Draft Mou Jual Beli

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN MASKER Nomor :...../....../...............XI/2020 Pada hari ini …………………. Tanggal ……………………. Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (…..-03-2020) kami yang bersepakat dan bertanda tangan dibawah ini : Nama. : ………………………………………………………………………………………………………………… Jabatan. : ………………………………………………………………………………………………………………… Nama perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………… Alamat perusahaan: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Selaku Pemberi Order (Pemesan) yang untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut PIHAK PERTAMA. Dengan ini telah mengadakan kesepakatan PERJANJIAN kerjasama pengadaan Masker , dengan: Nama : ………………………………………………………………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………………………………………………………………… Nama perusahaan. : ………………………………………………………………………………………………………………… Alamat perusahaan. : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Selaku Penerima Order yang untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut PIHAK KEDUA. Dan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut adalah benar adanya: 1. Bahwa benar adanya PARA PIHAK adalah perusahaan yang sah terdaftar secara legal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa benar adanya PIHAK PERTAMA memiliki dana untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA yang dapat dibuktikan secara legal. 3. Bahwa benar adanya PIHAK KEDUA memiliki asset baik milik sendiri maupun bersama dengan rekanan PIHAK KEDUA yang dapat menunjang produksi pesanan PIHAK PERTAMA agar dapat terpenuhi baik dalam kuantiti maupun rentang waktu yang disepakati PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama pengadaan “Masker” bagi kepentingan kebutuhan PIHAK PERTAMA dan mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan order pekerjaan produksi (pengadaan) “Masker” kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menyanggupi dan menerima order pekerjaan tersebut dengan spesifikasi masker sesuai yang disepakati PARA PIHAK dalam addendum surat PERJANJIAN ini.

NILAI KONTRAK 1. PARA PIHAK sepakat bahwa total jumlah order masker dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebanyak ............................................................... ( box) 2. Harga per box yang disepakati PARA PIHAK adalah Rp. …………………………………… 3. Total nilai kontrak PARA PIHAK sebesar...................................................................

dalam

PERJANJIAN

ini

adalah

4. Bahwa pajak yang timbul atas order pengadaan Masker ini akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. 5. PARA PIHAK sepakat atas harga order yang tersebut pada poin 2 pada pasal ini adalah harga dengan ketentuan barang diambil oleh PIHAK PERTAMA di gudang dan atau pabrik PIHAK KEDUA. 6. Harga Tersebut belum termasuk Pajak-pajak. 7. Harga belum termasuk biaya pengiriman / ekspedisi PASAL 3 SISTEM PEMBAYARAN 1. PARA PIHAK telah sepakat bahwa sistem pembayaran dalam PERJANJIAN kerjasama pengadaan masker ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut : PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran pengadaan Masker sebanyak …………………………………………………. cash atau full payment dengan sistem transfer RTGS antar bank PARA PIHAK pada saat 3 hari sejak penandatangan PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK, dan sisa pembayaran …………………………………………….., Semua Payment dari Pihak Pertama di cover Bank Garansi oleh Pihak Kedua. 2. Setelah penandatanganan kontrak, Pihak Pertama wajib memberikan Booking Fee sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan di lanjutkan Survey gudang. 3. Hal-hal yang belum disepakati dalam pasal ini akan dibuat kesepakatan dalam addendum oleh PARA PIHAK yang tidak terpisahkan dari surat PERJANJIAN ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU 1. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Masker dalam PERJANJIAN ini adalah selama 30 ( Tiga Puluh) hari terhitung sejak H+1 PERJANJIAN ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. 2. PARA PIHAK sepakat, bila ada terjadi perubahan tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sarung ini akan disepakati tersendiri dalam sebuah addendum yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB DAN PENGAMANAN TEMPAT KERJA 1. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Masker sebagaimana yang dimaksud dalam surat PERJANJIAN ini. 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan-bangunan, gudang, alat-alat dan bahan-bahan selama pekerjaan berlangsung. 3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan dalam surat kesepakatan kerjasama ini. 4. Jika terjadi kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberi pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya, menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Jika terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu “PANITIA PENDAMAI” yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari: a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota. b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota. c. Seorang Pihak Ketiga sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

1.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

2.

Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angina topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, kebakaran, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

3.

Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) setelah terjadinya Force Majeure.

4.

Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) PERJANJIAN ini tidak menghapuskan atau mengakhiri PERJANJIAN ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan PERJANJIAN ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini. PASAL 8 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat PERJANJIAN ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (DUA) bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (DUA) bermaterai pada tanda tangan PIHAK PERTAMA yang dipegang PIHAK KEDUA ditanda tangan PIHAK KEDUA yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku mengikat sebagai hukum bagi PARA PIHAK dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA, PT. ……….

PIHAK KEDUA, PT……………………..

………….

………………..

……………...

……………..

SAKSI 1,

PARA SAKSI: SAKSI 2,

………………. ……………...

SAKSI 3,

………………..