Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

POKOK-POKOK PENGATURAN PADA PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1 PENDAHULUAN

PENDAHULUAN DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

►

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

►

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

►

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

►

Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota.

►

Oleh sebab itu, Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 3

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA 2015-2019

 Pemenuhan Kebutuhan Dasar  Pembangunan Sarana Desa  Pembangunan Prasarana Desa  Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal  Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan  Pemerintahan Desa

KEBJ. DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA  Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai kondisi geografis  Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa  Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota  Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan  Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan  Pengembangan sumber daya manusia, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa , dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa

Pengawalan Implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan

UU 6/2014

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA 2015-2019 MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, DAN SEJAHTERA

DESA YANG MANDIRI, KUAT, MAJU, DEMOKRATIS

PEMBANGUN AN DESA BERKELANJUTAN

Berkurangnya 5.000 desa tertinggal menjadi Desa berkembang

Meningkatnya paling sedikit 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri 4

DASAR HUKUM PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014

PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014

UU 6/2014 tentang Desa

PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PP 22/2015 tentang Perubahan I atas PP 60/2014 PP 8/2016 tentang Perubahan II atas PP 60/2014

PERMENDAGRI: 1. Permendagri 111 /2014 tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 3. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 4. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa 5. Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa 6. Permendagri 110/2016 tentang BPD Permendesa , PDTT 4 Tahun 2014 tentang BUMDesa

PMK 1. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 2. PMK Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 3. PMK Nomor 225 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa 4. PMK Nomor 226 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota Permendesa , PDTT 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

5

UNSUR PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KELEMBAGAAN

DESA

1. 2. 3.

PEMERINTAH DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBAGA KEMASYARAKAT DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

1. 2.

KEWENANGAN ASAL-USUL KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV DAN PEMDA KAB/KOTA; KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV DAN PEMDA KAB/KOTA

3.

KEWENANGAN 4.

KEUANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DIATUR & DIURUS

DIURUS

PADes APBN  DANA DESA APBD (PERIMBANGAN) KAB/KOTA ADD BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA BANTUAN KEU. PROV/KAB/KOTA HIBAH & SUMBANGAN TIDAK MENGIKAT PIHAK KETIGA LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH

6

2

ISU-ISU STRATEGIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

“Dengan dilahirkannya UU 6 Tahun 2018, selanjutnya Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dengan Permendagri 37 Tahun 2007 dicabut dan digantikan dengan Permendagri 113 Tahun 2014.”

3. Tata Kelola

2. Kewenangan Mengatur

1. Kedudukan Keudes

8

1. KEDUDUKAN KEUANGAN DESA Pusat UU . 17/2003 UU. 1/2004

UU. 6/2014

Provinsi Hak Asal Usul Lokal Berskala Desa

Kab/ Kota

Penugasan Lain-lain Penugasan

Desa? 9

2. KEWENANGAN MENGATUR • KEMENDAGRI • KEMENKEU • KEMENDES, PDTT

Pengelolaan Keuangan Desa (Ps 106 PP. 43/2014 dan Ps 7 PP 60/2014)

Tata cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD (PP. 60/2014)

Prioritas Penggunaan Dana Desa (Ps. 21 PP. 60/2014)

10

3. TATA KELOLA • Struktur • Proses • Alat Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan PKD menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Pengelolaan Keuangan Desa: 1.Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Penatausahaan; 4. Pelaporan; dan 5. Pertanggungjawaban

Prinsip Azas PKD: 1. Partisipatif 2. Transparansi 3. Tertib dan Disiplin 4. Akuntabel APBDesa 1 TA (1 Jan-31 Des) 11

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INTERNAL DESA Sumber-sumber pendapatan Desa yang harus dikelola dalam APBDesa Proporsi belanja desa 70% : 30% Kapasitas SDM pengelola keuangan Desa masih terbatas; tingkat kesulitan geografis tiap desa bervariasi, mulai ringan, sedang dan berat; ketidak tepatan (sasaran, target, output, kebutuhan besaran anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran; Keterbatasan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan Integritas dan mentalitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kebutuhan simplifikasi dan sinergitas laporan, terutama DD – laporan yang sederhana, akuntabel, kejelasan data output ) Makin meningkatnya masalah pelanggaran hukum

12

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA EKSTERNAL DESA Integritas dan mentalitas supra Desa; Kapasitas pemerintah supra Desa yang melaksanakan tugas binwas terbatas; Binwas yang dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal. Ketidaktersediaan perbup/perwal terkait kewenangan Desa, pengelolaan keuangan Desa, pengadaan barang/jasa di Desa, pengalokasian DD, pengalokasian ADD, BHPRD. Pendampingan masih belum optimal; Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan DD Tuntutan Desa (pengaturan Siltap, dan tunjangan) Implikasi kebijakan pemerintah lainnya (PKTD; SKB Pengawasan bersama DD) Terbitnya Permendagri 20/2018. 13

3

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018

POKOK-POKOK PENGATURAN STRUKTUR

PROSES/MEKANISME PKD

ALAT

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

15

1. STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Poin-Poin Penting Kebijakan terkait Pengelola Keuangan Desa: 1.Pengelolaan keuangan di Desa disesuikan dengan organisasi pemerintah Desa dengan tetap berpedoman pada konsep pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Pemisahan kewenangan tersebut mengacu pada pasal 5 ayat (4) Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, apa yang diatur dalam Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah tidaklah diterapkan seluruhnya, karena keterbatasan personil yang ada di Desa

2.Pelibatan semua perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan (sebagai PPKD dan tim yang melaksanakan kegiatan) 3.Memperjelas kewenangan pengelolaan keuangan berada di Perangkat Desa 16

Pengelola Keuangan Desa 20/2018 PPKD

113/2014

Kepala Desa PKPKD

PTPKD

Kepala Desa PKPKD

SekDes Koord PPKD

SekDes Koord PTPKD

KaSie

KaUr Keu

KaUr

KaSie

Bendahara

Pel Keg Angg

Pel Keg Angg

Bendahara Tata usaha dan umum Perencanaan

Pelayanan Pemerintahan Kesejahteraan

KEPALA DESA 113/2014

￮ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan dalam kekayaan milik Desa yang dipisahkan ￮ Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yakni Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

20/2018

￮ Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. ￮ Dalam melaksanakan Kekuasaan PKD, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaanya kepada perangkat Desa selaku PPKD. ￮ Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD Kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. ￮ PPKD terdiri atas Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan

Sekretaris Desa

113/2014 › Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator

pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.

› Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana

teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti

20/2018 Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas: 1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan 6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: 1. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kaur Keuangan dan Bendahara

113/2014

▪ Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

▪ Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

20/2018

▪ Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut kaur keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. ▪ Kaur keuangan mempunyai tugas yakni menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayarkan,dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran 20dalam

Pelaksana

113/2014

› Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

› Kepala Seksi mempunyai tugas: 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

20/2018 Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran Kaur dan Kasi mempunyai tugas: 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PERENCANAAN Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Perencanaan APBDesa: 1.Penyusunan Rancangan Perdes tentang APB Desa 2.Penyusunan Rancangan Perkades tentang Penjabaran APB Desa 3.Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa; 4.Penyampaian Rancangan Perdes tentang APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. 5.Evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa 6.Penetapan APB Desa 7.Informasi APB Desa kepada masyarakat 8.Perubahan Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa 22

Pendapatan Asli Desa

Transfer

Pendapatan Desa

• Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; • Dana Desa (DD) • Alokasi Dana Desa (ADD); • Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan • Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pendapatan Lain-lain

113/2014

20/2018

Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha

antara lain

hasil Bumdes

antara lain

Hasil Usaha

antara lain

Hasil Aset

tanah kas desa

Hasil Aset

Swadaya, partisipasi dan Gotong royong Lain-lain pendapatan asli desa

antara lain

antara lain

tambatan perahu pasar desa tempat pemandian umum jaringan irigasi hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. tenaga, barang yang dinilai dengan uang

antara lain

penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa antara lain

hasil pungutan Desa

antara lain

Swadaya, partisipasi dan Gotong royong Lain-lain pendapatan asli desa

113/2014

20/2018

Pendapatan Lain-Lain antara lain Pendapatan Lainlain

Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat lain-lain pendapatan Desa yang sah

• Penerimaan dari hasil kerja sama Desa • Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; • Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; • Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; • Bunga bank.

Pendapatan Lainlain

20/2018

BELANJA DESA 113/2014

￮

￮ Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari ￮ rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran ￮ Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 5. Belanja Tak Terduga.

Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang: ￮ penyelenggaraan pemerintahan Desa; ￮ pelaksanaan pembangunan Desa; ￮ pembinaan kemasyarakatan Desa; ￮ pemberdayaan masyarakat Desa; dan ￮ Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Notes : Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desxa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

BIDANG

PENYELENGGARAA

PELAKSANAAN

PEMBINAAN

PEMBERDAYAAN

N PEMERINTAHAN DESA

PEMBANGUNAN DESA

KEMASYARAKATAN DESA

MASYARAKAT DESA

Sub Bidang: •

• •

•

•

penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; sarana dan prasarana pemerintahan Desa; administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; pertanahan

Sub Bidang: • pendidikan; • kesehatan; • pekerjaan umum dan penataan ruang; • kawasan permukiman; • kehutanan dan lingkungan hidup; • perhubungan, komunikasi dan informatika; • energi dan sumber daya mineral; dan • pariwisata;

Sub Bidang: •

ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;

•

kebudayaan dan kegamaan;

•

kepemudaan dan olah raga

•

kelembagaan masyarakat

PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Sub Bidang: • • • •

• • •

kelautan dan perikanan; pertanian dan peternakan; peningkatan kapasitas aparatur Desa; pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dukungan penanaman modal perdagangan dan perindustrian

Sub Bidang: •

penanggulang an bencana;

•

keadaan darurat;

•

keadaan mendesak.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

BIDANG

SUB BIDANG

KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

KEGIATAN

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

KEBUDAYAAN DAN KEGAMAAN 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KELEMBAGAAN

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

1. Pembinaan Lembaga Adat

2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Dea

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

MASYARAKAT

2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. Pembinaan PKK 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

Kode Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan 1 Penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2 Pelaksanaan pembangunan Desa; 3 Pembinaan kemasyarakatan Desa; 4 Pemberdayaan masyarakat Desa; 5 Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Sub Bidang

Bidang

X

Kegiatan

X XX Sesuai dengan masing-masing Sub bidang Sesuai dengan masingmasing rincian bidang

1 ……. 2 …… ……………

01 …….; 02 ……; …………… 90 91 …. 99

Kegiatan yang dimulai dengan kode 9 adalah kegiatan lain-lain yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten

20/2018 JENIS BELANJA PEGAWAI

113/2014 • Belanja Pegawai; • Belanja Barang dan Jasa; dan • Belanja Modal.

• • • •

Belanja pegawai; Belanja barang/jasa; Belanja modal; dan Belanja tak terduga.

BELANJA

BELANJA PEGAWAI

Pengeluaran bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD, terdiri dari: •

Penghasilan tetap,

•

Tunjangan,

•

Penerimaan lain, dan

•

pembayaran jaminan social (sesuai dengan

ketentuan peraturan perUUan dan kemampuan APB Desa)

BELANJA BARANG DAN JASA pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) • operasional pemerintah Desa; • pemeliharaan sarana prasarana Desa • kegiatan sosialisasi/rapatrapat/pelatihan/bimbinga n teknis; • operasional BPD; • insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan • pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

BELANJA MODAL

Pengeluaran pengadaan barang dan/atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. • Belanja Modal Pengadaan Tanah • Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat • Belanja Modal Kendaraan • Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman • Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan • Belanja Modal Jembatan • Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan • Belanja Modal Jaringan/Instalasi • Belanja Modal lainnya

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. kriteria: • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; • tidak diharapkan terjadi berulang; dan • berada di luar kendali pemerintah Desa.

PEMBIAYAAN DESA 113/2014 ￮ Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

20/2018

￮

￮ Penerimaan Pembiayaan, mencakup: ￮ Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) ￮ tahun sebelumnya; ￮ Pencairan Dana Cadangan; dan ￮ Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. ￮ Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari : ￮ Pembentukan Dana Cadangan; dan ￮ Penyertaan Modal Desa.

￮

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, mencakup ￮ ￮ ￮

SiLPA tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

.

Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari ￮ ￮

pembentukan dana cadangan; dan penyertaan modal

.

Kode Klasifikasi Utama, Sub/Jenis, dan Obyek Sub/Jenis Utama

X 4 Pendapatan 5 Belanja 6 Pembiayaan

Obyek

X Sesuai dengan masingmasing Sub/Jenis

1 ……. 2 …… 3 …….

XX Sesuai dengan masing-masing obyek

01 …….; 02 ……; ……………

Penyusunan PerDes APBD Desa Bupati/ Walikot a Cama t Rancanga Rancanga n PerkaDes n PerDes APBDesa APBDesa

Pedoman penyusun an

9

BPD 8

Rancanga n PerDes APBDesa 1

RKP Des

Rancang an PerDes APBDesa

Kepala Desa

Rancanga n PerDes APBDesa

3

4

2

Musyawar ah BPD 5

Sekretariat Desa 7

Rancang an PerDes APBDesa

6a

A 6

b OK ya tida ? k

Rancang Penyelenggara an an PerkaDes pemerintahan

pagu tahun lalu

Penyusunan PerDes APB Desa Pedoman evaluasi

Bupati/ Walikot a

>20 hari kerja 10

ya 11a

tida k 11 b

tida

13 b

k OK ? ya

13a

SK Bupati/ Walikota

PerKaD es APBDes PerDes APBDes a a

14a 14 b

BPD

12

Musyawar ah BPD

Kepala Desa

15

A Media Informa si

2. PROSES / MEKANISME....TAHAP PELAKSANAAN Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pelaksanaan APBDesa: 1. Persiapan Pelaksanaan APB Desa: a.Penyusunan Rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) b.Penyusunan RAK Desa (Rencana Anggaran Kas) 2. Pengutamaan pelaksanaan kegiatan secara swakelola (yang menjadi payung pelaksanaan Padat Karya Tunai) 3. Mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran kegiatan (didalamnya terdapat pengaturan uang panjar) 4. Laporan perkembangan dan akhir pelaksanaan kegiatan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (yang menjadi basis data laporan semester I dan laporan pertanggungjawaban) 5. Perubahan Kegiatan dan Anggaran (penyusunan DPPA) 6. SiLPA 7. Kegiatan Lanjutan (DPA-L)

36

2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PENATAUSAHAAN Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Penatausahaan APBDesa: 1. Pencatatan Pengeluaran dan Penerimaan 2. Mekanisme pengeluaran Kas

2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PELAPORAN Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pelaporan APBDesa: 1. Waktu dan format Laporan 2. Alur data laporan 3. Konsolidasi Laporan 4. Transparansi dan akuntabilitas

37

2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PERTANGGUNG JAWABAN Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pertanggungjawaban APBDesa: 1. Waktu dan format Laporan Pertanggungjawaban 2. Konsolidasi laporan 3. Transparansi dan akuntabilitas

Catatan: Dengan adanya format baru laporan, dan didukung ketersediaan sumber data, pengelolaan informasi tidak hanya sekedar dapat mengetahui apa output DD. Sehingga apabila terdapat permintaan laporan/info, aturan yang dirumuskan ini telah memungkinkan untuk menyediakan info yang dibutuhkan, karena sumber data telah tersedia 38

3. ALAT/TOOLS Lampiran yang dimaksudkan sebagai alat bagi Pengelolaan Keuangan Desa: 1.Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2.Rencana Anggaran Kas Desa 3.Laporan Perkembangan Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran 4.Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Fungsi bagi Pemerintah Desa: menjadi alat pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan kegiatan secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Desa (Kasi dan Kaur), bukan Kades Fungsi bagi Pembina/Pengawas: menjadi alat monitoring dan evaluasi kegiatan yang 39 dilaksanakan.

4. KHUSUS PoIN-POIN PENTING KEBIJAKAN KHUSUS: 1.Penegasan Pengelolaan Keuangan berbasis Kas, dengan penerimaan dan pengeluaran melalui satu rekening. 2.Penegasan pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi 3.Pelaporan nomor rekening Kas Desa, yang dimaksudkan sebagai alat pengendalian dana transfer 4.Slot Anggaran untuk mengatasi permasalahan sosial dan kemanusiaan, serta krisis di Desa yang tidak diprediksi sebelumnya terjadi, melalui penyediaan blok dana di Jenis Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan di Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak 5.Standar Harga Di Desa 6.Simplifikasi pelaporan 7.Kode Rekening 8.Buiding Block kegiatan dalam sub bidang dan bidang.

Perubahan Permendagri 113/2014 mengusung konsep pembagian Bidang kedalam Sub Bidang, dimana dalam Sub Bidang terbagi dalam kegiatan-kegiatan. Penetapan Sub Bidang merujuk pada Urusan yang diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian terjadi perubahan format 40 APBDesa.

1

2

3

4

PERMENDAGRI 114/2014 - Perencanan dan pelaksanaan Kegiatan - Pembagian Bidang dalam Sub Bidang dan Kegiatan

PERMENDAGRI 46/2016 - Format laporan Realisasi APB Desa

PERMENKEU (PMK) - Pelaporan (waktu dan format)

PERATURAN LKPP (PBJ) - Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa - Pelaksana pengadaaan Barang/Jasa

Muatan substansi yang perlu ditindaklanjuti dengan Perkada mengenai Pengelolaan Keuangan Desa: 1. Pengaturan mengenai kegiatan dalam Bidang 5: a. kriteria bencana alam dan bencana sosial; b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; c. kriteria keadaan darurat; d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat; e. kriteria keadaan mendesak; f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan g. tata cara penggunaan anggaran dalam . 2. Tata cara penyertaan modal a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan 42 b. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

3. Pedoman penyusunan APB Desa

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal-hal khusus lainnya.

4. Kriteria keadaan luar biasa 5. Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan oleh Kaur Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa

43

Peraturan Bupati/Wali Kota yang berhubungan dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa 1. Kewenangan Desa

2. Pengadaan Barang/jasa di Desa 3. Standar Harga di Desa 4. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa (DD)

5. Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Pengaturan mengenai Siltap dan Tunjangan. 6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 7. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

8. Tata Cara Penyusunan APBDesa 9. Pengelolaan Aset Desa 44

TERIMA KASIH

45