lain. b.
Pemberesan surat dan dokumentasi Iainnya
Pemberesan surat dan dokumentasi dilakukan terhadap surat dan dokumentasi yang membutuhkan waktu Iama
dalam mempersiapkannya. Dengan demikian, surat dan dokumentasi tersebut harus dibereskan jauh-jauh hari agar tidak menjadi kendala. c.
emisi. Ketiga bentuk tersebut yaitu sebagai berikut. 'r) Full Commitment (komitmen penuh) Dalam komitmen penuh, jika saham tidak habis terjual di pasar
perdana, underwriter harus membeli seluruh sisa saham yang
tidak terjual.
(komitmen terbaik); Dalam komitmen terbaik, jika saham tidak habis terjual di pasar perdana, pihak underwriter dapat mengembalikan kepada emiten tanpa kewajiban untuk membelinya. 3) Stond by Commitment (Komitmen Siaga) Dalam komitmen siaga, sisa saham yang tidak habis terjual dipasar perdana dapat dibeli oleh underwriter pada harga tertentu. 2) Best Effort Commitment
c.
Proses priv ate placement
bahwa sejumlah saham akan dijual kepada publik, harga nominal saham yang disesuaikan dengan ketentuan pasar
perusahaan membutuhkan dana segera, sementara proses penawaran umum belum masih disiapkan. Privatepldcement
modal, cara peralihan saham, persyaratan direksi dan komisaris, pemegang saham tidak harus warga negara lndonesia, keuangan harusdiaudit oleh akuntan publik,
merupakan kebalikan dari penawaran umum perdana. Tahap pendahul ua n go public Pada tahap ini dilakukan hal-hal berikut.
a.
Pemilihanpihakyangterlibat Emiten harus menentukan pihak-pihak mana
116
ketentuan wajib lapor ke Bapepam, kuorum, penggunaan laba hasilgo publik, dan lain-lain.
saja yang akan
ikut dalam proses go public. Pihak-pihak yang berperan dalam
Restrukturisasi anggaran dasar
Perlu dilakukan restrukturisasi terhadap anggaran dasar perusahaan, seperti masalah permodalan perusahaan, jumlah saham yang harus diperbanyak, ada penyebutan
Proses private placement biasanya dilakukan pada saat
2.
Proses underwriting
d.
Pembuatan Iaporan dan dokumentasigo publik
go publik biasanya adalah akuntan publik, konsultan hukum,
Banya k sekali laporan maupun dokumentasigo publik lainnya
notaris, dan penilai. Keempat profesi inisering dinamakan profesi penunjang pasar modal.
yang wajib dibuat oleh perusahaan atau pihakterkait dalam
proses g'o publik dari perusahaan yang bersangkutan.
1
."8 Penrbuatan laporan atau dokur-ncntasi lairr tcrscllut umumnya dilakukan dengan tuf uan'qgar terciptanya disclosure bagi pihak investor atau bagi pihak pengawas ataupun bagi pihak penyelenggara pasar. Salah satu dokumen yang harus dibuat, yaitu perjanjian penjaminan
e.
Suatu proses ketika emiten mengumumkan kepada publik, termasuk media masa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaannya dan bersedia menjawab pertanyaan-
emisi.
Pencatatan pendahuluan di bursa efek
ini dilakukan setelah penyampaian pendaftaran kepada
Pencatatan efek di bursa efek dilakukan guna proses
Bapepam. c.
dalam pernyataan pendaftaran. Prospektus terdiri atas prospektus lengkap dan prospektus ringkas. Pr65spsk1lr5 lengkap biasanya dibuat dan diserahkan kepada Bapepam dalam pernyataan pendaftaran, sedangkan prospektus
Pada tahap inidilakukan hal-hal sebagai berikut.
Proses pernyataan pendaftaran
Menurut Pasal 7o UUPM menyatakan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah menyampaikan suatu dokumen yang disebut pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut tidak efektif. Keharusan ini tidak
ringkas biasanya dimuat dalam surat kabar. Road show Emiten bersama-sama dengan pihakterkait memperkenalkan
efek kepada masyarakat investor. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pasar dapat menyerap penawaran saham.
berlaku untuk penawaran umum: t) Penawaran efekyang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih darisatu tahun;
z) 3) 4)
Penerbitan sertif ikat deposito;
5)
Penawaran efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.
Kewajiban mengajukan pernyataan pendaftaran tidak hanya
untuk emiten, tetapi juga untuk perusahaan publik yang bukan emiten.
118
Penjatahan Penjatahan terjadi apabila jumlah pemesanan lebih besar daripada efekyang akan dikeluarkan. Guna memberikan rasa
Penerbitan polis asuransi;
Penawaran efek yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah lndonesia;
Pembuatan prospektus Prospektus merupakan salah satu dokumen yang termasuk
Tahap pelaksanaan go publik
a.
Public exspose
pertanyaan jika ada. Di samping public expose dikenal juga mini public expose yang mirip dengan public expose, tetapi
pelaksanaan go publik. Efekyang diperjualbelikan harus efek yang telah dicatatkan (listing). 3.
b.
f.
keadilan kepada investor/pemesan maka dilakukanlah penjatahan sehingga semua investormendapatkan efek. Proses pencatatan Efek-efek yang akan diperdagangkan di bursa efek biasanya
harus dicatatkan terlebih dahulu. Proses pencatatan ini dina maka n listing. Efek yang tidak dicatatka n terl eb ih dah ul u di bursa efek maka efektersebut tidak boleh diperdagangkan
di bursa efek. Kebalikan dari proses pencatatan adalah pen.oteiun pencatatan atau dikenal dengan istilah delisting.
119
tra \ g.
Kegiatan di pasar sekunder
kepemilikan saham adalah berwujud secara f isik dengan sertitikat/
Setelah pernyataan pendaftaran dinyata(an efektif oleh Bapepam dan emiten telah melakukan pros,es pencatatan di bursa efek maka dimulailah proses perdagahgan efek di pasar
surat saham.
sekunder. Harga efek di pasar sekunder Iebih banyak ditentukan oleh penawaran dan pembelian efek itu sendiri. Apabila penawaran lebih banyak daripermintaan, biasanya harga efek tersebut akan menurun. Sebaliknya, apabila penawaran lebih sedikit dari permintaan, harga efek akan meningkat. Di samping faktor penawaran dan permintaan, masih ada faktor lain yang memengaruhi harga efek, yaitu
faktor ekternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Transaksi efek di pasar sekunder telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Misalnya, di Bursa Efek Ja
.Ftr
*
ka
rta te
I
a
h
I
a
m a m e n ggu n a k an )
akarta Automated
Tr ading Sy
stem
atau disingkat JATS. JATS sendiri merupakan sistem perdagangan efek yang berlaku di Bursa Efek lndonesia untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer. Kemudian, berkembang mekanisme transaksi, seperti scriptless trading, remote trading, dan online trading. Scriptless trading adalah suatu perdagangan saham yang penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan sertif ikat saham secara fisik. Setiap kali transaksi, mutasi saham dan uang, cukup d ila ku ka n m el a u i pem inda hb u kua n (book entry settlement system)
(Al)
telah menggunakan remote trading, sedangkan Bursa Efek Surabaya (BES) telah menggunakan online trading. Remotetradingadalah sistem perdagangan iarak jauh; setiap order transaksi di kantor broker (perusahaan efek) langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek dengan menggunakan sistem JATS tanpa perlu memasukan order dari lantaibursa (tradingfloor). S etel a h r emote tr a ding, a ka n di a nj utka n de n ga n online tr a ding, y aitu Bursa Efek Jakarta
I
perdagangan yang menggunakan sistem online yang melibatkan jasa penyedia laya
na n pr ofi der. Online tr
ading telah diberl
a
ku ka n se ca ra
terbatas di Bursa EfekSurabaya, tetapi masih terbatas di perusahaan efek dalam rangka memudahkan investor dalam melakukan transaksi efeknya.
Sebagai perubahaan yang akan menjadi perusahaan publik, perusahaan tersebut harus menerapkan prinsip keterbukaan penuh (full disclosure). Tuntuta nfull disclosure tidak hanya sebelum go public,
tetapi juga setelah go public. Full dislosure sendiri harus maknaidengan adanya keterbukaan secara penuh atas segala informasiyang bersifat material terhadap
investor dan pihak-pihak yang terkait. Namun, ada sarjana yang tidak
setuju apabila hanya dituntut full disclosure mengingat ada sisi Iain yang harus dirahasiakan pada emiten, yaitu rahasia dagang dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, sariana tersebut lebih senang
I
pada rekening pihak yang terlibat dalam transaksi seperti layaknya rekening pihak yang terlibat dal am transa ksi seperti Iayaknya rekening di bank. Scr
iptless tar ding sering j uga di ke na I de nga n s iste m pe rda ga n ga n
tanpa warkat, yaitu penyelesaian transaksi dengan mendebet dan mengkredit efek pada rekening kustodian. Informasijual beli saham
menggunakan istilah full andfair disclosure atau keterbukaan yang penuh dan bertanggung jawab atau adil. Sebelum melakukan penawaran umum, terlebih dahulu emiten
harus menyiapkan segala informasi yang akan dimuat dalam prospektus, baik lengkap maupun ringkas kepada Bapepam dan
masyarakat.
'
disimpan dalam f ile-f ile komputer. Sebelum scriptless troding bukti 120
121
r-
rq orrrrasi 1;crrting yang dipublikasikan kepada publik, apalagi informasitersebut bersif at
penipuan dan pengelabuan, diancam dengan hukurn penj.tr.r
material yang dapat memengaruhi keputusan linvestor dalam melakukan investasinya di perusahaan emiten. Menyimak Pasal 79
2.
Suatu prospektus harus benar-benar berisikan
i.rrf
Ayat (t) UUPM bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentangfakta material atau tidak memuat keterangan
maksimum to tahun dan denda maksimum Rpt5 miliar.
Tindak pidana manipulasi pasar, yaitu sebagai berikut.
a.
Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan sekon gkolnya juga mel akuka n penawaran beli atau penawaran jual pada harga yang kurang lebih sama (Pasal 91 UUPM)..
b.
Melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga mengakibatkan harga efektetap, naikatau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual, atau menahan efektersebut. Akibatnya, harga efektersebut tidak berdasarkan permintaan jual atau beli yang sesungguhnya (Pasal 92 UU PM).
c.
Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar, yanB dapat memengaruhi harga efek atau dengan tujuan untuk memengaruhi pihak lain untuk membeli
yang bena r tentang fakta material yang diperl uka n agar prospektus
tidak memberikan gambaran yang menyesatkan (misleading prospectus). Tanggung jawab atas adanya informasiyang menyesatkan dapat
ditempuh investor guna meminta pertanggungjawaban atas sem ua kerugian investor sebagaimana diatur dalam Pasal Br UUPM. Tidak hanya keterbukaan tersebut, dalam prospektus keterbukaan informasi harus juga dilakukan dalam pernyataan pendaftaran. Kewajiban untuk adanya full disclosure ternyata tidak hanya bagi emiten yang akan go public, tetapijuga melekat kewajiban tersebut setelah perusahaan menjadi perusahaan publik. Hal tersebut dapat tersirat dariisi Pasal 85 sampaidengan Pasal 89 UUPM. Keterbukaan informasi setelah go public berupa penyampaian laporan rutin kepada Bapepam. Penyampaian Iaporan dilakukan setiap tiga bulan dan disampaikan kepada Bapepam. Dalam kegiatan pasar modal, terdapat beberapa bentuk pelanggaran, yaitu sebagai berikut.
1.
Penipuan dan Pengelabuan
Manipulasi Pasar
atau menjual efek. Pihakyang melakukan tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal, maupun pihak yang turut serta dalam tindak pidana
penipuan dan pengelabuan, diancam dengan hukum penjara maksimum to tahun dan denda maksimum Rpt5 milyar.
Berikut ini diuraikan salah satu contoh gambaran tindakan manipulasi pasar.
Penipuan termasuk tindak pidana pasar modal. Adapun yang
lndikasi pelanggaran yang terjadi, yaitu penyesatan informasi
tergolong tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut. a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan saran dan atau cara apapun (vide Pasal goAyat (r) UUPM). b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain (vide Pasal 9o Ayat (z) UUPM). Pihak yang melakukan tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal, maupun pihak yang turut serta dalam tindak pidana
tentang rencana aksi korporasi sejumlah perusahaan terbuka di lndonesia. Penyesatan ini mengakibatkan informasi simpang siur sehingga membuat investor semakin panik dan akhirnya meniual saham dengan harga yang murah.
terdapat perbedaan informasiyang dikemukakan oleh komisaris dengan direksi perusahaan asing tentang jadi tidaknya pelaksanaan pEnawaran tender saham perusahaan terbuka di Di samping itu,
lndonesia yang baru saja diambil alih. 122
123
lnformasi yang menyesatkan lainnya, , yaitu tentang ketidakjelasan informasi gadai saham sejumlah perusahaan terbuka di lndonesia dan penundaan akuisisisebuah bank. l Semua informasi yang tidak benar yang membuat panik para investor sangat jauh dari prinsip keterbukaan di Pasar Modal. Hal ini sering menimbulkan kerugian bagi investor kecil karena salah dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham. Informasi yang menyesatkan juga telah melanggar Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa setiap pihak dilarang secara langsung menipu atau mengelabuipihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun serta dilarang membuat pernyataan yang
tidak benar mengenai fakta material. Adanya tindakan manipulasi pasar teridentif ikasi dari ambruknya indeks harga saham gabungan sebesar 22;7% hanya dalam waktu tiga hari. Berikut initaktik spekulan menurunkan harga. t) Spekulan lngin membelisaham dengan harga rendah; 2) lsu negatif dihembuskan oleh spekulan; 3) Spekulan menjualsebagian saham dengan harga murah untuk memperkuat isu negatif; 4) Publik panik;
5) 6) 7) B)
Publik melakukan aksijual besar-besaran; Saham turun;
Spekulan memperoleh untung besar.
3.
lnsiderTrading
Spekulan mengambil untung besar. Berikut initaktik spekulan menaikan harga. Spekulan lngin menjual saham dengan harga tinggi; Spekulan membelisebagian saham dengan harga tinggi untuk
4) 5) 6)
memperkuat isu; Publikterpancing; Publik melakukan aksi beli besar-besaran; Harga saham naik;
lsu positif dihembuskan oleh spekulan;
Spekulan menjualsaham dengan harga tinggi;
lnsider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka
yang tergolong orang dalam perusahaan (dalam arti Iuas), perdagangan tersebut didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasiorang dalam yang penting dan belum terbuka untuk
umum, dengan perdagangan pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribagi, langsung atau tidak langsung, atau merupakan keuntungan jalan pintas. a.
Unsur-unsur insider trading, yaitu sebagai berikut. Adanya perda gangan efek;
c.
Dilakukan oleh orang dalam perusahaan; Adanya inside information;
d.
lnside information tersebut belum terbuka untuk umum;
e.
Perdagagnan dimotivasi oleh adanya inside information; Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yangtidak layak.
b.
f.
Biasanya orang-orang dalam yang terlibat dalam insidertrading adalah sebagai berikut.
a. b. c.
Spekulan memborong saham dengan harga murahl
t) z) 3)
124
7) 8)
Komisaris, direktur, atau pegawai perusahaan terbuka; Pemegang saham utama perusahaan terbuka;
Orang yang karena kedudukannya, profesinya, atau karena hu bunga n usa hanya dengan perusahaan terbuka mem ungkin kan
memperoleh informasi orang dalam; Piha k yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut da lam Poin t, 2, dan 3 sebelum jangka waktu 6 bulan. nforma si orang dalam ada lah informasi yang bersifat materi yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. lnformasi atau fakta materi,yaitu informasiataufakta penting dan relevan mengenai
d.
I
peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa efekdan
atlu keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain
yang berkepentingan atas informasiatau fakta tersebut.
l
/lt
T\A
I 1
I
Daftar Pustaka
Abd ulkadi r; M uha m mad. L999.
H
uku m Peruso ha
a
n.
Ba nd
ung: Citra
Aditya Bakti. Munir, Fuady. 1995. Hukum Pasar ModolL. Bandung:Citra Aditya Bakti.
Riduan, Syahrani. 2006. Seluk Beluk dan Asos-Asas Hukum Pe
rdata. Bandung: Alumni.
Suda ryat. 2 OO8.
Hu
ku
m
Bisn i s: Su
atu
Pe n g a
nto r.
Ba
ndu ng: Jendela
Mas Pustaka. Sudaryat.2O08. Legol Officer. Bandung: Oase Media. R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro.l992.Pengertian
Pokok Hukum Perusohaan. Jakarta: Rajawali Press.
Tim Lindsey, (et.al).
2OO4. Hok Kekayoon
Pengontar. Bandung: Alumni.
126
lntelektuol, Suatu
{ I