Putusan Ptun

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

P U T U S A N

ng

Nomor : 6/G/2018/PTUN. BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

gu

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat

A

pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan

ah

sebagai berikut dalam sengketa antara :

ub lik

Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan

am

PT. SEBUKU BATUBAI COAL, beralamat di Jalan Pluit Utara Raya No. 18 Jakarta Utara 11450, yang diwakili oleh

Effendy Tios,

ep

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Muara Karang Blok

ah k

O.4 T Nomor 18 RT/RW 006/003 Kelurahan Pluit, Penjaringan,

In do ne si

R

Jakarta Utara selaku Wakil Direktur Utama dan Hendra Agus, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S.M.U 57

A gu ng

RT/RW 3/6 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat selaku Direktur, keduanya bertindak untuk dan / atas nama PT Sebuku Batubai Coal berdasarkan Akta

Pendirian Perseroan Nomor 84 tanggal 29 Agustus 2008, dibuat

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

lik

Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Republik

Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-64607.AH.01.01

ub

m

ah

dihadapan Notaris Stephany Maria Lilianti, S.H., notaris di

ka

tahun 2008, tertanggal 17 September 2008, yang telah

ep

beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Nomor 22

S.H., notaris di Jakarta mengenai

Perubahan Berita Acara

es

R

ah

tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Wiwik Condro,

on

Halaman 1 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Rapat Umum Pemegang Saham ;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa Nomor : 007/SK.TUN/I&I/II/18 tanggal 3 Februari 2018 kepada : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc Zulkarnain Yunus, S.H. M.H. Agus Dwiwarsono, S.H. M.H. Gugum Ridho Putra, S.H. M.H. Adria Indra Cahyadi, S.H. M.H. Eddi Mulyono, S.H. Sururudin, S.H. Rozy Fahmi, S.H. Deni Aulia Ahmad, S.H. Yusuf Pramono, S.H. Sugiyono, S.H. A. Yudha Ardhian, S.H. Fernaldi Yurendo, S.H. Amirullah D. Ramadhan, S.H. M.Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H. Elfano Eneilmy, S.H. Yusmarini, S.H. Khairul Fadli, S.H.,M.H., ( Magang ) Muhammad Dzul Ikram, S.H., (Magang).

ub lik

ep

ah k

am

ah

A

gu

ng

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

R

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

In do ne si

dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor IHZA

A gu ng

& IHZA Law Firm, yang beralamat di Jalan Kasablanka Office

Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan, 12870 ;

Selanjutnya disebut sebagai .................................PENGGUGAT

lik

ah

M E LAWAN

m

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan

Banjarmasin

Kalimantan Selatan;

Kalimantan

Selatan

70123,

Provinsi

ep

ka

Kota

ub

Jenderal Sudirman No.14, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah,

R

ah

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan :

es

M

1. Surat Kuasa Nomor : 183.1/00318/KUM Tanggal 15

on

Halaman 2 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Februari 2018 kepada :

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD FYDAYEEN, S.H.,M.SI ; Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah

2. Nama : Jabatan :

Provinsi Kalimantan Selatan ; HJ. YATIMAH, S.H ; Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM

ng

R

1. Nama : Jabatan :

gu

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ; SUGENG, S.H ; Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum

A

3. Nama : Jabatan :

Provinsi Kalimantan Selatan ; Arie Satya, S.H.,M.H ; Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa

am

4. Nama : Jabatan :

Hukum

ub lik

ah

pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

dan

HAM pada

Biro

Hukum

ep

Selatan ; M. DIAN ANSYARI, S.H.,M.H Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro

R

5. Nama : Jabatan :

A gu ng

Hukum

Sekretariat

Daerah

In do ne si

ah k

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Provinsi

Kalimantan Selatan ; Kelimanya berdomisili pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja Nomor 1

Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjabaru ; 183.1/00314/KUM

m

Februari 2018 kepada : Dr. ANDI MUHAMMAD

Tanggal

15

lik

ah

2. Surat Kuasa Nomor :

ASRUN,

S.H.,M.H.,

ub

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat

ep

ka

Hukum, beralamat di Menteng Square Ruko Tower A Nomor

ah

Ar-03 Jalan Matraman Kav. 30E Jakarta Pusat ; 3. Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/00309/SKK/KUM/2018

es

R

Tanggal 15 Februari 2018 kepada DR. ABDUL MUNI,

Halaman 3 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Selatan, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan N0. 26

on

ng

M

S.H.,M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Banjarmasin, yang memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-06/G.Tn/02/2018 Tanggal 26 Februari 2018

ng

kepada : 1. Bambang Eko Mintardjo, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara

A

gu

Negara ; 2. Jurit Kartono, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara ; 3. Agussalim Nasution, S.H.,M.H., Jabatan Jaksa

Kantor

Pengacara

Kalimantan

Negara

Selatan,

Jalan

Banjarmasin;

pada

Kejaksaan

ub lik

ah

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di

am

D.I.

Panjaitan

Tinggi No.

26

Selanjutnya disebut sebagai …........................TERGUGAT ;

ep

ah k

Pengacara Negara ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

In do ne si

R

1.

A gu ng

Banjarmasin Nomor : 6/G/PEN-DIS/2018/PTUN.BJM tanggal 12

Februari 2018 Tentang Lolos Dismissal dan menetapkan pemeriksaan

perkara tersebut dengan acara biasa ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

2.

Banjarmasin Nomor : 6/G/PEN-MH/2018/PTUN.BJM Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,

lik

PP/2017/PTUN.BJM Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 6/PEN-

ub

4.

memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 6/PEN-

ep

HS/2018/PTUN.BJM tanggal 8 Maret 2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; Telah membaca Penetapan Penundaan Nomor: 6/G/2018/PTUN.BJM

6.

tanggal 19 April 2018. Telah membaca berkas perkara, bukti-bukti surat, dan telah mendengar

on

Halaman 4 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

keterangan-keterangan saksi dan ahli yang diajukan Para Pihak selama

es

R

5.

ng

ka

m

ah

3.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

ng

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 8 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

gu

Usaha Negara Banjarmasin tanggal 9 Februari 2018 dibawah Register

A

Perkara Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2018, mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

ub lik

OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN DALAM MENANGANI PERKARA INI 1. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

am

ah

I.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

ah k

ep

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”) menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah

In do ne si

R

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara

A gu ng

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata

Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa

kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang

berlaku”; 2. Bahwa selanjutnya pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan

lik

ah

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara

ub

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat

ep

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

R

bagi seseorang atau badan hukum perdata”; 3. Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwa

es

Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dikemukakan

M

on

Halaman 5 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dalam angka 2 di atas, namun norma pasal 87 Undang-Undang

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

Halaman 5

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya

R

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebut

sebagai

“UU AP”)

telah

memperluas

ng

pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup : (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan

gu

faktual; (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha

A

Negara

di

lingkungan

penyelenggara

Negara

eksekutif,

legislatif,

yudikatif,

dan

lainnya; (c) Berdasarkan ketentuan

ub lik

ah

perUndang-Undangan dan AUPB; (d) Bersifat final dalam arti lebih luas; (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

am

dan/atau; (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; 4. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan dalam gugatan ini adalah

ah k

ep

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU PTUN dan pasal 87 UU AP yang berupa Keputusan

In do ne si

R

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018

A gu ng

Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Batubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018 yang isinya

bersifat konkret, individual, final serta membawa akibat hukum, sebagai berikut:

4.1 Bersifat Konkret

Objek Sengketa Memutuskan yang

nyata/tidak

lik

ah

Subtansi

abstrak, yakni :

m

MEMUTUSKAN : KESATU:

KEPUTUSAN

GUBERNUR

KALIMANTAN

SELATAN

TENTANG IZIN

PERTAMBANGAN PRODUKSI

USAHA OPERASI

BATUBARA

PT.

Halaman 6 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

SEBUKU BATUBAI COAL DI

In d

A

gu

ng

M

R

ah

PENCABUTAN

es

ep

ka

ub

Menetapkan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

KABUPATEN

KOTABARU

(KTB.1007IUPOP0094) Objek Sengketa ditujukan

4.2 Bersifat Individual

ng

secara lansung kepada satu Pihak saja, yakni :

gu

KEDUA:

Memberikan

persetujuan Pencabutan Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada :

A

Nama

Perusahaan

:

PT.

Sebuku Batubai Coal Objek Sengketa sudah berlaku /

ub lik

ah

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Bersifat Final

am

tidak memerlukan persetujuan pihak lain lagi, yakni :

KELIMA: Keputusan ini mulai ditetapkan… Telah muncul

R

4.4 Membawa Akibat

akibat

dikehendaki

Keputusan yakni :

tanggal hukum Pembuat

Dengan

dicabutnya

Izin

telah

Usaha

Pertambangan operasi produksi Batubara

ini,

maka

wilayah

seluas 5.140,89 Hektar tersebut menjadi wilayah yang bebas dan

menjadi

milik

Negara

lik

karena hukum 5. Bahwa pasal 47 UU PTUN Menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

ub

m

ah

yang

KEEMPAT:

A gu ng

Hukum

sejak

In do ne si

ep

ah k

berlaku

ka

Tata Usaha Negara”. Pengadilan yang dimaksud pasal 47 tersebut

ep

dijelaskan oleh pasal 1 angka (1) UU PTUN yakni “Pengadilan

ah

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata

es

R

Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Nnegara”.

Halaman 7 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

on

ng

M

Selanjutnya pasal 50 UU PTUN menyatakan “Pengadilan Tata

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat

pertama”. Sementara pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan Sengketa

ng

“Gugatan

Tata

Usaha

Negara

diajukan

kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

gu

Tergugat”.

Bahwa Tergugat dalam hal ini Gubernur Provinsi

A

Kalimantan Selatan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 14, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

ub lik

ah

Kalimantan Selatan 70123 Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Bahwa atas uraian sebagaimana disampaikan di atas, dapat

am

diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) pertama, bahwa Objek Sengketa yang diajukan dalam gugatan ini merupakan Keputusan

ah k

ep

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU PTUN karena bersifat konkret, individual, dan final serta

In do ne si

R

membawa akibat hukum dan memenuhi pula pemaknaan

A gu ng

Keputusan TUN yang diperluas oleh norma pasal 87 UU AP; (2) Kedua,

Sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan

Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 UU PTUN karena Objek Sengketa memang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Gubernur

Provinsi Kalimantan Selatan; (3) Ketiga, Tempat kedudukan

lik

harus didaftarkan berdasarkan pasal 54 ayat (1) UU PTUN,

ub

berada di Provinsi Kalimantan Selatan; 7. Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam poin 1 hingga 6 di atas, maka Pengadilan Tata Usaha

Negara

ep

m

ah

Tergugat yang menjadi acuan dimana gugatan Tata Usaha Negara

ka

Banjarmasin

berwenang

untuk

menerima,

es

R

memeriksa, dan memutus gugatan a quo;

on

Halaman 8 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

ng

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

gu

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

A

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi

tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

ub lik

ah

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

am

tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; 2. Bahwa Penggugat adalah badan hukum privat

berbentuk

perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia

ah k

ep

melalui Akta Pendirian Perseroan Nomor 84 tanggal 29 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Stephany Maria Lilianti, S.H.,

In do ne si

R

Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari

A gu ng

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-64607.AH.01.01 tahun 2008, tertanggal 17 September 2008, yang telah beberapa kali diubah, terakhir kali berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 9 Oktober 2017

yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H.,

Notaris di Jakarta mengenai perubahan Berita Acara Rapat Umum

lik

privat berbentuk Perseroan Terbatas telah memenuhi kualifikasi

ub

Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU PTUN di atas

ep

sehingga sah untuk bertindak untuk mengajukan gugatan a quo; 3. Bahwa pasal 53 ayat (2) UU PTUN menyatakan “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

ah

ka

m

ah

Pemegang Saham, sehingga Penggugat sebagai badan hukum

es

R

pada ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 9 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

on

ng

M

digugat itu bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”.

Bahwa Penggugat---Sebagaimana akan diuraikan lebih rinci

ng

dalam posita gugatan ini---merasa bahwa Objek Sengketa yang

diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan

gu

perUndang-Undangan yang berlaku dan bertentangan pula

A

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat menjadi kehilangan

operasi

yang

ub lik

ah

kesempatan untuk memanfaatkan izin usaha pertambangan telah

diberikan

kepada

Penggugat.

Akibat

am

pencabutan izin itu, usaha tambang Penggugat yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang menjadi terhenti begitu saja

ah k

ep

padahal Penggugat telah mengeluarkan biaya investasi, tenaga

In do ne si

R

dan waktu yang tidak sedikit untuk memulai usaha; 4. Bahwa kehilangan izin untuk melakukan operasi tambang akibat

A gu ng

terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Penggugat benar-benar tidak dapat

lagi melanjutkan usaha Penggugat, padahal serangkaian izin di bidang usaha pertambangan sudah dimiliki Penggugat antara lain: 30 Juni 2010

:

Memperoleh Lingkungan

Surat melalui

Kelayakan

Keputusan

m

Kelayakan

Tentang

lik

ah

188.45/278/KUM/2010

No.

Lingkungan

Kegiatan

ub

Pertambangan Batubara di Kecamatan

ep

ka

Pulau Laut Tengah dan Kecamatan

A

gu

ng

M

Keputusan

Bupati

Kotabaru

Surat

es

Provinsi Kalimantan Selatan. Memperoleh IUP melalui

Nomor

545/62/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli

Halaman 10 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

:

In d

7 Juli 2010

R

ah

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2010 tentang Persetujuan Peningkatan

IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi

ng

Produksi kepada PT. Sebuku Batubai Coal seluas 5.140,89 Ha. Memperoleh Izin Lingkungan

:

gu

7 November 2013

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/668/KUM/2013

A ah

yakni

tanggal

7

November 2013 terletak di Kecamatan

am

15 Februari

ub lik

Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah. Memperoleh Sertifikat Clear and Clean

:

2017

dari Direktorat Jenderal Mineral dan

ah k

ep

Batubara sebagaimana Surat Nomor

R

934/Bb/03/2017 tanggal 15 Februari

A gu ng

In do ne si

2017. 5. Bahwa meski demikian, ketika memasuki tahun 2017, justru di saat Penggugat telah lulus sertifikat clear and clean dari Direktorat

Minerba Kementerian ESDM dan siap untuk melakukan operasi, Dinas ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan tanpa alasan yang jelas belum juga

menyetujui Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Tahun

lik

sehingga Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan produksi

ub

penambangan meskipun telah memiliki IUP Operasi. 6. Bahwa kendala yang dialami Penggugat tersebut mencapai

ka

ep

puncaknya ketika Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018, dengan

Penjelasan

ataupun

peringatan

terlebih

dahulu,

langsung

es

ah

tanpa dasar dan alasan yang jelas, tanpa adanya pemberitahuan,

R

m

ah

2017 yang diajukan tiga perusahaan, termasuk Penggugat

Halaman 11 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

on

ng

M

menerbitkan Keputusan pencabutan IUP Operasi Penggugat

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang

Pencabutan

Izin

R

503/119/DPMPTSP/2018

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai

ng

Coal Di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094). Di dalam

konsiderans menimbang, Tergugat mencantumkan satu alasan

gu

penerbitan SK yakni “adanya penolakan masyarakat atas kegiatan

A

pertambangan batubara di Pulau Laut”, tanpa ada penjelasan

ah

lebih lanjut mengenai alasan-alasan hukumnya; 7. Bahwa atas Pencabutan IUP Operasi Penggugat yang dilakukan

ub lik

tanpa dasar dan alasan yang jelas tersebut, Penggugat sangat

am

dirugikan karena usaha Penggugat menjadi terhenti dan semua investasi dan usaha yang telah dikerahkan Penggugat untuk

ah k

ep

memperoleh izin usaha menjadi sia-sia dan tidak memiliki kepastian hukum sama sekali. Penggugat harus menghentikan

In do ne si

R

pembuatan jalan hauling yang sudah berjalan, begitupun seluruh

A gu ng

pekerjaan kontraktor yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan

pembangunan

pelabuhan

terminal

khusus

untuk

kepentingan sendiri (TUKS) juga praktis berhenti. Karena itu kerugian juga dirasakan oleh para pekerja, supplier dan kontraktor

yang selama ini telah bekerja mempersiapkan segala sesuatu

Penggugat tersebut, maka

Penggugat jelas memiliki

lik

oleh

kepentingan hukum atas Objek Sengketa. Apabila Majelis Hakim yang

mulia

mengabulkan

gugatan

a

quo

dan

ub

m

ah

terkait dengan tambang ini. Atas dasar kerugian yang diderita

kemudian

ep

ka

membatalkan Objek Sengketa, maka dapat dipastikan Penggugat akan terhindar dari kerugian – kerugian yang sekarang telah

R

ah

Penggugat alami. Dengan demikian, itu maka Penggugat memilki

es on

Halaman 12 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

quo.

ng

M

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN 1. Bahwa Pasal 55 UU PTUN telah menyatakan “gugatan dapat

ng

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

gu

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Atas dasar itu, maka

ah

A

waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan atas Objek Sengketa dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak Objek Sengketa diterima atau diumumkan kepada

am

tanggal

29

Januari

ub lik

Penggugat; 2. Bahwa Objek Sengketa diterima Penggugat pada hari Senin, 2018. Dengan

mempedomani

tanggal

penerimaan tersebut sebagai awal penghitungan tenggang waktu,

ah k

ep

maka batas waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan atas Objek

In do ne si

R

Sengketa akan jatuh pada tanggal 28 April 2018; 3. Bahwa gugatan a quo didaftarkan Penggugat ke Pengadilan Tata

A gu ng

Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 09 Februari 2018. Dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih berada dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh UU PTUN;

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN A. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

lik

ah

Bahwa sebagai sebuah badan hukum perseroan (Privat),

ub

perUndang-Undangan yang berlaku. Hak-hak tersebut muncul baik dalam pengaturan yang sifatnya langsung (explicit) yang melindungi hak Penggugat khususnya hak untuk menjalankan usaha di bidang

ep

ka

m

Penggugat jelas memiliki hak-hak hukum yang dilindungi oleh peraturan

pertambangan, maupun hak-hak yang muncul dalam pengaturan yang

es

R

sifatnya tidak langsung (implicit) berisi ketentuan-ketentuan formil yang

Halaman 13 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hemat

on

ng

menjamin kepastian hukum hak berusaha Penggugat agar terhindar dari

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Penggguat, Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar

ng

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

A. 1. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 55 ayat (1) UU No 30

gu

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

A

1. Bahwa

Penggugat

mencantumkan

menerbitkan

Dasar

Objek

“Menimbang”,

Sengketa

“Mengingat”

dan

ub lik

ah

“Memperhatikan” sebagai berikut: Menimbang

dengan

a. Bahwa sejak tanggal 7 Juli 2010 PT.

am

Sebuku Batubai Coal telah mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan

ah k

ep

Batubara

kode

Wilayah

KTB.

A gu ng

Keputusan

Bupati

Kotabaru

545/64/IUPOP/D.PE/2010

Nomor

In do ne si

R

1007IUPOP0095 yang diterbitkan sesuai

Tahun

2010

tentang Persetujuan Peningkatan Izin IUP

Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Sebuku Batubai Coal seluas

8.139,93 Ha; b. Bahwa masyarakat

menolak

adanya

untuk

melindungi

kepentingan

ub

m

Laut; c. Bahwa

lik

ah

kegiatan pertambangan batubara di Pulau

ka

umum dan kepastian hukum terhadap

ep

wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi

ah

Produksi

Batubara

milik

PT.

Sebuku

bersangkutan

sebagaimana

Halaman 14 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

gu

ditentukan dalam peraturan perUndang-

A

es

yang

ng

M

izin

on

R

Batubai Coal dipandang perlu mencabut

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan; d. Bahwa berdasarkan

R

pertimbangan

ng

sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,

gu

Mengingat

huruf c di atas perlu ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.

A

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun

1958 tentang Penetapan Undang-Undang

ub lik

ah

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain

mengenai pembentukan Daerah Swatantra

am

Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang

(Lembaran

Negara

ah k

ep

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Lembaran

Negara

R

Tambahan

Republk

In do ne si

A gu ng

Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah

Pusat

dan

(Lembaran

Pemerintahan

Negara

Indonesia

Tahun

2004

Tambahan

Lembaran

Republik

Nomor

Negara

126,

Republik

Penanaman

Modal

(Lembaran

ub

m

tentang

lik

ah

Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

ka

negara Republik Indonesia Tahun 2007

ep

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

M

tentang

Penataan

Ruang

(Lembaran

es

R

ah

Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

on

Halaman 15 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Negara Republik Indonesia Tahun 2007

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

ng

Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan

gu

Batubara

(Lembaran

Mineral

Negara

dan

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

A

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

ub lik

ah

Nomor 4959); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

am

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103,

Tambahan

Lembaran

Negara

ah k

ep

Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

A gu ng

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

In do ne si

R

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan

Lembaran

Negara

Tentang

Pembentukan

PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun

2011

Lembaran

Nomor

Negara

82,

Republik

Tambahan Indonesia

ub

m

Peraturan

lik

ah

Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

R

M

Tahun

ng gu

Keuangan

Negara

Republik

Indonesia

2011

Lembaran

A

Jasa

Nomor

Negara

111,

Republik

Tambahan Indonesia

Halaman 16 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

ah

(Lembaran

Otoritas

es

Tentang

on

ep

ka

Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Nomor 5253); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

ng

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

gu

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

5587)

A

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

ah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

ub lik

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

am

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang

Undang-Undang

Daerah

(Lembaran

ah k

ep

Menjadi

Pemerintahan

Negara Republik Indonesia Tahun 2015

In do ne si

R

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

A gu ng

Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran

Negara

Indonesia

Tahun

2008

Tambahan

Lembaran

Republik

Nomor

Negara

48,

Republik

m

2010

tentang Tata

lik

ah

Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

Cara Pelaksanaan

Gubernur

Sebagai

Wakil

ep

ka

Keuangan

ub

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

R

ah

Negara Republik Indonesia Tahun 2010

A

Nomor

es

Indonesia

5107)

Halaman 17 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

gu

ng

Republik

In d

M

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

diubah

R

sebagaimana

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

ng

2010

tentang Tata

Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

gu

Keuangan

Gubernur

sebagai

Wakil

A

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

ub lik

ah

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

2010

tentang

Negara

ah k

ep

(Lembaran Tahun

2010

R

Lembaran

Wilayah

Republik

Nomor

Negara

Pertambangan

28,

Republik

Indonesia

Tambahan Indonesia

In do ne si

am

Republik Indonesia Nomor 5209); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Tahun

Negara

2010

Lembaran

Mineral

Republik

Nomor

Negara

dan

29,

Republik

Batubara

Indonesia

Tambahan Indonesia

lik

ah

A gu ng

Nomor 5110); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

Nomor 5111) sebagaimana telah diubah

ka

Tahun

ub

m

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 2012

tentang

Perubahan

atas

ep

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

A

gu

Tahun

Negara

2012

dan

Batubara

Republik

Indonesia

Nomor

45

Tambahan

Halaman 18 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

ng

M

(Lembaran

Mineral

on

R

Pertambangan

In d

ah

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negara

Republik

R

Lembaran

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

ng

Nomor 5282); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan

gu

Penyelenggaraaan Pertambangan

ah

Tahun

Negara

2010

Lembaran

Mineral

dan

Batubara

Republik

Indonesia

Nomor

Negara

Usaha

85,

Tambahan

Republik

Indonesia

ub lik

A

(Lembaran

Pengelolaan

2010

tentang

(Lembaran

ah k

ep

Tambang

Reklamasi

R

Indonesia

Tambahan

Tahun

dan

Negara

2010

Lembaran

Pasca Republik

Nomor

Negara

138,

Republik

In do ne si

am

Nomor 5142); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

A gu ng

Indonesia Nomor 5172); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

lik

ah

Republik Indonesia Nomor 5285); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

ub

m

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

ka

Berlaku pada Kementerian Energi dan

ep

Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara

R

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

es

ah

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16,

on

Halaman 19 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Indonesia Nomor 5276); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di

ng

Lingkungan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan

gu

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah

di

Wilayah

Provinsi

A

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

diubah

beberapa

kali

terakhir dengan

ub lik

ah

2011 Nomor 342), sebagaimana telah

am

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat

ah k

ep

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

24

Tahun

2011

tentang

In do ne si

R

Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang

A gu ng

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik

lik

ah

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber

m

Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017

dan

Batubara

(Berita

Negara

ep

ka

Mineral

ub

tentang Perizinan di Bidang Pertambangan

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

es

R

ah

663); 23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber

A

3

November

2000

tentang

Halaman 20 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

gu

tanggal

In d

ng

M

Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas di

Umum; 24. Peraturan

Bidang

Daerah

Pertambangan

Provinsi

Kalimantan

Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang

gu

ng

Pemerintah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

A

Provinsi

Kalimantan

ah

20152035

Selatan

(Lembaran

Tahun

Daerah

Provinsi

ub lik

Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

am

Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus

ah k

ep

untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan

(Lembaran

R

Perusahaan

In do ne si

2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pengaturan Jalan

lik

ah

A gu ng

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan

ub

m

Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan

ka

Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi

ep

Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

A

gu

Provinsi

Susunan Kalimantan

Perangkat

es

ng

Daerah

dan

Selatan

Halaman 21 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

M

Pembentukan

on

R

ah

Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

ng

Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

072

Tahun

2016

tentang

gu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

A

Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah

ah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

ub lik

Nomor 72); 28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

am

Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kewenangan

pada Dinas

ah k

ep

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

R

Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

2016

diubah

Nomor

dengan

4),

In do ne si

Tahun

sebagaimana

Peraturan

Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan

Pelaksanaan

Atas

Kewenangan

Tata

Cara

pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

lik

ah

A gu ng

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

ub

m

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

ep

ka

Tahun 2018 Nomor 5); 29. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

188.44/0116/KUM/2012 Tim

Teknis

Dispensasi

R

ah

Pembentukan

tentang

es

M

Crossing Penggunaan Jalan Nasional dan

on

Halaman 22 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Provinsi, Dispensasi Penggunaan Jalan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Provinsi,

serta

R

Nasional

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin

Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi

gu

ng

Untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Provinsi

A

Kalimantan Selatan; 30. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan

ah

Nomor

188.44/0316/KUM/2017 Kewenangan

(Delegasi)

ub lik

Pelimpahan

tentang

am

Pelayanan – Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan

Kalimantan Selatan; 1. Notulen Rapat Dengar Pendapat Dewan

A gu ng

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Nomor 043/N-DPRD/12/2009 tanggal 16 Desember

2009

tentang

Pembahasan

Aktifitas Pertambangan di Wilayah Pulau

Laut; 2. Rekomendasi Kotabaru

Pimpinan

Nomor

Muhammadiyah

11/REK/A/III.0/2010

tanggal 3 April 2010; 3. Laporan Forum Komunikasi

lik

ah

Kotabaru

In do ne si

R

Memperhatikan

ep

ah k

Pelayaan Terpadu satu Pintu Provinsi

Warga

ub

m

Gerakan Penyelamat Pulau Laut Nomor

ka

003/GPPL/IX/2010 tanggal 7 September tentang

Laporan

ep

2010

Tindak

Warga

R

ah

Memberi Keterangan Palsu; 4. Laporan Forum Komunikasi

Pidana

es

M

Gerakan Penyelamat Pulau Laut Nomor

on

Halaman 23 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

020/LSM-AKGUS/KTB-KalselXI/2014

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

tanggal 30 November 2014; 5. Surat Forum Komunikasi Warga Gerakan

gu

ng

Penyelamat Pulau Laut bulan Desember 2010 tentang Penolakan Segala Bentuk

Alih Fungsi / Perubahan / Pinjam Pakai

A

Kawasan Hutan di Pulau Laut; 6. Surat Kelompok Pedagang Nelayan

Kabupaten 2017

dan

Kotabaru

tentang

Bulan

Penolakan

ub lik

ah

November

Ikan

am

Tambang Batubara di Wilayah Pulau Laut; 7. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Kotabaru

Nomor

ah k

ep

170/183/DPRD/2017 Tanggal 19 Juni 2017 perihal

Rekomendasi

Tindak

Provinsi

In do ne si

A gu ng

R

Aspirasi Masyarakat; 8. Notulen Rapat Pemerintah

Lanjut

Kaimantan Selatan dengan Ketua DPRD

Kabupaten Kotabaru dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru serta Jajaran

eksekutif Pemkab Kotabaru tanggal 13

September 2017; 9. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

lik

ah

540/4027-BMB/DESDM tanggal 5 Oktober

m

2017 perihal Dukungan Pulau Laut Bebas

ub Kegiatan

Batubara

di

Pulau

Kotabaru

Provinsi

Pertambangan

Laut

Kabupaten

Kalimantan

Selatan

es

Kajian

R

ah

Tim

ep

ka

Tambang Batubara; 10. Nota Dinas Hasil Rekomendasi dari

on

Halaman 24 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

tanggal 18 Januari 2018.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang

R

2. Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi

Pemerintahan

menyatakan

“Setiap

ng

keputusan harus diberi alasan pertimbangan Yuridis, Sosiologis

dan Filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan”. Makna

gu

dari ketiga pertimbangan tersebut dijelaskan oleh Penjelasan

A

pasal 55 ayat (1) yang masing-masing menyebutkan bahwa “… pertimbangan Yuridis adalah landasan yang menjadi dasar

ub lik

ah

pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi”, sedangkan “…pertimbangan Sosiologis adalah landasan yang

am

menjadi

dasar

manfaat

bagi

masyarakat”,

sementara

“pertimbangan Filosofis adalah landasan yang menjadi dasar

telah

mencantumkan

dasar

“Mengingat” dan “Memperhatian” pada bagian

A gu ng

“Menimbang”,

meskipun

In do ne si

Tergugat,

ep

oleh

R

ah k

kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan; 3. Bahwa dalam hemat Penggugat, Objek Sengketa yang diterbitkan

konsiderans nya, tidak mencantumkan dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang memadai untuk menerbitkan Objek Sengketa. Karena itu dalam hemat Penggugat ,Tergugat telah gagal

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Tergugat secara formil memang telah

m

sebagai

pokok

pikiran

ub

hukum, dan mencantumkan pula dasar “memperhatikan” sebagai

ep

alasan Sosiologis kebermanfaatan bagi masyarakat namun ketiga konsiderans tersebut tidaklah memadai untuk

dapat dijadikan

sebagai alasan untuk menerbitkan Objek Sengketa; 4. Bahwa dari keseluruhan 4 (empat) poin yang dicantumkan

es

R

ka

“menimbang”

Filosofis, mencantumkan dasar “Mengingat” sebagai landasan

ng

Halaman 25 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

poin ketiga yang menyatakan “bahwa masyarakat menolak

on

Tergugat dalam dasar “Menimbang” Objek Sengketa, terutama

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

dasar

lik

ah

mencantumkan

Halaman 25

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

adanya kegiatan pertambangan batubara di Pulau laut”bukanlah alasan

hukum

yang

dapat

dipertanggungjawabkan

dalam

ng

mencapai tujuan dari penerbitan Objek Sengketa. Sebab rasio

logic dari kekhawatiran masyarakat itu tidak terbukti secara ilmu

gu

pengetahuan (science) dan kemudian hasilnya telah dilegitimasi

A

oleh hukum. Bahwa media untuk membuktikan apakah suatu kegiatan usaha akan mendatangkan kerusakan lingkungan atau

dan

ub lik

ah

tidak adalah melalui dilakukan dengan prosedur izin lingkungan Faktanya Pengugat sudah lulus pengujian tersebut dan

am

berhasil mempunyai izin lingkungan sebagaimana Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/668/KUM/2013 tanggal 7 November

ah k

ep

2013, sehingga dasar “Menimbang” demikian menjadi tidak

In do ne si

R

relevan; 5. Bahwa hal yang sama juga berlaku kepada dasar “Mengingat” dari

A gu ng

Objek Sengketa. Penggugat berpendapat bahwa tidak ada satupun dari peraturan-peraturan yang dicantumkan Tergugat

dalam dasar “mengingat” tersebut yang bertentangan dengan

kegiatan usaha Penggugat bahkan justru bersesuaian. Ketentuan mengenai Tata Ruang Kabupaten Kotabaru misalnya. Pasal 72

Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Kalimantan

Selatan

Tahun

lik

m

ah

huruf d Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9

2015-2035,

jelas-jelas

ub

menyatakan bahwa kawasan peruntukkan pertambangan mineral

ep

ka

dan pertambangan batubara dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang salah satunya adalah “formasi Dahor (tqd)” yang

“Kabupaten

Kotabaru”.

Begitupun

juga

halnya

Izin

es

M

juga

R

ah

meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, termasuk

on

Halaman 26 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Lingkungan dan Izin Usaha pertambangan. Dari keduanya, tidak

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

satupun

yang

Penggugat

simpangi.

Penggugat

R

ada

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

telah

mempunyai Izin Lingkungan yakni Keputusan Bupati Kotabaru No.

ng

188.45/668/KUM/2013 tanggal 7 November 2013 dan begitupun IUP Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Kotabaru

ah

A

gu

No. 545/62/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli 2010; 6. Bahwa demikian pula dengan dasar “Memperhatikan” dari Objek

Sengketa yang terdapat sebanyak 10 surat dari beberapa

kelompok masyarakat. Kalaulah bagian ini hendak disebut

ub lik

sebagai dasar Sosiologis yang mengedepankan manfaat bagi

am

masyarakat, akan tetapi para pihak yang mengajukan keberatan atas kegiatan usaha Penggugat tidak cukup untuk disebut sebagai masyarakat

Kabupaten

Kotabaru

ep

ah k

Representasi

secara

keseluruhan. Hal ini sangat beralasan karena masyarakat yang Penggugat---terutama

karena

akan

In do ne si

usaha

R

mendukung

A gu ng

mendatangkan perbaikan ekonomi dan membuka lapangan kerja---jumlahnya

tidak

sedikit.

Keberatan

dari

kelompok

masyarakat seperti “Kelompok Pedagang Ikan dan Nelayan Kabupaten Kotabaru”

misalnya, apakah betul kegiatan usaha

Penggugat akan berdampak langsung dengan lapangan hidup kelompok masyarakat tersebut juga masih asumsi. Sementara

lik

ah

ilmu pengetahuan (science) dan ilmu hukum telah menegaskan

m

bahwa usaha Penggugat telah dinyatakan lolos uji kelayakan

ub

lingkungan dan aman untuk dilaksanakan sebagaimana dibuktikan dengan diberikannya Izin Lingkungan kepada Penggugat. Atas

ep

ka

dasar itu, keberatan sebagian kecil kelompok tersebut semestinya

R

tidak dijadikan satu-satunya rujuan Sosiologis untuk menerbitkan

Halaman 27 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014

on

ng

Objek Sengketa; 7. Bahwa atas dasar uraian di atasnyalah Objek Sengketa tidak

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 27

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Tentang Administrasi Pemerintahan karena alasan pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang menjadi dasar penetapan

ng

keputusan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

A. 2. Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) UU No 30

gu

Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan.

ah

A

1. Bahwa pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi

Pemerintahan

menyatakan

“Badan

ub lik

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau

am

melakukan keputusan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar

ah k

ep

kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan / atau tindakan”. Bahwa dari keseluruhan dasar

In do ne si

R

“menimbang” dan “mengingat” sebagaimana dicantumkan dalam

A gu ng

Objek Sengketa, Penggugat tidak menemukan satu pun ketentuan yang menjadi “dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan dan/atau tindakan”

sehingga sampai saat ini

Penggugat tidak mengetahui dan memahami secara pasti apa kesalahan

Penggugat

atau

setidak-tidaknya

peraturan

lik

diberikan sanksi administratif pencabutan izin; 2. Bahwa pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “

ub

m

ah

perundangan apa yang telah Penggugat langgar sehingga

ka

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

ep

(a) Peringatan tertulis; (b) Penghentian sementara sebagian atau

perusahaan

melanggar

pasal-pasal

Halaman 28 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

gu

sebagaimana disebutkan dalam pasal 151 ayat (1) Undang-

A

es

apabila

Sanksi tersebut akan

ng

M

dijatuhkan

R

pencabutan IUP, IPR, atau IUPK”.

on

ah

seluruh kegiatan eskplorasi atau operasi produksi; dan/atau (c)

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni antara lain : “…Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat

ng

(1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal

93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99,

gu

Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105

A

ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat

(1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2),

ub lik

ah

Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal

am

129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2)”; 3. Bahwa dari konsiderans Objek Sengketa, baik konsiderans “Menimbang”, “Mengingat”, maupun “Memperhatikan”, tidak ada

ah k

ep

satupun pertimbangan yang memuat pasal-pasal sebagaimana diatur pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

In do ne si

R

yang betul-betul telah dilanggar oleh Penggugat. Pasal-pasal

A gu ng

tersebut sangatlah penting untuk dicantumkan sebab ia menjadi

dasar bagi Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif. Oleh

Karena Tergugat tidak mencantumkan satupun pasal-pasal tersebut, maka Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui dan

memahami secara pasti atas dasar apa Penggugat dipersalahkan

lik

ah

sehingga dijatuhkan sanksi administratif oleh Tergugat; 4. Bahwa atas dasar uraian di atas, Terbukti bahwa Tergugat telah

melanggar ketentuan pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014

ub

m

karena menerbitkan Objek Sengketa tanpa mencantumkan dasar untuk menetapkan sanksi bagi Penggugat, sehingga cukup dasar

ka

ep

dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk

es

R

mencabutnya; A. 3. Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Huruf f UU

on

Halaman 29 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

1. Bahwa pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun

ng

2014 menyatakan salah

satunya

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban”

“memberikan

kesempatan

kepada

Warga

gu

Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat

ah

A

Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”. Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf f

menyatakan “Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya

ub lik

adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau

am

Tindakan Administrasi Pemerintahan…”; 2. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat selaku Gubernur Kalimantan Selatan, ketika akan

dahulu

memanggil

Penggugat

dan

R

terlebih

ep

ah k

menerbitkan keputusan Pencabutan IUP Penggugat seharusnya memberikan

In do ne si

kesempatan kepada Penggugat untuk didengar tanggapan dan

A gu ng

pendapatnya atas rencana keputusan Tergugat. Bahwa sejak

kendala-kendala pelaksanaan IUP terjadi dan sampai saat Objek

Sengketa kemudian diterbitkan, Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan ataupun

pembelaan atas rencana Tergugat; 3. Bahwa Tergugat sebagaimana tertuang dalam Konsiderans

lik

ah

”Memperhatikan” hanya menerima suara pendapat dari sebagian

m

kelompok masyarakat yang kontra dengan Penggugat saja.

ub

Sehingga persfektif Sosiologis yang ditampung oleh Tergugat sangat tidak berimbang dan cenderung berpihak. Padahal

ep

ka

semestinya pejabat Tata Usaha Negara dapat berposisi netral dan

R

mencari jalan terbaik untuk semua golongan masyarakat, bukan

Halaman 30 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

pendapatnya, Tergugat juga tidak pernah diberikan sanksi secara

on

ng

sebagian saja; 4. Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untuk didengar

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha

R

bertahap baik itu peringatan tertulis ataupun penghentian kegiatan sebagian

atau

seluruhnya.

Secara

tiba-tiba

tanpa

ng

pemberitahuan dan peringatan, Tergugat langsung menerbitkan Objek

Sengketa

begitu

saja.

Sehingga

jangankan

untuk

gu

memberikan pendapat atau tanggapan, Penggugat bahkan sama

A

sekali tidak mengetahui dan memahami secara pasti atas

ah

kesalahan apa Penggugat dijatuhkan hukuman pencabutan IUP; 5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan

ub lik

kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya

terbukti Tergugat melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf f UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

ep

ah k

am

mengenai rencana penerbitan Objek Sengketa, maka telah

A. 4. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 119 UU No 4 Tahun

In do ne si

R

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

A gu ng

1. Bahwa pasal 119 menentukan secara limitatif alasan hukum untuk

mencabut IUP sebagaimana dikatakan “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila : (a) Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK

lik

IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Undang-

ub

Undang ini; (c) Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit; 2. Bahwa dalam faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan Peraturan

ep

ka

m

ah

serta peraturan perUndang-Undangan”; (b) Pemegang IUP atau

perUndang-Undangan yang berlaku. IUP yang Penggugat miliki

R

ah

telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi dan terakhir

es

M

Penggugat bahkan telah mendapatkan sertifikat Clear and Clean

on

Halaman 31 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Penggugat sama sekali tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melanggar ketentuan pidana dalam UU Mineral dan

ng

Batubara. Jangankan sanksi pidana, sanksi administratif pun tidak pernah Penggugat terima sama sekali. Apalagi alasan yang ketiga

gu

yakni “dinyatakan pailit”, sangat tidak mungkin dikenakan kepada

ah

A

Penggugat karena Perusahaan Penggugat dalam kondisi baik; 3. Bahwa selain penjatuhan sanksi administratif secara bertahap, Penggugat juga memahami bahwa Tergugat melalui pasal 42

ub lik

Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 memiliki

am

wewenang untuk menjatuhkan sanksi pencabutan IUP tanpa perlu didahului sanksi administratif secara bertahap sebagaimana

ah k

ep

dikatakan “Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin

In do ne si

R

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c tanpa

A gu ng

melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran

tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perUndang-Undangan”; 4. Bahwa meski kewenangan pencabutan secara langsung itu memang ada. Akan tetapi frasa kata “kondisi tertentu” dalam pasal

lik

serta merta dilakukan karena ada syarat “kondisi tertentu” yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Peraturan perUndang-Undangan

ub

m

ah

42 di atas menunjukkan bahwa pencabutan IUP tidaklah dapat

ka

memang tidak menentukan penjabatan konkret dari “kondisi

ep

tertentu” tersebut, namun dalam hemat Penggugat, salah satu

ah

kondisi yang membuat Tergugat tidak dapat mengelak selain

es

R

melakukan pencabutan IUP adalah apabila terdapat putusan

Halaman 32 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Penggugat, Penggugat dapat saja menggunakan klausul pasal 42

on

ng

M

pengadilan yang memerintahkan pencabutan itu. Jadi menurut

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2017, sepanjang memang terdapat putusan pengadilan yang memerintahkan demikian, dan

ng

pada faktanya hingga saat ini tidak ada satu putusan pengadilan pun

yang

memerintahkan

Tergugat

untuk

mencabut

IUP

ah

A

gu

Penggugat; 5. Bahwa dengan demikian, nyatalah bahwa penerbitan Objek

Sengketa dilakukan Tergugat dilakukan bukan karena alasan “kelalaian Penggugat dalam menjalankan kewajiban sebagaimana

ub lik

ditetapkan dalam IUP dan peraturan perUndang-Undangan yang

am

berlaku”, bukan karena alasan “Penggugat melakukan tindak pidana

pertambangan”,

bukan

karena

alasan

“Penggugat

ep

ah k

dinyatakan pailit” dan bukan pula karena ada perintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga Objek

Sengketa

bertentangan

dengan

In do ne si

penerbitan

R

terbukti

A gu ng

ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

A. 5. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Penjatuhan

lik

1. Bahwa untuk menilai kelayakan usaha pertambangan, terdapat mekanisme

terukur

yang

harus

dilakukan

yakni

dengan

ub

m

ah

Sanksi Pencabutan IUP Cacat Prosedur.

ka

melakukan kegiatan evaluasi atas IUP. Pasal 5 ayat (1) Permen

ep

ESDM Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan “ Evaluasi terhadap

ah

penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan

es

R

terhadap : (a) IUP Penyesuaian dari KP; dan / atau (b) KP yang

Halaman 33 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

IUP”. Selanjutnya ketentuan pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa

on

ng

M

belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria

yakni

R

Evaluasi terhadap penerbitan IUP dilakukan terdapat 5 (lima) :

(1)Administrasi;

(2)Kewilayahan;

(3)Teknis;

ng

(4)Lingkungan; (5)Finansial; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan

gu

tersebut, evaluasi terhadap kriteria financial dilakukan oleh

ah

A

Direktur Jendral. Sedangkan evaluasi yang menjadi kewenangan Gubernur Provinsi adalah evaluasi atas kriteria administratif, wilayah, teknis dan termasuk lingkungan, dimana berdasarkan

am

ub lik

pasal 5 ayat (2), masing-masing kriteria memuat evaluasi atas : a. Administratif terdiri atas : 1. Pengajuan permohonan perpanjangan peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir; 2. Pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum

R

ah k

ep

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; 3. KP eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi; 4. Tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan

A gu ng

In do ne si

usaha yang tidak terbuka; 5. Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi

ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara; 6. Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada

wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan

4

Tahun

2009

tentang

lik

jangka waktu KP Eksploitasi; 8. KP yang masih berlaku setelah Undang-Undangan Nomor Pertambangan

Mineral

dan

ub

m

ah

sama komoditas; 7. Jangka waktu IUP operasi produksi tidak boleh melebihi

ep

ka

Batubara; b. Kewilayahan terdiri atas : 1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama

administratif

es

R

ah

komoditas; 2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN; 3. tidak tumpang tindih dengan wilayah

on

Halaman 34 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

kabupaten/kota atau provinsi lain;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia IUP

Eksplorasi

sesuai

dengan

R

4. koordinat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat

ng

pencadangan wilayah; 5. koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat

ah

A

gu

IUP Eksplorasi; dan/atau 6. Koordinat IUP sejajar garis lintang bujur. c. Teknis berupa: 1. Laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang

belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau 2. Laporang EKsplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang

IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan

ub lik

Studi kelayakan atau Pemegang IUP Operasi; d. Lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang telah

am

disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan

ah k

ep

peraturan perUndang-Undangan; e. Financial berupa: 1. Bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir

In do ne si

R

saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau 2. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalty)

A gu ng

sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi 3. Bahwa mengenai kriteria administrasi,

pasal 7 Permen ESDM

43 Tahun 2015 menyatakan “ Dalam hal berdasarkan hasil

evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jendral atau Gubernur teradapat : (a) pengajuan permohonan perpanjangan

lik

berakhir; (b) pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

ub

m

ah

atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP

ka

Mineral dan Batubara; dan (c) permohonan pencadangan wilayah

ah

dan

sama

komoditas;

ep

diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif Direktur

atau

Gubernur

melakukan

es

R

pencabutan IUP”. Begitupula ketentuan pasal 8 menyatakan

Halaman 35 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

oleh Direktur Jendral atau Gubernur terdapat KP Eksploitasi yang

on

ng

M

“dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

bukan merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi, Direktur Jendral atau Gubernur melakukan pencabutan IUP kecuali bagi

ng

Koperasi”. Dengan demikian, pencabutan IUP dapat dilakukan

Gubernur sepanjang terjadi 3 kondisi sebagaimana disebutkan

melakukan pencabutan IUP jika terdapat kondisi sebagaimana pasal 13 huruf a Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan

“Dalam

hal

berdasarkan

hasil Evaluasi

yang

ub lik

ah

A

gu

pasal 7 dan pasal 8di atas; 4. Bahwa mengenai kriteria kewilayahan, Gubernur berwenang

am

dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat WIUP tumpang tindih dengan WPN, Direktur Jenderal atau Gubernur

ep

ah k

melakukan …b. Pencabutan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih dengan WPN”. Begitu pula dengan ketentuan pasal 14 yang hal

berdasarkan

hasil Evaluasi

yang

In do ne si

“Dalam

R

menyatakan

A gu ng

dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat koordinat

IUP Eksplorasi yang tidak sesuai dengan koordinat pencadangan

wilayah, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan: …b. pencabutan IUP Eksplorasi apabila seluruh koordinat berada di luar pencadangan wilayah”. Begitupun dengan pasal 15 yang menyatakan

hal

berdasarkan

hasil Evaluasi

yang

lik

ah

dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat koordinat

m

IUP Operasi Produksi tidak berada di dalam Koordinat IUP

ub

Ekplorasi, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan : …b.

ep

ka

pencabutan IUP, apabila seluruh koordinat IUP Operasi Produksi berada di luar koodinat IUP Operasi Produksi berada di luar Koordinat IUP Eksplorasi”; Sedangkan dari sisi Teknis, lingkungan dan financial, Gubernur

es

R

5.

A

ketiga

kriteria

tersebut.

Sanksi

Halaman 36 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

pada

In d

administratif

gu

cacat

ng

berwenang memberikan sanksi administratif apabila terdapat

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

“Dalam

Halaman 36

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

administratif yang dapat diberikan dijelaskan pasal 17 ayat (3) yakni terdiri dari : (a) teguran tertulis; (b) penghentian sementara

ng

kegiatan usaha; atau (c) pencabutan IUP. Pencabutan IUP dapat

dilakukan oleh Gubernur apabila terjadi kondisi sebagaimana

gu

disebutkan pasal 18 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 yakni

A

“Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur, Pemegang IUP Operasi produksi

ub lik

ah

tidak memenuhi kriteria teknis dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 huruf d diberikan

am

sanksi administratif berupa pencabutan IUP oleh Direktur Jenderal atas

nama

Menteri

atau

Gubernur

sesuai

dengan

ah k

ep

kewenangannya; 6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diijabarkan dalam poin

In do ne si

R

23 sampai dengan poin 27 di atas, tidak ada satupun kriteria di

A gu ng

bidang administratif, kewilayahan, teknis, dan lingkungan yang

Penggugat gagal / cacat dalam memenuhinya sehingga beralasan hukum untuk dilakukan pencabutan IUP Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan

dari

dasar

“Menimbang’,

“Mengingat”,

dan

“Memprhatikan” Objek Sengketa tidak ada satu pun rujukan yang mengenai

hasil

evaluasi

dimaksud,

sehingga

penerbitan Objek Sengketa jelas-jelas dilakukan dengan cara

lik

m

ah

membahas

menyimpangi prosedur evaluasi Izin Usaha Pertambangan yang

ub

diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015.

ep

ka

Dengan demikian terbukti bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang

R

ah

Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral

es on

Halaman 37 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

dicabut;

ng

M

dan Batubara sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

A. 6. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 20 Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di

ng

Lingkungan Pemerintah Daerah Sehingga Objek Sengketa Cacat

gu

Administratif.

54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan : 1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu

ub lik

ah

A

1. Bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

am

di paraf; 2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani; 3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan

ah k

ep

oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal; 4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan

In do ne si

R

tandatangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban

A gu ng

atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas; 5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi : a. Paraf hirarki; b. Paraf koordinasi. 2. Bahwa penandatangan suatu naskah dinas

tersebut

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat 4 bertujuan untuk

naskah dinas. Paraf pejabat pembuat keputusan merupakan bukti

lik

m

ah

pertanggung jawaban materi, substansi redaksi dan pengetikan

tak terbantahkan untuk menegaskan otentisitas dari sebuah

ub

keputusan Tata Usaha Negara. Ketiadaan paraf pejabat yang

ep

ka

bersangkutan membuat Keputusan TUN yang dihasilkan menjadi diragukan keabasahannya. Bahwa pada pertama kali menerima

R

ah

Objek Sengketa Penggugat mendapatkan versi yang tidak diparaf

es

M

oleh Tergugat sehingga jelas hal itu bertentangan dengan

on

Halaman 38 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

prosedur tata naskah dinas sebagaimana diatur pasal 20

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang

ng

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3. Bahwa ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “

gu

syarat sahnya keputusan meliputi : (a) ditetapkan oleh pejabat

ah

A

yang berwenang; (b) dibuat sesuai prosedur; (c) substansi yang

sesuai dengan objek keputusan”. Sementara pasal 56 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang yang sama menyatakan “ (1) Keputusan

ub lik

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

am

pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah”, lalu ayat (2) menyatakan “ keputusan yang tidak memenuhi

ah k

ep

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat

In do ne si

R

dibatalkan”; 4. Bahwa dengan tidak ditanda tangani nya Objek Sengketa oleh

A gu ng

Tergugat, maka hal itu jelas-jelas telah melanggar ketentuan pasal 20 Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan sekaligus membawa akibat hukum diragukan keabsahan nya sehingga

secara formil terdapat cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang

mulia

untuk

membatalkan

Objek

Sengketa

karena

lik ub

Pemerintah Daerah;

ep

B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AUPB Bahwa selain Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Penerbitan Objek Sengketa

R

ah

ka

m

ah

bertentangan dengan prosedur Tata Naskah Dinas di Lingkungan

es

M

juga nyata-nyata melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang

on

Halaman 39 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU AP terutama melanggar

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

asas sebagai berikut: (1) Asas Kepastian Hukum; (2) Asas Ketidakberpihakan; (3) Asas Kecermatan dan; (3) Asas Tidak

ng

Menyalahgunakan Wewenang,yang masing-masing akan diuraikan

gu

dalam penjelasan sebagai berikut ini:

A

B. 1. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum.

1. Bahwa di antara Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

ub lik

ah

salah satunya adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10

huruf a UU AP yakni “asas kepastian hukum”. Definisi dari asas

am

ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 huruf a yang menyatakan:“ asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan

peraturan

perUndang-Undangan,

ep

ah k

landasan

R

kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan

sebuah

A gu ng

menerbitkan

tindakan

administrasi

In do ne si

penyelenggaraan pemerintahan”. Seorang pejabat TUN ketika haruslah

mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Dasar hukum itu sangatlah penting untuk menjaga dan

menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disanalah letak urgensi

lik

hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku (sewenang-wenang); 2. Bahwa Tergugat memang mencantumkan 30 peraturan dalam

dasar

“Mengingat”

Objek

ep

ka

Perundang-Undangan

ub

m

ah

dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian

Sengketa. Namun dari keseluruhan peraturan perundangan

R

ah

yang dicantumkan itu tidak ada satupun yang Penggugat

es

M

langgar, bahkan kegiatan usaha Penggugat bersesuaian

on

Halaman 40 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dengan semua peraturan tersebut. Segala perizinan di bidang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

lingkungan dan pertambangan telah Penggugat penuhi dengan

baik. Tidak ada satupun sanksi baik administratif maupun

ng

pidana yang pernah Penggugat terima karena melanggar satu

atau beberapa peraturan perundangan yang berlaku. sehingga

gu

ketika Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat, justru muncul

A

ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Bagaimana mungkin Penggugat

dikenakan

pencabutan

IUP

padahal

segala

ub lik

ah

persyaratan Izin telah Penggugat penuhi dengan baik; 3. Bahwa kegiatan usaha Penggugat telah sesuai dengan hierarki

am

Tata Ruang Nasional, Provinsi hingga Kabupaten begitupula dengan rencana Tata Ruang wilayah Pulau Laut sebagaimana

ah k

ep

peraturan berikut: (1) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang

R

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pada Lampiran

Selatan

A gu ng

Kalimantan

(2)

adalah

In do ne si

9 angka 22, Kawasan Andalan Laut Pulau Laut Provinsi Perikanan

dan

Pertambangan; Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, pada Lampiran XIII angka

4, Kawasan Pertambangan salah satunya termasuk

Kabupaten Kotabaru. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9

lik

ah

(3)

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

ub

m

(RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035

ka

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

ep

2015 Nomor 9). Pasal 72 huruf d Peraturan Daerah

ah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015

2015-2035,

jelas-jelas

Halaman 41 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

gu

menyatakan bahwa kawasan peruntukan pertambangan

A

es

Tahun

on

Selatan

ng

M

Kalimantan

R

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mineral dan pertambangan batubara dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang salah satunya adalah

ng

“formasi Dahor (tqd)” yang meliputi Kabupaten Tabalong,

gu

Kabupaten

A

(4)

Balangan,

termasuk

juga

“Kabupaten

Kotabaru”; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

ah

Kotabaru Tahun 2012-2032. Pada pasal 25 ayat (5)

ub lik

menyatakan “Rencana pengelolaan kawasan peruntukan

am

pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 24 e terdiri atas : (a) kawasan peruntukan pertambangan mineral

ah k

ep

dan batubara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dalam kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan Sengketa

secara

nyata

telah

In do ne si

R

formasi batuannya’; 4. Bahwa terbitnya Objek

A gu ng

menghilangkan “rasa keadilan” pada diri Penggugat. Penggugat

tidak layak dikenakan sanksi pencabutan IUP karena tidak

pernah satu kali saja dari kegiatan usahanya Penggugat melanggar ketentuan perUndang-Undangan. Atas

dasar itu

maka Tergugat terbukti telah menghilangkan kepastian hukum menjatuhkan

hukuman

pencabutan

IUP

kepada

lik

ah

karena

Penggugat tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas,

ub

m

karenanya secara langsung melanggar asas kepastian hukum

B. 2.

Objek

Sengketa

Ketidakberpihakan.

Dengan

Asas

R

ah

Bertentangan

ep

ka

sebagaimana ketentuan pasal 10 huruf a UU AP;

es

M

1. Bahwa ketentuan pasal 10 UU AP huruf c mengatur bahwa

on

Halaman 42 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

suatu keputusan Pejabat TUN haruslah selaras dengan Asas-

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

asas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satunya “Asas

Ketidakberpihakan”. Penjelasan pasal 10 huruf c menyatakan “

ng

Yang dimaksud dengan “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam

gu

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

keseluruhan dan tidak diskriminatif” 2. Bahwa Tergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah

sama

sekali

memberikan

kesempatan

ub lik

ah

A

dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara

kepada

am

Penggugat untuk didengar pendapatnya sehubungan dengan rencana penerbitan Objek Sengketa. Dalam bagian dasar Objek

Sengketa,

Tergugat

juga

hanya

ah k

ep

memperhatikan

mencantumkan 10 surat dimana beberapa diantaranya memuat

In do ne si

R

suara kelompok masyarakat yang menolak usaha Penggugat.

A gu ng

Kelompok masyarakat yang dijadikan rujukan oleh Tergugat antara lain “Forum Komunikasi Warga Gerakan Penyelamat

Pulau Laut”, dan “Kelompok Pedagang Ikan dan Nelayan Kabupaten

Kotabaru”.

Penggugat

tidak

dapat

masyarakat

kelompok

dijadikan Kabupaten

ini

dalam

sebagai

hemat

representasi

Kotabaru

mengingat

masyarakat yang mendukung usaha Penggugat juga tidak

lik

m

ah

keseluruhan

Dua

sedikit yang tidak ada satupun suara mereka didengar dan

ka

ub

dijadikan rujukan oleh Tergugat dalam mengambil Keputusan; 3. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek

ah

kelompok

ep

Sengketa dengan hanya mendengar dan menampung suara sebagian

kecil

masyarakat

saja

tanpa

jelas

melanggar

asas

Halaman 43 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

gu

ketidakberpihakan sebagaimaan diatur pasal 10 huruf c UU

A

es

Tergugat

on

keseluruhan,

ng

M

secara

R

mempertimbangkan pendapat masyarakat Kabupaten Kotabaru

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

netral

dan

R

Administrasi Pemerintahan. Tergugat semestinya bersikap menengahi

kepentingan

para

pihak

secara

ng

keseluruhan. Yang terjadi Tergugat justru bersikap diskriminatif kepada

Penggugat.

Dengan

demikian

terbukti

tindakan

gu

Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan

A

Asas Ketidakberpihakan;

B. 3. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Ketidakcermatan.

ketidakberpihakan,

Tergugat

ub lik

ah

1. Bahwa selain melanggar asas kepastian hukum dan asas juga

telah

melanggar

asas

am

ketidakcermatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

ah k

ep

Penjelasan pasal 10 huruf d menyatakan “Yang dimaksud

R

dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti

In do ne si

bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan

A gu ng

pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan

sehingga

Keputusan

dan/atau

Tindakan

yang

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan

awal gugatan a quo, konsiderans “Menimbang”, “Mengingat” dan

“Memperhatikan”

dari

Objek

lik

m

ah

dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan:; 2. Bahwa sebagaimana telah Penggugat ulas dalam posita bagian

Sengketa

melanggar

ub

ketentuan pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

ep

ka

Administrasi Pemerintahan tidak memuat alasan pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang memadai. Tergugat

R

ah

semestinya cermat melihat apakah dokumen – dokumen

es

M

sehubungan dengan izin Penggugat telah dipenuhi Penggugat

on

Halaman 44 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dengan baik atau belum. Jika Tergugat tidak terburu-buru

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mengambil keputusan dan melakukan pengecekan secara teliti atas dokumen-dokumen persyaratan izin Penggugat, maka

ng

dapat dipastikan Penggugat tidak akan menerbitkan Objek

Sengketa karena semua dokumen persyaratan sehubungan

ah

A

gu

dengan IUP telah Penggugat penuhi; 3. Bahwa faktanya tidak terbantahkan memperoleh

Surat

Kelayakan

Penggugat

Lingkungan

Keputusan No. 188.45/278/KUM/2010

telah

melalui

Surat

Tentang Kelayakan

ub lik

Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara di Kecamatan

am

Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Penggugat

ah k

ep

telah mengantongi IUP OP melalui Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/62/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli 2010

In do ne si

R

tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP

A gu ng

Operasi Produksi kepada PT. Sebuku Batubai Coal seluas 5.140,89

Ha.

Penggugat

sudah

mengantongi

pula

Izin

Lingkungan yakni Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.

188.45/668/KUM/2013 tanggal 7 November 2013 terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah. Dan yang

Clean

dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

lik

m

ah

terpenting Penggugat sudah Memperoleh Sertifikat Clear and

sebagaimana Surat Nomor 934/Bb/03/2017 tanggal

15

ub

Februari 2017. Atas kondisi tersebut, jika Tergugat cermat

ep

ka

dalam mengambil keputusan, tentu tidak ada alasan hukum yang bisa dijadikan Tergugat

untuk menerbitkan Objek

R

ah

Sengketa. Atas dasar itu, penerbitan Objek Sengketa oleh

es on

Halaman 45 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Tergugat jelas-jelas telah melanggar Asas Kecermatan;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Objek

Sengketa

Bertentangan

Dengan

R

B. 4.

ng

menyalahgunakan wewenang.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas

tidak

1. Bahwa selain harus mentaati asas kepastian hukum, asas

gu

ketidakberpihakan, dan asas kecermatan, Tergugat ketika

ah

A

menerbitkan Objek Sengketa juga harus memperhatikan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam

pasal 10 huruf e UU Administrasi Pemerintahan. Penjelasan

ub lik

Pasal 10 huruf e UU AP menyatakan “Yang dimaksud dengan

am

“asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

ah k

ep

menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan

dan/atau

A gu ng

menyalahgunakan,

tidak

In do ne si

R

pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak mencampuradukkan

kewenangan”; 2. Bahwa larangan bagi pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindak penyalahgunaan wewenang ini diatur pula oleh pasal 17 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan sebagaimana dikatakan “Badan

dan/atau

Pejabat

Pemerintahan

dilarang

lik

“larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) larangan melampaui wewenang; (b)

ka

larangan

mencampur

ub

m

ah

menyalahgunakan Wewenang”. Pasal 17 ayat (2) menyatakan

adukkan

wewenang;

(c)

larangan

ep

bertindak sewenang-wenang”; 3. Bahwa kriteria penyalahgunaan itu diperjelas lagi lebih rinci

R

ah

dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No 30 Tahun 2014.

es

M

Pejabat publik dapat dikatakan telah melampaui wewenang

on

Halaman 46 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

apabila tindakannya “melampaui masa jabatan atau batas

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46

melampaui

batas

R

waktu,

dengan

wilayah

ketentuan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan

berlakunya,

dan/atau

perundang–undangan”.

ng

Pejabat TUN dikatakan mencampur adukkan wewenang apabila tindakannya “diluar cakupan atau materi wewenang

gu

dan/atau

bertentangan

dengan

tujuan

wewenang

yang

A

diberikan”. Sedangkan tindakan sewenang – wenang Pejabat TUN dapat dikatakan terjadi apabila tindakan itu dilakukan

ub lik

ah

“tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan

am

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”; 4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat ulas dalam posita awal gugatan ini, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa

ah k

ep

telah melanggar beberapa peraturan perUndang-Undangan dimana salah satunya adalah melanggar pasal 119 UU No 4

In do ne si

R

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

A gu ng

Dengan alasan itu maka terbukti Tergugat telah memenuhi unsur pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yakni

telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk “melampaui wewenang” karena menerbitkan Objek Sengketa

secara bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan

ub

II. PERMOHONAN PENUNDAAN 1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata

ep

ka

m

ah

asas tidak menyalahgunakan wewenang.

lik

yang berlaku. Dengan demikian terbukti Tergugat melanggar

Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha

es

R

Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang

Halaman 47 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan penundaan

on

ng

memperoleh kekuatan hukum tetap”. Adapun diantara alasan yang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 47

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

adalah sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN yakni “apabila

terdapat

keadaan

kepentingan

yang

sangat

Penggugat

ng

mengakibatkan

mendesak

sangat

yang

dirugikan

jika

gu

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”; 2. Bahwa sebelum Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat,

Penggugat berada dalam kondisi yang sudah melengkapi semua

A

persyaratan perizinan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-

ah

undangan.

Penggugat

sudah

mengantongi

Surat

kelayakan

ub lik

Lingkungan, sudah mengantongi IUP Operasi Produksi, sudah

am

mengantongi izin lingkungan dan bahkan sudah mendapatkan Sertifikat clear and clean dari Kementerian ESDM yang menandakan

ah k

ep

bahwa usaha Penggugat sudah layak dan dapat memulai operasi produksi di lapangan. Mencapai persiapan pada titik saat ini tentu

In do ne si

R

tidaklah mudah. Pengguat sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan

A gu ng

biaya investasi yang tidak sedikit guna memenuhi semua kewajiban yang dibutuhkan agar memperoleh izin yang diperlukan. Penggugat sudah membangun fasilitas produksi, membangun infrastruktur bagi

transportasi hasil produksi. Namun, secara tiba-tiba dan tanpa diduga sebelumnya, Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat mencabut

lik

sangat besar. Kerugian yang dialami Penggugat itu tidak hanya dari sisi investasi saja, melainkan juga diderita oleh kurang lebih 72 (tujuh

ub

puluh) pegawai Penggugat yang telah kehilangan mata pencaharian

ep

karena menggantungkan hidup pada usaha Penggugat; 3. Bahwa dengan dicabutnya IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat, Tergugat berdasarkan kewenangannya dapat melakukan untuk

memilih

pihak

lain

untuk

melakukan

kegiatan

es

lelang

R

ka

m

ah

IUP OP Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang

on

Halaman 48 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

pertambangan ataupun perkebunan di atas wilayah ex IUP Operasi

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Produksi atas nama Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

ng

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan dicabutnya IUP Operasi Produksi Penggugat maka berdampak

gu

dengan berhentinya kegiatan operasional Penggugat sehingga

A

dengan terpaksa Penggugat akan melakukan pemutusan hubungan

kerja kepada kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) pegawai dimana

sangat

merugikan

masyarakat

ini akan

ub lik

ah

sebagian besar adalah penduduk lokal Pulau Laut. Hal lokal

pada

umumnya

karena

am

kehilangan pekerjaan sehingga menurunkan daya beli masyarakat serta akan menimbulkan kekhawatiran para investor untuk melakukan

ah k

ep

investasi di Kalimantan Selatan khususnya di Pulau Laut.

R

4. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat juga akan dihadapkan

In do ne si

pada resiko hukum akibat pengakhiran kontrak dengan para

A gu ng

kontraktor dan supplier konsekuensinya Penggugat dapat dituntut membayar ganti rugi atas pengakhiran kontrak tersebut. Lebih jauh lagi

Penggugat

sangat

mengkhawatir

nama

baik

perusahaan

Penggugat di mata publik, rekan bisnis dan masyarakat secara

keseluruhan menjadi rusak karena terbitnya Objek Sengketa. Atas

lik

mulia agar berkenan menjatuhkan putusan penundaan dengan sesegera

mungkin.

Dengan

dikabulkannya

penundaan

Objek

ub

m

ah

dasar itu maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang

Sengketa, setidak-tidaknya selama proses hukum ini berjalan sampai

ka

ep

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), Penggugat dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang diuraikan di atas sehingga

Halaman 49 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

Berdasarkan segala hal – hal yang telah Penggugat uraikan di

on

PETITUM

ng

III.

R

kepastian hukum betul-betul hadir bagi Penggugat;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

atas, Penggugat memohon agar sudilah Majelis Hakim memutus gugatan a

ng

quo dengan putusan sebagai berikut: Dalam Penundaan

gu

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kalimantan

Selatan

Nomor

503/119/DPMPTSP/2018

A

Gubernur

Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Sebuku

Batubai

Coal

di

Kabupaten

Kotabaru

ub lik

PT.

(KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap; Dalam Pokok Perkara

ep

ah k

am

ah

Batubara

In do ne si

R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan

A gu ng

Selatan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018 Tentang Pencabutan Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26

Januari 2018; 3. Mewajibkan Tergugat Kalimantan

Selatan

untuk Mencabut

Nomor

Keputusan Gubernur

503/119/DPMPTSP/2018

Tentang

lik

Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094)

ub

tanggal 26 Januari 2018; 4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ep

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah

R

ka

m

ah

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.

es on

Halaman 50 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

sebagai berikut :

ng

menyampaikan jawabannya tertanggal 29 Maret 2018 yang mengemukakan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

I. Dalam Eksepsi

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah

ng

Bahwa Penggugat, PT. Sebuku Batubai Coal, sebuah badan hukum perseroan terbatas, dalam hal ini diwakili oleh Effendy Tios selaku Wakil

gu

Direktur Utama dan Hendra Agus selakuDirektur berdasarkan Akta Nomor 22

A

tanggal 9 Oktober 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta,

ub lik

ah

sehingga keduanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan/atau atas

memberikan kuasa untuk kepentingan Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2018 kepada:

ep

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.,

ah k

am

nama, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan,

R

2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.,

In do ne si

3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.,

A gu ng

4. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., 5. Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., 6. Eddi Mulyono, S.H., 7. Sururudin, S.H.,

8. Rozy Fahmi, S.H.,

10. Yusuf Pramono, S.H.,

ub

m

11. Sugiyono, S.H., M.H.,

lik

ah

9. Deni Aulia Ahmad, S.H.,

ka

12. A.Yudha Ardhian, S.H.,

ep

13. Fernaldi Yurendo, S.H.,

ah

14. Amirullah D. Ramadhan, S.H.,

es

R

15. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.,

Halaman 51 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

17. Yusmarini, S.H.,

on

ng

M

16. Elfano Eneilmy, S.H.,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor IHZA & IHZA Law Firm, yang beralamat di 88

ng

Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan

Casablanca Kav.88 Kuningan, Jakarta Selatan, 12870, untuk selanjutnya

gu

disebut sebagai Penggugat.

A

Bahwa Penggugat secara sadar telah memberikan surat kuasa khusus guna

membela kepentingan Pemberi Kuasa (Penggugat) kepada 17 nama

ub lik

ah

Penerima Kuasa tersebut di atas dengan klasifikasi pekerjaan adalah

Usaha Negara Banjarmasin (PTUN Banjarmasin). Seharusnya Pemberi Kuasa (Penggugat) hanya memberikan kuasa kepada “advokat” untuk mewakili dan/atau membela kepentingan hukumnya di muka pengadilan

ep

ah k

am

“Advokat” dan “Konsultan Hukum” di muka pengadilan, yaitu Pengadilan Tata

R

sebagaimana diatur setidaknya dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat 2

In do ne si

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut

A gu ng

UU Advokat), sehingga Penggugat tidak bisa memberikan kuasa kepada “konsultan hukum” untuk mewakili dan/atau membela kepentingan hukumnya

di muka persidangan sebagaimana dimaksud “Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2018” a quo.

Bahwa dalam persidangan PTUN Banjarmasin yang terbuka untuk umum

lik

ah

pada tanggal 15 Maret 2018, salah satu penerima kuasa dari Penggugat,

ub

“Berita Acara Sumpah” sebagai seorang Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Advokat. Pasal 4 UU Advokat menyatakan:

ep

ka

m

yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, tidak dapat menunjukkan

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut

es

R

agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka

on

Halaman 52 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

ng

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

-

gu

sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia; bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak

A

-

ub lik

memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa

-

hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar

ep

-

ah k

am

ah

langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak

pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada

In do ne si

R

hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan

A gu ng

atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan

-

kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat; bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau

-

lik

sebagai seorang advokat. Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ub

(3)

saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya

oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

ep

ka

m

ah

memberi jasa hukumdi dalam suatu perkara yang menurut hemat

Bahwa ketika ditanyakan masalah “Berita Acara Sumpah”-nya dalam

es

R

persidangan PTUN Banjarmasin tanggal 15 Maret 2018, Prof. Dr. Yusril Ihza

Halaman 53 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

tetapi hanya memperlihatkan surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2018

on

ng

Mahendra, S.H., M.Sc tidak dapat menunjukkan “Berita Acara Sumpah”-nya,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang menyatakan awalnya dia diangkat sebagai “konsultan hukum” (non-litigasi) anggota

ng

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia -- yang mewakili Presiden R.I

gu

dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat yang kemudian

A

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dari keterangan tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc di

advokat

dengan

Berita Acara

Sumpah

serta

tidak

dapat

memperlihatkan Surat Keputusan Pengangkatansebagai “konsultan hukum” (non-litigasi) anggota Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Dengan demikian, secara hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc tidak

ep

ah k

am

sebagai

ub lik

ah

hadapan sidang PTUN Banjarmasin tidak dapat menunjukan legalitas

R

dapat membuktikan legalitasnya sebagai advokat, karena itu demi hukum

A gu ng

kliennya langsung dalam persidangan di PTUN Banjarmasin. Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyatakan:

In do ne si

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc tidak dapat mewakili kepentingan

“Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

lik

ah

Bahwa surat pernyataan pribadi Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc

ub

Banjarmasin tertanggal 15 Maret 2018, yang antara lain menyatakan ,

ep

“....Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2), konsultan hukum

R

yang telah diangkat pada saat Undang-Undang tersebut dinyatakan sebagai

on

Halaman 54 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

es

Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

tertanggal 14 Maret 2018 yang disampaikan ke hadapan sidang PTUN

Halaman 54

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Bahwa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc telah salah menerapkan

Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Advokat untuk menjustifikasi peralihan status

ng

dari awalnya adalah “konsultan hukum” beralih menjadi “advokat” karena

Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Advokat, yang mana seharusnya ada proses

gu

administrasi untuk mendaftar menjadi Advokat pada organisasi advokat yang

A

dipilih oleh yang bersangkutan dengan persyaratan administrasi pendukung, yaitu antara lain, bila dia sebelumnya adalah Pengacara Praktek, maka yang

ub lik

ah

bersangkutan harus menunjukkan setidaknya “Kartu Pengacara Praktik”

“Berita Acara Sumpah” sebagai Pengacara Praktik yang diucapkan dalam suatu acara “Sumpah” yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi, serta bilamana

dia

adalah

“Konsultan

Hukum”,

ep

ah k

am

yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi domisili yang bersangkutan dan

maka

seharusnya

yang

R

bersangkutan menunjukkan legalitas sebagai “Konsultan Hukum” dengan

In do ne si

Kartu Anggota yang dibuat oleh “Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia”

A gu ng

sebagaimana di-klaim oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc yang

hanya menyertakan pernyataan pribadi tertanggal 14 Maret 2018 bahwa telah diangkat sebagai “Konsultan Hukum” anggota “Asosiasi Konsultan

Hukum Indonesia” untuk kepentingan sidang PTUN Banjarmasin tanggal 15

Maret 2018. Pernyataan pribadi yang demikian itu tidak memiliki kekuatan

lik

ah

hukum mengikat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan fakta

ub

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo dapat menyatakan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc untuk tidak mewakili Penggugat (Pemberi Kuasa) secara langsung di dalam persidangan.

ep

ka

m

demikian, maka demi hukum Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat menyatakan:

Halaman 55 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.”

on

ng

sebagai berikut:

es

R

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Bahwa adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat, maka juga

ng

menjadi masalah bahwa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc tidak

dapat menjadi advokat dengan peralihan status dari awalnya “Konsultan

gu

Hukum” sebagaimana klaim Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc,

karena posisi Menteri Kehakiman dan HAM sebagai “pejabat negara” tidak

A

dapat dirangkap dengan profesi “Advokat” pada saat berlakunya UU Advokat

ub lik

ah

tersebut.

bernama Agus Dwiwarsono,S.H., M.H juga dalam persidangan di PTUN Banjarmasin tanggal 15 Maret 2018 tidak dapat memperlihatkan “Berita Acara Sumpah” sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU

ep

ah k

am

Bahwa Tergugat juga menemui fakta bahwa penerima kuasa dari Penggugat

In do ne si

R

Advokat.

A gu ng

Bahwa berkaitan dengan fakta persidangan tidak dapat ditunjukkannya

“Berita Acara Sumpah” dari Penerima Kuasa Penggugat atas nama Prof. Dr.

Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dan Agus Dwiwarsono,S.H., M.H serta tidak sahnya pemberian Kuasa kepada “Konsultan Hukum” sebagaimana diperlihatkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2018 dari

Penggugat, maka surat kuasa khusus a quo mengandung cacat hukum

lik

ah

karena kuasa hukum Penggugat terbukti tidak memiliki kedudukan hukum

ub

Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

ep

ka

m

(legal standing), sehingga beralasan hukum Tergugat memohon kepada

I.2. Gugatan Tidak Sah

es

R

Bahwa di awal gugatan a quo (vide halaman 1), pada gugatan tertulis

Halaman 56 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Batubai Coal, sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

on

ng

“Perkenankanlah, kami yang bertandatangan di bawah ini PT. Sebuku

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dengan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 84

tanggal 29 Agustus 2008 …..”, tetapi faktanya gugatan a quo ditanda tangani

ng

oleh kuasa hukum Penggugat, yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,

M.Sc, Rozy Fahmi, S.H., Yusuf Pramono, S.H., Amirullah D. Ramadhan,

gu

S.H., dan Yusmarini, S.H.

A

Berkaitan dengan fakta tersebut di atas, maka muncul persoalan legalitas

ah

gugatan a quo, sehingga beralasan hukum Tergugat memohon kepada

ub lik

Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus

dapat diterima. I.3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

ep

ah k

am

perkara a quo menyatakan gugatan a quo ditolak atau setidak-tidaknya tidak

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena

In do ne si

R

dalil-dalil dalam gugatan Penggugat lebih mencerminkan bahwa gugatan

A gu ng

sebagai suatu perbuatan melawan hukum, di mana Penggugat menyatakan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, yaitu ”Keputusan

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 503/119/DPMPTSP/2018, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal

26 Januari 2018”, sekalipun telah dilandasi dasar-dasar “Menimbang”,

lik

ah

“Mengingat” dan “Memperhatikan” untuk terbitnya objek gugatan, tetapi

ub

dijadikan sebagai alasan menerbitkan objek gugatan [vide Gugatan, halaman

ep

29]. Dalil tersebut mencerminkan subjektivitas Penggugat dalam menilai terbitnya objek gugatan, yang mana di satu sisi Penggugat menyatakan terbitnya objek gugatan telah dilandasi dengan peraturan perundang-

R

ka

m

menurut Penggugat “ketiga konsiderans tersebut tidaklah memadai untuk

es

undangan, tetapi pada sisi lain menilai hal tersebut tidak memadai tanpa

on

Halaman 57 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

penjelasan lebih lanjut.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Bahwa pencantuman dasar “Mengingat” dalam sebuah Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN) merupakan landasan yuridis bagi terbitnya KTUN

ng

dimaksud (objek gugatan), atau dengan kata lain tidak mungkin KTUN diterbitkan

dengan

melanggar

peraturan

perundang-undangan

gu

dijadikan dasar yuridisnya.

yang

A

Berkaitan dengan fakta tersebut di atas, maka beralasan hukum Tergugat

memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang memeriksa,

II. Dalam Pokok Perkara

ep

ah k

am

atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

ub lik

ah

mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan a quo ditolak

Bahwa Tergugat menolak segala dalil yang disampaikan Penggugat dalam

In do ne si

R

Gugatan a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A gu ng

II.1. Izin Usaha Pertambangan Penggugat Bertentangan dengan Peraturan Bupati tentang Larangan Menambang di Pulau Laut

Dalil Penggugat Jawaban Tergugat Penggugat mendalilkan Tergugat menolak dalil a quo, karena

Bahwa

usaha

peraturan

oleh

ah

perundang-undangan diterbitkan

Bupati

Kotabaru

dengan

Peraturan

ub

telah memiliki serangkaian izin di Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun bidang usaha pertambangan [vide 2004, tanggal 29 Desember 2004 Gugatan, halaman 10], yaitu antara tentang Surat

Keputusan

Aktivitas

Bupati Pertambangan Batubara di Pulau Nomor Laut Kabupaten Kotabaru.

R

Kotabaru

Larangan

es

lain:

ep

m ka

pertambangan

lik

bahwa Penggugat telah mematuhi perijinan

terkait usaha pertambangan dan bertentangan

A

Persetujuan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor

Halaman 58 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

tentang

In d

2010

gu

Juli

ng

545/62/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7 Bahwa sebelum diterbitkan Surat

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia IUP

menjadi

Operasi

IUP

Eksplorasi 545/62/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7

R

Peningkatan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Juli

2010,

ng

kepada PT. Sebuku Batubai Coal Kotabaru

juga

Bupati

menerbitkan

Izin

Penyelidikan Umum dan Eksplorasi

gu

seluas 5.140, 89 Ha.

sesungguhnya

terkait

dengan

A

pertambangan berlaku

kegiatan

usaha

sekalipun

masih

larangan

kegiatan

ub lik

ah

pertambangan batubara di Pulau

Laut [vide Peraturan Bupati Kotabaru

am

Nomor 30 Tahun 2004], yaitu: 1). Surat Keputusan Bupati Kotabaru

ah k

ep

Nomor 545/12/PU/D.PE tertanggal 5

In do ne si

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;

2). Surat Keputusan Bupati Kotabaru

Nomor 545/04/IUPE/D.PE tertanggal 20 April 2009, tentang Persetujuan

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sebuku Batubai Coal;

lik

ah

A gu ng

R

November 2008, tentang Pemberian

Adanya Keputusan Bupati Kotabaru memperlihatkan

ub

quo

penerbitan

izin-izin

pertambangan

untuk

ep

ka

m

a

bahwa usaha

Penggugat

satu

alasan bagi

Tergugat untuk menerbitkan objek

Halaman 59 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

menjadi salah

sehingga

es

R

perundang-undangan,

on

ah

secara nyata melanggar peraturan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

gugatan a quo.

Dengan demikian, beralasan hukum

ng

Tergugat memohon kepada Majelis

gu

Hakim

PTUN

Banjarmasin

untuk

menolak dalil a quo. Penggugat mendalilkan bahwa pada Tergugat menolak dalil a quo. Bahwa sesungguhnya

telah

Izin diberikan peringatan terkait dengan

Lingkungan yakni Surat Keputusan permasalahan

lingkungan

melalui

Bupati

Lingkungan

Hidup

Kotabaru Surat

Dinas

No.188.45/668/KUM/2013 tanggal 7 Provinsi Kalimantan Selatan Nomor November

2013

terletak

di 660/648/TL/DLH, tanggal 16 Oktober

ep

am

ah k

2013, Penggugat

memperoleh

ah

Penggugat

November

ub lik

7

A

tanggal

Kecamatan Pulau Laut Utara dan 2017, Perihal: Izin Lingkungan .

In do ne si

Bahwa sebelumnya Bupati Kotabaru telah menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

1) PT. Sebuku Sejaka Coal, Izin Lingkungan

Nomor

:

188.45/666/KUM/2013 tanggal 7 Nov 2013; 2) PT. Sebuku Tanjung Coal, Izin

lik

ah

A gu ng

R

Pulau Laut Tengah.

Lingkungan

Nomor

:

ub

m

188.45/667/KUM/2013 tanggal

ep

ka

7 Nov 2013; 3) 3). PT. Sebuku Batubai Coal, Izin

Lingkungan

Nomor

:

sejak

diterbitkan

Izin

Halaman 60 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Bahwa

es

7 Nov 2013.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

188.45/668/KUM/2013 tanggal

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Lingkungan tahun 2013, Penggugat

belum melaksanakan kegiatan di

ng

lapangan sebagaimana diwajibkan

gu

dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 27

A

Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Bahwa

Penggugat

sebagaimana

ub lik

ah

diatur dalam pasal 50 ayat (2) huruf

e PP No. 27 Tahun 2012 wajib

am

“melakukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Bupati dan

perubahan

Lingkungan.” Oleh

karena

Izin

Penggugat

tidak

mematuhi surat teguran tertanggal

16 Oktober 2017 a quo, maka kemudian dikirimkan lagi Surat Dinas Lingkungan

Hidup

Kalimantan

Selatan

Provinsi

Nomor

lik

ah

A gu ng

R

diterbitkannya

In do ne si

ah k

ep

tidak melakukan kegiatan sebelum

660/672/TL/DLH, tanggal 30 Oktober

ub

m

2017, Perihal: Penghentian Kegiatan

ka

dan Pemberian Sanksi Administratif

Batubai

Coal,

dan

PT

Sebuku

Sejaka

Coal,

ditujukan

es

Sebuku

R

ah

ep

kepada PT Sebuku Tanjung Coal, PT

Dinas

Lingkungan

Hidup

Halaman 61 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Surat

In d

A

gu

ng

M

kepada Bupati Kotabaru.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pemerintah Selatan

Provinsi

ditujukan

ng

Kotabaru

Kalimantan

kepada

Bupati

disebabkan

Kotabaru

gu

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

Bupati

menerbitkan

Izin

Lingkungan kepada Penggugat a

A

quo.

Dinas

Lingkungan

Hidup

Pemprov Kalimantan Selatan melalui Kotabaru

agar

ub lik

ah

Bupati

memperingatkan Penggugat untuk

am

memperbaharui Izin Lingkungan. Bahwa

Izin

Lingkungan

kepada

ah k

ep

Penggugat diterbitkan oleh Bupati

dalam

Izin

Lingkungan

yang

In do ne si

Di

diberikan kepada Penggugat yang berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012, Pasal 50 huruf a, antara lain, bila tidak ada kegiatan selama 3 tahun berturut-turut,

maka

Lingkunganya jika

harus

kemudian

Izin

diperbaharui

lik

ah

A gu ng

R

Kotabaru pada tahun 2013.

mau

melakukan

ka

tahun

ub

m

kegiatan. Padahal Penggugat pada 2013

seharusnya

sudah

ep

melakukan kegiatan produksi dan

ah

reklamasi

sebagaimana

dimuat

melakukan

es

tidak

kegiatan

sesuai dengan rencana kegiatan

Halaman 62 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

tetapi

on

R

dalam Izin Lingkungan Penggugat,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

mereka

Izin

Lingkungan.

TETAPI TIDAK JUGA MELAKUKAN

ng

PEMBAHARUAN

IZIN

gu

LINGKUNGAN. Protes

masyarakat

A

penolakan

kegiatan

tentang

tambang

batubara secara keseluruhan, tidak ditujukan

kepada

ub lik

ah

terbatas perusahaan

tertentu.

INI

SIKAP

am

DASAR MASYARAKAT sejak tahun 2004. Sikap masyarakat inilah yang

ep

mendasari dikeluarkannya Peraturan

ah k

In do ne si

2004.

Karena tidak melakukan kegiatan sebagaimana

dimuat

dalam

Izin

Lingkungan sejak dikeluarkan pada tahun 2013, maka Penggugat wajib

memperbaharui Izin Lingkungannya. Ternyata

Penggugat

pada

tahun

lik

ah

A gu ng

R

Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun

2017 belum melakukan kegiatan dan memperbaharui

ub

m

belum

IZIN

LINGKUNGAN.

ka

ep

Dengan demikian, beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis PTUN

Banjarmasin

untuk

es

R

Hakim

on

Halaman 63 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

menolak dalil a quo. Pada tanggal 15 Februari 2017, Tergugat menolak dalil a quo. Bahwa

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

dalam

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memperoleh

Clear

Clean

dari

Direktorat Clean”

Mineral

dan

Batubara Peraturan

Jenderal

ng

and

Sertifikat esensinya

R

Penggugat

surat

“Sertifikat

dasar

nomor Sumber

gu

sebagaimana

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Clear

hukumnya

Menteri Daya

and

adalah

Energi

Mineral

dan

(ESDM)

792/Bb/03/2017 tanggal 19 Januari Nomor 43 Tahun 2015. Di dalam

proses evaluasi administrasi dan

A

2017.

kewilayahan,

aspek

teknis

(studi

ub lik

ah

kelayakan dan dokumen lingkungan),

serta finansial. Namun, syarat untuk

am

mendapatkan “Sertifikat Clear and Clean” hanya sebatas pengecekan

ah

atau

bukan

materiil

terkait

dokumen

dimaksud. Sehingga sekalipun ada

In do ne si

A gu ng

R

substansi

dokument,

dokumen lingkungan yang belum diperbaharui,

seperti

Izin

Lingkungan, karena secara fisik telah

ada, maka “Sertifikat Clear and Clen” tetap dikeluarkan. Oleh karena itu,

“Sertifikat Clear and Clean” tidak membuktikan

lik

ah k

ep

cek-list

bahwa

Pemegang

ub

m

“Sertifikat Clear and Clean” telah

ka

memenuhi segala persyaratan untuk

ep

menjalankan

kegiatan

usaha

ah

pertambangan mineral dan batubara.

untuk

es

dasar

mengurus

perijinan lainnya.

Halaman 64 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

adalah

on

R

Bahwa “Sertifikat Clear and Clean”

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Dengan demikian, maka tidak benar Penggugat

ng

dengan

telah

memiliki

bahwa

“Sertifikat

gu

Clear and Clean” a quo berarti telah memenuhi

segenap

persyaratan

A

untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan batubara di Pulau

ub lik

ah

Laut Kabupaten Kotabaru.

Dengan demikian, beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis

am

Hakim

PTUN

Banjarmasin

untuk

menolak dalil a quo.

ep

ah k

mendalilkan

Dalil Penggugat Jawaban Tergugat Penggugat mendalilkan Tergugat menolak dalil a quo, karena

A gu ng

Bahwa

In do ne si

R

II.2. Objek gugatan Diterbitkan dengan Dasar Hukum dan Alasan Yang Jelas

bahwa penerbitan objek gugatan Tergugat

telah

dilakukan Tergugat tanpa dasar akademik

untuk

melakukan

kajian

menelaah

aspek

hukum dan alasan yang jelas hukum dan sosial terhadap rencana pemberitahuan penerbitan objek gugatan.

ah

kepada Penggugat [vide Gugatan, Bahwa

di

Kabupaten

mana

masyarakat

menyatakan

bahwa

pertambangan

akan

R ng gu

Laut

pencermaran

kegiatan

es

Pulau

Kotabaru,

ah

kegiatan

pertambangan batubara di

ep

wilayah

terhadap

menimbulkan

lingkungan

dan

Halaman 65 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

m ka

usaha

A

menerima

laporan pengaduan masyarakat yang berkeberatan

M

telah

In d

halaman 11-12].

Tergugat

lik

tanpa

ub

serta

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

bertentangan

dengan

perundang-undangan,

ng

khususnya

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan

yaitu,

Peraturan

Bupati

gu

Kotabaru Nomor 30 Tahun 2004, tanggal 29 Desember 2004 tentang

A

Larangan

Aktivitas

Pertambangan

Batubara di Pulau Laut Kabupaten

ub lik

ah

Kotabaru. Bahwa

diberikan

ah k

sesungguhnya

peringatan

dengan

permasalahan

melalui

Surat

Dinas

ep

am

telah

Penggugat

terkait

lingkungan

Lingkungan

Oktober

2017,

In do ne si

Nomor 660/648/TL/DLH, tanggal 16 Perihal:

Lingkungan .

Izin

Bahwa sebelumnya Bupati Kotabaru telah menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

1) PT. Sebuku Sejaka Coal, Izin

lik

ah

A gu ng

R

Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Lingkungan

Nomor

:

ub

m

188.45/666/KUM/2013 tanggal

ep

ka

7 Nov 2013; 2) PT. Sebuku Tanjung Coal, Izin Lingkungan

Nomor

:

R

ah

188.45/667/KUM/2013 tanggal

:

Halaman 66 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

Nomor

on

Lingkungan

In d

A

gu

ng

M

7 Nov 2013; 3) PT. Sebuku Batubai Coal, Izin

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

188.45/668/KUM/2013 tanggal 7 Nov 2013.

ng

Namun, bahwa sejak diterbitkan Izin

gu

Lingkungan tahun 2013, Penggugat belum

melaksanakan

A

lapangan

kegiatan

sebagaimana

di

diwajibkan

dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e Pemerintah

Nomor

27

ub lik

ah

Peraturan

am

Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Bahwa

Penggugat

sebagaimana

ah

No.

27

Tahun

2012

wajib

“melakukan permohonan perubahan Izin

Lingkungan

In do ne si

A gu ng

R

PP

kepada

Kotabaru

dan

tidak

kegiatan

sebelum

Bupati

melakukan diterbitkannya

perubahan Izin Lingkungan.” Oleh

karena

Penggugat

tidak

mematuhi surat teguran tertanggal 16

lik

ah k

ep

diatur dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e

Oktober 2017 a quo, maka kemudian lagi

Surat

Dinas

Lingkungan

Hidup

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Nomor

ep

ka

ub

m

dikirimkan

ah

660/672/TL/DLH, tanggal 30 Oktober

es

R

2017, Perihal: Penghentian Kegiatan

Halaman 67 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

kepada PT Sebuku Tanjung Coal, PT

In d

A

gu

ng

M

dan Pemberian Sanksi Administratif

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Sebuku Batubai Coal, dan PT Sebuku

Sejaka Coal, ditujukan kepada Bupati

ng

Kotabaru.

gu

Surat

Dinas

Pemerintah

A

Selatan

Provinsi

ditujukan

Kotabaru

kepada

Bupati

Bupati

menerbitkan

Izin

ub lik

yang

Hidup

Kalimantan

disebabkan

Kotabaru

ah

Lingkungan

Lingkungan

kepada

Penggugat.

am

Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Kalimantan Selatan melalui Bupati

ah k

ep

Kotabaru

agar

memperingatkan

Lingkungan. Bahwa

Izin

Lingkungan

In do ne si

A gu ng

R

Penggugat untuk memperbaharui Izin

kepada

Penggugat diterbitkan oleh Bupati Kotabaru pada tahun 2013.

Bahwa di dalam Izin Lingkungan yang diterbitkan

untuk

Penggugat

lik

ah

berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012,

ub

m

Pasal 50 huruf a, antara lain, bila tidak ada kegiatan selama 3 tahun

ep

ka

berturut-turut,

Lingkungannya

maka

harus

Izin

diperbaharui

R

ah

saat hendak melakukan kegiatan.

es

sudah

melakukan

Halaman 68 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

seharusnya

In d

A

gu

ng

M

Padahal pada tahun 2013 Penggugat

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

kegiatan

produksi

sebagaimana

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

dimuat

reklamasi

dalam

Izin

ng

Lingkungan kepada Penggugat, tetapi

gu

tidak

melakukan

kegiatan

sesuai

dengan rencana kegiatan dalam Izin

A

Lingkungan dan juga tidak melakukan

ah

pembaharuan Izin Lingkungan.

ub lik

Bahwa protes masyarakat Pulau Laut

am

menolak kegiatan tambang batubara secara keseluruhan, tidak terbatas kepada

perusahaan

ah k

ep

ditujukan

2004. Sikap masyarakat inilah yang

mendasari dikeluarkannya Peraturan

Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2004.

Seharusnya

Penggugat

mendengarkan

suara-suara

keberatan masyarakat Pulau Laut tentang

ah

In do ne si

DASAR MASYARAKAT sejak tahun

kegiatan

pertambangan

lik

A gu ng

R

tertentu, atau Penggugat. INI SIKAP

Dinas

ep

Kalimantan

ah

memperingatkan

R

Nomor:

ESDM

Provinsi

Selatan

telah

dengan

Surat

540/4252-BMB/DESDM,

es

ka

Bahwa

ub

m

Penggugat, bukan mengabaikannya.

Sementara

Kegiatan

Halaman 69 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Penghentian

In d

A

gu

ng

M

tanggal 25 Oktober 2017, Perihal:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pertambangan

ditujukan kepada: 1. PT. Sebuku

ng A

gu

Coal; dan 3.PT. Sebuku Batubai Coal. Bahwa

penerbitan

telah

memperhatikan

peraturan

objek

segenap

perundang-undangan dengan

kegiatan

pertambangan.

Dengan demikian, beralasan hukum

ep

Tergugat memohon kepada Majelis Banjarmasin

menolak dalil a quo.

Objek Gugatan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-

dengan

Dalil Penggugat mendalilkan

gugatan

Jawaban Tergugat bahwa Tergugat menolak dalil a quo, karena

bertentangan objek gugatan telah memuat alasan

peraturan

perundang- pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagaimana dimuat dalam

ah

undangan, yaitu:

“Menimbang,”

“Mengingat”,

ub

1). Pasal 55 ayat (1) UU No. 30 bagian

lik

Pengugat objek

untuk

In do ne si

R

PTUN

A gu ng

I. 4

Tahun 2014 Tentang Administrasi dan “Memperhatikan”, yaitu:

keputusan harus diberi

“Setiap alasan

a.

Bahwa sejak tanggal 7 Juli 2010 PT. Sebuku Batubai Coal

R

pertimbangan yuridis, sosiologis

-. Unsur “Menimbang”, yaitu:

telah mendapat Izin

penetapan keputusan”.

Pertambangan

Usaha Operasi

Halaman 70 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dan filosofis yang menjadi dasar

es

bahwa:

on

Pemerintahan,

ep

m

gugatan

ub lik

ah

terkait

Hakim

ka

yang

Tanjung Coal; 2.PT. Sebuku Sejaka

am

ah k

Batubara,

Undangan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 70

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

R

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi

Batubara

kode

Wilayah

ng

1007IUPOP0094

dengan

KTB.

yang

gu

diterbitkan sesuai Keputusan Bupati

Kotabaru

Nomor

A

545/62/IUPOP/D.PE/2010 Tahun

2010

tentang

ub lik

ah

Persetujuan Peningkatan Izin

IUP Eksplorasi menjadi IUP

am

Operasi Produksi kepada PT. Sebuku Batubai Coal seluas 5.140,89 Ha; Bahwa masyarakat

menolak

adanya

kegiatan

R c.

batubara

Pulau Laut; bahwa untuk kepentingan kepastian wilayah

di

melindungi umum

hukum

dan

terhadap

Izin

Usaha

Operasi

lik

Pertambangan

ah

A gu ng

pertambangan

In do ne si

ep

ah k

b.

Produksi Batubara milik PT. Batubai

ub

m

Sebuku

Coal

ka

dipandang perlu mencabut izin

ep

yang

bersangkutan

undangan; Bahwa

berdasarkan

Halaman 71 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

perundang-

on

d.

peraturan

In d

A

gu

ng

M

R

ah

sebagaimana ditentukan dalam

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b,

ng

huruf c di atas perlu ditetapkan

gu

dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan;

A

-. Unsur “Mengingat”, yaitu: 1. Undang-Undang 1956

Jo

Undang

Darurat

25

Undang-

ub lik

ah

Tahun

Nomor

Nomor

21

am

Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat

ah k

ep

Nomor 10 Tahun 1957 antara

R

lain mengenai Pembentukan

Selatan

Undang-Undang

sebagai

(Lembaran

Negara

Republik

Tahun

1956

Indonesia

Nomor

65,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

lik

ah

A gu ng

Kalimantan

In do ne si

Daerah Swatantra Tingkat I

Nomor

ub

m

1106); 2. Undang-Undang Tahun

2004

33

tentang

ep

ka

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat

dan

2004

Indonesia

Nomor

es

Tahun

Republik

126,

Halaman 72 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Negara

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Pemerintah Daerah (Lembaran

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

ng

4438); 3. Undang-Undang

gu

Tahun

Nomor

Nomor

2007

25

tentang

ah

A

Penamanan Modal ( Lembaran Negara

Republik

Tahun

2007

Indonesia

Nomor

68,

ub lik

Tambahan Lembaran Negara

am

Republik

Indonesia

4725); 4. Undang-Undang

Nomor

Nomor

26

A gu ng

R

Ruang

( Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

68,

Lembaran

Negara

In do ne si

ah k

ep

Tahun 2007 tentang Penataan

Tambahan Republik

Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor Tahun

2009

Pertambangan

4

tentang

Mineral

dan

lik

ah

Batubara (Lembaran Negara

ub

m

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik

Tahun

2009

Nomor

tentang

28

Pajak

Republik Indonesia Tahun 2009

Halaman 73 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Daerah ( Lembaran Negara

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Nomor 4959) 6. Undang-Undang

Indonesia

es

ep

ka

Negara

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Nomor

103,

Lembaran

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan

Negara

Republik

ng

Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor

gu

Tahun

2009

32

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan

A

Lingkungan Hidup ( Lembaran

ah

Negara

Republik 2009

Nomor

ub lik

Tahun

Indonesia

140,

Republik

Indonesia

ah k

ep

5059); 8. Undang-Undang

Nomor

2011

12

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan

Negara

Lembaran

Republik

Nomor 5234); 9. Undang-Undang

Indonesia Nomor

21

lik

ah

A gu ng

R

Tahun

Nomor

In do ne si

am

Tambahan Lembaran Negara

ub

m

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan

ep

ka

Negara Tahun

(Lembaran

Republik

2011

Indonesia

Nomor

111,

5253 ); 10. Undang-Undang

Nomor

Nomor

23

Halaman 74 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

Indonesia

on

Republik

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Tambahan Lembaran Negara

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

ng

(Lembaran

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah

Negara

Republik

gu

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan

A

Negara Nomor

Lembaran

Republik 5587)

Indonesia

sebagaimana

ub lik

ah

telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan

Undang-

am

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan

Kedua

ah

Tahun

2014

Tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

In do ne si

A gu ng

R

23

(Lembaran

Negara

Republik

Tahun

2015

Indonesia

Nomor

58,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun

2008

ub

m

26

lik

ah k

ep

Atas Undang-Undang Nomor

tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah

ep

ka

Nasional

(Lembaran

Negara

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 75 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

48,

on

Nomor

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Republik Indonesia Tahun 2008

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan

ng

Wewenang Serta Kedudukan

gu

Keuangan Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah di Wilayah

A

Provinsi

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 25,

Tambahan

ub lik

ah

Nomor Lembaran

Negara

am

Indonesia

Republik

Nomor

5107)

telah

diubah

sebagaimana

ah k

ep

dengan Peraturan Pemerintah

R

Nomor 19 Tahun 2010 tentang

A gu ng

dan

Wewenang

Kedudukan Gubernur

serta

Keuangan sebagai

Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara

Republik

lik

ah

IndonesiaTahun 2011 Nomor 44,

Tambahan

Negara

Republik

ub

m

In do ne si

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Lembaran Indonesia

22

Tahun

(Lembaran

tentang

Pertambanagan Negara

Republik

Halaman 76 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Indonesia Tahun 2010 Nomor

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Wilayah

2010

es

ep

ka

Nomor 5209); 13. Peraturan Pemerintah Nomor

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

28,

Tambahan

Negara

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran

Republik

Indonesia

ng

Nomor 5110); 14. Peraturan Pemerintah Nomor

gu

23

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha

A

Pertambangan

Mineral

dan

ah

Batubara (Lembaran Negara

Nomor

29,

Lembaran

Negara

ah k

Republik

Nomor

5111)

telah

diubah

ep

Indonesia

Tambahan

sebagaimana

R

dengan Peraturan Pemerintah

In do ne si

am

ub lik

Republik Indonesia Tahun 2010

A gu ng

Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas

Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

tentang

Pelaksanaan

Mineral

dan

(Lembaran

Negara

Batubara Republik

lik

ah

Kegiatan Usaha Pertambangan

ub

m

Indonesia Tahun 2012 Nomor 45,

Tambahan

ep

ka

Negara

Republik

Lembaran Indonesia

Tahun

2010

tentang

es

55

Penyelenggaraan Pengelolaan

Halaman 77 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Pembinaan dan Pengawasan

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Nomor 5282); 15. Peraturan Pemerintah Nomor

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Usaha Pertambangan Mineral

gu

ng

dan

Batubara

(Lembaran

Negara

Republik

Tahun

2010

Indonesia

Nomor

85,

Tambahan Lembaran Negara

A

Republik

Indonesia

Nomor

ah

5142); 16. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun

2010

tentang

ub lik

78

am

Reklamasi

dan

Pasca

Tambang (Lembaran Negara

138,

Lembaran

Tambahan

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5172); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

48,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

lik

ah

A gu ng

R

Nomor

In do ne si

ah k

ep

Republik Indonesia Tahun 2010

ub

m

Indonesia Nomor 5285); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan

Berlaku

pada

Energi Mineral

dan

Pajak

yang

Kementerian

Sumber

(Lembaran

Daya

es

Bukan

Negara

Halaman 78 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Negara

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

Tarif Atas Jenis Penerimaan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

R

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

16,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

gu

Indonesia Nomor 5276); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

A

tentang Tata Naskah Dinas di

ah

Lingkungan

ub lik

Daerah; 20. Peraturan

Pemerintah

Menteri

Dalam

tentang

ah k

ep

Tugas

R

Gubernur

dan

Wewenang

sebagai

Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita

A gu ng

Penyelenggaraan

Negara

In do ne si

am

Negeri Nomor 24 Tahun 2011

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor

342), sebagimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri

Dalam

lik

ah

Negeri Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perubahan Keempat

ub

m

Atas Peraturan Menteri Dalam

A

Gubernur

dan

Wewenang

sebagai

Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita

Negara

Republik

Halaman 79 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

gu

ng

M

R

ah

Tugas

Penyelenggaraan

es

ep

tentang

In d

ka

Negeri Nomor 24 Tahun 2011

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Indonesia Tahun 2011 Nomor

ng

342); 21. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015

gu

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

A

Republik Indonesia Tahun 2015

ub lik

ah

Nomor 2036); 22. Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor Tahun

2017

tentang

di

Bidang

Perizinan

ah k

ep

Pertambangan

A gu ng

R

Batubara

Mineral

(Berita

dan

Negara

Republik Indonesia Tahun 2017

In do ne si

am

34

Nomor 663); 23. Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tanggal 3 November

2000

Pedoman

Teknis

Penyelenggaraan

Tugas

lik

ah

tentang

di

Bidang

ub

m

Pemerintah

ka

Pertambangan Umum; 24. Peraturan Daerah Provinsi

ep

Kalimantan Selatan Nomor 9

Kalimantan

Selatan

Tahun 2015-2035 (Lembaran

Halaman 80 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Provinsi

es

Tata Ruang Wilayah (RTRW)

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Tahun 2015 tentang Rencana

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Daerah

Provinsi

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan

ng

Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3

gu

Tahun

2008

tentang

Pengaturan Jalan Umum dan

A

Jalan Khusus untuk Angkutan

ah

Hasil

Tambang

am

(Lembaran

Daerah

Kalimantan

Hasil

Perkebunan

ub lik

Perusahaan

dan

Provinsi

Selatan

Tahun

ah k

ep

2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi

Kalimantan

In do ne si

R

Daerah

A gu ng

Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Perubahan

Peraturan

Daerah

atas

Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun

2008

tentang

Pengaturan Jalan Umum dan

Perusahaan

ep

Kalimantan

Perkebunan

Daerah Selatan

R ng gu A

Provinsi Tahun Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun

2016

tentang

Halaman 81 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

ah

2012 Nomor 3); 26. Peraturan Daerah

M

Hasil

on

ka

(Lembaran

dan

es

Tambang

ub

m

Hasil

lik

ah

Jalan Kkhusus untuk Angkutan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pembentukan Perangkat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Susunan

Daerah

Provinsi

ng

Kalimantan Selatan (Lembaran

gu

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan Tahun 2016 Nomor

A

11); 27. Peraturan

Gubernur

ah

Kalimantan Selatan Nomor 072 2016

ub lik

Tahun

am

Kedudukan,

tentang Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan

R

(Berita

Selatan

Daerah

Kalimantan

Provinsi

Selatan

2016 Nomor 72); 28. Peraturan

Tahun

Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 04

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kewenangan

pada Dinas Penanaman Modal

ah

A gu ng

Kalimantan

In do ne si

Provinsi

lik

ah k

ep

Tata Kerja Perangkat Daerah

dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi

ub

m

Pintu

Kalimantan

ka

Selatan (Berita Daerah Provinsi

ep

Kalimantan

Selatan

Tahun

es

telah diubah dengan Peraturan

Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Halaman 82 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Gubernur Kalimantan Selatan

In d

A

gu

ng

M

R

ah

2016 Nomor 4) sebagaimana

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Perubahan

atas

Pelaksanaan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata

Cara

Kewenangan

ng

pada Dinas Penanaman Modal

gu

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi

Kalimantan

A

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan

Gubernur

ub lik

ah

2018 Nomor 5); 29. Keputusan

Tahun

am

Kalimantan

Selatan

Nomor

188.44/0116/KUM/2012

Dispensasi

R

Penggunaan

A gu ng

dan

Penggunaan dan

Nasional Dispensasi

Jalan

Provinsi,

Penggunaan

Crossing

Jalan

Provinsi,

Tim

In do ne si

Teknis

Pembentukan

Nasional

serta

Jalan

Izin

Nasional

dan Provinsi untuk Angkutan

Hasil Tambang Batubara dan

ah

Hasil

Perkebunan

Berupa

lik

ah k

ep

tentang

ub

m

Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan

ep A

Selatan

Nomor

tentang Kewenangan

es

188.44/0316/KUM/2017 Pelimpahan (Delegasi)

Halaman 83 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

gu

ng

M

R

ah

Kalimantan

Gubernur

In d

ka

Selatan; 30. Keputusan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

R

Pelayanan – Perizinan dan Nonperizinan

Kepada

Dinas

Penanaman

Modal

dan

gu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

A

-. Unsur “Memperhatikan”, yaitu: 1. Notulen

Rapat

Dengar

ub lik

ah

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

am

Nomor

Daerah

Kotabaru

043/N-DPRD/12/2009

tanggal 16 Desember 2009

di

Pulau Laut; 2. Rekomendasi

Nomor

Wilayah Pimpinan

Muhammadiyah

Kotabaru

11/REK/A/III.0/2010

tanggal 3 April 2010; 3. Laporan Forum Komunikasi Gerakan

Penyelamat

Laut

Nomor

Pulau

lik

Warga

ah

A gu ng

R

Pertambangan

In do ne si

ah k

ep

tentang Pembahasan Aktifitas

003/GPPL/IX/2010 tanggal 7 2010

tentang

Tindak

Pidana

ub

m

September

ka

Laporan

Gerakan

Pulau Laut Nomor

Penyelamat 020/LSM-

Halaman 84 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

AKGUS/KTB-Kalsel/XI/2014

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Warga

es

ep

Memberi Keterangan Palsu; 4. Laporan Forum Komunikasi

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

5.

tanggal 30 Novtember 2014; Surat Forum Komunikasi Warga

ng

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan

Penyelamat

gu

Pulau Laut bulan Desember 2010

tentang

Segala

Bentuk Alih

A

Perubahan

Penolakan

Fungsi/

/Pinjam

Pakai

ub lik

ah

Kawasan Hutan di Pulau Laut; 6. Surat Kelompok Pedagang Ikan dan

Nelayan

am

Kotabaru 2017

Kabupaten

Bulan

tentang

November

Penolakan

In do ne si

Pulau Laut; 7. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten

Kotabaru

Nomor

170/183/DPRD/X2017

tanggal 19 Juni 2017 perihal Rekomendasi

Tindak

Lanjut

Aspirasi Masyarakat; 8. Notulen Rapat Pemerintah

dengan

Kalimantan

Selatan

lik

Provinsi

ah

A gu ng

R

ah k

ep

Tambang Batubara di Wilayah

Ketua

DPRD

ub

m

Kabupaten Kotabaru dan Wakil

ka

Ketua

ep

Kotabaru

ah

Eksekutif

DPRD

serta

Pemkab

Kabupaten Jajaran Kotabaru

es

Nomor

540/4027-

Halaman 85 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Selatan

In d

A

gu

ng

M

R

tanggal 13 September 2017; 9. Surat Gubernur Kalimantan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

BMB/DESDM

tanggal

Oktober

2017

5

perihal

ng

Dukungan Pulau Laut Bebas

gu

Tambang Batubara; 10. Nota Dinas Hasil Rekomendasi dari

Tim

Kajian

A

Pertambangan

ah

Pulau

Kegiatan

Batubara

Laut

di

Kabupaten

ub lik

Kotabaru Provinsi Kalimantan

am

Selatan

tanggal

18

Januari

2018.

ah k

ep

Dengan demikian, beralasan hukum Tergugat

memohon

agar

Majelis

In do ne si

R

Hakim PTUN Banjarmasin menolak

A gu ng

dalil Penggugat a quo.

2). Pasal 9 ayat (3) UU 30/2014 Tergugat menolak dalil a quo, karena Administrasi dalam

mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam

A

gu

ng

keputusan dan/atau tindakan”.

sebagaimana

dimuat

hukum

dalam

unsur

“Mengingat”, yaitu:

-. Unsur “Mengingat”, yaitu: 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun 1956 Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1958

R

menetapkan dan/atau melakukan

landasan

tentang

Penetapan

Undang

Darurat

Tahun

1957

Undang-

Nomor antara

es

wajib

sebagai

10 lain

Halaman 86 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

keputusan

dan/atau

perundang-undangan telah dijadikan

In d

m

melakukan

ka

Pemerintahan

menetapkan

ah

dalam

Pejabat

“Badan

peraturan

lik

dan/atau

bahwa:

gugatan

ub

Pemerintahan,

objek

ep

tentang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 86

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan

ng

Selatan

sebagai

gu

Undang

Undang-

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1956

A

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Nomor

ub lik

ah

Nomor 1106); 2. Undang-Undang

Indonesia

am

Tahun

2004

33

tentang

Perimbangan Keuangan Antara

ah k

ep

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Republik 2004

Indonesia

In do ne si

Tahun

Nomor

Tambahan

Lembaran

Republik

Indonesia

4438); 3. Undang-Undang

126,

Negara Nomor

Nomor

25

Tahun 2007 tentang Penamanan Modal

(

Lembaran

Negara

lik

ah

A gu ng

R

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007

ub

m

Nomor 68, Tambahan Lembaran

ka

Negara

Republik

ep

Nomor 4725); 4. Undang-Undang

Indonesia Nomor

26

(Lembaran

Negara

es

Ruang

Halaman 87 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Republik Indonesia Tahun 2007

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Tahun 2007 tentang Penataan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia

ng

Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun

A

gu

2009

tentang

Pertambangan

Mineral

dan

Batubara

(Lembaran

Negara

Republik

ah

Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Lembaran

Negara

ub lik

Tambahan

am

Republik Indonesia Nomor 4959) 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

ah k

ep

Daerah

2009 (

tentang

Lembaran

Pajak Negara

103,

Lembaran

Tambahan

Negara

Tahun

2009

tentang

Lingkungan Hidup ( Lembaran Republik

Indonesia

Nomor

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

ep

Tambahan

5059); 8. Undang-Undang

R

Tahun

Nomor

2011

Pembentukan

12

tentang Peraturan

Perundang-Undangan

Halaman 88 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

ng gu A

140,

es

ub

2009

on

ah m ka

32

Perlindungan dan Pengelolaan

Tahun

ah

Republik

Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor

Negara

M

In do ne si

Nomor

lik

A gu ng

R

Republik Indonesia Tahun 2009

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

(Lembaran

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor

ng

82,

Tambahan

gu

Negara

Lembaran

Republik

Nomor 5234); 9. Undang-Undang

Indonesia

Nomor

21

A

Tahun 2011 tentang Otoritas

ah

Jasa

Keuangan Republik

Indonesia

ub lik

Negara

(Lembaran

2011

Nomor

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

R

5253 ); 10. Undang-Undang Tahun

Nomor

2014

A gu ng

Pemerintahan (Lembaran

23

tentang

In do ne si

ah k

111,

Tambahan

ep

am

Tahun

Daerah

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan

Negara

Republik

Lembaran Indonesia

lik

ah

Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir

ka

9

ub

m

dengan Undang-Undang Nomor Tahun

2015

Tentang

ep

Perubahan Kedua Atas Undang-

(Lembaran

Undang-Undang Negara

Republik

Halaman 89 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Menjadi

es

Tentang Pemerintahan Daerah

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Undang Nomor 23 Tahun 2014

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan

ng

Negara

Republik

Lembaran Indonesia

gu

Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

A

Tata Ruang Wilayah Nasional

ah

(Lembaran

Negara

Republik

ub lik

Indonesia Tahun 2008 Nomor

am

48,

Tambahan

Negara

Lembaran

Republik

Indonesia

ah k

ep

Nomor 4833); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19

Pelaksanaan

A gu ng

Wewenang Keuangan

Tugas Serta

dan

In do ne si

R

Tahun 2010 tentang Tata Cara

Kedudukan

Gubernur

Sebagai

Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010

lik

ah

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia

ub

m

Nomor 5107) sebagaimana telah

ka

diubah

dengan

Peraturan

Pelaksanaan Wewenang Keuangan

Tata

Cara

Tugas

dan

serta

es

tentang

Kedudukan

Gubernur

sebagai

Halaman 90 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

R

ah

2010

on

ep

Pemerintah Nomor 19 Tahun

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Lembaran

Negara

ng

Republik IndonesiaTahun 2011

gu

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia

A

Nomor 5209); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22

ah

Tahun 2010 tentang Wilayah

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

Tahun

Republik

2010

ep

Tambahan

R

Indonesia

Nomor

28,

5110); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23

A gu ng

Tahun

2010

Pelaksanaan

tentang

Kegiatan

Pertambangan Batubara

In do ne si

am

Negara

Usaha

Mineral

(Lembaran

dan

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010

ah

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

lik

ah k

(Lembaran

ub lik

Pertambangan

Republik

Indonesia

ub

m

Nomor 5111) sebagaimana telah

ka

diubah

dengan

Peraturan

ep

Pemerintah Nomor 24 Tahun

Pelaksanaan

2010 Kegiatan

tentang Usaha

Halaman 91 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Tahun

es

Peraturan Pemerintah Nomor 23

In d

A

gu

ng

M

R

ah

2012 tentang Perubahan atas

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pertambangan Batubara

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral

(Lembaran

dan

Negara

ng

Republik Indonesia Tahun 2012

gu

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia

A

Nomor 5282); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan

am

ub lik

ah

Tahun 2010 tentang Pembinaan

Usaha Pertambangan Mineral Batubara

Negara

Republik 2010

Nomor

Tambahan

Lembaran

Republik

Indonesia

85,

Negara Nomor

Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran

Indonesia

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

2010

Nomor

ub

m

Republik

lik

Negara Tahun

ka

Indonesia

5142); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 78

ah

A gu ng

R

Tahun

(Lembaran

In do ne si

ah k

ep

dan

138,

ep

5172); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 2012

tentang

Izin

es

Lingkungan (Lembaran Negara

Halaman 92 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Republik Indonesia Tahun 2012

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Tahun

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia

ng

Nomor 5285); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9

gu

Tahun 2012 tentang Jenis dan

ah

A

Tarif Atas

Jenis

Negara

Bukan

Berlaku

pada dan

Pajak

am

Mineral

yang

Kementerian Sumber

ub lik

Energi

Penerimaan

(Lembaran

Daya Negara

Republik Indonesia Tahun 2012

A gu ng

R

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 5276); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri

In do ne si

ah k

ep

Nomor 16, Tambahan Lembaran

Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah

Dinas

di

Lingkungan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Tugas

dan

lik

ah

Wewenang Gubernur sebagai

ub

m

Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik

ep

ka

Indonesia Tahun 2011 Nomor 342), sebagimana telah diubah

Menteri

Dalam

es

Peraturan

Halaman 93 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Negeri Nomor 3 Tahun 2014

In d

A

gu

ng

M

R

ah

beberapa kali terakhir dengan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

tentang

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan

Keempat

Atas Peraturan Menteri Dalam

ng

Negeri Nomor 24 Tahun 2011

gu

tentang Penyelenggaraan Tugas dan

Wewenang

Gubernur

A

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara

ub lik

ah

Republik Indonesia Tahun 2011

am

Nomor 342); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk

Hukum

ah k

ep

Pembentukan

In do ne si

Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036); 22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

lik

ah

A gu ng

R

Daerah (Berita Negara Republik

ub

m

Nomor 663); 23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

tentang

Pedoman

Teknis

Penyelenggaraan

Tugas

Pemerintah

di

es

2000

Bidang

Halaman 94 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

R

ah

November

on

ep

ka

1453.K/29MEM/2000 tanggal 3

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Pertambangan Umum; 24. Peraturan Daerah

Provinsi

ng

Kalimantan Selatan Nomor 9

Tahun 2015 tentang Rencana

gu

Tata Ruang Wilayah (RTRW)

ah

A

Provinsi

Kalimantan

Tahun

2015-2035

Daerah

Provinsi

Selatan

(Lembaran

Kalimantan

ub lik

Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 25. Peraturan Daerah Provinsi

am

Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan

ah k

ep

Jalan Umum dan Jalan Khusus

dan

Hasil

Perusahaan

In do ne si

R

untuk Angkutan Hasil Tambang

A gu ng

Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan

Tahun

2008

Nomor telah

dengan

Peraturan

Provinsi

Kalimantan

3)

diubah

Daerah

Selatan

lik

ah

sebagaimana

Selatan

Nomor 3 Tahun 2012 tentang atas

Peraturan

Provinsi

Kalimantan

ub

m

Perubahan

ka

Daerah

ep

Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Pengaturan

Jalan

es

Umum dan Jalan Kkhusus untuk

Hasil Perusahaan Perkebunan

Halaman 95 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Angkutan Hasil Tambang dan

In d

A

gu

ng

M

R

ah

tentang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

(Lembaran

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2012

ng

Nomor 3); 26. Peraturan

Daerah

Provinsi

gu

Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun

2016

A

Pembentukan

ah

Perangkat

tentang

dan

Susunan

Daerah

Provinsi

ub lik

Kalimantan Selatan (Lembaran

am

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 27. Peraturan Gubernur Kalimantan

A gu ng

R

tentang

Kedudukan,

Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan

In do ne si

ah k

ep

Selatan Nomor 072 Tahun 2016

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi (Berita

Kalimantan Daerah

Selatan

Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016

Nomor 72); 28. Peraturan Gubernur Kalimantan

lik

ah

Selatan Nomor 04 Tahun 2017

Kewenangan

pada

Penanaman

Modal

ep

ka

ub

m

tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah

Selatan Provinsi

es

(Berita

Kalimantan

Halaman 96 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Kalimantan Selatan Tahun 2016

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Provinsi

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

R

Nomor 4) sebagaimana telah diubah

dengan

Peraturan

Gubernur

Kalimantan

Selatan

gu

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas

Tata

Cara

A

Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan

ub lik

ah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan

am

(Berita

Selatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2018

Nomor

In do ne si

Selatan

R

ah k

ep

Nomor 5); 29. Keputusan Gubernur Kalimantan

A gu ng

188.44/0116/KUM/2012 tentang Pembentukan

Tim

Dispensasi

Teknis

Crossing

Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi,

Dispensasi

Penggunaan Jalan Nasional dan

Nasional

dan

Provinsi

ub

m

Jalan

lik

ah

Provinsi, serta Izin Penggunaan

untuk Angkutan Hasil Tambang

Berupa

Tandan

Kelapa

Sawit

Buah di

Segar Provinsi

R

ah

ep

ka

Batubara dan Hasil Perkebunan

Nomor

Halaman 97 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

Selatan

on

Kalimantan

In d

A

gu

ng

M

Kalimanta Selatan; 30. Keputusan Gubernur Gubernur

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

188.44/0316/KUM/2017 tentang Pelimpahan

ng

(Delegasi)

gu

Perizinan

Nonperizinan

Penanaman

A

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

ub lik

Tergugat

memohon

agar

Majelis

Hakim PTUN Banjarmasin menolak

Tentang Tergugat

telah langsung mendengar

In do ne si

2014

R

Tahun

ep

dalil Penggugat a quo. 3). Pasal 7 ayat (2) Huruf f UU No. Tergugat menolak dalil a quo, karena

Pemerintahan, aspirasi masyarakat Pulau Laut yang

A gu ng

Administrasi

menolak

memiliki kewajiban memberikan

batubara di Pulau Laut Kabupaten

kesempatan

kepada

Kotabaru

Masyarakat

untuk

didengar

sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat

pendapatnya sebelum

membuat

(2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014.

keputusan

Tindakan

Bahwa

ketentuan

mendengar

Pemerintahan

dan/atau dengan

Warga

peraturan perundang-undangan”.

kegiatan

sejak

pertambangan

tahun

Tergugat

juga

2004,

lik

“Pejabat

aspirasi

telah

masyarakat

ub

ah

sesuai

melalui DPRD Kabupaten Kotabaru.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f Bahwa Tergugat juga telah mendengar menyatakan “Warga didengar

Masyarakat Pendapat DPRD Provinsi Kalimantan pendapatnya Selatan

sebagaimana

disampaikan

R

yang

ep

m

Dan

–

Dengan demikian, beralasan hukum

30

ka

Pelayanan

KepadaDinas

ah am

ah k

Kewenangan

Selatan;

bahwa:

In d

A

Halaman 98 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

dan/atau Kalimantan Selatan.

ng

Keputusan

gu

atas

es

adalah setiap pihak yang terbebani dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 98

Administrasi Bahwa sebelum menetapkan objek

R

Tindakan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

memberikan kesempatan warga mendengarkan

dan

ng

Pemerintahan Mekanisme untuk gugatan,

untuk

gu

masyarakat

pendapatnya

dapat

telah

mempelajari

didengar “Kajian Akademik Lingkungan Hidup

dilakukan Pulau

Laut

Kabupaten

Kalimantan

Kotabaru

Selatan”

A

melalui tatap muka, sosialisasi, Provinsi

dari

musyawarah dan bentuk kegiatan Universitas Lambung Mangkurat. yang

bersifat

individu Dengan demikian, beralasan hukum

ub lik

ah

lainnya

Tergugat

Majelis

Batubara,

justru

tidak

memenuhi

bahwa: ketentuan sebagaimana diatur dalam

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh

Pasal 119 huruf a UU No. 4 tahun

A gu ng

dan

Pertambangan Pengugat

In do ne si

tentang

ep

dalil Penggugat a quo. Pasal 119 UU No. 4 Tahun Tergugat menolak dalil a quo, karena

4).

Mineral

2009, yaitu:

Menteri,

Gubernur

Bupati/Walikota

sesuai

atau

dengan

kewenangannya apabila:

27

Tahun

2012

tentang

Izin

tidak memenuhi kewajiban

Lingkungan, karena sejak diterbitkan

yang ditetapkan dalam IUP

Izin

atau IUPK serta peraturan

Penggugat

perundang-undangan; (b) Pemegang IUP atau IUPK

tahun

lik

Lingkungan

belum

kegiatan

di

2013,

melaksanakan

ub

ah

Tidak memenuhi Pasal 50 ayat (2)

huruf e Peraturan Pemerintah Nomor

(a) Pemegang IUP atau IUPK

lapangan

sejak

tindak

pidana

ep

diterbitkannya Izin Lingkungan pada melakukan

tahun 2013.

sebagaimana

dalam

Bahwa Pasal 50 ayat (2) huruf e PP

A

es

No. 27 Tahun 2012 mewajibkan untuk “melakukan permohonan perubahan

Halaman 99 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

gu

ng

dinyatakan pailit.

IPK

In d

Undang-Undang ini; (c) Pemegang IUP atau

R

m

agar

Hakim PTUN Banjarmasin menolak

2009

ka

memohon

R

ah k

am

dan/atau perwakilan”.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 99

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Izin Lingkungan dan tidak melakukan kegiatan

sebelum

diterbitkannya

ng

perubahan Izin Lingkungan.”

gu

Oleh karena tidak mematuhi Pasal 50 ayat (2) huruf e PP No. 27 Tahun

A

2012, maka Dinas Lingkungan Hidup

ah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

telah

ub lik

memperingatkan Penggugat melalui

am

Surat

Dinas

Lingkungan

Hidup

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

ah k

ep

660/648/TL/DLH, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal: Izin Lingkungan PT Silo

In do ne si

R

Group.

A gu ng

Bahwa sebelumnya Bupati Kotabaru telah menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

1) PT. Sebuku Sejaka Coal, Izin Lingkungan

Nomor:

188.45/666/KUM/2013 tanggal 7

ub

m

Lingkungan

lik

ah

Nov 2013; 2) PT. Sebuku Tanjung Coal, Izin Nomor:

ka

188.45/667/KUM/2013 tanggal 7

ep

Nov 2013; 3) PT. Sebuku Batubai Coal, Izin Nomor:

es

188.45/668/KUM/2013 tanggal 7

Halaman 100 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Nov 2013.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

Lingkungan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Bahwa

melaksanakan

lapangan

gu

diterbitkan

Izin

Lingkungan tahun 2013, Penggugat belum

ng

sejak

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan

sebagaimana

di

diwajibkan

dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e

A

Peraturan

Pemerintah

Tahun 2012. karena

Penggugat

27

tidak

ub lik

ah

Oleh

Nomor

mematuhi surat teguran tertanggal 16

am

Oktober 2017 a quo, maka kemudian dikirimkan

lagi

Surat

Dinas

ah k

ep

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Nomor

660/672/TL/DLH,

R

Selatan

In do ne si

Penghentian Kegiatan dan Pemberian Sanksi

Administratif

kepada

PT

Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai Coal, dan PT Sebuku Sejaka Coal,

ditujukan

kepada

Kotabaru. Surat

Dinas

Bupati

lik

ah

A gu ng

tanggal 30 Oktober 2017, Perihal:

Lingkungan

Hidup

ub

m

Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan

ka

kepada Bupati Kotabaru disebabkan

ep

Bupati Kotabaru yang menerbitkan Izin

R

Bupati

Kotabaru

diminta

agar

es

ah

Lingkungan kepada Penggugat a quo.

Halaman 101 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Dengan demikian, beralasan hukum

In d

A

gu

ng

M

menghentikan kegiatan Penggugat.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Tergugat

memohon

agar

Majelis

Hakim PTUN Banjarmasin menolak

ng

dalil Penggugat a quo. 5). Peraturan Menteri ESDM No. Tergugat menolak dalil a quo, karena

gu

43 Tahun 2015 tentang Tata Cara justru terhadap Pasal 5 Peraturan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015

Pasal

5

dan tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan

ayat

1 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan

menyatakan, bahwa:

Batubara

“Evaluasi terhadap penerbitan IUP

ketidakpatuhan Penggugat terhadap

sebagaimana

proses perijinan kegiatan tambang

dimaksud

dalam

Pasal 4 dilakukan terhadap:

menunjukkan

batubara,

yaitu

ep

(a) IUP Penyesuaian dari KP; mematuhi

kelengkapan

tidak

dokumen

lingkungan sebagaimana diatur dalam

belum

R

dan/atau; (b) KP yang

setidaknya

berakhir

In do ne si

ah k

am

ah

Batubara,

Mineral

ub lik

A

Pertambangan

pasal 50 ayat (2) huruf e PP No. 27

waktu-nya

tetapi

A gu ng

jangka

Tahun

2012

wajib

belum disesuaikan menjadi permohonan

dan

tidak

melakukan

“Evaluasi terhadap penerbitan IUP

kegiatan

sebelum diterbitkannya perubahan Izin

dilakukan terdapat 5 (lima) kriteria,

lik

ah

Lingkungan” sebagaimana disyaratkan

yakni: (a) administrasi, terdiri atas:

Pasal 5 ayat (2) huruf (d) Peraturan permohonan

ub

1) Pengajuan

Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 perpanjangan/

peningkatan

ep

yang menyatakan bahwa “kriteria:” KP atau IUP sebelum masa

Lingkungan

berlaku

KP

atau

IUP

berupa

dokumen

lingkungan hidup yang telah disahkan

A

gu

ng

permohonan KP ditetapkan dengan

berwenang

ketentuan

sesuai

es

instansi

peraturan

Halaman 102 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

dan oleh

In d

berakhir; 2) Pencadangan

R

m

Izin

Lingkungan kepada Bupati Kotabaru

Pasal 5 ayat (2) menyatakan:

ka

“melakukan

perubahan

IUP”.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 102

Undang-Undang perundang-undangan”.

R

sebelum

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dengan demikian, beralasan hukum

ng

Pertambangan Mineral dan Tergugat

gu

Batubara; 3) KP Eksploitasi

memohon

agar

dari

KP

usaha yang tidak terbuka; 5) Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi

Tahun

Nomor

4

ep

ah k

ub lik

KP atau IUP bagi badan

am

ah

A

Eksplorasi; 4) Tidak memiliki lebih dari satu

Undang-Undang

Majelis

Hakim PTUN Banjarmasin menolak

merupakan dalil Penggugat a quo.

peningkatan

2009

tentang

In do ne si

Pencadangan

A gu ng

wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan

lik

Produksi tidak boleh melebihi

Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

ng

(b) kewilayahan terdiri atas:

es

Batubara;

ep

setelah

ub

jangka waktu KP eksploitasi; 8) KP yang masih berlaku

R

ka

m

ah

sama komoditas; 7) Jangka waktu IUP Operasi

Halaman 103 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

1) WIUP tidak tumpang tindih

on

Batubara; 6) Permohonan

R

Pertambangan Mineral dan

wilayah tidak diajukan pada

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 103

WIUP

lain

yang

R

dengan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

sama komoditas; 2) WIUP tidak tumpang tindih

gu

dengan WPN; 3) Tidak tumpang tindih dengan administratif

A

Kabupaten/Kota

sesuai

eksplorasi

dengan

koordinat

pencadangan wilayah; 5) Koordinat IUP operasi produksi berada di dalam koordinat

IUP

eksplorasi;

ep

ah k

am

ah

Provinsi lain; 4) Koordinat IUP

atau

ub lik

wilayah

A gu ng eksplorasi,

pemegang yang

IUP

belum

tahapan

bagi

eksplorasi

memasuki

kegiatan

studi

lik ub

kelayakan, bagi pemegang

memasuki tahapan kegiatan studi

kelayakan

pemegang

IUP

operasi

ng

produksi;

atau

ep

IUP eksplorasi yang sudah

R

ka

m

ah

kelayakan; atau 2) Laporan eksplorasi dan studi

es

1) Laporan

Halaman 104 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

(d) Lingkungan berupa dokumen

on

lintang bujur.

In do ne si

R

dan/atau 6) Koordinat IUP sejajar garis

(c) Teknis berupa:

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 104

hidup

yang

telah

R

lingkungan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh instansi berwenang dengan

ketentuan

ng

sesuai

gu

peraturan perundang-undangan; (e) Finansial berupa:

A

1. bukti pelunasan iuran tetap dengan

tahun

bagi

pemegang

ub lik

terakhir saat penyampaian, IUP

Eksplorasi; atau 2. bukti pelunasan iuran tetap

sampai

dengan

ep

dan iuran produksi (royalty)

ah k

am

ah

sampai

tahun

In do ne si

R

terakhir saat penyampaian,

A gu ng

bagi pemegang IUP Operasi

Produksi. 6). Pasal 20 Peraturan Menteri Tergugat menolak dalil a quo. Bahwa Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 paraf

koordinasi

adalah

untuk

Tentang Tata Naskah Dinas di pegangan arsip Pemerintah Provinsi Lingkungan Pemerintah Daerah, Kalimantan Selatan (Tergugat), tetapi

lik

yang disampaikan kepada pihak yang

ah

bahwa:

koordinasi

[vide

ub

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 paraf

Peraturan

Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Dinas di lingkungan Pemerintah 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara

A

gu

dahulu diparaf;

Penanaman

terlebih Pelayanan

ng

ditandatangani

R

(1) Setiap naskah dinas sebelum Dinas

Kewenangan

Terpadu

Modal Satu

Pada dan

es

Pelaksanaan

Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan].

Halaman 105 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

Daerah menyatakan:

on

ep

ka

m

Bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan dituju (Penggugat) tidak perlu ada

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 105

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu,

suatu

KTUN

dan susunan produk hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 9

UU

sebagaimana “Keputusan

gu

(3) Paraf

angka

ng

sebelum ditandatangani;

PTUN

Tata

menyatakan

Usaha

Negara

dimaksud pada ayat (1) dan adalah suatu penetapan tertulis yang (2)

A

ayat

dilakukan

terkait

oleh dikeluarkan oleh badan atau pejabat secara tata usaha negara yang berisi tindakan

(4) Paraf

hukum

tata

sebagaimana berdasarkan

negara

yang

peraturan

perundang-

dimaksud pada ayat (1) dan undangan yang berlaku, yang bersifat (2)

merupakan konkret, individual dan final, yang

muatan redaksi

dan Bahwa

pengetikan naskah dinas.

(5) Paraf

dimaksud

objek

gugatan

ditetapkan oleh Tergugat

bagi hukum

a

quo

sebagai

sebagaimana Pejabat Tata Usaha Negara yang

pada

ayat

(4) memiliki

meliputi:

kewenangan

untuk

menetapkan Keputusan Tata Usaha

a. paraf hierarki; dan

Negara dimaksud.

b. paraf koordinasi.

Dengan demikian, beralasan hukum Tergugat

memohon

ub

m

ah

badan

materi, perdata”.

A gu ng

substansi,

atau

hukum

R

atas

akibat

lik

ah k

ep

tandatangan singkat sebagai menimbulkan

In do ne si

ayat

bentuk pertanggung-jawaban seseorang

agar

Majelis

Hakim PTUN Banjarmasin menolak dalil Penggugat a quo.

I. 4

ep

ka

usaha

ub lik

horizontal dan vertikal.

am

ah

pejabat

ah

Objek gugatan Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum

on

Halaman 106 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Dalil Penggugat Jawaban Tergugat Pengugat mendalilkan bahwa objek Tergugat menolak dalil a quo, yang

es

R

Pemerintahan Yang Baik

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

dari

R

(2) Naskah dinas dalam bentuk Lebih

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 106

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertentangan

Asas-Asas

Umum

dengan akan dijelaskan berikut ini:

R

gugatan

Pemerintahan

ng

Yang Baik, yaitu, bahwa 1). Asas Kepastian Hukum, yaitu, Tergugat

menolak

dalil

segenap

gu

bahwa Tergugat mencantumkan 30 Bahwa peraturan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

a

quo.

peraturan

perundang-undangan perundang-undangan

memang

A

dalam dasar “Mengingat” Objek menjadi dasar ditetapkannya objek

ub lik

peraturan

perundangan

yang objek gugatan a quo.

dicantumkan itu tidak ada satupun Menanggapi dalil Penggugat a quo, yang Penggugat langgar, bahkan Penggugat

Penggugat membuktikan semua peraturan

A gu ng

tersebut

satu

ah

per

satu

membuktikan

mematuhi

atau bahwa

keseluruhan

30

(tigapuluh) peraturan tersebut.

Bahwa tidak benar Penggugat telah memenuhi bidang

segala

diperlihatkan

perizinan

lingkungan

pertambangan,

yang

diperbaharui

Izin

di

dan

setidaknya

dengan

ub

m

melanggar

perundang-undangan

Penggugat telah

tidak

justru

In do ne si

dengan

peraturan tersebut.

seharusnya

lik

bersesuaian

usaha

ep

kegiatan

R

ah k

am

ah

gugatan, tetapi dari keseluruhan gugatan, sehingga jelas legalitas

tidak

Lingkungan

ep

ka

sebagaimana telah dijelaskan di atas.

R

ah

Dengan demikian, beralasan hukum

Halaman 107 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es on

Hakim PTUN Banjarmasin menolak

In d

A

gu

ng

M

Tergugat memohon agar Majelis

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dalil Penggugat a quo. 2). Asas Ketidakberpihakan, yaitu, Tergugat menolak dalil Pengugat

bahwa

pada

gu

“Memperhatikan” Tergugat

a

quo.

mendalilkan Bahwa Tergugat sebagai Pejabat

ng

bahwa

bagian Tata

objek

Usaha

gugatan, seharusnya

mencantumkan

Negara

memang

mendengar

aspirasi

surat masyarakat yang berkepentingan

A

masyarakat yang menolak usaha sebagai bagian dari latar belakang

ub lik

Laut Kabupaten Kotabaru.

Negara a quo. Bahwa

am

ah

pertambangan batubara di Pulau menerbitkan Keputusan Tata Usaha

sebenarnya

mengajukan

masyarakat

keberatan

R A gu ng

menjaga

Laut

bermaksud

kelestarian

dan

dukung lingkungan di daerahnya.

Dengan demikian, beralasan hukum

Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Banjarmasin menolak

m

Objek yang setidaknya diperlihatkan pada

memuat yuridis,

batubara,

alasan fakta

tidak

diperbaharuinya

sosiologis Lingkungan

R

dan filosofis yang memadai. Bahwa disyaratkan

Izin

sebagaimana dalam

Pasal

5

es

pertimbangan

pertambangan

ub

tidak

dari

dan usaha

ep

gugatan

quo,

tidak memenuhi persyaratan bagi

“Mengingat”

“Memperhatikan”

a

mendalilkan karena Pengugat sendiri lah yang

bahwa pada bagian “Menimbang,

daya

lik

Penggugat

ah

bahwa

untuk

In do ne si

ep

ah k

Pulau

ka

terhadap

kegiatan pertambangan batubara di

dalil Penggugat a quo. 3). Asas Ketidakcermatan, yaitu, Tergugat menolak dalil

A

Halaman 108 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

cermat Tahun 2015 tentang Tata Cara

In d

semestinya

gu

Tergugat

ng

Penggugat juga mendalilkan bahwa Peraturan Menteri ESDM No. 43

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 108

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia apakah

Pengugat

Penerbitan

memenuhi persyaratan dokumen Pertambangan kegiatan

Izin

Usaha

Mineral

dan

usaha Batubara

ng

pendukung

menunjukkan

ketidakpatuhan Penggugat terhadap

gu

pertambangan.

proses perijinan kegiatan tambang

A

batubara, yaitu setidaknya tidak kelengkapan

ah

lingkungan

dokumen

sebagaimana

diatur

ub lik

mematuhi

wajib

dalam pasal 50 ayat (2) huruf e PP

am

No.

27

Tahun

2012

“melakukan permohonan perubahan Lingkungan

ep

Izin

kepada

dan

melakukan

kegiatan

sebelum

diterbitkannya

Izin

Lingkungan”

In do ne si

Kotabaru

perubahan

tidak

Bupati

sebagaimana disyaratkan Pasal 5

ayat (2) huruf (d), bahwa kriteria ...: ”Lingkungan lingkungan

berupa hidup

dokumen

yang

telah

disahkan oleh instansi berwenang

lik

ah

A gu ng

R

ah k

sesuai dengan ketentuan peraturan

ub

m

perundang-undangan”. Dengan

ka

demikian,

beralasan

Hakim

PTUN dalil

R

Banjarmasinmenolak dalil

a

quo,

Halaman 109 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Penggugat a quo. 4). Asas Tidak Menyalahgunakan Tergugat menolak

es

Majelis

on

ep

hukum Tergugat memohon agar

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

telah Evaluasi

R

melihat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 109

bahwa karena Tergugat menerbitkan objek

mendalilkan Tergugat

bahwa gugatan

menerbitkan tidak

diakibatkan memenuhi

ng

tindakan

yaitu,

R

Wewe-nang,

gu

Objek Gugatan telah melanggar peraturan beberapa

peraturan

perundang- satu

A

adalah

Izin

tidak

Lingkungan

diwajibkan

dalam

Tentang Pasal 50 ayat (2) huruf e Peraturan

ub lik

ah

Pertambangan

2009 Mineral

dan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Batubara.

tentang Izin Lingkungan. Bahwa

Penggugat

ep

diperingatkan

ah k

am

Tahun

ketentuan

diantaranya

adalah melanggar Pasal 119 UU sebagaimana 4

Penggugat

perundang-undangan,

undangan, dimana salah satunya memperbaharui

No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

agar

telah

mematuhi

Dengan

tidak

benar

bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, beralasan hukum

Tergugat memohon agar Majelis

lik

Hakim PTUN Banjarmasin menolak

Tergugat

menolak

“Permohonan

ub

dalil Penggugat a quo.

III. Permohonan Penundaan Tidak Beralasan Bahwa

demikian

In do ne si

pernah mematuhinya.

Penundaan”

yang

diajukan

ep

m

ah

A gu ng

R

kewajiban dimaksud, tetapi tidak

Penggugat, karena tidak ada dasar yang kuat dan kepentingan mendesak untuk dikabulkannya permohonan a quo.

R

ka

es

Bahwa dalil adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat merupakan

on

Halaman 110 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

sebuah risiko bisnis yang sebetulnya dapat dihindari jika Penggugat

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 110

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

mematuhi segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha pertambangan. Risiko yang muncul dari terbitnya

ng

objek gugatan tidak dapat dibebankan kepada Pihak Ketiga, termasuk

gu

Tergugat, melainkan harus dipikul oleh Penggugat selaku pelaku usaha.

A

IV. Petitum

ah

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat

ub lik

memohon agar Majelis Hakim PTUN Banjarmasin memutus gugatan a quo

Dalam Penundaan

-. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

R

Dalam Eksepsi

A gu ng

-. Menerima Eksepsi Tergugat;

-. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Dalam Pokok Perkara

In do ne si

ep

ah k

am

dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tetap berlaku dan tetap sah Keputusan Gubernur Selatan

Nomor

503/119/DPMPTSP/2018

Tentang

lik

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094)

ub

tanggal 26 Januari 2018; 3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara

ep

ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

es

adilnya (ex aequo et bono).

R

ka

m

ah

Kalimantan

Halaman 111 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

telah menyampaikan repliknya tertanggal 5 April 2018 yang selengkapnya

on

ng

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 111

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

;

pihak Tergugat

ng

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat,

telah menyampaikan dupliknya tertanggal 12 April 2018, yang selengkapnya

gu

sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap

A

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, pihak

ub lik

ah

Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi

berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.38 beserta lampiranlampiran sebagai berikut : : Keputusan

Gubernur

Kalimantan

R

1. P-1

ep

ah k

am

meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang

Selatan

In do ne si

No.503/119/DPMPTSP/2018 Tanggal 26 Januari 2018

A gu ng

Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Sebuku Batubai Coal di Kabupaten

Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. P-2 A

: Akta Pendirian Perseroan Nomor 84 tanggal 29 Agustus

S.H.,

di

Jakarta

yang

telah

memperoleh

ub

m

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

ka

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Tahun

ep

AHU-64607.AH.01.01

2008,

tertanggal

17

September 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya); : Akta Nomor 22 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Berita

es

R

3. P-2 B

ng

Halaman 112 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Batubai Coal yang dibuat dihadapan Wiwik Condro, S.H.,

on

Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Sebuku

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Notaris

lik

ah

2008 dibuat dihadapan Notaris Stephany Maria Lilianti,

Halaman 112

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

ng

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHUAH. 01. 03 – 0184019 tanggal 25 Oktober 2017 (fotokopi

gu

sesuai dengan aslinya) ;

: Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 545/12/PU/D.PE

A

4. P-3

Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan

ub lik

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. P-4

: Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 545/04/IUPE/D.PE Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2009,

ep

ah k

am

ah

Umum (KTB.0810PU0045) tanggal 5 Nopember 2008,

: Surat

Keputusan

Bupati

Kotabaru

In do ne si

6. P-5

R

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

A gu ng

No.188.45/278/KUM/2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara di Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT.Sebuku Batubai Coal, Tanggal 30 Juni 2010 (fotokopi sesuai

7. P-6

: Surat

Keputusan

Bupati

Kotabaru, Tentang

Nomor

Persetujuan

ub

m

545/62/IUPOP/D.PE/2010,

lik

ah

dengan aslinya) ;

Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi

ka

ep

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Keputusan

Bupati

Kotabaru

Nomor

Halaman 113 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

188.45/668/KUM/2013, Tentang Izin Lingkungan Atas

on

: Surat

ng

8. P-7

R

dengan aslinya) ;

es

Sebuku Batubai Coal, tanggal 7 Juli 2010 (fotokopi sesuai

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 113

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Sebuku Batubai Coal Yang Berlokasi di Kecamatan Pulau Laut

ng

Utara dan Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, tanggal 7 Nopember 2013, (fotokopi sesuai

gu

dengan aslinya) ;

: Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 578

A

9. P-8

Tahun 2014, Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal

Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru, Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang

am

Pertambangan

Batubara

PT.Sebuku

Batubai

Coal,

Tanggal 4 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan salinannya);

ep

ah k

ub lik

ah

Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan

: Sertifikat Clear and Clean dari Direktorat Jenderal Mineral

R

10. P-9

In do ne si

dan Batubara, Nomor 934/Bb/03/2017, diberikan kepada

A gu ng

PT.Sebuku Batubai Coal, tanggal 15 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11. P-10

: Realisasi Investasi PT.Sebuku Batubai Coal sampai dengan 28 Februari 2018 Kegiatan Pembebasan Lahan

Infrastruktur Tambang dan Alat Pendukung Kegiatan

: Surat Pernyataan Direksi, Tentang Tanggung Jawab atas

ub

12. P-11 A

laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

ep

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tertanggal 25 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); : Surat Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan

es

R

13. P-11 B

ng

Halaman 114 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

tersebut beserta Laporan Auditor Independen berisi : (1)

on

untuk 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

ka

m

ah

Eksplorasi dan Aktivitas Penunjang CSR, Jakarta 27 Maret

Halaman 114

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Laporan Posisi Keuangan ; (2) Laporan laba Rugi

Komprehensif ; (3) Laporan Perubahan Ekuitas ; (4)

ng

Laporan Arus Kas dan ; (5) Catatan atas Laporan Keuangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

: Laporan Auditor Independen Nomor : 166/ARHJ-JR/WL-

gu

14. P-11 C

A

SBC/GA/07.17, tertanggal 25 Juli 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

: Akta Notaris Iwan Setiawan, S.H.,MKn., Akta Tanggal : 03

ub lik

ah

15. P-12

Juli 2010, Nomor 01, Tentang Pernyataan Sebuku Group

PT.Sebuku Batubai Coal) untuk membangun jembatan penyeberangan dari daratan Pulau Kalimantan menuju

ep

ah k

am

(PT.Sebuku Sejaka Coal, PT.Sebuku Tanjung Coal,

: Naskah

Perjanjian

Hibah

Daerah

(NPHD)

Antara

In do ne si

16. P-13 A

R

daratan Pulau Laut, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

A gu ng

Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT.Sebuku Tanjung Coal, PT.Sebuku Batubai Coal, PT.Sebuku Sejaka Coal Nomor 07 Tahun 2014,

Nomor

018/STC/DIR-EFT/IX/2014,

018/SBC/DIR-EFT/IX/2014,

Pengalihan

Pembangunan

Jembatan Penyeberangan Daratan Pulau Kalimantan ke

ub

m

Pulau Laut kepada Pembangunan Fasilitas Publik di Kabupaten Kotabaru, (fotokopi sesuai dengan aslinya); : Naskah

Perjanjian

Hibah

Daerah

ep

17. P-13 B

(NPHD)

Antara

Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan

ah

ka

Tentang

018/SSC/DIR-

lik

ah

EFT/IX/2014,

Nomor

Nomor

Nomor

Coal

Nomor

019/STC/DIR-EFT/IX/2014,

Halaman 115 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

181/01/KUM/2014,

Sejaka

es

PT.Sebuku

on

Coal,

ng

M

Batubai

R

Selatan dengan PT.Sebuku Tanjung Coal, PT.Sebuku

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Nomor 019/SBC/DIR-EFT/IX/2014, Nomor 019/SSC/DIREFT/IX/2014, Tentang Hibah Pembangunan Siring Laut

ng

untuk Fasilitas Publik di Kabupaten Kotabaru, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Addendum Kesatu Naskah Perjanjian Hibah Daerah

gu

18. P-13 C

A

(NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi

kalimantan Selatan dengan PT.Sebuku Tanjung Coal,

181/01/KUM/2016, Nomor

Nomor

019/ADDI/STC/DIR-

019/ADDI/SBC/DIR-EFT/XI/2014,

Nomor 019/ADDI/SSC/DIR-EFT/XI/2014, Tentang Hibah Pembangunan Siring Laut untuk Fasilitas Publik di

ep

ah k

am

EFT/XI/2014,

ub lik

ah

PT.Sebuku Batubai Coal, PT.Sebuku Sejaka Coal Nomor

: Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 005/SC/DIR-

A gu ng

HNY/XII/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

20. P-14 A

In do ne si

19. P-13 D

R

Kabupaten Kotabaru, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sebuku Iron Lateritic Ores dengan Pusat Koperasi Kartika Mulawarman, Tentang Pembangunan, Perawatan

Dan

Pengamanan

Dan

Provinsi

Pengangkutan Kalimantan

Di

Selatan,

lik

Kotabaru

Jalan,

tertanggal Balikpapan 28 September 2017, (fotokopi

: Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sebuku Iron Lateritic Ores Tribuana,

Pembangunan, Perawatan

Dan

Pengamanan

Pengamanan

Dan

Kotabaru

Provinsi

Jalan,

Pengangkutan Kalimantan

Di

Selatan,

Halaman 116 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Pelabuhan

Tentang

es

Kartika

Kabupaten

Koperasi

on

Pusat

ep

ah

dengan

R

20. P-14 B

ub

sesuai dengan aslinya);

ka

m

ah

Kabupaten

Pelabuhan

Pengamanan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

tertanggal Balikpapan 28 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sebuku Iron Lateritic Ores

ng

20. P-14 C

dengan Pusat Koperasi Kartika Dharma Putra, Tentang Dan

Pengamanan

Dan

A

gu

Pembangunan, Perawatan

Kabupaten

Kotabaru

Provinsi

Jalan,

Pengangkutan Kalimantan

Di

Selatan,

sesuai dengan aslinya);

21. P-15

ub lik

tertanggal Balikpapan 28 September 2017, (fotokopi

ah

: Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : 660/648-TL/DLH, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal : Izin Lingkungan PT.Silo Group, (fotokopi

ep

am

ah k

Pelabuhan

Pengamanan

R

sesuai dengan fotokopinya);

: Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi

In do ne si

22. P-16

A gu ng

Kalimantan Selatan Nomor : 540/4252-BMB/DESDM, tanggal

25

Sementara

Oktober Kegiatan

2017,

Perihal

Pertambangan

:

Penghentian

Batubara

yang

ditujukan kepada : 1. PT.Sebuku Tanjung Coal, 2. PT.Sebuku Sejaka Coal, 3. PT.Sebuku Batubai Coal,

22. P-17 A

: Surat

PT.Sebuku

Batubai

Coal,

lik

ah

(fotokopi sesuai dengan aslinya); Perihal

:Klarifikasi

ub

m

Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Lingkungan PT.Sebuku

ka

Batubai Coal, Nomor : 026/SBC/DIR-SMD/X/2017, tanggal

ah

Lingkungan

ep

30 Oktober 2017, ditujukan kepada Kepala Dinas Hidup

Provinsi

Kalimantan

Selatan

di

es on

Halaman 117 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

R

Banjarbaru, (fotokopi sesuai dengan fotocopinya);

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117

: Tanda Terima Surat tanggal 31 Oktober 2017, diterima

R

23. P-17 B

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru,

24. P-18 A

ng

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

gu

Kalimantan Selatan Nomor : 540-4297-BMB/DESDM,

A

Perihal Peninjauan Lapangan, tanggal 30 Oktober 2017,

ditujukan kepada Direktur 1.PT.Sebuku Tanjung Coal,

ub lik

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

25. P-18 B

: Berita Acara Tindak Lanjut Kegiatan Peninjauan Lapangan Dalam

Rangka

Monitoring

Kegiatan

Pertambangan

Batubara, PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Sejaka

ep

ah k

am

ah

2.PT.Sebuku Sejaka Coal, 3.PT.Sebuku Batubai Coal,

R

Coal, PT. Sebuku Batubai Coal, Kotabaru 2 Nopember

: Bukti tanda terima Surat tanggal 22 Juli 2016 oleh Dinas

A gu ng

26. P-19 A

In do ne si

2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Perihal : Laporan Triwulan I & II Tahun 2016 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT.Sebuku Batubai

Coal berdasarkan Surat Nomor : 02/SBC/SM-LH/VII/2016,

27. P-19 B

lik

ah

tanggal 21 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Bukti tanda terima Surat tanggal 19 Juli 2017 oleh Dinas

ub

m

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Perihal : Laporan Triwulan I & II Tahun 2017 Pengelolaan

ka

ep

dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT.Sebuku Batubai Coal berdasarkan Surat Nomor : 03/SBC/SM-LH/VII/2017,

Halaman 118 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

III Tahun 2017, tanggal 29 Nopember 2017 oleh Dinas

on

: Bukti tanda terima Surat Laporan RKL dan RPL Triwulan

ng

28. P-19 C

R

tanggal 19 Juli 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 118

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Perihal :

Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan

ng

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), (fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Bukti tanda terima Surat tanggal 8 Februari 2018 oleh

gu

29. P-19 D

A

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Perihal : Laporan Triwulan IV Tahun 2017 Pengelolaan

ub lik

Coal berdasarkan Surat Nomor : 06/SBC/SM-LH/I/2018, tanggal 29 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. P-20 A

: Surat Pernyataan Pribadi Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra,

ep

S.H.,M.Sc., Ref.No.:001/YIM/III/2018, tanggal 14 Maret

ah k

am

ah

dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT.Sebuku Batubai

R

2018, Perihal : Surat Keterangan Mengenai Berita Acara

In do ne si

Sumpah Advokat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata

A gu ng

Usaha Negara Banjarmasin, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. P-20 B

: Surat

Keterangan

PERADI,

Nomor

:

104/DPN/PERADI/III/2018, tentang Berita Acara Sumpah, tanggal 26 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya

lik

ah

dengan lampiran copynya);

32. P-21

: Surat Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor : 050/312/TRKP-

ub

m

BAPP/2011, Perihal : Status Pulau Laut Kabupaten

ep

2011, ditandatangani oleh H.Irhami Radjani, S.Sos, M.Si., sebagai Bupati Kotabaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Pulau

Laut

Tengah,

Nomor

:

ng

Kecamatan

Halaman 119 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

07/KSM/Sungup/2017, Perihal : Pernyataan Dukungan,

on

Rt.003,

es

: Surat dari KSM Sungup Mandiri, Desa Sungup Kanan

R

33. P-22 A

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 30 Juni

Halaman 119

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

tanggal 22 September 2017, yang ditujukan Kepada Bapak Pimpinan PT.Silo di Jakarta, (fotokopi sesuai

34. P-22 B

ng

dengan aslinya);

: Surat Pernyataan Dukungan dari Kelompok Tani Sepakat

gu

Bersama, Desa Pantai Baru Kecamatan Pulau Laut

A

Tengah, Kabupaten Kotabaru, Alamat Jalan Raya Pantai

Baru Rt.01 dan Rt.04, Nomor : 11/Klp/Tani/10/2017,

ub lik

ah

tanggal 26 September 2017, pada intinya mendukung

operasional PT.STC, PT.SBC dan akan bekerjasama

Tani terutama di Desa Pantai Baru sesuai dengan kebijakaan perusahaan, (fotokopi sesuai dengan aslinya

ep

ah k

am

menjalankan program pengembangan Kelompok Usaha

: Surat Pernyataan Dukungan dari Perkumpulan Buruh

In do ne si

35. P-22 C

R

dengan lampiran fotokopinya);

A gu ng

Sungup Kanan “ Berkah” Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten

Kotabaru

Kalimantan

Selatan,

Nomor

:

07/SPD/PBSKB/09/207, tanggal 22 September 2017, yang

intinya mendukung sepenuhnya kegiatan operasional PT. STC DAN PT. SBC pada areal ijin pertambangan yang

lik

lampiran fotokopinya);

: Surat Pernyataan Dukungan dari Warga Masyarakat Desa

ub

36. P-22 D

Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten

ka

ep

Kotabaru, Kalimantan Selatan, Nomor : 06/SPD/09/2017, tertanggal 15 September 2017, (fotokopi sesuai dengan

Halaman 120 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten

on

: Surat Pernyataan Dukungan dari Warga Masyarakat Desa

ng

37. P-22 E

es

fotokopinya);

R

m

ah

dimilikinya, (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 120

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kotabaru, Kalimantan Selatan, Nomor : 06/SPD/09/2017, tertanggal 19 September 2017, (fotokopi sesuai dengan

38. P-22 F

ng

aslinya);

: Surat Pernyataan Dukungan dari Warga Masyarakat Desa

gu

Salino,

Kecamatan

Pulau

Laut Tengah,

Kabupaten

A

Kotabaru, Kalimantan Selatan, Nomor : 03/SPD/09/2017, tertanggal 10 September 2017, (fotokopi sesuai dengan

39. P-22 G

: Surat Pernyataan Dukungan dari Kepala Desa Mekarpura Rt.05, Rt.01 dan Warga Desa Mekarpura, Kecamatan

am

Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan,

tertanggal 28 Oktober 2017, (fotokopi sesuai

ep

ah k

ub lik

ah

aslinya);

: Notulen Rapat DPRD Kabupaten Kotabaru dengan

In do ne si

40. P-23 A

R

dengan aslinya);

A gu ng

agenda Dengar Pendapat Anggota DPRD Kabupaten

Kotabaru dengan Forum Masyarakat Peduli Investasi

Kotabaru (FMPIK) dan Eksekutif, No.74/DPRD/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

FDTFD/DPRD/2017,

tanggal

21

Nopember

2017,

ub

m

ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Perihal Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat, (fotokopi sesuai

ep

dengan fotokopinya); 42. P-24

: Surat Bupati Kotabaru Nomor : 180.1/4/9/Setda, Perihal

ah

ka

: Surat DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor : 170/586-

lik

ah

41. P-23 B

es

R

Pemberitahuan tanggal 1 Juli 2010, (fotokopi sesuai

on

Halaman 121 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

dengan aslinya);

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Dokumen Surat Pelepasan Hak Atas Bidang Tanah atas

R

43. P-25A

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kamaruddin A. kepada PT. Sebuku Batubai Coal

ng

tanggal kwitansi 19 April 2013 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Salinan Akta

gu

44. P-25B

Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 yang

A

diterbitkan oleh Kantor Notaris Zuraida, Notaris di Kotabaru tanggal 5 Agustus 2014

ub lik

ah

dengan aslinya ) ;

45. P-26

: Surat Polres Kotabaru No. : B/1036/X/2010/Reskrim perihal menjawab laporan Forum Komunikasi Warga

am

Gerakan Penyelamatan Pulau Laut (GPPL) tanggal 29 Oktober 2010 ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya ) ; : Rencana Reklamasi ( Revisi ) Tahun 2017 - 2021 PT.

R

46. P-27A

ep

ah k

( Fotokopi sesuai

A gu ng

( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

47. P-27B

In do ne si

Sebuku Tanjung Coal ( PT STC ) bulan Desember 2016

: Tanda terima Surat Direksi PT. SBC No. : 011/SBC/DIR-

SMD/II/2018, Perihal Penyampaian Dokumen Perbaikan Rencana Reklamasi Tahun 2017 s/d 2021 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; Terima

Pemberitahuan

Penempatan

Jaminan

Reklamasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

ub

m

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 27 Juli 2017 yang diterima oleh Sdr. Emma R tanggal 28 Juli

49. P-27D

ep

2017 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ah

ka

: Tanda

lik

ah

48. P-27C

: Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penempatan Jaminan

es

R

Reklamasi/Jaminan Pasca tambang dari Dinas Energi dan

Halaman 122 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Selatan tertanggal 28 Juli 2017 yang diterima oleh Sdr.

on

ng

M

Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Emma R. tanggal 28 Juli 2017 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2017 ( Revisi-

ng

50. P-28A

01) bulan Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

gu

51. P-28B

A

Kalimantan Selatan No. : 540/4371-BMB/DESDM perihal Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Tahun 2017

52. P-29A

(Fotokopi sesuai dengan

ub lik

aslinya) ;

: Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak ( SSBP) Tidak Melalui BEN/bukti setor PNBP ( Iuran tetap Rp. 128.522.250 ( seratus dua puluh delapan

ep

sebesar

ah k

am

ah

tanggal 3 November 2017

R

juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh

In do ne si

rupiah ), tanggal bayar 28 September 2010 ( Fotokopi

A gu ng

sesuai dengan aslinya ) ;

53. P-29B

: Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak

(SSBP) Tidak Melalui BEN/bukti setor PNBP ( Iuran tetap sebesar

Rp. 128.522.250 ( seratus dua puluh delapan

juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh

lik

dengan aslinya ) ;

: Bukti Setor CIMB Niaga Syariah kepada Rekening Kas

ub

54. P-29C

Umum Negara (RKUN) terkait pembayaran Iuran Tetap

ka

IUP Operasi Produksi PT. SBC periode Juli 2012-Juni

ah

2013 sebesar

ep

m

ah

rupiah ), tanggal bayar 21 Juli 2011 ( Fotokopi sesuai

USD 20.563,56 ( Dua Puluh Ribu Lima

es

R

Ratus Enam Puluh Tiga koma Lima puluh Enam USD),

Halaman 123 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

aslinya ) ;

on

ng

M

tanggal bayar 6 Juli 2012 ( Fotokopi sesuai dengan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Bukti Setor CIMB Niaga Syariah kepada Rekening Kas

R

55. P-29D

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Negara (RKUN) terkait pembayaran Iuran Tetap

ng

IUP Operasi Produksi PT. SBC periode Juli 2013-Juni 2014 sebesar USD 20.564 ( Dua Puluh Ribu Lima Ratus

gu

Enam Puluh Empat USD), tanggal bayar 2 Juli 2013

A

( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

56. P-29E

: Bukti Setor CIMB Niaga Syariah kepada Rekening Kas

IUP Operasi Produksi PT. SBC periode Juli 2014-Juni 2015 sebesar

am

USD 20.563,56 ( Dua Puluh Ribu Lima

Ratus Enam Puluh Tiga koma Lima puluh Enam USD), tanggal bayar 3 Juli 2014 ( Fotokopi sesuai dengan

ep

57. P-29F

:

R

aslinya ) ;

Bukti Pembayaran PNBP ( Penerimaan Negara Bukan

In do ne si

ah k

ub lik

ah

Umum Negara (RKUN) terkait pembayaran Iuran Tetap

A gu ng

Pajak) atas pembayaran Iuran Tetap IUP Operasi Produksi Tahun VI (2016) PT. SBC

sebesar

USD

15.554,12 ( Lima Belas ribu lima ratus lima puluh empat koma dua belas USD), tanggal bayar 2 September 2016 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

:

Pajak) atas pembayaran Iuran Tetap IUP Operasi

ub

m

Produksi Tahun VII (2016 s.d. 2017) PT. SBC sebesar

ka

USD 22.703,83 ( Dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga

ep

koma delapan puluh tiga USD), tanggal bayar

10

Nopember 2016 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; Bukti Pembayaran PNBP ( Penerimaan Negara Bukan

es

:

R

59. P-29H

ng

Halaman 124 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Produksi Tahun VIII (2017 s/d. 2018) PT. SBC sebesar

on

Pajak) atas pembayaran Iuran Tetap IUP Operasi

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Bukti Pembayaran PNBP ( Penerimaan Negara Bukan

lik

ah

58. P-29G

Halaman 124

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

USD 20.563,56 ( Dua Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga koma Lima puluh Enam USD), tanggal bayar

ng

21 Juli 2017 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

:

A

gu

60. P-30

61. P-31 A

Batubara Nomor 163/BAR-IUP/DBN.PW/XI/2017 tanggal 7 November 2017 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

Bukti tanda terima dokumen RPL sebanyak 22 buku dari

ub lik

PT. SBC tanggal 23 Agustus 2013, diterima oleh Hj.

ah

Noormawati ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

62. P-31B

:

Bukti Tanda Terima Surat No. : 01/SBC/SM-SK/VII/15 Perihal Laporan Triwulan I & II Tahun 2015 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang diterima

ep

am

ah k

:

Berita Acara Rekonsiliasi Piutang PNBP Mineral dan

R

tanggal 14 Juli 2015 oleh Rina BLHD Pemerintah

:

Bukti Tanda Terima Surat No. : 01/SBC/SM-LH/I/2016

A gu ng

63. P-31C

In do ne si

Kabupaten Kotabaru (Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

Perihal

Laporan

Triwulan

III

&

IV

Tahun

2015

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang diterima tanggal 28 Januari 2016 oleh Alfadea BLHD Pemerintah

Kabupaten

Kotabaru

(Fotokopi

64. P-32A

:

Surat PT. SBC No. 058/SBC/DIR-SMD/XII/2017 Perihal

ub

m

Persetujuan Prinsip Pembangunan underpass/overpass

ka

pada ruas jalan Tanjung Serdang-Lontar di Desa Salino

fotokopinya ) ;

Surat PT. SBC No. 031/SBC/DIR-SMD/IV/2018 Perihal

es

:

R

65. P-32B

ep

tanggal 28 Desember 2017 ( Fotokopi sesuai dengan

ng

In d

gu A

Halaman 125 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Persetujuan Prinsip Pembangunan overpass pada ruas

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

ah

dengan aslinya ) ;

sesuai

Halaman 125

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

jalan Tanjung Serdang-Lontar di Desa Salino tanggal 25 April 2018 ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya ) ; :

Check List Berkas Permohonan Pemberian Dispensasi

ng

66. P-32C

A

gu

Crossing Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi Untuk Hasil

Tambang

Batubara/Tanda

Terima

Persetujuan Prinsip Pembangunan overpass / underpass

dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional tanggal 28

ub lik

Desember 2017 dan 2 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai

ah

dengan aslinya ) ;

67. P-33A

:

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 355/M Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Sdr. Prof. Dr. Yusril

ep

am

ah k

Angkutan

sesuai dengan legalisir ) ; :

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

A gu ng

68. P-33B

In do ne si

R

Ihza Mahendra, S.H., M.Sc periode 1999-2004 ( fotokopi

: 235/M Tahun 2000 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Menteri

Hukum

dan

Perundang-undangan

periode 1999-2004 Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc ( fotokopi sesuai dengan legalisir ) ;

: 234/M Tahun 2000

Tentang Pengangkatan Menteri

ub

m

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia periode 1999-2004 Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc ( fotokopi

70. P-34B

:

ep

sesuai dengan legalisir ) ;

ah

ka

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

lik

:

ah

69. P-34A

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

es

R

: 62/M Tahun 2001 Tentang Pemberhentian dengan

on

Halaman 126 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Hormat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

periode 1999-2004 Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc ( fotokopi sesuai dengan legalisir ) ; :

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

ng

71. P-35A

A

gu

: 228/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Menteri

Gotong Royong Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza

Mahendra,

S.H., M.Sc ( fotokopi sesuai dengan legalisir ) ; :

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

ub lik

ah

72. P-35B

: 170/M Tahun 2004 Tentang Membubarkan Kabinet Gotong Royong dan Pemberhentian Dengan Hormat

am

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza

Mahendra, S.H., M.Sc ( fotokopi sesuai

ep

ah k

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet

:

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

In do ne si

73. P-36A

R

dengan legalisir ) ;

A gu ng

: 187/M Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu : Sdr. Prof.

Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc ( fotokopi sesuai dengan legalisir ) ;

74. P-36B

:

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

lik

ah

: 31/P Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Dengan

Hormat Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia

ub

( fotokopi sesuai dengan legalisir ) ; :

Keterangan

Pemerintah

Tentang

ep

75. P-37

Diterbitkannya

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

ah

ka

m

Bersatu : Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc

es

R

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Halaman 127 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakukan Peraturan

on

ng

M

dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

ng

Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 ( fotokopi sesuai dengan fotokopi ) ;

:

Legal Opinion dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 Desember 2001 ( fotokopi sesuai dengan legalisir ) ;

ub lik

ah

A

gu

76. P-38

Penggugat 1.

PP – 1A

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Tentang

2.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; PP - 1B Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, Tentang

ep

ah k

am

B. Peraturan perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Alasan Hukum

In do ne si

R

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; PP - 2 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012, Tentang

4.

Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan ; PP - 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9

A gu ng

3.

Tahun 2015, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

5.

Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 ; PP - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun

lik

6.

untuk Tahun 2012 – 2032 ; PP - 5 Undang-Undang

7.

Administrasi Pemerintahan ; PP - 6 Undang-Undang Nomor

8.

Pertambangan Mineral dan Batubara ; PP - 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, Tentang

Tahun

2014,

ub

30 4

Tahun

2009,

Tentang

Tentang

ep

Nomor

Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral

on

Halaman 128 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

es

dan Batubara ; PP - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009,

ng

9.

R

ka

m

ah

2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 128

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin

R

10. PP-9

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

Lingkungan ( Print Out ) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau bukti

gu

surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi fakta dan 3 (tiga) orang saksi ahli, yang telah disumpah, yaitu :

kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Pulau

Swangi, 01 Juli 1965, alamat Jl. Raya TG. Serdang, RT. 006/

ub lik

RW.001, Kel/Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun ; Fakta )

( Saksi

ep

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tinggal di Tanjung Serdang, desa Salino Rt.6 Kec.Pulau

-

Laut Tengah sejak dari kakek, bapak sampai dengan saksi ; Bahwa saksi mengetahui adanya PT. Sebuku Batubai Coal sejak

In do ne si

R

-

Tahun 2010 pada saat ada sosialisasi dengan masyarakat ; Bahwa saksi menyatakan tidak ada penolakan terhadap masyarakat

A gu ng

ah k

am

ah

A

1.RABUNA,

-

di Pulau Laut atas kedatangan PT. Sebuku Batubai Coal untuk

menambang ; Bahwa saksi menyatakan PT. Sebuku Batubai Coal sudah membuat

-

jalan dan belum selesai sehingga belum melakukan gali tambang. jalan

tersebut

mengerjakannya

lik

pembuatan

menggunakan tenaga kerja dari kampung saksi yang jumlahnya diperkirakan 50 % dari masyarakat ; Bahwa pada waktu membuat jalan PT. Sebuku Batubai Coal

ub

-

dalam

ep

membuka lahan dimana proses perolehan lahan tersebut diperoleh dari membeli tanah masyarakat, serta proses pembelian tanah yang dilakukan oleh PT ; Sebuku Batubai Coal tidak ada keluhan dari

R

ka

m

ah

Dimana

es

masyarakat karena semua pembelian dibayar oleh PT. Sebuku

on

Halaman 129 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Batubai Coal ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 129

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan sepanjang tinggal disana tidak pernah ada

R

-

aksi/demonstrasi terhadap penolakan tambang dikarenakan mulai dari

ng

RT 1, RT 6 seampai RT 8 bekerja disana, namun saksi menyatakan kalau diluar tempat tinggal saksi mungkin ada aksi/demonstrasi ; Bahwa saksi menyatakan tidak ada kekhawatiran mengenai persoalan

gu

-

air dimana kondisi air di desa Tanjung serdang tidak ada masalah

A

sedangkan di desa Salino saksi tidak mengetahuinya karena dari

ub lik

kalau untuk 1 (satu) atau 2 (dua) bulan air masih ada, tetapi kalau -

sudah 3 (tiga) bulan agak susah kalau kemarau ; Bahwa saksi menyatakan tidak ada aktifitas lain didesa Tanjung

-

Serdang selain tambang ; Bahwa saksi menyatakan yang mengundang untuk sosialisasi adalah

ep

ah k

am

ah

Tanjung serdang ke salino berjarak 3 Km. Serta saksi menyatakan

Humas PT. Sebuku dengan mendatangi kerumah untuk mengadakan

In do ne si

R

pertemuan misalnya untuk membuat jalan dimana tempatnya dilakukan di sungup tempat PT. Sebuku ; Bahwa saksi menyatakan setelah mulai memboring PT. Sebuku

A gu ng

-

Batubai Coal bagi-bagi sembako untuk masyarakat yang tidak

mampu, pembagian sembako tersebut dibagikan perkepala keluarga dan yang membagi adalah pak Rt, serta pembagian sembako itu tidak

ada omongan apa-apa kepada masyarakat ; Bahwa saksi menyatakan bahwa angka 50 % merupakan mereka yang bekerja dari Tanjung Serdang yaitu Rt 8 dan Rt 6 ; Bahwa saksi menyatakan alasan masyarakat mendukung PT. Sebuku

ub

Batubai Coal karena PT. Sebuku Batubai Coal tidak ada sifatnya mau ambil tanah warga tetapi dibeli. Serta saksi mengetahui aksi menolak namun bukan dari Desa Salino ; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

ep

-

R

tertanggal 3 Mei 2018 ;

es

2. ARSIMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Benao Hulu,

M

on

Halaman 130 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

25 April 1969, alamat Mekarpura, RT. 004/ RW.002, Kel/Desa

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

-

lik

ah

-

Halaman 130

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru, agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun ;

( Saksi Fakta )

ng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tinggal di Desa Mekarpura Rt 4 Rw 2 sejak Tahun 2013

-

gu

ke Tahun 2014, dimana sebelumnya saksi tinggal di Sungai dana daerah angkasa ; Bahwa pada saat saksi tinggal disana Tahun 2013 mendengar adanya

-

PT. Sebuku Batubai Coal namun tidak terlalu banyak ; Bahwa saksi mengetahui aktifitas PT. Sebuku Batubai Coal yakni

ub lik

masih pembuatan jalan dan pelabuhan dan belum melakukan penambangan ; Bahwa saksi menyatakan warga Rt 4 dan Rt 7 sisanya tidak ada yang

-

ikut demo menolak PT. Sebuku Batubai Coal. Namun saksi

ep

ah k

am

ah

A

-

mendengar dari masyarakat ada yang ikut demo namun bukan dari

In do ne si

R

warga lingkungan saksi dan demo tersebut kejadiannya diluar tepatnya di kota ; Bahwa saksi menyatakan dalam pembuatan jalan PT. Sebuku Batubai

A gu ng

-

Coal membeli tanah dari warga. Pada saat pembelian tanah tersebut

dilakukan musyawarah oleh PT. Sebuku Batubai Coal dengan kesepakatan warga ; Bahwa saksi menyatakan untuk sekarang jadi atau tidaknya

-

lik

tambang tersebut untuk mengangkut alat-alat seperti pembuatan

ub

-

mengangut alat perusahaan berupa mobil tambang, dimana mobil

gorong-gorong ; Bahwa saksi menyatakan untuk kebutuhan air minum didapat dari

-

ep

sumur sendiri yaitu sumur gali bukan sumur bor, dimana air tersebut sudah biasa diminum kami (warga) ; Bahwa saksi menyatakan mendapat pekerjaan untuk membangun

R

ka

m

ah

pelabuhan belum positif, namun sudah ada kapal yang sandar untuk

es

jalan pelabuhan yang SPKnya dari kepala Desa. Pekerjaan tersebut

on

Halaman 131 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

digaji bukan perbulan hanya menjual perbatang dimana harga

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 131

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

perbatang mulai dari harga 11.000 s/d 15.000 ribu, 1 (satu orang bisa

menghasilkan 50 perbatang ; Bahwa saksi menyatakan yang membagi sembako dari PT. Sebuku

ng

-

Batubai Coal adalah Aparat Desa. Pada saat Kepala Desa membagi

gu

sembako tidak ada ngomong apa-apa karena dia memberi itu hak

kami karena dia kerja ditempat kami ; Bahwa saksi menyatakan mobil proyek PT. Sebuku lewat jalan sendiri

A

-

ub lik

jalan itu. Kalau kemarau banyak debu ketika mobil proyek lewat tetapi ada penyiraman ; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

-

tertanggal 3 Mei 2018 ;

ep

3. HERIYANTO, S.H.M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir,

ah k

am

ah

dan tidak melihat kalau dijalan raya, serta masyarakat juga bisa lewat

Jakarta, 28 April 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

In do ne si

R

beralamat di Perumahan Villa Nusa Indah III Blok KB 8 No. 2

A gu ng

Gunung Putri Bogor, pekerjaan PNS pada Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan jabatan Kepala Bagian Hukum ; ( Ahli )

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli menerangkan dalam Peraturan Menteri No. 34/2017

-

lik

mengusulkan hal itu untuk melaksanakan hak dan kewenangan yang

normanya adalah

ub

diberikan UU 4/2009 dan PP 23/2010 dimana ada pasal bahwa sebagaimana pasal 151 UU Minerba sanksi

ep

diberikan secara berurutan artinya ada dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, kemudian

pencabutan ijin, namun ada

hal-hal tertentu yang tidak perlu melalui proses tahapan itu

yang

R

ka

m

ah

adalah hal baru dimana sebelumnya belum pernah ada pasal itu, kami

on

Halaman 132 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

es

dapat dilihat dari UU 4/2009 bahwa : - IUP berakhir karena IUPnya sendiri berakhir - dikembalikan / dicabut. Dicabut ada 3 sebabnya :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 132

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana dan pailit, tidak ada di Peraturan Menteri

gu

sebelumnya sehingga kami membuat Peraturan Menteri 34, salah satu pasalnya pasal 42 tersebut, jadi dapat dicabut tanpa melalui

A

tahapan-tahapan sanksi, 3 tahapan tersebut yaitu peringatan, tertulis,

ah

pemberhentian sementara. Apa yang masuk kesitu yaitu yang

ub lik

langsung serta merta dapat dilaksanakan yaitu ada

putusan

am

pidananya, kemudian ada pailitnya yang jelas dari Majelis pailit, kemudian kalau kewajiban ada 3 kali teguran dan tidak pernah

ah k

ep

dilakukan perbaikan oleh perusahaan. Selain itu dalam Perment 43/2015 IUP yang bisa dicabut apabila hasil evaluasi yang dilakukan

In do ne si

R

oleh Menteri atau Gubernur IUP tersebut secara administrasi

A gu ng

melanggar prosedur, yaitu pada saat diterbitkan pada saat UU

No.4/2019 IUP diterbitkan tidak melalui lelang, itu pasti dicabut, IUP tidak mempunyai pencadangan wilayah, , IUP 100 % tumpang tindih

dengan wilayah pencadangan Negara atau IUP tumpang tindih dengan IUP sebelumnya yang pernah terbit yang SK personnya bukan

lik

yang lama,, IUP yang tumpang tindih 100 % dicabut, kalau sebagian diciutkan, IUP yang diterbitkan melewati batas kewenangan propinsi /

-

ub

kabupaten. Kalau melewati batas wilayah propinsi / kabupaten maka IUP itu seharusnya dicabut ; Bahwa ahli menerangkan apabila ada komplain / keberatan /

ep

ka

m

ah

itu, jadi yang dipertahankan adalah IUP SK person sebelumnya/IUP

penolakan oleh masyarakat bisa dijadikan satu alasan bagi pejabat

es

R

yang berwenang mencabut ijin tambang dengan alasan dalam

Halaman 133 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

mengenai definisi tadi tidak masuk dalam kriteria tersebut, untuk

on

ng

keadaan tertentu seperti dimaksud dalam pasal 42 Permen dimana

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

kewajiban-kewajiban,

ng

R

- karena melanggar kewajiban-kewajiban - melakukan tindak pidana - karena pailit; Untuk menindaklanjuti tadi, melanggar

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 133

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

laporan/keberatan masyarakat tidak masuk dalam kriteria tersebut. IUP dicabut karena adanya pelanggaran kewajiban, melakukan tindak

ng

pidana dan karena pailit atau IUP yang tadi, diterbitkan tanpa melalui prosedur ; Bahwa ahli

menerangkan

berdasarkan

pasal

113,

gu

-

kemudian

dilaksanakan dengan pasal 114, 115 terus kebawah, IUP dapat

A

dihentikan sementara. Babnya adalah bab tentang penghentian

ub lik

ah

sementara. IUP dapat dihentikan sementara karena : 1. menghadapai keadaan-keadaan kahar seperti adanya gunung

am

meletus, banjir dsb ; 2. adanya ijin/permit dari instansi lain yang tidak/belum keluar sehingga tidak bisa beraktifitas sehingga harus dihentikan

R

ah k

ep

sementara ; 3. daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan bisa diusulkan perusahaan itu sendiri

In do ne si

kalau sudah beraktifitas merasa akan menurunkan daya dukung

A gu ng

lingkungan atau bisa dimintakan oleh masyarakat. Jadi hak yang

dimiliki oleh masyarakat itu adalah memohon kepada Gubernur

untuk dihentikan sementara. Setelah dihentikan sementara Gubernur melakukan audit / inspeksi karena berdasarkan PP 55

Tahun 2010 pengawasan di bidang lingkungan adalah tugas

lik

seyogyanya diminta untuk memeriksa laporan masyarakat kalau ada kerusakan lingkungan penurunan daya dukung lingkungan.

ub

m

ah

kewenangannya inspektur tambang maka inspektur tambang

ka

Berdasarkan UU 23/2014 lampiran Cc, Pejabat fungsional suatu

ep

tambang dikelola oleh pusat artinya domain kewenangannya

ah

pemerintah pusat untuk pengelolaan pejabat inspektur tambang.

es

R

Apabila Gubernur akan melakukan inspeksi tambang maka

on

Halaman 134 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Gubernur dapat memerintahkan inspektur tambang dengan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

berkoordinasi kepada Kepala Inspektur Tambang dalam hal ini di

Dirjen Minerba adalah Direktur Teknik dan Lingkungan ; Bahwa ahli menerangkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

ng

-

A

gu

mempunyai persyaratan sebelum ditingkatkan dari ekporasi yaitu : 1. adanya laporan eksplorasi lengkap. 2. adanya studi kelayakan tentang keekonomian. 3. adanya Amdal tergantung luas wilayahnya. 4. adanya Ijin Lingkungan. Baru akan dikeluarkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Pada tataran itu maka diberikan kesempatan seluruh elemen

Amdal mempunyai anggota yang ditentukan oleh daerah itu sendiri, kemudian

am

harus

menampung

aspirasi

masyarakat

pada

saat

penyusunan Amdal, apakah itu termasuk atau tidak itu bukan domain saya, tapi mungkin pada saat penyusunan Amdal dilibatkan seluruh

ep

elemen masyarakat sehingga tidak ada penolakan ; Bahwa ahli menerangkan pencabutan ijin harus melalui tahapan

R

-

In do ne si

ah k

ub lik

ah

masyarakat pada saat itu dalam Penyusunan Komisi Amdal. Komisi

A gu ng

kecuali yang dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan pidana, pailit

dan

pelanggaran

kewajiban

termasuk

lingkungan

dan

dilingkungan pun ada tahapannya. Apakah penolakan masyarakat dapat mencabut IUP, kita harus lihat pada awalnya. IUP dan Amdalnya

sendiri termasuk Ijin Lingkungan tidak dapat diterbitkan pada wilayah

tidak boleh

lik

dikeluarkan, pada saat Ijin Lingkungan dikeluarkan

wilayah

pertambangan

namanya

ub

dikeluarkan pada wilayah yang dilarang itu. IUP diterbitkan diatas WUP

(Wilayah

Usaha

ep

Pertambangan). WUP diterbitkan oleh dinas sendiri/propinsi sendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dahulunya rekomendasi dalam menentukan daerah IUP hanya rekomendasi Gubernur dan

R

ka

m

ah

yang dilarang. Pada saat IUP dikeluarkan, pada saat Amdal

es

Kabupaten, kemudian terbit putusan MK, daerah bukan hanya

on

Halaman 135 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

merekomendasikan tapi menentukan titik-titik mana saja yang menjadi

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 135

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

wilayah IUP sehingga baru bisa diterbitkan Kepmen WP Keputusan

Menteri Energi Tentang Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan

ng

dimana didalamnya akan melihat UU lain yaitu tata ruang dan Perda Tata Ruang serta penentuan itu sendiri yang dilakukan oleh

gu

Gubernur / Kabupaten pada saat itu sehingga apabila terbit IUP kami

A

yakin telah sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam tata

ruang dan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Tentang

Pertambangan

dan

didalamnya

didalamnya

ada

Wilayah

Usaha

ada

Wilayah

Ijin

Usaha

Pertambangan. Berdasarkan Kepmen WP 2017 yang terakhir Pulau

am

Tanah Laut itu didalamnya ada Wilayah Usaha Pertambangan Batubara ; Bahwa ahli menerangkan Seharusnya kalau kasus lingkungan /

ep

ah k

dimana

ub lik

ah

Pertambangan,

-

domainnya

Pejabat

Fungsional

In do ne si

adalah

A gu ng

PP 55/2010

R

masalah lingkungan maka pengawasan lingkungan sesuai dengan Inspektur

Tambang, Pejabat Fungsional Inspektur Tambang berdasarkan UU

No.23/2014 dikelola oleh pusat, sehingga aktifitas Inspektur Tambang dikelola

oleh

pusat,

jika

daerah

membutuhkan

maka

dapat

berkoordinasi dengan pusat untuk diterjunkan Inspektur Tambang,

ESDM ; Bahwa ahli menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar

ub

perusahaan memperoleh sertifikat CNC yakni Berdasarkan Permen 43/2015 ada 2 tahapan, tahap I ada 2 syarat, tahap II ada 3 syarat. Tahap I adalah penentuan status CNC. Itu yang dievaluasi adalah

ep

ka

m

-

lik

ah

hasilnya nanti akan dilaporkan ke Gubernur tembusannya ke Menteri

masalah administrasi perijinan dan masalah kewilayahannya tumpang

dan

memenuhi

2

unsur

maka

Halaman 136 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

gu

diumumkanlah sebagai status IUP CNC dalam website Dirjen Minerba

A

es

selesai

on

dinyatakan

ng

setelah

R

tindih atau tidak, melewati batas kewenangan atau tidak. Kemudian

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 136

persuratan akan dilayangkan ke beberapa instansi termasuk

R

dan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur bahwa IUP yang berada dibawah kendali Saudara

ng

statusnya CNC. Untuk mendapatkan sertifikat adalah tahap level

berikutnya maka dievaluasilah mengenai teknis lingkungan dan

gu

finansial. Teknis lingkungan itu pasti. Mengenai dokumen teknis dan

A

dokumen lingkungan yang dipersyaratkan misalnya kalau IUP OP dia

harus mempunyai ijin lingkungan, dia harus memiliki Amdal, kalau

ub lik

ah

teknis dia harus memiliki Amdal dan study kelayakan lingkungan dan

sebagainya. Kalau masalah keuangan maka dia sudah membayar

iuran produksi , kemudian setelah memiliki itu semua, memenuhi itu semua diberikanlah sertifikat kepada perusahaan artinya perusahaan

ep

secara legal formal dan secara factual tidak bermasalah ; Bahwa ahli menerangkan terkait kasus lingkungan harus ada

R

-

In do ne si

ah k

am

semua kewajiban PNBP kepada Negara, baik iuran tetap maupun

A gu ng

pembuktian bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang akibat kegiatan yang dilakukan pemegang IUP baik frase eksplorasi maupun fase produksi, tapi yang

pasti fase eksplorasi tidak akan terlalu menimbulkan dampak lingkungan sehingga pola lingkungannya UKL UPL, tapi kalau operasi

lik

yang masif, apakah bisa dicabut pada saat perusahaan belum melakukan kegiatan operasi pertambangan, yang diperkirakan akan

ub

m

ah

produksi sudah tataran Amdal sehingga bisa menimbulkan dampak

merusak lingkungan, menurut saya itu tidak bisa karena tidak bisa urusan pemegang IUP yang tidak melakukan operasi penambangan

ep

ka

dicabut atas dasar klaim karena adanya kerusakan lingkungan sampai

on

Halaman 137 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

unsur perwakilan masyarakat harus ada, penyusunannya juga harus

es

kerusakan lingkungan. Bahwa ahli menerangkan Komisi amdal terdiri dari berbagai unsur,

ng

-

R

dibuktikan adanya keterlibatan perusahaan kalau memang terjadi

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 137

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

memenuhi keterbukaan artinya dikonsultasikan dengan masyarakat sekitar tambang yang akan terkena langsung dampaknya, jadi apabila

ng

hasil komunikasi public dan diskusi pro kontra harus dilakukan

mediasi diantara 2 kubu, seyogyakan penyusunan amdal seperti itu. Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Permen 43 itu memang salah

gu

-

satu evaluasi administrasi, jadi evaluasi administrasi terkait IUP OP

A

wajib memenuhi persyaratan pada saat peningkatan, apabila tidak

ah

ada maka kami meminta kepada Gubernur untuk mencabut IUP yang

ub lik

diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan, misalnya

dicabut itu, dia operasi produksi tapi tidak pernah menyusun amdal, itu kami minta cabut, atau IUP OP tapi bukan peningkatan dari IUP

ep

ah k

am

dia diterbitkan IUP OP tapi ternyata tidak pernah menyusun FS

eksplorasi. Bahwa ahli menerangkan IUP itu dilarang beraktifitas : 1. Di sungai 2. di tempat fasilitas umum termasuk waduk, jalan, pemukiman,

In do ne si

R

-

A gu ng

pokoknya fasilitas umum tidak boleh. Kalau didalam IUP terdapat fasilitas umum maka wilayah IUP diciutkan, kalau ada sungai itu tidak boleh terganggu dan harus dijaga

tidak boleh tercemar oleh aktifitas pertambangan karena sungai tidak bisa digeser tetapi harus dilindungi. Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

-

lik

ah

tertanggal 18 Mei 2018 ;

Jakarta, 24 Oktober 1967, jenis kelamin perempuan, agama

ub

m

4. ESTHER SIMON., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir,

ka

Kristen, beralamat di Jl. Damai Buntu No. 16, Blok A Rt 012 Rw

ah

PNS

ep

001 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan dengan jabatan Kasubdit Audit Lingkungan Hidup dan

es

R

Data Informasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan

Halaman 138 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Kehutanan ; ( Ahli )

on

ng

M

Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli menerangkan dalam suatu rencana kegiatan akan diminta

-

ng

untuk membuat dokumen lingkungan, kalau misalnya dia wajib Amdal,

sesuai 05/2012 mempunyai komitmen untuk membuat amdal. Kajian

gu

dalam amdal adalah analisis mengenai dampak lingkungan yaitu kegiatan

tersebut baik dampak kesehatan

A

dampak dari

dan

menampung aspirasi masyarakat. Setelah hasilnya dinilai oleh Komisi

ub lik

syarat untuk ijin usaha, kalau ada ijin usaha tanpa ada ijin lingkungan itu menyalahi aturan, ijin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan ijin usaha ; Bahwa ahli menerangkan dalam suatu penyusunan dokumen,

ep

-

ah k

am

ah

Amdal baik kerangka acuan maupun RPL dan ijin lingkungan adalah

penyusun akan mengkaji masukan masyarakat yang didapat dari

In do ne si

R

sosialisasi, pengumuman atau konsultasi publik, masukan masyarakat

A gu ng

berupa keberatan-keberatan pro dan kontra dikaji, dengan berjalannya

waktu keluarlah ijin lingkungan, dengan berjalannya waktu pula mungkin ada keberatan-keberatan dari masyarakat. Setelah keluar ijin

kita lihat, apakah keberatan itu sudah terkaji belum dalam ijin yang

sudah diterbitkan, jika sudah terkaji berarti sudah terjawab, kalau

lik

memang kegiatan itu memang tidak boleh atau bagaimana, artinya begini apakah dampak itu mengenai areal konservasi sehingga tidak

ub

m

ah

belum maka kembali lagi apakah dampak itu perlu dikaji lagi atau

boleh. Kalau didalam dokumen amdal sudah lengkap taruhlah untuk tambang, bisa terjadi yang dikasih ijin lokasi 100 ha, namun ada

ep

ka

konservasi 20 ha, pemukiman 30 ha, sehingga yang diperbolehkan 50

on

Halaman 139 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

pencabutan yakni apabila misal kegiatan-kegiatan dikategorikan

es

karena ijin usaha harus mengikuti ijin lingkungan ; Bahwa ahli menerangkan bagaimana prosedurnya keputusan di

ng

-

R

ha misalnya, maka yang dikasih ijin 50 ha, tidak boleh lebih dari itu,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 139

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

mencemari / merusak lingkungan, ada baku mutu yang dilewati, maka

biasanya kami sebagai pengawas lingkungan akan turun ke lapangan

ng

untuk mengecek, biasanya kita minta dia untuk melakukan perbaikan kalau lewat sanksi disini kita tegur untuk perbaikan, kalau dia tidak

gu

melakukan kita lewat sanksi paksaan pemerintah, kalau sampai tidak

juga dia melakukan maka ijin lingkungan bisa dicabut. Bahwa ahli menerangkan Dokumen Amdal ada 4 yaitu Kerangka

A

-

ah

acuan, kalau Kerangka acuan disahkan itu biasanya point-point yang

ub lik

lebih detail dampak yang akan dikaji dalam amdal, kemudian

am

Dokumen Amdal mengkaji lebih detail dampak penting atau tidak penting yang perlu, kalau yang penting biasanya nanti kita lakukan

ah k

ep

pengelolaan, kalau yang positif itu tidak perlu, kalau yang negative penting nanti kita kelola lewat RKL (Rencana Kelola Lingkungan), RKL

In do ne si

R

itu nanti dipantau lewar RPL, jadi ada 4 yaitu KA Amdal, Amdal, RKL,

A gu ng

RPL. Komitmen pemrakarsa / pengusaha ada di RKL RPL yang nanti

dokumen itu menjadi lampiran ijin lingkungan, kemudian komitmen

laporan, jadi nanti kalau sudah menjadi ijin lingkungan, apa yang dilakukan dilaporkan 6 bulan sekali adalah pelaporan ijin lingkungan

yang didapat dari komitmen RKL RPL yang ada ; Bahwa ahli menerangkan apabila perusahaan tidak ada kegiatan fisik

-

lik

akan tetap berjalan, maka yang kita cek pertama kali adalah dokumen

ub

lingkungannya, apakah masih sesuai dengan kondisi yang ada atau tidak, kalau masih kita buat kebijakan dalam hal ini kelayakan baru.

ep

Kalau misal 3 tahun tidak mau memperbaiki, ditegur tidak mau memperbaiki maka itu ranahnya ada perubahan ijin lingkungan, ranahnya

perubahan

ijin

lingkunganya,

itu

kan

ada

es

karena

R

ka

m

ah

sama sekali biasanya akan kita rapatkan kembali, apakah kegiatan itu

Halaman 140 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

dilakukan dan biasanya kalau dikatakan tidak mau memperbaiki,

on

ng

penambahan kegiatan atau mungkin pengelolaan yang harus

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 140

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dipertanyakan kembali apakah dia memang berencana melakukan

kegiatan karena tidak ada kegiatan fisik sama sekali, mengingat

ng

kegiatan fisik itu dari pra konstruksi, konstruksi, jadi tidak serta merta. Bahwa ahli menerangkan kalau ada suatu kegiatan ada keberatan

-

gu

masyarakat, sudah dikaji dalam dokumen masih protes-protes juga, kita cek untuk melihat permasalahannya, sehingga diketahui akar

A

permasalahannya apa, biasanya kita ada audit lingkungan, biasanya

ah

kasusnya ada pencemaran atau kerusakan. Dalam suatu kegiatan sisi

ub lik

pengawasan baik tapi demo-demo masih jalan, kalau kami sebut

masih demo terus, masalahnya apa, yang terakhir dilakukan audit lingkungan oleh auditor independen, ini baru akan tahu masalahnya

ep

ah k

am

Proper (Program Peringkat Kinerja), kita lihat propernya biru tapi

apa, rekomendasinya untuk pemrakarsa harus apa, pemerintah harus

In do ne si

R

apa jadi tidak hanya pada pemrakarsa saja atau pelaku saja ; Bahwa ahli menerangkan kalau sudah ada Perda RPPLH otomatis

-

A gu ng

akan ditingkatkan nantinya menjadi kebijakan dalam hal RTRW, kalau misal di daerah itu tidak boleh tambang, seperti yang saya sampaikan itu kebijakan pemerintah setempat, apakah tambang itu diteruskan

sesuai dengan ijinnya atau harus pindah, pindahannya harus

ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dimana, ini sudah berjalan,

lik

ub

dimana tempatnya yang pas yang dia bisa melakukan penambangan misalnya ; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

ep

-

dimintakan ke lokasi yang lain, ini yang menyediakan pemerintah

tertanggal 18 Mei 2018 ;

R

5. MUSNI UMAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir,

es

Kendari, 12 Juni 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

M

on

Halaman 141 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

beralamat di Jalan Abdul Majid Dalam III/15 RT.09 RW. 05

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

pendapatan PMA masuk, dia juga sudah membayar pajak dll,

Halaman 141

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kompplek Deplu Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Dosen, Rektor Universitas Ibnu Chaldum, Jakarta ;

ng

( Ahli )

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli menerangkan Penduduk Kotabaru sebagaimana kita

gu

-

A

ketahui hasil sensus tahun 2016, 325.827 jiwa penduduknya

tingkat kemiskinan sangat tinggi. Menurut data yang kita

ub lik

ah

miliki Tahun 2016 jumlah orang miskin 195.700 jiwa ini lebih dari 40 persen jumlah penduduk ini pun dengan batas

am

kemiskinan 13 ribu per hari. Di Kotabaru dengan adanya perusahaan

tambang

sejatinya

ada

kerjasama

dengan

ah k

ep

pemerintah agar perusahaan memberikan karpet merah agar

In do ne si

R

yang 195.700 jiwa diberi lapangan kerja dan diberikan materi pelatihan agar memiliki kepakaran. Sehingga usaha yang dibangun

bermanfaat

A gu ng

akan

bagi

masyarakat.

Dengan

pencabutan izin maka menjadi karpet hitam bagi masyarakat.

Karena mengurangi peluang hadirnya investor yang sangat diperlukan masyarakat ; Bahwa ahli menerangkan kalau kita lihat fenomena sosial

-

lik

mereka bukan pergi dengan gratis ; Bahwa ahli menerangkan kita musti lihat pejabat publik harus

ub

-

lebih agresif. Tetapi berdasarkan dari apa yang saya ketahui

melihat berbagai pihak. Bisa jadi ida mengambil keputusan

ep

itu karena ada sesuatu dibalik itu tapi bisa juga benar-benar

R

karena kepentingan publik. Tapi umumnya dengan mahalnya

In d

on

ng gu A

Halaman 142 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

demokrasi langsung ini memang akhirnya karena masyarakat

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

yang terjadi di era reformasi mereka yang kontra memang

Halaman 142

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

miskin uang itu sangan menentukan sekali. Itu terjadi di era

demokrasi yang tidak terjadi dimasa lalu ; Bahwa ahli berpendapat apakah tambang menguntungkan

ng

-

bagi masyarakat merupakan tugas kita yang diamanati

gu

memimmpin bagaimana menghadirkan keadilan. Salah satu

yang musti dilakukan salah satunya adalah investasi ; Bahwa ahli menerangkan kita harus lihat kasus per kasus.

A

-

Bisa saja dia mengatasnamakan NU tapi bukan NU atau dia

ub lik

Muhammadiyah.

Jadi

berbagai

cara

mendapatkan publikasi masyarakat ; Yang untuk selengkapnya termuat

-

saat

dalam

ini

untuk

berita

acara

persidangan tertanggal 25 Mei 2018 ;

ep

ah k

am

ah

mengatasnamakan Muhammadiyah tapi sebenarnya bukan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak

In do ne si

R

Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai

A gu ng

secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.6-1 sampai dengan T.6-222 sebagai berikut : 1. T.6-1

: Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Selatan

No.503/119/DPMPTSP/2018, Tentang Pencabutan Izin

Batubai

Operasi

Coal

tanggal

Kabupaten

Batubara

Kotabaru

26

Januari

2018.,

ub

(KTB.1007IUPOP0094),

di

Produksi

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 2. T.6-2

: Peraturan Bupati Kotabaru Nomor : 30 Tahun 2004,

ep

m

ah

PT.Sebuku

Tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Batubara di

ah

ka

Pertambangan

lik

Usaha

R

Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, tanggal 29 Desember

es on

Halaman 143 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

2004.,(fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Peraturan Bupati Kotabaru Nomor : 30 Tahun 2004,

R

3. T.6-2a

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Batubara di

ng

Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, tanggal 29 Desember 2004.,(fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/12/PU/D.PE,

gu

4. T.6-3

A

Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KTB.0810PU0045), tanggal 05 Nopember 2008.,

5. T.6-4

: Keputusan

Kotabaru

No.

545/04/IUPE/D.PE,

Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

am

Kepada PT. Sebuku Batubai Coal, tanggal 20 April 2009., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Bupati

545/62/IUPOP/D.PE/2010,

A gu ng

Peningkatan

IUP

Kotabaru, Tentang

Eksplorasi

Nomor Persetujuan

menjadi

IUP

In do ne si

: Keputusan

R

6. T.6-5

ep

ah k

Bupati

ub lik

ah

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Operasi

Produksi kepada PT.Sabuku Batubai Coal, tanggal 07 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7. T.6-5a

: Salinan Akta Notaris Iwan Setiawan S.H., MKn, Nomor 01, tanggal 03 Juli 2010, tentang Pernyataan., (fotokopi

lik

ah

sesuai dengan fotokopinya) ;

8. T.6-6

: Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

ub

2017, Perihal : Izin Lingkungan PT.Silo Grup., (fotokopi

ep

sesuai dengan aslinya); 9. T.6-7

: Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

ah

ka

m

Selatan Nomor : 660/648-TL/DLH, tanggal 16 Oktober

es

R

Selatan Nomor : 660/672/TL/DLH, tanggal 30 Oktober

Halaman 144 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Sanksi Administratif Kepada PT.SebukuTanjung Coal,

on

ng

M

2017, Perihal : Penghentian Kegiatan dan Pemberian

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PT.Sebuku Sejaka Coal, PT.Sebuku Batubai Coal., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; : Keputusan

Bupati

ng

10. T.6-8

188.45/666/KUM/2013,

Kotabaru

Nomor

Tentang Izin Lingkungan Atas

gu

Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT.Sebuku Sejaka

A

Coal Yang Berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten

Kotabaru, tanggal

07 Nopember 2013.,

11. T.6-9

: Keputusan

Bupati

am

188.45/667/KUM/2013, Kegiatan

ub lik

ah

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; Kotabaru

Nomor

Tentang Izin Lingkungan Atas

Pertambangan

Batubara

oleh

PT.Sabuku

ah k

ep

Tanjung Coal Yang Berlokasi di Kecamatan Pulau Laut

R

Utara dan Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten

A gu ng

dengan fotokopinya) ;

12. T.6-10

: Keputusan

Bupati

188.45/668/KUM/2013, Kegiatan

Kotabaru

In do ne si

Kotabaru, tanggal 07 Nopember 2013., (fotokopi sesuai

Nomor

Tentang Izin Lingkungan Atas

Pertambangan

Batubara

oleh

PT.Sebuku

Batubai Coal Yang Berlokasi di Kecamatan Pulau Laut

lik

Kotabaru, tanggal 07 Nopember 2013., (fotokopi sesuai

13. T.6-11

ub

dengan fotokopinya) ;

ka

m

ah

Utara dan kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten

: Lampiran : Fhoto Lokasi, Perihal : Laporan atas

ep

Pembukaan Jalan Baru di Desa Sungup dari Jalan

ah

Provinsi menuju pinggir sungai Sungup / laut, Kepada : 1.

es

R

Ketua DPRD Kotabaru, 2. Bupati Kotabaru, 3.Kapolres

on

Halaman 145 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Kotabaru, 4. Kadis Perhubungan Kabupaten Kotabaru,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

tanggal 13 Oktober 2004., (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

: Pernyataan Warga Kabupaten Kotabaru (Pulau Laut)

ng

14. T.6-12

Kalimantan Selatan, Menolak Eksploitasi Penambangan di

gu

Pulau Laut, Tahun 2010, (fotokopi dari fotokopi yang

A

dilegalisir) ;

15. T.6-13

: Pimpinan

Daerah

Kotabaru,

Nomor : 11/Rek/A/III.0/2010, tanggal 19

ub lik

ah

Rekomendasi

Muhammadiyah

Rabiul Akhir 1431 H/ 3 April 2010 M, terkait mendukung

am

adanya Peraturan Bupati Kotabaru Nomor : 30 Tahun 2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Larangan

mengusulkan

agar

Peraturan

Bupati

R

dan

ep

ah k

Aktivitas Pertambangan Batubara di Pulau Laut Kotabaru Kotabaru

In do ne si

Nomor : 30 Tahun 2004, sebagaimana diktum PERTAMA

A gu ng

di atas, ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.,

(fotokopi

sesuai

dengan

fotokopi

dilegalisir) ;

16. T.6-14

yang

: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kotabaru, Pernyataan

Pendapat

Nahdlatul

Ulama

Kabupaten

lik

Pulau Laut., (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

: Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan

Selatan

ub

17. T.6-15

ka

m

ah

Kotabaru terhadap Aktivitas Pertambangan Batubara di

Resor

Kotabaru,

Nomor

:

ep

B/1036/X/2010/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2010, Perihal

ah

: Menjawab Laporan Forum Komunikasi Warga Gerakan

es

R

Penyelamatan Pulau Laut (GPPL)., (fotokopi sesuai

on

Halaman 146 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

dengan fotokopinya) ;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Rekam jejak perjalanan / kegiatan di Jakarta, dimulai pada

R

18. T.6-16

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

15

Juni

2011.,

(fotokopi

sesuai

19. T.6-17

ng

fotokopinya) ;

dengan

: Surat Perihal : Permohonan Penolakan Segala Bentuk Alih

gu

Fungsi/Perubahan/Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau

A

Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan yang ditujukan Kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia

ub lik

tandatangan warga yang menyatakan menolak Pulau Laut ditambang)., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

20. T.6-18

: Surat dari Forum Komunikasi Masyarakat Gerakan

ep

Penyelamatan Pulau Laut/ GPPL, Nomor :020/LSM-

ah k

am

ah

di Jakarta, pada bulan Desember 2010, (terlampir

tanggal

30

R

AKGUS/KTB-KALSEL/XI/2014,

Nopember

In do ne si

2014, Perihal : Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait

A gu ng

Penambangan di Kawasan Miniatur Hutan Tropis Dunia Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Surat ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

(UKP4).,

sesuai dengan fotokopinya) ;

lik

22. T.6-20

ub

(fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

: Berita di Banjarmasin Post, Surat Pembaca, Senin 8

ep

Januari 2000/13 Syawal 1421 H, “Pulau Laut Bebas Tambang”., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; : Berita di Banjarmasin Post, Senin 29 Desember 2003/ 5

es

R

23. T.6-21

ng

Halaman 147 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

tangan Kotor”., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

on

Dzulqaidah 1424 H, “Jauhkan Pulau Laut dari Tangan-

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

: Pernyataan Sikap, Gerakan Masyarakat Penyelamat Pulau Laut Tolak Tambang, tanggal 23 Oktober 2017.,

ka

m

ah

21. T.6-19

(fotokopi

Halaman 147

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Berita

di

Media

Online

Tempo,

R

24. T.6-22

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional.tempo.co/read/255847/

https://

warga-tolak-

ng

penambangan-batubara-di-pulau-laut, rabu, tanggal 16

Juni 2010, Pkl.16.55 WIB “WARGA Tolak Penambangan

gu

Batubara di Pulau Laut”., (fotokopi sesuai dengan

A

fotokopinya) ;

25. T.6-23

di

Media

Kantor

Antara,

https://

ub lik

ah

Kalsel.antaranews.com/berita/126/tambang-pulau-laut,

Kamis, tanggal 17 Juni 2010, Pkl.11.11 WIB, “Tambang Pulau Laut”., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

26. T.6-24

: Berita

di

Media

Blogspot,

ep

https://dafi017.blogspot.sg/2010/06/aksi-penolakan-

ah k

am

: Berita

R

tambang-di-pulau-laut.html, ju’mat, 18 Juni 2010, pkl.08.56

A gu ng

sesuai dengan fotokopinya) ;

27. T.6-25

: Berita

di

Media

Online

In do ne si

WIB “Aksi Penolakan Tambang di Pulau Laut”., (fotokopi

Deliknews.Com,

https://www.deliknews.com/2013/05/06/gerakan-

penyelamat-pulau-laut-ajukan-penolakan-pertambangan,

tanggal 06 Mei 2013, “Gerakan Penyelamat Pulau Laut Pertambangan”.,

: Berita

di

Media

https://www.deliknews.com/

Online

sesuai

Deliknews.Com,

ub

28. T.6-26

(fotokopi

lik

Penolakan

dengan fotokopinya) ;

ka

m

ah

Ajukan

2013/09/02/masyarakat-

ep

pulau-laut-tolak-kegiatan-pertambangan-pt-silo/,

ah

“Masyarakat Pulau Laut Tolak Kegiatan Pertambangan

es on

Halaman 148 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

R

PT.Silo”., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Berita di Surat kabar Media Rakyat, tanggal 14 September

R

29. T.6-27

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 “LSM Tolak Kehadiran PT.Silo Grup di Pulau Laut.,

30. T.6-28

ng

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

: Berita di Media Online Deliknews.Com: https:// www.

gu

deliknews. com/2013/11/27/lbh-saijaan-akan-perkarakan-

A

kegiatan-pertambangan-di-kotabaru/,

27

Nopember 2013, “LBH Saijaan akan Perkarakan Kegiatan

ub lik

Pertambangan di Kotabaru “., (fotokopi sesuai dengan

ah

print out);

31. T.6-29

: Berita di Tabloid Kontan, https:// regional. kontan.co.id/ news/

Ism-kotabaru-tolak-tambang-batubara-pulau-laut,

Senin, tanggal 16 Februari 2015, pkl.20.10 WIB “LSM

ep

am

ah k

tanggal

R

Kotabaru Tolak Tambang Batubara Pulau Laut”., (fotokopi

: Berita

di

A gu ng

32. T.6-30

Media

Online

In do ne si

sesuai denga print out) ;

Transparancy.Com,

https://mediatransparancy.com/tolak-tambang-pulau-laut-

2/ “Tolak Tambang di Pulau Laut”., (fotokopi sesuai dengan print out) ;

33. T.6-31

: Berita

di

Media

Kantor

Antara,

https://

Kalsel,

tambang-di-pulau-laut,

16

Februari

2015,

ub

m

Pkl.19.51 WIB, “Masyarakat Kotabaru Tolak Tambang di Pulau Laut”., (fotokopi sesuai dengan print out) ; : Berita

di

Media

Online

Suara

ep

34. T.6-32

Kalimantan.Com,

https://www.suarakalimantan.com/2017/10/lsm-bersama-

ah

ka

tanggal

lik

ah

antaranews.com /berita/24591/masyarakat-kotabaru-tolak-

Masyarakat,

Tolak

Tambang

Halaman 149 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

gu

Batubara di Kotabaru”.,(fotokopi sesuai dengan print out) ;

A

es

Bersama

on

“LSM

ng

M

2017,

R

masyarakat-tolak-tambang-batubara/, tanggal 25 Oktober

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

R

35. T.6-33

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Kotabaru,

Nomor

:170/183/DPRD/2017,

ng

tanggal 19 Juni 2017, Perihal : Rekomendasi Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat, ditujukan kepada Gubernur

gu

Kalimantan Selatan di Banjarbaru., (fotokopi sesuai

A

dengan fotokopinya) ;

36. T.6-34

tanggal

5

Oktober

2017,

ub lik

540/4027-BMB/DESDM,

ah

ditujukan kepada Bupati Kotabaru, Perihal : Dukungan Pulau Laut Bebas Tambang Batubara., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

37. T.6-35

: Notulen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

ep

am

ah k

: Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan, Nomor :

2017.,

(fotokopi

sesuai

dengan

A gu ng

legalisirnya) ;

38. T.6-36

fotokopi

In do ne si

Oktober

R

Kotabaru, No.72/DPRD/X/2017, hari senin, tanggal 23

: Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan

Selatan,

Nomor

:

540/4252-

BMB/DESDM, tanggal 25 Oktober 2017, Perihal : Penghentian

Sementara

Kegiatan

Pertambangan

Tanjung Coal, 2. Direktur PT.Sebuku Sejaka Coal, 3.

; : Surat

dari

PT.

Sebuku

Batubai

ep

39. T.6-37

ub

m

PT.Sebuku Batubai Coal., (fotokopi sesuai dengan aslinya)

026/SBC/DIR-SMD/XI/2017,

ah

ka

PT.Sebuku

lik

ah

Batubara, ditujukan kepada 1. Direktur

Coal,

Perihal

Nomor

:

Klarifikasi

es

R

Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Lingkungan PT. Sebuku

on

Halaman 150 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Batubai Coal, ditujukan Kepada Kepala Dinas Lingkungan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, tanggal 30 Oktober 2017., (fotokopi sesuai dengan aslinya); : Surat

dari

PT.Sebuku

ng

40. T.6-38

Batubai

Coal,

Nomor

:

028/SBC/DIR-SMD/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017,

gu

Perihal : Bantahan dan Keberatan Atas Penghentian

A

Sementara Kegiatan Pertambangan Batubara, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

41. T.6-39

ub lik

sesuai dengan aslinya) ;

: Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : 660/712-TL/DLH, tanggal 8 Nopember

ep

2017, Perihal : Klarifikasi Pelaksanaan Kegiatan dan Izin

ah k

am

ah

Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru., (fotokopi

R

Lingkungan PT.Sebuku Tanjung Coal, PT.Sebuku Sejaka

In do ne si

Coal, PT.Sebuku Batubai Coal, ditujukan kepada Direktur

A gu ng

PT.Sebuku Grup di Jakarta., (fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. T.6-40

: Nota Dinas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan

Selatan,

Nomor

:

540/30-

BMB/DESDM, tanggal 20 Desember 2017, Perihal ; Terhadap

Penolakan

Kegiatan

lik

Masyarakat

Pertambangan Batubara di Pulau Laut., (fotokopi sesuai

43. T.6-41

ub

dengan aslinya) ;

ka

m

ah

Aspirasi

: Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,

ep

Nomor : 540/006-BMB/DESDM, tanggal 3 Januari 2018,

ah

Perihal : Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Kabupaten

es

R

Kotabaru Terhadap Penolakan Kegiatan Pertambangan

Halaman 151 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Bidang Pembangunan, 2. Plt. Kadis ESDM Provinsi Kal-

on

ng

M

Batubara di Pulau Laut, ditujukan kepada 1. Asisten II

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Sel, 3. KADIS DLH Provinsi Kal-sel, 4. KADIS DPMPTSP

Provinsi Kal-Sel, 5. Karo Hukum Provinsi Kal-Sel.,

44. T.6-42

ng

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

: Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Selatan,

Nomor

:

gu

188.44/034/KUM/2018, Tentang Pembentukan Tim Kajian

A

Kegiatan Pertambangan Batubara Di Wilayah Pulau Laut Kabupaten

Provinsi

Kalimantan

Selatan,

ub lik

tertanggal 08 Januari 2018., (fotokopi sesuai dengan

ah

aslinya) ;

45. T.6-43

: Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : 540/56-BMB/DESDM, tanggal 16 Januari 2018, Perihal : Rapat Koordinasi Tim Internal dan Tim Akademisi

ep

am

ah k

Kotabaru

R

Terhadap Kegiatan Pertambangan Pulau Laut., (fotokopi

: Kajian Akademisi Tentang Lingkungan Hidup Pulau Laut

A gu ng

46. T.6-44

In do ne si

sesuai dengan aslinya) ;

Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Tim

Unlam : Prof.Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.S.i., Dr.Ir.Ahmad

Jauhari i, M.Si., Ir.Karta Sirang, M.S., Dr. Ichsan Ridwan,

S.SI.,M.Kom., Universitas Lambung Mangkurat Tahun

lik

ah

2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

47. T.6-45

: Naskah Kajian Akademis Tentang Keadaan Lingkungan

ub

m

Hidup di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang dibuat oleh Karta Sirang,

ka

ep

Ahmad Jauhari, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru., Tahun 2018 (fotokopi sesuai

Halaman 152 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Tampung Lingkungan Hidup di Pulau Laut, Kabupaten

on

: Kajian Akademisi Tentang Tingkat Daya Dukung dan Daya

ng

48. T.6-46

es

R

dengan fotokopinya) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 152

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang dibuat oleh Karta

Sirang, Ahmad

Jauhari,

Fakultas

Kehutanan

ng

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru., Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

: Surat Pernyataan Organisasi Pedagang Ikan dan Nelayan

gu

49. T.6-47

A

Saijaan Mandiri Kabupaten Kotabaru, tanggal 18 Januari

2018, yang berisi agar Pemerintah Daerah Kotabaru

50. T.6-48

ub lik

dengan fotokopinya) ;

: Surat Pernyataan Aliansi Masyarakat Pulau Laut Terhadap Rencana Kegiatan Pertambangan, 19 Januari 2018, yang berisi agar dicabut Ijin Tambang di Pulau Laut., (fotokopi

ep

ah k

am

ah

Mencabut Ijin Tambang di Pulau Laut., (fotokopi sesuai

: Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Sekretaris

In do ne si

51. T.6-49

R

sesuai dengan fotokopinya) ;

A gu ng

Daerah, Nota Dinas yang ditujukan Kepada Bapak Gubernur

Kalimantan

BMB/DESDM,

tanggal

Rekomendasi

Tim

Pertambangan

Selatan, 18

Nomor

Januari

Kajian

Batubara

di

Terhadap Pulau

Laut

540/002-

Perihal

:

Kegiatan

Kabupaten

lik

ah

52. T.6-50

:

2018,

Kotabaru., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

: Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Kalimantan

Selatan,

ub

m

Satu Pintu, Nota Dinas yang ditujukan kepada Gubernur

ka

Perihal

:

Permohonan

ep

Penandatangan SK.Gubernur Kalimantan Selatan, tanggal 24 Januari 2018, Nomor : 503/006/DPMPTSP/2018.,

es

Kalimantan

Selatan

Terhadap

Keputusan

Halaman 153 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Provinsi

on

: Dokumen Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ng

53. T.6-51

R

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 153

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Gubernur Kalimantan Selatan Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara., (fotokopi

54. T.6-52

ng

sesuai dengan fotokopinya) ;

: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 11

gu

Tahun

2016,

Tentang

Pembentukan

Dan

Susunan

A

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

ub lik

: Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 072 Tahun 2016, Tentang Kedudukkan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; : Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 04 2017,

Tentang

R

Tahun

Kewenangan

Pada

Tata

Dinas

Cara

Pelaksanaan

Penanaman

Modal

A gu ng

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan

Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

57. T.6-55

: Keputusan

Gubernur

Kalimantan

188.44/0316/KUM/2017,

Selatan

Tentang

Dan

In do ne si

56. T.6-54

ep

ah k

am

ah

55. T.6-53

Nomor

:

Pelimpahan

Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan Dan Non Penanaman

Modal

Dan

lik

Dinas

Kalimantan

58. T.6-56

ub

Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

: Berita Surat kabar Radar Banjarmasin, Kamis, 22 Februari

ep

2018, “Gusti Hatta : Pencabutan Izin Sudah Tepat.”, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

: Teknis Telaahan Staf Kajian Peningkatan Izin Usaha

es

R

59. T.6-57

ng

In d

gu A

Halaman 154 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Sebuku

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Kepada

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

ka

m

ah

Perizinan

Halaman 154

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Sejaka Coal, PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Batubai Coal., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

: Telaahan Staf Terhadap Kegiatan Pertambangan PT.

ng

60. T.6-58

Sebuku Sejaka Coal, PT. Sebuku Tanjung Coal, PT.

gu

Sebuku Batubai Coal, Di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru

A

Provinsi Kalimantan Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

am

Kewenangan

Pada

Dinas

Penanaman

Modal

dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

ep

ah k

: Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 05

ub lik

ah

61. T.6-59

: Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 11 Tahun

A gu ng

62. T.6-60

In do ne si

aslinya) ;

R

Selatan, tanggal 23 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan

2014, Tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 Juli 2014., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

63. T.6-61

: Berita Surat kabar Barito Post. Senin, 19 Februari 2018, “

Kriminalisasi Tak Bisa Bungkam Aktivis.”, (fotokopi sesuai

64. T.6-62

: Berita Surat kabar Mata Banua, Kamis, 22 Februari 2018,

sesuai dengan aslinya) ;

: Berita Surat kabar Banjarmasin Post, Kamis, 22 Februari

ep

65. T.6-63

ub

“ HMI Tuntut Usut Tuntas Pemcacokan Aktivis .”, (fotokopi

m ka

lik

ah

dengan aslinya) ;

2018, “ HMI Desak Polisi Tangkap Penganiaya Usman.”,

Halaman 155 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

Di Kawasan Pulau Laut, tanggal 19 Januari 2018, Perihal :

on

: Surat dari Aliansi Masyarakat Pulau Laut Tolak Tambang

ng

66. T.6-64

R

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 155

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sikap

Aliansi

R

Pernyataan Kabupaten

Kotabaru.,

Masyarakat

(fotokopi

Pulau

sesuai

ng

fotokopinya);

67. T.6-65

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut

dengan

: Kronologis Penolakan Tambang Batubara Di Kawasan

gu

Pulau Laut Kabupaten Kotabaru., (fotokopi sesuai dengan

68. T.6-66

dari

Forum

ah

Penyelamatan

Komunikasi

Pulau

Laut

Warga

(GPPL),

Gerakan

Nomor

:

003/GPPL/IX/2010, tanggal 07 September 2010, Perihal : Laporan Tindak Pidana Memberi Keterangan Palsu

am

(terlampir tanda

terima

surat

tanggal

08-09-2010).,

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; dari

Forum

Penyelamatan

Pulau

Komunikasi Laut

Warga

(GPPL),

Gerakan Nomor

:

In do ne si

: Surat

R

69. T.6-67

ep

ah k

: Surat

ub lik

A

fotokopinya) ;

A gu ng

005/GPPL/XI/2010, tanggal 4 Nopember 2010, Perihal : Tanggapan Atas Jawaban Laporan., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

70. T.6-68

: Berita

di

Media

Online

Kompasiana.COM,

https://www.Kompasiana.com/osieviginia/majelis-hakim-

lik

ah

usir-advokat-tanpa-berita-acara-

sumpah_5520a3248133114e7419fa48, tanggal 31 Juli

ub

Hakim “Usir” Advokat Tanpa Berita Acara Sumpah.,

71. T.6-69

: Surat

Ketua

ep

(fotokopi sesuai dengan Print Out) ;

ah

ka

m

2013, Pkl.22.45, Diperbaharui 24 Juni 2015 09:46, Majelis

Mahkamah Agung

Republik Indonesia

es

R

Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September

Halaman 156 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

dengan fotokopinya) ;

on

ng

M

2015, Perihal : Penyumpahan Advokat. (fotokopi sesuai

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun

R

72. T.6-70

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.,

73. T.6-71

ng

(fotokopi sesuai dengan print out) ;

: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27

gu

Tahun 2012, Tentang Izin Lingkungan., (fotokopi sesuai

A

dengan print out) ;

74. T.6-72

ub lik

2003, Tentang Advokat., (fotokopi sesuai dengan print out)

ah

;

75. T.6-73

: Penilaian Kerugian Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara PT. Sebuku Sejaka Coal, PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku batubai Coal di Pulau Laut Kabupaten

ep

am

ah k

: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun

R

Kotabaru oleh DR.IR.BAHRUNI, MS, IPU, Banjarbaru 22

: Iklan Surat Kabar Tribun Batam, Selasa 1 Mei 2018,

A gu ng

76. T.6-74

In do ne si

Mei 2018 ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;

halaman 5, dibawah judul, “ Konsultasi Publik Penyusunan

Dokumen Amdal Penambangan Mineral Batuan Bahan Galian Pasir Laut PT. Pasifik Karya Sentosa di Perairan

Karimun, Kecamatan Karimun Dan Buru Kabupaten

lik

dengan aslinya )

: Notulen Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, Hari Senin Tanggal 06

78. T.6-76

Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan

ep

aslinya ) ;

ub

77. T.6-75

ah

ka

m

ah

Karimun Provinsi Kepulauan Riau.” ( fotokopi sesuai

: Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 60 Tahun 2012 Tentang

es

R

Pelaksanaan Informasi Peruntukkan Ruang ( Advice

on

Halaman 157 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Planning) berdasarkan Peruntukkan Ruang Kabupaten

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kotabaru, ditetapkan di Kotabaru tanggal 31 Juli 2012 ( Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir ) ;

: Surat Bupati Kotabaru Nomor : 050/213.5/TR-KP/Bapp,

ng

79. T.6-77

tanggal 12 April 2010, Perihal : Advice Planning Tata

gu

Ruang Rencana Peningkatan Eksplorasi ke IUP Operasi

A

Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai Coal, ditujukan

kepada Direktur Utama PT. Sebuku Batubai Coal,

Peningkatan Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai Coal ( berdasarkan draf RTRW

am

Kabupaten Kotabaru tahun 2007 ) ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Nomor : 01/DPRD/2018 Berita Acara Rapat Paripurna

R

80. T.6-78

ep

ah k

ub lik

ah

Lampiran : Peta Advice Planning Tata Ruang Rencana

Tentang

A gu ng

Selatan

Kalimantan

Dukungan

Selatan

Atas

Keputusan

Pencabutan

Pertambangan Operasi Produksi Batubara :

In do ne si

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan

Izin

Gubenur Usaha

1. PT. Sebuku Tanjung Coal di Kabupaten Kotabaru ( KTB,1007 IUP 0P 0095 )

(KTB. 1007 IUP 0096 )

PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru

ub

m

3.

( KTB, 1007 IUP 0P 0094 ), Hari Senin Tanggal 5 Maret

81. T.6-79

ep

2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

ah

ka

PT. Sebuku Sejaka Coal di Kabupaten Kotabaru

lik

ah

2.

: Surat Perintah Tugas Nomor : 090/41-TL/DLH/2017

es

R

kepada Dra. N. Dwi Putri Ningsih, MS dkk dalam rangka

on

Halaman 158 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

evaluasi dokumen AMDAL ke Kabupaten Kotabaru pada

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

tanggal 27 s/d 29 Juli 2017 beserta Laporan Perjalanan Dinas ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) : Notulen

ng

82. T.6-80

Rapat

Menindaklanjuti

Surat

Ketua

DPRD

Kabupaten Kotabaru di Banjarbaru tanggal 13 September

gu

2017 ( Fotokopi sesuai dengan asli ) ;

A

83. T.6-81

Serah Terima

Personel,

Sarana

dan

ub lik

ah

Kotabaru Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor : 42 Tahun 2016, Pada hari Juma’at 30 September 2016 antara Bupati Kotabaru

am

dengan Gubernur Kalimantan Selatan ( Fotokopi sesuai dengan aslinya );

: Berita Daerah Kabupaten Kotabaru dari Januari 2005

R

84. T.6-82

ep

ah k

: Berita Acara

Prasarana dan Dokumen Dari Pemerintah Kabupaten

In do ne si

sampai dengan Desember 2010 ( Fotokopi sesuai dengan

A gu ng

aslinya ) ;

85. T.6-83

: Tanda Terima Penyerahan Dokumen Terkait Perizinan

Usaha Pertambangan Mineral, Logam, Batubara dan Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan September 2015 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Telaahan Staf dari Kepala Seksi Pengusahaan Mineral

lik

ah

86. T.6-84

dan Batubara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi

ub

m

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalamantan Selatan hari Selasa/10 Oktober 2017 Perihal Hasil Evaluasi

ka

ep

Dokumen Studi Kelayakan PT. Sebuku Sejaka Coal, PT. Sebuku Tanjung Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal

Halaman 159 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

Kalsel melalu Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Energi dan

on

: Notulen Rapat Menindak lanjuti Arahan Bapak Gubernur

ng

87. T.6-85

R

( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 159

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Sumber Daya Mineral No. 540/30/BMB/DESDM tanggal 20 Desember 2017 perihal Laporan Aspirasi Masyarakat

ng

Terhadap Penolakan Kegiatan Pertambangan Batubara di Pulau Laut, Di Banjarbaru, tanggal 4 Januari 2018

gu

( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

A

88. T.6-86

Terhadap Kegiatan Pertamangan di Pulau Laut tanggal 18

ub lik

ah

Januari 2018 ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya ) ;

89. T.6-87

: Print out Kondisi Pertambangan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang dicetak oleh

am

Dinas

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 ( Fotokopi sesuai dengan

ep

90. T.6-88

R

aslinya ) ;

: Surat dari DPRD Kotabaru Nomor 170/183/DPRD/2017

In do ne si

ah k

: Notulen Rapat Koordinasi Tim Internal dan Tim Akademisi

A gu ng

tanggal 19 Juni 2017 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Aspirasi

Masyarakat

yang

ditujukan

kepada

Bapak

Gubernur Kalimantan Selatan ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

91. T.6-89

: Notulen

Rapat

Dengar

Pendapat

Anggota

DPRD

lik

ah

Kabupaten Kotabaru dengan Eksekutif, Tokoh Masyarakat

bersama Masyarakat Peduli Pulau Laut Kabupaten

ub

Oktober 2017 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 37

ep

92. T.6-90

tanggal 21 Mei 2018 ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 38

es

R

93. T.6-91

ng

In d

gu A

Halaman 160 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

tanggal 21 Mei 2018” ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

Kotabaru Nomor 72/DPRD/X/2017, hari senin tanggal 23

Halaman 160

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 39

R

94. T.6-92

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya );

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 40

ng

95. T.6-93

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 41

gu

96. T.6-94

A

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

97. T.6-95

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 43 tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

99. T.6-97

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 44 tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 45

R

100. T.6-98

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 42 tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

98. T.6-96

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 46

A gu ng

100. T.6-99

In do ne si

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

101. T.6-100

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 47 tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

102. T.6-101

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 48

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 49

104. T.6-103

ub

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 50 tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

105. T.6-104

ep

ka

m

103. T.6-102

lik

ah

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 51

Halaman 161 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 52

ng

106. T.6-105

R

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 161

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 53

R

107. T.6-106

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 54

ng

108. T.6-107

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 55

gu

109. T.6-108

A

tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

110. T.6-109

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 57 tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

112. T.6-111

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 58 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 59

R

113. T.6-112

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 56 tanggal 21 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

111. T.6-110

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 60

A gu ng

114. T.6-113

In do ne si

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

115. T.6-114

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 61 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

116. T.6-115

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 62

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 63

118. T.6-117

ub

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 64 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

119. T.6-118

ep

ka

m

117. T.6-116

lik

ah

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 65

Halaman 162 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 66

ng

120. T.6-119

R

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 162

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 68

R

121. T.6-120

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 69

ng

122. T.6-121

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 71

gu

123. T.6-122

A

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

124. T.6-123

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 73 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

126. T.6-125

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 74 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 75

R

127. T.6-126

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 72 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

125. T.6-124

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 76

A gu ng

128. T.6-127

In do ne si

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

129. T.6-128

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 77 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

130. T.6-129

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 78

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 79

132. T.6-131

ub

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 80 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

133. T.6-132

ep

ka

m

131. T.6-130

lik

ah

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 81

Halaman 163 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 82

ng

134. T.6-133

R

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 163

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 83

R

135. T.6-134

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 84

ng

136. T.6-135

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 85

gu

137. T.6-136

A

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

138. T.6-137

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 87 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

140. T.6-139

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 88 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 89

R

141. T.6-140

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 86 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

139. T.6-138

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 90

A gu ng

142. T.6-141

In do ne si

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

143. T.6-142

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 91 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

144. T.6-143

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 92

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 93

146. T.6-145

ub

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 94 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

147. T.6-146

ep

ka

m

145. T.6-144

lik

ah

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 95

Halaman 164 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 96

ng

148. T.6-147

R

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 164

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 97

R

149. T.6-148

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 98

ng

150. T.6-149

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 99

gu

151. T.6-150

A

tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

152. T.6-151

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 101 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

154. T.6-153

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 102 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 103

R

155. T.6-154

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 100 tanggal 22 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

153. T.6-152

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 104

A gu ng

156. T.6-155

In do ne si

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

157. T.6-156

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 105 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

158. T.6-157

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 106

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 107

160. T.6-159

ub

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 108 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

161. T.6-160

ep

ka

m

159. T.6-158

lik

ah

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 109

Halaman 165 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 110

ng

162. T.6-161

R

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 165

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 111

R

163. T.6-162

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 112

ng

164. T.6-163

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 113

gu

165. T.6-164

A

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

166. T.6-165

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 115 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

168. T.6-167

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 116 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 117

R

169. T.6-168

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 114 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

167. T.6-166

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 118

A gu ng

170. T.6-169

In do ne si

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

171. T.6-170

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 119 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

172. T.6-171

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 120

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 121

174. T.6-173

ub

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 122 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

175. T.6-174

ep

ka

m

173. T.6-172

lik

ah

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 123

Halaman 166 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 124

ng

176. T.6-175

R

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 166

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 125

R

177. T.6-176

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 127

ng

178. T.6-177

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 131

gu

179. T.6-178

A

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

180. T.6-179

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 133 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

182. T.6-181

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 134 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 135

R

183. T.6-182

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 132 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

181. T.6-180

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 136

A gu ng

184. T.6-183

In do ne si

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

185. T.6-184

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 137 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

186. T.6-185

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 138

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 139

188. T.6-187

ub

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 140 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

189. T.6-188

ep

ka

m

187. T.6-186

lik

ah

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 141

Halaman 167 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 142

ng

190. T.6-189

R

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 167

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 143

R

191. T.6-190

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 144

ng

192. T.6-191

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 145

gu

193. T.6-192

A

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

194. T.6-193

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 147 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

196. T.6-195

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 148 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 149

R

197. T.6-196

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 146 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

195. T.6-194

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 150

A gu ng

198. T.6-197

In do ne si

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

199. T.6-198

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 151 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

200. T.6-199

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 152

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 153

202. T.6-201

ub

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 155 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

203. T.6-202

ep

ka

m

201. T.6-200

lik

ah

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 156

Halaman 168 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 157

ng

204. T.6-203

R

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 168

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 158

R

205. T.6-204

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 159

ng

206. T.6-205

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 160

gu

207. T.6-206

A

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

208. T.6-207

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 162 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

210. T.6-209

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 163 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 164

R

211. T.6-210

ep

am

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 161 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

209. T.6-208

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 165

A gu ng

212. T.6-211

In do ne si

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

213. T.6-212

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 166 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

214. T.6-213

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 167

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 168

216. T.6-215

ub

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; : Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 169 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

217. T.6-216

ep

ka

m

215. T.6-214

lik

ah

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 170

Halaman 169 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

on

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 171

ng

218. T.6-217

R

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 169

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 173

R

219. T.6-218

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 174

ng

220. T.6-219

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 175

gu

221. T.6-220

A

tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

222. T.6-221

ub lik

ah

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 66 tanggal 22 Mei 2018

am

atas nama Ali Murdani( Fotokopi

sesuai dengan aslinya ) ;

ep

ah k

: Surat Pernyataan Notaris Zuraida, S.H.M.Kn Nomor 176 tanggal 23 Mei 2018 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

223. T.6-222

R

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau bukti

A gu ng

2 ( dua) orang saksi ahli, yang telah disumpah, yaitu :

In do ne si

surat, pihak Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi fakta dan

1.Drs. USMAN DP. M.Pd.M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal

lahir Kotabaru, 27 April 1969, alamat Jalan Padat

Karya

No.110,

RT.

014/

RW.000,

Kel/Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut

ub

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

lik

Karyawan Swasta ; ( saksi fakta )

Bahwa saksi menyatakan sebagai anggota DPRD dari periode tahun 1999 sampai dengan 2004. Setelah berhenti menjadi anggota Dewan

ep

ka

m

ah

Utara, Kab.Kotabaru, agama Islam, pekerjaan

selanjutnya bekerja sebagai tenaga pengajar (dosen) tahun 2005

es

R

sampai sekarang. Pada tahun 2016 saya membentuk LSM KAPAK

Halaman 170 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Yang sering saya suarakan

on

ng

yang tujuannya untuk membantu kepada masyarakat mengkritik

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 170

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

yakni isu tentang pertambangan, proyek insfratruktur daerah,

kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kegiatan pemerintah daerah

ng

dan sebagainya ; Bahwa saksi menyatakan melakukan penolakan pertambangan di

-

gu

Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, pada tahun 1999 s/d 2004 diberikan

amanat sebagai wakil DPRD. Pasca reformasi otonomi daerah tahun

A

1999 salah satu sektor sangat menjadi perhatian di kotabaru ini

ah

adalah sektor pertambangan, terutama Pemda, legeslatif dan

konsensinya PKB2B PT. Arutmin group yang diberi ijin oleh

am

pemerintah pusat. Pada tahun 1999 itu terjadi penolakan ada pro dan kontra

dimasyarakat

Pulau

Laut

maupun

kawan-kawan

dari

ep

ah k

ub lik

eksekutif. Pada tahun 1999 itu sebelum PT. Sebuku group

Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 1999 itu terjadi demo besar-

In do ne si

R

besaran sebagian besar oleh masyarakat pulau laut dan kawan dari tanah bumbu menginginkan pulau laut bebas tambang ; Bahwa saksi menyatakan dengan adanya perbub itu adalah niat dari

A gu ng

-

pemda itu baik dalam rangka memperbaiki penertiban pengelolaan pertambangan di daerah pulau laut dan pada waktu itu juga adanya

PKP2B PT. Arutmin, ini adalah tanggung jawab Pemda dan bersamasama Dinas Pertambangan dalam menertibkan PETI, dalam rangka

lik

regulasi. Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

ub

tanggal 26 April 2018 ;

2.SUGIAN NOOR,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir

No.101,

RT.

011/

ep

Kotabaru, 12 Februari 1964, alamat Puteri Jaleha Kamp. Baru

ka

m

ah

-

RW.002,

Kel/Desa

Baharu

Selatan,

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru, agama Islam,

R

ah

es

pekerjaan Pegawai Negari Sipil ; ( saksi fakta )

on

Halaman 171 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 171

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saksi menyatakan sebagai Ketua LSM KAPAK yang mana

R

-

dibentuk pada tahun 2016 adapun program LSM tersebut antara lain

ng

advokasi kepada nelayan, memberikan informasi tentang ekosistem kelautan biota laut dan sebagainya ; Bahwa saksi menyatakan bukti nyata dari kegiatan LSM tersebut

gu

-

adalah mendorong Bupati pada saat itu membuat keputusan pada

A

tahun 2004 yakni pelarangan pertambangan di Pulau Laut, pada

ub lik

dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2004 yang intinya seluruh tambang dipulau laut baik itu PETI ataupun perusahaan besar dilarang menambang ; Bahwa terdapat penolakan terhadap tambang secara masif sejak

-

ep

tahun 2003, dan ada juga demonstrasi mendukung tambang karena

ah k

am

ah

intinya kami meminta seluruh kegiatan tambang tidak diberi izin dan

R

dijanjikan lapangan pekerjaan/bekerja di perusahaan tambang. Selain

In do ne si

itu juga ada demo di Kabupaten Kotabaru yang menentang

A gu ng

pencabutan izin pertambangan milik Penggugat yang dihadiri oleh ratusan orang; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

-

tertanggal 26 April 2018;

3.KAMBRAN., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kotabaru, 08 Januari 1978, alamat Mekarpura, RT. 007/ RW.002,

Kab.Kotabaru,

Kecamatan

agama Islam,

Pulau

Laut

Tengah,

lik

Mekarpura,

pekerjaan Perangkat Desa ;

ub

Kel/Desa

ah

( Saksi Fakta )

-

ep

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai Kepala Dusun 2 di merkarpura, dimana desa mekarpura ada 3 dusun dan 7 Rt dimana

on

Halaman 172 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

pertengahan tahun 2017 pada saat pembuatan jalan holing. Serta

es

yang terkena proyek jalan holding itu ada di Rt 7 dusun 2 ; Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Sebuku Batubai Coal sejak

ng

-

R

m ka

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 172

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

saksi tidak mengetahui adanya pertemuan dengan masyarakat atau

musyawarah sebelum PT. Sebuku Batubai Coal melakukan pekerjaan

ng

membuat jalan holing ; Bahwa setau saksi ada bagi-bagi sembako di desa Mekarpura namun

-

gu

yang dikasih itu orangnya pilih-pilih yakni orang yang kurang mampu dan janda-janda serta yang tua-tua ; Bahwa saksi menyatakan ada 160 kepala keluarga di dusunnya

A

-

dimana 160 kepala keluarga tersebut berjumlah sekitar 500 jiwa. Dari

ub lik

Batubai Coal yakni Rt 7 ada sekitar 5 atau 6 orang, Rt 4 kurang lebih 25 orang ; Bahwa saksi menyatakan ada keberatan masyarakat dalam bentuk

-

demo ke kantor DPRD dan Kantor Bupati Kota Baru sedangkan ke

ep

ah k

am

ah

jumlah jiwa tersebut hanya sebagian yang bekerja di PT. Sebuku

kantor Sebuku belum pernah dilakukan. Serta masyarakat juga

In do ne si

R

pernah datang kekantor balai desa untuk komplain atau mengeluh ; Bahwa saksi menyatakan di desa mekarpura rata-rata warga

-

A gu ng

mendapatkan air dari sumur gali, air tersebut digunakan untuk cuci

baju dan memasak sedangkan kalau hujan air itu tidak bisa diminum kadang-kadang kalau untuk minum warga dan saksi sendiri beli air

galon untuk diminum ; Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya orang yang sakit itu karena

-

lik

PT. Sebuku Batubai Coal. Akan tetapi apabila melewati jalan raya

ub

yang didesa salino sudah pasti terkena debu, karena jalan raya itu dipotong untuk jalan holing yang menuju kepelabuhan, jalan tersebut

-

tidak diaspal sehingga kalau panas debu kalau hujan becek ; Bahwa saksi menyatakan warga pulau laut menolak dengan adanya

ep

ka

m

ah

terkena debu akibat adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

tambang alasannya adalah dari pengalaman di desa kami tahun 2000

es

R

dulu ada tambang tetapi tidak lama sampai sekarang ada lubang

Halaman 173 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

dimana-mana tambang selalu meninggalkan lubang ;

on

ng

disana sini yang menyebabkan 2 anak kecil meninggal masuk lubang,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 173

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan ada 60 orang dari Mekarpura yang

-

mengikuti demo menolak tambang ; Bahwa saksi menyatakan di Rt 7 mendapatkan sembako yang

ng

R

-

dikoodinator dari perusahaan langsung. Serta saksi tidak pernah

gu

mendengar cerita dari warga yang menyatakan bahwa setelah dikasih sembako agar mendukung tambang ; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

A

-

tertanggal 3 Mei 2018 ;

Kemuning, 08 Mei 1977, alamat Jl.Pemerintahan, RT. 002/ RW.001, Kel/Desa Teluk Kemuning,

am

Kecamatan Pulau Laut Kepulauan,

Kab.Kotabaru, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ; ( Saksi Fakta )

ep

ah k

kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Teluk

ub lik

ah

4. SABRI,

R

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

In do ne si

Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai Kepala Desa di Teluk

-

A gu ng

Kemuning Rt 2 Rw 1 jalan pemerintahan, dimana desa tersebut berjarak kurang lebih 45 Km dari lokasi tambang ; Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Sebuku Batubai Coal

-

dimana perusahaan itu dibidang tambang yang sampai saat ubu yang

kami ketahui pihak perusahaan akan melakukan pertambangan di

lik

mana telah kami beritahukan kepada pemerintah Kabupaten Kotabaru dan pemerintah Propinsi kalimantan Selatan bahwa warga Pulau laut

ub

-

ka

menolak adanya pertambangan di Kabupaten kotabaru ; Bahwa saksi mengetahui kegiatan yang dilakukan PT. Sebuku Batubai

ep

Coal yakni pembuatan jalan holing atau pembuatan jalan dimana memotong jalan umum di desa kami, dimana panjangnya saksi tidak mengetahui sedangkan lebarnya kurang lebih 10 m ; Bahwa saksi menyatakan keberadaan jalan holing bagi masyarakat

es

-

R

m

ah

desa kami dan kami sudah melakukan penolakan dan protes yang

on

Halaman 174 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dianggap tidak bermanfaat malah menjadi gangguan salah satunya

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 174

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

menimbulkan polusi dimana hanya debu yang bisa dihurup dan pada

musim hujan jalan becek dan licin ; Bahwa saksi menyatakan dampak ke desa Teluk Kemuning sampai

ng

-

saat ini belum ada, hanya dampak yang bisa dirasakan oleh

gu

masyarakat desa Teluk kemuning yang melakukan perjalanan

melintas jalan holing ; Bahwa saksi menyatakan belum pernah disampaikan kepada saksi

A

-

ub lik

Kepala Desa sendiri yang akan menyampaikan kepada saksi juga belum ada ; Bahwa saksi menyatakan jalan umum yang dimaksud itu jalan yang

-

dipotong oleh jalan holing tadi maksudnya jalan umum itu kesana jalan holing membentang, misalnya utara ke selatan, jalan holingnya

ep

timur ke barat ; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

R

-

tertanggal 3 Mei 2018 :

In do ne si

ah k

am

ah

kalau ada penolakan warga desa Mekarpura dan Salino khususnya

A gu ng

5.ENDANG CAMSUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 12 April 1966, alamat Jalan Banjar Indah VI RT. 002

RW.

001,

Kelurahan

Pemurus

Dalam,

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,

Kecamatan

agama Islam,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; ( Saksi Fakta )

lik

sejak tahun 2012 dan menjabat sebagai Kabid Tata Lingkungan sejak bulan Januari 2017 ; Bahwa saksi menyatakan Tupoksi sebagai Kabid Tata Lingkungan

ep

-

Bahwa saksi menyatakan bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Propinsi

Hidup yakni ada 3 yang utama : 1). Koordinasi dan pembinaan perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 2)

R

ka

m

-

ub

ah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

es

Koordinasi dan pembinaan kajian dampak lingkungan hidup dan 3)

on

Halaman 175 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Koordinasi dan pembinaan pemeliharaan lingkungan hidup ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 175

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saksi mengetahui Ijin Lingkungan yang diberikan kepada PT.

R

-

Sebuku Batubai Coal, dimana PT. Sebuku Batubai Coal memperoleh

ng

Ijin Lingkungan pada Tahun 2013 tepatnya tanggal 7 Nopember ; Bahwa saksi menyatakan berdasarkan koordinasi kami Binwas

-

gu

terhadap dokumen lingkungan dan pembinaan karena pada Juli 2017 PT. SBC belum melaksanakan kegiatan sehingga berdasarkan

Batubai Coal wajib untuk mengajukan perubahan ijin lingkungan ; Bahwa saksi menyatakan karena setelah 3 tahun diterbitkan ijin

ub lik

-

lingkungan itu yang diterbitkan pada tanggal 7 Nopember 2013, kemudian 3 tahun itu adalah 6 Nopember 2016 dan kami melakukan

am

ah

A

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 PT. Sebuku

Binwas, koordinasi dan pembinaan pada Juli 2017, diketahui PT.

ah k

ep

Sebuku Batubai Coal belum ada kegiatan padahal menurut pasal 50

R

PP No. 27 Th. 2012, lebih dari 3 tahun belum ada kegiatan maka

In do ne si

pelaku usaha pemegang ijin lingkungan wajib untuk mengajukan

A gu ng

perubahan ijin lingkungan apabila akan melakukan kegiatan ; Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Sebuku Batubai Coal belum

-

melakukan kegiatan yakni ada 2 indikatornya

: 1. Binwas

2.

Koordinasi dan Pembinaan kami ke Kabupaten langsung pada bulan Juli 2017, selama ini kami belum pernah dilaporkan oleh pelaku usaha

lik

menyampaikan laporan kepada Gubernur ; Bahwa saksi menyatakan sebagaimana fungsinya kami menyurati kepada PT. SILO Grup dimana didalamnya PT. Sebuku Batubai Coal menyarankan

meminta

untuk

melakukan

perubahan

ijin

lingkungan apabila akan dilakukan kegiatan ; Bahwa saksi menyatakan ada tanggapan dari PT. Sebuku Batubai Coal

dalam

hal

ini

ep

-

atau

memberikan

klarifikasi

dalam

suratnya

R

ka

m

-

ub

ah

tersebut padahal berdasarkan ijin lingkungannya pelaku usaha wajib

es

menyebutkan PT. Sebuku Batubai Coal dari diterbitkan Ijin Lingkungan

on

Halaman 176 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

hingga 2017 sudah melakukan kegiatan, padahal yang kami inginkan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 176

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

mulai riil nyatanya tanggal berapa karena berdasarkan ketentuan tadi dari 3 tahun itu jatuh tepat 6 Nopember 2016, disitu tertulis hingga

ng

2017, sehingga 2017 bulan Oktober itu rentan waktu yang cukup waktu beberapa bulan bisa saja bahwa setelah bulan Juli itu PT. SBC

gu

itu melakukan kegiatan ; Bahwa saksi menyatakan apabila telah melewati 3 tahun kemudian

-

A

tidak melakukan perubahan ijin lingkungan itu, tidak ada sanksi apa-

ah

apa, tetapi ijin lingkungan tersebut apabila akan melakukan kegiatan

ub lik

harus diperbaharui dulu misalnya setelah 5 tahun sejak diterbitkan Ijin

untuk bisa melaksanakan kegiatan, apa yang tertulis dalam Ijin Lingkungan tersebut maka Ijin Lingkungan tersebut harus ada

ep

ah k

am

Lingkungan tidak bisa dioperasionalkan, untuk bisa dioperasionalkan

perubahan dan diperbaharui dulu kalau akan melaksanakan kegiatan,

In do ne si

R

kalau tidak melaksanakan kegiatan tidak apa-apa, berarti Ijin Lingkungan tidak dimanfaatkan ; Bahwa saksi menyatakan Ijin Lingkungan itulah yang mendasari

A gu ng

-

terbitnya Ijin usaha apabila Ijin Lingkungan dibekukan atau dicabut

maka Ijin Usaha dibatalkan ; Bahwa saksi menyatakan tidak dilibatkan pada waktu surat kelayakan

-

Ijin Lingkungan PT. Sebuku Batubai Coal tahun 2010 karena tahun

lik

tahun 2010 karena itu bukan kapasitas saksi dan tidak dilibatkan

ub

-

dilibatkan pada waktu IUP OP PT. Sebuku Batubai Coal diterbitkan

ketika Ijin Lingkungan PT Sebuku Batubai Coal diterbitkan tahun 2017; Bahwa saksi menyatakan fungsi kami adalah fungsi koordinasi, pembinaan

dan

fungsi

bimbingan

pengawasan

ep

ka

m

ah

tersebut saksi belum menjabat Kepala Bidang Tata Lingkungan, tidak

untuk Amdal,

berdasarkan fungsi itu kami melakukan pengiriman surat untuk

es

R

meminta klarifikasi terhadap apa yang terjadi karena menurut kami

on

Halaman 177 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

selama 3 tahun tidak melakukan kegiatan ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 177

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan sebagaimana ditunjukan dalam bukti P. 18

R

-

a,b, dan c, sampai Juli 2017 kami ke Kabupaten Kotabaru ditemukan

ng

suatu keadaan bahwa menurut hasil diskusi itu belum ada kegiatan

ditunjang dengan tidak ada laporan kepada kami ditambah suatu fakta

gu

bahwa sampai dengan ini kami tidak pernah menerima laporan

A

pelaksanaan dari Amdal itu, laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang ditetapkan harus dilaporkan 3 (tiga) bulan itu belum pernah kami

ub lik

usaha dalam hal ini PT. SBC wajib melaporkan kepada Menteri, kepada Gubernur dan Bupati ; Bahwa saksi menyatakan ada koordinasi antara instansi saksi (Dinas

-

Lingkungan Hidup Propinsi) dengan Dinas Lingkungan Hidup

ep

ah k

am

ah

terima, padahal didalam ijin lingkungan itu tertulis nyata bahwa pelaku

kabupaten Kotabaru pada tanggal 26 Juni 2017. Hasil koordinasi

In do ne si

R

tersebut ada laporan tertulis dari yang melaksanakan koordinasi ; Bahwa saksi menjelaskan terkait bukti P. 15 telah disampaikan secara

-

A gu ng

tertulis memang tidak dimasukkan dasara koordinasi tadi tetapi dalam pertimbangan-pertimbangan

yang

tidak

tertulis

kami

tentunya

membuat itu, apalagi menyurati Radar Banjarmasin ; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

-

tertanggal 11 Mei 2018 ;

6.MOHAMAD ERFAN, S.Ag.M.Hum, kewarganegaraan Indonesia, tempat

lik

ah

tanggal lahir, Amuntai, 17 Februari 1974, alamat Jalan Kaca

ub

Piring RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sungai Taib, Kecamatan

m

Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, agama Islam, pekerjaan

ep

Dosen ; ( Saksi Fakta )

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi menyatakan hadir pada saat sosialisasi atau ekspos

R

ka

Penggugat

untuk

acara

Halaman 178 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

diantaranya

In d

A

3

ng

termasuk

gu

Perusahaan

es

Amdal pada Tahun 2010, tepatnya bulan Maret 2010, sosialisasi 5

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 178

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sosialisasi atau ekspo kajian amdal yang mengundang adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati melalui BLHD menghadirkan

ng

konsultan untuk menyampaikan prensentasi dihadapan undangan

seluruh undangan yang hadir pada waktu itu. Dalam acara tersebut

gu

kami memberikan masukan mengenai pembahasan Amdal, karena

A

memang pembahasan Amdal itu tujuannya untuk memperbaikan Amdal agar seperti layaknya diterima, jadi ada perbaikan atau

ub lik

ah

masukan yang bisa di akomodir oleh konsultan dalam pembahasan Amdal itu, ada beberapa poin yang kami berikan masukan agar ada

am

perbaikan Amdal, masukannya adalah : 1. Bahwa Amdal itu keliru, karena undangan Amdal itu dilakukan 3

ah k

ep

hari sebelum pembahasan mestinya berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5

In do ne si

R

Tahun 2008 disebutkan dalam tata kerja Amdal itu harus 10 hari

A gu ng

sebelum diterima oleh peserta Amdal, masyarakat atau LSM

diberikan bahan. 2. Keluarnya Ijin Eksplorasi terhadap 5 perusahaan termasuk 3 perusahaan PT. Sebuku Batubai Coal itu dikeluarkan oleh Bupati

pada masa injury time beliau, jadi 5 hari lagi beliau berakhir jadi Bupati mengeluarkan ijin itu, dan kami anggap cacat demi hukum

dokumen

publik

untuk

lik

kepentingan

orang

banyak

dan

mengeluarkan ijin eksplorasi itu beliau belum mencabut Perbup

ub

m

ah

karena bupati tidak boleh mengeluarkan ijin apalagi demi

ka

No.30 Tahun 2004 tentang larangan pertambangan di Pulau Laut,

ep

jadi Peraturan Bupati No.30 Tahun 2004 itu dikeluarkan oleh

ah

beliau itu latar belakangnya karena kami pada waktu itu

es

R

melakukan aksi besar-besaran beberapa kali sejak Tahun 2000

Halaman 179 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ilegal di Pulau Laut kemudian akhirnya beliau mengeluarkan

on

ng

M

s/d 2004 karena pada waktu itu ada 44 perusahaan pertambangan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179

Bupati

No.30

Tahun

2004

tentang

R

Peraturan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan

pertambangan di Pulau Laut dengan memasang plang-plang

ng

dimana-mana di Pualau Laut dan kemudian pada tahun 2010 itu

beliau mengeluarkan Ijin Eksplorasi terhadap 5 perusahaan itu

A

gu

dimana injury time. 3. Didalam dokumen Amdal itu nasakahnya banyak yang kopi paste,

jadi ada Kabupaten Tanah Bumbu, ada yang menyebutkan

ub lik

ah

Kabupaten di seberang sedangkan disini Kabupaten Kotabaru. 4. Bahwa alamat di dokumen Amdal itu ada 5 perusaan, 1 alamat

jalan Garuda No. 19 Kemayoran Jakarta Pusat, kami melakukan

am

kroscek kelapangan investigasi ternyata alamat itu tidak ada tidak ada, yang ada pada alamat itu adalah PT. Kopisindo yang tidak

ah k

ep

ada keterkaitan atau hubungan sama sekali dengan ijin ini, untuk

R

itulah akhirnya kami bersepakat bersama-sama dengan teman-

In do ne si

teman melaporkan adanya tindak pidana pemberian keterangan

A gu ng

palsu terhadap dokumen vital yang akan dipergunakan untuk

pertambangan di Pulau Laut. Bahwa saksi menyatakan salah satu masukan yang diberikan

-

terhadap draf Amdal adalah kami meminta kepada pemrakarsa untuk melakukan sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat karena ini

lik

Kotabaru yang saat ini jumlahnya 155264 jiwa. Jadi harus lakukan

ub

sosialisasi terlebih dahulu jang terburu-buru pembahasann Amdal kemudian diketuk Amdal disepakati lalu dilakukan eksploitasi, kami

ep

tidak seperti itu kami meminta kepada pemerkarsa lakukan sosialiasai beberapa kali lah agar kepada masayarakat diberikan pemahaman apalagi karena dalam sosialisasi atau ekspo itu menyampaikan

R

ka

m

ah

menyangkut Pulau Laut yang dihuni oleh separuh masyarakat

es

sesuatu yang bagus-bagus tidak ada kejelekan, tidak ada dampak,

on

Halaman 180 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

rekrutmen tenaga kerja akan berjumlah 3000 orang tenaga kerja lokal,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 180

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

kemudian kompensasi dari tambang ini akan dibuatkan jembatan

penghubung antara Pulau Laut dengan Pulau Kalimantan sepanjang 6

ng

KM dengan biaya 1 triliun, akan dibangun pabrik pig iron, akan

dibangun untuk mengatasi listrik di kabupaten Kotabaru power plant

gu

dan macam-macam ; Bahwa saksi menyatakan hasil ekspos sosialisasi itu dibagikan berita

-

A

acara dan semua yang hadir melalui perwakilan akan mendapat hasil

ub lik

sama sekali di masukkan, jadi seolah-olah semua menyepakati hasil kajian Amdal tersebut; Bahwa saksi menyatakan latar belakang dikeluarkannya Peraturan

-

Bupati No. 30 Tahun 2004 yakni ada 2 poin ; yang pertama karena itu ilegal dan yang kedua karena kondisi Pulau Laut itu tidak layak untuk

ep

dilakukan usaha pertambangan ; Bahwa saksi mengetahui adanya pencabutan IUP PT. Sebuku Batubai

R

-

In do ne si

ah k

am

ah

itu, ketika kami menerima hasil berita acara itu masukan tidak ada

A gu ng

Coal yang salah satu dari pencabutan itu pada waktu itu kami turun

kejalan hearing tersebut mendesak kepada Gubernur, karena

Gubernur punya kewenangan untuk mencabut itu, untuk itulah kami lakukan ; Bahwa saksi menyatakan salah satu dari pencabutan itu pada waktu

-

itu pada waktu itu kami turun kejalan hearing tersebut mendesak

lik

yang datang ke DPRD karena saya ketua koordinator kegiatan itu; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

ub

-

mencabut itu, untuk itulah kami lakukan serta saya juga termasuk

ep

tertanggal 17 Mei 2018 ;

7.SISWANSYAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 02 Maret 1962, alamat Jalan Zafri Zam-Zam

R

ah

ka

m

ah

kepada Gubernur, karena Gubernur punya kewenangan untuk

es on

Halaman 181 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

Komp. LLASDP I No.36, RT. 041 RW. 003, Kelurahan Belitung

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; ( Saksi Fakta )

ng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menyatakan sebagai ASN / PNS dalam jabatan sebagai

-

gu

asisten I, yang mana tugas dan wewenangnya mengkoordinasikan

A

membantu sekretaris daerah, finalnya tetap di Sekda, kita bukan

pejabat exsekutif itu ada Sekda, namun

keputusan sifatnya strategis itu ditanda tangani oleh Gubernur. Bahwa saksi menyatakan mengenai SK pencabutan IUP PT. Sebuku

ub lik

-

Batubai Coal yakni proses pengambilan keputusan ini oleh Gubernur

am

ah

pengambil keputusan,

dilakukan sesuai dengan permintaan aspirasi masyarakat berawal

ah k

ep

pada tanggal 19 Juni 2017 yang mana surat dari Ketua DPRD Kotabaru, notulen dari hasil rapat DPRD Kabupaten Kotabaru

In do ne si

R

tertanggal 13 September 2017, pernyataan sikap dari masyarakat

A gu ng

Kabupaten Kotabaru tanggal 23 Oktober 2017, kemudian Gubernur menerima surat dan menugaskan kepada tim termasuk kami internal

Kalimantan Selatan dari SKPD terkait antara lain Dinas Sumber Daya

lik

asesten bidang yang menangani ada 3 asesten yaitu : 1. Asisten bidang pemerintahan. 2. Asesten bidang pembangunan. 3. Asesten bidang Umum. Proses pengambilan keputusan ini dari proses rapat koordinasi, dinaikan nota dinas berupa naskah sampai Gubernur, dirapatkan lagi,

ub

m

ah

Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, PTSP, semua

terus pengambilan keputusan, pengambilan keputusan ini bukan

ep

hanya begitu saja tetapi dari mulai Tahun 2017 s/d tanggal 26 Januari

ka

2018 dan proses pengambilan keputusan itu internal pemerintahan pertimbangan

internal

es

provinsi bersama kajian akademisi Unlam ; Bahwa saksi menyatakan dari kajian

R

-

Halaman 182 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

akademisi pada tanggal 18 Januari 2017 untuk memberikan saran

on

ng

pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan yang diundang kajian

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 182

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

pertimbangan, kemudian naskah kajian itu disampaikan kepada Gubernur yang koordinasi secara hiraki kami lakukan dari SKPD

ng

DSDM, masukkan ke asesten mempelajari, Sekda, kemudian Gubernur setuju untuk ditindak lajuti, turun ke bawah dan naskah

gu

keputusan yang 3 itu PT.SBC, PT.SSC dan PT.STC, pada tanggal 26

A

Januari 2018. Sehingga hasil kajian ke 3 perusahaan tambang itu

dicabut bukan hanya aspirasi saja yang dipertimbangkan tetapi aspek

ub lik

tehnis yang dikaji oleh tim internal kami DSDM, dinas LH ditambah juga dari kajian akademisi sebelum mengambil keputusan itu dicabut tetapi dari Unlam sudah melakukan kajian. Bahwa saksi menyatakan aspirasi masyarakat yang notabene dalam

ep

-

ah k

am

ah

teknis keberadaan lingkungan kawasan pertambangan, juga dari segi

hal ini prensentasi DPRD, DPRD ini secara resmi yang ditandatangani

In do ne si

R

oleh Ketua DPRD disampaikan kepada Gubernur, juga aspirasi

A gu ng

masyarakat melalui LSM dan pertimbangan dari kajian tadi serta dengan adanya kewenangan yang berubah dengan adanya UndangUndang No.23 Tahun 2014 dulunya perijinan itu ada pada Kabupaten

Kota, sejak Januari 2017 itu sudah kewenangan sesuai penyerahan

P4D bahwa Gubernur berwenang untuk melakukan pemberian ijin

ah

perannya yaitu mengikuti perkembangan apabila ada rapat Sekda dengan SKPD terkait, DSDM, LH, Kehutanan, PTSP, Bapeda. Pada

ub

m

tanggal 4 Januari 2018 ada rapat yang dipimpin oleh Sekda dimana hasil rekomendasinya yaitu pencabutan IUP tadi. Bahwa saksi menyatakan selama proses persiapan – persiapan tadi

ep

-

tidak pernah memanggil PT. SBC atau jajaran direkturnya dipanggil

R

ka

lik

atau pencabutan ijin yang ada di Kalimantan Selatan ; Bahwa saksi menyatakan dalam hal pencabutan SK IUP Eksplorasi

-

es

untuk dimintai keterangan langsung alasannya karena itu kewenangan

on

Halaman 183 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

propinsi yang sudah kami lakukan koordinasi dengan lintas SKPD

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 183

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

terkait yaitu Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten Kotabaru sehingga kami mengambil keputusan seperti itu tidak memanggil

ng

pihak perusahaan ; Bahwa saksi mengetahui mengenai pelimpahan kewenangan dari

-

gu

Kabupaten ke Kota yaitu sejak Januari 2017 P4D itu sudah

diserahkan, baik peralatan, personil dan kewenangannya. Sehingga

A

sebelum adanya pelimpahan kewenangan tersebut untuk menerbitkan

ub lik

2015, dimana Bupati atau walikota tidak boleh lagi memberikan ijin setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ; Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

-

tertanggal 17 Mei 2018 ;

8.ENDARTO, ST.MS., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir,

ep

ah k

am

ah

ijin masih di Kabupaten, tetapi status quo nya sudah berada di tahun

R

Banjarbaru, 01 September 1978, alamat Jalan Jambrut No.14,

In do ne si

Komp. Amaco, RT. 022 RW. 009, Kelurahan Loktabat Utara,

A gu ng

Kecamatan Banjarbaru Utara, Kata Banjarbaru, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; ( Saksi Fakta )

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menyatakan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh

-

perusahaan untuk meningkatkan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP OP

lik

Kuasa Pertambangan, karena diterbitkan sebelum 2009, namun adanya UU 4/2009 istilah nama menjadi IUP. IUP dalam

ub

setelah

aturan masa berlaku maksimal 7 tahun, perusahaan diwajibkan untuk membuat dokumen studi kelayakan, dokumen amdal, dokumen

ep

ka

m

ah

yaitu sesuai peraturan merujuk kepada PP 23/2010, dulu namanya

rencana reklamasi, serta permohonan-permohonan lainnya dan

evaluasi,

menyatakan

teknis,

ekonomis,

Halaman 184 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

gu

lingkungan bila itu sebelum semua itu dipenuhi oleh perusahaan maka

A

es

di

on

wajib

ng

Kelayakan

R

permohonan pengajuan didalam konteks ESDM. Dokumen studi

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 184

bisa dapat diberikan peningkatan dari IUP Eksplorasi

R

perusahaan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi IUP OP ; Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2017 sudah melakukan evaluasi

ng

-

terhadap PT. SBC, evaluasi terhadap dokumen studi kelayakan,

gu

adapun hasil evaluasinya didapat bahwa secara umum belum menyatakan kelayakan dalam hal ini teknis. Sebenarnya evaluasi itu

langkah tinjau ulang saja terhadap IUP yang diterbitkan ; Bahwa saksi menyatakan hasil evaluasi itu sebagai pegangan kami,

ub lik

-

karena Ijin Usaha IUP OP nya sudah ada, bilaman peningkatan itu dilakukan pada saat peningkatan dari eksplorasi ke OP pada saat menjadi kewenangan propinsi tentu itu menjadi kewenangan propinsi tentu itu menjadi syarat utama sebelum pemegang IUP memperbaiki

ep

hasil evaluasi dari kami ; Bahwa saksi menyatakan fakta dilapangan untuk kasus IUP PT. SBC

R

-

In do ne si

ah k

am

ah

A

dilakukan sebelum IUP OP itu terbit, kita melakukan evaluasi sebagai

A gu ng

ini mereka membuat underpass, sehingga jalan umum itu tetap ada. Selanjutnya saksi menyatakan jika membaca dari SK pencabutan PT. SBC

tersebut

bukan

karena

permasalahan

jalan,

melainkan

penolakan dari aspirasi masyarakat ; Bahwa saksi menyatakan khusus untuk PT. SBC sebagaimana sesuai

-

dengan bidang dan tugas saksi, yang kami lakukan adalah melakukan

ub

dokumen FS, Feasibility study ; Bahwa saksi menyatakan jaminan reklamasi dasarnya dokumen rencana reklamasi, RKAB adalah rencana kegiatan anggaran

ep

biayanya dalam 1 tahun perusahaan melaksanakan kegiatan, patokan dokumennya adalah dokumen RKAB, kalau dokumen rencana reklamasi

fungsinya

sebagai

payung

perusahaan

dalam

R

ka

m

-

lik

ah

evaluasi, selain perijinan, dokumen-dokumen perncetak perijinan,

es

melaksanakan reklamasi di per 5 tahun. Didalam dokumen rencana

on

Halaman 185 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

reklamasi ada yang namanya jaminan reklamasi, dokumen rencana

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 185

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

reklamasi dibuat oleh perusahaan, kita yang mengevaluasi dan hasur

mendapat persetujuan dari pemerintah ESDM dalam hal ini,biaya

ng

yang dimunculkan / jaminan yang ada bukan hasil penetapan pemerintah tetapi dari hasil perhitungan. Sehingga dasarnya adalah

gu

dokumen rencana reklamasi yang dihitung planing perusahaan untuk

A

melakukan kegiatan usaha pertambangan, katakanlah dihitung luasan

dihitung berdasarkan fasilitas yang sudah merubah fungsi lahan ; Bahwa saksi menyatakan CNC (Clear and Clean) dimulai dari tahun

ub lik

-

2011 karena adanya perselisihan / perbedaan rumus yang tidak

am

ah

lahan terganggu, bisa dari akibat dari pertambangan itu sendiri,

pernah sinkron antara pusat dengan daerah pada saat itu, CNC

ah k

ep

sebelum tahun 2015, CNC ini tata kelola juga syarat administrasi kewilayahan biar tidak tumpang tindih bila syarat itu terpenuhi maka

In do ne si

R

dia mendapatkan sertifikat status CNC, diumumkan di website, untuk

A gu ng

mendapatkan sertifikat dia harus memiliki syarat dokumen antara lain dokumen eksplorasi, dokumen FS, dokumen lingkungan / Amdal,

wajib membayar artinya dia tidak punya hutang, baik royalti maupun iuran tetap kepada negara. Bahwa keterangan saksi fakta ini selengkapnya termuat dalam berita

-

acara persidangan tertanggal 17 Mei 2018 ;

lahir, Kandangan, 07 Maret 1953 , alamat

Jalan Guntung

Kecamatan

Landasan

Ulin,

ub

Paring RT. 036 RW. 007 Kelurahan Guntung Manggis

m

Banjarbaru,

agama

Islam,

ep

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; ( Ahli ) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli menerangkan pada 2011 kami sudah melakukan penelitan

es

-

R

ka

kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal

lik

ah

9.Ir. KARTA SIRANG, MS,

Halaman 186 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

masyarakat setiap musim kemarau belum satu bulan mereka sudah

on

ng

mengenai potensi sumber daya air pulau laut karena ada keluhan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 186

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukanlah penelitian kemudian pada 2013 berdasarkan amanat UU

ng

32 bahwa satu wilayah administrasi atau satu pulau mestinya harus diketahui daya dukung atau daya tampungnya. Karena kita sudah

gu

merasakan akibat daya dukung dan daya tampung sangat merosot

A

sekali namun saat itu tidak ada regulasi yang bisa mengendalikan ini kemudian lahirlah uu 32 tahun 2009 yang mengamanatkan di pasal 9

ub lik

ah

sd 12 yang menyatakan kewajiban Pemeintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melakukan rencana perlindungan

am

dan pengelolan lingkungan hidup. Kami sebagai orang lingkungan ikut sertalah disini waktu itu berdampingan dengan balai lingkungan hidup. Kalsel. Mulai 2013-2014 2015 akhirnya kita

ep

ah k

Kita amanati seluruh

R

punya data. Dari data itu kita susun yang namanya rencana

In do ne si

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada 2016 sangat

A gu ng

detil. Ternyata di Kalsel ada 51,3 persen wilayah kita daya dukungnya

rendah dan sangat rendah ; Bahwa ahli menerangkan terkait masalah sebuku batubai coal

-

terhadap daya dukung dan daya tampung di pulau laut dimana yang

sebuku batubai peta kita itu ada yang di laut. Jadi sebagian ini kena

lik

sekian. Ini ada 64 persen lebih itu yang rendahnya. Perusahaan ini

ub

letaknya di daerah yang flat dengan sungai-sungai yang datar. Keuntungannya perusahaan ini tidak kena daerah persawahan tanah

ep

yang bagus untuk daeah padi. Sehingga kalau kami hitung nilai lingkungan yang harus dipenuhi tidak terlalu besar berbeda dengan yang di Tanjung dan Sejaka. Sejaka selain sumber air tadi yang saya

R

ka

m

ah

ke laut. Daya dukung daya tampung mulai sangat rendah rendahnya

es

sebutkan dia kena lahan pertanian yang dihitung di kelas kemampuan

on

Halaman 187 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

lahan itu kelas satu. Jadi ada dua jasa ekosistem yang ketimpa. Kalau

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

berbicara dengan Pemda

R

kesulitan air bersih. Atas inistiaf kami

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 187

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

di Tanjung coal dan Sejaka coal hanya sumberd aya air. Kawasan

hutan ada kalau kawasan hutan pemerintah sudah punya proses

ng

untuk pemanfaatan ini mengambil batu bara di bawah kawasan hutan sudah ada prosedurnya. Dua perusahaan ini yang Tanjung dan Sejaka

gu

sumber daya airnya sudah rendah kalau diambil habis sama sekali

A

seperti yang saya katakan semula tidak mungkin pulih. Sedangkan untuk sejaka ada dua penyedia ekosistem yang terkena yang pertama

ub lik

Sebuku batubai begitu gambarannya sebagian dia di laut jadi tidak kena analisis variabel-variabel penyedia dan pengatur pendukung tidak semuanya karena ada yang dlaut beberapa ; Bahwa ahli menerangkan banyak lokasi yang sebenarnya sudah kena

ep

-

ah k

am

ah

sumber daya air disana ada cadangan air tanah dalam bentuk lipatan.

tambang yang sekarang kondisi daya dukung nya rendah di

In do ne si

R

kalimantan selatan. Dimana untuk di pulau besar masalah akuifer

A gu ng

berdasarkan penelitian yang pernah saya baca akan pulih dalam 200 tahun ke atas. Tetapi untuk pulau itu (Pulau laut) tidak akan pulih

karena dia akan tergantikan air laut. Itu untuk faktor penyedia air.

Faktor-faktor lain misalnya karena kehilangan genetik karena dibuka

ganti tanamannya pemerintah sudah punya regulasi untuk melakukan

lik

semula. Sehingga menurut kami, kami sudah memberikan arahan

ub

indikasi bahwa semua daerah yang daya dukung dan daya tampungnya rendah kalau melakukan pemanfaatan SDA yang ruang

ep

satu ruang saling berkaitan, air, kesuburan, habitat hewan itu dilakukan study lebih mendalam sehingga yang kita putuskan itu tidak meninggalkan voit seperti yang sekarang. Seperti tadi saya katakan

R

ka

m

ah

rehabilitasi dengan jenis kalau perlu dikembalikan sebagaimana

es

kita punya 45 voit yang sekarang tinggal danau tidak bisa diapa-

on

Halaman 188 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

apakan lagi. Kebetulan pada 2012 kami bersama teman-teman PPLH

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 188

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

melakukan penelitian voit yang ada di pulau Sebuku ada empat

ternyata kandungan karniumnya tinggi atau logam berat. Voit yang

ng

ada di jorong ternyata dibawahnya ada sungai bawah tanah yang

disitu hidup ikan laut. Jadi demikian berat. Untuk pulau jauh yang

gu

sekarang terjadi yang tetap jalan dan kedalamannya lebih dari 150

A

meter adalah adaro. Tapi adaro di tengah-tengah pulau Kalimantan.

Kami belum nengecek apakah daya dukung daya tampung adaro ini

ub lik

lalu. Kami mikir kalau kita lakukan evaluasi semua apa resiko yang harus kita tanggung terutama kondisi ekonomi daerah ; Bahwa ahli menerangkan mengenai pulau besar dan pulau kecil kalau

-

tidak salah ada Undang-Undang mengenai ukuran pulau. Ada

ep

ah k

am

ah

rendah atau sangat rendah karena kami baru selesai ini tahun 2017

Undang-Undang tentang pulau kecil dan pulau pesisir. Setahu saya

In do ne si

R

ukuran pualu kecil dibawah 200 ribu hektar luas daratannya ; Bahwa ahli menerangkan perbandingan dampak tambang terhadap

-

A gu ng

air dengan dampak sawit terhadap air dimana pada tahap awal samasama menghilangkain air tanah tapi pada saat sawit tumbuh kami di perguruan tinggi selalu menyarankan bila anda menanam sawit di kelerengan lebih dari 15 persen artinya aliran permukaan tinggi harus

dilakukan bio pori atau disela dengan tanaman yang sistem

lik

menyisakan sempadan sungai antara 20 hingga 50 meter tidak boleh

ub

diapakan supaya aliran permukaan yang dari atas tadi kalau turun tertahanlah disitu dan sempat terbenam di dalam tanah sebagai mata air ini sudah ada RSPO namanya sudah ada ; Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan penelitian daya dukung

ep

-

dan daya tampung di pulau laut dalam rentang tiga tahun mestinya

R

ka

m

ah

perakarannya dalam. Regulasi di pemerintah kita mereka harus

es

dari 2013 – 2015 kita meneliti seluruh wilayah kalsel. Penelitian tim ini

on

Halaman 189 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dari PPLH Unlam, itu tentang potensi sumber daya air permukaan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 189

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dipulau laut itu tahun 2011. Itu sebagai bahan dalam penelitian daya

dukung dan daya tampung berikutnya ; Yang untuk selengkapanya keterangan ahli termuat dalam berita

ng

-

acara persidangan tertanggal 24 Mei 2018 ;

gu

10.PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKHRULLOH,S.H.M.H, kewarganegaraan

kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Perum Taman Kota Blok C2 No. 29 RT. 006 RW. O16, Kelurahan Bekasi Jaya,

pekerjaan PNS ; ( Saksi Ahli )

ub lik

Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli menjelaskan mengenai sahnya suatu keputusan. Setiap

ep

-

ah k

am

ah

A

Indonesia, tempat tanggal lahir, Sleman, 24 Agustus 1969, jenis

Keputusan memiliki tiga pilar sebagai tolak ukur bagaimana kita bisa

In do ne si

R

menilai keabsahan keputusan itu. Pertama setiap keputusan harus

A gu ng

dapat dinilai sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal

52 bahwa pejabat yang menandatangani keputusan harus pejabat yang berwenang. Yang kedua dasar substansi adalah bahwa

substansi itu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan

di

dalamnya

tidak

boleh

ada

lik

dengan tujuan dibuat dengan prosedur yang benar ; Bahwa sebuah keputusan kalau tidak lengkap

pada

aspek

ub

-

paksaan sehingga setiap keputusan seubstansinya harus sesuai

kewenangan tentu saja batal. Ada empat cara untuk koreksi keputusan. Pertama perubahan keputusan, bisa dilakukan apabila ada

ep

ka

m

ah

kecacatan karena kehilafan, tidak boleh ada penipuan maupun

kesalahan konsideran menimbang mengingatnya ada kesalahan atau

es

R

kurang aspek dalam landasan sosiologis. Kedua koreksi keputusan

Halaman 190 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

salah satu atau ketiga-tiganya ada cacat kewenangan, cacat

on

ng

bisa dilakukan dengan pencabutan, bisa dilakukan bila ditemukan ada

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 190

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

substansi dan cacat prosedur. Ketiga ditunda, keputusan dapat ditunda bila keputusan ini dilakukan timbul kerugian keuangan negara,

ng

terjadi konflik atau kerusakan lingkungan hidup. Keempat pembatalan,

bisa dilakukan apabila cacat kewenangan, cacat prosedur atau cacat

gu

substansi ; Bahwa saksi menjelaskan apabila ada suatu peraturan keputusan

-

A

belum dicabut tersebut bisa dikatakan tidak berlaku yaitu didalam

ah

Undang-Undang

Pemerintahan

mengatur

secara

ub lik

eksplesit. Pertama bila jangka waktu keputusannya sudah habis. Kedua bila dicabut oleh pembentuknya atau bila dicabut oleh pejabat

am

yang berwenang dengan asas contrarius actus. Ketiga bila dicabut

ep

oleh atasan pejabat yang berwenang. Yang keempat bila dibatalkan oleh keputusan pengadilan ; Bahwa ahli menjelaskan didalam pembentukan keputusan maupun pencabutan

keputusan

di

dalam

Undang-Undang Administrasi

In do ne si

-

R

ah k

Administrasi

A gu ng

Pemerintahan juga sudah diatur mengenai mendengar aspirasi

masyarakat. Ini sudah ada aspek transparansinya, aspek peran serta masyarakat itu untuk dilibatkan. Maka tentu saja penyelenggara

pemerintahan harus mengambil sikap yang obyektif. Obyektif itu artinya sesuai dengan tujuannya berbeda dengan subyektif sesuai

lik

tujuannya adalah si pendemo tadi pak itu tidak benar kalau diterbitkan

ub

ijin karena merusak lingkungan. Maka dilihat tujuan yang diterbitkan dengan kewajiban-kewajiban untuk misalnya reklamasi lingkungan dan seterusnya itu terpenuhi atau tidak itu harus diukur harus diuji dan

ep

ka

m

ah

dengan subyeknya. Tujuannya ini bisa tercapai atau tidak misalnya

dikaji. Jadi tidak semua demo juga harus diterima juga tidak harus

es

R

semua demo harus ditolak, karena kita tidak tau apa yang

on

Halaman 191 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

disampaikan usulan-usulan di dalam demo itu

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 191

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

R

-

ng

tertanggal 25 Mei 2018 Menimbang,

bahwa

Para

Pihak

telah

menyampaikan

gu

kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Mei 2018 untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang

ah

A

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

ub lik

cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan

perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu

ep

ah k

am

akhirnyamohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan

yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana

In do ne si

R

tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap

A gu ng

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini yang

selanjutnya akan disebut “Objek Sengketa” adalah “Keputusan Gubernur

lik

ah

Kalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan

ub

Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari

ep

2018” (Bukti P- 1, = Bukti T.6-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih

R

ka

m

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai

es

dahulu akan mempertimbangkan formal gugatan yang tidak dieksepsi oleh

on

Halaman 192 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Tergugat, yaitu: pertama, mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 192

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Usaha Negara. Kedua, mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan ketiga, mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

ng

Menimbang, bahwa aspek formal pertama yang dipertimbangkan

adalah mengenai kewenangan mengadili yang berdasarkan ketentuan Pasal

gu

50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

A

Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di

ub lik

ah

tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

negara,

dikeluarkannya

baik

di

Keputusan

pusat

maupun

Tata

Usaha

di

daerah,

Negara,

sebagai

termasuk

akibat

sengketa

In do ne si

usaha

ep

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata

R

ah k

am

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

A gu ng

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan

(beschikking) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Keputusan

Tata

Usaha

Negara

adalah:

suatu

penetapan

tertulis,

lik

ah

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan

ub

yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang

ep

ka

m

hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup

es

Halaman 193 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

on

ng

dimaknai pula sebagai :

R

Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 193

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

ng

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas;

gu

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

A

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Menimbang,

bahwa

unsur-unsur

yang

menyusun

definisi

ub lik

ah

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

ep

ah k

am

9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, sehingga

R

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun

In do ne si

definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat

A gu ng

bahwa Objek Sengketa (Bukti P- 1, = T.6-1) termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut : –

Bahwa

“Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Selatan

Nomor

lik

ah

503/119/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

ub

Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018” (Bukti P-1 =

–

Bukti T.6-1); berbentuk penetapan tertulis; Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam

–

hal ini adalah Gubernur Kalimantan selatan ; Bahwa Keputusan objek sengketa berisi tindakan hukum dibidang tata

ep

ka

m

Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten

es

R

usaha negara karena objek sengketa tersebut terkait dengan tindakan

Halaman 194 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

dari sengketa tata usaha Negara;

on

ng

administratif Tergugat dalam ranah perizinan, yang merupakan bagian

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 194

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar penerbitan objek Sengketa adalah peraturan perundang-

–

undangan khususnya di bidang Perizinan pertambangan; Bahwa penerbitan objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret,

ng

R

–

individual dan final. Karena objek sengketa nyata ditujukan kepada

gu

Penggugat dan objek sengketa tidak perlu persetujuan atasan Tergugat

maupun instansi lain ; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan

A

–

ub lik

operasi produksi batubara milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa

penerbitan Objek Sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana

ep

ah k

am

ah

akibat hukum bagi Penggugat yaitu dicabutnya izin usaha pertambangan

R

dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga

In do ne si

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,

A gu ng

memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa

aspek formal kedua yaitu terkait

apakah

Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam mengajukan gugatan?, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53

lik

ah

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

ub

bahwa;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

ep

ka

m

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

es

R

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 195 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ganti rugi dan / atau direhabilitasi.”

on

ng

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 195

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat adalah orang atau

ng

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

gu

Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;

Penggugat adalah badan hukum perdata

A

Menimbang, bahwa

yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dengan diterbitkannya objek

ub lik

ah

sengketa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena dengan

operasi produksi pertambangan menjadi terhenti dan semua investasi yang telah dilakukan oleh Penggugat menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai badan hukum yang memiliki kepentingan yang dirugikan oleh karena aktivitas

R

perdata

ep

ah k

am

diterbitkannya objek sengketa maka aktivitas usaha Penggugat di bidang

A gu ng

oleh Penggugat menjadi sia-sia, maka

In do ne si

usaha Penggugat menjadi terhenti dan semua investasi yang telah dilakukan

Penggugat memiliki kepentingan

dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan aspek formal yang ketiga, yaitu terkait apakah gugatan

lik

ah

Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai

ub

Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut mengatur bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

ep

ka

m

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

es

R

Menimbang, bahwa objek sengketa tertanggal 26 Januari 2018,

Halaman 196 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

gugatan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

on

ng

diterima Penggugat tanggal 29 Januari 2018 maka dengan didaftarkannya

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 196

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

pada tanggal 9 Februari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

ng

pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

gu

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempertimbangan aspek

A

formal yang tidak dieksepsi oleh Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang

ub lik

ah

diajukan oleh Tergugat terbih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi di dalam

Jawabannya tertanggal 29 Maret 2018 yang tertulis lengkap dalam duduk sengketa, eksepsi Tergugat tersebut terdiri dari 3 (tiga) eksepsi, yaitu;

R

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah. 2. Gugatan tidak sah 3. Gugatan kabur (Obscuur Libel)

In do ne si

ep

ah k

am

DALAM EKSEPSI

A gu ng

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut dalam duplik Tergugat

tanggal 12 April 2018 Tergugat menanggapi replik Penggugat dengan poin,

Replik Tanpa identitas pihak dan poin Replik bukan pengulangan gugatan dimana penjelasan poin-poin tersebut tertulis lengkap dalam duplik Tergugat.

Terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di

lik

mempertimbangkan

bahwa

selanjutnya

eksepsi-eksepsi

Tergugat,

berurutan, sebagai berikut; 1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah.

Majelis

satu

persatu

Hakim

secara

ub

Menimbang,

ep

ka

m

ah

dalam pertimbangan eksepsi surat kuasa Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat

Tentang Eksepsi Surat

es

R

Kuasa Tidak Sah Tergugat uraikan dalam jawabannya halaman 2-5 serta

Halaman 197 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Majelis Hakim memuat alasan-alasan sebagai berikut :

on

ng

dupliknya halaman 2-5 yang pada pokoknya eksepsi tersebut menurut

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 197

Penerima kuasa dari Penggugat, yaitu Agus Dwiwarsono S.H.,M.Sc dan

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc tidak dapat menunjukkan Berita

ng

Acara Sumpah Sebagai seorang Advokat sebagaimana diatur dalam pasal 4

UU Advokat sedangkan Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc selain dapat

menunjukkan

gu

tidak

Berita Acara

Sumpah

juga

tidak

dapat

(non litigasi); Adanya ketentuan Pasal 3 ayat 1 undang-undang Advokat, yang mengatur

ah

-

A

menunjukkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Konsultan Hukum

ub lik

‘untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai

am

berikut: c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.” maka menjadi masalah Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc tidak dapat

ah k

ep

menjadi advokat dengan peralihan status dari awalnya konsultan Hukum , karena posisi Menteri Kehakiman dan HAM sebagai “Pejabat Negara” tidak

A gu ng

tersebut’

In do ne si

R

dapat dirangkap dengan profesi Advokat” pada saat berlakunya UU Advokat

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang kuasa tidak sah

tersebut, Penggugat menanggapi dalam dalam repliknya halaman 1-5, yang pada pokoknya

tanggapan atas eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim

memuat alasan-alasan sebagai berikut: -

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc adalah “Eks Anggota Asosiasi

lik

ah

Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) yang disahkan sebagai advokat pada

UU Advokat; Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH.,M.Sc sudah diangkat menjadi Konsultan

ub

-

Hukum sebelum menjadi menteri Hukum dan Perundang-Undangan di tahun

ep

ka

m

perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), oleh ketentuan pasal 32 ayat (1)

1999, kemudian menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan

es

R

sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat tahun 2003. Berdasarkan Pasal

on

Halaman 198 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

20 ayat 3 Undang-Undang Advokat, Advokat yang diangkat menjadi pejabat

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 198

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Negara, hanya non-aktif untuk sementara selama memegang jabatannya, bukan berarti harus berhenti sebagai Advokat;

ng

Menimbang, bahwa atas eksespsi Tergugat terkait surat kuasa tidak sah dan sanggahan Penggugat atas eksepsi tersebut Majelis Hakim

gu

mempertimbangkan satu persatu dalam satu rangkaian sebagai berikut:

A

Menimbang, bahwa fotokopi Berita Acara Advokat Kuasa Hukum

Penggugat atas nama Agus Dwiwarsono S.H.,M.Sc telah diserahkan pada

ub lik

ah

Persidangan tanggal 5 April 2018.dan telah dimasukan dalam berkas yang

Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc tidak memiliki Berita Acara Sumpah Advokat dengan alasan bahwa Prof. Dr.

ep

ah k

am

menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini, sehingga tidak perlu

R

Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc adalah “Eks Anggota Asosiasi Konsultan

In do ne si

Hukum Indonesia (AKHI) yang disahkan sebagai advokat pada perhimpunan

A gu ng

Advokat Indonesia (PERADI), oleh ketentuan pasal 32 ayat (1) UU Advokat.”

Atas hal ini terdapat pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab yaitu

apakah diperbolehkan secara hukum seorang Advokat yang berasal dari Eks Anggota Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), beracara di Persidangan tanpa Berita Acara Sumpah Advokat?

lik

ah

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

ub

profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

ep

ka

m

Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur bahwa: “Sebelum menjalankan

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang

es

R

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa:

on

Halaman 199 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

“Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 199

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

ng

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Ketentuan Peralihan

termuat dalam Lampiran II Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12

gu

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan huruf

A

C.4 angka 127 yang menyebutkan bahwa:

127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum

ub lik

ah

atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-

am

undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

ah k

ep

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak

In do ne si

R

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

A gu ng

Menimbang, bahwa doktrin terkait Ketentuan Peralihan juga diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Perihal

Undang-Undang”, pada Bab 3 Bentuk Undang-Undang, huruf B.1, halaman 128-129, yang menyebutkan bahwa: “Ketentuan Peralihan adalah Ketentuan yang berisi norma peralihan yang berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat peralihan normatif dari

lik

ah

ketentuan lama ke ketentuan baru. Ketentuan peralihan ini memuat

ub

pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku agar

menimbulkan permasalahan hukum”. Menimbang,

bahwa

ep

peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak

berdasarkan

ketentuan-ketentuan

serta

R

ka

m

penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada

es

doktrin tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal

on

Halaman 200 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

32 ayat (1) Undang-Undang Advokat merupakan aturan yang berisi norma

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 200

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

peralihan yang berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum terhadap profesi-profesi yang bertugas memberikan jasa hukum yang

ng

telah ada pada saat sebelum disahkannya Undang-Undang Advokat tersebut, sehingga para subjek hukum yang sebelumnya telah berprofesi

gu

sebagai pemberi jasa hukum (baik di dalam maupun di luar pengadilan)

A

seperti Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum

tersebut dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum serta

ub lik

ah

tidak diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sebagai advokat di sidang

dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Menimbang,

bahwa

selain

itu,

Majelis

Hakim

juga

perlu

mencermati dan melakukan pendekatan dengan kaidah hukum yang termuat pertimbangan

hukum

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

R

dalam

ep

ah k

am

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana diatur

Nomor:

In do ne si

009/PPU-IV/2006, halaman 24, tertanggal 12 juli 2006, yang menguraikan

A gu ng

pertimbangan bahwa “materi muatan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat justru mengakui hak-hak yang telah diperoleh seseorang atau pelanjutan keadaan

hukum yang dialami seseorang, yaitu “advokat, penasihat hukum, pengacara

praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat berlaku, diakui dan dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam

yang

bermaksud

menyampuradukkan

pengertian

advokat,

ub

penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, melainkan sekedar pengakuan atas suatu status hukum lama (advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat, yang

ep

ka

m

ketentuan

lik

ah

UU Advokat”. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bukanlah

memang dikenal menurut peraturan perundang-undangan yang lama)

es

R

kedalam suatu status hukum baru (Advokat) menurut UU Advokat yang

A

uraian

kaidah

tersebut

Majelis

Hakim

Halaman 201 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

dengan

In d

Sehingga

gu

advokat”.

ng

justru sangat menguntungkan bagi mereka yang sebelumnya tidak berstatus

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 201

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

berkesimpulan bahwa Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat berlaku, diuntungkan karena kini diakui dan

Advokat.

ng

dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

gu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 B berupa Surat

A

Keterangan PERADI No: 104/DPN/PERADI/III/2018 tentang Berita Acara Sumpah tanggal 26 Maret 2018, diketahui bahwa: Prof.Dr. Yusril Ihza

ub lik

ah

Mahendra, SH., M.Sc adalah Advokat PERADI yang berasal dari anggota

bahwa pemberian anggota PERADI kepadanya tidak perlu pengangkatan dan Penyumpahan lagi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka

ep

ah k

am

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan PERADI menerangkan

R

Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. merupakan salah satu orang yang

In do ne si

diuntungkan dengan pengaturan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang advokat,

A gu ng

karena statusnya yang semula adalah Konsultan Hukum, kini diakui dan

dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat;

Menimbang, bahwa Frasa “sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Advokat” dalam pendekatan Undang-undang dalam satu kesatuan

lik

ah

sistem merujuk kepada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

ub

advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Oleh karena itu, Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc

ep

ka

m

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang memberikan pengertian

oleh Undang-undang juga dianggap memenuhi

es

R

persyaratan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Tentang Advokat untuk

on

Halaman 202 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 202

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa diakui dan dinyatakannya Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc sebagai Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat

ng

Indonesia) merupakan urusan internal PERADI, termasuk proses dan dasar pertimbangannya.

Oleh

karena

itu,

Majelis

Hakim

berpendapat

gu

permasalahan terkait surat keputusan Pengangkatan Prof. Dr. Yusril Ihza

A

Mahendra, SH., M.Sc sebagai konsultan Hukum dan posisi Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc sebagai Menteri Kehakiman dan HAM

yang

ub lik

ah

merupakan “Pejabat Negara” pada saat transisi sebagai konsultan hukum

sejak adanya kartu advokat dan keterangan dari Peradi tentang status advokat Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. Apabila Tergugat keberatannya mengerucut pada keabsahan Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra,

ep

ah k

am

menjadi advokat sudah terselesaikan dan menjadi urusan Internal PERADI

R

SH., M.Sc sebagai Advokat oleh PERADI, Tergugat dapat menempuh jalur

In do ne si

hukum dalam proses hukum tersendiri di luar perkara ini, mengingat dalam

A gu ng

perkara ini fokus pengujian pokok perkara terhadap keabsahan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat mengkaitkan kelengkapan Berita

Acara Sumpah Advokat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc dengan

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25

lik

ah

september 2015 Perihal: Penyumpahan advokat, (Bukti T.6-69) Majelis

ub

menyeluruh, khususnya pada poin 5 yang memberi petunjuk bahwa “ Advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya

ep

ka

m

Hakim mencermati Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut secara

Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, tetap dapat beracara di

A

memberi

petunjuk

bagi

es

tersebut

gu

Mahkamah Agung

Surat Ketua Hakim

tentang

Halaman 203 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

ng

petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

on

R

Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya”. Terhadap

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 203

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berprofesi advokat sebelum terbitnya Undang-Undang Advokat maupun

Advokat,

ng

seseorang yang berprofesi advokat sedangkan

Surat

pasca terbitnya Undang-Undang

Ketua

Mahkamah

Agung

Nomor:

gu

73/KMA/HK.01/IX/2015 belum memberi petunjuk tentang Konsultan Hukum

A

sebelum terbit Undang-Undang Advokat dan kemudian status konsultan tersebut berubah menjadi Advokat pasca terbit Undang-undang Advokat

ub lik

Menimbang, bahwa selain pendekatan perundang-perundangan di

atas, Majelis Hakim juga tidak dapat mengabaikan pendekatan empiris, karena telah menjadi pengetahuan umum, khususnya di dunia peradilan Indonesia bahwa Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra , SH., M.Sc telah diterima

ep

ah k

am

ah

yang didasarkan pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Advokat tersebut;

R

sebagai kuasa hukum dan advokat di berbagai persidangan di Peradilan di

In do ne si

Indonesia, baik di Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, maupun

A gu ng

di Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat halaman 3 maupun

dupliknya halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan surat kuasa tidak sah

karena Penggugat secara sadar memberikan kuasa dengan klasifikasi

pekerjaan “Advokat dan kuasa hukum” padahal Penggugat tidak bisa

membela

kepentingan

hukumnya

di

muka

persidangan

ub

sebagaimana dimaksud surat kuasa khusus tertanggal 3 februari 2018. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penulisan “advokat dan konsultan hukum” lazim digunakan dalam surat kuasa dipersidangan

ep

ka

m

dan/atau

lik

ah

memberikan kuasa hukum kepada “konsultan” hukum untuk mewakili

akan tetapi yang menjadi tolak ukur kuasa dapat beracara di persidangan

es

R

adalah ketika memenuhi syarat-syarat untuk beracara di persidangan.

Halaman 204 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

berita acara sumpah, sedangkan Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc

on

ng

Karena kuasa hukum-kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang memiliki

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

seseorang yang

R

persyaratan sumpah/janji di Pengadilan Tinggi bagi

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 204

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

berdasarkan pasal 32 ayat 1 jo Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Advokat

telah diakui dan dinyatakan sebagai advokat atau orang yang

ng

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan

maka penulisan “konsultan hukum” dalam surat kuasa tidak berdampak pada

gu

tidak sahnya surat kuasa Penggugat tersebut;

yang bersifat

A

Menimbang, bahwa selain permasalahan di atas

derivatif atau turunan dari eksepsi Surat kuasa tidak sah maka Majelis Hakim

ub lik

ah

juga harus melihat Surat Kuasa khusus Penggugat secara lebih luas dalam

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa khusus Pasal 57 ayat 1

dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pihak Yang sengketa dapat didampingi atau oleh seseorang atau beberapa orang kuasa, Pemberian kuasa

R

diwakili

ep

ah k

am

satu kesatuan surat kuasa;

In do ne si

tersebut dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan

A gu ng

secara lisan dipersidangan, sedangkan berdasarkan Putusan nomor 1912

K/Pdt/1984 terdapat kaedah hukum yang diikuti oleh putusan-putusan setelahnya dan menjadi yurisprudensi dengan kaedah hukum bahwa surat kuasa harus menyebutkan subjek dan objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: tertanggal

03

Februari

2018,

diketahui

bahwa

lik

ah

007/SK.TUN/I&I/II/18

ub

kuasa khusus yang telah jelas menunjuk objek sengketa dan subjek atau pihak-pihak yang bersengketa termasuk Pengadilan mana yang ditunjuk, surat kuasa khusus tersebut telah ditandatangani oleh Pemberi dan

ep

ka

m

Penggugat Prinsipal telah menunjuk beberapa kuasa hukum dengan surat

Penerima kuasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa

Halaman 205 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

In d

A

gu

tersebut memberikan legalitas bagi kuasa hukum Penggugat untuk bertindak

on

terdapat frasa “ bersama-sama maupun sendiri-sendiri” frasa

ng

tersebut

R

Penggugat telah sah secara hukum, bahkan di dalam surat kuasa khusus

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 205

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, terkait hal ini Tergugat dalam dupliknya hal. 5 nomor I.2 menyatakan “di halaman Replik ditandatangani

ng

oleh 4 Orang tanpa Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc sehingga dapat ditafsirkan Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc

tidak lagi mewakili

gu

Penggugat di dalam persidangan PTUN Banjarmasin”. Terhadap hal tersebut

A

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat kuasa khusus

Penggugat, Kuasa hukum Penggugat dapat bertindak baik secara bersama-

ub lik

ah

sama ataupun sendiri-sendiri sehingga diperbolehkan secara hukum Replik

berdampak hukum pada kuasa hukum lainnya yang tidak menandatangani Replik Penggugat tersebut, apalagi sampai berdampak kepada Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc

tidak lagi mewakili Penggugat di dalam

R

persidangan PTUN Banjarmasin;

ep

ah k

am

tersebut ditandatangani oleh sebagian kuasa hukum Penggugat, tanpa

In do ne si

Menimbang, bahwa terkait replik Penggugat, Tergugat juga dalam

A gu ng

dupliknya halaman 5. Nomor I.3 menyatakan: ”…Sehingga bila Penggugat menyatakan Replik tidak memuat hal-hal baru maka Penggugat sejatinya

menerima eksepsi tergugat.” Kemudian dalam alinea berikutnya Tergugat menyampaikan “…Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim

menolak Replik dan karenanya menerima eksepsi Tergugat.” Terhadap hal Majelis Hakim berpendapat bahwa replik adalah hak dari

lik

ah

tersebut

menyatakan

ub

pernyataan tegas dari Penggugat termasuk di dalam replik Penggugat yang kepada Majelis Hakim untuk menerima ekseksi Tergugat

sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan atau

ep

menolak Replik penggugat, selama replik itu diajukan oleh Penggugat

R

maupun kuasanya;

es

ka

m

penggugat termasuk apa yang termuat di dalamnya, dikarenakan tidak ada

Halaman 206 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Penggugat sah

on

ng

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Pertimbangan di

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 206

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menolak eksepsi Tergugat yang pertama yaitu eksepsi terkait surat kuasa

ng

Penggugat tidak sah;

2. Gugatan tidak sah

gu

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat halaman 6 nomor

A

1.2 dan dupliknya halaman 5-6 pada nomor 1.4 menurut Majelis Hakim pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan tidak sah karena ditandatangani

ub lik

ah

oleh kuasa hukum Penggugat padahal dalam gugatan disebutkan,

Batubai Coal…”;

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat halaman 4-5 nomor 1.2 menurut Majelis Hakim pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi

ep

ah k

am

“Perkenankanlah, kami yang bertandatangan di bawah ini PT. Sebuku

R

tersebut dan menyatakan bahwa Direksi perusahaan Penggugat berwenang

In do ne si

untuk melakukan perbuatan hukum pemberian kuasa kepada kuasa hukum

A gu ng

Penggugat dimana salah satu poin khusus yang diberikan adalah menandatangani dan mengajukan gugatan tata usaha Negara….” Menimbang,

bahwa

atas

perbantahan

dalil

Tergugat

dan

Penggugat terkait eksepsi tidak sah tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

lik

ah

Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Apabila gugatan dibuat

ub

disertai surat kuasa yang sah”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis

ep

ka

m

dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus

Hakim pada eksepsi sebelumnya didasarkan atas Surat kuasa yang sah

es

R

maka gugatan Penggugat sah dan telah sesuai dengan pasal 56 ayat 2

A

beralasan hukum

bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 207 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

on

gu

sehingga dengan demikian

In d

ng

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

bagi Majelis Hakim untuk

R

secara hukum sehingga beralasan hukum

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 207

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

menolak eksepsi Tergugat yang kedua yaitu eksepsi terkait gugatan Penggugat tidak sah;

ng

3. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat halaman 6 nomor

gu

1.3 menurut Majelis Hakim pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan

A

tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat lebih mencerminkan gugatan sebagai perbuatan melawan

ub lik

ah

hukum, dan dalil Penggugat mencerminkan subjektivitas penggugat dalam

menyatakan terbitnya objek gugatan telah dilandasi dengan Peraturan Perundang-Undangan tetapi pada sisi lain menilai hal tersebut tidak memadai tanpa penjelasan lebih lanjut;

ep

ah k

am

menilai terbitnya objek gugatan yang mana disatu sisi Penggugat

R

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat halaman 5-6

In do ne si

menurut Majelis Hakim pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat

A gu ng

dan menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur karena telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara dan dasar gugatan telah memenuhi pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat dan

Majelis hakim

lik

ah

Tergugat terkait eksepsi gugatan kabur (obscuur libel)

ub

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah gugatan kabur atau sudah jelas;

ep

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

es

Gugatan harus memuat :

R

ka

m

mendasarkan pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 208 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

atau kuasanya;

on

ng

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 208

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

ng

Pengadilan.

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang

gu

telah dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan sengketa ini,

Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah lengkap memuat identitas

A

Penggugat yaitu: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan

ah

penggugat dan telah memuat identitas Tergugat yaitu: nama jabatan, dan

ub lik

tempat kedudukan tergugat, serta dalam gugatan Penggugat telah diuraikan

dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena telah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

ep

ah k

am

dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus,

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan gugatan Penggugat bagi Majelis Hakim untuk menolak

In do ne si

beralasan hukum

R

sudah jelas maka

A gu ng

eksepsi Tergugat yang ketiga yaitu eksepsi terkait gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang

diajukan oleh Pihak Tergugat dinyatakan tidak diterima, serta Majelis Hakim

juga tidak menemukan fakta-fakta hukum yang berakibat hukum pada tidak

diterimanya Gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

lik

ub

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa

ep

ka

m

ah

mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

es

R

berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 209 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

perundang-undangan lainnya yang terkait, serta telah melanggar Asas-Asas

on

ng

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan peraturan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 209

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan,

Asas

Ketidakcermatan,

dan

Asas

ng

Menyalahgunakan Kewenangan;

Tidak

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Para

gu

Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya

A

menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku, serta

ub lik

Menimbang,

bahwa Para Penggugat, dan Tergugat telah

mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang

ep

ah k

am

ah

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

tidak

R

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

In do ne si

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat

A gu ng

digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan

pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan

ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan

lik

ah

batal atau tidak sah apabila:

ub

peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau: b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

ep

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata

R

Usaha Negara adalah bersifat dominus litis artinya Hakim menentukan apa

In d

on

ng gu A

Halaman 210 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

es

yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Halaman 210

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

(Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

sengketa

ng

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam ini,

maka

permasalahan

hukum

administrasi

yang

harus

gu

dipertimbangkan adalah bahwa apakah dari aspek kewenangan, prosedur

penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai

A

dan/atau substansi

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak

ub lik

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat untuk

menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa ataukah tidak;

ep

ah k

am

ah

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

R

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang

In do ne si

ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan

A gu ng

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bagian I. Matriks Pembagian Urusan

lik

ah

Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan

ub

Energi Dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batubara huruf b menyebutkan bahwa Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah

ep

ka

m

Daerah Kabupaten/Kota huruf Cc. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah

es

R

provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut menjadi

on

Halaman 211 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 211

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017

ng

Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

gu

c diberikan oleh: b). gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi

A

pengolahan dan/atau pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus berada dalam 1 (satu) daerah provinsi”.

ub lik

ah

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Energi

Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

ep

a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

ah k

am

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017

In do ne si

R

dan/atau c. pencabutan izin

A gu ng

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017

Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan

lik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,

ub

dapat diketahui bahwa terhadap penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan/atau pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus berada dalam 1 (satu) daerah

ep

ka

m

ah

kewenangannya”.

provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut merupakan

es

R

wewenang dari Pemerintah Daerah Provinsi, baik terhadap pemberian Izin

Halaman 212 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi

on

ng

Usaha Pertambangan Operasi Produksi-nya maupun terhadap pemberian

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 212

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Produksi, sehingga apabila dikaitkan dengan keputusan objek sengketa yang berisi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik

ng

Penggugat yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru yang termasuk ke dalam

wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan, maka Majelis Hakim

gu

berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan

A

keputusan objek sengketa. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

ub lik

Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa dari aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum

ep

ah k

am

ah

undangan yang berlaku;

R

Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

In do ne si

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah ditemukan

A gu ng

fakta-fakta hukum yang terkait dengan aspek prosedural dan aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2009 Penggugat telah memperoleh

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Kotabaru (Bukti P-4 = Bukti T.6-4);

lik

ah

2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010 Bupati Kotabaru telah menerbitkan

ub

Batubara bagi Penggugat di Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-5);

ep

ka

m

Keputusan Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan

3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Penggugat telah mendapatkan

es

R

Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi

on

Halaman 213 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dari Bupati Kotabaru (Bukti P-6 = Bukti T.6-5);

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 213

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

4. Bahwa terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Penggugat

telah memperoleh Izin Lingkungan dari Bupati Kotabaru pada tanggal 7

ng

November 2013 (Bukti P-7 = Bukti T.6-10);

5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 Penggugat telah memperoleh

gu

persetujuan dari Menteri Perhubungan untuk Pengelolaan Terminal Untuk

A

Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Kepentingan

Pelabuhan

Kotabaru,

Guna

Menunjang

Kegiatan Usaha Di Bidang Pertambangan Batubara (Bukti P-8);

ub lik

ah

Lingkungan

lahan terhadap hak atas bidang tanah atas nama Kamaruddin A (Bukti P25A dan Bukti P-25B);

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Penggugat telah mengirimkan

ep

ah k

am

6. Bahwa pada 5 Agustus 2014 Penggugat telah melakukan pembebasan

R

dokumen RPL sebanyak 22 buku kepada BLHD Pemerintah Kabupaten

In do ne si

Kotabaru, dan telah mengirim Laporan Triwulan I & II Tahun 2015

A gu ng

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Laporan Triwulan

III & IV Tahun 2015 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Bukti P-31A sampai dengan Bukti P-31C);

8. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Penggugat telah melaksanakan

lik

ah

kegiatan CSR berupa hibah pembangunan siring laut untuk fasilitas publik

ub

milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti P-13D);

9. Bahwa sejak 28 September 2010 sampai dengan 21 Juli 2017 Penggugat

ep

telah membayar Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak ( SSBP) Tidak Melalui BEN/bukti setor PNBP dan pembayaran Iuran Tetap IUP

on

Halaman 214 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

es

R

Operasi Produksi (Bukti P-29A-H);

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

di Kabupaten Kotabaru dengan nilai Rp. 23.175.000.000,- (dua puluh tiga

Halaman 214

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

10. Bahwa Penggugat telah mendapat Sertifikat Clear and Clean dari

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 15 November

ng

2017 (Bukti P-9);

11. Bahwa Penggugat telah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

gu

(RKAB) tahun 2017 ( Revisi-01)

bulan Februari 2017, dan terhadap

A

permohonan RKAB tersebut tidak disetujui oleh Plt. Kepala Dinas Energi

ub lik

merujuk kepada Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 540/4029-

BMB/DESDM tanggal 5 Oktober 2017 Perihal Dukungan Pulau Laut Bebas Tambang Batubara (Bukti P-28A dan Bukti P-28B dan Bukti T.634);

12. Bahwa terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat

ep

ah k

am

ah

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan

R

terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat Kabupaten Kotabaru.

In do ne si

Selain kelompok masyarakat yang mendukung, juga terdapat kelompok

A gu ng

masyarakat yang menolak aktvitas kegiatan pertambangan Penggugat di Kabupaten Kotabaru tersebut, yaitu sebagaimana termuat dalam faktafakta hukum sebagai berikut:

a. Pernyataan dukungan dari KSM Sungup Mandiri Desa Sungup Kanan RT 003 Kecamatan Pulau Laut Tengah terhadap operasional

lik

ah

pertambangan milik Penggugat tanggal 22 September 2017 (Bukti P-

ub

Pantai Baru Kecamatan Pulau Laut Tengah terhadap operasional pertambangan milik Penggugat tanggal 26 September 2017 (Bukti P-

ep

ka

m

22A); b. Pernyataan dukungan dari Kelompok Tani Sepakat Bersama Desa

22B); c. Pernyataan dukungan dari pengurus dan anggota Perkumpulan Buruh

es

R

Sungup Kanan Kecamatan Pulau Laut Tengah terhadap operasional

on

Halaman 215 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

22C);

ng

pertambangan milik Penggugat tanggal 22 September 2017 (Bukti P-

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 215

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

d. Pernyataan dukungan dari warga masyarakat Desa Pantai Baru

Kecamatan Pulau Laut Tengah yang ditandatangani oleh Kepala

ng

Desanya terhadap operasional pertambangan milik Penggugat

gu

tanggal 19 September 2017 (Bukti P-22E); e. Pernyataan dukungan dari warga masyarakat Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Desanya

A

terhadap operasional pertambangan milik Penggugat tanggal 10

ub lik

yang bernama Rabuna); f. Pernyataan dukungan dari warga masyarakat Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Desanya terhadap operasional pertambangan milik Penggugat tanggal 28 Oktober 2017 (Bukti P-22G dan Keterangan Saksi

ep

ah k

am

ah

September 2017 (Bukti P-22F dan Keterangan Saksi dari Penggugat

In do ne si

R

Penggugat yang bernama Arsimi); g. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Usman, dari

A gu ng

sejak setelah reformasi telah terjadi pro-kontra terhadap kegiatan

pertambangan di Kotabaru, sehingga dilakukan penertiban terhadap

PETI (pertambangan ilegal). h. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sugian Noor, terdapat penolakan terhadap tambang secara masif sejak tahun 2003, dan ada juga demonstrasi mendukung tambang karena dijanjikan

lik

ada demo di Kabupaten Kotabaru yang menentang pencabutan izin

ub

pertambangan milik Penggugat yang dihadiri oleh ratusan orang. i. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Kambran, ada beberapa warga Mekarpura yang mengikuti demonstrasi menolak

ep

ka

m

ah

lapangan pekerjaan/bekerja di perusahaan tambang. Selain itu juga

tambang, kurang lebih 60 orang. j. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Mohamad

es

R

Erfan, ada warga Kotabaru yang menolak tambang, melakukan

on

Halaman 216 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Kotabaru.

ng

demonstrasi turun ke jalan serta melakukan hearing ke DPRD

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 216

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

k. Pernyataan sikap menolak tambang dari LSM Gerakan Masyarakat

Penyelamat Pulau Laut Tolak Tambang tanggal 23 Oktober 2017

ng

(Bukti T.6-19 dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Mohamad

gu

Erfan); l. Terdapat aksi tolak tambang dari warga Kotabaru pada tanggal 19

Juni 2017 yang ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kotabaru dengan

A

mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

ub lik

dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Mohamad Erfan); m. Terdapat penolakan dari warga masyarakat sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2018 terhadap kegiatan pertambangan Penggugat (Bukti T.6-20 sampai dengan Bukti T.6-32);

13. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, melalui Surat Dinas Lingkungan

ep

ah k

am

ah

perihal Rekomendasi tindak lanjut aspirasi masyarakat (Bukti T.6-33

R

Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 660/648-TL/DLH, Perihal: Izin

In do ne si

Lingkungan PT.Silo Group, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

A gu ng

Kalimantan Selatan mengirimkan surat kepada Penggugat yang berisi

bahwa berdasarkan informasi dari Surat Kabar Radar Banjarmasin dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru, Penggugat

belum melaksanakan kegiatan di lapangan, sehingga Penggugat wajib melakukan perubahan izin lingkungan (Bukti P.15 = Bukti T.6-6);

lik

ah

14. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, melalui Surat Dinas Energi dan

ub

BMB/DESDM, Perihal: Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan Batubara yang ditujukan kepada: 1. PT.Sebuku Tanjung Coal, 2. PT.Sebuku Sejaka Coal, 3. PT.Sebuku Batubai Coal, Plt. Kepala Dinas Energi

dan

Sumber

Daya

ep

ka

m

Sumber Daya Mineral, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/4252-

Mineral

Provinsi

Kalimantan

Selatan

es

R

mengirimkan surat kepada Penggugat yang berisi bahwa Penggugat

Halaman 217 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan

on

ng

telah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan hauling, dan bahwa

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 217

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

tidak memiliki salinan izin lingkungan dari Penggugat sehingga kepada

Penggugat diminta untuk menghentikan kegiatan pertambangan batubara

ng

sampai salinan izin lingkungan yang berlaku disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-

gu

16 = Bukti T.6-36);

A

15. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ub lik

Perihal: Penghentian Kegiatan dan Pemberian Sanksi Administratif Kepada PT.Sebuku Batubai Coal, PT.Sebuku Sejaka Coal, PT.Sebuku Tanjung Coal., mengirimkan surat kepada Bupati Kotabaru yang isinya adalah

memohon

agar

Bupati

Kotabaru

menghentikan

kegiatan

Penggugat dan menjatuhkan sanksi administratif oleh karena Penggugat

ep

ah k

am

ah

melalui Surat Nomor : 660/672/TL/DLH, tanggal 30 Oktober 2017,

R

telah melaksanakan kegiatan dan aktivitas di lapangan namun belum

In do ne si

memperbaharui izin lingkungan (T.6-7);

A gu ng

16. Bahwa terhadap surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 16 Oktober 2017, Penggugat telah

mengirimkan surat tertanggal 30 Oktober 2017 kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang juga ditembuskan kepada Tergugat dan Bupati Kotabaru, yang isi suratnya menyampaikan

lik

ah

keberatan dan klarifikasi bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan-

ub

lahan, penerimaan tenaga kerja konstruksi, mobilisasi alat berat untuk konstruksi, pembukaan lahan untuk sarana penunjang dan sarana pendukung,

serta

pembangunan

sarana

penunjang

ep

ka

m

kegiatan yang tercantum di dalam Izin Lingkungan berupa pembebasan

dan

sarana

pendukungnya (Bukti P-17A, Bukti P-17B = Bukti T.6-37 dan Keterangan

es

R

Saksi dari Tergugat yang bernama Endang Camsudin);

Halaman 218 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Kalimantan Selatan mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal

on

ng

17. Bahwa Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 218

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

30 Oktober 2017 yang berisi pemberitahuan akan melaksanakan

peninjauan lapangan pada tanggal 2 November 2017 (Bukti P-18A dan

ng

Keterangan Saksi dari Tergugat yang bernama Endang Camsudin);

18. Bahwa pada tanggal 2 November 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya

gu

Mineral Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kegiatan peninjauan

A

lapangan ke tempat Penggugat yang menghasilkan Berita Acara Tindak

ub lik

Kegiatan Pertambangan Batubara, PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku

Sejaka Coal, PT. Sebuku Batubai Coal, Kotabaru yang ditandatangani oleh perwakilan Penggugat dan perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang berisi bahwa Penggugat sejak mendapatkan izin lingkungan telah melaksanakan tahapan kegiatan

ep

ah k

am

ah

Lanjut Kegiatan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Monitoring

R

pra konstruksi dan konstruksi sampai dengan tahun 2017 (Bukti P-18B);

In do ne si

19. Bahwa pada tanggal 8 November 2017, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

A gu ng

Kalimantan Selatan menyampaikan surat kepada Penggugat yang berisi bahwa Penggugat tidak membuat RKL-RPL sejak tahun 2013 (Bukti T.639);

20. Bahwa terhadap aspirasi masyarakat yang menolak tambang, Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan telah

lik

ah

mengeluarkan Nota Dinas tertanggal 20 Desember 2017 Perihal: Aspirasi

ub

Pulau Laut yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor : 540/006-BMB/DESDM, tanggal 3 Januari 2018 (Bukti T.6-40 dan Bukti T.6-41);

ep

ka

m

Masyarakat Terhadap Penolakan Kegiatan Pertambangan Batubara di

21. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim

es

R

Kajian Kegiatan Pertambangan Batubara Di Wilayah Pulau Laut

Halaman 219 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

2018 (Bukti T.6-42);

on

ng

Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 08 Januari

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 219

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

22. Bahwa Tim dari Universitas Lambung Mangkurat telah membuat Kajian Akademisi Tahun 2018, Tentang Lingkungan Hidup Pulau Laut Kabupaten Provinsi

Kalimantan

ng

Kotabaru

Selatan,

membuat

Naskah

Kajian

Akademisi Tahun 2018, Tentang Keadaan Lingkungan Hidup di Pulau

gu

Laut, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, serta membuat

A

Kajian Akademisi Tahun 2018, Tentang Tingkat Daya Dukung dan Daya

Kalimantan Selatan (Bukti T.6-44, Bukti T.6-45, dan Bukti T.6-46);

ub lik

ah

Tampung Lingkungan Hidup di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru Provinsi

Kalimantan Selatan mengeluarkan Nota Dinas yang dtujukan kepada Tergugat,

Perihal:

Rekomendasi

Tim

Kajian

Terhadap

Kegiatan

Pertambangan Batubara di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru (Bukti T.6-

ep

ah k

am

23. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Sekretaris Daerah Provinsi

R

49);

In do ne si

24. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

A gu ng

Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan nota dinas kepada Tergugat Perihal: Permohonan Penandatangan SK.Gubernur Kalimantan Selatan, tanggal 24 Januari 2018 (Bukti T.6-50);

25. Bahwa dari sejak rapat-rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang menolak kegiatan

lik

ah

pertambangan Penggugat sampai dengan terbitnya objek sengketa pihak

ub

(Keterangan Saksi dari Tergugat yang bernama Siswansyah);

26. Bahwa pada Tanggal 26 Januari 2018 Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.503/119/DPMPTSP/2018 Tentang

ep

ka

m

Penggugat tidak pernah dipanggil ataupun dilibatkan dalam rapat

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.

es

R

Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094)

on

Halaman 220 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-1 = Bukti T.6-1);

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 220

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, maka untuk menguji aspek prosedur dan/atau aspek substansi penerbitan objek

ng

sengketa perlu mencermati beberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:

gu

Menimbang,

bahwa

prosedur

pencabutan

Izin

Usaha

A

Pertambangan Operasi Produksi diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Peraturan Menteri Energi Dan

ub lik

ah

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang

Pasal 38 ayat (2):

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

ep

a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin”.

R

ah k

am

Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

In do ne si

Pasal 39

A gu ng

“Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a

diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kalender”. Pasal 40

(1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk

lik

ah

pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP yang mendapat sanksi

ub

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

ep

ka

m

peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis

huruf b

es

R

(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau

Halaman 221 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

on

ng

seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 221

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pasal 41

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam

ng

Pasal 38 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP

gu

yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka

A

waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

ub lik

ah

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan yang termuat

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan

sanksi

Pertambangan

administratif

berupa

Operasi

Produksi

haruslah

pencabutan melalui

Izin

Usaha

tahapan-tahapan

In do ne si

penjatuhan

ep

Batubara tersebut, maka dapat diketahui bahwa untuk sampai kepada

R

ah k

am

di dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Peraturan

A gu ng

peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh

kegiatan usaha. Peringatan tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 10 (sepuluh)

hari kalender, yang kemudian jika Penggugat belum melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian

kewajiban

sampai

dengan

berakhirnya

jangka

waktu

ub

pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, maka barulah kemudian diterbitkan pencabutan IUP Operasi Produksi. Menimbang,

bahwa

ep

ka

m

melaksanakan

lik

ah

sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Apabila Penggugat tidak

prosedur

pencabutan

Izin

Usaha

es

R

Pertambangan juga termuat dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri

Halaman 222 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang

on

ng

Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 222

bahwa:

“Menteri

atau

gubernur

sesuai

R

menyebutkan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan

ng

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c tanpa melalui

tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan

gu

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi

A

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 tersebut,

ub lik

ah

dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan

sanksi administratif berupa pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Namun demikian,

ep

ah k

am

peraturan perundang-undangan, Tergugat dapat langsung memberikan

R

ketentuan dalam Pasal 42 maupun pasal-pasal lain yang termuat dalam

In do ne si

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

A gu ng

Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut tidak memberikan penjelasan maupun definisi yang memadai mengenai frasa “kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan” sehingga rumusan Pasal 42 tersebut termasuk ke dalam norma yang kabur, tidak jelas ataupun tidak lengkap yang dalam

bahwa

menurut

Sudikno

lik

Menimbang,

Mertokusumo

dalam

ub

bukunya yang berjudul “Penemuan Hukum” menyebutkan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, maka tersedia metode interpretasi atau metode penafsiran, yang terdiri dari interpretasi gramatikal,

ep

ka

m

ah

penerapan normanya masih memerlukan penafsiran lebih lanjut.

interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi teleologis

on

Halaman 223 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

futuristis.

es

R

atau sosiologis, interpretasi komparatif, dan interpretasi antisipatif atau

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 223

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa terhadap frasa “dalam kondisi tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang termuat dalam

ng

ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tersebut, Majelis Hakim

gu

menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis atau logis.

A

Interpretasi gramatikal atau interpretasi bahasa yang diterapkan terhadap

Pasal 42 tersebut adalah bahwa kondisi tertentu tersebut adalah kondisi-

ub lik

ah

kondisi atau keadaan-keadaan hukum yang termuat juga di peraturan

yang dapat menyebabkan Tergugat langsung dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan

ep

ah k

am

perundang-undangan lain selain dari Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017

R

usaha. Sehingga jika kemudian digunakan interpretasi sistematis/logis, yaitu

In do ne si

jenis penafsiran yang menghubungkan satu norma dalam peraturan yang

A gu ng

dihubungkan dengan norma-norma lain di peraturan perundang-undangan lainnya, maka dapat diketahui bahwa frasa “dalam kondisi tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tersebut merujuk kepada syarat-syarat pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi yang juga termuat di dalam ketentuan-ketentuan Pasal 7, Pasal 13 huruf b, Pasal

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

lik

ah

15 huruf b, dan Pasal 18

sebagai berikut: Pasal 7

ub

Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara,

ep

ka

m

Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh

es

R

Direktur Jenderal atau gubernur terdapat:

Halaman 224 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir;

on

ng

a. pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 224

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

b. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang

ng

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP.

gu

Pasal 13

A

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat WIUP tumpang tindih dengan WPN, Direktur

ub lik

ah

Jenderal atau gubernur melakukan:

Pasal 15

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal

ep

ah k

am

a. …dst b. pencabutan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih dengan WPN.

atau gubernur terdapat koordinat IUP Operasi Produksi tidak berada di

In do ne si

R

dalam koordinat IUP Eksplorasi, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan:

A gu ng

a. ….dst. b. pencabutan IUP, apabila seluruh koordinat IUP Operasi Produksi berada di luar koordinat IUP Eksplorasi. Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal

atau gubernur, pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria

lik

ah

teknis dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c

ub

oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Menimbang,

bahwa

ketentuan-ketentuan

ep

ka

m

angka 2 atau huruf d diberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP

yang

mengatur

mengenai penerapan sanksi administratif yang terkait dengan izin lingkungan

es

R

diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

Halaman 225 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

on

ng

02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 225

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa

Pasal

3

ayat

(1)

Peraturan

R

Menimbang,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang

ng

Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:

gu

Pasal 3

A

1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif

pengelolaan lingkungan hidup. Menimbang,

bahwa

Pasal

4

ayat

(1)

Peraturan

dan

Menteri

ep

ah k

ub lik

Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap: a. Izin Lingkungan; b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan

am

ah

kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang

In do ne si

R

Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan

A gu ng

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur: Pasal 4

1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan Izin Lingkungan

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau

Izin

Perlindungan

dan

ub

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan

ep

m

Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:

R

ka

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

on

Halaman 226 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

es

Pasal 8

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lik

Izin

ah

dan/atau

Halaman 226

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh

ng

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan

gu

dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif melimpahkan

A

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri dapat menugaskan atau

sebagian

melimpahkan

sebagian

ub lik

bidang penaatan hukum lingkungan; b. Gubernur dapat menugaskan atau

kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan c. Bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kepada

Menimbang,

R

Kabupaten/Kota.

Kepala

bahwa

Instansi

berdasarkan

Lingkungan

Hidup

ketentuan-ketentuan

yang

In do ne si

kewenangannya

ep

ah k

am

ah

kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab di

A gu ng

termuat di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tersebut, dapat diketahui bahwa sanksi administratif

terkait permasalahan izin lingkungan yang dapat dijatuhkan oleh Tergugat dan/atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah teguran tertulis, paksaan

pemerintah,

pembekuan

Izin

Lingkungan

dan/atau

Izin

lik

ah

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pencabutan Izin

ub

Menimbang, bahwa selain termuat dalam aturan khusus mengenai

Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

ep

ka

m

Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

es

R

Administrasi Pemerintahan yang merupakan payung hukum (umbrella act)

Halaman 227 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

penerbitan keputusan tata usaha negara secara umum yang termuat dalam

on

ng

bagi penyelenggaraan pemerintahan juga mengatur mengenai prosedur

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 227

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pasal 7 ayat (2) huruf f yang berbunyi: “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk

ng

didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

gu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai

A

prosedur penerbitan objek sengketa yang termuat dalam aturan-aturan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat

ub lik

ah

selama persidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat halaman 7-8

menyebutkan bahwa pada pokoknya Penggugat sesungguhnya telah diberikan peringatan terkait dengan permasalahan lingkungan melalui Surat

ep

ah k

am

sebagai berikut:

R

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 660/648-

In do ne si

TL/DLH, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal: Izin Lingkungan PT.Silo Group.

A gu ng

Oleh karena Penggugat tidak mematuhi surat teguran tertanggal 16 Oktober 2017 tersebut, maka kemudian dikirimkan lagi Surat Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 660/672/TL/DLH, tanggal 30 Oktober

2017, Perihal: Penghentian Kegiatan dan Pemberian Sanksi Administratif kepada PT Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai Coal, dan PT Sebuku

lik

Menimbang, bahwa selain sanksi administratif tersebut, Plt.

ub

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan juga menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kegiatan pertambangan Penggugat melalui surat Nomor: 540/4252-BMB/DESDM, tanggal 25 Oktober

ep

ka

m

ah

Sejaka Coal, ditujukan kepada Bupati Kotabaru.

2017, Perihal: Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan Batubara

es

R

yang ditujukan kepada : 1. PT.Sebuku Tanjung Coal, 2. PT.Sebuku Sejaka

on

Halaman 228 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Coal, 3. PT.Sebuku Batubai Coal dengan alasan salinan Izin Lingkungan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 228

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Penggugat belum diserahkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Kalimantan Selatan.

ng

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) instansi di lingkungan Pemerintah

gu

Provinsi Kalimantan Selatan yang menjatuhkan sanksi kepada Penggugat,

A

yaitu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan

dari Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan

bahwa

ub lik

Menimbang,

terhadap

sanksi

dari

Kepala

Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis pada tanggal 16 Oktober 2017 yang ditindaklanjuti dengan surat yang berisi permohonan kepada Bupati Kotabaru untuk melakukan Kegiatan

dan

Pemberian

Sanksi

Administratif

R

Penghentian

ep

ah k

am

ah

Selatan.

kepada

In do ne si

Penggugat tersebut yang dijadikan dasar dari Tergugat untuk menerbitkan

A gu ng

keputusan objek sengketa menurut Majelis Hakim merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, oleh karena muara dari penjatuhan sanksi administratif

lik

ah

yang terkait dengan izin lingkungan adalah berupa pencabutan Izin

ub

Operasi Produksi.

Menimbang, bahwa jika yang dijadikan rujukan dari Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa adalah oleh karena telah ada sanksi administratif

berupa

penghentian

ep

ka

m

Lingkungan dan bukan dalam bentuk pencabutan Izin Usaha Pertambangan

sementara

kegiatan

pertambangan

es

R

Penggugat yang dijatuhkan oleh Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Halaman 229 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

penerbitan keputusan objek sengketa juga telah melanggar prosedur

on

ng

Mineral Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Oktober 2017, maka

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 229

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

ng

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 oleh karena tahapan-tahapan

yang harus dilalui oleh Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut adalah

gu

dengan terlebih dahulu menjatuhkan sanksi adminsitratif berupa teguran

A

tertulis, bukan dengan secara tiba-tiba menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pertambangan Penggugat;

ub lik

ah

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap prosedur penerbitan

berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan wewenang kepada

ep

ah k

am

pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang menggunakan batu uji

R

Tergugat untuk dapat langsung memberikan sanksi administratif berupa

In do ne si

pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif

A gu ng

berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha tersebut tidak dapat diterapkan dalam pengujian sengketa ini oleh karena dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat telah menyebutkan bahwa sebelum melakukan pencabutan izin usaha pertambangan tersebut Tergugat telah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada

lik

ah

Penggugat melalui surat Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

ub

Lingkungan PT.Silo Group yang ditindaklanjuti dengan sanksi lanjutan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 660/672/TL/DLH, tanggal 30 Oktober 2017, Perihal:

ep

ka

m

Selatan, Nomor: 660/648-TL/DLH, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal: Izin

Penghentian Kegiatan dan Pemberian Sanksi Administratif kepada PT

es

R

Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai Coal, dan PT Sebuku Sejaka

on

Halaman 230 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Coal, ditujukan kepada Bupati Kotabaru.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 230

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, diketahui

bahwa sebelum penerbitan keputusan objek sengketa, Tergugat tidak pernah

ng

memberikan kesempatan kepada Penggugat maupun kepada warga

masyarakat lain yang mendukung aktivitas pertambangan tersebut untuk

gu

didengar pendapatnya sehingga aspek prosedural penerbitan keputusan

A

objek sengketa juga telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan

kewajiban

kepada

Tergugat

untuk

memberikan

ub lik

ah

yang

didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan objek sengketa; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek prosedural

ep

ah k

am

kesempatan kepada Warga Masyarakat (khususnya Penggugat) untuk

R

penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan

2014

Tentang Administrasi

A gu ng

Tahun

Pemerintahan,

Peraturan

In do ne si

perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Menteri

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di

lik

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan objek sengketa dari

ub

aspek prosedur telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun untuk tuntasnya pemeriksaan sengketa ini

ep

Majelis Hakim memandang perlu untuk juga mempertimbangkan penerbitan keputusan objek sengketa dari aspek substansi sebagai berikut: bahwa

terhadap

keabsahan

penerbitan

objek

es

Menimbang,

R

ka

m

ah

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 231 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

on

ng

sengketa dari aspek substansi, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 231

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa objek Sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1)

ng

-

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena alasan pertimbangan

gu

Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang menjadi dasar penetapan

A

keputusan tidaklah memadai untuk dapat dijadikan sebagai alasan untuk

“bahwa masyarakat menolak adanya kegiatan pertambangan batubara di

ub lik

am

ah

menerbitkan Objek Sengketa. Bahwa poin ketiga yang menyatakan

Pulau laut” bukanlah alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan dari penerbitan Objek Sengketa. Sebab rasio logic dari kekhawatiran masyarakat itu tidak terbukti secara ilmu

ah k

ep

pengetahuan dan kemudian hasilnya telah dilegitimasi oleh hukum.

R

Bahwa media untuk membuktikan apakah suatu kegiatan usaha akan

In do ne si

mendatangkan kerusakan lingkungan atau tidak adalah dilakukan dengan

A gu ng

prosedur izin lingkungan dan faktanya Pengugat sudah lulus pengujian tersebut dan berhasil mempunyai izin lingkungan. Selain itu, Ketentuan

mengenai Tata Ruang Kabupaten Kotabaru misalnya. Pasal 72 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan

peruntukkan

mineral

dan

pertambangan

batubara

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang salah satunya adalah

ub

m

“formasi Dahor (tqd)” yang meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, termasuk juga “Kabupaten Kotabaru”. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30

Tahun

2014

karena

ep

-

menerbitkan

Objek

Sengketa

tanpa

R

ka

pertambangan

lik

ah

Selatan Tahun 2015-2035, jelas-jelas menyatakan bahwa kawasan

es

mencantumkan dasar untuk menetapkan sanksi bagi Penggugat. Bahwa

on

Halaman 232 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

dari konsiderans Objek Sengketa, baik konsiderans “Menimbang”,

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 232

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

“Mengingat”, maupun “Memperhatikan”, tidak ada satupun pertimbangan

yang memuat pasal-pasal sebagaimana diatur pasal 151 ayat (1)

oleh

ng

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang betul-betul telah dilanggar Penggugat.

Pasal-pasal

tersebut

sangatlah

penting

untuk

gu

dicantumkan sebab ia menjadi dasar bagi Tergugat untuk menjatuhkan

A

sanksi administratif. Oleh Karena Tergugat tidak mencantumkan satupun

am

-

dan memahami secara pasti atas dasar apa Penggugat dipersalahkan

ub lik

ah

pasal-pasal tersebut, maka Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui

sehingga dijatuhkan sanksi administratif oleh Tergugat. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dilakukan Tergugat dilakukan bukan karena alasan “kelalaian Penggugat dalam menjalankan kewajiban

ah k

ep

sebagaimana ditetapkan dalam IUP dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”, bukan karena alasan “Penggugat melakukan tindak pidana

In do ne si

R

pertambangan”, bukan karena alasan “Penggugat dinyatakan pailit” dan

A gu ng

bukan pula karena ada perintah dari putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap sehingga terbukti penerbitan Objek Sengketa

bertentangan dengan ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 4

-

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa tidak ada satupun kriteria di bidang administratif, kewilayahan, teknis, dan lingkungan yang Penggugat gagal/cacat dalam memenuhinya

lik

ah

sehingga beralasan hukum untuk dilakukan pencabutan IUP Penggugat.

ub

“Memperhatikan” Objek Sengketa tidak ada satu pun rujukan yang membahas mengenai hasil evaluasi dimaksud, sehingga penerbitan Objek Sengketa jelas-jelas dilakukan dengan cara menyimpangi prosedur

ep

ka

m

Hal ini dapat dibuktikan dari dasar “Menimbang’, “Mengingat”, dan

evaluasi Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam Peraturan Menteri

es

R

ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Dengan demikian terbukti bahwa Objek

on

Halaman 233 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 233

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

ng

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa perijinan usaha pertambangan diterbitkan oleh Bupati Kotabaru

gu

-

A

bertentangan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2004,

Batubara di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. Bupati Kotabaru juga

ub lik

am

ah

tanggal 29 Desember 2004 tentang Larangan Aktivitas Pertambangan

menerbitkan Izin Penyelidikan Umum dan Eksplorasi terkait dengan kegiatan usaha pertambangan sekalipun masih berlaku larangan kegiatan pertambangan batubara di Pulau Laut. Adanya Keputusan Bupati

ah k

ep

Kotabaru a quo memperlihatkan bahwa penerbitan izin-izin usaha

R

pertambangan untuk Penggugat secara nyata melanggar peraturan

In do ne si

perundang-undangan, sehingga menjadi salah satu alasan bagi Tergugat

untuk menerbitkan objek gugatan a quo. Bahwa sejak diterbitkan Izin Lingkungan tahun 2013, Penggugat belum

A gu ng

-

melaksanakan kegiatan di lapangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

tentang Izin Lingkungan. Bahwa Penggugat sebagaimana diatur dalam

pasal 50 ayat (2) huruf e PP No. 27 Tahun 2012 wajib “melakukan

lik

ah

permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Bupati dan tidak

ub

Oleh karena Penggugat tidak mematuhi surat teguran tertanggal 16

ep

Oktober 2017 a quo, maka kemudian dikirimkan lagi Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 660/672/TL/DLH, tanggal 30 Oktober 2017, Perihal: Penghentian Kegiatan dan Pemberian

R

ka

m

melakukan kegiatan sebelum diterbitkannya perubahan Izin Lingkungan.”

es

Sanksi Administratif kepada PT Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai

on

Halaman 234 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Coal, dan PT Sebuku Sejaka Coal, ditujukan kepada Bupati Kotabaru.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 234

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Bahwa Izin Lingkungan kepada Penggugat diterbitkan oleh Bupati Kotabaru pada tahun 2013. Di dalam Izin Lingkungan yang diberikan

ng

kepada Penggugat yang berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012, Pasal 50 huruf a, antara lain, bila tidak ada kegiatan selama 3 tahun berturut-turut,

gu

maka Izin Lingkunganya harus diperbaharui jika kemudian mau

A

melakukan kegiatan. Padahal Penggugat pada tahun 2013 seharusnya

ub lik

-

dalam Izin Lingkungan Penggugat, tetapi tidak melakukan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan mereka dalam Izin Lingkungan tetapi

tidak juga melakukan pembaharuan izin lingkungan. Bahwa objek gugatan telah memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagaimana dimuat dalam bagian “Menimbang,”

ep

ah k

am

ah

sudah melakukan kegiatan produksi dan reklamasi sebagaimana dimuat

“Mengingat”, dan “Memperhatikan” sebagaimana tertuang di keputusan objek sengketa. Bahwa protes masyarakat tentang penolakan kegiatan tambang batubara

In do ne si

R

-

A gu ng

secara keseluruhan, tidak terbatas ditujukan kepada perusahaan tertentu. Ini sikap dasar masyarakat sejak tahun 2004. Sikap masyarakat inilah

yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30

-

Tahun 2004. Bahwa Pengugat justru tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf a UU No. 4 tahun 2009, yaitu: Tidak memenuhi

lik

ah

Pasal 50 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

-

ub

2013, Penggugat belum melaksanakan kegiatan di lapangan sejak diterbitkannya Izin Lingkungan pada tahun 2013. Bahwa terhadap Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015

ep

ka

m

tentang Izin Lingkungan, karena sejak diterbitkan Izin Lingkungan tahun

tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral

es

R

dan Batubara justru menunjukkan ketidakpatuhan Penggugat terhadap

Halaman 235 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

mematuhi kelengkapan dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam

on

ng

proses perijinan kegiatan tambang batubara, yaitu setidaknya tidak

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 235

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum

R

pasal 50 ayat (2) huruf e PP No. 27 Tahun 2012 dan tidak melakukan kegiatan

diterbitkannya

perubahan

Izin

Lingkungan”

ng

sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri

ESDM No. 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “kriteria:” Lingkungan

gu

berupa dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi

A

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menimbang,

bahwa

setelah

mencermati

dalil-dalil

yang

ub lik

ah

dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat serta mencermati fakta-fakta

dipertimbangan dalam pengujian penerbitan objek sengketa dari aspek substansi adalah:

1. Apakah penjatuhan sanksi administratif dari Tergugat berupa peringatan

ep

ah k

am

hukum yang terungkap di persidangan, maka isu-isu hukum yang harus

R

tertulis terkait dengan permasalahan izin lingkungan melalui Surat Dinas

16

Oktober

2017

A gu ng

tanggal

dan

sanksi

administratif

In do ne si

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 660/648-TL/DLH,

Penghentian

Sementara Kegiatan Pertambangan Batubara tanggal 25 Oktober 2017

yang disebabkan oleh Penggugat yang belum menyerahkan salinan izin

lingkungan kepada Tergugat merupakan dasar yang layak bagi penerbitan objek sengketa dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan

lik

ah

perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah Penggugat selama menjalankan kegiatan berdasarkan Izin

ub

Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

ep

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan/atau ketentuanketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal 13 huruf b, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

R

ka

m

Usaha Pertambangan Operasi Produksi pernah melanggar ketentuan

es

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi

on

Halaman 236 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sehingga

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 236

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tersebut menjadi

ng

wajib untuk dicabut? 3. Apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat mengenai Peraturan

Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2004 tentang Larangan Aktivitas

gu

Pertambangan Batubara di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru dapat

dijadikan dasar untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi

A

Produksi milik Penggugat serta apakah ketentuan Peraturan Bupati

sengketa? 4. Apakah adanya

ub lik

Laut Kabupaten Kotabaru tersebut juga termuat dalam keputusan objek aspirasi

masyarakat

yang

menolak

kegiatan

pertambangan Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian akademik lingkungan hidup dari lembaga pendidikan tinggi/universitas

ep

ah k

am

ah

Kotabaru beserta alasan dilarangnya aktivitas pertambangan di Pulau

R

dapat dijadikan dasar yang layak untuk menerbitan keputusan objek

In do ne si

sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 55 ayat

A gu ng

(1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang

mewajibkan Tergugat untuk mencantumkan/menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan

dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan serta kewajiban untuk

setiap

keputusan

yang

dikeluarkan

harus

diberi

alasan

lik

ah

pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang menjadi dasar

ub

Menimbang, bahwa terhadap keempat isu hukum tersebut Majelis

Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang,

bahwa

peringatan

tertulis

ep

ka

m

penetapan keputusan?

terkait

dengan

permasalahan izin lingkungan melalui Surat Dinas Lingkungan Hidup

es

R

Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 660/648-TL/DLH, tanggal 16 Oktober

Halaman 237 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

yang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Kotabaru

on

ng

2017 didasarkan pada surat kabar Radar Banjarmasin tentang PT Sebuku

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 237

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dan berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa sejak Penggugat

memperoleh

izin

Lingkungan

pada

tahun

2013

belum

ng

melaksanakan kegiatan, sehingga kepada Penggugat diwajibkan untuk melakukan perubahan izin lingkungan sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) huruf

gu

e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

A

Kemudian, terhadap surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

Selatan

tertanggal

16

Oktober

2017,

Penggugat

telah

ub lik

ah

mengirimkan surat tertanggal 30 Oktober 2017 kepada Dinas Lingkungan

dan Bupati Kotabaru, yang isi suratnya menyampaikan keberatan dan klarifikasi bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam Izin Lingkungan berupa pembebasan lahan, penerimaan

ep

ah k

am

Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang juga ditembuskan kepada Tergugat

R

tenaga kerja konstruksi, mobilisasi alat berat untuk konstruksi, pembukaan

In do ne si

lahan untuk sarana penunjang dan sarana pendukung, serta pembangunan

A gu ng

sarana penunjang dan sarana pendukungnya (Bukti P-17A, Bukti P-17B = Bukti T.6-37);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2017 Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kegiatan

peninjauan lapangan ke tempat Penggugat yang menghasilkan Berita Acara

lik

ah

Tindak Lanjut Kegiatan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Monitoring

ub

Sejaka Coal, PT. Sebuku Batubai Coal, Kotabaru yang ditandatangani oleh perwakilan Penggugat dan perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang berisi bahwa Penggugat sejak

ep

ka

m

Kegiatan Pertambangan Batubara, PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku

mendapatkan izin lingkungan telah melaksanakan tahapan kegiatan pra

es

R

konstruksi dan konstruksi sampai dengan tahun 2017 (Bukti P-18B);

Halaman 238 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

termuat pada awal pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan

on

ng

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 238

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

substansi, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan pembebasan lahan pada 5 Agustus 2014, telah mengirimkan dokumen RPL sebanyak 22 buku

ng

kepada BLHD Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan telah mengirim Laporan Triwulan I & II Tahun 2015 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

gu

dan Laporan Triwulan III & IV Tahun 2015 Pengelolaan dan Pemantauan

A

Lingkungan Hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten

Kotabaru pada tanggal 23 Agustus 2013 (Bukti P-25A, Bukti P-25B, dan

ub lik

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mengatur: “Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh

ep

ah k

am

ah

Bukti P-31A sampai dengan Bukti P-31C);

R

Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan”;

In do ne si

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) huruf e Peraturan

A gu ng

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mengatur: “Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan

lik

ah

Pasal 50 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

ub

hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam Izin Lingkungan berupa pembebasan lahan, penerimaan tenaga kerja konstruksi, mobilisasi alat berat untuk konstruksi, pembukaan

ep

ka

m

Tentang Izin Lingkungan tersebut, maka apabila dikaitkan dengan fakta

lahan untuk sarana penunjang dan sarana pendukung, pembangunan sarana

es

R

penunjang dan sarana pendukungnya, serta, telah mengirimkan dokumen

Halaman 239 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

2015, serta dikaitkan dengan pengakuan dari Tergugat dalam surat

on

ng

RPL, Laporan Triwulan I & II Tahun 2015 dan Laporan Triwulan III & IV Tahun

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 239

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

peringatan tersebut mengenai adanya kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

ng

peringatan tertulis terkait dengan permasalahan izin lingkungan melalui Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 660/648-

gu

TL/DLH, tanggal 16 Oktober 2017 tersebut tidaklah terbukti dan tidak dapat

A

dijadikan dasar bagi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap sanksi administratif Penghentian

ub lik

ah

Sementara Kegiatan Pertambangan Batubara tanggal 25 Oktober 2017 yang

Kalimantan Selatan yang disebabkan oleh karena Penggugat belum menyerahkan salinan izin lingkungan kepada Tergugat dan/atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, Majelis Hakim akan

ep

ah k

am

dikelaurkan oleh Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

R

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

In do ne si

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-

A gu ng

ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik

lik

ah

Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan

administratif

Penghentian

Sementara

Kegiatan

Pertambangan

ub

sanksi

Batubara dapat dijatuhkan oleh karena Tergugat belum memiliki salinan Izin Lingkungan atas nama Penggugat. Apabila Tergugat belum memiliki salinan

ep

ka

m

Mineral dan Batubara, tidak ditemukan norma hukum yang mengatur bahwa

izin lingkungan atas nama Penggugat, maka langkah yang dapat dilakukan

es

R

oleh Tergugat dan/atau Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 240 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Penggugat maupun dengan cara koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten

on

ng

Provinsi Kalimantan Selatan adalah meminta salinannya baik kepada

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 240

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Kotabaru, bukan dengan langsung menjatuhkan sanksi Penghentian

Sementara Kegiatan Pertambangan Batubara, sehingga menurut Majelis

ng

Hakim, alasan belum dimilikinya salinan Izin Lingkungan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara

gu

Kegiatan Pertambangan Batubara tersebut tidak beralasan hukum dan

A

irrasional. Menjadi lebih irrasional lagi jika mencermati fakta hukum yang kontradiktif dengan pernyataan Tergugat/ Plt. Kepala Dinas Energi dan

ub lik

ah

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang belum memiliki

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 660/648TL/DLH, tanggal 16 Oktober 2017 yang didalamnya justru menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki Izin Lingkungan dengan nomenklatur izin

ep

ah k

am

salinan izin lingkungan, yaitu sebagaimana termuat dalam Surat Kepala

R

lingkungan tersebut yang tercatat secara lengkap, yaitu dengan Nomor:

bahwa

A gu ng

Menimbang,

berdasarkan

In do ne si

188.45/668/KUM/2013 tanggal 7 Nov 2013;

pertimbangan-pertimbangan

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi administratif Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan Batubara tanggal 25 Oktober 2017 yang

disebabkan oleh karena Penggugat belum menyerahkan salinan izin lingkungan kepada Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum serta tidak

bahwa

selanjutnya

lik

Menimbang,

Majelis

Hakim

akan

ub

mempertimbangkan isu hukum kedua mengenai apakah Penggugat selama menjalankan kegiatan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pernah melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik

ep

ka

m

ah

dapat dijadikan dasar bagi penerbitan objek sengketa;

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

es

R

Batubara dan/atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal

Halaman 241 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang

on

ng

13 huruf b, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 241

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ataukah tidak, sebagai berikut: bahwa

ng

Menimbang,

Pasal

119

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

gu

Batubara mengatur:

A

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

ub lik

ah

sesuai dengan kewenangannya apabila:

dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan; b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

ep

ah k

am

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan

R

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat

In do ne si

selama proses persidangan, diketahui bahwa Penggugat tidak pernah

A gu ng

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 serta tidak pernah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak

ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP OP (Izin Usaha

lik

Menimbang, bahwa selain itu, hal yang paling dasar dan prinsip

ub

adalah bahwa dalam keputusan objek sengketa juga tidak ditemukan dasar dan/atau alasan-alasan yang termuat di dalam Pasal 119 tersebut, baik mengenai apakah Penggugat pernah tidak memenuhi kewajiban yang

ep

ka

m

ah

Pertambangan Operasi Produksi) atas nama Penggugat;

ditetapkan dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi), atau

es

R

Penggugat pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 242 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Penggugat pernah dinyatakan pailit sebagaimana kewajiban yang termuat

on

ng

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, ataupun mengenai

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 242

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan

yang

mewajibkan

Tergugat

untuk

ng

mencantumkan/menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau

gu

melakukan keputusan. Alasan-alasan yang dimuat di dalam konsideran objek

A

sengketa hanyalah mengenai adanya masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan Penggugat;

ub lik

ah

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum mengenai apakah

huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan

Izin

Usaha

Pertambangan

Mineral

ep

ah k

am

Penggugat pernah melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 13 huruf b, Pasal 15

Dan

Batubara

yang

R

penjabaran normanya telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai

In do ne si

aspek prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan memberikan

A gu ng

pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat

selama proses persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak pernah melakukan

tindakan-tindakan

berupa:

a.

pengajuan

permohonan

perpanjangan atau peningkatan IUP setelah masa berlaku IUP berakhir, b.

lik

ah

pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang

ub

permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah IUP yang masih aktif dan sama komoditas, yang dapat menyebabkan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) milik Penggugat dapat langsung dicabut

ep

ka

m

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau c.

oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Energi

es

R

Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015

on

Halaman 243 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Dan Batubara;

ng

Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 243

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan juga tidak terbukti bahwa WIUP milik Penggugat

ng

tumpang tindih dengan WPN yang dapat menyebabkan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) milik Penggugat dapat langsung dicabut

gu

oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri

A

Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral

ub lik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat

selama proses persidangan juga tidak terbukti bahwa seluruh koordinat IUP Operasi Produksi milik Penggugat tidak berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi yang dapat menyebabkan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan

ep

ah k

am

ah

Dan Batubara;

R

Operasi Produksi) milik Penggugat dapat langsung dicabut oleh Tergugat

In do ne si

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber

A gu ng

Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat

selama proses persidangan juga diketahui bahwa Penggugat telah memiliki

dokumen Izin Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru

7 November 2013 sehingga tidak

lik

ah

Nomor: 188.45/668/KUM/2013 tanggal

ub

Pertambangan Operasi Produksi) berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi

ep

ka

m

termasuk ke dalam kriteria dapat dicabutnya IUP OP (Izin Usaha

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

es

R

Menimbang, bahwa selain itu, hal yang paling dasar dan prinsip

Halaman 244 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

dan/atau alasan-alasan yang menjabarkan mengenai tindakan-tindakan dari

on

ng

adalah bahwa dalam keputusan objek sengketa juga tidak ditemukan dasar

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 244

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Penggugat yang melanggar ketentuan ketentuan Pasal 7, Pasal 13 huruf b,

Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

ng

Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

gu

sebagaimana kewajiban yang termuat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-

A

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan

Tergugat

untuk

mencantumkan/menunjukkan

ketentuan

ub lik

ah

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar

dimuat di dalam konsideran objek sengketa hanyalah mengenai adanya masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan Penggugat; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

ep

ah k

am

dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan. Alasan-alasan yang

R

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selama menjalankan

In do ne si

kegiatan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksinya tidak

A gu ng

pernah melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan/atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal 13 huruf b, Pasal 15

huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi

lik

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum selanjutnya mengenai

ub

apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat mengenai Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2004 tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Batubara di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru dapat dijadikan

ep

ka

m

ah

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

dasar untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik

es

R

Penggugat serta apakah ketentuan Peraturan Bupati Kotabaru beserta

on

Halaman 245 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

alasan dilarangnya aktivitas pertambangan di Pulau Laut Kabupaten

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 245

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Kotabaru tersebut juga termuat dalam keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

ng

Menimbang, bahwa selain Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2004 tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Batubara di Pulau

gu

Laut Kabupaten Kotabaru yang mengatur mengenai aktivitas pertambangan

A

dalam tata ruang/wilayah di Kabupaten Kotabaru, juga terdapat ketentuanketentuan yang mengatur hal yang sama, sebagai berikut:

ub lik

ah

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 42 Peraturan Daerah Provinsi

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 berbunyi: “Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di

ep

ah k

am

Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang

wilayah nasional”;

In do ne si

R

sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di

A gu ng

Menimbang, bahwa kawasan Pulau Laut dalam Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Tahun

2015-2035

diklasifikasikan sebagai kawasan andalan laut, yaitu yang termuat dalam Pasal 71 ayat (3) yang berbunyi: “Kawasan Andalan Laut sebagaimana

lik

ah

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Andalan Pulau Laut dan

ub

Menimbang, bahwa Pasal 72 huruf d Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 berbunyi: “Rencana

ep

ka

m

sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertambangan”;

pengembangan kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud dalam

es

R

Pasal 70 huruf b terdiri dari: d. kawasan peruntukan pertambangan”;

Halaman 246 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

on

ng

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 huruf a

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 246

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20152035, Kabupaten Kotabaru termasuk ke dalam kawasan peruntukan

ng

pertambangan mineral dan pertambangan batubara kelompok batuan formasi dahor (tqd);

gu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 huruf e Peraturan

A

Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032, Kawasan budidaya

ub lik

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah

Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 berbunyi: “Rencana pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud

ep

ah k

am

ah

di Kabupaten Kotabaru terdiri juga atas kawasan peruntukan pertambangan;

R

dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas : kawasan peruntukan pertambangan

A gu ng

Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi batuannya”;

In do ne si

mineral dan batubara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,

dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2004 tersebut

bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang masih mengelompokkan Kawasan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru menjadi

lik

ah

Kawasan Andalan Laut yang diperuntukkan bagi pertambangan mineral dan

ub

Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tersebut bahkan berada dalam wewenang dan

ep

ka

m

batubara, yaitu bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru

jangkauan koordinasi Tergugat untuk dapat mengubah, menambah, ataupun

es

R

mencabutnya. Jika memang Tergugat menyatakan bahwa Tergugat setuju

Halaman 247 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengajukan dan menyetujui

on

ng

dengan penolakan kegiatan pertambangan di Kalimantan Selatan, maka

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 247

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

bersama-sama dengan DPRD Provinsi berupa Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi yang dapat mengubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

ng

Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tersebut. Oleh karena itu, alasan dan dasar

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2004 yang digunakan oleh Tergugat untuk

gu

menerbitkan keputusan objek sengketa tidaklah beralasan hukum karena

A

bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11

Tahun 2012 dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di wilayah

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, hal yang

paling dasar dan prinsip adalah bahwa dalam konsideran menimbang keputusan objek sengketa juga tidak ditemukan dasar dan/atau alasan-

ep

ah k

am

Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015;

ub lik

ah

yang dipimpin oleh Tergugat sendiri, yaitu Peraturan Daerah Provinsi

R

alasan yang menjabarkan mengenai adanya larangan pertambangan di

In do ne si

Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2004.

A gu ng

Bahkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2004 juga sama sekali tidak

termuat di dalam konsideran mengingat yang merupakan dasar-dasar aturan hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan objek sengketa. Dalil-

dalil mengenai adanya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2004 tersebut

hanya termuat selama proses persidangan tapi tidak pernah termuat di

lik

ah

dalam keputusan objek sengketa, sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut pada

Menimbang,

bahwa

ub

alasan terbitnya keputusan objek sengketa; selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan isu hukum selanjutnya mengenai apakah adanya

ep

ka

m

dasarnya tidak relevan dan bukan bentuk penjabaran dari dasar-dasar dan

aspirasi masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan Penggugat yang

es

R

kemudian ditindaklanjuti dengan kajian akademik lingkungan hidup dari

Halaman 248 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

menerbitan keputusan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 9

on

ng

lembaga pendidikan tinggi/universitas dapat dijadikan dasar yang layak untuk

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 248

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ataukah tidak, sebagai berikut:

ng

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang objek sengketa pada pokoknya menyebutkan bahwa pada poin b masyarakat menolak

gu

adanya kegiatan pertambangan batubara di Pulau Laut, dan pada poin c

A

menyebutkan bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan kepastian

hukum terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

sebagaimana

ditentukan

dalam

peraturan

perundang-

undangan. Dari apa yang termuat di dalam konsideran menimbang tersebut, dapat diketahui bahwa alasan pencabutan adalah karena untuk melindungi kepentingan umum dan kepastian hukum akibat adanya masyarakat yang

ep

ah k

am

bersangkutan

ub lik

ah

batubara milik PT Sebuku Batubai Coal dipandang perlu mencabut izin yang

R

menolak kegiatan pertambangan batubara di Pulau Laut;

In do ne si

Menimbang, bahwa dalam konsideran memperhatikan di objek

A gu ng

sengketa, selain mencantumkan surat-surat dari kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun surat dari

DPRD Kabupaten Kotabaru dan notulen rapat bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, juga mencantumkan Surat dari Tergugat perihal

Dukungan Pulau Laut Bebas Tambang dan mencantumkan Nota Dinas dari

lik

ah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan

ub

Penolakan Kegiatan Pertambangan Batubara di Pulau Laut yang didasarkan kepada Naskah Kajian Akademisi Tahun 2018, Tentang Keadaan Lingkungan Hidup di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, serta

ep

ka

m

tertanggal 20 Desember 2017 Perihal: Aspirasi Masyarakat Terhadap

Kajian Akademisi Tahun 2018, Tentang Tingkat Daya Dukung dan Daya

es

R

Tampung Lingkungan Hidup di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru Provinsi

on

Halaman 249 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Kalimantan Selatan dari Tim Universitas Lambung Mangkurat;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 249

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: Keputusan

dan/atau

Tindakan

ng

“Setiap

wajib

berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

ketentuan

gu

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30

A

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: ”Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau

ub lik

ah

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau

Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

ep

ah k

am

menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

R

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

In do ne si

“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan

A gu ng

filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah landasan

yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum

lik

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan

ub

peraturan perundang-undangan yang termuat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

ep

ka

m

ah

substansi”.

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, maupun dalam

es

R

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Halaman 250 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan

on

ng

Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 250

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang

Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ditemukan

ng

satupun norma yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk dapat langsung mencabut sebuah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

gu

yang disebabkan oleh alasan adanya penolakan dari kelompok masyarakat.

A

Pertimbangan yuridis mengenai landasan yang menjadi dasar hukum

substansi pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi telah

ub lik

ah

diatur secara rigid dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik

Batubara dan/atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal 13 huruf b, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang

ep

ah k

am

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

R

Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan

In do ne si

Batubara, serta Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Energi

A gu ng

Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh

karena itu, substansi penerbitan objek sengketa mengenai adanya penolakan

dari

masyarakat

terhadap

kegiatan

pertambangan

milik

Penggugat yang menjadi pertimbangan yuridis tersebut telah melanggar

ub

Menimbang, bahwa terhadap adanya aspirasi dari masyarakat

yang menolak kegiatan pertambangan dari Penggugat, sesuai dengan keterangan ahli dari Tergugat yang bernama Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah

ep

ka

m

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

lik

ah

ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

yang menyatakan bahwa terhadap penyampaian aspirasi dari masyarakat

es

R

haruslah terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penelaahan, maka

Halaman 251 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

secara mendalam berdasarkan kewenangan yang dimiliki terkait dengan

on

ng

Tergugat seharusnya terlebih dahulu melakukan pengkajian dan penelaahan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 251

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

penolakan terhadap kegiatan pertambangan Penggugat, bukan dengan

melakukan kajian ilimiah dari universitas semata, tetapi harus dengan

ng

melakukan evaluasi-evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang tata caranya telah secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan

gu

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015; bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

A

Menimbang,

mengenai keempat isu hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan

ub lik

ah

bahwa Penggugat selama menjalankan kegiatan berdasarkan Izin Usaha

Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 dan/atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal 13 huruf b, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

ep

ah k

am

Pertambangan Operasi Produksinya tidak pernah melanggar ketentuan

R

Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015. Selain itu, substansi

kegiatan

pertambangan

A gu ng

terhadap

milik

Penggugat

yang

In do ne si

penerbitan objek sengketa mengenai adanya penolakan dari masyarakat menjadi

pertimbangan yuridis juga telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa terdapat cacat substansi serta telah melanggar ketentuan peraturan

Tentang

Administrasi

Pemerintahan,

Undang-Undang

Republik

ub

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa jika memang Tergugat memiliki komitmen

ep

ka

m

2014

lik

ah

perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Nomor 30 Tahun

terhadap kelestarian lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan dan

es

R

khususnya di Kabupaten Kotabaru, maka tindakan-tindakan yang terkait

Halaman 252 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

kebutuhan akan pembangunan. Sejarah lahirnya hukum lingkungan adalah

on

ng

dengan perlindungan kelestarian alam juga haruslah berimbang dengan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 252

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

karena adanya dikotomi antara aliran transcendence yang diinisasi oleh para industriawan yang berpendapat bahwa pembangunan harus diutamakan

ng

untuk manusia, dengan aliran immanence yang diinisasi oleh gerakan-

gerakan pecinta lingkungan yang ecocentris (pro lingkungan dan anti

gu

pembangunan). Penengah dari kedua dikotomi tersebut adalah sustainable

A

development atau pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan

yang memerhatikan lingkungan. Adanya sustainable development atau

ub lik

ah

pembangunan yang berkelanjutan tersebut juga telah diakomodir oleh

lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berserta peraturanperaturan pelaksanaannya, maupun di bidang mineral batubara seperti

ep

ah k

am

negara melalui serangkaian peraturan perundang-undangan, baik di bidang

Mineral

dan

Batubara

beserta

peraturan-peraturan

In do ne si

Pertambangan

R

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

A gu ng

pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan

dan/atau Tindakan, Tergugat haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta kepastian hukum bagi warga masyarakat, sesuai dengan prinsip asas negara hukum

yang dianut oleh negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3)

lik

ah

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

ub

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari

aspek prosedur dan aspek substansi telah terbukti cacat yuridis dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

ep

ka

m

Tahun 1945;

terhadap pengujian keabsahan keputusan objek sengketa berdasarkan Asas-

on

Halaman 253 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

lagi;

es

R

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tidak perlu dipertimbangkan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 253

R

DALAM PENUNDAAN

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengajukan

ng

permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dan terhadap permohonan tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan

gu

Penetapan Nomor: 6/G/2018/PTUN.Bjm tanggal 19 April 2018 yang pada

A

pokoknya mengabulkan permohonan dari Penggugat dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan objek

ub lik

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari

aspek prosedur dan aspek substansi telah terbukti cacat yuridis dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya keadaan-keadaan

ep

ah k

am

ah

sengketa;

R

ataupun fakta-fakta hukum yang dapat menyebabkan Penetapan Penundaan

untuk

mempertahankan

A gu ng

Hakim

Penetapan

Penundaan

In do ne si

Nomor: 6/G/2018/PTUN.Bjm dicabut, maka beralasan hukum bagi Majelis

Nomor:

6/G/2018/PTUN.Bjm tanggal 19 April 2018 sampai dengan adanya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah

lik

ah

terbukti cacat yuridis dan melanggar ketentuan peraturan perundang-

ub

dinyatakan dikabulkan, dan terhadap keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal dengan disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa;

ep

ka

m

undangan yang berlaku, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan

es

R

dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-

on

Halaman 254 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 254

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

ng

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-

gu

Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus

A

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-

ub lik

ah

bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam

terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah

ep

ah k

am

mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak

R

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

In do ne si

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

A gu ng

Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

-

DALAM EKSEPSI: Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat tidak diterima; DALAM PENUNDAAN: Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor: 6/G/2018/PTUN.Bjm tanggal 19 April 2018 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang

lik

503/119/DPMPTSP/2018

tentang

ub

mencabutnya. DALAM POKOK SENGKETA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Pencabutan

ep

-

ka

Izin

Usaha

ah

Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Batubai Coal

R

m

ah

berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang

on

Halaman 255 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

2018;

es

di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan

R

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Selatan

Nomor

503/119/DPMPTSP/2018

tentang

PT.

ng

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Sebuku

Batubai

Coal

di

Kabupaten

Kotabaru

gu

(KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikianlah

Putusan

ini

ah

A

277.500,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); diputuskan Tata

Rapat

Usaha

ub lik

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

dalam

Negara

selaku Hakim Ketua Majelis, Rory Yonaldi, S.H, M.H., dan Lizamul Umam, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut

ep

ah k

am

Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Dafrian, S.H.,

diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

In do ne si

R

tersebut di atas pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, dengan dibantu oleh

A gu ng

Darmawiyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa-kuasa Penggugat dan Kuasa-kuasa Tergugat; Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

lik

Dafrian, S.H.,

ttd

ub

Lizamul Umam, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

ep

ka

m

ah

Rory Yonaldi, S.H, M.H.,

ah

ttd

es on

Halaman 256 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

R

Darmawiyadi S.H.,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Perincian biaya perkara

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

1. Biaya pendaftaran Gugatan................. Rp.

20.000.-

2. Biaya ATK Tk. I.................................... Rp. 150.000.75.500.-

4. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan. Rp

5.000.-

A

gu

3.Biaya Panggilan..................................... Rp.

6.000.-

6. Redaksi Putusan Sela............................Rp.

-.-

ub lik

7. Materai .................................................. Rp.

-.-

8. Pemeriksaan Setempat..........................Rp.

-,-

9. Redaksi Putusan....................................Rp.

-,-

10. Materai.................................................Rp.

6.000,-

ep

ah k

am

ah

5. Materai.................................................. Rp.

A gu ng

Jumlah..........................................

Rp

277.500,-

es on

Halaman 257 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

In do ne si

R

------------------------ +

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257