Handout Persaingan Usaha.sept 2009

H.U.K.U.M PERSAINGAN USAHA DR. SITI ANISAH, SH, MHUM [email protected]

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pertemuan

1

Pengantar – Pengertian Persaingan Usaha Sehat, Monopoli & Praktek Monopoli – Fungsi Persaingan dalam Kegiatan Ekonomi

Pengertian Monopoli penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh 1 pelaku usaha atau 1 kelompok pelaku usaha

Praktek Monopoli pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum Persaingan Usaha Tidak Sehat persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

MONOPOLI (Yunani)

monos (sendiri) + polein (penjual)

1 penjual menawarkan (SUPPLY) suatu barang dan atau jasa

v.

Monopoly of Demand (MONOPSONI)

STRUKTUR PASAR keadaan korelatif antara permintaan & penawaran

SUATU POSISI posisi penjual yang memiliki penguasaan & kontrol eksklusif atas barang & atau jasa tertentu

KEKUATAN (POWER) PENJUAL: • menguasai PENAWARAN, • menentukan dan memanipulasi HARGA

PEMUSATAN KEKUATAN PENAWARAN EKSKLUSIF OLEH PENJUAL DALAM SUATU PASAR

P R A K T E K M O N O P O L I

PELAKU USAHA mempunyai kekuatan ekonomi atau pasar atau monopoli membuat perjanjian atau melaksanakan kegiatan usaha

menghambat PESAING

merugikan KEPENTINGAN

UMUM

Kemampuan Mengontrol Harga

Menaikkan harga jauh di atas harga bersaing (penjual) Menurunkan harga jauh di bawah harga bersaing (pembeli) Menaikkan harga pesaing (competitor’s cost) sehingga mereka membatasi produksi atau keluar dari pasar

Kondisi

Terdapat hambatan masuk secara signifikan • Berkurangnya pilihan bagi konsumen

New entrant tidak dapat atau sulit masuk ke pasar bersangkutan

• Mematikan pelaku usaha kecil atau tradisional

Pesaing sulit melakukan kegiatannya atau beroperasi atau ekspansi kegiatan usahanya di pasar bersangkutan

• Pembangunan regional

Berkurangnya output, kualitas produk di pasar

• Penciptaan lapangan kerja • Produk unggulan nasional • Kepemilikan nasional • Stabilitas ekonomi • Kesejahteraan masyarakat • Pengentasan kemiskinan • Keamanan nasional • Kepentingan nasional

P E R S A I N G A N

struggle or contest between 2 or more persons for the same OBJECTS

UNSUR

2 atau lebih pihak dalam upaya saling mengungguli

ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

terjadi pada PASAR yang BERSANGKUTAN jika PELAKU USAHA TERTENTU menghambat persaingan usaha yang SEHAT PASAR TERDISTORSI: • proses PRODUKSI atau • PEMASARAN atau • ENTRY BARRIER

pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas produk yang sama atau sejenis atau substitusi atas produk tersebut DIMENSI GEOGRAFIS:

AKIBATnya: pelaku usaha baru atau lama

kondisi persaingan yang relatif SAMA (HOMOGEN)

DIMENSI PRODUK:

produk bersubstitusi (interchangeable): PRODUK~HARGA~TUJUAN PENGGUNAANNYA

PERBUATAN TIDAK JUJUR (curang)

Tindakan penipuan SUBJEKTIF oleh PELAKU USAHA dalam bentuk apa saja

Tidak secara langsung berdampak terhadap pelaku usaha lain

Berdampak terhadap KONSUMEN

DITIPU? 382 bis KUHPidana atau 1365 KUHPerdata atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

Pertemuan

2

Persaingan dan Ekonomi Pasar – Prasyarat Tatanan Persaingan – Ancaman terhadap Persaingan – Peran Negara & Kebijakan Persaingan

Karakteristik Persaingan PERSAINGAN USAHA

POSITIF

CONDITIO SINE QUA NON EKONOMI PASAR

sistem yang paling tinggi efisiensinya

Ekonomi Pasar

• Harga: PERMINTAAN & PENAWARAN pasar • Suatu tatanan ekonomi yang terbuka: FLEKSIBILITAS • Inti Ekonomi Pasar: DESENTRALISASAI KEPUTUSAN (apa, bagaimana, berapa banyak) proses-proses produksi

PRODUK KINERJA

KUALITAS KUANTITAS

HARGA JASA PELAYANAN

FUNGSI PERSAINGAN EFISIENSI PRODUKTIF atau EFISIENSI TEKNIS

EFISIENSI

PRODUKSI

EFISIENSI ALOKATIF

Persaingan: Fungsi Kontrol Mengarahkan faktor-faktor produksi kepada pemanfaatan yang paling produktif Harga pasar yang terbentuk merupakan ekspresi dari faktorfaktor produksi & struktur permintaan

Persaingan: Fungsi Pendorong Pembangunan Persaingan merupakan proses penemuan: menstimulasi perusahaan untuk mencari produk, proses, pasar penjualan, & solusi masalah yang efektif & baru Persaingan memberikan insentif kepada inovasi produk & terobosan yang terkait dengan: – – – –

Penurunan harga Pemanfaatan kombinasi bahan produksi baru Penciptaan jalur distribusi Perubahan pasar baru

Ancaman terhadap Persaingan Ancaman terhadap persaingan oleh PEMERINTAH – Pemberian subsidi – Pelanggaran terhadap syarat menjaga pasar tetap terbuka dengan melaksanakan kebijakan perdagangan yang melindungi pasar domestik dari impor, misalnya: kebijakan bea cukai, anti-dumping, eco-labeling – Pelanggaran terhadap kebijakan moneter berorientasi stabilitas – Distorsi akibat kebijakan fiskal, misal: kemudahan pajak bagi perusahaan besar yang menghambat pendirian perusahaan baru

Ancaman terhadap persaingan oleh PELAKU USAHA Tujuannya: menghambat pesaing – Hambatan persaingan horizontal: kartel – Hambatan persaingan vertikal – Penggabungan (merger) yang bersifat anti persaingan – Penyalahgunaan kekuatan pasar yang sudah ada

PRASYARAT tatanan persaingan Penyediaan akses pasar sebebas mungkin (pada saat yang sama): – Meningkatkan jumlah pengusaha nasional: INSENTIF – Meningkatkan tingkat integrasi sejumlah pasar setempat & regional: peningkatan INFRASTRUKTUR

Kebijakan moneter berorientasi stabilitas UU Antimonopoli yang efektif melindungi persaingan: memungkinkan sarana sistem produksi oleh swasta Persyaratan persiangan efektif berlandaskan pendekatan SCP (Structure, Conduct, Performance)

Peran Negara dalam Mengatur Persaingan Persaingan Usaha Private Economic Power

Pelaku Usaha NEGARA:

Menciptakan level playing field, Melindungi pihak yang lemah

• menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur persaingan (the right tool) • negara sebagai “wasit” untuk menentukan pelaku usaha yang melanggar persaingan • negara memberikan SANKSI (administratif, perdata, pidana)

Mengapa Pasar Perlu Diatur oleh NEGARA  Alasaan yang berdasarkan pada moral

Alasan John Maynard Keynes: – menentang prinsip siapa yang kuat dialah yang menang; yang gagal bersaing pun harus diberi perlindungan

Alasan dari mazhab utilitarian: –

cost-benefit analysis, yang menekankan pada ”akibat” dari tindakan, yaitu akibat terhadap kemaslahatan umat manusia

Alasan berdasarkan hak & kebebasan: – hak seseorang untuk berbisnis, tidak terpengaruh dengan masuknya orang lain dalam bisnis tersebut

Alasan secara yuridis-konstitusional

Pertemuan

3

Asas dan Tujuan Persaingan Usaha – Asas Perlindungan Persaingan Usaha – Tujuan Perlindungan Persaingan Usaha

HUKUM MATERIIL

• 1365 KUHPerdata • 382 bis KUHPidana • Lainnya:

• UU Perindustrian • UUPT

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Latar Belakang Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 IMF (Letter of Intent) Syarat bantuan keuangan $ US 43 miliar untuk mengatasi krisis ekonomi Faktor Dalam Negeri konglomerasi yang berkembang pada masa ORBA • • • •

Kartel: semen, kaca, kayu, kertas Penetapan harga semen, gula, beras Penentuan akses pasar untuk kayu & kendaraan bermotor Keistimewaan pajak, pabean & kredit

United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) Reformasi Ekonomi:

• Mengurangi intervensi pemerintah • Pelaku usaha diberi kebebasan & insentif • Mempertinggi kesejahteraan konsumen melalui kualitas & kuantitas barang dengan harga rendah

Asas UU No. 5 Tahun 1999 DEMOKRASI EKONOMI: KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PELAKU USAHA DAN KEPENTINGAN UMUM Ciri Demokrasi Ekonomi: 



diwujudkan oleh semua anggota masyarakat & harus mengabdi pada kesejahteraan seluruh rakyat negara mempunyai tugas menciptakan peraturan untuk itu

UU No. 5 Tahun 1999 KEPENTINGAN UMUM

TUJUAN EFEKTIF & EFISIEN IKLIM USAHA KONDUSIF

MELARANG BERBAGAI MACAM PERJANJIAN, KEGIATAN USAHA & POSISI DOMINAN

MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI MENCEGAH PERSAINGAN TIDAK SEHAT

Pertemuan

4

Pelaku Usaha – Pengertian – Prinsip Wilayah Subjektif & Objektif – Pengecualian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha

setiap ORANG PERORANGAN atau BADAN USAHA

berbentuk BADAN HUKUM atau BUKAN BADAN HUKUM

yang DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN atau MELAKUKAN KEGIATAN wilayah hukum negara RI

baik SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Prinsip Wilayah

Subjektif

Secara akumulatif UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan pelaku usaha mendirikan usahanya menurut hukum Indonesia & bertempat kedudukan di Indonesia – Didirikan di Indonesia: nama pelaku usaha tercatat dalam daftar perusahaan Indonesia, setelah diperiksa Indonesia mengizinkan pendiriannya – Berkedudukan di Indonesia: tempat kedudukan administrasinya secara lokasi berada di wilayah RI – UU No 5 Tahun 1999: dapat diterapkan terhadap kegiatan badan usaha yang beroperasi secara internasional, jika pimpinan kelompok berada di Indonesia, meskipun anak perusahaan berkedudukan di luar negeri – UU No. 5 Tahun 1999: tidak berlaku terhadap badan usaha yang didirikan di Indonesia, namun berkedudukan di luar negeri

Prinsip Wilayah

Objektif

Kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara RI: terkait dengan lokasi pasar (pasar kegiatan ekonomi) – Kegiatan ekonomi pelaku usaha bertujuan menghasilkan pendapatan, dan berbentuk penawaran yang diminati pembeli (konsumen) Indonesia Peranan prinsip wilayah terhadap perjanjian (Pasal 4 – 15) Peranan prinsip wilayah pada tindakan sepihak (Pasal 17 – 21, 25 – 27) Peranan prinsip wilayah pada penggabungan

Pengecualian Kegiatan Ekonomi Perilaku tertentu yang hanya bertujuan mencukupi kebutuhan pribadi, misal: konsumen (setiap pemakai & atau pengguna barang & atau jasa untuk kepentingan diri sendiri) Perjanjian hubungan kerja: – Kontrak kerja karyawan bukan sebagai pelaku usaha – Kegiatan karyawan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak (kegiatan tidak mandiri) – Perjanjian kolektif antara asosiasi pelaku usaha dengan serikat pekerja

Karyawan menjadi pelaku usaha jika melakukan kegiatan usaha dalam rangka pekerjaan sampingan

kartel kayu lapis ~ APKINDO SK DPP Asosiasi Panel Kayu (APKINDO) No. 232/SK/II/2002 tentang Pembentukan Badan Pengendali Kelestarian Bahan Baku (BPKB) ~ 15-2-2002 Lembaga khusus untuk Monitoring Produksi Kayu Lapis dari sisi pasokan bahan baku

SK DPP APKINDO No. 242/SK/VI/2002 tentang Badan Pengendali Produksi (BPP) ~ 11-6-2002

KARTEL KAYU LAPIS

APAKAH BPP termasuk PELAKU USAHA? BPP melakukan kegiatan ekonomi, yaitu mengatur proses keseimbangan & kesinambungan antara kebutuhan produksi & pasokan bahan baku dari sumber yang sah & wilayah pemasarannya (Pasal 3 SK No. 242/SK/VI/2002

Penetapan Harga GULA PTPN IX PTPN X PTPN XI APTRI BULOG 8 Mei 2003

Menetapkan HARGA GULA PUTIH

batas harga pembelian (musim giling 2003): • di tingkat petani minimal Rp 3.250; • tingkat distributor pada kisaran Rp 3.500; • tingkat konsumen maksimal Rp 4.000;

APAKAH APTRI & BULOG termasuk sebagai PELAKU USAHA?

Pertemuan

5

Prinsip Bentuk Larangan & Pembuktian dalam Persaingan Usaha – Prinsip Bentuk Larangan – Pembuktian dalam Persaingan Usaha

Prinsip Bentuk Larangan Prinsip larangan terhadap penguasaan STRUKTUR PASAR (market structure restraint) –

UU menentukan persentase (%) tertentu & pelaku usaha tidak dapat melebihinya

Prinsip larangan terhadap PERILAKU dari PELAKU USAHA (behavior practices atau restrictive business practices) –

Larangan terhadap perilaku yang dianggap sebagai tindakan yang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat atau mengarah pada praktek monopoli

prinsip… UU No. 5 Tahun 1999 tidak bertujuan untuk menggunakan prinsip larangan terhadap struktur pasar Ada ketentuan yang seolah-oleh dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap struktur pasar – Pasal 4 ayat (2) – Pasal 13 ayat (2) – Pasal 17 ayat (2) huruf c Persentase yang ada hanya “PEMICU” (triggering event): pelaku usaha diduga & dianggap melakukan praktek monopoli & persaingan usaha tidak sehat

PER SE ILLEGAL Per se illegal: suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum tanpa perlu pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan atau tidak. – DILARANG SECARA MUTLAK oleh undang-undang Larangan yang termasuk per se: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penetapan harga (Pasal 5) Penetapan harga diskriminatif (Pasal 6) Boikot (Pasal 10) Perjanjian tertutup (Pasal 15) Persekongkolan dalam menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing (Pasal 24) Penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25) Pemilikan saham (Pasal 27)

Per Se Illegal dalam UU No. 5 Tahun 1999 melarang suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi

penormaannya tidak mensyaratkan keadaan “yang dapat mengakibatkan” terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Mengapa? Tidak ada penjelasannya!

Pembuktian Per Se Illegal Pembuktian secara langsung (direct evidence) – Pembuktian yang diarahkan pada eksistensi perjanjian dengan membuktikan semua dokumen, notulen atau tempat pertemuan dari suatu tindakan, tanpa harus melihat apakah hasil dari pertemuan tersebut telah dilaksanakan atau tidak di lapangan

Pembuktian Per Se Illegal Pembuktian berdasarkan keadaan atau tidak langsung (circumstantial evidence) – Pembuktian ini bersifat alternatif, artinya ketiadaan bukti langsung tidak menghilangkan kevalidan pembuktian berdasarkan keadaan, demikian pula sebaliknya. – Masing-masing jenis pembuktian dapat berdiri sendiri sesuai dengan jenis kasus yang dihadapi. – Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari berbagai tindakan atau kondisi sistematis yang dilakukan oleh para kompetitor komoditas barang atau jasa tertentu yang menunjukkan keyakinan kuat bahwa telah terjadi koordinasi di antara mereka

Pembuktian… Pasal 42 huruf d UU No. 5 Tahun 1999: alat bukti PETUNJUK – Melegitimasi KPPU menggunakan pembuktian tidak langsung dalam menjalankan tugas pemeriksaannya Pasal 184 ayat (1) & (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP – Alat bukti petunjuk berupa perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya bahwa telah terjadi suatu tindakan pelanggaran delik yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa Hukum persaingan & pidana: sebuah fakta hukum dapat diakui kebenarannya meskipun hanya berdasarkan pada kesimpulan dari persesuaian tindakan para pelaku atau keadaan dari perilaku persaingan atau pidana

Rule of Reason Suatu tindakan (conduct) baru dapat dinyatakan melanggar hukum jika tindakan tersebut dapat dibuktikan mempunyai dampak negatif bagi persaingan Perjanjian yang dilarang secara rule of reason: – Oligopoli (Pasal 4) – Penetapan harga di bawah harga pasar (Pasal 7) – Penetapan harga vertikal (Pasal 8) – Pembagian wilayah (Pasal 9) – Kartel (Pasal 11) – Trust (Pasal 12) – Oligopsoni (Pasal 13) – Integrasi vertikal (Pasal 14)

Kegiatan Usaha yang dilarang secara rule of reason Monopoli (Pasal 17) Monopsoni (Pasal 18) Penguasaan pasar (Pasal 19) Jual rugi (Pasal 20) Curang dalam menentukan harga produksi (Pasal 21) Persekongkolan dalam tender (Pasal 22) Persekongkolan dalam mendapatkan informasi rahasia pesaing (Pasal 23) Perangkapan jabatan (Pasal 26) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan (Pasal 28)

Rule of Reason Larangan dikaitkan dengan timbulnya suatu akibat yaitu terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Larangan rule of reason dalam UU No. 5 Tahun 1999: SANGAT LONGGAR – seluruh ketentuan memakai kata “DAPAT”

KPPU tidak harus membuktikan adanya “dampak” sebagai suatu fakta, cukup mendasarkan pada alasan yang rasional bahwa suatu perjanjian atau kegiatan menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Standar Rule of Reason PRAKTEK MONOPOLI

Persaingan Tidak Sehat

pasar/monopoli • membuat perjanjian atau melaksanakan kegiatan usaha

• membuat perjanjian atau

• mempunyai kekuatan ekonomi/

• menghambat pesaing • merugikan kepentingan umum

• • • •

melakukan kegiatan usaha secara tidak jujur secara melawan hukum menghambat persaingan

Rule of Reason Fokus Rule of Reason DAMPAK kondisi persaingan dari perbuatan pembatasan yang diselidiki

Pertemuan

6

Perjanjian yang Dilarang – – – – – –

Oligopoli Penetapan Harga Pembagian Wilayah Pemboikotan Kartel Trust

Oligopoli v. Monopoli Oligopoli (Pasal 4 ) – Menguasai pangsa pasar dan atau pemasaran produk Produk & Geografis 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha: > 75%

Monopoli (Pasal 17) – – – –

1 pelaku usaha atau 1 kelompok Menguasai > 50% pangsa pasar atas 1 jenis produk Tidak ada substitusi produk Terdapat hambatan berarti bagi pelaku usaha baru untuk masuk

Rule of Reason

STRUKTUR PASAR OLIGOPOLISTIK: PERTAMINA, SHELL & PETRONAS UU No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS

sektor HILIR MIGAS

TERBUKA

PP No. 36 Tahun 2004 mulai 2005, perusahaan tentang Kegiatan Usaha ASING diizinkan membuka TERBUKA: Hilir MIGAS • pasar stok minyak di kilang usaha di pasar hilir minyak • pendistribusian • pasar MIGAS eceran PT Pertamina Market Leader

SHELL & Petronas New Entrance/ Market Follower

• unggul dalam pembiayaan (price leadership): menekan biaya produksi • ada perbedaan (produknya) • konsentrasi terhadap segmen pasar tertentu (konsumen)

PENETAPAN HARGA Penetapan Harga (Pasal 5) Penetapan Harga Diskriminatif (Pasal 6) Penetapan Harga di bawah Harga Pasar (Pasal 7) Penetapan Harga Vertikal (Pasal 8)

Industri Asuransi TKI Per Menakertrans No. 23/Men/V/2003

Konsorsium Penyelenggara Asuransi TKI

KONSORSIUM Asuransi TKI: • PT Asuransi Jasindo Indonesia (Persero) (ketua) • PT Asuransi Jiwa Askrida • PTAsuransi Tri Pakarta • PT Asuransi Bosowa Periskop • PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967 • PT Asuransi Bumi Asih Jaya • PT Asuransi Parolamas

Kep Men No. 280/Men/VII/2006 ttg Penetapan Konsorsium

PT Grasia Media Utama (Pialang)

• Penetapan Tarif, Jenis & Besar Jaminan Asuransi • Meniadakan persaingan • meniadakan produk asuransi dari pelaku usaha lain

Pengangkutan TKI di Bandara Soekarno Hatta Penyelenggara Angkutan TKI

Tim Pelaksana Pemulangan TKI (10 Maret 2005)

Koordinator 12 Jasa Angkutan yg Telah Ditentukan

• Pasal 5 • Pasal 11

?

• Penetapan tarif angkutan pemulangan TKI • Pengalokasian jumlah kendaraan

tata niaga VERTICAL MARKETING SYSTEM • PT Semen Gresik membagi jatim menjadi 8 area pemasaran • Di 4 area, PT Semen Gresik menetapkan 10 distributor dengan cara mengikatkan diri melalui perjanjian jual beli yang menempatkan para distributor sebagai distributor mandiri (pembeli lepas)  PT Semen Gresik menetapkan harga jual di tingkat distributor  Mewajibkan distributor menjual sesuai harga yang ditetapkan  Menentukan pihak yang dapat menerima pasokan  Melarang distributor menjual semen merek lain

• Penetapan Harga Vertikal (Pasal 8) • Kartel (Pasal 11) • Perjanjian Tertutup (Pasal 15 ayat (1) & (3) huruf b)

KONSORSIUM Distributor Semen

TUJUAN

• Memperketat pelaksanaan Vertical Marketing System • Mematuhi harga jual semen sesuai harga yg ditetapkan • Membagi jatah distribusi • Berkordinasi & membagi informasi antar anggota

Pembagian Wilayah (Pasal 9) Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap produk Praktek monopoli dan atau Persaingan usaha tidak sehat – Rule of Reason

BOIKOT (Pasal 10) Menghalang-halangi pesaing untuk melakukan usaha yang sama, atau Menolak menjual yang: – Merugikan atau dapat merugikan pelaku usaha lain, atau – membatasi pelaku usaha lain

Unsur “membatasi” berdiri sendiri bersamasama dengan unsur “menghalangi” dan “menolak”

KARTEL & TRUST KARTEL (Pasal 11) – Mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu produk

TRUST (Pasal 12) – Kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar dengan tetap mempertahankan eksistensi perusahaan anggotanya – Mengontrol produksi dan atau pemasaran atas produk

KARTEL menguntungkan anggota? • PT Pelayaran Meratus Surabaya

• • • • • •

PT Tempuran Emas Tbk. PT Djakarta Lloyd PT Jayakusuma Perdana Lines Jakarta PT Samudera Indonesia Tbk. PT Tanto Intim Line Surabaya PT Lumintu Sinar Perkasa

• Menyebabkan mekanisme pasar tidak bekerja dengan baik & tidak terjadi persaingan yang sehat yang merugikan konsumen • Mengatur mekanisme penalti & denda yang dikenakan jika terjadi kelebihan kuota • Jika denda tidak dibayar, maka perusahaan itu tidak akan mendapatkan fasilitas pelabuhan di Pelindo IV Cabang Makasar • Kesepakatan mulai berlaku 1 Januari – 31 Maret 2003

MENGHINDARI PERANG TARIF KARGO

KESEPAKATAN PENETAPAN TARIF & KARGO SURABAYA-MAKASAR (23-12-2002)

Pertemuan

7

Perjanjian yang Dilarang – – – –

Oligopsoni Integrasi Vertikal Perjanjian Tertutup Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

OLIGOPSONI v. MONOPSONI Oligopsoni (Pasal 13) – Menguasai pembelian (> 75%) – Mengendalikan harga atas suatu produk

Monopsoni (Pasal 18) – 1 pelaku usaha atau 1 kelompok pelaku usaha – Menguasai (> 50%) penerimaan pasokan, atau – sebagai pembeli tunggal (> 50%)

Integrasi Vertikal (Pasal 14) Menguasai produksi dari hulu ke hilir Persaingan usaha tidak sehat dan Merugikan masyarakat – Unsur penguasaan pasar tidak relevan tetapi unsur merugikan masyarakat

Perjanjian Tertutup (Pasal 15) Mewajibkan memasok konsumen atau tempat tertentu, dan atau melarang memasok konsumen atau tempat tertentu Mewajibkan penerima barang untuk menerima barang atau jasa lain dari pemasok Memberikan harga tertentu (bagus) atau diskon dikaitkan dengan: – Pembelian barang lain dari pemasok, atau – Tidak membeli barang sejenis dari pesaing

MONOPOLI

PT TELKOM

• Pemblokiran kode akses 001 & 008 di beberapa wartel • Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Telkom dengan Wartel, layanan internasional dilakukan dg kode akses 017

Sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, PT Telkom memasuki Jasa telekomunikasi lain, seperti: jasa telepon dasar, jasa nilai Tambah telepon, jasa multi media, dll

• Perjanjian Tertutup (Pasal 15 ayat 3) huruf b • Penguasaan Pasar (Pasal 19 huruf a)

Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16) Perjanjian Dengan “pihak lain” di luar negeri Memuat ketentuan ketentuan yang mengakibatkan: – Praktek monopoli dan atau – Persaingan usaha tidak sehat

Pertemuan

8

Kegiatan yang Dilarang – – –

Monopoli Monopsoni Penguasaan Pasar

–

Persekongkolan

Penguasaan Pasar (Pasal 19) Menolak atau menghalanghalangi masuknya pesaing Menghalang-halangi konsumen berhubungan dengan pesaing Membatasi peredaran Melakukan praktek diskriminasi

Jakarta International Container Terminal (JICT) Penguasaan pasar terminal peti kemas Tanjung Priok, Jakarta

5 Januari 2005

31 Desember 2004

MA menguatkan Putusan KPPU

KPPU membatalkan perjanjian pemberian kuasa pengoperasian & Pemeliharaan terminal peti kemas di Tanjung Priuk antara PT Persero Pelindo II dengan JICT, yang dibuat pada 27 Maret 1999

barrier to entry

Penguasaan Pasar (Pasal 19 huruf a)

CARREFOUR

LAPORAN 20 Oktober 2004 Kebijakan MINUS MARGIN kepada pemasok barang: • LISTING FEE: biaya pemasok untuk memasok produk baru ke gerai Carrefour sebagai jaminan jika barang tidak laku • MINUS MARGIN: jaminan pemasok kepada Carrefour bahwa harga jual produk adalah harga yang paling murah Jika terbukti pesaingnya menjual produk yang sama dengan harga lebih rendah, maka Carrefour berhak memberlakukan sanksi minus margin, yaitu pemotongan INVOICE pemasok tanpa ada kesempatan bagi pemasok untuk Membuktikan ada tidaknya diskriminasi harga jual

Menggunakan posisi tawar yang tinggi untuk menekan pemasok: • Menahan pembayaran yang jatuh tempo • Memutuskan sepihak untuk tidak menjual produk pemasok dengan tidak mengeluarkan purchase order • Mengurangi jumlah pemesanan item produk pemasok

JUAL RUGI (Pasal 20) Jual Rugi atau Jual Sangat Rendah Untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing Praktek monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kecurangan dalam Menetapkan Biaya Produksi (Pasal 21) Curang dalam menetapkan [perhitungan] biaya produksi [yang disampaikan kepada pihak-pihak berwenang] Meringankan biaya produksi Persaingan usaha tidak sehat

persekongkolan

TENDER (Pasal 22)

Kerjasama antar peserta tender atau antara peserta tender dengan pihak lain [baca, panitia tender] Mengatur dan atau menentukan pemenang tender Persaingan usaha tidak sehat – – – – – – – –

Rule of Reason Penguasaan pangsa pasar tidak relevan? Preliminary Bid? “Pihak lain”? Hasil “Persekongkolan”? Menentukan harga, bukan pemenang? Penunjukkan? Kebijakan Pemerintah atau Penyandang Dana?

PERSEKONGKOLAN TENDER

Pengadaan Tinta Pemilu

• Adanya arahan dari panitia jika tinta harus diimpor dari India • Mustiika Indra Mas (MIM) sebagai pemenang, meski tidak memiliki Angka Pengenal Impor yang menjadi syarat tender • Ada pertemuan di Hotel Nikko & Cemara untuk menentukan 1 pemenang & 3 pelaku usaha sebagai antisipasi

• PN Jakarta Pusat (5 pelaku usaha) • PN Jakarta Timur (1 pelaku usaha) • PN Jakarta Selatan (1 pelaku usaha) • PN Cilacap (1 pelaku usaha)

KPPU

SANKSI

• 9 pelaku usaha dari 10 terlapor • Rp 2.159.233.800

8 pelaku usaha Mengajukan keberatan

Permohonan Konsolidasi Sidang Keberatan (PN Jakarta Pusat)

Persekongkolan Tender Penjualan Menerima BID III hanya dari Frontline

PT PERTAMINA (penjual) Membiarkan tindakan GS Menghilangkan persaingan

Menunjuk GS anpa Tender

Melaw Hukum Menghilangkan persaingan

GOLDMAN SACHS (adv ~ Singapr) Memfasilitasi upaya pengaturan dg cara menerima BID III hanya dari Frontline Menghilangkan persgn

VLCC

Melawan Hukum: Menghilangkan Persaingan

JUAL

BELI

KAPAL TANKER (VLCC)

Menerima BID III hanya dari Frontline

FRONTLINE (pembeli ~ Berm)

PT EQUINOX (agen)

Melawan Hukum: Menghilang persgn

Diskriminasi (Pasal 19) Persekongkolan Tender (Pasal 22)

keberatan

SANKSI

PN Jakarta Pusat

PT PERTAMINA: • RUPS • Melapor terjadinya penjualan tanker tanpa izin & terlibat persekongkolan tender • Meminta agar RUPS mengkukum Komisaris & Direksi (lama) • Melarang Dir. Keuangan melakukan kegiatan & transaksi • Mengumumkan si Surat Kabar Nasional • Tidak boleh bertransaksi dg GS, Frontline & Equinox sampai mereka membayar denda

GOLDMAN SACH: Denda Rp 19.710.000.000 + Ganti Rugi Rp 60.000.000.000

FRONTLINE: Denda Rp 25.000.000 + Rp Ganti Rugi Rp 120.000.000.000

EQUINOX: Denda Rp 16.560.000.000

VLCC

• Putusan KPPU 3 Maret 2005 batal dg segala akibat hukumnya • Tender divestasi VLCC dilakukan sesuai ketentuan • Harga yang ditawarkan Frontline meraih nilai tertinggi dalam tender • penunjukkan langsung Goldman Sachs (financial advisor & arranger) cukup beralasan, sebab, tender ini tidak termasuk objek Keppres No 80/2003 • Saksi ahli Reinhard Tobing memiliki benturan kepentingan

KASASI

MA mengabulkan KASASI KPPU: • PN Jakpus tidak dibenarkan mempertimbangkan bukti-bukti baru dari pelaku usaha • Pertamina (BUMN) harus izin Menkeu • Penunjukkan Goldman Sach (advisor):melawan hukum & menghilangkan kesempatan advisor lain • Konflik kepentingan: GS punya saham di Frontline

persekongkolan untuk mendapatkan

INFORMASI RAHASIA (Pasal 23) Dua atau lebih pelaku usaha Bekerja sama Mendapatkan informasi rahasia Persaingan usaha tidak sehat – “mendapat” informasi rahasia tanpa ada tindakan konkrit?

persekongkolan untuk menghambat

PRODUKSI PESAING (Pasal 24) Bekerja sama antar pelaku usaha Menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing Turunnya kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu

Pertemuan

9

Posisi Dominan – – –

Rangkap Jabatan Pemilikan Saham Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

penyalahgunaan POSISI DOMINAN (Pasal 25) Mencegah atau menghalang-halangi konsumen memperoleh barang dengan harga dan kualitas bersaing, atau Membatasi pasar, dan Membatasi pengembangan teknologi, atau Menghambat pelaku usaha lain untuk masuk

RANGKAP JABATAN (Pasal 26) Seorang Direktur atau Komisaris Menduduki jabatan serupa di 2 atau lebih perusahaan – dalam pasar bersangkutan yang sama, atau – memiliki keterkaitan yang erat dalam proses produksi, produk maupun pemasaran, atau – secara bersama-sama menguasai pangsa pasar

Menjabat di anak perusahaan atau unit yang telah menjadi anak perusahaan?

Pemilikan Saham Mayoritas (Pasal 27) Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan, atau Mendirikan beberapa perusahaan yang: – melakukan kegiatan usaha yang sama – pada pasar bersangkutan yang sama Menguasai pangsa pasar: – > 50% untuk 1 pelaku usaha – > 75% untuk 2 atau lebih pelaku usaha

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Perusahaan (Pasal 28, 29) Dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya: – Praktek monopoli dan atau – Persaingan usaha tidak sehat

Memberitahukan kepada KPPU – Sejumlah nilai aset tertentu atau nilai penjualan tertentu

– Peraturan Pemerintah? – Post Notification? – Pemeriksaan tanpa menunggu Notifikasi?

Merger PT B Menggabungkan diri Setelah menggabungkan diri, mereka harus membubarkan diri sebagai badan hukum

PT A

Menggabungkan diri

PT C

Akuisisi Mengambilalih saham secara signifikan

PT Philip Moris Indonesia

PT HM Sampoerna Putra Sampoerna: 39 % Publik: 61 %

Perusahaan target masih eksis, tetapi terjadi perubahan susunan kepemilikan saham

beralihnya pengendalian atas Perseroan

Konsolidasi (Fusi) Membubarkan diri

PT A

PT B

PT C

Melebur menjadi satu, sehingga lahir perusahaan baru Status BH perusahaan yang meleburkan diri BERAKHIR

PT ABC

memperoleh Aktiva & Pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri

Pemisahan seluruh atau sebagian aset (spin off) • Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan • untuk memisahkan usaha • yang mengakibatkan seluruh aktiva & pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 Perseroan atau lebih atau • sebagian aktiva & pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 Perseroan atau lebih

Pertemuan

10

Pengecualian Perjanjian dan atau Perbuatan yang Dilarang – – – – – – – – –

Perbuatan dan atau perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual Perjanjian Standar Teknis Perjanjian dalam Rangka Keagenan Perjanjian Kerjasama Penelitian Perjanjian Internasional Perjanjian Ekspor Pelaku Usaha yang Tergolong Usaha Kecil Kegiatan Usaha Koperasi dengan Tujuan Khusus Melayani Anggotanya

Monopoli dan atau Pemusatan Kegiatan Ekonomi oleh BUMN

Pedoman KPPU Pasal 50 huruf a Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 50 huruf a hanya dapat diterapkan jika: –

–

Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjian karena melaksanakan ketentuan undangundang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari undang-undang; dan Pelaku usaha yang bersangkutan adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Pedoman KPPU Pasal 50 huruf b ~ WARALABA Contoh kriteria perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat: – Penetapan harga jual (resale price maintenance) – Persyaratan untuk membeli pasokan barang dan atau jasa hanya dari franchisor atau pihak lain yang ditunjuk oleh franchisor – Persyaratan untuk membeli barang dan atau jasa lain dari franchisor – Pembagian wilayah – Persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu setelah berakhirnya perjanjian waralaba

Pedoman KPPU Pengecualian Pasal 50 huruf b (HKI) tidak berlaku mutlak, namun dalam kontek: – Perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat – Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha – Untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

– Bahwa pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha terhadap perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan

hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis suatu klausul kesepakatan eksklusif Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) dan Lisensi Silang (Cross Licensing) Pengikatan Produk (Tying Arrangement) Pembatasan dalam bahan baku Pembatasan dalam produksi dan penjualan Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali Lisensi Kembali (Grant -back)

Pedoman KPPU ~ Pasal 51

Pertemuan

11

Komisi Pengawas Persaingan Usaha – Peran KPPU sebagai independent state auxiliary body – Tugas KPPU – Wewenang KPPU

Hukum Formil

• HIR/RbG • KUHAP

1 9 9 9

1. HIR/RbG, KUHAP 2. 30 – 49 UU No. 5 Tahun1999 3. Kepres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU • Perma No. 3 Tahun 2005 • Keputusan KPPU No. 1 Tahun 2006

Penegakan Hukum berkaitan dengan PERSAINGAN Private Action

MA

Public Action

PT PN

1365 KUHPer

PELAKU USAHA

PENYIDIK, PENUNTUT 382 bis KUHP

Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Pidana) (UU No. 5 Tahun 1999) Pasal 41 ayat (3) & 44 ayat (4) Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri

Penuntut

KPPU

Penyidik

Pelaku Usaha

Pasal 48 & 49

Penegakan Hukum Persaingan Usaha

(SANKSI QUASI PERDATA ADMINISTRATIF) UU No. 5 Tahun 1999 Mahkamah Agung Pengadilan Negeri keberatan KPPU

Pelaku Usaha

KPPU INDEPENDENT STATE AUXILIARY BODY INDEPENDENT SELF REGULATORY BODY

WEWENANG:

PERAN:

MULTIFUNCTIONS

• investigator (investigative function) • penyidik, pemeriksa, penuntut (prosecuting function) • pemutus (adjudication function) • fungsi konsultatif (consultative function)

TUGAS KPPU (UU No. 5 Tahun 1999) melakukan penilaian terhadap: – perjanjian (Pasal 4 - Pasal 16); – kegiatan usaha & atau tindakan pelaku usaha (Pasal 17-Pasal 24); – ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 - Pasal 28); yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat;

mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi (Pasal 36); memberikan saran & pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat; menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999; memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden & DPR.

WEWENANG KPPU (UU No. 5 Tahun 1999) menerima laporan dari masyarakat & atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha & atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penyelidikan & atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya; menyimpulkan hasil penyelidikan & atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, & setiap orang yang di anggap mengetahui pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999;

Pertemuan

12

Tata Cara Penanganan Perkara – Pemeriksaan oleh KPPU – Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU – Upaya Hukum Kasasi & Eksekusi Putusan

dilaksanakan (30 hari)

• Setiap Orang • Pihak yg Dirugikan

Pasal 38-46 UU No. 5 Tahun 1999

KPPU

Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Lanjutan

PUTUSAN

Pengadilan Negeri 30 hari

PUTUSAN

keberatan? (14 hari) 14 hari

keberatan? (14 hari) Mahkamah Agung PUTUSAN

30 hari

LAPORAN

30 hari

TATA CARA PENANGANAN PERKARA (UU No. 5 Tahun 1999)

Penegakan UU No. 5 Tahun 1999 berdasarkan Keputusan KPPU No. 1 Tahun 2006 Laporan

Permhon Penetapan Eksekusi

Penelitian & Klarifikasi

Bukti Permul bagi Penyidik

tidak melaks

menerima

Resume Lap. pemberkasan

Gelar Laporan

Pemerik Pendhln

Pemerik Lanjut

Majelis Komisi

putusan

Resume Monit.

Monitoring

Permhon Penetapan Eksekusi

keberatan

menerima

Putusan

Lanjutan Pemeriks

Putusan Sela

Data & Informasi MA

keberatan

KPPU: Pemeriks Tambahan

PN

Keberatan thp Putusan KPPU Keberatan: Upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU Diajukan di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha Keberatan: diperiksa & diputus oleh Majelis Hakim Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan PIHAK

Keberatan… Diajukan 14 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU & atau diumumkan melalui website KPPU Diajukan melalui Kepaniteraan PN – Sesuai prosedur pendaft perkara dg memberikan salinan keberatan kepada KPPU

Jika diajukan > 1 pelaku usaha dg tempat kedudukan hukum yg berbeda: – KPPU dpt mengajukan permohonan tertulis kpd MA untuk menunjuk 1 PN disertai usulan Pengadilan tempat memeriksa keberatan tsb – Permohonan ini ditembuskan kpd seluruh ketua PN yg menerima permohonan keberatan

Keberatan… PN yg menerima tembusan permohonan tsb harus menghentikan pemeriksaan & menunggu penunjukkan MA Dlm waktu 14 hari MA menunjuk PN yg memeriksa keberatan Dlm waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari MA, PN yg tidak ditunjuk hrs mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke PN yg ditunjuk

Tata cara Pemeriksaan Keberatan KPPU wajib menyerahkan putusan & berkas perkaranya kpd PN yang memeriksa perkara keberatan pd hari persidangan pertama – Pemeriksaan dilakukan atas dasar putusan KPPU

Pemeriksaan dilakukan tanpa prosedur mediasi Majelis hakim harus memberikan putusan dlm waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan Jika perlu pemeriksaan tambahan, melalui PUTUSAN SELA, majelis hakim memerintahkan KPPU utk melakukan pemeriksaan tambahan – Memuat hal-hal yg harus diperiksa dg alasan2 yg jelas & jangka waktu pemeriksaan tambahan yg diperlukan

Sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai selambatnya 7 hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan

PERSEKONGKOLAN TENDER

Pengadaan Tinta Pemilu

• Adanya arahan dari panitia jika tinta harus diimpor dari India • Mustiika Indra Mas (MIM) sebagai pemenang, meski tidak memiliki Angka Pengenal Impor yang menjadi syarat tender • Ada pertemuan di Hotel Nikko & Cemara untuk menentukan 1 pemenang & 3 pelaku usaha sebagai antisipasi

• PN Jakarta Pusat (5 pelaku usaha) • PN Jakarta Timur (1 pelaku usaha) • PN Jakarta Selatan (1 pelaku usaha) • PN Cilacap (1 pelaku usaha)

KPPU

SANKSI

• 9 pelaku usaha dari 10 terlapor • Rp 2.159.233.800

8 pelaku usaha KEBERATAN

Permohonan Konsolidasi Sidang Keberatan (PN Jakarta Pusat)

Alat-alat Bukti Keterangan Saksi Keterangan Ahli Surat dan atau Dokumen Petunjuk Keterangan Terlapor (pelaku usaha)

Tindakan Administratif Pembatalan perjanjian Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan Pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha & pengambilalihan saham Penetapan pembayaran ganti rugi Pengenaan denda

PIDANA POKOK Denda setinggi-tingginya Rp 100 miliar Pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 bulan

PIDANA TAMBAHAN Pencabutan izin usaha Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang Penghentian kegiatan atau tindakan

TERIMA

KASIH