425615_sekpub Soal.pptx

  • Uploaded by: Chintya Wijaya
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 425615_sekpub Soal.pptx as PDF for free.

More details

  • Words: 791
  • Pages: 5
Loading documents preview...
Agenda Style Your Text Here

1

Easy to change colors, photos and Text.

Your Text Here

2

Easy to change colors, photos and Text.

3 4 5

Your Text Here Easy to change colors, photos and Text.

Your Text Here Easy to change colors, photos and Text.

Your Text Here Easy to change colors, photos and Text.

SOAL

Diskusikan prospek dan permasalahan dalam pengaplikasian konsep balance scorecard pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah

1

Analisislah key success factor pada organisasi pemerintah daerah, setelah itu tentukan key success performance indicator-nya

2

3

Diskusikan bagaimanakah menciptakan sistem manajemen kompensasi yang dapat mendorong kinerja unit kerja pemerintah

Diskusikan prospek dan permasalahan dalam pengaplikasian konsep balance scorecard pada orga nisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah

Teknik pengukuran kinerja yang komperhensif yang banyak dikembangkan untuk berbagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard. Yang melibatkan empat aspek

Perspektif finansial

Perspektif kepuasan pelanggan

Perspektif efisien proses internal

Perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan

Keempat perspektif tersebut menjadikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan indikator pengukuran kinerja yang salingmelengkapi indikator kepuasan masyarakat secara lebih transparan. Objektif dan terukur serta mampu mengidentifikasi proses kerja dan kualitas sumber daya manusi yang dibutuhkan dalam mencapai misi dan strategi

Analisislah key success factor pada organisasi pemerintah daerah, setelah itu t entukan key success performance indicator-nya Key Success Factors merupakan faktor-faktor yang penting bagi pe rusahaan untuk menunjang keberhasilan tujuan yang telah ditetapk an dan berasal dart lingkungan perusahaan itu sendiri. Setiap perus ahaan yang satu dengan perusahaan yang lain memiliki Key Succe ss Factors yang berbeda sehingga pihak manajemen dituntut untuk mengidentifikasi Key Success Factors sehingga membuat keputusa n dalam menentukan variabel-variabel mana yang panting dan vari abel-variabel mana yang kurang penting dalam mencapai keunggul an kompetitif. Organisasi pemerintahan daerah adalah organisasi y ang disoroti oleh publik dari segala macam isi di dalam nya. Maka d ari itu, key success factors diterapkan supaya semua dapat berjala n dengan baik dan sesuai dengan visi misi yang mana untuk meng edepankan kepentingan daerah, bangsa dan negara juga para oran g yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak jalanan, panti jomp o dan mereka yang membutuhkan uluran tangan lebih. Kinerja insta nsi pemerintah harus di ukur dari aspek-aspek yang komprehensif baik financial maupun non-finansial. Berbagai aspek yang harus diu kur adalah kelompok keluaran (output), kelompok proses (process), kelompok hasil (out come), kelompok manfaaat (benefit), dan kelo mpok dampak (impact). Pengukuran kinerja harus mencakup kebija kan (policy), perencanaan dan penganggaran (planning and budgeti ng), kualitas (quality), kehematan (economy), keadilan (equity), dan juga pertanggungjawaban (accountability).

Misalnya, key performance indicator atau indicator kinerja utama pada pemerintah daerah kota Denpasar yaitu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Terwujudnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan uraian. Ini nantinya bisa menjadi sebagai contoh untuk dikembangkan kembali atau ditambah dengan indicator lainnya yang mungkin sesuai dengan kebutuhan saat itu. Selain itu, dengan melihat perkembangan keadaan saat menyusun key performance indicator itu sendiri. Semakin detail, fokus dan juga terperinci maka hasil dari penilaian jelas akan jauh lebih baik dan maksimal. Organisasi pemerintahan daerah setidaknya harus melakukan evaluasi atas kinerja setiap pegawai dan orang yang ada di dalamnya paling tidak 1 bulan sekali lalu hasil itu yang telah dirangkum menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan hasil nyata scoring key performance indicator yang telah dihitung dengan penuh kesadaran untuk bisa dipublish pada media –media umum yang bisa secara langsung dilihat dan dibaca oleh masyarakat luas. Secara tidak langsung, perlahan cara ini akan mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk kinerja organisasi pemerintahan daerah yang selama ini masih saja dianggap sebelah mata. Dengan semakin berkualitasnya organisasi pemerintahan berarti negara kita juga akan semakin dihargai di dunia.

Diskusikan bagaimanakah menciptakan sistem manajemen kompensasi yang dapat mendorong kin erja unit kerja pemerintah Pada dasarnya sistem kompensasi suatu organisasi harus direncanakan dan dibuat, hal ini diperlukan sebagai d aya dukung para pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal yang dapat dijadikan kebijakan dalam peneta pan sistem kompensasi ada empat faktor yaitu:

Faktor organisasi Penetapan kompensasi harus dilihat dari sisi kebijakan manajemen, keadaan politik yang mempengaruhi organisasi dan kemampuan organisasi dalam melakukan pembayaran

Faktor pegawai Penetapan kompensasi ini harus menyentuh hal – hal yang berkaitan dengan kinerja pegawai itu, pembayaran berdasarkan merit, variabel gaji, pembayaran yang didasarkan pada keterampilan pegawai, pembayaran berdasarkan pada kompetensi, senioritas pegawai, pengalaman kerja, hubungan keanggotaan dalam organisasi, ptensinya, pengaruh politik dan keberuntungan

Faktor pasaran tenaga kerja Penetapan kompensasi juga harus melihat kompensasi yang berlaku secara umum di pasar tenaga kerja, untuk itu organisasi dalam menetapkan sistem kompensasi ini haruslah melakukan surveiy pada organisasi lain, kelayakan, biaya hidup, organisasi buruh, tingkat sosial, perundang – undangan ekonomi yang berlaku

Faktor pekerjaan Maka penetapan sistem kompensasi harus didasari dengan analisa jabatan, uraian tugas pekerjaan, evaluasi jabatan, dan penawaran secara kolektif

More Documents from "Chintya Wijaya"