Presentasi Inaportnet Tot - Copy

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INAPORTNET Penerapan pada Pelabuhan Kelas I

1

Dasar Hukum 1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (NSW); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal Indonesia National Single Window (INSW); 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015;

Dasar Hukum 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/3/11/DJPL-15 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101/146/12/DA-2016 tentang Pemberlakuan Quick Respon (QR) Code Pada Hasil Layanan Publik Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut melalui Aplikasi SIMLALA; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/41/10/DJPL-16 tentang Pelayanan Publik Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dengan Sistem Online; 10. Peraturan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor PR. 101/93/16/DA-2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Dokumen Hasil Layanan Publik Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut. 11. Surat Edaran Dirjen Nomor : UM.002/87/17/DJPL-16 Tentang Acuan Standar Pelayanan (Service Level Standard/SLS) Menggunakan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuahn

INAPORTNET (inaportnet.dephub.go.id) INAPORTNET didefinisikan sebagai sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan. Sistem Informasi Inaportnet merupakan layanan yang dipergunakan untuk MENGINTEGRASIKAN SEMUA APLIKASI PERIJINAN DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA (FRONT END), sehingga dapat diketahui kelengkapan dokumen kapal yang sah yang digunakan dalam proses permohonan pelayanan kapal dan barang (clearance in - clearence out) termasuk kewajiban pembayaran PNBP.

Pengguna Inaportnet 1

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

2

BADAN USAHA PELABUHAN

3

AGEN PELAYARAN

4

PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

5

PERUSAHAAN JASA PELAYANAN TRANSPORTASI

Layanan Inaportnet Pendaftaran PMKU (Perusahaan Melakukan Kegiatan Usaha) Kepelabuhanan dan Pendaftaran User Perusahaan / Agen Pelayaran (AP), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Warta Keberangkatan Kapal : LKK (Laporan Keberangkatan Kapal), LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal), SPB (Surat Persetujuan Berlayar).

Warta Kedatangan Kapal : PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) dan SPM (Surat Persetujuan Masuk)

Timesheet & Dailyreport

RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar Muat)

LAB (Laporan Angkutan Barang)

PPK (Penetapan Penambatan Kapal).

Permohonan Kapal Pindah.

SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak).

Perpanjangan Masa Tambat.

Permohonan Berbahaya.

Pengawasan

Bongkar

Muat

Barang

PNPB Online Jasa Kepelabuhanan (Jasa Labuh dan Pengawasan Bongkar Muat Barang Berbahaya)

Integrasi dalam Inaportnet SIMPONI DJA INAPORTNET

S O A

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BADAN USAHA PELABUHAN

H U B N E T

Kedatangan Kapal : 1. PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) 2. SPM (Surat Persetujuan Masuk) 3. RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar Muat) 4. PPK (Penetapan Penambatan Kapal) 5. SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak)

RPKRO, RENCANA DAN REALISASI PANDU TUNDA INSW INTEGRASI DENGAN INSW (Manifest Impor/Ekspor,BC1.1, NPE)

Keberangkatan Kapal 1. LKK (Laporan Keberangkatan Kapal) 2. LK3 (Laporan Kedatangan & Keberangkatan Kapal) 3. SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Layanan lainnya 1. Kapal Pindah 2. Ship to ship 3. Pembatalan layanan, dsb

OTHER GOVERMENT AGENCY Dokumen Karantina S O A

DATABASE PELAUT  SERTIFIKAT PELAUT  BUKU PELAUT

MASTER PELABUHAN  PELABUHAN KOMERSIL  PELABUHAN NON KOMERSIL  TUKS DAN TERSUS  PELABUHAN LUAR NEGERI

P O R T N E T

SIMLALA  SIUPAL  SIOPSUS  RPK  PKKA  PPKN  OMISI - DEVIASI  COR  DATA KAPAL ASING

MASTER KAPAL  DATA KAPAL NIAGA BENDERA INDONESIA

Ada Bongkar Muat?

Agent Pelayaran

Simlala

Tanda Pendaftaran Kapal

a

Sistem Informasi Pelaut

Sertifikat Pelaut

a

Sistem Informasi Pelabuhan

Kabid LALA

1 b

Warta Kedatangan Kapal

Kabid KESBER

PBM

SPM

14

Aplikasi BUP

Rencana Pandu Tunda

13

SLS no. 5b1)e)

Agent Pelayaran

PPK

12

Rapat Berthing

11

RPK RO

Kabid LALA Kabid KESBER

18

Kabid LALA

8

10

Rencana Penambatan Kapal & Rencana Operasi

SLS no. 5b1)d)

SPOG

SPOG

7b

4

15

17

7a

RKBM

SLS no. 5b1)b)

Aplikasi BUP SPK Pandu Tunda

RKBM

6

SLS no. 5b1)a)

3

2

Data Pelabuhan

a

5

SLS no. 5b1)c)

Sistem Informasi Kapal

PKK

3

RPK

a

Email notifikasi

4

9

PPKB Realisasi Pandu Tunda

19

Perhitungan 5% PNBP Pandu Tunda

20

Kapal Sandar di Pelabuhan Agent Pelayaran

Hub Payment

1 Agent Pelayaran

Kode 7 Billing

SLS no. 5b2)a)

Warta Keberangkatan Kapal

2

Kabid LALA

LKK

3

5

Perhitungan Jasa Labuh

4

Kabid Kelautan

13

19

Flag Lunas

Kemenkeu

Flag Lunas 26 Kode Billing 21

27

Hub Payment

22

Kode Billing Flag Lunas

Bank

Kode Billing

11

Flag Lunas

Kemenkeu

Invoice Jasa Labuh

8

Kabid LALA

LK3

Realisasi Pandu Tunda

SLS no. 5b2)b)

15

SPB

18

17

20

Perhitungan Total 5% PNBP Pandu Tunda 23

Invoice PNBP Pandu Tunda

24 Pembayaran

BUP

Bank

LK3

14

Kabid LALA

9 Pembayaran

Agent Pelayaran

Aplikasi BUP

Rencana Pandu Tunda

Kapal Keluar Pelabuhan

Flag Lunas

6

Kabid KESBER

SLS no. 5b2)c)

SPB Kabid LALA

Time Sheet

Approval Realisasi Bongkar Muat

2

Kabid LALA

1

Perusahaan Bongkar Muat

Arsitektur Integrasi Inaportnet dengan Pelindo PCS

SIMOP

ISPORT

TIBCO

HUB / STAGING APLIKASI

AP

INAPORTNET

INAPORTNET AP

INAPORTNET

Jakarta

Belawan

Makassar INAPORTNET Surabaya

AP

HUB / STAGING APLIKASI

HUB / STAGING APLIKASI

INHOUSE APLIKASI

ISPORT

Aplikasi Anjungan

AP

Aplikasi Pandu Tunda

Aplikasi TOS Aplikasi Kapal

Diagram Data Sharing INAPORTNET SYSTEM

INSW

Data Data

KEMENKEU

Data

OGA

OP/SB/KSOP/KUPP

SIMPONI

BKPM

SIMPADU

SPS

SOA SOA

HUB PAYMENT

HUBNET

KEMENHUB

PORTNET

INHOUSE SYSTEM

HUBLA ONLINE SYSTEM

Simkepel

PT.BKI

DATA

Kapal online Sertifikasi Pelaut

Data

SIMLALA

BUP

OTHER AGENCY

BANK PAL

Permasalahan • Masih belum berubahnya pola pikir para pemangku kepentingan di pelabuhan baik regulator maupun stakeholders dari proses manual ke proses elektronik • Para pemangku kepentingan dilapangan belum memberlakukan peraturan sepenuhnya • Pemilik barang tidak mematuhi peraturan terkait ketentuan pengiriman barang sebelum 1x24 jam • Terdapat pemasalahn teknis terkait kondisi dilapangan seperti kapal yang tidak memiliki imo number, kapal yang tidak memiliki ijin trayek hingga pemalsuan dokumen.

12

Tindak Lanjut • Melakukan change manajemen untuk perubahan pola pikir para pemangku kepentingan • Peraturan harus ditetapkan dengan tegas • Sosialisasi kepada pemilik barang untuk mengirimkan barang sebelum 1x24 jam • Kendala teknis seperti imo number diakomodir dengan certificate registry pada kapal, tidak adanya ijin trayek harus di ketatkan pada tidak dilayani dipelabuhan dan pemalsuan dokumen di validasi dengan sistem QR code.

13

Terima Kasih Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Gedung Karya Lantai 14 Kementerian Perhubungan Telp. : (021) 3505006 Ext 4122 Fax : (021) 3507002 EMAIL : [email protected]