Kak Transaksi Patimban

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFFERENCE (TOR)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENDAMPINGAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN PATIMBAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTORAT KEPELABUHANAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KERANGKA ACUAN KERJA PENDAMPINGAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN PATIMBAN PROVINSI JAWA BARAT Kementerian Negara/lembaga

:

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Eselon I

:

022.04 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Program

:

022.04.08 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT

Hasil

:

Tersedianya Dokumen Transaksi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Unit Eselon II/Satker

:

Direktorat Kepelabuhanan

Kegiatan

:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

Indikator Kinerja Kegiatan

:

Peningkatan pelayanan serta sistem dan prosedur keselamatan pelayaran

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

:

Dokumen Transaksi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Volume

:

1 (Satu) Paket.

2

KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PEMDAMPINGAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN PATIMBAN PROVINSI JAWA BARAT

I.

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Patimban merupakan salah satu rencana strategis Kementerian Perhubungan dan telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional serta peraturan lain yang terkait diantaranya: •

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

•

Pelabuhan Patimban ditetapkan sebagai pelabuhan utama sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

•

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat.

Pelabuhan Patimban direncanakan akan mampu mengakomodir perkembangan industri di daerah Subang, Purwakarta, Karawang sampai Cikarang dan menjadi multiple gateway di samping Pelabuhan Tanjung Priok. Pada prinsipnya rencana pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan selaras dan sejalan dengan pelabuhan lain disekitarnya khususnya Pelabuhan Tanjung Priok dengan menekankan pembangunan Pelabuhan Patimban sebagai komplementer Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, aspek daya dukung sisi lalu lintas darat di wilayah Jabodetabek menjadi pertimbangan lain kebutuhan pembangunan Pelabuhan Patimban. Sejalan hal dimaksud, keberadaan pelabuhan di daerah Kabupaten Subang ini akan menjadi core atau node baru dari perkembangan ekonomi di kawasan Subang dan sekitarnya.

3

2. Kondisi eksisting dan rencana pengembangan Pelabuhan Patimban merupakan greenfield project yang kondisi eksisting masih dalam tahapan konstruksi pembangunan fasilitas baik fasilitas pokok maupun fasilitas pendukung. Pembangunan Pelabuhan Patimban di tahap Jangka Pendek yang meliputi penyediaan infrastruktur dasar (breakwater, lahan pelabuhan dan pengerukan) dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui pembiayaan Pinjaman dari Pemerintah Jepang. Sedangkan penyediaan lahan backup area akan dibiayai menggunakan APBN dan lahan tersebut akan menjadi Barang Milik Negara (BMN). Terkait rencana pengelolaan fasilitas backup area, Pemerintah akan bekerja sama dengan badan usaha untuk mengelola beberapa fasilitas yang telah disiapkan sesuai perencanaan yang tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan Patimban dan rencana detail kawasan backup area Pelabuhan Patimban. Pengembangan Pelabuhan Patimban diarahkan untuk penanganan kargo berupa petikemas dan kendaraan serta fasilitas pendukung lain termasuk pengembangan backup area sebagai area utama penunjang kegiatan kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan. Rencana pengembangan Pelabuhan Patimban secara detail akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Patimban yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 87 Tahun 2017.

3. Konsep Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan ➢ Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan baru yang berada di green field area. Mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah untuk pembangunan pelabuhan, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengundang Badan Usaha (Badan Usaha Pelabuhan) untuk turut membangun dan mengelola Pelabuhan Patimban. Konsep kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telah diatur dalam peraturan sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”); 2. Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Permen PPN 4/2015”); 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perka LKPP 19/2015”);

4

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (“Perlem LKPP 29/2018”); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (“Permenhub 58/2018”);

Konsep Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan alternatif strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur selain dari APBN. KPBU dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara Pemerintah dengan Badan Usaha, yang keduanya bekerja sama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing- masing demi meningkatkan pelayanan kepada publik. Kerja sama tersebut dibentuk demi menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik. Melalui mekanisme ini pihak swasta diberi konsesi membangun infrastruktur yang dalam pelaksanaannya terdapat risiko yang akan ditanggung oleh pihak investor. Sehingga terhadap risiko yang potensial muncul, perlu dilakukan analisis dalam pelaksanaannya untuk meminimalkan dampak dari risiko, baik yang ditanggung oleh Pemerintah maupun oleh Badan Usaha.

Skema KPBU dilaksanakan salah satunya karena terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, sehingga partisipasi dan keterlibatan langsung Badan usaha untuk turut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi alternatif skema yang perlu terus didorong. Perpres 38/2015 mendefinisikan jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha salah satunya adalah infrastruktur transportasi. Kemudian Permenhub 58/2018 menyatakan sarana dan prasarana pelabuhan dapat dilaksanakan secara KPBU.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 Tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, di mana pentahapan dalam pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

5

a) Tahap Perencanaan Proyek Kerja sama; Tahap perencanaan KPBU dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU. Pelaksanaan kegiatan dalam tahap perencanaan meliputi: penyusunan rencana anggaran dana KPBU identifikasi dan penetapan KPBU, penganggaran dana tahap perencanaan, konsultasi publik, pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU, penyusunan Daftar Rencana KPBU dan pengkategorian KPBU.

b) Penyiapan Proyek Kerja sama; Penyiapan KPBU bertujuan untuk mengkaji kelayakan KPBU untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha. Tahap penyiapan KPBU terdiri dari penyiapan pra studi kelayakan KPBU yang terdiri dari kajian awal dan kajian akhir pra studi kelayakan, konsultasi publik, penjajakan minat pasar dan kegiatan lain yang diperlukan seperti pengajuan dukungan pemerintah, pengajuan Jaminan Pemerintah kegiatan terkait dengan kajian lingkungan hidup dan pengajuan penetapan lokasi untuk KPBU, yang semuanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Transaksi Proyek Kerja sama; Tahap transaksi KPBU, terdiri dari: penjajakan minat pasar (market sounding); penetapan lokasi KPBU; pengadaan Badan Usaha Pelaksana; penandatanganan perjanjian KPBU; dan pemenuhan pembiayaan (financial close). Tahapan pengadaan Badan Usaha Pelaksana menjadi salah satu critical point dalam pelaksanaan proyek KPBU, mengingat keberhasilan tahapan ini sangat menentukan keberhasilan proyek KPBU. Tahap transaksi secara keseluruhan harus didukung oleh persiapan yang baik dan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki basis kuat dalam pelaksanaan proyek KPBU.

6

Sehubungan dengan pelaksanaan KPBU di Pelabuhan Patimban dalam rangka pengoperasian Pelabuhan Patimban, Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan berbagai tahapan perencanaan dan penyiapan proyek KPBU. Selanjutnya sesuai Permen PPN 4/2015, akan dilaksanakan tahap transaksi dengan target utama adalah mendapatkan mitra kerjasama pengoperasian Pelabuhan Patimban dengan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

tahapan

transaksi

tersebut

Kementerian

Perhubungan

membutuhkan

pendampingan dan Badan Penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud di dalam Perka LKPP 19/2015. Pendampingan tahap transaksi dari proyek KPBU Pelabuhan Patimban meliputi penyiapan proses transaksi, pelaksanaan proses transaksi, dan perolehan pembiayaan (financial close) oleh Badan Usaha. Pendampingan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat membantu PJPK dan Panitia Pengadaan untuk melalui proses transaksi hingga penyelesaian proses transaksi dimaksud secara tepat dan cepat serta memberikan hasil yang optimal.

B. DASAR HUKUM 1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4849);

4)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

6)

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

8)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

7

9)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

10) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 11) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 12) Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 13) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. C. MAKSUD DAN TUJUAN 1)

Maksud dari pekerjaan ini adalah pengadaan jasa konsultansi pendampingan transaksi proyek Kerja sama pemerintah dengan badan usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat.

2)

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyiapkan struktur dan dokumen Proyek Pelabuhan Patimban yang bankable agar dapat dilelang berdasarkan peraturan perundang - undangan mengenai KPBU serta peraturan lain terkait yang berlaku di Indonesia, serta mendampingi PJPK dalam menyiapkan dan melaksanakan proses transaksi Badan Usaha Proyek Pelabuhan Patimban.

D. LINGKUP PROYEK DAN LINGKUP TUGAS 1)

Lingkup Pekerjaan dan Biaya Mencakup kegiatan Pendampingan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat yang dibiayai dari dana APBN Tahun Anggaran 2020.

2)

Lingkup Tugas Lingkup tugas yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan ini adalah: a. Melakukan pemutakhiran terhadap hasil kajian Pra FS dalam rangka pemenuhan atas kesiapan dan bankability Proyek Pelabuhan Patimban, termasuk revisi terhadap hasil kajian dimaksud sesuai hasil evaluasi dari Kementerian PPN/Bappenas (apabila diperlukan);

8

b. Menyiapkan kelengkapan dokumen yang akan digunakan untuk mencapai kelayakan dan bankability Proyek Pelabuhan Patimban, termasuk dengan mempertimbangkan masukan dari konfirmasi minat pasar; c. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (bila diperlukan penjaminan) termasuk konsultannya serta para pihak terkait dalam rangka proses mendapatkan Penjaminan Infrastruktur; d. Pendampingan terhadap PJPK atau para pemangku kepentingan lain dalam memperoleh persetujuan atau perizinan lain yang diperlukan, termasuk penyusunan dokumen - dokumen atau regulasi yang diperlukan; e. Mengkaji keterlibatan pihak - pihak lain yang berkepentingan terhadap Proyek Pelabuhan Patimban termasuk ke dalam struktur Proyek Pelabuhan Patimban dengan tujuan memaksimalkan kontribusi pihak-pihak sebagaimana dimaksud terhadap kelayakan dan bankability Proyek Pelabuhan Patimban; f.

Manajemen proses transaksi dan penyiapan dokumen transaksi Proyek Pelabuhan Patimban, diantaranya dokumen pengadaan dan rancangan perjanjian kerjasama; dan

g. Pendampingan hingga Proyek Pelabuhan Patimban mencapai perolehan pembiayaan.

E. METODOLOGI PELAKSANAAN Konsultan Transaksi harus melakukan pendampingan yang meliputi penyiapan proses transaksi, pelaksanaan proses transaksi hingga perolehan pembiayaan oleh Badan Usaha Proyek Pelabuhan Patimban. Dalam pelaksanaan tugas, Konsultan Transaksi berada di bawah koordinasi dan supervisi dari PJPK. Konsultan Transaksi harus melakukan seluruh kegiatan yang bertujuan untuk tercapainya perolehan pembiayaan oleh Badan Usaha Proyek Pelabuhan Patimban. Dalam melakukan pemutakhiran terhadap hasil kajian Pra-FS dalam rangka pemenuhan atas kesiapan dan bankability Proyek Pelabuhan Patimban, konsultan melakukan kegiatan sebagai berikut namun tidak terbatas pada: 1) Pemutakhiran analisis hukum dan kelembagaan Proyek Pelabuhan Patimban, termasuk manajemen pemangku kepentingan dan masukan terkait dengan isu - isu strategis Proyek Pelabuhan Patimban. 2) Pemutakhiran analisis teknis Proyek Pelabuhan Patimban berdasarkan konfirmasi yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan

9

3) Pemutakhiran analisis kelayakan Proyek Pelabuhan Patimban, termasuk di dalamnya: •

Perkiraan biaya modal dan biaya operasi.

•

Konfirmasi atas ketertarikan pasar

•

Perkiraan pendapatan proyek

•

Analisa biaya manfaat sosial dan ekonomi.

•

Pemutakhiran atas model finansial dan aspek keuangan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan yang memberikan gambaran optimal kelayakan finansial proyek.

4) Pemutakhiran Analisis Lingkungan dan Sosial, termasuk di dalamnya: •

Update atas Proses persetujuan AMDAL dan izin lingkungan, termasuk mitigasi lingkungan dan sosial.

•

Update status ketersediaan lahan dan manajemen pengadaan lahan termasuk rencana kebutuhan penganggaran pengadaan lahan oleh PJPK

5) Pemutakhiran analisis Bentuk Kerja sama Proyek Pelabuhan Patimban; 6) Pemutakhiran kajian risiko; 7) Pemutakhiran Dukungan dan/atau penjaminan Pemerintah sesuai dengan kebutuhan Proyek KPBU Pengusahaan Pelabuhan Patimban

Selama proses pendampingan, konsultan melakukan manajemen proses transaksi dan penyiapan dokumen transaksi Proyek Pelabuhan Patimban dengan melakukan kegiatan sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada: 1) Perencanaan proses transaksi dan dokumen transaksi Proyek Pelabuhan Patimban, termasuk di dalamnya: •

Rekomendasi strategi proses transaksi yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan terkati KPBU yang berlaku di Indonesia dan mempertimbangkan international best practice untuk mengoptimalkan level kompetisi, termasuk penyusunan tahapan transaksi beserta jadwal.

•

Konfirmasi minat pasar.

•

Penyusunan semua dokumen transaksi yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya: o

Info Memo Berisi paling sedikit mengenai ringkasan informasi proyek yang dapat menjelaskan mengenai Proyek Pelabuhan Patimban secara komprehensif dan menarik bagi para calon peserta Lelang.

o

Rancangan undangan untuk setiap tahap transaksi

10

o

Rancangan iklan atau pengumuman proses transaksi

o

Dokumen Prakualifikasi (RfQ) Berisi paling sedikit mencakup antara lain: 1) latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU; 2) tujuan Proyek KPBU; 3) ruang lingkup Proyek KPBU; 4) informasi penting terkait Proyek KPBU; 5) persyaratan kualifikasi Peserta; 6) instruksi kepada calon Peserta Lelang; 7) mekanisme proses lelang; 8) lembar informasi yang diperlukan dan harus disampaikan oleh calon Peserta Lelang; 9) uraian proses Prakualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

o

Dokumen Permintaan Penawaran (RfP) Sekurang-kurangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu antara lain memuat hal sebagai berikut: 1) Penjelasan umum dari Proyek KPBU Pelabuhan Patimban; 2) Instruksi kepada Peserta; 3) Ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran, termasuk pembobotan kriteria evaluasi: 4) Persyaratan Penyediaan Infrastruktur yang mencakup antara lain, namun tidak terbatas pada: a) spesifikasi keluaran (output based) yang disertai dengan penjelasan mengenai parameter pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif; b) spesifikasi masukan (input based), dalam hal penggunaan spesifikasi keluaran tidak efektif atau tidak praktis; c) spesifikasi yang meliputi kondisi dari aset ketika aset diserahkan kepada PJPK sesuai dengan Perjanjian KPBU; dan/atau d) harga dan persyaratan finansial lainnya. 5) Matriks alokasi risiko; 6) Mekanisme pembayaran atas layanan KPBU yang meliputi pemberian insentif dan penalti; 7) Model keuangan termasuk sumber pendanaan; 8) Persyaratan dan format surat tinjauan (review) model keuangan; 9) Persyaratan untuk melampirkan surat dukungan dan kerangka acuan dari calon pemberi pinjaman;

11

10) Pemenuhan persyaratan yang terkait aspek hokum (peraturan perundangundangan), sosial, dan lingkungan; 11) Ketentuan, persyaratan, dan format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan; 12) Hal lain yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan untuk dicantumkan dan disyaratkan di dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP); o

Rancangan Perjanjian KPBU 1) rancangan Perjanjian KPBU; 2) rancangan perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah sebagaimana diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 3) ketentuan utama perjanjian penjaminan (jika membutuhkan Jaminan Pemerintah); dan 4) Rancangan consent letter antara PJPK, Badan Usaha dengan pemberi dana/pemberi pinjamanyang memberikan hak tertentu bagi pemberi pinjaman atas Proyek KPBU. Menyusun rancangan perjanjian KPBU yang berkaitan erat dengan kepentingan Kemenhub selaku PJPK, menerapkan dan atau memperbarui alokasi risiko, dan menggunakan praktik terbaik untuk memaksimalkan kompetisi, serta melindungi kepentingan Kemkominfo dengan maksud untuk pelaksanaan proyek dan pengelolaan selama jangka waktu proyek. Rancangan Perjanjian Kerjasama meliputi semua aspek yang dibutuhkan seperti spesifikasi kinerja, lingkup proyek, persyaratan klien, spesifikasi teknis, rezim pemantauan kinerja Proyek, standar konstruksi, persyaratan untuk integrasi jaringan, dan sebagainya.

o

Penyediaan Ruangan Data dan Informasi (Data Room) yang berisi: 1)

dokumen yang berkaitan dengan Proyek KPBU;

2)

Dokumen Pengadaan beserta perubahannya (jika ada); dan

3)

salinan dokumen terkait Pengadaan yang telah didistribusikan kepada Peserta.

12

2) Setelah proses penyiapan dokumen lelang, konsultan harus mendampingi PJPK saat pelaksanaan pengadaan dan evaluasi dokumen Peserta Lelang pada setiap tahapan pengadaan. Pendampingan PJPK pada seluruh kegiatan tahap transaksi Proyek Pelabuhan Patimban juga termasuk sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: •

Penjelasan kepentingan PJPK secara jelas kepada Peserta Lelang;

•

Penyampaian saran dan masukan kepada pemerintah sehubungan dengan pola pikir investasi swasta;

•

Pengutamaan azas kesetaraan antara PJPK dengan pihak swasta dan azas transparansi;

•

Identifikasi permasalahan yang mungkin timbul dan memberikan solusi;

•

Pendampingan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang

berlaku,

serta

memastikan

kelengkapan

dokumen

yang

dipersyaratkan; •

Membeirkan opini/pendapat hukum yang diperlukan terkait dengan proses transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada proses pengajuan dukungan kelayakan dan penjaminan infrastruktur (jika diperlukan).

•

Pendampingan Panitia Pelelangan dalam negosiasi perjanjian kerjasama;

•

Review atas pemenuhan pemenang lelang atas prasyarat kondisi kontrak KPBU, meliputi validitas perizinan yang diperoleh, pembentukan BUP sebagaimana yang telah disyaratkan, perolehan fasilitas pembiayaan atas proyek, dan pelaksanaan persyaratan komersial untuk kinerja proyek;

•

Proses pendampingan lainnya yang diperlukan oleh PJPK

3) Setelah proses pelelangan, Konsultan melakukan pendampingan hingga Proyek Pelabuhan Patimban mencapai perolehan pembiayaan (jika proses ini dilakukan pada tahun berjalan 2020) sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: •

Pendampingan dan dukungan yang dibutuhkan hingga perolehan pembiayaan tercapai;

•

Pendampingan PJPK terkait perolehan perizinan dan persetujuan yang diperlukan oleh Proyek Pengusahaan Pelabuhan Patimban.

4) Pada saat melaksanakan jasa konsultansi, Konsultan Transaksi harus memberikan pengembangan

kapasitas

(capacity

building)

kepada

PJPK

melalui

transfer

pengetahuan dan teknologi yang digunakan pada keseluruhan masa penugasan Konsultan Transaksi termasuk strategi negosiasi yang diperlukan oleh PJPK.

13

F. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Transaksi Proyek Kerja sama pemerintah dengan badan usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

II.

KELUARAN/OUTPUT Keluaran dari kegiatan ini adalah terpilihnya pemenang lelang KPBU yang selanjutnya membentuk Badan Usaha Pelaksana selaku operator Pelabuhan Patimban.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSULTANSI

a. Untuk melaksanakan tugas, Tim Penyedia Jasa Konsultansi mendapatkan informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas dalam pengarahan penugasan ini. b. Tim Penyedia Jasa Konsultansi memeriksa kebenaran informasi dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari pemberi tugas maupun masukan lain dari luar. Kesalahan perencanaan akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Tim Konsultan. c. Untuk melaksanakan tugas ini Tim Penyedia Jasa Konsultansi menyediakan Tenaga Ahli yang memenuhi kebutuhan pekerjaan.

IV. PROGRAM KERJA Tim Penyedia Jasa Konsultansi harus menyusun program kerja/jadwal yang meliputi: a.

Jadwal kegiatan secara terperinci.

b.

Alokasi tenaga yang dibutuhkan (disiplin ilmu dan jumlahnya) pada setiap tahapan.

c.

Program kerja tersebut harus didapat dari kesepakatan bersama untuk dapat digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan serta untuk pedoman pengawasan dari pekerjaan perencanaan yang dimaksud dalam pengarahan penugasan ini.

14

V. PELAKSANAAN PEKERJAAN a. Persiapan Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Tim harus mempelajari secara seksama Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja yang mencakup: 1)

Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara lebih detail.

2)

Penyusunan keterangan secara rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan.

3)

Pembuatan program kerja, meliputi: urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi

pelaksana

pekerjaan,

penyediaan

tenaga

ahli,

penyediaan

perlengkapan/peralatan kerja. 4)

Studi literatur/kepustakaan.

5)

Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survey lapangan, dan formulir-formulir yang diperlukan.

b. Inventarisasi Data dan Informasi Terkait Inventarisasi

data

dan

informasi

meliputi

data

yang

diperoleh

melalui

studi

kepustakaan/literatur (data sekunder), wawancara/diskusi stakeholder dan melalui survey lapangan (data primer) berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat di lokasi pekerjaan, meliputi: 1)

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah yang berkaitan dengan program pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), Tatrawil dan Tatralok, dimaksudkan untuk mendapatkan suatu tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dalam lingkup wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang mencakup transportasi jalan raya, transportasi jalan rel dan transportasi laut yang terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, guna menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

2)

3)

Rencana Tata Guna Lahan dan Prasarana Fisik Wilayah yang ada, meliputi: a)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota (jika ada)

b)

Jaringan prasarana transportasi dan rencana pengembangannya (jika ada)

Data Sosial Ekonomi Wilayah, meliputi: a)

Kependudukan

b)

Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah

c)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

d)

Profil Potensi Investasi dan pengembangan industry di daerah

e)

Potensi komoditas unggulan dan Pariwisata

f)

Kondisi Sosial Ekonomi lingkungan masyarakat setempat

15

g)

Potensi ekspor dan import.

4)

Kondisi eksisting Pelabuhan;

5)

Dokumen/hasil studi terkait (apabila ada) a)

Dokumen terkait Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, serta kawasan strategis pembangunan nasional lainnya.

b)

Hasil studi atau perencanaan pengembangan pelabuhan yang terkait.

c)

Hasil studi atau rencana pihak-pihak swasta/investor terhadap area tertentu di kawasan pelabuhan.

d)

Hasil studi atau perencanaan sektor-sektor lain yang terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan.

6)

Data tentang lingkungan hidup dari hasil studi lingkungan sekitar wilayah pelabuhan (apabila ada).

c. Analisis dan rumusan akhir pemutakhiran studi Pra-FS Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi serta analisis awal terhadap lingkup dan fokus pembahasan terhadap studi, dilakukan penguatan analisis berdasarkan variabel dan parameter yang terkait langsung dengan arahan studi dan dilaksanakan secara komperhensif mengacu pada kebijakan dan peraturan yang terkait dengan KPBU. Hasil pemutakhiran studi Pra-FS harus dapat menjadi dasar dalam proses transaksi dan implementasi proyek KPBU.

d. Pendampingan Proses Transaksi Dari hasil pemutakhiran Pra-FS yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, menyiapkan struktur dan dokumen Proyek Pelabuhan Patimban yang Bankable agar dapat dilelang berdasarkan peraturan perundang – undangan terkait, yang berlaku di Indonesia, serta mendampingi PJPK dalam menyiapkan dan melaksanakan proses transaksi Badan Usaha Proyek Pelabuhan Patimban.

16

VI. TENAGA AHLI Tenaga Ahli yang dibutuhkan yang antara lain terdiri dari: No.

Jabatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengalama n (tahun)

1

Team Leader (Ahli Transaksi KPBU)

S1 Teknik/ Manajemen

10

2

Ahli Hukum

S1 Hukum

10

S1 Teknik/ Ekonomi/ Manajemen Keuangan S1 Teknik/ Ekonomi/ Manajemen

3

Ahli Keuangan

4

Ahli Ekonomi

5

Ahli Pengadaan

S1 Hukum/ Manajemen /Teknik

8

6

Ahli Lingkungan dan Sosial

S1 Teknik Lingkungan

8

7

Ahli Perpajakan

S1 Perpajakan/ Manajemen

8

8

Ahli Risiko KPBU

S1 Teknik/ Manajemen

5

Kualifikasi/Pengalaman Berpengalaman sebagai Team Leader/Co-Team Leader di Proyek KPBU minimal 3 proyek penyusunan Prastudi Kelayakan/OBC/FBC dan 1 Proyek KPBU/Pengusahaan Pelabuhan, dan pernah menjadi Konsultan Transaksi di minimal 2 proyek KPBU. Berpengalaman sebagai ahli hukum di Proyek KPBU di Indonesia minimal 1 proyek penyusunan Prastudi Kelayakan/OBC/FBC dan minimal 1 proyek Pengusahaan pelabuhan. Berpengalaman sebagai ahli hukum di Proyek KPBU di Indonesia minimal 1 proyek dengan tugas merancang perjanjian kerjasama. Berpengalaman dalam jasa konsultasi finansial pada minimal 3 proyek KPBU dan 1 proyek KPBU/Pengusahaan Pelabuhan Berpengalaman dalam Analisa Ekonomi pada minimal 1 proyek KPBU dan 1 Proyek KPBU Pelabuhan Berpengalaman dalam proses transaksi proyek KPBU minimal 1 proyek KPBU dan berpengalaman di bidang penyusunan Studi Pendahuluan/Prastudi Kelayakan/OBC/FBC pada proyek KPBU/Pengusahaan Pelabuhan Berpengalaman dalam Analisa dan evaluasi mitigasi dampak sosial dan lingkungan penyusunan Prastudi Kelayakan/OBC/FBC minimal 1 proyek KPBU Berpengalaman dalam jasa konsultan perpajakan di Indonesia memiliki pengalaman minimal 1 proyek KPBU dan memiliki minimal Brevet B Berpengalaman dalam analisa, alokasi, mitigasi risiko dan penyusunan perjanjian

10

10

17

No.

Jabatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengalama n (tahun)

Kualifikasi/Pengalaman kerja sama pada minimal 1 proyek KPBU infrastruktur

9

Ahli Pengelolaan Pelabuhan

S1 Teknik/ Manajemen

Berpengalaman dalam merencanakan pengelolaan pelabuhan

7

10

Ahli Perencana Pelabuhan (Seaport Planner)

S1 Teknik Sipil/ Teknik Kelautan/ Transportas i Laut

8

11

Ahli Arsitektur

S1 Arsitektur

5

12

Ahli Perencanaan Kawasan

S1 Planologi

5

13

Ahli Konstruksi

S1 Teknik Sipil

5

14

Ahli Mekanikal dan Elektrikal

S1 Teknik Mesin/ Elektro

5

15

Ahli Bahasa

S1 Bahasa Inggris/

5

Mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam hal-hal sebagai berikut: - analisis market demand pelabuhan dan transhipment; - perencanaan transportasi; - perencanaan pembangunan pelabuhan (desain teknis, struktur, dan geometri sisi laut; - perencanaan anggaran biaya khususnya di bidang pelabuhan; - perencanaan dan analisa struktur tarif jasa kepelabuhanan; - Menguasai perencanaan arsitektur kawasan dan bangunan sipil; - Menguasai bahasa inggris. - Berpengalaman dan menguasai perencanaan suatu kawasan pelabuhan; - Mempunyai pengetahuan mengenai tata ruang darat; - Berpengalaman dan menguasai perencanaan struktur bangunan darat dan bangunan laut - Berpengalaman dalam menyusun rincian anggaran biaya konstruksi pembangunan fasilitas sisi laut dan sisi darat pelabuhan - Berpengalaman dan menguasai perencanaan kebutuhan air bersih, kelistrikan, peralatan pendukung operasional pelabuhan lainnya. - Berpengalaman dalam menyusun rincian anggaran biaya penyediaan air bersih, penyediaan listrik dan peralatan pendukung operasional pelabuhan lainnya. - Berpengalaman melakukan penerjemahan ke bahasa inggris. - Berpengalaman sebagai translator.

18

No.

Jabatan

Asisten Ahli Perencana Pelabuhan

16

Asisten Ahli Hukum dan Kelembagaa n Asisten Ahli Ekonomi dan Finansial Operator Komputer Administrasi Proyek

17

18 19 20

Kualifikasi Pendidikan Sastra Inggris S1 Teknik Sipil/ Kelautan/ Transportas i Laut

Pengalama n (tahun)

2

Mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perencanaan pelabuhan

S1 Hukum

2

Mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisa peraturan perundang-undangan

S1 Teknik/ Akuntansi/ Manajemen

2

D3 Teknik

2

SMU Sederajat

2

Kualifikasi/Pengalaman - Berpengalaman dalam melaksanakan konsultasi publik atau market sounding.

Mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisa kelayakan ekonomi dan finansial Menguasai pengoperasian software microsoft office Mempunyai kemampuan pelaksanaan administrasi proyek

VII. SISTEM PELAPORAN DAN DISKUSI Sebagai Kontrol dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi Pendampingan Transaksi Proyek Kerja sama pemerintah dengan badan usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat ini adalah adanya pelaporan yang diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan. Beberapa tahapan pelaporan yang diserahkan adalah: Keluaran akhir yang harus disusun oleh konsultan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang masing-masing meliputi sebagai berikut: a. Laporan Tahap Persiapan Pengadaan terdiri atas:

b.

1.

Dokumen pemutakhiran terhadap dokumen Pra FS;

2.

Laporan hasil pelaksanaan konfirmasi minat pasar; dan

3.

Rancangan Dokumen Prakualifikasi

Laporan Tahap Prakualifikasi terdiri atas: 1.

Dokumen Prakualifikasi dan perubahannya;

2.

Berita Acara Aanwijzing;

3.

Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi;

4.

Rancangan Dokumen Permintaan Penawaran (Request for Proposal / RfP);

5.

Rancangan Perjanjian Kerjasama; dan

6.

Laporan ketersediaan data room beserta panduan pemakaiannya.

19

c.

Laporan Tahap Pengadaan terdiri atas: 1.

Dokumen

Permintaan

Penawaran

(Request

for

Proposal

/

RfP)

dan

perubahannya;

d.

2.

Berita Acara Aanwijzing;

3.

Berita Acara Pemasukan Penawaran;

4.

Berita Acara Hasil Evaluasi Pemenang;

Laporan Tahap Penandatanganan Perjanjian Kerjasama terdiri atas: 1.

Berita Acara Negosiasi Perjanjian Kerjasama;

2.

Perjanjian Kerjasama; dan

3.

Dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan pendampingan terhadap PJPK dalam rangka menindaklanjuti penyampaian Guarantee Application Package sampai dengan dikeluarkannya Pernyataan Ketersediaan (Letter of Intent) dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur bila diperlukan penjaminan;

e.

Laporan Tahap Pemenuhan Pembiayaan terdiri atas Laporan pendampingan PJPK atas pemenuhan persyaratan pendahuluan oleh PJPK dalam perjanjian kerja sama dan bukti perolehan permbiayaan dalam bentuk surat pernyataan dari Badan Usaha Proyek Pelabuhan Patimban.

f.

Softcopy dari seluruh Laporan Seluruh data yang diperoleh, laporan, dokumen pengadaan, serta dokumen pendukung Pengembangan Pelabuhan Patimban melalui skema KPBU/PPP dalam bentuk softcopy dihimpun dalam 1 (satu) Hardisk Eksternal sebanyak 1 (satu) buah dan diserahkan kepada Pemberi Tugas pada saat akhir pekerjaan bersamaan dengan Laporan Akhir.

VIII Persyaratan Legalitas Penyedia Jasa Konsultansi a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan (SIUJK Jasa Konsultansi) yang masih berlaku. b. SBU Konsultan Perencana Bidang Sipil dengan kualifikasi usaha non kecil, Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain Enjiniring Perkerjaan Teknik Sipil Keairan (kode: 12002) atau Bidang Usaha SBUJK Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (Kode: RE103).

20