Makalah Tata Cara Mendirikan Koperasi

PROSEDUR PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER “ MANAJEMEN KOPERASI “

NAMA KELOMPOK: Luh Ayu Artha Sari

(013.2.0023)

Ni Luh Ayu Dewi Sulastrini

(013.2,0025)

Made Merta Yasa

(013.2.0018)

Komang Agus Sukriada

(013.2.0028)

UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA TAHUN AJARAN 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini yang berjudul “PROSEDUR PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER” Makalah ini berisikan tentang subtansi teori yang ditulis dan kaitannya dengan fenomena pembangunan di Indonesia serta kritikan terhadap teori yang dibahas dan diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang hal- hal tersebut. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami sampaikan terima kasih semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Singaraja, 5 Januari 2015

Penulis

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...............................................................................................................ii DAFTAR ISI............................................................................................................................iii I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...........................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah.......................................................................................................1 1.3 Tujuan Penulisan.........................................................................................................2 1.4 Manfaat Penulisan.......................................................................................................2 II. PEMBAHASAN 2.1 Dasar Hukum...............................................................................................................3 2.2 Pembentukan Koperasi................................................................................................3 2.3 Langkah-Langkah Dalam Pembentukan Koperasi......................................................4 2.4 Akta Pendirian Koperasi.............................................................................................5 2.5 Syarat Mendirikan Koperasi........................................................................................6 III PENUTUP 3.1 Kesimulan....................................................................................................................8 3.2 Saran............................................................................................................................8 DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benarbenar sebagai soko guru perekonomian

Indonesia yang merupakan sistem

perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 . Cita-cita Koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan jaman. Sesuai latar belakang di atas maka penulis memilih judul makalah : “Tata Cara Mendirikan Koperasi Primer”. 1.2

Rumusan Masalah Di dalam penulisan makalah diperlukan sumber informasi yang luas agar didalam

penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan Makalah agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan

1

di dalam penulisan. Permasalahan yang timbul dalam perkoperasian sangat luas dan beragam. Karena itu, dalam Makalah dipilih beberapa pokok permasalahan yang diidentifikasi. 1. 2. 3. 4. 5. 1.3

Bagaimana dasar hukum yang digunakan melalui tata cara mendirikan koperasi? Bagaimana pembentukan koperasi melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi? Apa langkah-langkah dalam pembentukan koperasi primer? Apa saja akta pendirian koperasi? Apa saja syarat mendirikan koperasi? Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1.3.1 Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan melalui tata cara mendirikan koperasi. 1.3.2 Untuk mengetahui pembentukan koperasi melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi. 1.3.3 Untuk mengetahui langkah-langkah dalam pembentukan koperasi primer. 1.3.4 Untuk menganalisis akta pendirian koperasi yang digunakan. 1.3.5 Untuk mengetahui syarat mendirikan koperasi.

1.4

Manfaat Penulisan Manfaat utama dari penulisan makalah ini diharapkan tercapai, yaitu: 1.4.1 Bagi Penulis Manfaat yang didapat oleh penulis melalui makalah ini yaitu dapat mengetahui dasar hokum yang digunakan melalui tata cara mendirikan koperasi, pembentukan koperasi melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi, langkahlangkah dalam pembentukan koperasi primer, akta pendirian koperasi yang digunakan serta syarat mendirikan koperasi. 1.4.2 Bagi Pembaca Manfaat yang didapat oleh pembaca dari penulisan makalah ini yaitu melalui makalah ini pembaca mendapat referensi dari adanya informasi tentang tata cara mendirikan, syarat pembentukan, langkah-langkah, akta dan syarat-syarat pada proses pembentukan koperasi primer, sehingga nantinya makalah ini mampu menjadi salah satu pedoman dalam koperasi primer.

BAB II PEMBAHASAN Tata Cara Mendirikan Koperasi Dalam mendirikan koperasi pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan kebijaksanaan yang strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh 2

dan berkebang secara wajar dan proposional. Prosedur atau tata cara mendirikan koperasi di kalangan masyarakat dan sekaligus pengesahan akta pendirian koperasi 2.1

yaitu dengan sebagai berikut : Dasar Hukum Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan

koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi

dan

Usaha

Kecil

dan

Menengah

Republik

Indonesia

Nomor

:

104.1/kep/M.Kukm/X/2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut : 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.01/per/M.Kukm/i/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan. Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 19/kep/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembangan dan Usaha Koperasi 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 123/kep/M-KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan tugas pembantu dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi pada provinsi, kabupaten/kota 6) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 124/kep/M-KUKM/X/2004 tentang penugasan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi Tingkat Nasional 7) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

2.2

Pembentukan Koperasi Sekelompok orang/masyarakat yang akan membentuk koperasi wajib memahami

pengertian, nilai, dan prinsio-prinsip koperasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan koperasi adalah : 1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. 2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum Koperasi. 3. Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum. 3

4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder. 5. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efesien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. 6. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. 7. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. 2.3 Langkah-langkah Dalam Pembentukan Koperasi 2.3.1 Rapat Persiapan a. Sebelum diadakan rapat pembentukan koperasi, para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar/materi muatan anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART) dan hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi. b. Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri. 2.3.2 Rapat Pembentukan a. Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota (RA) koperasi bersangkutan. b. Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri. c. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang. d. Dalam rapat pembentukan dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama. e. Anggara dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri : nama dan tempat kedudukan; jenis koperasi; maksud dan tujuan; bidang usaha; ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi. f. Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam Berita Acara rapat pendirian koperasi atau notulen rapat pendirian koperasi. g. Berita acara rapat pembentukan koperasi atau notulen rapat pembentukan koperasi ditandatangani oleh pimpinan rapat serta satu orang wakil anggota dan pejabat yang 2.4

hadir sebagai saksi dalam rapat pembentukan. Akta Pendirian Koperasi 4

1. Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan akta pendirian koperasi melalui bantuan Notaris pembuat Akta Koperasi. 2. Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan: a. Salinan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi bermaterai cukup. b. Berita Acara rapat pembentukan koperasi atau notulen rapat pembentukan koperasi. 3. Surat Kuasa. 4. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri. 5. Neraca awal koperasi. 6. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi. 7. Susunan Pengurus dan Pengawas. 8. Daftar hadir Rapat Pembentukan. 9. Daftar pendiri. 10. Untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari para pendiri.

2.5

Syarat Mendirikan Koperasi

1.

Umum a. b. c. d.

Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK). Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi. Daftar hadir rapat pendirian koperasi Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar

mempermudah pd saat verifikasi). e. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi. f. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri. g. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran h. i. j. k. l. m.

Belanja dan Pendapatan Koperasi. Daftar susunan pengurus dan pengawas. Daftar Sarana Kerja Koperasi Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus. Struktur Organisasi Koperasi. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP) 1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM; 2. Rencana Kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 5

3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya; 4. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas 5. Surat Perjanjian kerja antara Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi 6. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan : a. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi. b. Surat keterangan berkelakuan baik c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda d.

dengan pengurus dan pengawas Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna

e. f.

waktu. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya

g.

oleh pejabat yang berwenang Struktur Organisasi Usaha Unit Simpan Pinjam (USP)

6

BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan Dalam mendirikan koperasi pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan kebijaksanaan yang strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkebang secara wajar dan proposional.

3.2

Saran Mendirikan koperasi sangatlah baik untuk bisa membantu masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya koperasi bisa memenuhi menambahnya modal usaha untuk masyarakat kecil. Apabila dalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan mohon kriik dan saran untuk membangun kedepan lebih baik lagi.

7

8

DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi/ diakses pada tanggal 6 Januari 2015. http://ikasamsumantri.wordpress.com/2011/10/17/dasar-hukum-koperasi/

diakses

pada

tanggal 6 Januari 2015. http://ksusyariahzatadini.wordpress.com/2007/06/18/undang-undang-koperasi-no-25-tahun1992/ diakses pada tanggal 6 Januari 2015.