Klasifikasi Negara Klasik Tradisional

Klasifikasi Negara Klasik Tradisional (tripatite) : didasari atas susunan pemerintahan (jumlah orang) dan sipat pemerintahannya (karakter penyelenggaraan). Terdiri dari monarki, aristikrasi dan demokrasi. Klasifikasi Negara Modern (dwipatite) : didasari pembentukan kemauan negara". Jika pembentukan kemauan negara ditentukan oleh seorang saja maka terjadilah Monarki, sebaliknya jika ditentukan oleh dewan (lebih dari seorang) maka terjadilah republik. Terdiri dari monarki dan republik. Pengertian negara kesatuan dan negara serikat sangat berbeda sehingga mudah untuk membedakan negara-negara yang memiliki bentuk negara kesatuan maupun serikat. Pengertian negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga pemerintahannya diatur oleh pemerintah yang berada di pusat. Sedangkan negara serikat adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa gabungan negara bagian dan negara bagian yang menyerahkan urusannya hanya sebagian kepada pemerintah pusat namun hanya yang mencakup kepentingan bersama. Negara kesatuan menurut C.F. Strong : Negara yang kedaulatannya tidak dapat dibagi atau negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat UU selain pembuat UU di Pusat. Negara Federal adalah Negara yang terdiri dari beberapa Negara bagian, yang semula berdiri sendiri tetapi kemudian Negara – Negara tersebut bergabung menjadi satu dengan mengadakan ikatan kerjasama untuk kepentingan mareka bersama. Ciri-ciri negara Kesatuan / Negara bersusunan tunggal : 1. Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat. 2. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. 3. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah. 4. Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan. Ciri-ciri negara serikat / Negara Bersusunan Jamak : 1. Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. 3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. 4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri.

5. Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial seperti yang di terapkan di negara Indonesia saat ini memiliki mekanisme pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dan masa kerjanya ditentukan oleh konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial juga mengatur bahwa anggota legislatif tidak boleh menjabat di badan eksekutif dan begitu juga sebaliknya dengan eksekutif. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Pada sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dibagi dalam tiga badan seperti yang dicetuskan oleh Monstequieu (trias politica) yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial menganut aturan bagi para menteri dimana menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sitem parlementer tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif.

Ciri-ciri konsep rechtsstaat yaitu: 1. Adanya perlindungan terhadap HAM 2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

4. Adanya peradilan administrasi Cirri-ciri konsep the rule of law taitu: 1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum 2. Kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) 3. Jaminan perlindungan HAM