Makalah Korupsi.docx

“ Korupsi Kasus Pencucian Uang oleh Gayus Tambunan“ Mata Kuliah : Pendidikan Budaya Anti Korupsi

Disusun Oleh : Arif Ridwan Devi Handika Hargiyanti Dhiya Nabilah Diana Arum Sari Dinda Aulia S

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN JAKARTA II Jurusan Kesehatan Lingkungan Jln. Hang Jebat Raya no. 47A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp : (021) 7397641 Fax: (021) 7397769 Website : poltekkesjkt2.ac.id Jakarta, 2015

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Di dalam hiruk-pikuk masyarakat dunia termasuk di Indonesia, dewasa ini terjadi tindak criminal yang sudah membudaya dan sangat kronik. Suatu tindakan dapat digolongkan korupsi, kalau tindakan itu merupakan penyalahgunaan sumber daya public, yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok . Hasil survey (2004) Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia menduduki skor 9,25 di atas India (8,90), Vietnam (8,67), dan Thailand (7,33). Artinya, Indonesia masih menjadi Negara terkorup di Asia. Dalam buku yang diterbitkan oleh Syed Hossein Atalas ciri-ciri korupsi diringkaskan sebagai berikut:  Suatu penghianatan terhadap kepercayaan,  penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umumnya,  dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi,  dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orangorang yang berkuasa atau bawahanya menganggapnya tidak perlu,  melibatkan lebih dari satu orang atau pihak,  adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalambentuk uang atau yang lainya,  terpusatnya kegiatan (korupsi) pda mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dann menguntungkan bagi dirinya ataupun kelompoknya,

 adanya usaha untuk menutupi perbuata korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan  menunjukan fungsi ganda yang kontradiktitif pada mereka yang melakukan korupsi.

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di

seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

1.2

TUJUAN

1.

Untuk mengetahui pengertian korupsi.

2.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya korupsi.

3.

Untuk mengetahui Strategi dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi

4.

Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh korupsi.

1.3

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN Dalam BAB ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika Penulisan. BAB 2 LANDASAN TEORI Dalam Bab ini penulis menguraikan Teori Teori Seperti yang ada pada bab 2 BAB 3 ANALISIS Dalam BAB ini penulis menguraikan contoh kasus dan analisis kasus. BAB 4 PEMBAHASAN Dalam Bab ini Penulis Menguraikan tentang Pembahasan kasus BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN Dalam BAB ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari kasus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN KORUPSI Korupsi atau rasuah (bahasa kerja corrumpere yang memutarbalik,

Latin: corruptio dari

bermakna

menyogok)

busuk, rusak,

adalah

tindakan

kata

menggoyahkan, pejabat

publik,

baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Secara

hukum

pengertian

"korupsi"

adalah

tindak

pidana

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian "korupsi" lebih ditekankan kepada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

perbuatan melawan hukum,



penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,



memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan\



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI Mengutip teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi : 

Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.



Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.



Needs (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.



Exposures (pengungkapan):

berkaitan

dengan

tindakan

atau

konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (actor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban.

Sedangkan

faktor-faktorOpportunities dan Exposures berkaitan

dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Menurut Arya Maheka, Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Korupsi adalah : 1. Penegakan hukum tidak konsisten : penegakan huku hanya sebagai meke-up politik, bersifat sementara dan sellalu berubah tiap pergantian pemerintahan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan. 3. Langkanya lingkungan yang antikorup : sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pedapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara,

mampu

mendorong

penyelenggara

negara

untuk

berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 5. Kemiskinan, keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang

berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas

dan

menghalalkan

segala

cara

untuk

mendapatkan

keuntungan. 6. Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah. 7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi : saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap. 8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidakmau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak perduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi. 9. Gagalnya pendidikan agama dan etika : ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno

bahwa

agama telah

gagal menjadi

pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama

menganggap

agama

hanya

berkutat

pada

masalah

bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi

dalam

memainkan

peran

sosial.

Menurut

Franz,

sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan insttusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi dirinya maupun orang lain.

Korupsi terjadi karnea adanya kekuasaan monopoli kekauasaan yang dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas. Korupsi ada karena :

1. Faktor Eksternal 

Kesempatan : Biasanya oleh pemilik kekuasaan, pelaku pelaksana

peraturan /

UU,

pengatur atau pengelola

kebijakan. 

Kebutuhan : Biasanya oleh masyarakat pengguna Undang – Undang (UU), kebijakan peraturan dan persyaratan.

2. Faktor Internal

: Moralitas, tuntutan hidup

CARA PENCEGAHAN DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi a. Membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. b. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan. c. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik d. memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. 2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Perlu dibangun sistem dimana masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. b. Isu mengenai public awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian penting upaya pemberantasan korupsi. Salah satu cara meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. c. Menyediakan sarana untuk melaporkan kasus korupsi. Misalnya melalui telepon, surat, faksimili (fax), atau internet.

d. Di beberapa negara pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama

baik’

tidak

dapat

diberlakukan

untuk

mereka

yang

melaporkan kasus korupsi, dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi lebih besar daripada kepentingan individu. e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal maupun internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Sejak era Reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti Korupsi banyak bermunculan. LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Contoh LSM lokal adal ICS (Indonesian Corruption Watch). g. Cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan perangkat electronic surveillance. Alat ini digunakan untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Misalnya kamera video (CCTV). h. Melakukan

tekanan

sosial

dengan

menayangkan

foto

dan

menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. 4. Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum yang Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemantauan dan Evaluasi 6. Kerjasama Internasional

DAMPAK KORUPSI 1. Dampak Finansial 

Pengeluaran

tidak

penting

dengan

biaya

mahal

untuk

pembelanjaan, investasi, jasa, atau pendapatan negara menjadi rendah karena tidak diperlukannya surat ijin, perijinan, konsensi dan sebagainya; 

Sub perincian kualitas penyediaan atau pekerjaan tidak sesuai dengan harga yang dibayar;



Pembebanan

kewajiban

keuangan

kepada

pemerintah

atas

pembelanjaan atau penanaman modal yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat yang secara ekonomi biasanya bernilai sangat besar; dan 

Pembebanan atas biaya perbaikan awal kepada pemerintah yang kerap diikuti dengan berbagai alasan biaya perawatan.

2. Dampak Ekonomi Dampak ekonomi dapat terdiri atas beban kepada pemerintah untuk biaya pelaksanaan, perawatan dan peminjaman hutang untuk investasi atau pembelanjaan, yang tidak digunakan secara benar demi kepentingan ekonomi negara. 3. Dampak Lingkungan Korupsi

dalam

pengadaan

barang

dan

jasa

dapat

mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Karena proyek-proyek yang dikerjakan biasanya tidak mengikuti standarisasi lingkungan negara tersebut (atau internasional). Akibat dari penolakan mengikuti standarisasi

tersebut

akan

berdampak kerusakan

parah

pada

lingkungan dalam jangka panjang dan tentunya berimplikasi pada tingginya resiko masalah kesehatan.

4. Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia Resiko

kerusakan

dapat

terjadi

pada

kesehatan

dan

keselamatan manusia berbagai akibat kualitas lingkungan yang buruk, penanaman

modal

yang

anti-lingkungan

atau

ketidakmampuan

memenuhi standarisasi kesehatan dan lingkungan. Korupsi akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk, yang dapat berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko korban. 5. Dampak pada Inovasi Korupsi membuat kurangnya kompetisi yang akhirnya mengarah kepada kurangnya daya inovasi. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada hasil korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan inovasi. Hal ini akan memicu perusahaanperusahaan yang tidak melakukan korupsi untuk tidak merasa harus menanamkan modal berbentuk inovasi karena korupsi telah membuat mereka tidak mampu mengakses pasar. 6. Erosi Budaya Ketika orang menyadari bahwa tidak jujurnya pejabat publik dan pelaku bisnis, serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi, akan menyebabkan masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya dan membentuk kepribadian masyarakat yang tamak. 7. Menurunnya Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Ketika orang menyadari bahwa pelaku korupsi dilingkungan pemerintahan tidak dijatuhi hukuman, mereka akan menilai bahwa pemerintah tak dapat dipercaya. Kemudian secara moral, masyarakat

seakan

mendapat

pembenaran

atas

tindakannya

mencurangi

pemerintah karena dianggap tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. 8. Kerugian Bagi Perusahaan yang Jujur Jika peserta tender yang melakukan korupsi tidak mendapat hukuman, hal ini akan menyebabkan peserta yang jujur akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan melakukan bisnisnya. 9. Ancaman Serius Bagi Perkembangan Ekonomi Jika pemerintah mentolelir korupsi dalam belanja barang dan jasa serta investasi, dan dasar pemilihan investasi yang tidak dilandasi pada perkembangan perekonomian – tetapi lebih karena suap- maka cepat atau lambat negara tidak mampu membiayai investasinya sendiri. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengundang investor asing dengan iming-iming berbagai fasilitas kemudahan. Kebijakan ini tentu akan melumpuhkan perkembangan ekonomi domestik dan masyarakat miskin akan menjadi korban.

BAB III KASUS JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dijadwalkan membacakan putusan atas perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus H Tambunan, Kamis (1/3/2/2012) pagi ini. "Iya, vonis hari ini jam 10.00 jadwalnya," kata salah satu kuasa hukum Gayus, Dion Pongkor, melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Kamis. Sedianya, putusan atas perkara Gayus ini dibacakan majelis hakim Tipikor pada Senin (20/2/2012) pekan lalu. Namun, karena ketua majelis hakim Suhartoyo sakit, pembacaan vonis tersebut ditunda. Hari ini, petugas Pengadilan Tipikor, Amin, memastikan kalau hakim Suhartoyo sehat dan siap membacakan vonis. Gayus dituntut hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar yang dapat diganti kurungan enam bulan. Selaku pegawai Ditjen Pajak, Gayus dinilai terbukti melakukan empat perbuatan korupsi. Pertama, menerima uang Rp 925 juta dari Roberto Santonius terkait kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart dan menerima 3,5 juta dollar AS dari Alif Kuncoro terkait kepengurusan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Bumi Resource. Kedua, menerima gratifikasi terkait kepemilikan uang 659.800 dollar AS dan 9,68 juta dollar Singapura. Ketiga, melakukan pencucian uang dengan menyimpan uang gratifikasi tersebut dalam safe deposit box Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading. Keempat, menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, agar dapat keluarmasuk tahanan.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Kronologi Kasus Gayus Nama yang akhir-akhir ini mencuat karena namanya disebut oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memiliki uang sebesar Rp 25 miliar dalam rekening pribadinya. Hal tersebut sangat mencuri perhatian karena Gayus Tambunan hanyalah seorang PNS golongan III A yang mempunyai gaji berkisar antara 1,6-1,9 juta rupiah saja. Lelaki yang memiliki nama lengkap Gayus Halomoan Tambunan ini bekerja di kantor pusat pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Posisi yang sangat strategis, sehingga ia dituduh bermain sebagai makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karena di duga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus. Gayus dijadikan tersangka oleh Polri pada November 2009 terkait kepemilikan uang yang mencurigakan di rekeningnya mencapai Rp 25 miliar. Gayus terindikasi melakukan pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan senilai Rp 395 juta. Namun di persidangan, jaksa hanya menjerat pasal penggelapan saja, dengan alasan uang yang diduga hasil korupsi telah dikembalikan. Sisa uang Rp 24,6 miliar, atas perintah jaksa, blokirnya dibuka. Hakim pun memutuskan Gayus divonis 6 bulan penjara dan masa percobaan setahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, dari uang total Rp 25 miliar, uang sejumlah Rp 395 juta disita, dan sisanya sebesar Rp 24,6 miliar pun hilang entah kemana dan tidak ada pembahasan lanjut mengenai uang sebesar itu. Dalam kasus ini, Gayus dijerat 3 pasal sekaligus, yakni Korupsi,

Pengelapan

Uang

dan

Pencucian

Uang.

Tetapi

pada

persidangan ia hanya didakwa kasus Penggelapan Uang saja. Alhasil, hukuman sangat ringan pun ia dapatkan, yaitu 1 tahun. Tetapi, tak lama kemudian, Gayus pun malah dibebaskan. Dikarenakan ada penghapusan

pasal yang dilakukan jaksa, yakni menghilangkan pasal korupsi dan pencucian uang dan hanya mengenakan pasal penggelapan.

4.2 Faktor Penyebab Korupsi Gayus diduga melakukan korupsi karena faktor hidup yang konsumtif dan adanya struktur birokrasi yang berpenyakit dari sejak dulu.

4.3 Pihak Yang Terlibat Seperti yang kita tahu bahwa dalam kasus pajak ini bukan hanya gayus saja yang bekerja sendiri tetapi ia juga mempunyai jaringan. Sebelum Gayus Tambunan pergi ke Singapura ia pernah memberi pengakuan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bahwa bukan hanya dirinya yang bertugas tetapi ada orang lain. Selain sejumlah petinggi negara yang terlibat istri Gayus (Milana Anggraeni) juga ditetapkan sebagai tersangka karena ia diketahui menerima dana dari suaminya (Gayus Tambunan) sebesar 3,6 miliar. Andi kosasih juga menerima dana dari Gayus tambunan Sebesar Rp 1,9 miliar, masuk ke rekening Gayus Rp 10 miliar dan tabungan Gayus Rp 1 miliar. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Hamzah Tadja mencurigai adanya itikad tidak baik dari Cirus Sinaga selaku jaksa peneliti berkas perkara Gayus Tambunan. Memang ada informasi bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut diambil sendiri oleh Cirus ke Mabes Polri. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kebenarannya karena masih harus mengkonfirmasikan dengan pihak Mabes. Cirus sendirilah yang mengantarkan SPDP tersebut langsung kepada Direktur Prapenuntutan Jampidum saat itu, Poltak Manullang. semestinya SPDP masuk dari Mabes Polri langsung ke Kabbag TU Jampidum. Setelah itu diproses untuk diberikan kepada Jampidum supaya ditunjuk jaksanya. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan jajaran Pengawasan Kejagung menilai ada itikad tidak baik dari jaksa Cirus dalam menangani perkara Gayus Tambunan. Itu sebabnya ia dihukum karena ada itikad tidak baik.

Sebelumnya, jaksa Cirus Sinaga dan mantan Direktur Prapenuntutan Jampidum Poltak Manullang terbukti tidak cermat dalam menangani kasus Gayus. Keduanya dikenai sanksi pembebasan dari jabatan struktural.

4.3 Pelanggaran Etika Profesi Dalam hal ini, Gayus sudah melanggar beberapa prinsip dari etika profesi, antara lain: 1. Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional seorang pejabat perpajakan untuk mengelola pendapatan keuangan Negara harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Tapi dalam kasus pengelapan pajak keuangan Negara seorang “Gayus” telah melupakan tanggung jawab (tidak bertanggiung jawab) sebagai profesinya. Sejalan dengan peranan tersebut, seorang pejabat perpajakan “gayus” seharusnya mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. 2. Prinsip Kedua – Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Melihat kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pejabat perpajakan “Gayus” jelas tidak menghormati kepercayaan masyarakat luas(kepercayaan public). Dan semua itu tidak dilakukan oleh pejabat perpajakan “Gayus”. Dalam mememuhi tanggung-jawab profesionalnya, pejabat perpajakan mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila pejabat memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaikbaiknya.

3. Prinsip Ketiga – Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas(perilaku,kejujuran,kebulatan) setinggi mungkin. Dalam kasus penggelapan pajak oleh pejabat pajak “ Gayus” tidak ditemukan sama sekali integritas yang tinggi, dalam hal kejujuran pejabat tersebut telah membohongi public, dalam hal perilaku pejabat persebut telah melukai hati public sebagai pembayar pajak. 4. Prinsip Keempat – Obyektivitas Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Menengok kasus pejabat perpajakan “Gayus” syarat dengan banyak kepentingan yang berbenturan dan bertentangan dengan kewajiban dan etika profesi. Sementara dalam kasus pejabat pajak “ Gayus” tidak menunjukkan indikasi seperti diatas alias bertentangan dengan prinsip Obyektifitas yang mana harus bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. 5. Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Dalam masalah pejabat perpajakan “ Gayus” Kompetensi dan kehatihatian

Profesional

tidak

ditunjukkan

dengan

memihak

kepada

organisasi dan golongan tertentu untuk memupuk keuntungan sendiri. 6. Prinsip Keenam – Kerahasiaan Setiap anggota harus, menghormati Kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada

hak

atau

kewajiban

profesional

atau

hukum

untuk

mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk

mengungkapkan informasi. Melihat kasus terhadap penyimpangan pajak yang dilakukan pejabat perpajakan “Gayus”, seharusnya kerahasiaan itu benar benar dilakukan untuk dan demi kepentingan pembangunan Negara dan Bangsa dan bukan untuk melindungi kepentingan golongan tertentu. 7. Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi: Hal ini sama sekali tidak di tunjukkan oleh pejabat perpajakan “Gayus” dimana prilaku profesinya jelas jelas merugikan masyarakat bangsa dan Negara. 8. Prinsip Kedelapan - Standar Teknis Bahwa setiap pejabat harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sebagai seorang pejabat perpajakan. Dalam kasus penggelapan pajak oleh pejabat perpajakan “Gayus” tidak ditemukan standar teknis dan standar professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya bermuara pada penerimaan pendapatan Negara guna pembangunan Bangsa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

4.4 Dugaan Yang Dituduhkan Kepada Gayus 1. Mengenai perbuatan mengurangi keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal dengan total Rp 570.952.000 ,-. 2. Gayus terbukti menerima suap sebesar Rp 925.000.000 ,- dari Roberto Santonius, konsultan pajak terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan pajak PT. Metropolitan Retailmart. 3. Pencucian uang terkait dengan penyimpanan uang yang disimpan di safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading serta beberapa rekening lainnya.

4. Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok, serta kepala Rutan Iwan Susanto yang jumlahnya sebesar Rp 1.500.000 ,- hingga Rp 4.000.000,. 5. Gayus memberikan keterangan palsu kepada Penyidik perihal uang sebesar Rp 24.600.000.000 didalam rekening tabungannya.

4.5 Potensi Kerugian Yang Ditanggung Oleh Negara Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan mengakibatkan negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 645,99 Milyar dan US $ 21,1 juta dan dua wajib pahak yang terkait dengan sunset policy dengan potensi kerugian sebesar Rp 339 Milyar.

4.6 Pasal Serta Jeratan Hukum Yang Menjerat Kasus Gayus Tambunan 1. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), dimana Gayus Tambunan diduga memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara sebesar RP 570.952.000 ,-, terkait penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo. 2. Pasal 5 ayat 1a No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dimana Gayus Tambunan dituding melakukan penyuapan sebesar $ 760.000 terhadap penyidik Mabes Polri M Arafat Enanie, Sri Sumartini, dan Mardiyani. 3. Pasal 6 ayat 1a No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi karena Gayus diketahui memberikan uang sebesar US $ 40.000 kepada Hakim Muhtadi Asnus, Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang. 4. Pasal 22 No.31 Tahun 1999 mengenai Undang – undang tidak pidana korupsi, dimana gayus didakwa telah dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan.

4.7 Keputusan Sidang Akhir Kasus Gayus Tambunan Keputusan sidang akhir terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta adalah hukuman sebesar 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300.000.000 ,- dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka akan ada penggantian berupa pidana kurungan selama 3 bulan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 5.1.1 Korupsi Korupsi adalah tindakan seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak wajar menyalah gunakan adanya kepercayaan dan kekeuasaan yang mereka miliki untuk membuat keuntungan untuk perseorangan ataupun kelompok yang membuat pihak lain merugi.

5.1.2 Faktor Penyebab Korupsi Mengutip teori Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi : 

Greeds (keserakahan)



Opportunities (kesempatan)



Needs (kebutuhan)



Exposures (pengungkapan)

Faktor lain yang mendorong adanya perilaku korupsi adalah Faktor Eksternal dan internal yang ada pada diri orang masing masing

5.1.3 Cara Pencegahan Dan Strategi Pemberantasan Korupsi

1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi Yaitu membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi.

Yang

bertujuan

memperbaiki

kinerja

lembaga

peradilan

,mereformasi birokrasi dan pelayanan publik dan juga memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. 2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum yang Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemantauan dan Evaluasi 6. Kerjasama Internasional 5.1.4 Dampak Korupsi Dampak yang dihasilkan oleh tindak laku korupsi memiliki dampak pada beberapa beberapa hal diantaranya: 1) Dampak Finansial 2) Dampak Ekonomi 3) Dampak Lingkungan 4) Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia 5) Dampak pada Inovasi 6) Erosi Budaya 7) Menurunnya Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah 8) Kerugian Bagi Perusahaan yang Jujur 9) Ancaman Serius Bagi Perkembangan Ekonomi

5.2 Saran 1. Perketatlah hukum yang ada di Indonesia , sehingga para koruptor/ bakal koruptor akan jera dan tak akan melakukan korupsi yang merugikan 2. Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini. Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil

3. Seharusnya pemerintah lebih tegas terhadap terpidana korupsi. Undang-undang yang adapun dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Agar korupsi tidak lagi menjadi budaya di negara ini 4. Pemerintah harus tegas dalam menghukum pelaku korupsi dan dalam memberantas korupsi yang tidak hanya berfokus pada intansi atau jabatan tinggi, tetapi juga harus fokus memberantas korupsi yang mungkin dapat dilakukan oleh pegawai biasa. 5. Hendaknya setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pegawai atau seseorang dengan jabatan tertentu tidak memberikan hadiah atau apapun yang bersifat suapan. 6. Hendaknya setiap masyarakat dan pemerintah yang melihat adanya tindakan korupsi melapor kepada aprat berwajib agar kasus tersebut segera dapat ditangani.

Daftar Pustaka : http://smkn3-denpasar.sch.id/pak/?page_id=19 http://diasdiari.blogspot.com/2014/03/makalah-faktor-faktor-terjadinyakorupsi.html http://novapungki.blogspot.com/2014/06/makalah-mengenai-kasuskorupsi-gayus.html https://sangpangeranbiru.wordpress.com/2013/07/04/prilaku-korupsi-diindonesia-dan-pencegahannya/ http://www.nurliapaizah.web.id/2014/12/ide-saya-generasi-mudauntuk.html http://smkn3-denpasar.sch.id/pak/?page_id=22 http://www.slideshare.net/ARY_SETIADI/masalah-korupsi-di-indonesia http://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html http://yayuqamariah.blogspot.com/ http://nasional.kompas.com/read/2012/03/01/09200292/Gayus.Divonis.Pa gi.Ini http://novapungki.blogspot.com/2014/06/makalah-mengenai-kasuskorupsi-gayus.html http://septikomariyah.blogspot.com/2013/05/makalah-gayus-tambunanpelanggaran-etika.html