Analisis Kebijakan Publik

Yenny Bros

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari materi ini peserta mampu menerapkan prinsip – prinsip analisis kebijakan publik. Khusus Setelah mempelajari materi ini peserta mampu : 1. Menjelaskan konsep kebijakan publik. 2. Menjelaskan proses kebijakan publik. 3. Menguraikan analisis kebijakan publik. 4. Menjelaskan perumusan kebijakan publik.

Pokok Bahasan I.

Konsep kebijakan publik. 

Pengertian, jenis dan tingkat kebijakan publik.

II. Sistem, Komponen dan proses kebijakan

publik. III. Analisis kebijakan publik.     

Mengapa kebijakan harus di analisis. Siapa dan bagaimana aktor kebijakan berperan. Bagaimana cara menganalisis kebijakan. Bagaimana kebijakan yang baik. Analisis implementasi kebijakan.

IV. Masalah kebijakan dan kebijakan Kesehatan.

I. Konsep-konsep dasar penting yang berkaitan dengan kebijakan publik Disini dijelaskan : • Pengertian jenis dan tingkat kebijakan. • Mengapa sistem politik lebih dominan? • Bagaimana sistem politik mengalokasikan sumber daya, mengatur kekuasaan untuk mencapai tujuan? • Apa hubungan sistem politik dengan administrasi publik pemerintah dan birokrasi? • Kebijakan publik merupakan bagian internal dari sistem politik. • Kebijakan publik akan berlangsung apabila berada dalam sistem politik.

Pengertian Kebijakan publik adalah : • Apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Thomas R. Dye). • Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan tujuan – tujuan yang menentukan tindakan – tindakan tersebut (E. Cochran et.al). • Terdiri dari serangkaian keputusan politik untuk mengimplementasikan program dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Eloise F. Malone).

Jenis Kebijakan Kebijakan distributif : memberikan pelayanan dan barang kepada anggota organisasi. Kebijakan pengaturan : kebijakan mandat yang membatasi keleluasaan individual, kelompok tertentu, atau pihak lain dengan memaksakan jenis – jenis aturan / perilaku tertentu. Kebijakan konstituen : membuat kebijakan tentang kekuasaan eksekutif secara transparan atau mengacu kepada hukum yang berlaku. Kebijakan yang beraneka ragam : dibuat dengan pertimbangan kebijakan adalah sesuatu yang dinamis tidak statis seperti hukum. Dan lain – lain.

Tingkat Kebijakan A. Lingkup Nasional 1. Kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan negara. 2. Kebijakan umum adalah kebijakan presiden sebagai pelaksanaan UUD, UU, TAP MPR untuk mencapai tujuan nasional. 3. Kebijakan pelaksanaan adalah penjabaran dari kebijakan umum, merupakan strategi pelaksanaan tugas dibidang tertentu.

B. Lingkup Wilayah Daerah 1. Kebijakan umum adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Seperti Perda Propinsi, Perda Kab. / Kota. 2. Kebijakan pelaksanaan pada lingkup wilayah daerah adalah : a. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan Perda. b. Dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. c. Kebijakan pelaksanaan dalam tugas pembantuan merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat didaerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Lanjutan Konsep-konsep dasar penting yang berkaitan dengan kebijakan publik … Rangkuman Alur Berpikir 1 Sub Materi Konsep yang Berkaitan dengan Kebijakan Publik Sistem Politik

Sistem Ekonomi

Sistem Budaya

Sistem Sosial

Sistem Administra si

Keterangan; Arah panah dua arah menunjukkan bahwa setiap sistem yang ada saling berhubungan satu sama lain, atau dengan kata lain tidak ada sistem yang dapat berdiri sendiri.

Lanjutan Konsep-konsep dasar penting yang berkaitan dengan kebijakan publik …

Rangkuman Alur Berpikir 2 Sub Materi Konsep yang Berkaitan dengan Kebijakan Publik Sistem Politik Memiliki peranan dominan dan mempengaruhi sistem lain

Sistem

Sistem

Sistem

Sistem

Ekonomi

Budaya

Kebijakan Publik

Sosial

Rangkuman Alur Berpikir 3 Sub Materi Konsep yang Berkaitan dengan Kebijakan Publik Politik

Legislatif (DPR, DPRD, DPD) Dan Ydukatif (Peradilan)

Pemerintahan (cara mengendalikan politik secara administratif)

Dilaksanakan oleh pemerintah Sebagai aparat resmi yang memiliki kewenangan

Memerlukan Administrasi Publik sebagai pedoman

Birokrasi sebagai struktur pelaksana kegiatan pemerintah

Kebijakan

Masyarakat

Birokrasi adalah struktur pelaksana kebijakan

II. Sistem, Komponen dan Proses Kebijakan Publik A. Sistem Kebijakan Sistem Kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut digambarkan dalam gambar berikut.

Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan Aktor Kebijakan

Lingkungan

Kebijakan

Kebijakan

Publik

Sumber: Diadopsi dan diadaptasi dari; William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, dialihbahasakan oleh Samodra Wibawa dan tim (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hal.110.

Lanjutan Sistem kebijakan ... 1. Kebijakan Publik

Pengaruh Terhadap Anggota

Geografis

Bentuk

Hirarkis

Hubungan Eksistensi Logis

2. Aktor Kebijakan  Stakeholder (Orang yang berperan dominan / sub dominan dalam kebijakan) . 3.Lingkungan kebijakan adalah dimana kebijakan diterapkan, diformulasikan dan mengacu pada faktor; situasional, politis, struktural, ekonomi, kultural, demografi dan internasional .

B. Komponen Kebijakan Sebagai

sebuah sistem, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait dan bukan komponen yang berdiri sendiri-sendiri. Komponen dari kebijakan yaitu isi kebijakan, tujuan kebijakan, tindakan kebijakan dan instrumen kebijakan. Adapun penjelasan mengenai komponen kebijakan tersebut akan dimuat dalam lingkungan kebijakan, karena komponen kebijakan tersebut berkaitan erat dengan pengaruh lingkungan eksternal dan internal kebijakan.

Rangkuman Alur Berpikir Sub Materi Yang Berkaitan dengan Komponen Kebijakan Komponen Kebijakan

Isi Kebijakan

•Pernyataan Tujuan •Ruang lingkup •Durasi waktu •Bagian pertanggung jawaban •Pernyataan kebijakan •Latar belakang •Definisi

Stakeholders Kebijakan

•Stakeholders yang berkaitan langsung dengan kebijakan •Stakeholders yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan

Lingkungan Kebijakan

•Lingkungan situasional •LIngkungan politik •LIngkungan struktural •Lingkungan ekonomi •Lingkungan cultural •Linglungan demografi •Lingkungan internasional

C. Proses kebijakan Proses sebuah kebijakan akan selalu mengikuti

siklus kebijakan yaitu terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

Pendahuluan yaitu tahap awal pemaparan mengenai permasalahan yang tengah dihadapi. 2. Perumusan masalah, yaitu dengan mengidentifikasi dan menetapkan masalah utama. 3. Tahap selanjutnya adalah formulasi atau penyusunan kebijakan sebagai langkah awal untuk memecahkan permasalahan yang muncul tadi. 4. Setelah diformulasikan selanjutnya kebijakan tersebut lebih dipersempit ruang lingkupnya atau dengan kata lain dintervensi supaya sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan mudah serta masuk akal. 5. Setelah itu barulah kebijakan yang telah disusun dan diadopsi tadi, diterapkan atau diimplementasikan. 6. Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pengembangan kebijakan, meliputi monitoring, analisis, mengkritisi dan melakukan penilaian terhadap kebijakan tersebut. 1.

Hubungan Sistem dan Proses Kebijakan

Keterangan: LK=Lingkungan Kebijakan, PK=Pengelola Kebijakan, KP=Kebijakan Publik, KS=Kelompok Sasaran, F=Formulasi, I=Implementasi, EK=Evaluasi Kerja Sumber: Mustopadidjaja, A.R. Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2002.

Rangkuman Alur Berpikir Sub Materi Konsep yang Berkaitan dengan Proses Kebijakan

Evaluasi terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sehingga nanti akan ditemui masalah baru lagi

Implementasi atau Implementasi atau penerapan kebijakan penerapan kebijakan yang telah dipilih di yang telah dipilih di lapangan lapangan

Pendahuluan Untuk membahas sebuah permasalahan yang actual dalam kesehatan

Intervensi atau Intervensi atau pemilihan alternatif pemilihan alternatif kebijakan yang kebijakan yang telah disusun telah disusun sesuai dengan sesuai dengan situasi dan kondisi situasi dan kondisi riil riil

Penegnalan dan Penegnalan dan pengidentifi-kasiaan pengidentifi-kasiaan terhadap masalah terhadap masalah utama utama

Penyusunan atau formulasi Penyusunan atau bentuk formulasi kebijakan sebagai kebijakan sebagai bentuk pengantisipa-sian awal dari pengantisipa-sian awal masalah yang ada dari masalah yang ada

III. Analisis Kebijakan A. Mengapa kebijakan harus dianalisis ? Karena ; 1. Sudah lama atau dalam kemasan baru dan tidak sesuai lagi dengan perubahan kondisi negara. 2. Kebijakan resmi yang terkotak – kotak menurut komponen sub sektor, seringkali dirumuskan oleh program vertikal (dalam sistem yang sentralistik). 3. Mungkin dirancang dibawah tekanan, karena perubahan yang tidak terduga dan mendadak misal proses desentralisasi atau terkait dengan mekanisme pembiayaan yang baru. 4. Penyusunan kebijakan yang ideal ternyata berbeda dari kenyataan yang disusun oleh orang dalam yang terkemuka atau menonjol. 5. Beberapa kasus tidak terdapat kebijakan yang jelas.

6. Permasalahan masih tetap ada dan resiko bagi masyarakat meningkat. Pelaksanaan kebijakan tidak menghasilkan output yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan tidak merata. Pelaksanaan kebijakan tidak konsisten. Terdapat dampak negatif dalam pelaksanaan kebijakan. 7. Sumber daya yang dialokasikan tidak memadai dalam menjalankan kebijakan untuk pencapaian output yang ditetapkan. Terdapat kompetisi / persaingan dengan kebijakan lain dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sistem pemerintahan pada saat ini. 8. Dll

B. Aktor Kebijakan adalah : 1. Penetap kebijakan – pengambil

keputusan. 2. Pembuat instrumen kebijakan. 3. Pelaksana kebijakan. Bagaimana aktor kebijakan berperan ?

1. Memposisikan diri sebagai : penentang – netral – pendukung 2. Mempunyai kekuatan yang : kuat – sedang – lemah 3. Mempunyai kemimpian yang : baik – sedang - buruk

C. Dalam mempelajari dan menganalisis suatu kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai cara. 





Cara yang pertama oleh para ilmuwan atau akademisi yang melahirkan istilah Ilmu kebijakan (policy sciences) yaitu ilmu yang menyoroti masalah fundamental dan berorientasi pada masalah kontekstual, dan secara disiplin keilmuan bersifat normatif. Cara yang kedua oleh para pengamat di pusat-pusat studi yang dikenal dengan istilah studi kebijakan (policy studies) yaitu kegiatan pengkajian akademis yang dilakukan dalam waktu yang panjang untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dan tidak bersifat memberikan penilaian dan rekomendasi kepada pihak lain mengenai sebuah kebijakan. Cara yang ketiga dikembangkan untuk kepentingan praktis yang dikenal dengan istilah analisis kebijakan (policy analysis) yaitu analisis yang tepat dan menyeluruh terhadap sebuah kebijakan yang hasilnya berupa rekomendasi kebijakan yang akan diberikan kepada para stakeholders.

Lanjutan Analisis Kebijakan …. Rangkuman Alur Berpikir Sub Materi Konsep yang Berkaitan dengan Analisis Kebijakan

Bagaimana cara mempelajari atau menganalisis sebuah kebijakan?

Ilmu Kebijakan

Studi Kebijakan

Analisis Kebijakan

Mempelajari masalah fundamental sebuah kebijakan Bersifat normatif Dilakukan oleh para ilmuwan/akademisi di kampus Dijadikan kerangka acuan dalam studi kebijakan

Mengkaji sebuah kebijakan secara akademis dalam jangka panjang Mempelajari hal lain yang berkaitan dengan kebijakan tersebut Dilakukan oleh pengamat di lembaga kajian Dijadikan acuan atau bahan perbandingan untuk analisis kebijakan

Kegiatan menganalisis sebuah kebijakan baru ataupun yang dikembangkan Menjawab tiga pertanyaan : nilai, fakta, tindakan Menyusun preskripsi dan prediksi tentang masa depan Dilaksanakan oleh pakar atau analis kebijakan

Hasilnya adalah teori atau kajian ilmiah mengenai sebuah kebijakan yang akan dijadikan sebagai bahan studi ilmiah di lembaga pendidikan

Hasilnya adalah dalam bentuk analisis kajian akademis terhadap kebijakan, namun tidak bersifat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait

Hasilnya adalah dalam bentuk analisis terhadap kebijakan yang bersifat memberikan rekomendasi kepada stakeholders atau klien dari analis bersangkutan

D. Bagaimana kebijakan yang baik ? Ada beberapa kelompok kriteria kebijakan yang baik :  7 (tujuh) kriteria kebijakan yang baik.  6 (enam) C yang harus diperhatikan.  3 (tiga) E yang harus diperhatikan.

7 kriteria kebijakan yang baik :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Output (bukan Input). Efek samping. Efisiensi. Strategi. Pemenuhan persyaratan. Keseimbangan / Keadilan. Dampak Intervensi.

6 C yang harus diperhatikan :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemusatan (Concentration). Kejelasan (Clarity). Penyesuaian (Changeability). Tantangan (Challenge). Koordinasi (Coordination). Konsistensi (Consistency).

3 E yang harus diperhatikan :

1. Efisiensi (Efficiency). Apakah kebijakan atau program secara seefisien mungkin (baik alokasi maupun tehnis).

2. Efektifitas (Effectiveness). Apakah kebijakan atau program memiliki dampak yang diharapkan ? Apakah dapat mencapai kelompok sasaran yang ditargetkan.

3. Pemerataan (Equity). Apakah manfaat kebijakan atau program didistribusikan secara merata kepada seluruh kelompok sasaran ?

E. Analisis implementasi kebijakan. Ada 17 pedoman yang harus diperhatikan bagaimana kebijakan diimplementasikan : 1. Apakah fokus pada pencapaian tujuan ? 2. Apakah implementasi yang terbatas ? 3. Apakah memberikan hasil yang diharapkan ? 4. Apakah kekurangan dari kerangka (frame work) kebijakan tersebut ? 5. Apakah menghasilkan efek samping yang negatif ? Atau dampak yang positif ? 6. Apakah yang bertugas adalah orang – orang yang berkompeten ?

Lanjutan 17 pedoman yang harus diperhatikan …..

7. Apakah berjalan dengan efisien ? 8. Apakah mengikuti sistem dan hukum yang berlaku ? 9. Apakah konsisten dengan sistem Indonesia ? 10. Apakah instrumen kebijakan bekerja dengan tepat, efektif, efisien, baik serta dapat dilaksanakan ? 11. Adakah isu – isu yang belum disebutkan ? 12. Apakah bias – bias dalam implementasi kebijakan ?

Lanjutan 17 pedoman yang harus diperhatikan …..

13. Apakah intrumen kebijakan menimbulkan konflik ? 14. Bagaimana strategi komprehensif ? 15. Apakah ada fragmentasi, kekurangan dalam konsistensi dan kekomprehensifan ? 16. Apakah ada kekurangan dalam responsifitas yang konsisten serta kepemimpinan ? 17. Apakah cenderung berubah pada daerah – daerah yang berbeda secara geografis ?

Komponen kebijakan : 17 langkah analisis implementasi kebijakan. Aktor Linkungan Isi Kebijakan 6 Aktor kompeten

5 Efek samping

1 Fokus diformulasi

7 Efisiensi aktor

8 Sistem

2 Implementasi

16 Responsif aktor

9 Konsistensi

3 Hasil dievaluasi

17 Geografis

4 Kerangka diformulasi 7 Efisiensi instrumen 8 Instrumen legal 10 Instrumen 11 Isu 12 Gap 13 Konflik 14 Strategi diformulasi 15 Fragmentasi, konsistensi, komprehensif

IV. Masalah kebijakan dan kebijakan Kesehatan.

A. Masalah Kebijakan dan Isu Kebijakan  Isu kebijakan  tindakan aktual dan potensial

yang mengandung konflik (ada yang terlihat dan tersembunyi)  disfungsi masalah yang tidak tepat (isu utama, isu sekunder, isu fungsional dan isu minor).  Isu kebijakan muncul sebagai akibat adanya konflik dalam pendefinisian masalah.  Masalah kebijakan  untuk memenuhi nilai, kultural, kesempatan yang belum terpenuhi  tindakan publik.

Rangkuman Alur Berpikir Sub Materi Konsep yang Berkaitan dengan Masalah dan Isu Kebijakan Persoalan dan Realita di lapangan

Tidak Tidak melakukan melakukan pendefinsiaan pendefinsiaan masalah masalah yang yang dihadapi dihadapi

Perlu mendefinsikan masalah yang dihadapi dengan tepat

Memunculkan Memunculkan masalah secara kontinu kontinu yaitu yaitu ketidak ketidak sesuaian sesuaian antara kenyataan antara kenyataan dengan realita

Caranya: Caranya: mendefinisikan, mendefinisikan, memfokuskan memfokuskan perhatian, perhatian, mendeskripsikan mendeskripsikan serta serta membentuk realitas realitas

Memunculkan Memunculkan isu kebijakan, akibat adanya adanya konflik konflik definisi definisi tentang tentang permasalahan permasalahan yang yang dihadapi dihadapi

Dipilih Dipilih masalah yang stratejik yaitu masalah masalah yang yang memperhatikan memperhatikan aspek aspek proses, proses, isi isi dan dan konteks konteks

Untuk itu harus dilakukan upaya pendefinisian masalah secara jelas dan tepat dari awal, supaya tidak berkembang menjadi isu

Masalah Masalah stratejik stratejik yang yang telah telah didefinisikan didefinisikan dengan tepat dan jelas adalah adalah langkah langkah awal awal dalam dalam siklus siklus kebijakan kebijakan publik publik sehingga akan menentukan menentukan arah dan bentuk kebijakan kebijakan tersebut tersebut

B. Kebijakan Kesehatan (health policy) Ke – Sehat – an  Unik ? Kompleks

-Aspek Vital -Aspek Keadilan -Aspek Pemerataan

Keterlibata Kebijakan n Kesehatan Pemerinta Pelayanan h Fungsi Kesehatan Kesehatan Masyarakat

Panduan Teknis Operasional

Perubahan Dinamis

Rangkuman Alur Berpikir Sub Materi Yang Berkaitan dengan Kebijakan Kesehatan Pemerintah perlu melakukan intervansi terhadap bidang kesehatan

Mengapa? Karena bidang kesehatan adalah bidang yang vital dan unik

Bagaimana cara pemerintah melakukan intervensi? Melalui kebijakan kesehatan Pelayanan Kesehatan Publik: imunisasi, pengobatan, penyuluhan, dll

Fungsi Kesehatan Publik : pembuatan kebijakan, pendidikan, survailans, dll

Ketika diimplementasikan menghadapi berbagai bentuk perubahan yang dinamis yang mempengaruhi kebijakan kesehatan

Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan reformasi kesehatan

Salah satu bentuk reformasi adalah penerapan desentralisasi kesehatan di Indonesia

Tujuannya adalah supaya fungsi dan pelayanan kesehatan publik di tingkat lokal dapat berjalan lebih optimal