Auditing Syariah

  • Uploaded by: Heart Queen
  • 0
  • 0
  • March 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Auditing Syariah as PDF for free.

More details

  • Words: 2,129
  • Pages: 27
Loading documents preview...
LOGO

Auditing Syariah

Dr. M. Nur A. Birton, Ak. M.Si

Daftar Isi 1. 2. 3. 4.

Ruang lingkup auditing syariah Tujuan auditing syariah Perspektif auditing syariah Prosedur auditing syariah

1.1. Pengertian Auditing Syariah Secara umum auditing berarti “upaya sistematis, dan terencana untuk memastikan bahwa seluruh tujuan, prosedur dan pelaksanaan berbagai objek audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar syariah dan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk dan berkompeten melaksanakannya”.

1.2. Landasan Ontologi Landasan ontologi menggambarkan objek-objek penting terkait dengan auditing syariah, yaitu menyangkut: 1. Bidang pekerjaan auditing syariah: Objek yang menyangkut aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. 2. Pelaku: pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan auditing syariah (Dewan Pengawas Syariah, Auditor di entitas syariah, auditor yang memberi jasa untuk entitas syariah, auditor jaminan halal). 3. Prinsip dan pedoman pelaksanaan pekerjaan auditing syariah 4. Etika pelaksanaan pekerjaan auditor syariah

1.3. Landasan Epistemologi Landasan epistemologi auditing syariah: 1. Al-Quran dan Hadits 2. Atsar para sahabat 3. Fatwa-fatwa syariah 4. Hasil-hasil kajian lembaga syariah 5. Hasil-hasil kajian lembaga konvensional 6. Praktik terbaik berbagai lembaga audit yang tidak bertentangan dengan syariah

1.4. Landasan Etik (1) A. Landasar-landasan yang bersumber dari Nilai-nilai islam, seperti

1. Integritas : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan; 2. Keikhlasan : Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah; 3. Ketakwaan : Takwa merupakan sikap hati-hati (takut kepada Allah dalam segala hal) baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syariah. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 1 :sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu Dan dalam Surat Ar Raïd Ayat 33 Allah berfirman : Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya). Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi diri berasal dari motivasi diri sehingga diduga sukar untuk dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Thaha ayat 7 :Sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi;

1.4. Landasan Etik (Lanjt) 4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan mnenegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan dalam Surat Al Baqarah ayat 195 :Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik; 5. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah : Akuntan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggung-jawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8 : “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun niscaya dia akan melihat balasnya pula”. B. Prinsip-prinsip etik konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah

2. Tujuan auditing syariah (1) 1. Amar Ma’ruf Nahyi Munkar

Firman Allah: َ ‫ب لَك‬ َ ُ‫وف َوت َ ْن َه ْو َن ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر َوت ُ ْؤ ِمن‬ َ ‫اس تَأ ْ ُم ُر‬ ‫َان َخيْرا لَ ُه ْم ِم ْن ُه ُم‬ ِ َّ ِ‫ون ب‬ ِ ‫ون بِا ْل َم ْع ُر‬ ِ َّ‫ك ْنت ُ ْم َخي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َجتْ ِللن‬ ِ ‫اَّلل َولَ ْو آ َ َم َن أ َ ْه ُل ا ْل ِكتَا‬ َ ُ ‫سق‬ َ ُ‫ا ْل ُم ْؤ ِمن‬ ‫ون‬ ِ ‫ون َوأ َ ْكث َ ُر ُه ُم ا ْلفَا‬ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Qs.3:110 2. Tabayyun (klarifikasi) untuk menghindari fitnah Allah Subhanahu wata’ala berfirman: َ‫علَى َما فَ َع ۡلت ُ ۡم نَـد ِِمين‬ َ ْ‫صيبُواْ قَ ۡو ُۢ َما ِب َج َهـلَ ٍ۬ة فَت ُصۡ ِب ُحوا‬ ِ ُ ‫َيـٰٓأَيُّ َہا ٱلَّذِينَ َءا َمنُ ٰٓواْ ِإن َجا ٰٓ َء ُك ۡم فَا ِس ُۢ ُق ِبنَ َب ٍ۬إ فَت َ َبيَّنُ ٰٓواْ أَن ت‬ “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurot[49]:6)

3. Ruang Lingkup Auditing Syariah Mengacu pada praktik Hisbah: Hisbah (Arab: ‫حسبة‬Hisb (ah), "verifikasi") adalah doktrin Islam menjaga segala sesuatu dalam hukum Allah . Doktrin ini didasarkan pada ekspresi Alquran yang memerintahkan apa yang baik dan melarang apa yang salah. Doktrin ini memiliki aspek-aspek utama berikut : 1. Kewajiban seorang Muslim 2. Sebuah kewajiban negara untuk memastikan warganya mengikuti hisbah, khususnya, hukum Syariah. 3. Dalam arti lebih luas, hisbah juga mengacu pada praktek pengawasan komersial, serikat, dan urusan sekuler lainnya. Secara tradisional, muhtasib ( al-Muhtasib ) diangkat oleh Khalifah untuk mengawasi urusan pasar, dalam bisnis, dalam pekerjaan medis, dll. Posisi muhtasib dapat kira-kira diterjemahkan sebagai " Inspektur ". Lihat Hisbah (akuntabilitas bisnis) untuk aspek ini.

4. Prosedur Auditing Syariah (1) Prosedur auditing syariah merupakan cara-cara yang harus ditempuh seseorang/lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Prosedur sangat bergantung pedoman dan objek auditnya: 1. Kewajiban seorang Muslim, misalnya bagaimana individu muslim menilai diri sendiri (self audit). 2. Sebuah kewajiban negara untuk memastikan warganya mengikuti hisbah, khususnya, hukum Syariah. Misalnya audit atas pelaksanaan shalat, puasa dan zakat. 3. Dalam arti lebih luas, hisbah juga mengacu pada praktek pengawasan komersial, serikat, dan urusan sekuler lainnya.

Hubungan auditor syariah dan objek auditnya Apabila auditor syariah hanya terkait dengan pekerjaan komersial, maka hubungannya sebagai berikut: 1. DPS  Memastikan pelaksanaan prinsip syariah dilaksanakan 2. Auditor eksternal entitas syariah  memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah 3. Auditor internal entitas syariah  memastikan tercapainya tujuan-tujuan organisasi, baik tujuan syariah, sosial dan komersial 4. Auditor jaminan halal  memastikan bahwa produkproduk yang masuk ke pasar sudah terjamin kehalalan dan kebaikannya

1. Tantangan Mutakhir Auditing Syariah

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

1. Bidang Pekerjaan Auditor Syariah Bidang pekerjaan auditor syariah dapat dibedakan dalam dua bidang penting. a. Auditor untuk entitas bisnis/non bisnis syariah b. Auditor untuk entitas pemerintahan/publik

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

2. Peranan Auditor Syariah Entitas Bisnis/Non Bisnis Syariah a. DPS  Memastikan pelaksanaan prinsip syariah dilaksanakan b. Auditor eksternal entitas syariah  memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah c. Auditor internal entitas syariah  memastikan tercapainya tujuan-tujuan organisasi, baik tujuan syariah, sosial dan komersial.

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

2. Peranan Auditor Syariah (Lanjt) Pekerjaan auditor syariah yang mungkin menjadi domain sektor publik saat ini adalah d. Auditor jaminan halal  memastikan bahwa produk-produk yang masuk ke pasar sudah terjamin kehalalan dan kebaikannya sebagaimana diklaim oleh produsen e. Auditor fasilitas wisata syariah  memastikan bahwa fasilitas wisata syariah sesuai yang dijanjikan oleh penyedia jasa. Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3. Internal audit entitas syariah

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3. Internal audit entitas syariah Internal audit entitas syariah dapat dibagi dalam dua pekerjaan utama: a. Internal audit nonsyariah b. Internal audit syariah (Dewan Pengawas Syariah). Pengaturan untuk AAOIFI tidak menyebutnya sebagai audit akan tetapi Governance. Di Indonesia fungsi pembuatan fatwa syariah ada pada DSN dan pelaksanaannya ada pada DPS.

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3.b. Substansi SK MUI Kep-98./MUIIII/2001 ttg Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Masa Bakti Th.2000-2005 Tgl. 30 Maret 2001

KEDUDUKAN, STATUS DAN ANGGOTA DSN: 1. DSN merupakan bagian dari MUI 2. DSN membantu pihak terkait seperti kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk LKS

3. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dlm bidang terkait dg muamalah syariah 4. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI selama 5 tahun masa bakti

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3.b. Regulator-DSN-Fatwa-DPS MUI

BI/OJK DSN

Regulasi

Fatwa

DPS Entitas Syariah Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3.b. Dewan Pengawas Syariah 1. Badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) 2. Terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan bidang perbankan 3. Persyaratan anggota ditetapkan DSN 4. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3.b. Dewan Pengawas Syariah (Lanjt) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah al meliputi (psl 27- PBI 6/24/PBI/2004): ◦ memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ◦ menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank; ◦ memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank; ◦ mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; ◦ menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangkurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3.b. Dewan Pengawas Syariah 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (UU Perbankan Syariah No 21/2008, Pasal 32).

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3.b. Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Syariah

RUPS / Rapat Anggota

Dewan Komisaris

Dewan Audit

Divisi / Urusan

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Direksi

Divisi / Urusan

Kantor Cabang

Divisi / Urusan

Kantor Cabang

Divisi / Urusan

Kantor Cabang

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

3.b. Shariah Complience dan Audit Entitas Syariah

Implementasi sharia compliance di LKS menjadi keniscayaan yang tak terbantahkan. Pelanggaran sharia compliance yang terjadi, jelas akan merusak citra dan kredibilitas LKS di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada LKS. Untuk itulah peran auditor eksternal di LKS harus benar-benar dioptimalkan (Azizah, 2011).

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

4.a. Tujuan Audit Eksternal LKS Menurut ASIFI No. 01 (AAOIFI, 2001) tujuan audit atas laporan keuangan LKS adalah untuk memberikan keyakinan kepada auditor dalam menyatakan pendapat atau opini bahwa laporan keuangan LKS telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI dan standar akuntansi yang relevan dengan praktik dimana LKS beroperasi. Sebab, Ketidakpatuhan LKS terhadap prinsip syariah akan menghadapkan LKS pada risiko operasional. Untuk itu auditor eksternal harus memiliki pengetahuan yang baik di bidang akuntansi dan juga dalam syari'at untuk dapat memahami dan mengaudit laporan keuangan dalam LKS (Yaacob, 2012). Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

4.b. Audit Laporan Keuangan Entitas Syariah 1.Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 2.Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. 3.Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 4.Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia (UU Perbankan Syariah No 21/2008, Pasal 35, ayat 2 – 5) . Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

LOGO

Referensi: Azizah Noor, 2011, Analisis Kinerja DPS dalam Penerapan Sharia Compliance pada Bank BRI Syariah, Tangerang Selatan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Yaacob H ,2012, Issues and Challenges of Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions : A Contemporary View, International Conference on Business and Economic. Haniffa, n.a. Auditing Financial Institution, Qfinance Yazkhiruni Yahya and Nurmazilah Mahzan, 2012, The Role of Internal Auditing in Ensuring Governance in Islamic Financial Institution (IFI), 3rd International Conference On Business And Economics Research (3rd ICBER 2012 ) Proceeding, 12 - 13 MARCH 2012. Golden Flower Hotel, Bandung, Indonesia.

Dr. M. Nur A. Birton, Bahan Kuliah Maksi Auditing Syariah

Related Documents

Auditing Syariah
March 2021 0
Auditing
January 2021 4
Perbankan Syariah
January 2021 1
Operational Auditing
March 2021 0
Auditing Theory.docx
January 2021 1

More Documents from "Rafael Renz Villar Dayao"