Hukum Perbankan Syariah Dosen: Habibullah, Sag., M.h

HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dosen: HABIBULLAH, Sag., M.H.

PENYELESAIAN SENGKETA SYARI,AH Disusun Oleh:BENI SATRIA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LUBUK SIKAPING YAYASAN PENDIDIKAN PASAMAN TAHUN AKADEMIK 2017 / 2018

Pengertian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah . Penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan nama AshShulhu berarti memutus pertengkaran atau perselihan atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara dua orang yang bersengketa

Prinsip Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah.

Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan. Kekeluargaan. Win win solution, menjamin kerahasian sengketa para pihak. Menyelesaiakan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

Tujuan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah. Agar setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan bersengketaan yang berujung pada ketidakadilan, dalam Islam juga tidak diperbolehkan berselisih yang berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah.

Al,Quran al-Hujarat ayat 9 An-Nisa ayat 35 Pasal 1338 KUHP Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah),serta Murabahah.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah. 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Resolution). a.Mediasi Perbankan. Mediasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan

Syarat seorang mediator: Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan dan hukum. Tidak memiliki hubungan sedarah dengan nasabah atau Perwakilan Nasabah Bank. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa.

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS).

Kewenangan Basyarnas: Menyelesaikan secara adil dan cepat Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak. Putusan BASAYARNAS:

Dalam waktu selambat-lambatnya 180 hari sejak ditunjuk sebagai Arbiter, seluruh pemeriksaan hingga putusan harus selesai. Salinan resmi putusan arbitrase didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Keunggulan dan kekurangan BASYARNAS. 1.Keunggulan Basyarnas Memberikan kepercayaan kepada para pihak Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter Proses pengambilan keputusan cepat Para pihak menyerahkan persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya Didalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah BASYARNAS akan memberikan peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara.

2. Kekurangan Basyarnas: Kurangnya manajemen SDM yang ada sehingga masih harus berbenah diri agar dapat mengimbangi pesetnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia Belum sepenuhnya menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat Keterbatasan jaringan kantor BASYARNAS di daerah Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah.

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan lahirnya perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama, maka kewenangan absolut sengketa ekonomi Islam beralih ke Pengadilan Agama. Kekuatan Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dikarenakan adanya faktor sebagai berikut:

 Adanya SDM yang sudah memahami permasalahan syari’ah.  Adanya kewenangan absolut.  Mayoritas masyarakat Indonesia kesadaran hukum Islam.

Kelemahan dalam menggunakan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan Agama disebabkan oleh:

Pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa dalam beracara masih menggunakan sistem dualisme hukum karena pada satu sisi hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata barat Masih barunya lembaga BASYARNAS yang mengakibatkan kurang pengalaman dalam proses penyelesaian sengketa yang ada.

Sekiam dan