Sop Bendahara Barang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYIMPAN DAN PENGURUS BARANG

UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 3 PUSKESMAS PATARUMAN 3

REVISI KE :

HALAMAN :

800.01/ /Protap/PKM/I/2016

1

1/2

Disahkan oleh : Kepala Puskesmas Pataruma 3

PROSEDUR PENYIMPAN DAN PENGUIRUS BARANG MILIK DAERAH

TANGGAL TERBIT : 21 Januari 2016 Hj YATI SRI MULYATI, SKM NIP. 19700210198902 2 001 Penyimpan/Pengutrus Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. Pengertian

2. Tujuan

NOMOR :

1. Melakukan pemutakhiran pembukuan Barang Milik Daerah pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 2. Mewujudkan penatausahaan BMD di seluruh satuan kerja (satker) instansi Pemerintah Daerah 3. Melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMD yang tertib dan optimal Dilaksanakan oleh pengelola barang yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pataruman 3

3. Kebijakan

4. Prosedur

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tugas Penyimpan Barang menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan; mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang; mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

Tugas Pengurus Barang : 1. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah 2. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan\ 3. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola

4. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi 5. Unit terkait

6. Referensi

Bendahara Pendapatan, Bendahara Pengeluaran, Operator, Penanggung Jawab Ruangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau daerah nomor 27 tahun 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS

UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 3 PUSKESMAS PATARUMAN 3

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH

1. Pengertian

2. Tujuan

3. Kebijakan

4. Prosedur

NOMOR :

REVISI KE :

HALAMAN :

800.01/ /Protap/PKM/I/2016

1

1/2

Disahkan oleh : Kepala Puskesmas Pataruma 3 TANGGAL TERBIT : 21 Januari 2016 Hj YATI SRI MULYATI, SKM NIP. 19700210198902 2 001 Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. Melakukan pemutakhiran pembukuan Barang Milik Daerah pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 2. Mewujudkan penatausahaan BMD di seluruh satuan kerja (satker) intansi Pemerintah Daerah 3. Melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMD yang tertib dan optimal Dilaksanakan oleh pengelola barang yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pataruman 3 1. Menginput data pendukung barang ke dalam aplikasi SIMBADA 2. Memberi nomor inventaris 3. Menyimpan data pendukung penerimaan barang 4. Menyerahkan barang ke Pengurus Barang Inventaris 5. Membuat daftar pendistribusian barang 6. Meminta persetujuan Kepala Puskesmas 7. Mendistribusikan barang ke ruangan 8. Meminta Penanggung Jawab Ruangan menjadi Penanggung Jawab

Barang di KIR 9. Memasang KIR dalam ruangan 10. Menyimpan Arsip KIR 11. Memantau barang inventaris dalam ruangan setiap enam bulan sekali untuk dicocokan dengan KIR 12. Menerima laporan kerusakan barang inventaris dari pengguna atau penanggung jawab ruangan 13. Menyimpan barang inventaris yang belum sempat didistribusikan atau barang inventaris yang rusak berat kedalam gudang/tempat yang aman 14. Melaporkan kerusakan barang ke Kepala Puskesmas dan Sekda untuk dilakukan tindak lanjut

15. Mengembalikan barang ke tempat semula 16. Menggudangkan

barang mengeluarkan dari KIR

inventaris

yang

rusak

berat

dan

5. Unit terkait

Bendahara Pendapatan, Bendahara Pengeluaran, Operator, Penanggung Jawab Ruangan

6. Referensi

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau daerah nomor 27 tahun 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERACIKAN OBAT

PUSKESMAS BANJAR I NOMOR :

REVISI KE :

HALAMAN :

1

5/1

PUSKESMAS BANJAR I

SOP PERACIKAN OBAT 1. Pengertian

Disahkan oleh : Kepala Puskesmas Banjar I, TANGGAL TERBIT : IIN SOLIKIN,Am.Kep NIP. 19681230 198903 1 007 Peracikan obat adalah proses pembuatan suatu bentuk sediaan obat dengan cara menggerus,mencampur,mengaduk atau melarutkan satu macam obat atau lebih sesuai dosis yang diinginkan

2. Tujuan

Mempermudah pemberian obat pada pasien

3. Kebijakan

Dilaksanakan oleh petugas Farmasi pada pelayanan Obat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Banjar I sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

4. Prosedur

1. Membersihkan tempat dan peralatan kerja 2. Mengambil wadah obat dari rak sesuai dengan nama dan jumlah obat yang diminta dan memeriksa mutu dan tanggal kadaluarsa obat yang akan diserahkan pada pasien 3. Mengambil obat/ bahan dari wadahnya dengan menggunakan alat yang sesuai misalnya sendok/ spatula 4. Memberikan sediaan sirup kering harus dalam keadaan sudah dicampur air matang sesuai dengan takarannya pada saat akan diserahkan kepada pasien 5. Untuk sediaan obat racikan, langkah-langkah sebagai berikut :  Menghitung kesesuaian dosis  Menyiapkan pembungkis dan wadah obat racikan sesuai dengan kebutuhan  Menggerus obat yang jumlahnya sedikit terlebih dahulu, lalu digabungkan denga obat yang jumlahnya lebih besar, digerus sampai homogen  Membagi dan membungkus obat dengan merata  Tidak mencampur antibiotik di dalam sediaan puyer  Sebaiknya puyer tidak disediakan dalam jumlah besar sekaligus 6. Menuliskan nama pasien dan cara penggunaan obat pada etiket yang sesuai dengan permintaan dalam resep dengan jelas dan dapat dibaca 7. Memeriksa kembali jenis dan jumlah obat sesuai permintaan pada resep, lalu memasukkan obat ke dalam wadah yang sesuai agar terjaga mutunya.

5. Unit terkait

Pendaftaran, BP Umum, BP Gigi, KIA

6. Referensi

Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI, 2006.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN OBAT

PUSKESMAS BANJAR I

PUSKESMAS BANJAR I

NOMOR :

REVISI KE :

HALAMAN :

1

6/1

Disahkan oleh : Kepala Puskesmas Banjar I,

SOP

TANGGAL TERBIT :

PENYERAHAN OBAT

IIN SOLIKIN,Am.Kep NIP. 19681230 198903 1 007

1. Pengertian

Penyerahan obat adalah salah satu proses dalam pelayanan kefarmasian yang merupakan tahap akhir

2. Tujuan

Memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep

3. Kebijakan

Dilaksanakan oleh petugas Farmasi pada pelayanan Obat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Banjar I sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

4. Prosedur

1. Memeriksa kembali kesesuaian antara jenis, jumlah dan cara penggunaan obat dengan permintaan pada resep 2. Memanggil dan memastikan nomor urut/ nama pasien 3. Menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat 4. Memastikan bahwa pasien telah memahami cara penggunaan obat 5. Meminta pasien untuk menyimpan obat di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak

5. Unit terkait

Pendaftaran, BP Umum, BP Gigi, KIA

6. Referensi

Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI, 2006.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI OBAT

PUSKESMAS BANJAR I NOMOR : PUSKESMAS BANJAR I

SOP PELAYANAN

TANGGAL TERBIT :

REVISI KE :

HALAMAN :

1

6/1

Disahkan oleh : Kepala Puskesmas Banjar I,

INFORMASI OBAT

1.

Pengertian

2. Tujuan

3. Kebijakan

IIN SOLIKIN,Am.Kep NIP. 19681230 198903 1 007 Pelayanan informasi obat adalah proses pemberian informasi obat baik nama obat,khasiat,dosis,dan cara pemakaian serta efek samping obat maupun cara penyimpanan obat kepada pasien Agar pasien mengerti dan paham cara mengkonsumsi obat yang benar

Dilaksanakan oleh petugas Farmasi pada pelayanan Obat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Banjar I sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

4. Prosedur

1. Menyediakan dan memasang spanduk, poster, booklet, leaflet yang berisi informasi obat pada tempat yang mudah dilihat oleh pasien 2. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung, dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis dan bijaksana melalui penelusuran literatur secara sistematis untuk memberikan informasi yang dibutuhkan 3. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan informasi obat secara sistematis

5. Unit terkait

Pendaftaran, BP Umum, BP Gigi, KIA

6. Referensi

Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI, 2006.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN OBAT RUSAK ATAU KADALUARSA

PUSKESMAS BANJAR I NOMOR : PUSKESMAS BANJAR I

SOP PENANGANAN OBAT RUSAK ATAU KADALUARSA

REVISI KE :

HALAMAN :

1

7/1

Disahkan oleh : Kepala Puskesmas Banjar I, TANGGAL TERBIT : IIN SOLIKIN,Am.Kep NIP. 19681230 198903 1 007

1. Pengertian

Obat rusak atau kadaluarsa adalah keadaan dimana obat telah mengalami perubahan baik warna dan tekstur maupun kemasan atau telah melampaui batas kadaluarsa

2. Tujuan

Untuk mencegah agar tidak tejadi keracunan obat yang disebabkan oleh mengkonsumsi obat yang telah rusak atau kadaluarsa

3. Kebijakan

1. Dilaksanakan pemeriksaan obat di gudang obat secara berkala tiap 3 bulan sekali 2. Dilakukan pemeriksaan obat di apotek sebelum diberikan kepada pasien

4. Prosedur

1. Identifikasi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa 2. Memisahkan obat rusak atau kadaluarsa dari penyimpanan obat lainnya 3. Membuat catatan jenis dan jumlah obat yang rusak atau kadaluarsa untuk dikirim kembali ke instalasi farmasi kabupaten/ kota

5. Unit terkait

Pendaftaran, BP Umum, BP Gigi, KIA

6. Referensi

Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI, 2006.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCATATAN DAN PENYIMPANAN RESEP

PUSKESMAS BANJAR I NOMOR : PUSKESMAS BANJAR I

SOP PENCATATAN DAN PENYIMPANAN RESEP

REVISI KE :

HALAMAN :

1

8/1

Disahkan oleh : Kepala Puskesmas Banjar I, TANGGAL TERBIT : IIN SOLIKIN,Am.Kep NIP. 19681230 198903 1 007

1. Pengertian

Pencatatan dan penyimpanan resep adalah merupakan salah satu proses dalam pelayanan kefarmasian untuk tertib administrasi

2. Tujuan

Untuk mencatat dan mengetahui jumlah item dan jumlah/volume obat yang digunakan tiap hari serta jumlah resep yang dilayani

3. Kebijakan

Dilaksanakan oleh pengelola obat di puskesmas setiap hari

4. Prosedur

1. Pencatatan jumlah resep harian berdsarkan jenis pelayanan (umum, gakin/ gratis, Asuransi) 2. Membendel resep yang mempunyai tanggal yang sama berdasarkan urutan nomor resep dan kelompok pembiayaan pasien 3. Membendel secara terpisah resep yang ada narkotiknya 4. Menyimpan bendel resep pada tempat yang ditentukan secara berurutan berdasarkan tanggal agar memudahkan dalam penelusuran resep 5. Memusnahkan resep yang telah tersimpan selama 3 (tiga) tahun dengan cara dibakar 6. Membuat berita acara pemusnahan resep dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

5. Unit terkait

Pendaftaran, BP Umum, BP Gigi, KIA

6. Referensi

Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI, 2006.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN RESEP

PUSKESMAS BANJAR I NOMOR : PUSKESMAS BANJAR I

SOP PEMUSNAHAN RESEP

REVISI KE :

HALAMAN :

1

9/1

Disahkan oleh : Kepala Puskesmas Banjar I, TANGGAL TERBIT : IIN SOLIKIN,Am.Kep NIP. 19681230 198903 1 007

1. Pengertian

Pemusnahan resep adalah suatu proses memusnahkan resep yang telah disimpan selama 3 tahun atau lebih

2. Tujuan

Mancegah menumpuknya resep-resep di gudang arsip

3. Kebijakan

Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Prosedur

1. Memusnahkan resep yang telah disimpan tiga tahun atau lebih 2. Tata cara pemusnahan :  Resep narkotika dihitung lembarannya  Resep lain ditimbang  Resep dihancurkan, lalu dikubur atau dibakar 3. Membuat berita acara pemusnahan sesuai dengan format terlampir

5. Unit terkait 6. Referensi

Pendaftaran, BP Umum, BP Gigi, KIA Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI, 2006.