Kelompok 01_reguler_tugas Ke 3 Pbak

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI OPINI TERTULIS TENTANG PENINGKATAN GAJI PEJABAT NEGARA DALAM MENCEGAH PERBUATAN KORUPSI

Disusun Oleh : Agustina Pigome Wahyu Tri Aji Sang Komang Proklamasindo M. Pita Puspta Ulhusnah Nur Indah Puspitasari Erika Aditya Ningrum Aska Fauzan Abrianto Mega Ayu Lestari I Made Arya Putra Hevy Nur Febriani Putri Purwaningrum Ni Luh Noni Andayani Sapna Luthfiyana Erneta Ismilania Muhamad Candra R.

P1337420616053 P1337420617001 P1337420617005 P1337420617011 P1337420617017 P1337420617018 P1337420617028 P1337420617029 P1337420617044 P1337420617057 P1337420617070 P1337420617071 P1337420617073 P1337420617082 P1337420617086

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN SEMARANG JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG 2020 A. LATAR BELAKANG Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputus oleh

Mahkamah Agung (MA) dari 2014 – 2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumny. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang besar merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang dinamakan dengan White Collar Crime yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatankesempatan atau sarana yang ada padanya. Berbagai cara sudah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai nigri sipil (PNS). Hal itu diwujudkan dalam remunerasi. Salah satu alasan pemerintah melakukan remunerasi adalah untuk program reformasi birokrasi yang dimaksudkan sebagai pendorong kinerja dan efisiensi. B. TUJUAN 1. Untuk mengetahui faktor umum penyebab dari korupsi. 2. Untuk mengetahui faktor internal penyebab korupsi. 3. Untuk mengetahui faktor eksternal penyebab korupsi. 4. Untuk mengetahui faktor eksternal pencegahan korupsi. 5. Untuk mengetahui faktor internal pencegahan korupsi. 6. Untuk mengetahui permasalahan pencegahan korupsi dengan peningkatan gaji pejabat negara.

C. PERMASALAHAN Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay), yang dibawa pulang seorang Anggota DPR-RI, yang merangkap sebagai Ketua Alat

Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan penghasilan untuk seorang Anggota DPRRI, yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta. Sebagai bahan perbandingan, seorang Anggota DPR-RI periode 2004-2009 menerima gaji bulanan sebesar Rp 46,10 juta. Namun, masih ditambah dengan biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13. Sehingga, setiap anggota DPR RI, diperkirakan dapat membawa pulang penghasilan mencapai Rp 1 miliar pertahun. Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan non-bulanan atau non-rutin, dimulai dari penerimaan gaji ke-13 pada Juni, dengan rincian sebagai berikut: Gaji ke-13

: Rp 16.400.000

Dana penyerapan (reses)

: Rp31.500.000

Dalam satu tahun sidang, ada empat kali reses, jika ditotal selama pertahun dapat diperoleh angka sekitar Rp 118.000.000 dalam satu tahun. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu dana insentif (tambahan) dari pembahasan Rancangan Undang Undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebesar Rp 5.000.000 per kegiatan. Sedangkan untuk dana kebijakan insentif legislatif sebesar Rp 1.000.000 per RUU. Sehingga, secara keseluruhan, yang diterima seorang Anggota DPR-RI dalam setahun dapat mencapai hampir Rp 1 miliar. Pada data tahun 2006, jumlah dana pertahun, yang diterima anggota DPR-RI mencapai Rp 761.000.000, dan pada tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000. Belum lagi fasilitas yang diterima oleh seorang Anggota DPR-RI. Dengan tunjangan gaji dan fasilitas tersebut masih ditemui banyak permasalahan diantaranya : 1. Korupsi E-KTP senilai 2,3 Triliun yang melibatkan banyak pejabat dan politisi yang diantaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mantan Menteri Dalam Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi, Mantan Ketua DPR Marzuki Ali, Gubernur Jawa Tengah saat ini Ganjar Pranowo, Ketua Umum Golkar saat ini, Setya Novanto. Sedangkan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK baru dua orang, yaitu Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri yang saat itu bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Politikus Partai Demokrat, I Putu Sudiartana anggota Badan Anggaran, Sudiartana yang duduk di Komisi III DPR, tertangkap pada operasi tangkap tangan (OTT) dengan sangkaan menerima uang suap sebesar S$40 ribu dan Rp 500 juta untuk menggolkan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumetera Barat dalam APBN Perubahan 2016 yang disahkan DPR pada Selasa, 28 Juni. 3. Anggota Komisi VII DPR, Dewie Yasin Limpo, dicokok dalam operasi tangkap tangan di sebuah rumah makan di kawasan Kelapa Gading. Dalam surat dakwaan, Dewie disebut menerima pemberian sebesar 177.700 dollar Singapura dari Kepala Dinas Kabupaten Deiyai Irenius Adi dan pengusaha Setiyadi Jusuf, melalui perantara Rinelda Bandaso. Uang tersebut diberikan agar Dewie membantu mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 miliar untuk proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua. 4. Mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella terbukti menerima gratifikasi terkait proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera Utara oleh kejaksaan.Pada 21 Desember 2015, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum itu penjara selama 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta. Selain itu, pengadilan juga mencabut hak politik untuk memilih serta dipilih selama 5 tahun terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana. 5. Anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubunganAndi Taufan Tiro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam surat dakwaan penerimaan suap sebesar Rp 7,4 miliar dari pengusaha Abdul Khoir, Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU) untuk mendorong Komisi V DPR meloloskan usulan proyek rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya data-data tersebut, munculah permasalah, Apakah Peningkatan Gaji atau Fasilitas Penyelenggara Negara (Pejabat Negara Mampu Mencegah Terjadinya Korupsi?

D. TINJAUAN PUSTAKA 1. Faktor-Faktor Umum Penyebab Korupsi

a. Greeds (keserakahan) : berkaitan dengan sikap serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang b. Opportunities (kesempatan) : berkaitan dengan keadaan organisasi /masyarakat yang membuka kesempatan orang di dalamnya untuk melakukan kecurangan c. Needs (kebutuhan) : berkaitan dengan kebutuhan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar d. Exposures (pengungkapan) : konsekuensi yang dihadapi pelaku kecurangan Faktor-faktor greeds dan needs berkaitan dengan individu pelaku korupsi (baik secara individu maupun kelompok).Sedangkan factor opportunities dan exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi yaitu : organisasi, institusi, dan masyarakat yang berkepentingan. 2. Faktor-Faktor Internal Penyebab Korupsi a. Aspek Perilaku Individu 1) Sifat Tamak/Rakus Manusia 2) Moral yang Kurang Kuat 3) Penghasilan yang Kurang Mencukupi 4) Kebutuhan Hidup yang Mendesak 5) Gaya Hidup Konsumtif 6) Malas atau Tidak Mau Bekerja 7) Ajaran Agama yang Kurang Diamalkan b. Aspek Sosial Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya 3. Faktor-Faktor Eksternal Penyebab Korupsi a. Aspek Organisasi 1) Manajemen yang kurang baik sehingga memberikan peluang untuk Korupsi 2) Kultur Organisasi yang kurang baik 3) Lemahnya controlling/pengendalian dan pengawasann 4) Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan Sikap Masyarakat yang makin menyuburkan tindak korupsi di antaranya adalah : 1) Masyarakat enggan menelusuri asal usul pemberian

2) Masyarakat menganggap wajar kekayaan seseorang 3) Masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukannya juga termasuk korupsi karena kerugian yang ditimbulkan tidak secara langsung 4) Dampak korupsi tidak kelihatan secara langsung sehingga masyarakat tidak merasakan kerugian 5) Masyarakat

memandang

wajar

hal-hal

umum

yang

menyangkut

kepentingannya b. Aspek Ekonomi Gaya hidup konsumtif dapat mendorong seseorang menilai segala sesuatu dengan uang sehingga penghasilannya pun sering dianggap tidak cukup untuk memenuhi ongkos gaya hidupnya. Lingkungan pergaulan juga berperan mendorong seseorang menjadi lebih konsumtif dan tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhan. c. Aspek Politik atau Tekanan Kelompok Seseorang melakukan korupsi mungkin karena tekanan orang terdekatnya seperti istri/suami, anak-anak, yang menuntut pemenuhan kebutuhan hidup. Korupsi juga bisa terjadi karena tekanan pimpinan atau rekan kerja juga terlibat. Bahkan korupsi cenderung dimulai dimulai dari pimpinan sehingga staf terpaksa terlibat. “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” Kekuasaan cenderung ke korupsi, dan kekuasaan yang mutlak mengarah pada korupsi mutlak. d. Aspek Hukum Jika dalam suatu Negara masih ditemukan aturan-aturan hokum yang diskriminatif, berpihak dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain, dapat dipastikan kepercayaan masyarakat akan luntur, sehingga bersikap apatis terhadap aparat penegak hukum.

4. Faktor-Faktor Eksternal Pencegahan Korupsi a. Bidang Logistik

Peran Teknologi Informasi seperti pembangunan e-Procurement dalam meminimalisasi resiko tindak pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa dapat meningkatkan asas transparansi, akuntabilitas dan dependensi b. Bidang Operasional Peningkatan pengawasan kegiatan operasional khususnya pada hukum korupsi dengan porsi yang proporsional dan independen bagi pihak terkait yang bertugas melakukan audit c. Bidang SDM 1) Perlunya edukasi lanjut dibidang hukum korupsi terutama untuk auditor internal sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan audit serta pengawasan terhadap pelaksanaan dari tindakan yang berpotensi terhadap terjadinya penyelewengan serta benturan kepentingan 2) Perlu adanya sosialisasi yang intensif tentang pedoman umum GCG, penyusunan code of conduct, kaitan GCG dengan pencegahan korupsi, dan best practises dalam penerapan GCG melalui pengawasan yang ketat oleh lembaga pengawas dan pembina yaitu kementerian BUMN. 3) Suatu lembaga lebih mempertegas atau memperketat pengawasan kepada karyawannya. 4) Meminta laporan pengeluaran setiap bulannya 5) Lembaga atau pegawai atau pemerintahan lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangannya. 6) Suatu karyawan yang mengurus keuangan dimintai riwayat hidup (jumlah harta) yang akurat. 7) Membentuk suatu jaringan atau lembaga anti korupsi dan memperbanyak jaringan yang akurat dan terpercaya. 8) Memperkenalkan layanan satu atap satu pintu (one stop services) dengan menyederhanakan prosedur layanan, mengedepankan transparansi melalui pengumuman persyaratan, dan besarnya biaya pengurusan baik dalam lingkup perizinan maupun yang bukan perizinan serta waktu penyelesaian yang cepat dan batas waktu yang jelas 9) Pencairan anggaran dengan menyederhanakan jumlah meja yang dilalui dalam proses pengurusan pencairan anggaran 10) Pemberian tunjangan kinerja, yakni pemberian uang tambahan yang didasarkan prestasi kerja bagi setiap individu pegawai. Sumber dana yang

dapat

digunakan

adalah

melalui

penghapusan

semua

honor

dan

memberlakukan pemberian satu honor menyeluruh kepada pegawai yang didasarkan pengukuran atas prestasi kerja 5. Faktor-Faktor Internal Pencegahan Korupsi a. Bidang SDM 1) Sikap kepatuhan tinggi untuk seluruh karyawan terhadap norma-norma hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis tanpa melihat status sosialnya 2) Budaya hukum, etos kerja serta kualitas karyawan yang harus mendukung 3) Penerapan pakta integritas bagi seluruh pegawai, dengan mengucapkan sumpah

untuk bekerja

secara profesional dan secara moral

rela

mengundurkan diri bila di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku; E. PEMBAHASAN Kenaikan gaji atau fasilitas penyelenggara Negara di Indonesia tiap tahun meningkat. Padahal para pejabat negara juga sudah menerima fasilitas mewah dan menurut kami mereka tidak pantas menerima kenaikan gaji yang cukup besar sekitar 20 %, ditengah-tengah penderitaan rakyat kecil yang penuh dengan kemiskinan. Bahkan para pengamat politik menyatakan kenaikan gaji pejabat Negara akan menyakiti hati rakyat dan itu merupakan bentuk pemborosan di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas. Ada perbedaan pendapat dari pejabat aparatur negara. Menurut kami, sebenarnya kenaikan gaji adalah kebutuhan yang wajar, seperti juga karyawan berada didalam lingkar Kabinet atau pekerja  memerlukan kenaikan gaji atau upah . Apalagi kenaikan gaji seorang Presiden yang memiliki tanggung jawab luar biasa mensejahterakan lebih dari 200 juta penduduk . Tetapi permasalahnnya, waktu untuk menaikkan gaji pejabat negara tidak tepat ditengah kondisi Indonesia yang tidak stabil, sedangkan masih banyak prioritas kebutuhan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Terjadinya korupsi disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Menurut kelompok kami ada beberapa upaya yang dapat mencegah korupsi dari faktor eksternal yaitu: hukum, politik dan budaya masyarakat Hukum merupakan faktor eksternal yang perlu dikuatkan lagi. Sebuah hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi harus lebih ditekankan lagi. Karena jika

hukum di Indonesia masih lemah maka koruptor akan terus merajalela dalam melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu perlu adanya hukuman yang tegas untuk menindak korupsi. Politik dalam monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi, karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.Sehingga dalam bidang ini seseorang harus bersih dari pengaruh sebuah politik. Budaya masyarakat seperti KKN yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi.Sosial. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu sejak dini perlu diterapkan pendidikan anti korupsi agar budaya korupsi dapat ditekan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.Persepsi terhadap korupsi. Pemahaman seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Menurut kami salah satu penyebab masih bertahannya sikap primitif terhadap korupsi karena belum jelas mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi perbedaan persepsi dalam melihat korupsi.Menurut kami faktor internal yang perlu diupayakan untuk mencegah korupsi adalah kualitas moral dan individu, perilaku manusia. Kualitas moral dan integritas individu. Adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta kesadaran dan kontrol diri yang rendah juga dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Sehingga kesadaran dalam diri individu tentang tindakan korupsi perlu ditingkatkan lewat pendidikan dini anti korupsi. Perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian (personality) dan lingkungan (environment) atau dengan kata lain lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan (psikologis) yang ada padanya. Menurut kelompok kami, perilaku korupsi diapat diprediksi dari sisi lingkungan atau kepribadian individu terkait. Jika lingkungan yang individu tinggali itu lingkungan yang baik dan bersih dari korupsi maka kemungkinan besar seseorang akan lebih terhindar dari perilaku korupsi. Dan seseorang yang didalam dirinya sudah ditanamkan keyakinan tentang korupsi merupakan perilaku yang tidak baik maka seseorang juga akan lebih terhindar dari korupsi. F. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan

Faktor-faktor greeds dan needs berkaitan dengan individu pelaku korupsi (baik secara individu maupun kelompok).Sedangkan factor opportunities dan exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi yaitu : organisasi, institusi, dan masyarakat yang berkepentingan. 2. Saran Sebagai warga negara yang baik melelui makalah ini semoga dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik dengan mengetahui faktor-faktor dalam lingkup pembahasan korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Mata Politik. 2019. Bisakah Peningkatan Gaji Cegah Korupsi di Indonesia?. Diakses pada 25 Agustus 2020 pukul 10.50 di https://www.matamatapolitik.com/analisisbisakah-peningkatan-gaji-cegah-korupsi-di-indonesia/ Liputan6. 2013. Rincian Gaji Anggota DPR RI, Totalnya Mencapai Rp 1 M Per Bulan.

diakses

pada

25

Agustus

2020

pukul

10.44

di

http://news.liputan6.com/read/518319/rincian-gaji-anggota-dpr-ri-totalnya-mencapai-rp1-m-per-bulan Rappler.com. 2016. Lini Masa: Anggota DPR 2014-2019 Yang Terlibat Korupsi. Diakses

pada

25

Agustus

2020

pukul

10.

http://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota-dpr-tersangka-korupsi

47

di