Hukum Waris Adk

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya, waris menurut hukum BW, hukum Islam, dan adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain. Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisadisebut sebagai hibah. Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut.

1

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Kewarisan Individual (Perseorangan) Sistem kewarisan individual (perseorangan), adalah sistem pewarisan dimana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan (harta peninggalan) secara perorangan. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masingmasing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata (BW) dan Hukum Islam. Karena pewarisan menurut Hukum Islam memiliki kepastian hukum dan bersifat individual. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan bagian tersendiri. Sistem kewarisan individual pada umumnya banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan atau kekeluargaan secara parental, hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat manjae (Jawa, rnancar, mentas), atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung. Keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi warisan di sini untuk pondasi dari keluarga dan untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut. B. Kelemahan dan Keuntungan Sistem Kewarisan Individual  Kelemahan : Selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah yang akan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris. Juga dapat mengakibatkan merenggangnya tali kekerabatan bahkan dapat berakibat putusnya 2

hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya karena timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi (individualisme), materialisme dan mementingkan diri sendiri. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah diantara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh dari kampung halamnnya.  Keuntungan : Antara lain bahwa dengan pemilikan pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya tanpa dapat dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain. Untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Pewaris dapat menstansaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga taggungannya.

3

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Pengertian System Kewarisan Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan atau yang diberikan oleh pewaris kepada warisnya, Baik yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi. Harta waris dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu : harta asal, harta pemberian, harta pencaharian, hak dan kewajiban yang diwariskan. Kelemahan dan Kelebihan Sistem Kewarisan Individual Dalam hukum adat mengenal adanya sistem kewarisan salah satunya system kewarisan individual, yaitu sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan serta memanfaatkannya menurut bagiannya masing-masing secara indiviual atau perorangan. Namun dalam system kewarisan individual ini terdapat kelemahan yaitu salah satunya karena akan terpecahnya harta warisan sehingga ditakutkan akan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris. Tetapi system kewarisan ini juga memiliki keuntungan yaitu bahwa dengan pemilikan pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya tanpa dapat dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain. Untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggotaanggota keluarga yang lain.

4

DAFTAR PUSTAKA

Eman Suparman, Hukum Waris RI dalam Perspektif Islam Adat dan BW, (Bandung: Refika Aditama, 2005). Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti: Bandung S.A Hakim, 1967. Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan). Stensilan: Djakarta. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

http://bloghukums.blogspot.co.id/2014/05/makalah-hukum-waris-adat_5875.html http://karyatulisilmiah.com/sistem-pewarisan-menurut-hukum-adat/ http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat2

5

HUKUM WARIS ADAT PEWARISAN ADAT MENURUT SISTEM INDIVIDUAL

ROZI HERMANSYAH B1A014221

UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM

6