Undang-undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

UNDANG-UNDANG 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI 2013

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR 1. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang diberikan Syahbandar kepada setiap jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut kecuali kapal perang dan kapal negara 2. Merupakan Bukti otentik bahwa Kapal telah diperiksa dan memenuhi:  Persyaratan kelaiklautan kapal  Kewajiban di bidang pelayaran lainnya

PEMERIKSAAN KAPAL OLEH SYAHBANDAR Pemeriksaan pada saat kapal tiba di pelabuhan -Pemeriksaan kondisi kapal tiba (warta kedatangan kapal/Arrival Condition) -Pemeriksaan kelaiklautan kapal (Teknis-Administratif) Apabila ditemukan kekurangan/ketidaksesuaian yang mempengaruhi kelaiklautan kapal maka wajib dilengkapi sebelum SPB diterbitkan  Pengawasan selama kapal berada di pelabuhan - Pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan - Pengawasan kegiatan kapal di pelabuhan Pemeriksaan kelaiklautan kapal yang akan berlayar (dalam rangka penerbitan SPB): - Surat Pernyataan Nakhoda - Pemeriksaan administratif - Memverifikasi apakah sertifikat dan surat kapal serta bukti –bukti kewajiban kapal lainnya telah dipenuhi -Pemeriksaan fisik diatas kapal Memverifikasi apakah kekurangan pada hasil pemeriksaan kapal pada saat tiba di pelabuhan telah penuhi

KELAIKLAUTAN KAPAL Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan:  Keselamatan kapal  Pencegahan pencemaran perairan dari kapal  Pengawakan  Garis muat dan pemuatan  Kesejahteraan Awak kapal dan kesehatan penumpang  Status hukum kapal  Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal  Manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN KAPAL  Pemeriksaan Administratif Kelaiklautan Kapal untuk meneliti

kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku dari:  Surat-surat dan dokumen yang di lampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar  Sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.  Pemeriksaan teknis kelaiklautan kapal

Untuk memverifikasi kondisi dan kelengkapan peralatan yang disebutkan dalam sertifikat yang meliputi:  Kondisi nautis-teknis-radio kapal  Pemuatan dan Stabilitas kapal

KEWAJIBAN KAPAL LAINNYA: Kewajiban kapal lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, pengawasan keselamatan dan keamanan yang berlaku dibidang pelayaran yang meliputi: Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan (PUP) Bukti pembayaran jasa kenavigasian (PUK) Bukti pembayaran jasa perkapalan (PUP) Clearance dari Bea dan Cukai Clearance dari Imigrasi Clearance dari Karantina Kesehatan Clearance dari Karantina Hewan dan tumbuhan

PENCABUTAN SPB SPB dicabut apabila hasil pemeriksaan Teknis-Administratif kelaiklautan kapal ditemukan adanya kekurangan/penyimpangan/pelanggaran yang terkait dengan : Mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan ketentuan IMDG Code (Pasal 44) Pemenuhan kelaiklautan kapal tidak sesuai dengan daerah pelayarannya ( Pasal 117 ayat 2) Bangunan kapal tidak sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan (Pasal 122 ayat 2) Kewajiban pemeliharaan kapal tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal (Pasal 130 ayat 1) Kapal tidak memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran (Pasal 134 ayat 1) Awak kapal tidak memenuhi persyaratan kwalifikasi dan kompentensi STCW (Pasal 135) Kapal mengangkut peti kemas yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas (Pasal 149 ayat 2) Kapal tidak memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal (Pasal 169 ayat 1) Tidak menyerahkan surat, dokumen dan warta kapal kepada Syahbandar ketika kapal tiba di pelabuhan (Pasal 113 ayat 2) Tidak mematuhi dan melaksanakan petunjuk/perintah Syahbandar pada saat kapal memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan dan pada saat meningalkan pelabuhan

SYAHBANDAR MENUNDA/TIDAK MENERBITKAN SPB SPB tidak diterbitkan apabila hasil pemeriksaan Teknis-Administratif kelaiklautan kapal ditemukan adanya kekurangan/penyimpangan/ pelanggaran yang terkait dengan: Pembangunan dan pengerjaan kapal tidak dilakukan tanpa perhitungan dan gambar rancang bangun (Pasal 125 ayat 1) Kapal dengan Jenis dan ukuran tertentu tidak diklasifikasikan pada Badan Klasifikasi (Pasal 129 ayat 1) Kapal dengan jenis, ukuran dan daerah pelayaran tertentu tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang tidak memenuhi persyaratan (pasal 132 ayat 1) Kapal tidak melakukan kewajibannya untuk menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 132 ayat 2) Nakhoda tidak melaksanakan kewenangan penegakan hukum serta tidak melaksananakan tanggungjawabnya atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, berlayar dan barang muatan (Pasal 137 ayat 1 dan 2)

(Lanjutan..)  Nakhoda tidak berada di kapal yang akan berlayar (Pasal 138 ayat 1)  Nakhoda tidak melakukan kewajibannya untuk memastikan kapalnya memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta tidak melaporkan kepada syahbandar (Pasal 138 ayat 2)  Nakhoda tidak melakukan kewajibannya untuk menyelenggarakan buku harian kapal (Pasal 141 ayat 1)  Nakhoda tidak melaporkan atau tidak memperlihatkan buku harian kapal kepada Syahbandar (Pasal 141 ayat 2)  Kapal yang mengangkut penumpang tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang (Pasal 152 ayat 1)  Kapal yang telah mendapat surat ukur tidak melakukan kewajibannya untuk dipasang tanda selar (Pasal 156 ayat 1)  Kapal didaftarkan pada 2 (dua) tempat pendaftaran yang sama (Pasal 160 ayat 1)  Pelaksanaan balik nama kapal tidak dilakukan di tempat kapal semula didaftarkan (Pasal 162 ayat 1)  Kapal Indonesia tidak melakukan kewajibannya untuk mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal (Pasal 165 ayat 1)

FLOW CHART PERMOHONAN SPB TIDAK

PEMERIKSAAN FISIK NAUTIS TEKNIS, RADIO PENUMPANG MUATAN AWAK KAPAL

KELENGKAPAN ADMINISTRASI 1. DATA KAPAL 2. PEMUATAN DAN STABILITAS 3. PENGAWAKAN KAPAL 4. KEWAJIBAN KAPAL LAINNYA TIDAK 5. SAILING DECLARATION 6. SERTIFIKAT KAPAL 7. DOKUMEN LAINNYA

PENERBITAN SPB (BERLAKU 1 X 24 JAM)

YA

SEKIAN DAN TERIMA KASIH